Jelang Nataru, Peredaran Obat Daftar G Dilaporkan Masih Ditemukan di Wilayah Tambun dan Cikarang Barat

Jelang Nataru, Peredaran Obat Daftar G Dilaporkan Masih Ditemukan di Wilayah Tambun dan Cikarang Barat

By Redaksi On Desember 16, 2025

Kabupaten Bekasi (GMOCT) – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), peredaran obat keras daftar G jenis tramadol dan hexymer dilaporkan masih ditemukan di sejumlah wilayah Tambun dan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Obat-obatan tersebut diduga dijual tanpa izin dengan modus berkedok toko kosmetik dan warung klontongan.

Menanggapi temuan tersebut, Agung Sulistio, selaku Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT) sekaligus Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan secara berkelanjutan demi melindungi masyarakat.

> “Peredaran obat keras tanpa resep dokter berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Menjelang Nataru, pengawasan perlu diperketat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Agung.

Penindakan Polres Metro Bekasi

Sebelumnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melalui konferensi pers mengungkap hasil penindakan peredaran narkoba selama satu bulan terakhir. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Mustofa menyampaikan bahwa tujuh orang tersangka berinisial EE, E, W, DD, AP, NA, dan AR telah diamankan di wilayah Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Tambun Utara, hingga Karawang Barat.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 88,8 gram, ganja 1,5 kilogram, tembakau sintetis 68,08 gram, serta 2.206 butir obat daftar G jenis tramadol dan hexymer, berikut barang penunjang lainnya.

Temuan Lapangan

Berdasarkan penelusuran wartawan, ditemukan sejumlah lokasi yang diduga masih menjual obat keras daftar G tanpa izin di wilayah Tambun dan Cikarang Barat. Lokasi-lokasi tersebut diketahui berkedok toko kosmetik.

Beberapa penjaga toko yang ditemui wartawan menyampaikan bahwa operasional penjualan mengacu pada arahan seorang koordinator lapangan berinisial R. Keterangan tersebut berdasarkan pernyataan narasumber di lapangan dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.

Aspek Hukum

Agung Sulistio menegaskan bahwa peredaran obat keras tanpa izin melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 435 dan Pasal 436, yang mengatur larangan peredaran sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan, dengan ancaman pidana dan denda sesuai peraturan perundang-undangan.

> “Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan proporsional, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” katanya.

Ruang Klarifikasi

Hingga berita ini  diterbitkan, pihak-pihak yang disebutkan belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

#noviralnojustice

Team/Red (Kabarsbi)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor:

Respon Cepat Polsek Jasinga Diapresiasi Masyarakat

Respon Cepat Polsek Jasinga Diapresiasi Masyarakat

By Redaksi On Desember 15, 2025

 

BM.Online, Bogor // Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kali ini, melalui Anggota Reskrim Polsek Jasinga berhasil menangani laporan warga dengan cepat dan sigap, merespon cepat pengaduan masyarakat terkait dugaan adanya tempat transaksi obat obatan keras daftar G tepatnya di Jl. Nasional 11, Kampung Peutey, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Kanit Reskrim Polsek Jasinga mengonfirmasi bahwa tim sudah bergerak untuk melakukan pengecekan dua tempat yang dilaporkan

"Berdasarkan hasil investigasi, lokasi tersebut adalah yang menjual obat keras Jenis Tramadol, Trihex,dan eximer," terang Kiki, Senin, 15 Desember 2025.

Sebagai tindak lanjut, Polsek Jasinga berkoordinasi dengan warga setempat untuk terus memantau lokasi tersebut guna memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang kembali berlangsung.

Lanjut Kanit Reskrim, dirinya terus menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Jasinga untuk terus memberikan informasi apabila melihat tempat masih menjual obat terlarang atau miras.

