Berita Terbaru
Polri pastikan tidak ada kuota khusus pada Penerimaan Taruna Akpol T.A 2026
By Redaksi On Juni 08, 2026
Serang – Polda Banten menegaskan komitmennya dalam menyelenggarakan proses penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.
Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan bahwa seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri dilaksanakan dengan prinsip BETAH.
"Seluruh proses rekrutmen berjalan dengan prinsip BETAH, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apa pun, serta tidak ada ruang bagi praktik percaloan dalam seleksi ini," ujarnya pada Senin (08/06).
Selanjutnya, Kombes Pol Maruli mengatakan bahwa keberhasilan peserta sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan masing-masing dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.
"Percayalah pada kemampuan diri sendiri, karena kelulusan ditentukan oleh hasil kerja keras dan kompetensi, bukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Kombes Pol Maruli menambahkan bahwa penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2026 hanya dilakukan melalui jalur reguler yang diselenggarakan oleh SSDM Polri.
"Tidak ada jalur lain dalam penerimaan Akpol Tahun Anggaran 2026, termasuk kuota khusus, kuota Mabes, maupun kuota lainnya. Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.
Polda Banten berharap seluruh proses rekrutmen Anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan baik serta mampu menghasilkan calon anggota Polri yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Bidhumas).
Polsek Tarogong Kidul Diminta Tangkap Orang Yang Mengakui Sebagai Korlap Penjual Obat Daftar G.
By Redaksi On Juni 08, 2026
H. Yoga Aris Trisnandar Tegaskan Kepengurusan MADA LMPI Jabar Sah Berdasarkan Dokumen Resmi
By Redaksi On Juni 07, 2026
BANDUNG, 6 Juni 2026 – Ketua Markas Daerah (MADA) Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Provinsi Jawa Barat, H. Yoga Aris Trisnandar, S.H., didampingi Sekretaris Jenderal MADA LMPI Jawa Barat, M. Dicky Marjuki, melakukan kunjungan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menegaskan kembali keabsahan dan legalitas kepengurusan yang dipimpinnya, semata-mata berlandaskan data serta dokumen resmi yang tercatat dalam administrasi pemerintahan.
Seperti yang diterima GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama melalui salah satu anggotanya, media daring Kabarsbi, serta informasi langsung yang disampaikan oleh pihak pimpinan MADA LMPI Jawa Barat, dalam pertemuan tersebut H. Yoga Aris memperlihatkan sejumlah bukti administrasi penting. Salah satunya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Laskar Merah Putih Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar secara sah sejak tahun 2021. Dokumen ini menjadi dasar kuat bahwa organisasi memiliki identitas hukum yang jelas dan senantiasa menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain NPWP, pihaknya juga menyerahkan dan menunjukkan dokumen resmi dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan laporan keberadaan organisasi maupun perubahan susunan kepengurusan. Menurut H. Yoga Aris, keberadaan dokumen tersebut menjadi bukti nyata bahwa kepengurusan saat ini telah melalui prosedur yang benar, memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan pemerintah, serta kebenarannya dapat diperiksa dan diverifikasi secara terbuka oleh siapa saja.
Langkah ini diambil menyusul maraknya informasi dan pemberitaan yang beredar di sejumlah media daring terkait kepengurusan organisasi tersebut. Menanggapi hal itu, H. Yoga Aris menegaskan bahwa penilaian dan kebenaran suatu informasi hendaknya selalu berlandaskan data serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata berdasarkan pendapat pribadi maupun klaim sepihak yang tidak jelas dasarnya.
“Kami persilakan siapa saja, baik itu pihak internal maupun masyarakat umum, untuk datang dan melakukan pengecekan langsung ke Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat. Di sana tercatat jelas siapa yang sah menjabat sebagai Ketua MADA LMPI Jawa Barat. Seluruh data dan dokumen kami tersimpan rapi dan terbuka untuk diverifikasi. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, objektif, dan utuh, bukan kabar yang menyesatkan,” tegas H. Yoga Aris sebagaimana dikutip Kabarsbi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MADA LMPI Jawa Barat, M. Dicky Marjuki, menambahkan bahwa sebuah organisasi yang layak dipercaya haruslah memiliki landasan hukum yang kuat, administrasi yang tertib, serta bukti tertulis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Oleh karena itu, pihaknya memilih untuk mengedepankan fakta dan dokumen ketimbang terjebak dalam perdebatan yang tidak mendasar di ruang publik.
Lebih lanjut, pihak MADA LMPI Jawa Barat pun mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah percaya dan terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Setiap kabar mengenai status dan kepengurusan organisasi, sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada instansi pemerintah yang berwenang sehingga dapat diuji kebenarannya berdasarkan hukum dan kenyataan yang ada.
Berdasarkan seluruh dokumen yang telah ditunjukkan, termasuk NPWP organisasi dan bukti laporan ke Bakesbangpol, MADA LMPI Jawa Barat menegaskan kembali komitmennya untuk menjalankan seluruh kegiatan organisasi secara transparan, bertanggung jawab, profesional, dan tidak menyimpang dari jalur hukum.
Pihaknya juga menegaskan bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta perubahannya. Sebagai organisasi yang taat aturan, MADA LMPI Jawa Barat senantiasa berpegang teguh pada peraturan tersebut, menjaga nama baik organisasi, serta menjalankan setiap aktivitasnya dengan landasan hukum yang sah dan kuat.
#noviralnojustice
#lmpimadajabar
#MADALMPIJABAR
#gmoct
Tim/Redaksi Kabarsbi
GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama
Editor:
Kasatreskrim Polres Kuningan Dinilai Lamban Tangani Video Ancaman Terhadap Jurnalis, GMOCT Siap Laporkan ke Propam; MADA LMPI Jabar Tegaskan LMPI Kuningan Tidak Terdaftar Di Data Base
By Redaksi On Juni 07, 2026
KUNINGAN (GMOCT) 5 Juni 2026 – Dugaan kelambanan dan ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menindak tegas kasus ancaman dan aksi massa yang diduga melibatkan kelompok yang mengatasnamakan Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Kuningan, menuai sorotan tajam dari Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT). Padahal landasan hukum untuk menindak sudah sangat jelas dan kuat.
Berdasarkan peraturan yang berlaku, kepolisian wajib segera menindaklanjuti kasus pengancaman yang sempat viral dan memicu kegaduhan. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 29 jo Pasal 45B UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE atas ancaman lewat media elektronik, serta Pasal 448 dan Pasal 368 KUHP yang mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan hingga pemerasan. Polisi pun dapat bertindak baik berdasarkan laporan korban maupun sebagai temuan langsung melalui patroli siber, mengingat tindakan tersebut berpotensi memicu kekerasan fisik dan mengganggu ketertiban umum.
Namun sayangnya, meski awak media anggota GMOCT, Kabarsbi, sudah melaporkan kasus ancaman tersebut ke Polres Kuningan, langkah nyata yang diambil Kasatreskrim AKP Azis dinilai nihil. Bahkan, hingga aksi susulan berlangsung, ia sama sekali tidak dapat memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS. Tidak tampak pula adanya perintah tegas dari pimpinan tertinggi di jajaran Polres Kuningan untuk menindak lanjuti kasus ini.
Munculnya Video Pengancaman terhadap jurnalis yang berisikan segerombolan orang yang menggunakan atribut LMPI Kabupaten Kuningan tersebut, pasca media online Kabarsbi dan GMOCT memberitakan Dugaan Mark Up Soal Ujian yang jelas-jelas menjadi target pemberitaan adalah Instansi Pendidikan, namun alih-alih adanya hak jawab atau klarifikasi dari yang menjadi target pemberitaan, Malah segerombolan orang yang menggunakan atribut LMPI Kabupaten Kuningan tersebutlah melakukan aksi Penggerudukan Rumah Wartawan Kabarsbi serta membuat video pengancaman, Padahal dalam pemberitaan perihal Dugaan Mark Up Soal Ujian tersebut, baik Media Online Kabarsbi ataupun GMOCT tidak sama sekali menyinggung, menulis, bahkan menghina ormas manapun apalagi yang mengaku sebagai LMPI Kabupaten Kuningan.
Dan, jelas-jelas Video Pengancaman terhadap jurnalis Kabarsbi tersebut pun telah mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan, diantaranya Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, Ketua Gibas Fighting Camp, dan Ketua DPN Peduli Nusantara Tunggal.
Kelambanan ini dinilai justru membuka ruang bagi kelompok yang dipimpin Ujang Jenggo untuk makin berani bertindak. Berdasarkan surat edaran tertanggal 3 Juni 2026 yang diterbitkan atas nama LMPI Kabupaten Kuningan, kelompok ini menuduh media menyebarkan berita bohong, lalu menolak keberadaan media Kabarsbi dan menyebutnya keliru sebagai GMOC (bukan GMOCT), serta meminta media itu hengkang dari wilayah tersebut. Puncaknya, pada 4 Juni 2026, ratusan orang yang mengaku anggota ormas itu menggelar aksi massa di kantor pengacara Bambang LA Hutapea dan tampak dikawal oleh aparat kepolisian.
Posisi kelompok ini pun dinilai semakin lemah dan tidak sah setelah Markas Daerah LMPI Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Ketuanya, Haji Yoga Aris Trisnandar, mendatangi Polres Kuningan sebelum aksi berlangsung. Di hadapan aparat, pimpinan pusat LMPI tingkat provinsi itu menegaskan bahwa LMPI Kabupaten Kuningan pimpinan Ujang Jenggo tidak terdaftar dalam basis data resmi organisasi. Bahkan pihaknya mendukung kepolisian untuk segera mengamankan kelompok yang memakai atribut dan nama organisasi secara tidak sah untuk mengancam awak media.
Karena tidak ada tanggapan dan tindakan hukum yang jelas, Asep NS akhirnya bersiap akan membuat laporan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Propam Polda Jawa Barat untuk menelusuri sikap diam dan kelambanan aparat di Polres Kuningan.
Sebelumnya, tepat pada 1 Juni 2026, Asep NS juga telah mengirimkan pertanyaan tertulis lewat pesan WhatsApp kepada Ujang Jenggo, namun hingga kini tak pernah dijawab satu pun.
Berikut adalah lima pertanyaan tajam yang tak kunjung mendapat tanggapan dari Ujang Jenggo:
1. Apakah mengetahui adanya surat pembekuan kepengurusan LMPI Kuningan masa bakti 2022–2027?
2. Jika menyatakan tidak mengejar wartawan melainkan oknum bernama UC, kenapa dalam video akun TikTok @saepulpemred secara jelas menyebutkan anggota diperintahkan mendatangi rumah wartawan Kabarsbi? Padahal, diketahui UC sudah lama keluar dari LMPI dan kini menjadi wartawan.
3. Yang diberitakan Kabarsbi adalah soal instansi pendidikan — apakah instansi tersebut yang melaporkan masalah ini kepada Anda?
4. Jika benar mendapat laporan, apa sebenarnya kewenangan Anda? Apakah hanya sekadar pendukung, atau justru melindungi pihak tertentu?
5. Apakah menyadari bahwa ucapan anggota Anda di rumah wartawan yang berbunyi “Ngaganggu LMPI, modar sia” adalah bentuk ancaman pidana?
Asep NS menegaskan, meski pertanyaan tersebut tidak dijawab, pihaknya tetap berhak menyampaikannya kepada publik sesuai tupoksi dan kode etik jurnalistik yang dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia pun menegaskan bahwa GMOCT tidak akan mundur dan terus mengawal kasus ini, sampai kebenaran terungkap dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
(TIM LIPUTAN KHUSUS GMOCT)
GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama
Editor:
Stiker Dijadikan Dasar Tuduhan, KabarSBI.com Sebut Pemberitaan 7Detik.com Salah Alamat dan Menyesatkan Publik
By Redaksi On Juni 07, 2026
KUNINGAN – Manajemen dan jajaran Redaksi KabarSBI.com secara resmi melayangkan sanggahan keras terhadap pemberitaan media 7Detik.com yang menuduh institusi pers tersebut membentengi atau membekingi aktivitas pengangkutan kayu yang diduga ilegal di wilayah Perhutani Margamukti, Kabupaten Kuningan. Tuduhan tersebut dinilai sebagai bentuk penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab, cenderung fitnah, serta berpotensi merusak reputasi perusahaan pers yang selama ini menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional.
Pimpinan Redaksi KabarSBI.com, Agung Sulistio, menegaskan bahwa KabarSBI.com merupakan perusahaan media yang bergerak murni di bidang pers dan publikasi informasi. Oleh karena itu, menurutnya, sangat tidak tepat apabila institusi media dikaitkan dengan aktivitas operasional pengangkutan hasil hutan hanya berdasarkan asumsi yang tidak didukung bukti hukum yang sah.
Menurut Agung, tuduhan yang dimuat oleh 7Detik.com merupakan kesimpulan yang prematur dan tidak didasarkan pada proses verifikasi yang memadai. Ia menegaskan bahwa KabarSBI.com tidak pernah terlibat, mengarahkan, ataupun memberikan perlindungan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan hukum.
Menanggapi sorotan mengenai adanya stiker berlogo KabarSBI.com yang menempel pada salah satu armada truk pengangkut kayu, Agung menjelaskan bahwa keberadaan stiker tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan indikator keterlibatan institusi. Di tengah masyarakat, pemasangan stiker organisasi, media, komunitas, maupun lembaga tertentu pada kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional merupakan hal yang lazim terjadi.
Ia menambahkan, apabila terdapat dugaan pelanggaran terkait administrasi, prosedur pengangkutan hasil hutan, maupun ketentuan operasional lainnya, maka pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan adalah instansi terkait, termasuk Perum Perhutani dan aparat penegak hukum. Menurutnya, mengaitkan sebuah perusahaan pers dengan dugaan pelanggaran hanya berdasarkan atribut yang menempel pada kendaraan merupakan logika yang keliru dan berpotensi menyesatkan publik.
Sementara itu, Pimpinan Umum KabarSBI.com, Maruli Sembiring, S.H., M.H., menilai pemberitaan yang dimuat 7Detik.com telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar Kode Etik Jurnalistik, khususnya mengenai kewajiban verifikasi informasi dan penerapan asas keberimbangan atau cover both sides. Menurutnya, pihak redaksi 7Detik.com tidak pernah melakukan konfirmasi kepada KabarSBI.com sebelum menerbitkan tuduhan yang berdampak langsung terhadap nama baik institusi.
Maruli juga menyoroti adanya narasi dalam pemberitaan tersebut yang dinilai menggiring pembaca kepada persepsi negatif tanpa didukung fakta yang terverifikasi. Ia menyebut tindakan tersebut berpotensi masuk dalam kategori pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter terhadap lembaga pers yang sah.
Atas dasar itu, Maruli menginstruksikan tim hukum KabarSBI.com untuk menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Selain menyiapkan laporan resmi ke Polda Jawa Barat terkait dugaan pencemaran nama baik, pihaknya juga akan menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers guna meminta penilaian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan media tersebut.
Melalui klarifikasi resmi ini, Manajemen KabarSBI.com mengajak masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum teruji kebenarannya. KabarSBI.com menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan fungsi pers secara profesional, independen, dan berlandaskan prinsip-prinsip jurnalistik yang bertanggung jawab, sembari menempuh upaya hukum guna memulihkan nama baik institusi sesuai koridor hukum yang berlaku.
Red (Kabarsbi)
Editor:
Maraknya Peredaran Obat Daftar G di Kecamatan Lekes Kini Menjadi PR Exta Untuk Gubernur Jawa Barat,
By Redaksi On Juni 06, 2026
Ketua Umum GMOCT: Aksi Oknum Mengatasnamakan LMPI di Kuningan Keliru, Dugaan Intimidasi Sudah Dilaporkan ke Polisi
By Redaksi On Juni 05, 2026
KUNINGAN (GMOCT) – Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari rekan media anggota yang tergabung dalam wadah organisasi, yakni Kabarsbi. Ketua Umum GMOCT sekaligus Pemimpin Redaksi SBI, Agung Sulistio, menyampaikan pernyataan tegas menanggapi aksi sejumlah oknum yang mengatasnamakan LMPI di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ia menilai aksi tersebut keliru total karena didasarkan pada informasi yang tidak akurat dan kekeliruan memahami fungsi lokasi yang menjadi sasaran.
Agung meluruskan fakta bahwa kantor redaksi SBI beralamat di Ruko Luragung, Kuningan, sedangkan kantor pusat GMOCT berada di Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, alamat di Jalan Veteran Nomor 50, Kuningan, yang sempat disebut-sebut bukanlah kantor pusat media, melainkan Kantor Bidang Hukum SBI yang digunakan untuk pendampingan hukum sekaligus kantor operasional PT Sinayah, perusahaan penyedia layanan ibadah haji dan umrah. Ia meminta seluruh pihak memverifikasi data terlebih dahulu sebelum bertindak atau menyampaikan pendapat ke publik.
Lebih lanjut, ia menyayangkan adanya nada intimidasi dalam aksi tersebut, termasuk ucapan yang dinilai mengandung ancaman seperti “mau dikarungin”. Hal yang lebih memicu kekhawatiran adalah adanya seruan yang meminta Media SBI untuk keluar dari wilayah Kuningan.
“Dasar apa dan siapa yang berhak memerintahkan media keluar dari suatu daerah? Pers bekerja di seluruh wilayah NKRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Tidak ada satu pun pihak yang berhak melarang atau mengusir kami selama kami menjalankan tugas jurnalistik secara sah, profesional, dan bertanggung jawab,” tegas Agung Sulistio.
Ia menegaskan, apabila ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan oleh suatu pemberitaan, jalur yang tersedia adalah menggunakan hak jawab, hak koreksi, atau menempuh proses hukum yang berlaku, bukan dengan cara mengancam, menekan, maupun mengintimidasi insan pers.
Bahkan, Agung mengungkapkan bahwa dugaan tindakan intimidasi dan ancaman yang terjadi di rumah kontrakan Kepala Biro SBI telah dilaporkan secara resmi ke Polres Kuningan dengan Nomor Laporan: LP/B/91/VI/RES.1.24./2026/SPKT/POLRES KUNINGAN/POLDA JABAR. Kasus tersebut kini sedang dalam proses penanganan pihak kepolisian.
“Kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Kami juga meminta agar diselidiki siapa sebenarnya oknum-oknum yang bertindak tersebut dan apakah mereka benar-benar mewakili organisasi yang mereka sebutkan, atau hanya memakai nama organisasi untuk kepentingan pribadi dan menakut-nakuti pihak lain,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agung Sulistio juga mengajak seluruh jurnalis, organisasi pers, perusahaan media, serta pegiat kebebasan pers di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan moral dan solidaritas terhadap upaya menjaga kemerdekaan pers serta kebebasan menjalankan tugas jurnalistik.
Menurutnya, segala bentuk intimidasi, ancaman, tekanan, maupun upaya membungkam media tidak boleh dibiarkan karena dapat mencederai marwah insan pers yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers.
“Saya mengajak seluruh insan pers di Indonesia untuk bersatu menjaga independensi, profesionalisme, dan kehormatan profesi jurnalistik. Jangan sampai marwah insan pers dicederai, apalagi sampai ada upaya membungkam media melalui intimidasi atau ancaman. Pers adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga bersama demi kepentingan publik dan tegaknya negara hukum,” tegas Agung.
Di akhir pernyataannya, Ketua Umum GMOCT itu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar dan akan terus menjalankan tugas pers secara profesional, independen, berimbang, serta berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan setiap perbedaan melalui jalur hukum, dialog yang sehat, dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi menjaga kondusivitas, demokrasi, dan supremasi hukum di daerah.
#noviralnojustice
#gmoct
(TIM LIPUTAN KHUSUS GMOCT)
GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama
Editor
Pengacara Marlundu Lumban Raja: Paminal Polresta Magelang Diminta Segera Proses Dugaan Diskriminasi Kapolsek dan Kanit Reskrim Grabag, Tunjukan "Tegak Lurus" nya
By Redaksi On Juni 05, 2026
MAGELANG (GMOCT) – Di sela kesibukannya mendampingi sejumlah klien, pengacara kenamaan asal Kota Bandung, Marlundu Lumban Raja S.H., memberikan tanggapan tegas terkait perkembangan penanganan laporan yang disampaikan oleh kliennya, Umi Azizah. Dalam laporannya, Umi Azizah melaporkan dugaan adanya diskriminasi dan ketidakadilan penanganan kasus dugaan penggelapan dan penipuan yang dilaporkannya, yang diduga dilakukan oleh Kapolsek Grabag AKP Suhartoyo dan Kanit Reskrim Polsek Grabag Aiptu Armanto.
Marlundu Lumban Raja menegaskan bahwa momen ini menjadi ujian nyata bagi Paminal Polresta Magelang untuk membuktikan komitmennya. Ia menyoroti pernyataan tegas yang sebelumnya dilontarkan oleh Kasie Propam Polresta Magelang AKP Risyanto, yang menegaskan prinsip penegakan hukum yang "Tegak Lurus" tanpa pandang bulu, yang telah dimuat di puluhan media anggota GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama).
"Sudah saatnya Paminal Polresta Magelang bekerja sesuai rasa keadilan, membuktikan apa yang disampaikan oleh AKP Risyanto. Prinsip 'Tegak Lurus' itu bukan sekadar ungkapan indah yang hanya dipajang di atas kertas atau dibacakan di hadapan wartawan semata, melainkan harus dibuktikan nyata dalam setiap penanganan kasus, terutama yang menyangkut oknum anggota sendiri," tegas Marlundu Lumban Raja.
Peringatan Tegas Jika Janji Tak Ditepati
Pengacara yang dikenal vokal "Salam Keadilan" ini kemudian melontarkan peringatan keras, apabila Paminal Polresta Magelang terbukti tidak konsisten dan menyimpang dari prinsip yang telah digaungkan.
"Jika Paminal Polresta Magelang tidak berani bertindak tegas, membiarkan oknum yang diduga melakukan diskriminasi dan menyalahgunakan wewenang bebas begitu saja, atau malah justru mencari jalan untuk melindungi mereka, maka saya katakan dengan lantang: semua ucapan AKP Risyanto selama ini hanyalah omong kosong belaka, sekadar gula-gula bibir untuk menenangkan publik, dan tidak lebih dari sebuah sandiwara murah yang mempermalukan institusi Polri sendiri.
Ingat, kami tidak akan diam. Kami akan terus awasi setiap langkahnya. Jika prinsip 'Tegak Lurus' itu mati dikalahkan oleh kekuasaan dan kedekatan, maka kami buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di Polresta Magelang keadilan masih bisa diperjualbelikan, dan hukum berlaku tidak sama bagi siapa saja. Saat itu juga, kami akan bawa kasus ini lebih tinggi lagi hingga ke Mabes Polri, dan biarkan seluruh masyarakat menilai siapa yang benar-benar berani menegakkan aturan dan siapa yang hanya pandai berbicara," tegasnya dengan nada tegas dan penuh ketegasan.
Ia kembali mengingatkan bahwa perkara ini sesungguhnya sudah jelas jalurnya. "Secara pidana umumnya pun, perkara yang dilaporkan klien kami sebenarnya sudah ditangani oleh Satreskrim Polresta Magelang. Artinya, ketika kasus ini sudah ditangani langsung oleh pimpinan yang lebih tinggi, justru oknum di tingkat bawah malah bermain-main, memilih-milih siapa yang dibantu dan siapa yang ditinggalkan. Itu sudah jelas merupakan penyimpangan, bentuk diskriminasi, dan tindakan yang sangat merugikan kepentingan pencari keadilan," pungkasnya.
Marlundu berharap Paminal Polresta Magelang tidak kehilangan kesempatan emas ini untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, dengan segera memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolsek Grabag dan Kanit Reskrimnya hingga tuntas tanpa kompromi.
#NoViralNoJustice
#SalamKeadilan
#GMOCT
(TIM LIPUTAN KHUSUS GMOCT)
GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama
Editor:
Widia Nopitasari (Bhayangkari) Isteri dari Bhabinkamtibmas, Bacakan Surat Terbuka Untuk Kapolri dan Petinggi Polri, Mencari Keadilan, Menguak Fakta Apa yang Dialaminya
By Redaksi On Juni 03, 2026
BANTEN (GMOCT) – Sebuah surat terbuka bernada mendalam dan penuh harap kini menggema hingga ke tingkat tertinggi Korps Bhayangkara. Surat tersebut disampaikan oleh Widia Nopitasari, seorang Bhayangkari yang juga istri dari Brigadir Polisi Arman, anggota Polri yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Pandeglang, Polda Banten. Melalui tulisannya, Widia mengungkapkan keluh kesah, kenyataan pahit, serta jeritan hati keluarganya yang merasa menjadi korban kesewenang-wenangan oknum di lingkungan institusi tempat suaminya mengabdi.
Berikut adalah isi lengkap surat terbuka yang disampaikan Widia Nopitasari kepada Bapak Kapolri dan seluruh Pimpinan Tinggi Jenderal di Mabes Polri:
SURAT TERBUKA UNTUK BAPAK KAPOLRI DAN SELURUH PIMPINAN TINGGI JENDERAL DI MABES POLRI
Dari:
Nama : Widia Nopitasari
Alamat : Wilayah Hukum Polres Pandeglang, Polda Banten
Identitas : Bhayangkari, Istri dari Brigadir Polisi Arman
NRP : ................
Kepada Yth.,
Bapak Kapolri Jenderal Polisi
dan Seluruh Pimpinan Tinggi Jenderal Polri
di Mabes Polri
Jakarta
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dengan segala kerendahan hati, rasa hormat, dan keyakinan yang mendalam bahwa masih ada keadilan di bawah naungan Bapak-bapak Pimpinan Kami, saya menuliskan surat ini. Saya Widia Nopitasari, istri dari seorang anggota Polri sederhana, Brigadir Polisi Arman, yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Pandeglang, Polda Banten.
Surat terbuka ini saya layangkan bukan dengan niat lain, melainkan murni sebagai ungkapan hati seorang istri Bhayangkari, sekaligus curhatan seorang ibu yang merasa ketidakadilan menimpa keluarga kecilnya. Surat ini adalah jeritan kecil yang saya harap dapat terdengar sampai ke telinga Bapak Kapolri dan para Jenderal pimpinan kami, agar Bapak sekalian mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, jauh di bawah sana, di mana kami berjuang menjaga nama baik institusi yang kami cintai ini.
Permohonan Maaf dan Alasan Saya Membuka Suara
Sebelum saya menguraikan keluh kesah dan kenyataan pahit yang saya alami, perkenankanlah saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran pimpinan.
Sungguh, awalnya saya tidak pernah berniat dan tidak berkeinginan keras untuk mempublikasikan masalah ini ke media maupun khalayak umum. Bagi saya dan keluarga, apa yang terjadi ini adalah persoalan internal, dan saya sangat paham serta menyadari betul bahwa hal ini, jika diketahui publik, dapat dianggap sebagai sebuah aib atau noda bagi institusi Polri yang selama ini kami banggakan dan kami junjung tinggi. Saya sangat menjaga nama baik Korps Bhayangkara, sebagaimana suami saya menjaga amanah tugasnya setiap hari.
Namun, kesabaran dan keterbatasan saya telah sampai pada batasnya. Saya sudah berusaha menempuh segala jalur ke dalam, melapor ke Propam, ke Itwasda, dan menunggu keputusan yang adil. Akan tetapi, apa yang saya dapatkan hanyalah penguluran waktu, pembatalan pertemuan, tekanan, intimidasi, ancaman, dan ketidakpastian hukum. Tidak ada rasa keadilan yang saya rasakan, justru saya dan suami yang merasa ditindas dan dipersulit oleh oknum yang seharusnya menjadi pelindung.
Karena tidak ada jalan lain, dan demi mendapatkan hak saya sebagai warga negara dan hak keadilan suami saya sebagai anggota Polri, dengan berat hati akhirnya saya memutuskan untuk membuka suara. Saya lakukan ini bukan untuk merusak, melainkan untuk memperbaiki dan mencari kebenaran. Saya yakin bahwa keadilan yang saya tuntut ini sejalan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, selaras dengan butir-butir Pancasila terutama Sila Kedua dan Kelima, serta merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak boleh diinjak-injak oleh siapa pun, termasuk oleh oknum yang memegang kekuasaan.
Bapak-bapak Pimpinan yang saya muliakan,
Suami saya, Brigadir Polisi Arman, adalah seorang anggota Polri yang sederhana, patuh, dan mengabdi sepenuh hati. Sebagai Bhabinkamtibmas, kesehariannya adalah berbaur dengan masyarakat, menjaga keamanan, mendamaikan perselisihan warga, dan melaksanakan setiap perintah atasan dengan penuh tanggung jawab. Ia sering pulang larut malam, lelah, terkadang harus meninggalkan kami sekeluarga demi tugas, namun ia selalu berpesan: "Istriku, kita mengabdi bukan untuk kekayaan, tapi untuk kehormatan dan menjaga amanah negara."
Namun, apa yang kami terima sebagai balasan dari institusi yang sama tempat kami mengabdi?
Alih-alih mendapatkan perlindungan, kami justru menjadi korban kesewenang-wenangan oknum-oknum yang memegang jabatan di atas kami. Saya, istri dari seorang Bhabinkamtibmas, mengalami perampasan kendaraan secara paksa yang melibatkan oknum Paminal Polda Banten dan oknum Polres Pandeglang. Kejadian itu dilakukan tanpa prosedur yang benar, tanpa surat perintah sah, tanpa berita acara penyitaan, dan dengan cara yang sangat intimidatif.
Saat kami berusaha mencari keadilan, melapor ke Propam, ke Itwasda, dan mencoba menempuh jalur internal, apa yang kami dapatkan? Hanya jalan berliku, pembatalan pertemuan sepihak, penguluran waktu, hingga tekanan dan teror. Saya dikirimi surat-surat ancaman, difitnah melakukan penggelapan, dan diintimidasi sedemikian rupa seolah-olah sayalah yang bersalah, padahal saya adalah korban.
Bapak Kapolri dan para Jenderal yang saya hormati,
Saya sangat sedih dan kecewa. Bagaimana mungkin institusi yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan melindungi rakyat, justru di dalam tubuhnya sendiri ada oknum yang bertindak sewenang-wenang, merampas hak milik sesama anak buah, dan menindas keluarga anggota yang pangkatnya di bawah mereka?
Saya menulis ini bukan untuk menuntut jabatan atau harta, melainkan sebagai curhatan seorang istri Bhabinkamtibmas yang hatinya perih melihat suaminya bingung, lelah, dan sedih karena merasa tidak ada tempat berlindung. Suami saya hanya seorang Brigadir, pangkat paling bawah, yang tidak punya kekuasaan, tidak punya koneksi, dan hanya bermodal kepercayaan pada atasan. Apakah karena kami kecil dan tidak punya kuasa, maka hukum dan keadilan pun tidak berlaku bagi kami?
Melalui surat terbuka ini, saya sampaikan harapan terbesar saya sebagai seorang istri anggota Polri:
1. Keadilan Tanpa Pandang Bulu: Saya berharap Bapak Kapolri dan para Jenderal dapat meninjau kembali kasus yang saya alami. Saya memohon agar Bapak sekalian memastikan hukum ditegakkan secara adil, tidak memandang pangkat, tidak memandang jabatan, dan tidak memandang siapa yang berkuasa. Saya ingin oknum yang menyalahgunakan wewenang, mengintimidasi, dan bertindak melawan hukum ditindak tegas sesuai aturan, agar tidak ada lagi anggota lain atau masyarakat yang menjadi korban kesewenang-wenangan mereka.
2. Perlindungan Bagi Anggota dan Keluarganya: Saya berharap institusi Polri benar-benar menjadi rumah yang melindungi anak buahnya. Jangan sampai anggota yang bertugas di garda terdepan seperti Bhabinkamtibmas yang bekerja keras melayani masyarakat, justru merasa tidak aman dan tidak dilindungi hak-haknya sendiri oleh institusi tempatnya bernaung.
3. Keadilan Bukan Hanya Nama: Saya berharap nilai-nilai Polri Presisi yang Bapak gaungkan benar-benar terasa sampai ke kami di tingkatan paling bawah. Presisi bukan hanya soal kinerja, tapi juga soal hati, keadilan, dan perlakuan manusiawi. Saya ingin membuktikan bahwa di Polri, kebenaran dan keadilan masih lebih kuat daripada kekuasaan oknum.
Bapak-bapak Pimpinan,
Sekali lagi saya mohon maaf karena harus menyampaikan hal ini kepada publik. Saya lakukan ini semata-mata karena saya ingin kebenaran dan keadilan bersinar, sehingga nama baik Polri sebenarnya justru akan terjaga karena bersih dari oknum-oknum yang merusak.
Saya akan terus bersuara sampai kebenaran terungkap. Semakin saya ditekan, semakin saya yakin bahwa jalan yang saya tempuh adalah jalan mencari keadilan. Saya percaya, di antara Bapak-bapak sekalian, masih banyak pemimpin yang berhati nurani, yang jujur, dan yang menginginkan Korps Bhayangkara ini bersih dari noda.
Kepada Bapak Kapolri dan seluruh Jenderal Petinggi Polri, saya titipkan nasib saya, nasib suami saya, dan keadilan untuk keluarga kami. Berikanlah kami perlindungan dan keadilan, agar kami tetap bangga mengenalkan diri sebagai bagian dari keluarga besar Polri.
Demikian surat terbuka ini saya sampaikan dengan penuh harap dan rasa hormat yang tinggi. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Hormat saya,
ttd
Widia Nopitasari
(Istri Brigadir Polisi Arman)
(TIM LIPUTAN KHUSUS GMOCT)
GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama
Editor:









