Ganjar Sebut Proses Pemakzulan Gibran Tidak Mudah

Ganjar Sebut Proses Pemakzulan Gibran Tidak Mudah

By Admin On Juni 06, 2025

Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo. 

JAKARTA, BM.Online – Proses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak mudah.

Hal tersebut dengan mempertimbangkan kerja sama politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lalu.

“Kalau melihat komposisi kerja sama politik dalam KIM, rasanya proses tidaklah mudah,” kata Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo kepada wartawan, Rabu, 04 Juni 2025.

Dia mempertanyakan apakah surat pemakzulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menunjukkan kesalahan dan pelanggaran sesuai Pasal 7A UUD 1945 atau tidak.

Menurut Ganjar, Forum Purnawirawan TNI baru sekadar memberi pernyataan desakan pemakzulan Gibran tanpa melampirkan bukti.

“Itu baru pernyataan. Akan lebih baik jika dilampiri bukti-bukti. Kalau ada, itu akan jadi awal DPR bisa merespons. Itu pun jika DPR satu suara,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu tersebar di kalangan wartawan.

“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.

Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.

Surat itu juga telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR dan DPR RI pada Senin, 02 Juni 2025.

“Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo, Selasa, 03 Juni 2025.

Menurut Bimo, surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.

Dia mengatakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahasnya. (*/red)

Ini Tiga Pesan Megawati untuk Kepala Daerah PDI-P di Sekolah Partai

Ini Tiga Pesan Megawati untuk Kepala Daerah PDI-P di Sekolah Partai

By Admin On Mei 18, 2025

Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo. 

JAKARTA, BM.Online – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo mengungkap tiga pesan Ketua Umum (Ketum) PDI-P, Megawati Soekarnoputri kepada para Kepala Daerah PDI-P se-Indonesia hasil Pilkada 2024, dalam pengarahan tertutup di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta.

“Satu, kita harus berangkat dari platform ideologi nilai kepartaian yang sama,” ujar Ganjar, Jumat, 16 Mei 2025.

Pesan kedua, kata Ganjar, Megawati mengingatkan agar kader PDI-P yang menjadi Kepala Daerah untuk menunaikan janjinya kepada masyarakat saat masa kampanye lalu.

“Ketiga, tentu saja, proses pelayanan inilah yang kelak kemudian hari akan menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa dibagikan,” ujarnya.

“Sehingga di antara para Kepala Daerah ini, khusus yang dari PDI-P, akan punya forum bagaimana melakukan improvement, perbaikan dari seluruh sistem yang ada. Itu yang Ibu concern,” imbuhnya.

Meski menyampaikan tiga pesan itu, Megawati disebut tidak berpidato dalam pengarahan tertutup hari ini. Presiden ke-5 Republik Indonesia itu hanya mengikuti pembekalan dan memperhatikan kadernya yang terpilih menjadi Kepala Daerah.

“Mungkin gongnya akan terakhir. Jadi beliau akan mengikuti satu per satu. Perhatian yang luar biasa,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Diketahui, terdapat 177 kader PDI-P yang terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Delapan di antaranya terpilih sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur.

Sedangkan untuk 169 kader PDI-P lainnya terpilih sebagai Kepala Daerah di tingkat Kabupaten dan Kota yang tersebar di seluruh Indonesia. (*/red)

Semua Paslon Pilkada Barito Utara Didiskualifikasi, KPU Sebut Parpol Pengusul Bisa Lakukan Penggantian

Semua Paslon Pilkada Barito Utara Didiskualifikasi, KPU Sebut Parpol Pengusul Bisa Lakukan Penggantian

By Admin On Mei 17, 2025

Komisioner KPU RI, Idham Holik. 

JAKARTA, BM.Online – Partai Politik (Parpol) yang mengusung Pasangan Calon (Paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara dapat mengusulkan calon ulang.

Diketahui sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mendiskualifikasi semua Paslon Pilkada Kabupaten Bupati Utara dalam sidang perkara 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

“Sama nanti kebijakannya akan sama karena perintahnya (MK) diawali dari pencalonan, maka nanti akan diawali dari pencalonan di mana partai politik yang mengusul pasangan calon yang didiskualifikasi tersebut nanti diberikan kesempatan untuk melakukan penggantian sebagaimana amar putusan MK,” kata Anggota KPU RI, Idham Holik kepada wartawan, Rabu, 14 Mei 2025.

Idham pun memastikan, proses Pilkada ulang ini bisa berjalan sesuai dengan putusan MK, yakni terlaksana maksimal 90 hari setelah putusan dibacakan.

“Tentunya KPU RI segera mempersiapkan kebijakan teknis lanjut dari putusan tersebut dan nanti kami akan coba menggunakan pola yang sama terhadap pelaksanaan PSU yang 90 hari kemarin seperti itu,” ujarnya.

Idham mengatakan, pihaknya mulai berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Utara untuk pelaksanaan Pilkada ulang.

Menurut Idham, koordinasi itu dilakukan karena pembiayaan untuk tindak lanjut PSU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Diketahui sebelumnya, MK mendiskualifikasi seluruh Paslon, yakni Paslon Nomor Urut 1 Gogo Purman Jaya - Hendro Nakalelo, dan Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah - Sastra Jaya karena terbukti menjalankan praktik politik uang.

Berdasarkan rangkaian bukti dan fakta hukum persidangan, MK menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2 dengan nilai sampai dengan Rp 16 juta untuk satu pemilih.

Bahkan, saksi Santi Parida Dewi menerangkan telah menerima total uang Rp 64 juta untuk satu keluarga.

“Begitu pula pembelian suara pemilih untuk memenangkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan nilai sampai dengan Rp 6,5 juta untuk satu pemilih dan disertai janji akan diberangkatkan umrah apabila menang sebagaimana keterangan Saksi Edy Rakhman yang total menerima uang sebanyak Rp 19,5 juta untuk satu keluarga,” kata Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah.

Terhadap fakta hukum tersebut, praktik money politics yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah; dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru memiliki dampak yang sangat besar dalam perolehan suara hasil PSU masing-masing pihak.

Oleh karena itu, kata Guntur, adalah tepat dan adil, jika dinyatakan kedua pasangan calon telah melakukan praktik money politics yang menciderai prinsip-prinsip pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

“Secara lebih sederhana, praktik politik uang itu benar-benar telah merusak dan mendegradasi pemilihan umum yang jujur dan berintegritas,” ujarnya. (*/red)

Semua Paslon Pilkada Barito Utara Didiskualifikasi Gegara Politik Uang

Semua Paslon Pilkada Barito Utara Didiskualifikasi Gegara Politik Uang

By Admin On Mei 15, 2025

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). 

JAKARTA, BM.Online – Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi semua Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara.

Putusan diskualifikasi itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang gugatan hasil Pilkada Barito Utara 2024, Rabu, 14 Mei 2025.

“Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024,” ujar Suhartoyo.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK, Guntur Hamzah mengatakan, kedua paslon terbukti terlibat politik uang yang sangat masif sehingga merusak demokrasi di Indonesia.

Fakta politik uang yang cukup besar ini dinilai sama sekali tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, MK menilai tepat dan adil jika kedua pasangan calon dinyatakan telah melakukan praktik money politics yang mencederai prinsip-prinsip pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Guntur mengatakan, secara lebih sederhana, praktik politik uang itu benar-benar telah merusak dan mendegradasi pemilihan umum yang jujur dan berintegritas.

“Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, baik H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si. (Nomor Urut 1) maupun Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra,” ujarnya.

Selain itu, MK juga memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan Pilbup ulang, mulai dari pencalonan hingga pemungutan suara.

“Memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 hari sejak Putusan a quo diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah,” ujar Suhartoyo dalam putusannya. (*/red)

Soal Kasus Korupsi Pertamina, PDIP: Ahok Siap Buka-Bukaan Jika Dipanggil Kejaksaan

Soal Kasus Korupsi Pertamina, PDIP: Ahok Siap Buka-Bukaan Jika Dipanggil Kejaksaan

By Admin On Maret 03, 2025

JAKARTA, BM.Online – Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok bakal memberikan keterangan kepada penyidik jika diperlukan dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Chico Hakim saat dimintai tanggapan mengenai dugaan penggiringan opini dari sejumlah pihak yang menyebut Ahok terlibat dalam masalah tata kelola minyak mentah dan produk olahan minyak di Pertamina.

Menurut Chico, panggilan dari penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) akan menjadi kesempatan bagi Ahok untuk membantu penegakan hukum.

“Justru pak Ahok sangat bersemangat untuk hadir apabila memang ada panggilan dari Kejaksaan,” kata Chico kepada wartawan, Minggu, 02 Maret 2025.

Chico menilai, Ahok merupakan sosok yang memiliki kredibilitas, integritas, dan pendirian moral yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pihak-pihak yang mengembuskan opini negatif tentangnya.

Selain itu, kata dia, PDI-P sebagai partai tempat Ahok bernaung juga menjunjung tinggi supremasi hukum serta penindakan yang transparan.

“Tidak tebang pilih, transparan, dan tidak mengada-ada,” pungkasnya.

Chico juga mencatat, dalam beberapa waktu terakhir, PDI-P sering disudutkan oleh sejumlah pihak, salah satunya melalui kasus tata kelola minyak oleh anak perusahaan Pertamina, Patra Niaga.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan akan memanggil siapa saja yang dianggap dapat memberikan keterangan terkait dugaan korupsi di Pertamina.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana di Pertamina berlangsung dari 2018 hingga 2023.

Adapun Ahok sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada 22 November 2019 dan mundur pada 2 Februari 2024.

Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian yang terjadi pada tahun 2023 saja tercatat mencapai Rp 193,7 triliun. Jika dihitung secara kasar, jumlah kerugian sejak 2018 hingga 2023 bisa mencapai Rp 968,5 triliun.

“Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara,” kata Harli, Rabu, 26 Februari 2025. (*/red)

Colek AHY dan Gibran, Prabowo: Sekarang Dampingan, Nanti Bisa Bersaing Ini

Colek AHY dan Gibran, Prabowo: Sekarang Dampingan, Nanti Bisa Bersaing Ini

By Admin On Februari 26, 2025

Prabowo Subianto saat berpidato di Kongres Partai Demokrat. 

JAKARTA, BM.Online – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika ada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak tertutup kemungkinan ada 'Presiden AHY'.

Hal tersebut dikatakan Prabowo saat menyinggung potensi Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka bersaing.

“Sekarang Mas AHY sekarang (usia) berapa? 45 ya? 46? Plus 25, ya baru 69, siapa tahu. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu,” kata Prabowo dalam pidatonya di Kongres VI Demokrat di Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025.

“Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini,” kata Prabowo kepada AHY dan Gibran yang disambut riuh para kader.

Gibran salah satu tokoh yang turut hadir dalam acara Kongres VI Partai Demokrat. Gibran dan AHY duduk berdampingan dalam acara tersebut.

“Nggak apa-apa, bersaing itu baik, siapa nomor 1 ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan?,” ujarnya.

Prabowo juga mengungkit Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pernah mengalahkannya dua kali dalam Pilpres. Namun, kata dia, Jokowi mengajaknya bergabung.

“Pak Jokowi ngalahin saya, saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak ada wartawan Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu, ngalahin saya dua kali, iya kan,” ujarnya.

“Aku dikalahkan tapi beliau ngajak saya masuk, masuk juga gue, eh sori masuk juga saya, maaf, Pak SBY ini,” candanya. (*/red)

Setuju dengan SBY, Sekjen Golkar Sarmuji: Kepentingan Negara Mesti Didahulukan dari Partai

Setuju dengan SBY, Sekjen Golkar Sarmuji: Kepentingan Negara Mesti Didahulukan dari Partai

By Admin On Februari 24, 2025

Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. 

JAKARTA, BM.Online – Sekertaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji setuju dengan pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta kadernya harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai.

Menurut Sarmuji, kepentingan negara harus didahulukan daripada kepentingan partai. Loyalitas terhadap partai, kata dia, tidak berlaku lagi setelah menyatakan loyal kepada negara.

“Loyalitas kepada negara dimulai maka loyalitas ke partai berakhir. Setidaknya kepentingan negara mesti didahulukan dibandingkan kepentingan partai,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu, 23 Februari 2025.

Sarmuji menyebut, partai dapat mengalami pasang surut, namun negara harus tetap tegak. Untuk itu, dia mendukung pernyataan SBY.

“Partai bisa pasang dan surut bahkan bubar, tetapi negara mesti tegak berdiri,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, SBY mengatakan, kader Partai Demokrat harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai. Hal itu disampaikan SBY kepada 38 Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

SBY awalnya menceritakan ruangan tempat para kader partai berkumpul memiliki sejarah penting awal berdirinya Partai Demokrat.

SBY kemudian meminta kader Partai Demokrat mendahulukan perjuangan untuk negara dan rakyat, sebelum kepentingan partai.

“Karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita, yang utama tentunya untuk negara dan rakyat dan perjuangan besar lainnya, baru untuk partai. Jangan dibalik, negara dulu baru partai, country (negara) over party (partai),” ujar SBY.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) Anton Sukartono Suratto, dan sejumlah kader lainnya dalam pertemuan di Cikeas.

Rombongan kader Partai Demokrat tersebut kemudian berkumpul di salah satu ruangan dan mendengarkan sambutan dari SBY. (*/red)

SBY: Negara Dulu Baru Partai, Jangan Dibalik

SBY: Negara Dulu Baru Partai, Jangan Dibalik

By Admin On Februari 24, 2025

BOGOR, BM.Online – Kader Partai Demokrat harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai.

Demikian seperti dikatakan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada 38 Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Minggu, 23 Februari 2025.

SBY awalnya menceritakan ruangan tempat para kader partai berkumpul memiliki sejarah penting awal berdirinya Partai Demokrat. SBY kemudian meminta kader Partai Demokrat mendahulukan perjuangan untuk negara dan rakyat, sebelum kepentingan partai.

“Karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita, yang utama tentunya untuk negara dan rakyat dan perjuangan besar lainnya, baru untuk partai. Jangan dibalik, negara dulu baru partai, country (negara) over party (partai),” ujar SBY.

Hadir Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Dardak, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, dan sejumlah kadet lainnya dalam pertemuan di Cikeas. Rombongan kader Partai Demokrat tersebut kemudian berkumpul di salah satu ruangan dan mendengarkan sambutan dari SBY.

SBY juga sempat menceritakan ruangan yang ditempati para kader berkumpul. Dia menyebut ruangan tersebut merupakan rumah perjuangan yang menjadi tempat berdiskusi awal pendirian Partai Demokrat.

“Saya ingin anda semua berada di rumah perjuangan, tempat yang bersejarah. Sebelum acara resmi kita mulai, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada para pemimpin dan kader utama Demokrat tentang tempat ini, tentang rumah dan Pendopo Cikeas. Tentang dua bilik yang sekarang saudara-saudara berada di tempat ini,” ucap SBY kepada para kader yang hadir. (*/red)

Patuhi Instruksi Megawati, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu Tunda Ikut Retret di Magelang

Patuhi Instruksi Megawati, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu Tunda Ikut Retret di Magelang

By Admin On Februari 22, 2025

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. 

JAKARTA, BM.Online – Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kader PDI-P menunda keikutsertaan dalam Retreat Kepala Daerah usai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait instruksi tersebut, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu menunda keberangkatannya untuk mengikuti kegiatan Retreat Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah (Jateng), yang akan dilaksanakan hari ini, Jumat, 21 Februari 2025.

“Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” ujarnya.

Adapun surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis, 20 Februari 2025.

Megawati juga meminta kepada semua Kepala Daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya. (*/red)

Megawati Instruksikan Kader Tunda Ikut Retreat, Ini 20 Kepala Daerah dari PDI-P

Megawati Instruksikan Kader Tunda Ikut Retreat, Ini 20 Kepala Daerah dari PDI-P

By Admin On Februari 22, 2025

JAKARTA, BM.Online – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada kadernya untuk menunda kegiatan Retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Instruksi itu diturunkan dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Dalam surat instruksi itu, seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI-P diminta untuk menunda perjalanan mengikuti Retreat di Magelang tanggal 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti Retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.

Bahkan, mereka yang sudah diperjalanan diminta untuk berhenti. Kepala Daerah diminta untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tuturnya.

Instruksi kedua, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diminta untuk tetap bisa berkomunikasi aktif dan bersiaga terhadap panggilan.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis poin kedua instruksi tersebut.

Adapun dalam surat instruksi itu diambil setelah penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi,” tulis surat tersebut.

Berikut nama kepala daerah dari PDIP:

1. Gubernur Jakarta: Pramono Anung

2. Gubernur Bali: I Wayan Koster 

3. Walikota Bekasi: Tri Adhianto 

4. Bupati Bekasi: Ade Kuswara Kunang

5. Bupati Tapanuli Tengah: Masinton Pasaribu

6. Bupati Banyumas: Sadewo Tri Latinono

7. Walikota Manado: Andrei Angouw

8. Bupati Banyuwangi: Ipuk Fiestiandi

9. Walikota Surabaya: Eri Cahyadi 

10. Bupati Temanggung: Agus Setyawan 

11. Bupati Wakatobi: Haliana

12. Bupati Limapuluh Kota: Safni Barito 

13. Bupati Lampung Barat: Parosil Mabsus

14. Walikota Semarang: Agustina Wilujeng 

15. Bupati Karanganyar: Rober Chirstanto 

16. Bupati Cirebon: Imron 

17. Bupati Gresik: Fandi Akhmad Yani

18. Bupati Malang: Sanusi 

19. Walikota Tomohon: Caroll Senduk 

20. Bupati Kediri: Hanindhito Himawan Pramana

(*/red)

Ini Daftar Cagub-Cawagub Pilkada 2024 di 10 Provinsi yang Diusung Partai Golkar

Ini Daftar Cagub-Cawagub Pilkada 2024 di 10 Provinsi yang Diusung Partai Golkar

By Redaksi On Juli 20, 2024

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus dan Ketua Bappilu Golkar, Ahmad Doli Kurnia di kantor DPP Golkar (tengah) beserta jajaran. 

JAKARTA, BM.Online – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara resmi mengumumkan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur-Calon Wakil Gubernur di 10 Provinsi untuk Pilkada Serentak 2024.

Sebanyak 10 Paslon Cagub-Cawagub tersebut telah diputuskan melalui Surat Keputusan (SK) yang diteken Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Pengumuman disampaikan Ketua Bappilu Golkar, Ahmad Doli Kurnia di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Sebanyak 10 Provinsi meliputi Sumatera Utara (Sumut), Riau, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Jawa Timur.

Di Sumut, Golkar resmi mengusung Bobby Nasution dan Surya. Bobby merupakan Walikota Medan, politikus Gerindra, sekaligus menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan Wakilnya merupakan Bupati Asahan dari Golkar.

“Pertama Sumatera Utara Pak Muhammad Afif Bobby Nasution dengan Pak Surya ya. Pak Surya ini Bupati Asahan sekarang. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Kabupaten Asahan,” kata Doli.

Kedua di Riau, Golkar mengusung nama Syamsuar dan Wakilnya Mawardi. Ketiga, Bengkulu ada nama Rohidin Mersyah-Meriani. Keempat, Kalimantan Timur ada nama Rudy Mas’ud dan Wakilnya Seno Aji.

Kelima, Raudatul Jannah-Akhmad Rozanie Himawan. Keenam, Kalimantan Barat, Golkar mengusung Sutarmidji-Ria Norsan. Ketujuh, Kalimantan Utara, Golkar mengusung Zainal Arifin Paliwang-Ingkong Ala.

Kedelapan, Papua Pegunungan, Golkar mengusung John Tabo-Ones Pahabol.

“Papua Pegunungan kita mendukung Pak John Tabo, Ketua DPD Golkar Papua Pegunungan. Pasangannya Pak Ones Pahabol, Ketua DPD Demokrat Papua Pegunungan,” ujarnya.

Kesembilan, Papua Barat Daya, Golkar mengusung Lambertus Jitmau dan Samsudin Anggalilu. Kesepuluh Jawa Timur, ada nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Berikut daftar lengkap 10 Paslon yang diusung Golkar:

1. Sumatera Utara: M Bobby Afif Nasution-Surya

2. ⁠Riau: Syamsuar-Mawardi

3. ⁠Bengkulu: Rohidin Mersyah-Meriani

4. ⁠Kalimantan Timur: Rudy Mas’ud-Seno Aji

5. ⁠Kalimantan Selatan: Raudatul Jannah-Akhmad Rozanie Himawan

6. ⁠Kalimantan Barat: Sutarmidji-Ria Norsan

7. ⁠Kalimantan Utara: Zainal Arifin Paliwang-Ingkong Ala

8. ⁠Papua Pegunungan: John Tabo-Ones Pahabol

9. ⁠Papua Barat Daya: Lambertus Jitmau-Samsudin Anggalilu

10. Jawa Timur: Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak

(*/red)

Elektabilitas Airin dan RK Tinggi di Litbang Kompas, Begini Respon Dave Laksono

Elektabilitas Airin dan RK Tinggi di Litbang Kompas, Begini Respon Dave Laksono

By Redaksi On Juli 18, 2024

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono. 

JAKARTA, BM.Online – Litbang Kompas telah merilis calon potensial di Pilgub Banten dan Jawa Barat. Hasilnya, dua kader Golkar memiliki elektabilitas tinggi dan diprediksi terpilih jika maju.

Mereka adalah Airin Rachmi Diany untuk di Banten dan Ridwan Kamil (RK) di Jawa Barat. Litbang Kompas menuturkan, elektabilitas Airin cukup digdaya jika maju di Pilgub Banten yakni mencapai 38,3 persen.

Sedangkan calon lain masih di bawah 20 persen. Pesaing yang mendekati Airin adalah Wahidin Halim dengan elektabilitas 18,1 persen.

Sementara Ridwan Kamil, elektabilitasnya jika maju Pilgub Jabar mencapai 36,6 persen. Selain Kang Emil, ada nama Dedi Mulyadi sebagai calon potensial. Namun elektabilitas Dedi hanya 12,2 persen.

Ketua DPP Golkar, Dave Laksono menyambut baik hasil survei Litbang Kompas ini. Menurutnya, ini menjadi bukti kader Golkar memang bekerja keras demi memajukan wilayah yang mereka pimpin.

“Ini menunjukkan keseriusan kader dalam membina wilayah sehingga tinggi harapan masyarakat kepada dua tokoh tersebut,” kata Dave, Rabu, 17 Juli 2024.

Terkait Ridwan Kamil yang tinggi di Jabar, Dave menyebut kemungkinan partainya akan mendorong Kang Emil untuk kembali maju di Jabar.

“Insya Allah. Alhamdulilah, memang beliau (Ridwan Kamil) yang terbaik,” ujarnya.

Komunikasi Koalisi Masih Terus Dibangun

Meski Airin Rachmi Diany memiliki elektabilitas tinggi, namun ia terganjal syarat dukungan Parpol. Airin membutuhkan dukungan dari partai lain agar bisa didaftarkan sebagai kandidat di Pilgub Banten ke KPU.

Syarat Parpol atau gabungan Parpol untuk mengusung Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten adalah minimal memiliki 20 persen kursi DPRD atau 20 dari 100 kursi di DPRD Banten.

Sejauh ini, baru Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah yang sudah mendapat dukungan dari partai politik di Pilgub Banten.

Pasangan ini diusung koalisi gemuk, di antaranya Gerindra, NasDem, PAN, PKB, PKS, PSI dan PPP. Otomatis tinggal PDIP dan Demokrat yang belum menentukan pilihan.

Begitu juga dengan Ridwan Kamil. Jika Kang Emil diusung di Jabar, Golkar tidak bisa mencalonkan calon sendiri karena harus koalisi. Ada kemungkinan Golkar akan melawan Gerindra, PKS dan PDIP di Jabar.

Menyikapi masalah koalisi, Dave mengatakan komunikasi masih terus dilakukan. Sejauh ini komunikasi dengan parpol berjalan lancar dan belum ada kendala.

Ia meminta publik untuk bersabar karena masih ada waktu sebelum pendaftaran dibuka KPU.

“Kita komunikasi lanjut terus, masih ada satu bulan lagi kan, kita tidak perlu tergesa-gesa,” kata Dave. (*/red)

Dave Laksono Sebut Jusuf Hamka Mampu Atasi Berbagai Persoalan di Jakarta

Dave Laksono Sebut Jusuf Hamka Mampu Atasi Berbagai Persoalan di Jakarta

By Redaksi On Juli 17, 2024

Ketua DPP Golkar, Dave Laksono. 

JAKARTA, BM.Online – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Dave Laksono menyebut kader Golkar sekaligus pengusaha Jusuf Hamka alias Babah Alun mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada di Jakarta.

Hal tersebut, kata dia, menjadi salah satu alasan partainya mengusung Jusuf Hamka menjadi Calon Wakil Gubernur untuk mendampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024.

“Saya kira dengan modal berbagai prestasinya yang bisa mendobrak berbagai permasalahan, dengan modal itu pasti bisa mengatasi persoalan Jakarta,” kata Dave dalam keterangan di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.

Menurut Dave, pengabdian Jusuf Hamka dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat sudah menjadi modal utama untuk memimpin Jakarta yang kompleks.

“Beliau ini sudah berhasil mendobrak sejumlah permasalahan sehingga mempercepat pembangunan jalan tol contohnya, lalu ada juga memberikan dukungan pendidikan, beliau orang baik,” ujarnya.

Ia juga membeberkan sejumlah persoalan masyarakat yang diatasi Jusuf Hamka, di antaranya memberikan pendidikan gratis hingga membuat program makan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Kemudian kesehatan ataupun membagikan makan siang gratis kepada masyarakat setempat, ini menjadi salah satu kekuatan utama yang bisa kita harapkan untuk memimpin Jakarta,” sambungnya.

Dave juga membantah kabar yang menyebut bahwa Jusuf Hamka bukan kader Partai Golkar. Menurutnya, Jusuf Hamka bukan orang baru di internal partainya dan sudah beberapa kali menjabat pengurus di Partai Golkar pada periode sebelumnya.

“Sehingga beliau dikatakan bukan kader sejati ataupun juga orang menumpang Partai Golkar itu adalah tidak tepat karena beliau adalah orang yang berkarier di Partai Golkar,” ucap Dave.

Sebelumnya, Partai Golkar menyiapkan kader internal, Jusuf Hamka atau Babah Alun, sebagai pasangan Kaesang, apabila putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu memutuskan maju di Pilkada Jakarta. (*/red)

Soal Nasib Airin dan Ridwan Kamil di Pilkada 2024, Airlangga: Bagi Golkar Sudah Jelas

Soal Nasib Airin dan Ridwan Kamil di Pilkada 2024, Airlangga: Bagi Golkar Sudah Jelas

By Redaksi On Juli 14, 2024

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. 

JAKARTA, BM.Online – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, nasib dua kadernya, Airin Rachmi Diany dan Ridwan Kamil (RK) di Pilkada Serentak 2024 sudah jelas, meski di permukaan seolah-olah belum jelas.

Adapun hingga saat ini, Airin masih belum punya cukup kursi sebagai syarat maju pada Pilkada Banten 2024, sedangkan RK belum diputuskan akan maju di Jakarta atau Jawa Barat.

“Kelihatan belum jelas, tapi bagi Partai Golkar sudah jelas. Semua jelas,” kata Airlangga dalam jumpa pers di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Terkait Golkar yang mengusung Airin di Banten, sedangkan Gerindra dan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto mendukung Andra Soni-Dimyati Natakusumah, Airlangga menegaskan tidak ada perpecahan di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Menurutnya, masih ada pembicaraan yang dilakukan kepada partai-partai lain untuk pengusungan Airin di Banten.

“KIM (Koalisi Indonesia Maju) solid,” ucap Airlangga. (*/red)

Raih Sembilan Kursi di DPRK Bireuen, Golkar Aceh Gelar Rapat Pleno

Raih Sembilan Kursi di DPRK Bireuen, Golkar Aceh Gelar Rapat Pleno

By Redaksi On Juli 14, 2024

BIREUEN, BM.Online – Ketua DPD I Golkar Aceh, H. Teuku M. Nurlif membuka Rapat Pleno penetapan Calon Pimpinan DPRK Partai Golkar Kabupaten Bireuen.

Hal itu berdasarkan Keputusan Rapimnas ke-V tahun 2013 Nomor 02 Rapimnas V/XI/Tahun 2013 Tanggal 23 Nopember Tahun 2013 tentang Pedoman Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan RI, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Provinsi dan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Kabupaten/Kota Partai Golkar.

Rapat Pleno dilaksanakan di kediaman Ketua DPD II Partai Golkar Bireuen, H. Mukhlis ST atau Dirut PT Takabeya Perkasa Group, Selasa lalu, 09 Juli 2024.

Ketua DPD I Golkar Aceh, H.Teuku M. Nurlif dalam sambutanya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Partai Golkar Bireuen yang telah mengangkat harkat dan martabat Partai Golkar di Provinsi Aceh.

“Insya Allah perjuangan ini tidak berhenti disini, dan kita akan buktikan memang masyarakat Kabupaten Bireuen berharap Partai Golkar ini menjadi pemimpin baik DPRK maupun Pemerintah. Kenapa? Saya enggak setuju kalau ada orang yang mengatakan kalau Orde Baru itu tidak betul, Golkar itu produk Orde Baru, semua Orde itu baik, Orde Reformasi, Orde Lama maupun Orde Baru, semua ada kelebihan dan kelemahanya,” katanya.

“Akan tetapi saya pastikan apa yang menjadi moto Orde Baru kita praktekan hari ini sesunguhnya, cuma malu-malu bagi orang lain yang menyebutkan Orde Reformasi ataupun Orde baru,” tambahnya.

Ia melanjutkan, Orde Baru itu motonya ada tiga, di antaranya adalah pertama, Triologi Pembagunan (Aspek Stabilitas Politik dan Keamanan).

“Tidak mungkin kita melakukan pembangunan tanpa rasa aman, dan tidak mungkin orang menginvestasikan ke Aceh tanpa rasa nyaman. Yang kedua Pertumbuhan Ekonomi. Tidak mungkin semua daerah mengajukan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya tanpa ada pertumbuhan,” katanya.

“Kemudian, pemetaan hasil pembangunan, tidak mungkin daerah berkembang menjadi daerah sejahtera manakala pembangunan semua daerah. Alhamdulillah semua menjadi moto Orde Baru hari ini, seperti yang pernah kita dengar dan dikatakan oleh Pak Jokowi, kalau pembagunan di Indonesia ini jangan Jawa Sentris. Artinya pembagunan ini jangan tertumpu di Pulau Jawa saja, akan tetapi harus merata di seluruh NKRI. Inilah yang menjadi komitmen Partai Golkar,” tutup Nurlif.

Dari hasil Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024, tingkat Kabupaten Bireuen yang telah ditetapkan KIP Bireuen, Partai Golkar dinyatakan unggul sebagai partai pemenang dengan meraih sembilan kursi dari 40 kursi yang ada di DPRK Bireuen.

Dalam Rapat Pleno tersebut, selain Ketua DPD I Aceh Partai Golkar H. Teuku M. Nurlif, hadir juga Anggota DPRA terpilih dari Partai Golkar Dapil Bireuen Ilham Akbar ST serta pengurus Partai Golkar dari DPD-I lainnya.

Ketua DPD II Partai Golkar Bireuen, H. Mukhlis ST mengatakan, pihaknya telah mengusulkan lima nama calon Ketua DPRK Bireuen yang akan diajukan ke DPP Partai Golkar.

Nama-nama tersebut adalah Juniadi SH, Dr. Nova SE MM, Syauki Futtaqi MM, H. M. Amin AR SH, serta Husnidar Muhammad.

Ia berharap dengan terpilihnya calon-calon Pimpinan DPRK dari Partai Golkar bisa membawa perubahan positif bagi Kabupaten Bireuen ke depannya.

“Dengan harapan juga setiap langkah yang dilakukan Dewan dari Partai Golkar ini terus bekerja sama dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Mukhlis ST juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD I Partai Golkar yang hadir pada Rapat Pleno, meskipun penuh dengan kesibukan.

Rapat Pleno Partai Golkar dihadiri oleh puluhan pengurus dan kader, DPRK terpilih. (*/red)

Bakal Cagub Banten, Airin Rachmi Diany Janjikan Beasiswa Penghafal Al Qur'an

Bakal Cagub Banten, Airin Rachmi Diany Janjikan Beasiswa Penghafal Al Qur'an

By Redaksi On Juli 10, 2024

Mantan Wali Kota Tangerang Selatan, yang juga sebagai Ketua PP KPPG, Airin Rachmi Diany. 

SERANG, BM.Online – Bakal Calon Gubernur (Cagub) Provinsi Banten, Airin Rachmi Diany mengaku akan menyiapkan beasiswa khusus bagi penghafal Al Qur’an jika nanti mendapat amanah dari rakyat di Pilkada 2024.

Airin menyebut, beasiswa khusus bagi penghafal Al Qur’an ini akan disiapkan agar para penerima beasiswa di Banten bisa mengenyam pendidikan tinggi.

Menurutnya, dengan pendidikan tinggi, pemerintah bukan hanya mencetak generasi muda yang cinta Al Qur’an, tetapi juga memiliki wawasan luas.

“Program ini diharapkan dapat mencetak generasi muda yang cinta Al Qur’an dan memiliki wawasan luas,” tutur Airin di Serang, Banten, Senin, 08 Juli 2024.

Cagub dari Partai Golkar ini menegaskan, para penghafal Al Qur’an bisa berkontribusi lebih besar kepada negara dengan bekal yang mereka dapatkan melalui pendidikan tinggi.

“Sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa,” ujar Airin.

Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) ini juga menyebut, program beasiswa bagi penghafal Al Qur’an dibutuhkan karena Banten dikenal sebagai daerah agamis.

Ia mengatakan, banyak pondok pesantren modern dan salafiyah yang berdiri kokoh di Provinsi Banten.

Menurut mantan Wali Kota Tangerang Selatan ini, salah satu pembinaan yang sampai saat ini bisa melahirkan penghafal Al Qur’an, yakni dengan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).

Ia menyebut, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan sarana menumbuhkan kecintaan terhadap Al Qur’an.

“Diharapkan, generasi muda dapat termotivasi untuk mempelajari dan memahami Al Qur’an dengan lebih mendalam,” tutur Airin.

Harapannya, kata dia, para penghafal Al Qur’an mengamalkan apa yang ada di dalam Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, masyarakat, dan bangsa. (*/red)

Nikson Nababan Cagub Sumut, FORMASU Jakarta: Sangat Pantas PDIP Usung Kader Sendiri

Nikson Nababan Cagub Sumut, FORMASU Jakarta: Sangat Pantas PDIP Usung Kader Sendiri

By Redaksi On Juli 07, 2024

JAKARTA, BM.Online – Jelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, khususnya dalam rangka menyonsong pesta demokrasi Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu), Kader of Change Nikson Nababan yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sumatera Utara (FORMASU) Jakarta menyatakan sikap mendukung penuh langkah politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Forum Mahasiswa Sumatera Utara (FORMASU) Jakarta juga mengapresiasi dan mendukung penuh langkah politik DPP PDIP berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP ke-V lalu, yang menyebutkan salah satunya adalah memprioritaskan Kader-kader yang maju Pilkada 2024, baik Bupati, Walikota ataupun Gubernur.

“Kami melihat, PDI Perjuangan di Sumut masih besar kekuatannya, tinggal mencari sosok Kader potensial,” kata Ketua Umum FORMASU Jakarta, Anwar Siregar saat diskusi bersama teman-teman aktivis Jakarta.

Pada survei Timur Barat Research Center (TBRC) menggelar jajak pendapat pada 10-23 Juni 2024 untuk mengukur elektabilitas tokoh menjelang Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

Survei ini menggunakan metodologi multistage random sampling dengan 1.880 responden yang diwawancarai secara tatap muka. Margin of error survei ini sebesar 2,26 persen.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa kader PDI Perjuangan yang juga mantan Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, menempati posisi teratas dengan elektabilitas 26,8 persen. Di posisi kedua ada Bobby Nasution dengan 25,3 persen.

Selanjutnya, Edy Rahmayadi berada di posisi ketiga dengan 20,4 persen, diikuti oleh Musa Rajekshah (8,9 persen), Dedi Iskandar Batubara (6,1 persen), dan responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 12,5 persen.

Untuk simulasi tertutup Nikson Nababan 32,2 persen, Bobby Nasution 28,4 persen, Edy Rahmayadi 26,3 persen, dan tidak memilih 13,1 persen.

Artinya, kata dia, PDI Perjuangan bagaimanapun pasti akan berupaya keras untuk menang di Pilgub Sumut 2024.

Ia menilai, PDI Perjuangan sudah memiliki kader potensial yang mumpuni untuk diusung pada Pilgub Sumut 2024, salah satunya Nikson Nababan, Bupati Tapanuli Utara dua periode.

“Kecuali (PDI Perjuangan) enggak punya kader bagus ya. Bang Nikson Nababan ini menurut kami kader loyalitas dan potensial. Rekam jejaknya selama 10 tahun jadi Bupati Taput juga bagus,” terang Anwar Siregar.

Menurut dia, PDI Perjuangan sebaiknya harus tetap percaya diri mengusung kader terbaiknya pada Pilgub Sumut ketimbang mencari figur dari luar partai, sebab kekuatan partai berlambang banteng itu masih besar di Sumut.

“Peta kekuatan basis PDI Perjuangan di Sumut masih dominan, tinggal bagaimana konsolidasi ulang. Kader potensial juga sudah ada, tinggal formulasi koalisinya nanti bagaimana,” beber Aktivis Jakarta ini.

Sampai saat ini, kata dia, dukungan terus mengalir untuk Nikson Nababan maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara di Pilgubsu 2024, respon positif itu terus digaungkan dari berbagai kalangan elemen mahasiswa, pemuda, tokoh agama, dan masyarakat Sumatera Utara.

“Kita dukung penuh (pilihan PDIP). Jadi kita ini Asal Sumatera Utara, tapi kita tak bicara agar PDIP mengusung Bang Nikson Nababan, kita tak ada memaksa-maksa, tapi kita tunjukkan pada PDIP bahwa kami berkesimpulan PDIP partai yang kita harapkan untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa,” pungkasnya.

Anwar Siregar menegaskan, pihaknya akan menghormati dan mendukung penuh rencana PDIP yang akan mencalonkan kader sendiri pada Pilgubsu 2024.

“Kami meyakini kader tersebut pastilah seorang nasionalis sejati,” tegasnya.

Diketahui, PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang bisa mengusung Gubernur dan Wakli Gubernur Sumatera Utara 2024 tanpa berkoalisi dengan partai mana pun. Sebab, pada Pemilu 2024, DPD PDIP Sumut sukses meraih 21 kursi DPRD. Sementara, syarat mengusung Cagubsu-Cawagubsu 2024 adalah partai politik atau gabungan politik yang memiliki 20 persen kursi DPRD. (*/red)

Ini Daftar 102 Anggota DPR RI Terpilih Periode 2024-2029 Partai Golkar

Ini Daftar 102 Anggota DPR RI Terpilih Periode 2024-2029 Partai Golkar

By Redaksi On Juli 01, 2024

JAKARTA, BM.Online – Partai Golkar memastikan raihan 102 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, jumlah itu setara dengan 18 persen dari total 580 kursi DPR untuk periode 2024-2029.

“Angka ini fantastis karena perolehan kursi Golkar naik 17 kursi dibandingkan Pemilu 2019,” kata Doli, Minggu, 30 Juni 2024.

Menurut Doli, melejitnya perolehan kursi DPR dari partai berlambang pohon beringin itu karena dilengkapi kemenangan kader Golkar di sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua kader Golkar yang menambah kursi partai adalah Caleg dari Dapil Jawa Barat 1, Nurul Arifin dan Caleg Dapil Papua Tengah, Soedeson Tandra.

“Kedua kader, Ibu Nurul dan Soedeson Tandra, menjadi kader yang gigih memperjuangkan kemenangan Golkar di PHPU MK. Keduanya putra-putri terbaik Partai Golkar yang telah melengkapi jumlah perolehan kursi menjadi 102,” ujar Doli.

Doli yang juga Plt. Ketua DPD Golkar Papua ini mengatakan, perolehan kursi Golkar di DPR menunjukkan bahwa masyarakat menerima dan menyetujui sikap serta kebijakan Partai Golkar selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Golkar, kata dia, juga menjadi partai terbanyak yang mendapatkan kursi DPRD Provinsi dengan naik 50 persen kursi menjadi 359 kursi dari sebelumnya hanya 309 kursi di Pemilu 2019.

Adapun untuk DPRD tingkat Kabupaten dan Kota, Golkar meraih 2.521 kursi. Jumlah ini setara dengan 14,4 persen dari total 17.510 kursi DPRD Kabupaten dan Kota se-Indonesia.

Merujuk hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, Golkar meriah 23.208.654 suara. Jumlah ini setara dengan 15.29 persen total perolehan suara Pileg DPR. Golkar berada di urutan kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendapat 110 kursi.

Siapa saja 102 anggota DPR yang berasal dari partai Golkar dari hasil pemilu 2024? Berikut rincian anggota DPR Golkar  berdasarkan provinsi dan daerah pemilihan.

Daftar Nama 102 Anggota DPR Golkar Periode 2024-2029

Merujuk daftar nama Caleg yang terpilih dan lolos menjadi anggota DPR Periode 2024-2029 yang dipublikasikan Golkar, sejumlah petahana terlihat kembali lolos pada pemilu 2024.

Deretan nama juga diisi oleh pengurus pusat partai dan pengurus Dewan Perwakilan Daerah di masing-masing provinsi.

Berikut daftar lengkap anggota DPR dari fraksi Golkar hasil pemilu 2024:

Angota DPR Golkar dari Provinsi Aceh:

Teuku Zulkarnaini (Dapil Aceh 1)

Ilham Pangestu (Dapil Aceh 2)

Samsul Bahri (Dapil Aceh 3)

Angota DPR Golkar dari Provinsi Bengkulu:

Derta Rohidin

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Jambi:

Cek Endra

Hasan Basri Agus

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Bangka Belitung:

Bambang Patijaya

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kepulauan Riau:

Rizki Faisal

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Lampung:

Rycko Menoza (Dapil Lampung 1)

Hanan A. Rozak (Dapil Lampung 2)

Aprozi Alam (Dapil Lampung 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Riau:

Karmila Sari (Dapil Riau 1)

Syamsuar (Dapil Riau 1)

Yulisman (Dapil Riau 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sumatera Barat:

Zigo Rolanda (Dapil Sumbar 1)

Benny Utama (Dapil Sumbar 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sumatera Selatan:

Yudha Novanza (Dapil Sumsel 1)

Kahar Muzakir (Dapil Sumsel 1)

Dewi Yustisiana (Dapil Sumsel 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sumatera Utara:

Musa Rajekshah (Dapil Sumut 1)

Meutya Hafid (Dapil Sumut 1)

Lamhot Sinaga (Dapil Sumut 2)

Andar Amin H. (Dapil Sumut 2)

Trinovi Kharini (Dapil Sumut 2)

Ahmad Doli Kurnia (Dapil Sumut 3)

Delia P. Sitepu (Dapil Sumut 3)

Mangihut Sinaga (Dapil Sumut 3)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Banten:

Adde Rosi (Dapil Banten 1)

Tubagus Haerul (Dapil Banten 2)

Andi Achmad Dara (Dapil Banten 3)

Airin Rachmi (Dapil Banten 3)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi DKI Jakarta:

Abraham Sridjaja (Dapil DKI Jakarta 2)

Erwin Aksa (Dapil DKI Jakarta 3)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Jawa Barat:

Atalia Praratya (Dapil Jabar 1)

Nurul Arifin (Dapil Jabar 1)

Ace Hasan Syadzilu (Dapil Jabar 2)

Dadang Naser (Dapil Jabar 2)

Budhy Setiawan (Dapil Jabar 3)

Ilham Permana (Dapil Jabar 3)

Dewi Asmara (Dapil Jabar 4)

Ravinda Airlangga (Dapil Jabar 5)

Ranny Fahd Arafiq (Dapil Jabar 6)

Puteri Komarudin (Dapil Jabar 7)

Dave Laksono (Dapil Jabar 8)

Daniel Mutaqien (Dapil Jabar 8)

Galih Kartasasmita (Dapil Jabar 9)

Elita Budiati (Dapil Jabar 9)

Agun Gunandjar (Dapil Jabar 10)

Ferdiansyah (Dapil Jabar 11)

Ade Ginanjar (Dapil Jabar 11)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi D. I. Yogyakarta:

Gandung Pardiman

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Jawa Tengah:

Firnando (Dapil Jateng 1)

Nusron Wahid (Dapil Jateng 2)

Jamaludin Malik (Dapil Jateng 2)

Firman Soebagyo (Dapil Jateng 3)

Juliyatmono (Dapil Jateng 4)

Singguh (Dapil Jateng 5)

Panggah Susanto (Dapil Jateng 6)

Bambang Soesatyo (Dapil Jateng 7)

Teti Rohatiningsih (Dapil Jateng 8)

Agung Widyantoro (Dapil Jateng 9)

Doni Akbar (Dapil Jateng 10)

Ashraff Abu (Dapil Jateng 10)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Jawa Timur:

Adies Kadir (Dapil Jatim 1)

M. Misbakhun (Dapil Jatim 2)

Zulfikar Arse (Dapil Jatim 3)

Nur Purnamasidi (Dapil Jatim 4)

Ahmad Irawan (Dapil Jatim 5)

Heru Tjahjono (Dapil Jatim 6)

M. Sarmuji (Dapil Jatim 6)

Ali Mufthi (Dapil Jatim 7)

Yahya Zaini (Dapil Jatim 8)

Eko Wahyudi (Dapil Jatim 9)

Haeny Rini (Dapil Jatim 9)

Ahmad Labib (Dapil Jatim 10)

Eric Hermawan (Dapil Jatim 11)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Gorontalo:

Rusli Habibe

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kalimantan Barat:

Maman Abdurrahman (Dapil Kalbar 1)

Asia Sidot (Dapil Kalbar 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kalimantan Selatan:

Bambang Heri (Dapil Kalsel 1)

Sandi F. Noor (Dapil Kalsel 1)

Hasnuryadi (Dapil Kalsel 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kalimantan Tengah:

Mukhtarudin

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Kalimantan Timur:

Rudy Mas’ud

Hetifah Sjaifudian

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sulawesi Selatan:

Hamka B. Kady (Dapil Sulawesi Selatan 1)

Nurdin Halid (Dapil Sulawesi Selatan 2)

Taufan Pawe (Dapil Sulawesi Selatan 2)

Muhammad Fauzi (Dapil Sulawesi Selatan 3)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sulawesi Tengah:

Beniyanto

Muhidin M. Said

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sulawesi Tenggara:

Ridwan Bae

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Sulawesi Utara:

Christiany Paruntu

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Bali:

Sumarjaya Linggih

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Maluku Utara:

Alien Mus

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Sari Yuliati

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Melchias Mekeng (Dapil NTT 1)

Melkiades Laka Lena (Dapil NTT 2)

Gavriel Novanto (Dapil NTT 2)

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Papua Barat:

Alfons Manibui

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Papua Barat Daya:

Robert Kardinal

Anggota DPR Golkar dari Provinsi Papua Tengah:

Soedeson Tandra.

(*/red)

Ketum Airlangga Sebut Golkar Siapkan Ridwan Kamil untuk Lawan Siapapun yang Maju Pilkada

Ketum Airlangga Sebut Golkar Siapkan Ridwan Kamil untuk Lawan Siapapun yang Maju Pilkada

By Redaksi On Juni 15, 2024

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto bersama Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ridwan Kamil. 

JAKARTA, BM.Online – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, sosok Ridwan Kamil disiapkan untuk melawan siapapun yang maju di Pilkada.

Termasuk, Anies Baswedan yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Jakarta.

“RK dipersiapkan untuk melawan siapapun lawannya,” kata Airlangga kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024.

Kendati demikian, hingga saat ini Partai Golkar belum mengambil keputusan apakah Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

“Jawa Barat dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir,” ujarnya.

Saat ditanya, apakah Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan Kaesang jika maju di Pilkada Jakarta, Airlangga mengaku masih dipelajari.

“Itu masih kita pelajari seluruhnya,” pungkasnya. (*/red)

Mahasiswa Sumut Rindu Pemimpin yang Lahir dari Putra Asli, Bukan “Transfer Pemain”

Mahasiswa Sumut Rindu Pemimpin yang Lahir dari Putra Asli, Bukan “Transfer Pemain”

By Redaksi On Juni 07, 2024

JAKARTA, BM.Online – Sumatera Utara (Sumut) adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang berada di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan, dengan luas wilayah 72.981,23 km2.

Sumut merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan terbanyak di Pulau Sumatera.

Pada akhir tahun 2023, penduduk Sumut berjumlah 15.471.582 jiwa, dengan kepadatan penduduk 210 jiwa per km2. Sumut dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa. Karena itu perlunya ada pemimpin yang bijak dan jujur supaya Sumut makin sukses dan maju.

Ketua Umum terpilih Forum Mahasiswa Sumatera Utara (Formasu) Jakarta, Anwar Siregar mengatakan, masyarakat Sumut merindukan pemimpin yang lahir dari putra asli, bukan “Transfer Pemain”.

Menurut Anwar, jika Gubernur yang benar-benar lahir dari putra asli, akan menjadi Provinsi lebih maju, dan melihat Bacalon Gubernur Sumut sudah banyak yang mendaftarkan, seperti Nikson Nababan.

“Namun, di antara yang mendaftar hanyalah Nikson Nababan yang paling cocok. Karena sosok Nikson Nababan berhasil memimpin Tapanuli Utara dan berhasil mendapatkan Pemkab Taput Raih Opini WTP 10 kali berturut-turut,” pungkasnya.

Adapun pencapaian Nikson Nababan, kata Anwar, yaitu peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014. Saat pertama kali menjabat sebagai Bupati, Nikson Nababan mendapati APBD Taput hanya sebesar Rp841 miliar, dimana angka itu saat ini mengalami peningkatan yang sangat drastis sebagaimana ditetapkan dalam rapat RAPBD Taput untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp1,507 triliun, dan Peningkatan Pendapatan per Kapita.

“Di awal kepemimpinannya sebagai Bupati Taput Tahun  2014, pendapatan per kapita masyarakat Taput hanya sebesar Rp18,67 juta per bulan. Hal ini berhasil ditingkatkan Nikson Nababan menjadi Rp24,33 juta per bulan pada tahun 2018. Sejalan dengan itu, Nikson juga tercatat berhasil mewujudkan indeks pembangunan manusia di Taput sebesar 72,9 pada tahun  2024 ini, serta penurunan angka kemiskinan,” tuturnya.

Selain itu, kata Anwar, selama kepemimpinan Nikson Nababan sebagai Bupati Taput, dirinya juga berhasil mengurangi angka kemiskinan yang sebelumnya pada tahun 2014 sebanyak 32.230 penduduk miskin, menjadi hanya 26.390 penduduk miskin di tahun 2023.

“Dari pencapain tersebut, Nikson Nababan lah yang paling cocok jadi Gubernur Sumut. Karena apa masyarakat Sumut merindukan pemimpin putra asli, bukan bukan ‘Transfer Pemain’,” tutupnya. (*/red)