“Masyarakat tidak perlu takut lagi untuk melapor kepada kami, karena informasi sekecil apapun terkait adanya toko obat terlarang atau miras itu sangat penting bagi kami,”

“Satu Minggu, tiga kali kami melakukan pengecekan terhadap tempat tersebut untuk memastikan kedua tempat yang menjual obat daftar G, karena sudah tidak ada toleransi lagi bagi para penjual obat daftar G akan kami tindak,” tutup Kanit Reskrim Polsek Jasinga 

Tindakan cepat dan sigap Anggota Polsek Jasinga ini mendapat apresiasi dari masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi kecepatan Polsek Jasinga dalam menangani laporan warga. Ini merupakan bukti bahwa Polisi sungguh-sungguh melayani dan menjaga keamanan masyarakat,” ungkap Wawan, Warga Kecamatan Jasinga 

Kejadian ini menjadi contoh nyata tentang pentingnya kepedulian dan kerjasama antara Polisi dan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Jasinga, Polres Bogor.

Red/

Laporan GMOCT ke Propam Perihal "Tebang Pilih", Kasus Judi di Kab. Semarang Jadi Sorotan: Paminal Polda Jateng Didesak Transparan! Diduga Terima Laporan ABS

Laporan GMOCT ke Propam Perihal "Tebang Pilih", Kasus Judi di Kab. Semarang Jadi Sorotan: Paminal Polda Jateng Didesak Transparan! Diduga Terima Laporan ABS

By Redaksi On Desember 15, 2025

 

Kab. Semarang (GMOCT) – Kasus dugaan "tebang pilih" dalam penindakan perjudian di Kabupaten Semarang kembali mencuat dan menjadi sorotan tajam. Pasca menerima surat dari Bidpropam Polda Jateng terkait laporan dari Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) perihal dugaan penindakan yang tidak merata oleh Satresmob Polres Semarang, GMOCT merasa ada kejanggalan dalam proses penyelidikan.

 

Laporan GMOCT berfokus pada kejadian tanggal 21 Juni 2025, saat Satresmob Polres Semarang melakukan penangkapan judi dadu di Dusun Glodogan, Bawen, saat pagelaran wayang kulit. Namun, pada malam yang sama, lokasi perjudian yang lebih besar dan berdekatan justru luput dari tindakan penegakan hukum.

 

Surat dari Bidpropam Polda Jateng menyatakan "Belum ditemukan cukup alat bukti terkait dengan Pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Polri". Hal ini memicu pertanyaan besar, mengingat dugaan kuat adanya praktik "tebang pilih" dalam penindakan tersebut.

 

Pada tanggal 1 Desember 2025, Asep NS Sekertaris Umum GMOCT didampingi M Bakara Ketua DPD GMOCT Provinsi Jawa Tengah mendatangi Unit II Paminal Polda Jateng untuk mempertanyakan alasan di balik kesimpulan "belum ditemukan cukup alat bukti". Iptu Supriyadi, yang menerima perwakilan GMOCT, menyatakan bahwa Polres Semarang telah melakukan patroli ke lokasi perjudian terbesar di Bawen pada bulan Agustus 2025 dan tidak menemukan aktivitas perjudian.

 

Namun, GMOCT mempertanyakan validitas kesimpulan Paminal Polda Jateng yang hanya berdasarkan laporan patroli Polres Semarang per-Agustus 2025, sementara laporan GMOCT berfokus pada kejadian tanggal 21 Juni 2025. Lebih lanjut, Paminal Polda Jateng tidak dapat menunjukkan bukti foto atau dokumentasi terkait patroli yang dilakukan oleh Polres Semarang.

 

Kejanggalan semakin bertambah ketika tim liputan GMOCT didatangi seseorang yang diduga kuat berupaya "mengondisikan" agar GMOCT tidak terus memberitakan kasus ini. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk menutupi praktik perjudian dan dugaan "tebang pilih" di wilayah Bawen.

 

GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama menegaskan akan terus mengungkap fakta-fakta terbaru terkait kasus ini dan akan meminta waktu untuk bertemu dengan Kapolda Jateng guna meminta arahan. Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi dan profesionalisme Polri dalam menegakkan hukum, serta menindak praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

Berita inipun akan berlanjut dengan berita dugaan Paminal Polda Jateng Unit II diduga kuat terima laporan ABS (Asal Bapak Senang)

#noviralnojustice

#divpropammabespolri

#kapoldajateng

#reformasipolri

Team/Red (Penajournalis)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor:

Bidpropam Polda Jateng Sampaikan Perkembangan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Kapolres dan Kasatreskrim Polres Semarang, GMOCT:(Tidak Mencantumkan Keterangan Alasan)

Bidpropam Polda Jateng Sampaikan Perkembangan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Kapolres dan Kasatreskrim Polres Semarang, GMOCT:(Tidak Mencantumkan Keterangan Alasan)

By Redaksi On Desember 15, 2025

Semarang, Jawa Tengah (GMOCT) 15 Desember 2025 - Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Tengah telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP2) terkait dugaan pelanggaran disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Kapolres dan Kasatreskrim Polres Semarang. Surat tersebut ditujukan kepada Sdr. Asep Saefulloh di Ungaran.

Perlu diketahui oleh publik GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama mendapatkan surat ini pada 8 November 2025 melalui kurir paket.

 

Surat dengan nomor B/671/XI/HUK.12./2025/Bidpropam, tertanggal 6 November 2025, menjelaskan bahwa Bidpropam Polda Jateng telah menerima dan menindaklanjuti aduan (Dumas) dari Sdr. Asep Saefulloh terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam penindakan perjudian di wilayah hukum Polres Semarang.

 

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, belum ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polri.

Tidak dijelaskan terkait alasan "belum ditemukan cukup alat bukti pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi Polri" nya.

 

SP2HP2 ini merupakan pemberitahuan kepada pelapor sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Apabila pelapor memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Iptu Supriyadi, S.M., M.M. di nomor HP 081398956xxx atau datang ke kantor Subbidpaminal Bidpropam Polda Jateng di Jl. Pahlawan No. 1, Semarang, gedung B lantai 3.

 

Surat tersebut dikeluarkan oleh Kabidpropam Polda Jateng dan ditembuskan kepada Kapolda Jateng, Wakapolda Jateng, dan Irwasda Polda Jateng.

 

Referensi Hukum:

 

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri

 

Surat ini juga merujuk pada surat aduan dari Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) tanggal 6 September 2025, Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Sprin/3850/X/HUK.12/2025 tanggal 27 Oktober 2025, dan Nota Dinas Kepala Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Jateng Nomor R/ND-361/X/HUK.12./2025/Paminal tanggal 30 Oktober 2025.

Berita ini akan dilanjutkan dengan pasca Sekertaris Umum GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama Asep NS dan M Bakara selaku ketua DPD GMOCT Provinsi Jawa Tengah mendatangi dan mewawancarai langsung Paminal Polda Jateng setelah mendapatkan surat dari Paminal Polda Jateng ini.

#noviralnojustice

#reformasipolri

Team/Red (Penajournalis)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor:

HEBOH! Istri Kepala Desa Sadeng Diduga Kriminalisasi 8 Wartawan Setelah Investigasi Ungkap Dugaan Penyulingan Oli, Emas Ilegal & Pesta Narkoba

HEBOH! Istri Kepala Desa Sadeng Diduga Kriminalisasi 8 Wartawan Setelah Investigasi Ungkap Dugaan Penyulingan Oli, Emas Ilegal & Pesta Narkoba

By Redaksi On Desember 14, 2025

Bogor, BM.online, (GMOCT) - Tindak kekerasan terhadap delapan orang jurnalis dari berbagai media kembali terjadi, tepatnya pada tanggal 14 Desember 2025 di Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Hal ini terjadi saat para jurnalis yang tengah menggali kebenaran informasi terkait dugaan aktivitas ilegal skala besar di rumah milik salah satu oknum kepala desa.

 

Dalam hal tersebut, istri Kades Sadeng dengan sengaja memprovokasi masyarakat dengan tuduhan bahasa pemerasan oleh para jurnalis, untuk menutupi fakta dan bukti yang diungkapkan. Akibatnya, para jurnalis diamankan oleh pihak Polsek Leuwiliang.

 

Setelah melalui proses pemeriksaan secara menyeluruh dan memeriksa alat bukti yang dimiliki oleh para jurnalis, pihak kepolisian menyatakan bahwa tuduhan yang diajukan oleh istri Kades tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak terbukti secara hukum. Akibatnya, Polsek Leuwiliang dengan tegas memutuskan untuk melepaskan jurnalis, yang kemudian dinyatakan sebagai korban dari aksi kriminalisasi tersebut.

 

Perlu diketahui, investigasi ini sudah dilakukan dengan sangat hati-hati dan butuh waktu yang cukup lama, yakni dengan melakukan pengamatan dan mencari sumber informasi yang dapat dipercaya terkait adanya aktivitas yang mencurigakan di kediaman Kades tersebut. Hasilnya sungguh mengejutkan: di dalam area sekitar rumah Kades ditemukan indikasi kuat adanya penyulingan oli palsu dengan peralatan yang terpasang rapi, serta lokasi penggilingan emas ilegal yang dilengkapi alat berat dan bahan baku yang sangat mencurigakan.

 

Tetapi hal yang paling tidak pantas ditemukan di lokasi adalah bukti berupa bong yang terpasang lengkap dengan sedotan, beserta jejak-jejak yang menunjukkan adanya dugaan pesta narkotika yang sering diadakan. Semua bukti temuan ini sudah didokumentasikan melalui video maupun foto sebagai bukti kuat atas dugaan kegiatan ilegal di lokasi tersebut.

 

Dalam hal ini, masyarakat lokal yang tidak mau identitas dirinya disebutkan mengungkapkan kekhawatiran mereka akan kemungkinan jaringan yang melindungi, sehingga kegiatan ilegal tersebut bisa beroperasi tanpa terganggu selama ini. "Kita sudah lama curiga terkait hal itu, tapi tidak ada yang berani bicara karena khawatir akan mendapatkan masalah," katanya. "Saat wartawan mengungkap kegiatan tersebut, malah jadi korban, padahal buktinya jelas. Apa sebenarnya yang terjadi di sini?" tambah warga tersebut.

 

Menyikapi hal ini, salah satu ketua komunitas pers di Kabupaten Bogor, Iwan Boring (Ketua Forum Wartawan Bogor/FWBB), juga mengeluarkan sikap tegas dan menyuarakan agar kasus ini segera diungkap. "Aksi kriminalisasi seperti ini jelas menghalangi tupoksi jurnalis dan merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap kebebasan pers, sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999," katanya. "Tidak boleh dibiarkan terjadi dan terulang lagi, karena hal ini bisa menjadi ancaman bagi semua pihak yang berani bersuara tentang kebenaran."

 

Informasi terkait kejadian ini juga diterima oleh Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) dari media online Tegarnews yang tergabung dalam organisasi tersebut.

 

Agung Sulistio, Ketua Umum GMOCT, memberikan statement resmi atas kejadian tersebut: "Kita sangat menyayangkan dan menentang keras aksi kriminalisasi terhadap para jurnalis yang hanya melaksanakan tugasnya mencari kebenaran. Kebenaran yang mereka temukan—dugaan penyulingan oli, penggilingan emas ilegal, dan pesta narkoba—merupakan hal yang sangat serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Kita mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan kegiatan ilegal tersebut dan memberikan klarifikasi mengapa para jurnalis harus dijadikan target kriminalisasi. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi, dan setiap upaya untuk menekan itu harus ditekan tegas."

 

Sampai saat ini, pihak Polsek Leuwiliang belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan mengapa tidak segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan kegiatan ilegal di rumah Kades tersebut, walaupun sudah ada bukti yang cukup kuat. Sementara itu, sang Kades juga tidak dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan terkait temuan tersebut dan tuduhan kriminalisasi yang ditujukan kepada para jurnalis.

 

Publik sedang menunggu tindakan tegas dari pihak kepolisian dan pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam mengungkap dugaan kegiatan ilegal yang berlangsung, hingga alasan di balik aksi kriminalisasi terhadap para jurnalis dalam melakukan tugasnya. "Semua mata fokus kepada kasus ini, apa akan ada tindakan segera atau tidak dari pihak penegak hukum, karena hal ini tidak hanya menyangkut reputasi pemerintahan desa, juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan kebebasan pers di daerah kabupaten Bogor," pungkas Iwan Boring.

#noviralnojustice

#savewartawanindonesia

Team/Red (Tegarnews/MMCNews.id)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor:

Dugaan Penipuan Dana Koperasi: Oknum Mengaku Sebagai Bendahara KOPERASI ARSYA JAYA MANDIRI

Dugaan Penipuan Dana Koperasi: Oknum Mengaku Sebagai Bendahara KOPERASI ARSYA JAYA MANDIRI

By Redaksi On Desember 14, 2025

Tanjung Batu, Kalimantan Timur – Dugaan penipuan dana koperasi terjadi di daerah ini, yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai bendahara Koperasi Arsya Jaya Mandiri, Selasa (09/12/2025). Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online Eksposelensa yang tergabung didalamnya.

 

Saat dikonfirmasi, Indah – seorang pegawai yang terlibat dalam proses pelaporan – menjelaskan bahwa kejadian telah dilaporkan ke pihak berwenang dengan nomor LP/B/XL/100/2025/SPKT/POLRES BERAU POLDA KALIMANTAN TIMUR.

 

"Awalnya, oknum tersebut mendatangi Agen Koperasi dan mengaku sebagai bendahara Koperasi Arsya Jaya Mandiri," ujar Indah. Dia menambahkan bahwa proses penipuan dilakukan tidak hanya melalui transfer, tetapi juga secara langsung, dengan total kerugian mencapai kurang lebih puluhan juta rupiah.

 

"Besar harapan kami proses pelaporan kami cepat di gubris pihak berwajib agar ada efek jerah bagi dugaan pelaku penipuan ini," tegasnya.

 

Salah satu tetangga sekaligus mantan karyawan, yang hanya mau disebut F, membenarkan dugaan tersebut dengan berbagai bukti yang ditunjukkan oleh istri korban. "Setau saya, bendahara koperasi tersebut adalah istri beliau sesuai struktur koperasinya. Kok bisa oknum tersebut mengaku sebagai bendahara bahkan meminta dana langsung dari pegawai yang mengurus dana agen koperasi," tutur F.

 

Arda – panggilan sehari-hari seorang pegawai di agen koperasi – juga menjelaskan bahwa selama beberapa bulan ini, mereka melakukan transfer keuangan ke oknum tersebut karena percaya bahwa dia adalah bendahara koperasi tempat mereka bekerja. Bahkan, ada beberapa bukti transfer yang dapat dibuktikan.

 

Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang untuk lebih berhati-hati ketika ada yang mengaku sebagai pengurus perusahaan atau koperasi.

#noviralnojustice

Team/Red (Eksposelensa)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor:

Forum Jurnalis Pamarayan Soroti Poktan Di Kecamatan Pamarayan Yang Diduga Tidak Amanah Dan Harus Di Tindak.

Forum Jurnalis Pamarayan Soroti Poktan Di Kecamatan Pamarayan Yang Diduga Tidak Amanah Dan Harus Di Tindak.

By Redaksi On Desember 14, 2025

SERANG - Bentengmerdeka, Para petani di kecamatan pamarayan telah mendapat bantuan benih padi melalui kelompok tani (poktan), masing-masing kelompok mendapat Ratusan Kg benih padi, bahkan ada yang mencapai 1 ton dalam satu kelompoknya. Namun, muncul banyak dugaan adanya oknum yang meng uangkan penyaluran benih padi kepada para anggotanya sebesar 15 ribu hingga 25 ribu perkampilnya, selasa, (23/12/2025). 

 

Selain itu, dugaan pengurangan bantuan benih juga terungkap pada saat para ketua poktan memberikan sebuah keterangan kepada tim investigasi Forum Jurnalis Pamarayan, tentang bantuan yang di dapat oleh beberapa poktan yang diduga tidak sesuai data, juga kerap menjadi kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Berdasarkan keterangan tersebut, Acun Sunarya, SH, selaku Ketua Forum Jurnalis Pamarayan (FJP) menilai ketika di cocokan dengan data yang ada, ternyata tidak sama. Yang mana poktan tersebut di antaranya adalah:

1.Poktan Mekar Tani yang di ketuai Kasdari, seharusnya mendapat bantuan sebanyak 500 kg, namun hanya mendapat 400 kg benih padi.

2.Poktan Sangiang Sumber Tani yang di ketuai Junaedi, seharusnya mendapat 625 kg, namun hanya mendapat 610 kg.

3.Poktan Suka Tani 1V yang di ketuai Ali Kasan, seharusnya mendapat 875 kg, menurut keterangannya hanya mendapat 850 kg, namun dalam catatan anggota hanya 630 kg dan semua sudah di bagikan.

4.Poktan Makmur Jaya yang di ketuai oleh sukarta, seharusnya mendapat 875 kg, namun menurut pengakuannya hanya mendapat 850Kg.

Acun, mengatakan dugaan adanya pungutan liar dan pemotongan puluhan sampai ratusan kilo gram benih padi tersebut harus ditindak lanjuti agar tidak merugikan masyarakat. Dari semua keterangan para ketua kelompok tani tersebut diduga adanya oknum yang telah melakukan pungutan liar berupa uang dan pemotongan benih padi, yang mana dalam pendapatan bantuan benih padi tersebut diduga tidak sesuai dengan catatan atau ketentuan yang ada.

"Berdasarkan hasil investigasi tim FJP pada senin, (22/12/2025), dan beberapa sumber keterangan, diduga adanya ketidak cocokan data penerima bantuan benih padi, dan diduga adanya oknum yang melakukan pungutan liar sebesar Rp 15 ribu, sampai 25 ribu, serta adanya dugaan pemotongan jumlah benih padi terhadap masing-masing kelompok tani beserta para anggotanya, " terang Acun. 

Hal ini tentu akan menjadi dampak serius, serta permasalahan yang sangat serius. bagaimana tidak, apa yang menjadi program Asta Cita Presiden RI, H. Prabowo Subianto, tentang Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan, ini akan menghambat dan membuat para petani semakin mengeluh, bukan kesejahteraan melalui program ketahan pangan yang mereka dapat, justru akan menjadi citra buruk program pusat. 

"Dimohon kepada Mentri Pertanian, Bapak Amran Sulaeman, agar meninjau dan meng evaluasi Dinas Pertanian Kabupaten Serang hingga ke bawahnya, agar program ini jangan sampai dijadikan ajang manfaat demi kepentingan oknum yang merugikan masyarakat, " pungkas Acun. 

Reporter:Samu Korlip.

Aliansi Indonesia & Media Aktivis Indonesia Siap Laporkan Koperasi Agro Bisnis Tanjung Batu ke Sekretariat Negara Atas Dugaan Penggelapan SHM Warga

Aliansi Indonesia & Media Aktivis Indonesia Siap Laporkan Koperasi Agro Bisnis Tanjung Batu ke Sekretariat Negara Atas Dugaan Penggelapan SHM Warga

By Redaksi On Desember 13, 2025

 

Tanjung Batu, Kalimantan Timur - Lembaga Aliansi Indonesia dan Media Aktivis Indonesia (LAI & MAI) berencana melaporkan Koperasi Agro Bisnis Tanjung Batu ke Sekretariat Negara atas dugaan penggelapan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik puluhan warga di Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau, Kalimantan Timur. Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online Eksposelensa yang tergabung di dalamnya.

 

Menurut S (44), salah seorang warga yang mengaku menjadi korban, tindakan hukum akan ditempuh karena SHM yang dikelola Koperasi Agro Bisnis, diduga dikendalikan oleh PT. KCW, tidak jelas keberadaannya selama bertahun-tahun.

 

"Koperasi yang bekerja sama dengan PT. KCW seharusnya menjadi wadah perlindungan aset tanah yang dipercayai warga untuk dikelola. Faktanya, sudah belasan tahun tidak ada kejelasan, dan SHM kami masih disembunyikan," ungkap S pada Sabtu (13/12/2025).

 

S menambahkan, tidak ada keterbukaan terkait bagi hasil dan keuntungan bagi pemilik lahan. "Hasil sawit terus dipanen, sementara kami hanya jadi penonton. SHM kami seperti digelapkan tanpa informasi dan niat baik untuk mengembalikan," keluhnya.

 

Muhammad Sail dari BP2 Tipikor menyatakan telah menerima laporan dan data lengkap dari warga yang merasa menjadi korban Koperasi dan PT. KCW.

 

"Kami sudah berkoordinasi ke Jakarta dan akan melaporkan hal ini ke kepolisian dan instansi terkait agar semua pihak yang terlibat diperiksa, termasuk legalitas dan operasional PT. KCW, apakah sesuai aturan yang ditetapkan, termasuk pajak dan plasma," tegas Sail.

 

Sail juga mengingatkan bahwa koperasi harus mematuhi berbagai aturan, termasuk UUD No. 25/1992 tentang Perkoperasian dan berbagai peraturan pemerintah serta keputusan menteri terkait. Ia juga menekankan kewajiban koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

 

"Kami sudah melayangkan somasi pertama kepada pihak koperasi, namun belum ada itikad baik. Hari ini kami buat somasi lagi dengan tembusan ke berbagai instansi, termasuk BPK RI, pemerintah desa, kecamatan, polsek, bupati, polres, polda, dan gubernur," lanjut Sail.

 

Sail menegaskan bahwa pihaknya akan membawa masalah ini ke jalur hukum, baik pidana maupun perdata.

 

Lembaga Aliansi Indonesia & Media Aktivis - Indonesia berkomitmen untuk terus menyajikan fakta kebenaran dan membantu masyarakat yang tertindas dalam situasi ini.

#noviralnojustice

Team/Red (Eksposelensa)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor:

Terciduk Pengangsu Solar Subsidi Ilegal di SPBU Pengapon Semarang Gonta Ganti Plat Nopol, Inisial A Sebut Oknum Anggota

Terciduk Pengangsu Solar Subsidi Ilegal di SPBU Pengapon Semarang Gonta Ganti Plat Nopol, Inisial A Sebut Oknum Anggota

By Redaksi On Desember 13, 2025

Kota Semarang, Senin (12/12/2025) – Menindaklanjuti pemberitaan awal yang tayang di puluhan media online dan cetak yang tergabung di Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) – yang pertama kali diperoleh dari media online Bentengmerdeka yang juga menjadi bagian GMOCT – perihal dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi, tim investigasi GMOCT mengungkapkan temuan mencurigakan di salah satu SPBU di Kota Semarang.

 

Penelitian yang dilakukan tim investigasi GMOCT menemukan praktik ilegal di SPBU 44.501.16 yang berada di Jl. Pengapon No.14, Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Jawa Tengah, pada hari Jumat (12/12/2025). Di lokasi tersebut, terpantau satu unit mobil truk tenda berwarna biru kuning dengan nopol H 8374 PM yang telah dimodifikasi tangkinya sedang mengisi solar subsidi dalam jumlah hingga ribuan liter.

 

"Kami mendapati satu unit mobil mencurigakan di SPBU tersebut sedang melakukan pengisian subsidi dalam jumlah besar. Setelah didekati, terbukti mereka sedang mengangsu solar," ujar sumber dari tim investigasi GMOCT. Saat dikonfirmasi, sopir yang mengaku bernama Adi menjelaskan bahwa usaha ilegal tersebut milik bos bernama Lucki (disebutkan diduga oknum anggota TNI dan dikordinir oleh Bambang).

 

Konfirmasi juga datang dari Mawar (nama samaran) yang mengatakan, "Iya Pak, tadi pacar saya mengisi solar bolak balik SPBU," kepada divisi investigasi GMOCT.

 

Selaku Bendahara Umum II (Bendum) GMOCT, Vini Amelia meminta Pertamina untuk tidak tinggal diam. "SPBU yang terlibat dan berkolaborasi dengan mafia BBM harus diberi sangsi tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa depan," tegasnya. Menurutnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa subsidi BBM yang ditujukan untuk masyarakat kecil sering disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. "Diharapkan praktik ilegal seperti ini dapat diberantas hingga ke akar-akarnya. Jangan biarkan hak rakyat dirampas! Mafia BBM harus ditumpas demi keadilan masyarakat," tutupnya.

 

Dalam wawancara yang dilakukan Kadiv Investigasi GMOCT Jhon Ahmad kepada sopir berinisial A – yang sebelumnya mengendarai truk dengan nopol H 8374 PM (plat putih) – ditemukan bahwa kendaraan tersebut kini telah berganti plat warna kuning dengan nomor yang samar dan terkesan usang. Menurut Jhon Ahmad, kegiatan pengangsu solar ilegal ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengganti plat nomor maupun barcode. Dia meminta BPH Migas dan Polrestabes Semarang segera menindaklanjuti laporan informasi melalui pemberitaan GMOCT.

 

Tim liputan khusus GMOCT akan terus memantau perkembangan kasus ini, dengan harapan pengelola SPBU Pengapon dan oknum bos yang diduga kuat merupakan oknum TNI (sesuai informasi dari sopir A) dapat segera diamankan.

#noviralnojustice

#bphmigas

#polrestabessemarang

Team/Red (Bentengmerdeka)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor:

GMOCT Tangkap Momen Armada Pengangsu Solar Ilegal di SPBU Pengapon, Sopir Lari dan Tabrak Traffic Cone

GMOCT Tangkap Momen Armada Pengangsu Solar Ilegal di SPBU Pengapon, Sopir Lari dan Tabrak Traffic Cone

By Redaksi On Desember 13, 2025

SEMARANG, GMOCT – Tim liputan khusus Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) mendapatkan temuan armada pengangsu solar ilegal berupa truk berwarna hijau muda yang diduga telah dimodifikasi tangki penampungnya, di SPBU 44-501-16 Pengapon, Senin (1/12/2025).

 

Saat tim tiba di lokasi, truk tersebut sedang hendak mengisi solar bersubsidi dan mesinnya masih menyala. Saat ditanya tentang nama pemilik, sopir langsung menjawab "Lucky" dan segera melaju, mengajak tim untuk berbicara lebih lanjut di luar SPBU. Dalam kepanikan, sopir tersebut bahkan menabrak dan melindas traffic cone yang diletakkan operator di depan truk.

Selain itu juga tampak seorang Operator perempuan yang sudah pegang Selang Nozzle dari Dispenser yang sudah akan diarahkan ke Tangki Truk tersebut namun tidak jadi dikarenakan truk tersebut melaju.

 

Setelah diwawancarai di luar SPBU, sopir yang mengaku bernama Adi mengakui baru bekerja sebagai sopir ilegal. "Makanya saya ajak bapak bicara di luar, biar pihak SPBU tidak ketakutan dan tetap ngasih pelayanan saat saya beli di sana," ungkapnya.

 

Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan plat nomor truk tersebut palsu – plat yang seharusnya untuk mobil Datsun, bukan truk modifikasi yang dikendarainya.

 

Melalui telepon milik Adi, tim berbicara dengan dua orang yang disebut sebagai "big bos", yaitu Lucky dan Denis. Saat dicek, nomor kontak Lucky terdaftar sebagai anggota TNI. Keduanya meminta agar kasus ini tidak dilaporkan ke polisi, namun tim GMOCT telah melakukan laporan dan menunggu tindaklanjut. Adi juga mengaku bahwa gudang mereka berada di Solo.

 

Ketika diwawancarai, Manager SPBU Pengapon, Via, menyatakan tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah pengangsu. "Kalau memang itu pengangsu, itu diluar pengetahuan kami. Kami hanya sesuai dengan barcode saja," ujarnya.

 

Via juga menyampaikan kekhawatiran tentang posisi SPBU yang selalu menjadi sorotan. "Kami heran kenapa para pemgangsu tidak ditangkap kalau benar pengangsu, dan kenapa malah SPBU yang selalu jadi bulan-bulanan wartawan, dan Pertamina," tukasnya.

Setelah keluar dari ruangan manajer SPBU Pengapon, team liputan khusus GMOCT mendapatkan panggilan telepon dari yang mengaku a n Denis yang mana mengatakan " Bang kenapa SPBU nya Abang datangi, mereka tidak akan lagi melayani kami ".

 

 

#noviralnojustice

#spbupengapon

#pertamina

#trukmodifikasisolarilegal

#bbmsolarilegal

Team/Red

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor: