Diduga Informasi Bocor, Penindakan Penjual 4 Lokasi Penjual Obat di Margaasih Dinilai Tidak Efektif

Diduga Informasi Bocor, Penindakan Penjual 4 Lokasi Penjual Obat di Margaasih Dinilai Tidak Efektif

By Redaksi On Mei 18, 2026

Bandung Barat, BM.online - Setelah tayang berita berjudul "Respon dan Kerja Keras Papolsek Margaasih Dalam Memberantas Predaran Obat Daftar G Patut Kita Acungkan Jempol"Jumat (3/4/26) melalui pemberian media online Bentengmerdeka.online. informasi ini mencuat dari seorang pedagang di Jalan Dimensi Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Senin 18 Mei 2026 

"Bulan Lalu kios penjual obat Tramadol tersebut ditindak oleh angota Polsek Margaasih serta di depanya terpasang garis Policeline. Ujarnya, Jumat (03/4/2026)

Menurutnya, Garis Policeline sudah tida lagi dipasang dan penjual obat daftar G kembali berjualan, diduga kuat terkait dengan adanya "uang kordinasi" demikian, kebenaran informasi ini masih belum terkonfirmasi dan menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.

Diketahui, Omzet penjualan disebut mencapai Rp5 juta per hari, yang menunjukkan tingginya permintaan di kawasan tersebut. "Kalau melihat kios kios nya dari luar tampak seperti warung biasa. Namun faktanya, di balik garis Policeline kios sederhana, tersimpan sejumlah paket obat dalam bungkus kecil yang siap dijual. Jelasnya senin (18/5/2926) 

Menanggapi kondisi tersebut, Nurhamzah selaku tokoh masyarakat menduga adanya indikasi kuat kerjasama, setiap kali aparat hendak melakukan penindakan. Menurutnya, pola yang terjadi bukan lagi kebetulan, melainkan berulang dan sistematis.

"Setiap kali aparat datang, lokasi selalu kosong. Namun anehnya, satu hari kemudian aktivitas penjualan obat keras kembali berjalan normal, seolah tidak pernah ada penindakan,” tegas Nurhamzah, Senin (18/5/26).

Dirinya menilai kondisi ini sangat berbahaya karena tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Jika aparat hanya datang tanpa hasil, masyarakat akan menilai penegakan hukum sebatas formalitas. Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan masyarakat, bukan sekadar pelanggaran ringan,” ujarnya.

Masyarakat Lagadar mendesak Kapolsek Margaasih dan Kapolres Cimahi untuk tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum aparat yang diduga bermain mata dengan jaringan pengedar obat keras. 

''Harus ada audit internal. Jika ditemukan oknum yang menyalahgunakan kewenangan, tindak tegas tanpa kompromi. Jangan biarkan satu atau dua oknum merusak marwah institusi,” kata Nurhamzah 

Lebih lanjut, Nurhamzah menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh bersifat reaktif, seremonial, atau sekadar merespons laporan sesaat. Menurutnya, dibutuhkan langkah berkelanjutan, pengawasan ketat, dan transparansi agar praktik peredaran obat keras ilegal benar-benar bisa diputus. 

"Penindakan harus konsisten dan berkelanjutan. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan penjual obat keras. Jika dibiarkan, ini sama saja memberi ruang tumbuh bagi kejahatan,” pungkasnya 

Dibalik Garis Policeline Polsek Margaasih, 4 Lokasi Penjual Obat Tramadol Sebut Sudah Kordinasi

Dibalik Garis Policeline Polsek Margaasih, 4 Lokasi Penjual Obat Tramadol Sebut Sudah Kordinasi

By Redaksi On Mei 18, 2026

Bandung Barat, BM.online - Setelah tayang berita berjudul "Respon dan Kerja Keras Papolsek Margaasih Dalam Memberantas Predaran Obat Daftar G Patut Kita Acungkan Jempol"Jumat (3/4/26) melalui pemberian media online Bentengmerdeka.online. informasi ini mencuat dari seorang pedagang di Jalan Dimensi Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Senin 18 Mei 2026 

"Bulan Lalu kios penjual obat Tramadol tersebut ditindak oleh angota Polsek Margaasih serta di depanya terpasang garis Policeline. Ujarnya, Jumat (03/4/2026)

Menurutnya, Garis Policeline sudah tida lagi dipasang dan penjual obat daftar G kembali berjualan, diduga kuat terkait dengan adanya "uang kordinasi" demikian, kebenaran informasi ini masih belum terkonfirmasi dan menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.

Diketahui, Omzet penjualan disebut mencapai Rp5 juta per hari, yang menunjukkan tingginya permintaan di kawasan tersebut. "Kalau melihat kios kios nya dari luar tampak seperti warung biasa. Namun faktanya, di balik garis Policeline kios sederhana, tersimpan sejumlah paket obat dalam bungkus kecil yang siap dijual. Jelasnya senin (18/5/2926) 

Menanggapi kondisi tersebut, Nurhamzah selaku tokoh masyarakat menduga adanya indikasi kuat kerjasama, setiap kali aparat hendak melakukan penindakan. Menurutnya, pola yang terjadi bukan lagi kebetulan, melainkan berulang dan sistematis.

"Setiap kali aparat datang, lokasi selalu kosong. Namun anehnya, satu hari kemudian aktivitas penjualan obat keras kembali berjalan normal, seolah tidak pernah ada penindakan,” tegas Nurhamzah, Senin (18/5/26).

Dirinya menilai kondisi ini sangat berbahaya karena tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Jika aparat hanya datang tanpa hasil, masyarakat akan menilai penegakan hukum sebatas formalitas. Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan masyarakat, bukan sekadar pelanggaran ringan,” ujarnya.

Masyarakat Lagadar mendesak Kapolsek Margaasih dan Kapolres Cimahi untuk tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum aparat yang diduga bermain mata dengan jaringan pengedar obat keras. 

''Harus ada audit internal. Jika ditemukan oknum yang menyalahgunakan kewenangan, tindak tegas tanpa kompromi. Jangan biarkan satu atau dua oknum merusak marwah institusi,” kata Nurhamzah 

Lebih lanjut, Nurhamzah menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh bersifat reaktif, seremonial, atau sekadar merespons laporan sesaat. Menurutnya, dibutuhkan langkah berkelanjutan, pengawasan ketat, dan transparansi agar praktik peredaran obat keras ilegal benar-benar bisa diputus. 

"Penindakan harus konsisten dan berkelanjutan. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan penjual obat keras. Jika dibiarkan, ini sama saja memberi ruang tumbuh bagi kejahatan,” pungkasnya 

Viral Ancaman terhadap Wartawan di Tangerang, Agung Sulistio: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Intimidasi dan Premanisme

Viral Ancaman terhadap Wartawan di Tangerang, Agung Sulistio: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Intimidasi dan Premanisme

By Redaksi On Mei 17, 2026

 

TANGERANG (GMOCT) – Viralnya video seorang pria bertelanjang dada yang diduga melakukan ancaman terhadap insan pers di Kabupaten Tangerang menuai kecaman luas dari berbagai kalangan. Dalam rekaman yang beredar masif di sejumlah WhatsApp Group dan media sosial sejak Sabtu malam (16/5/2026), pria tersebut terlihat membawa besi bulat panjang sambil melontarkan kata-kata bernada intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap wartawan. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar luapan emosi biasa, melainkan ancaman serius yang dapat mencederai kebebasan pers serta rasa aman masyarakat.

Ketua Umum Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT), Agung Sulistio, menyoroti keras aksi intimidatif tersebut. Menurutnya, segala bentuk ancaman terhadap wartawan merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers. Ia menegaskan bahwa profesi jurnalis dilindungi undang-undang dan tidak boleh dibungkam dengan ancaman maupun kekerasan verbal.

Agung Sulistio menilai ucapan yang terlontar dalam video viral itu telah mengandung unsur provokasi, intimidasi, bahkan dugaan ancaman pidana yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Terlebih, ancaman tersebut disampaikan secara terbuka di ruang publik hingga akhirnya menyebar luas di media sosial. Kondisi ini dinilai dapat menciptakan ketakutan bagi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.

“Siapa pun yang mengancam wartawan berarti sedang mencoba mengganggu kebebasan pers dan demokrasi. Negara tidak boleh kalah oleh gaya premanisme. Aparat penegak hukum harus hadir dan bertindak tegas agar tidak muncul kesan bahwa intimidasi terhadap media bisa dibiarkan,” tegas Agung Sulistio saat dimintai tanggapan, Minggu (17/5/2026).

Menurutnya, wartawan bekerja untuk kepentingan publik dalam menyampaikan informasi yang objektif dan berimbang. Oleh sebab itu, apabila ada pihak yang merasa keberatan terhadap pemberitaan, maka mekanisme yang benar adalah menggunakan hak jawab atau jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan dengan ancaman kekerasan ataupun intimidasi terbuka yang berpotensi memicu konflik sosial.

Ia juga mendesak Ditreskrimum Polda Banten bersama Polres Tangerang segera mengusut identitas pria dalam video tersebut dan melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, serta tanpa pandang bulu. Agung menegaskan bahwa pembiaran terhadap aksi intimidasi hanya akan memperburuk citra penegakan hukum dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat maupun kalangan jurnalis.

Lebih lanjut, Agung Sulistio menilai kasus ini harus menjadi perhatian serius semua pihak karena menyangkut marwah profesi pers di Indonesia. Jika ancaman terhadap wartawan dibiarkan tanpa tindakan tegas, maka dikhawatirkan akan muncul keberanian dari pihak lain untuk melakukan tindakan serupa. Situasi seperti ini dinilai dapat merusak iklim demokrasi dan menghambat keterbukaan informasi publik.

Masyarakat pun berharap aparat kepolisian segera mengambil langkah konkret agar situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi keresahan yang lebih luas. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait identitas pelaku maupun kronologi lengkap kejadian. Sementara itu, video ancaman terhadap wartawan tersebut masih terus menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dan menuai kecaman dari publik.

#noviralnojustice

#gmoct

#polri

#tangerang

Team/Red (GMOCT/Nashikin)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor:

Hak Jawab Polsek Tarogong Kidul: Bantah Sebar Data Wartawan, Tegas Berantas Obat Terlarang, Asep NS: Ada Oknum Diduga Benturkan Wartawan dengan Polisi

Hak Jawab Polsek Tarogong Kidul: Bantah Sebar Data Wartawan, Tegas Berantas Obat Terlarang, Asep NS: Ada Oknum Diduga Benturkan Wartawan dengan Polisi

By Redaksi On Mei 17, 2026

 

GARUT 17 Mei 2026 (GMOCT) – Pasca beredarnya pemberitaan berjudul "Viral Detik-Detik Wartawan Hampir Dibacok: Dugaan Balas Dendam Oknum Polisi dan Mafia Obat Terkuak di Garut", pihak kepolisian dari Polsek Tarogong Kidul mengeluarkan hak jawab dan klarifikasi resmi. Hal ini disampaikan langsung oleh Kanit Reskrim Iptu Ari Hartono, S.E., dan Kapolsek Tarogong Kidul AKP Agus Kustanto, S.H., dalam sambungan telepon kepada Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS.

 

Melalui pernyataannya, Iptu Ari Hartono secara tegas membantah tuduhan yang menyebut dirinya memotret maupun menyebarluaskan identitas dan kendaraan milik jurnalis yang menjadi korban ancaman di Penginapan Surya Alam, wilayah Tarogong Kaler. Ia menegaskan bahwa peristiwa penyerangan tersebut secara yuridis berada di luar wilayah hukum Polsek Tarogong Kidul.

 

"Saya dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Saya tidak pernah memfoto ataupun menyebarluaskan unit mobil milik jurnalis yang mengalami kejadian di Penginapan Surya Alam, Tarogong Kaler itu. Perlu diketahui, lokasi kejadian tersebut adalah wilayah hukum Tarogong Kaler, bukan kewenangan kami," ujar Iptu Ari Hartono.

 

Ia kemudian membeberkan fakta sebenarnya terkait kedatangan awak media ke kantornya. Menurut pengakuannya, ia justru bersikap kooperatif dan menerima laporan dengan baik.

 

"Saya akui memang ada dua orang wanita yang mengaku berprofesi sebagai jurnalis mendatangi kantor kami untuk melaporkan perihal peredaran obat-obatan terlarang daftar G. Saat itu Pak Kapolsek maupun anggota Reskrim lainnya sedang bertugas luar, dan hanya saya yang berada di kantor. Saya terima laporan mereka dengan baik dan kami siap bekerja sama," tambahnya.

 

Senada dengan itu, Kapolsek Tarogong Kidul, AKP Agus Kustanto, S.H., menegaskan komitmen institusinya untuk tetap tegas memberantas peredaran obat-obatan terlarang di wilayah hukumnya. Ia menyebutkan, telah banyak kegiatan operasi dan tindakan hukum yang dilakukan jajarannya di bawah pimpinan Kanit Reskrim, meskipun pelaku kerap berusaha menghindar atau bermain kucing-kucingan.

 

"Pihak kami akan tetap dan terus memberantas peredaran obat-obatan terlarang daftar G di wilayah hukum kami. Sudah banyak bukti giat anggota kami yang dipimpin Kanit Reskrim melakukan tindakan tegas. Memang benar, pasca kami melakukan penindakan, para pelaku berusaha menghindar dan kucing-kucingan, namun kami tidak akan berhenti mengawasi," tegas AKP Agus Kustanto.

 

Di sisi lain, Maria Ulfa dan Vini Amelia, kedua jurnalis yang menjadi korban dalam kasus ini, menegaskan kembali kronologi kejadian menurut versi mereka. Menurut keterangan keduanya, usai mendatangi dan melaporkan permasalahan obat terlarang ke Mapolsek Tarogong Kidul, mereka kemudian beristirahat di penginapan menggunakan mobil berwarna putih. Tidak lama berselang, mereka didatangi oleh orang tak dikenal yang diduga preman beratribut XTC, membawa senjata tajam, dan berniat melakukan penyerangan.

 

Sementara itu Sekertaris Umum DPP PUSAT GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama Asep NS menilai "Berdasarkan rangkaian fakta dan keterangan dari kedua belah pihak yang berkonflik, diduga kuat ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berupaya memanaskan suasana serta berusaha membenturkan awak media dengan institusi Polri, khususnya jajaran Polsek Tarogong Kidul, Polres Garut, Polda Jawa Barat".

 

Kini publik berharap seluruh pihak dapat bijak menyikapi informasi yang beredar, serta mendukung proses hukum berjalan adil dan transparan demi kebenaran.

 

#noviralnojustice

#polri

#poldajabar

#polresgarut

#polsektarogongkidul

 

(Tim/Red - GMOCT)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

Viral Detik-Detik Wartawan Hampir Dibacok: Dugaan Balas Dendam Oknum Polisi dan Mafia Obat Terkuak di Garut

Viral Detik-Detik Wartawan Hampir Dibacok: Dugaan Balas Dendam Oknum Polisi dan Mafia Obat Terkuak di Garut

By Redaksi On Mei 16, 2026

 

GARUT – 16 Mei 2026 – Sebuah rekaman video detik-detik mencekam yang memperlihatkan aksi penyerangan dan pembacokan yang hampir menimpa seorang jurnalis, beberapa waktu lalu sempat menggegerkan jagat maya dan viral di akun Instagram @inj_news. Peristiwa yang terjadi pada 7 April 2026 lalu di kawasan Jalan Cipanas Baru, Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, kini terungkap motif gelap di balik serangan tersebut. Informasi keras ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari rekan media Bentengmerdeka yang tergabung dalam wadah organisasi yang sama.

 

Dalam rekaman yang beredar, terlihat jelas dua orang berjaket biru yang diduga adalah preman bayaran, datang ke sebuah penginapan dengan gelagat penuh ancaman. Mereka membawa senjata tajam jenis celurit, berjalan mengancam, dan terang-terangan hendak melukai wartawan tersebut. Karena gagal menemukan sasarannya di dalam ruangan, amukan mereka dilampiaskan ke arah satu unit mobil berwarna putih milik awak media yang terparkir di lokasi, hingga kendaraan tersebut rusak parah akibat bacokan senjata tajam.

 

Kejanggalan mulai tercium kuat sejak awal penanganan kasus. Saat aparat kepolisian mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan meminta rekaman CCTV untuk pelacakan pelaku, pihak pengelola hotel justru memberikan jawab yang sangat mencurigakan: "Kamera sedang mati saat kejadian". Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa peristiwa ini bukan kebetulan, melainkan sebuah skenario terencana yang diatur rapi.

 

Ahmad, Kepala Divisi Investigasi DPP GMOCT, mengungkapkan fakta mengejutkan yang menjadi akar persoalan ini. Menurut risidenya, serangan brutal ini adalah bentuk pembalasan nyata terkait laporan jurnalistik mengenai maraknya peredaran obat-obatan keras ilegal (jenis Tramadol dan daftar G) di wilayah hukum Polsek Tarogong Kidul.

 

"Persis kronologisnya berawal dari liputan mendalam terkait penjual obat ilegal di wilayah Tarogong Kidul. Anehnya, bukannya para pedagang obat terlarang itu ditindak, justru kendaraan dan identitas wartawan yang meliput malah disebarluaskan. Menurut dugaan kami, oknum Kanit Reskrim di sana sengaja merencanakan niat buruk ini. Kejadian ini berulang pola dan persis seperti modus bulan lalu," tegas Ahmad dengan nada tegas, Sabtu (16/5/2026).

 

Bukti keterlibatan oknum kepolisian semakin terkuak saat awak media mengonfirmasi keberadaan penyebaran data kendaraan tersebut ke pihak Polsek Tarogong Kidul. Secara lisan, salah satu anggota di sana justru membenarkan bahwa penyebaran foto dan data kendaraan wartawan memang dilakukan oleh atasannya sendiri.

 

"Siap bu, perihal yang menyebarkan foto mobil wartawan itu silakan komunikasi langsung dengan Kanit Reskrim. Padahal rekan-rekan media sangat membantu kami. Coba bu, seharusnya koordinasi ke satuan narkoba saja untuk pemberantasan obat-obatan daftar G yang peredarannya ilegal itu," ujar salah satu anggota Polsek Tarogong Kidul dengan nada yang menyiratkan ketidakberdayaan atas tindakan atasannya sendiri.

 

Fakta ini semakin menegaskan dugaan bahwa ada keterkaitan erat antara oknum tertentu di Polsek Tarogong Kidul dengan jaringan mafia obat. Ketika ada liputan yang mengancam keuntungan dan kepentingan bersama, maka "senyap" disusun, data disebar, dan tangan-tangan kasar dikerahkan untuk membungkam kebenaran.

 

Kini publik menatap penuh tanya: apakah penegak hukum di Garut akan membiarkan oknum yang menjual nyawa orang lain demi kepentingan mafia toko obat ini terus berkuasa, atau akan ada langkah tegas membersihkan institusi dari calo-calo hukum?

#noviralnojustice

#polri

#poldajabar

#polresgarut

#polsektarogongkidul

 

(Sumber: Bentengmerdeka)

GMOCT: Gabungan Media Online and Cetak Ternama

Editor:

Dandim 0502/JU Hadiri Peluncuran KDKMP Papanggo, Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Kolaborasi Masyarakat

Dandim 0502/JU Hadiri Peluncuran KDKMP Papanggo, Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Kolaborasi Masyarakat

By Redaksi On Mei 16, 2026

 

JAKARTA UTARA – KDKMP Papanggo resmi diluncurkan bersamaan dengan Launching Nasional 1.061 titik KDKMP yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual, bertempat di Jalan Bisma Utara RT 001/RW 007, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Mohammad Syaifuddin Fanany, S.H., M.I.P., Kasiops Korem 052/Wijayakrama Kolonel Inf Dodit Herry Setiawan, unsur Forkopimko Jakarta Utara, jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pengurus dan relawan KDKMP Papanggo.

Dalam sambutannya secara virtual, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa KDKMP merupakan wadah strategis untuk membangun ruang diskusi, kolaborasi, serta pencarian solusi demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kebijakan yang baik lahir dari dialog, data, pengalaman lapangan, dan semangat gotong royong,” ujar Presiden RI dalam sambutannya.

Presiden juga menekankan pentingnya menjaga etika dalam berdiskusi, menghormati keberagaman pandangan, serta mendorong agar setiap hasil diskusi dapat menjadi masukan konstruktif bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.

Usai mengikuti peluncuran nasional secara daring, kegiatan dilanjutkan dengan peresmian KDKMP Papanggo yang ditandai dengan peninjauan gerai pelayanan masyarakat, pemotongan tumpeng, penyerahan bantuan sembako secara simbolis, serta ramah tamah bersama warga.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat, KDKMP Papanggo turut menghadirkan gerai sembako dan layanan apotek guna membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal dan ekonomi berbasis kerakyatan.

Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Mohammad Syaifuddin Fanany menyampaikan apresiasi atas terbentuknya KDKMP Papanggo sebagai wadah yang dapat mempererat sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. 

Sementara itu, Agung Sulistio selaku Pimpinan Redaksi kabarsbi.com⁠, sekaligus Ketua Umum Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT), serta Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), turut mengapresiasi peluncuran KDKMP Papanggo yang dinilai membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Agung Sulistio, keberadaan KDKMP tidak hanya menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan warga melalui program-program sosial dan pemberdayaan UMKM.

“Program seperti ini sangat positif karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kehadiran gerai sembako, layanan kesehatan, serta dukungan terhadap UMKM menjadi bukti nyata semangat gotong royong untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat,” ujarnya.

Dengan hadirnya KDKMP Papanggo, diharapkan mampu menjadi pusat penguatan ekonomi masyarakat, meningkatkan solidaritas sosial, serta menciptakan ruang kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh antusiasme masyarakat serta mendapat perhatian dari sejumlah media nasional maupun lokal.

Diduga Ada Setoran ke Oknum APH, Peredaran Rokok Ilegal di Tanjung Priok dan Sunter Kian Marak

Diduga Ada Setoran ke Oknum APH, Peredaran Rokok Ilegal di Tanjung Priok dan Sunter Kian Marak

By Redaksi On Mei 16, 2026

JAKARTA UTARA, Sabtu 16 Mei 2026 – Maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Jakarta Utara, khususnya kawasan Tanjung Priok dan Sunter, menjadi sorotan serius publik. Aktivitas penjualan rokok tanpa pita cukai resmi diduga berlangsung terang-terangan dan terorganisir, sehingga memunculkan pertanyaan besar terkait pengawasan dari aparat penegak hukum (APH) maupun pihak Bea Cukai. Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari rekan media Kabarsbi yang tergabung dalam wadah pers yang sama.

 

Agung Sulistio selaku Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) sekaligus Ketua Umum GMOCT mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai dugaan praktik penjualan hingga distribusi rokok ilegal yang semakin bebas beredar di tengah masyarakat. Bahkan, berdasarkan keterangan warga, terdapat dugaan adanya “setoran” rutin kepada oknum tertentu sehingga para pelaku merasa aman menjalankan usahanya.

 

Menurut pengakuan masyarakat, saat salah satu warga mempertanyakan kepada penjual sekaligus pemasok rokok ilegal terkait keberanian mereka menjual barang tanpa cukai resmi, oknum tersebut dengan santai menjawab bahwa usahanya aman karena telah memberikan setoran setiap bulan kepada oknum APH. Pernyataan tersebut tentu sangat memprihatinkan dan mencoreng integritas institusi penegakan hukum apabila benar terjadi.

 

Agung Sulistio menegaskan bahwa dugaan praktik pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal tidak boleh dianggap sepele karena selain merugikan negara dari sektor penerimaan cukai, juga merusak iklim usaha yang sehat serta berpotensi melanggar hukum pidana dan tindak pidana korupsi. Ia meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, serta aparat terkait segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh terhadap jaringan distribusi rokok ilegal di wilayah Jakarta Utara.

 

“Negara dirugikan miliaran rupiah akibat peredaran rokok ilegal. Jika benar ada oknum yang menerima setoran untuk melindungi aktivitas tersebut, maka itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hukum dan harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Agung Sulistio.

 

Peredaran rokok ilegal sendiri melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, khususnya Pasal 54, yang menyebutkan bahwa pelaku penjualan barang kena cukai tanpa pita resmi dipidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda antara 2 hingga 10 kali lipat nilai cukai yang harus dibayar.

 

Selain itu, apabila terbukti terdapat keterlibatan oknum aparat yang menerima setoran atau melakukan pembiaran terhadap praktik ilegal tersebut, maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang dan penerimaan gratifikasi.

 

Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak hanya melakukan razia seremonial, tetapi benar-benar membongkar jaringan besar di balik peredaran rokok ilegal yang diduga sudah berlangsung lama di kawasan Tanjung Priok dan Sunter. Transparansi dan tindakan tegas dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

#noviralnojustice

#gmoct

#beacukai

#presidenri

 

(Sumber: Kabarsbi)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

Sinergi Peduli Disabilitas: PT Socfindo Seumanyam Salurkan Bantuan Sembako Bersama DPC PPDI Nagan Raya

Sinergi Peduli Disabilitas: PT Socfindo Seumanyam Salurkan Bantuan Sembako Bersama DPC PPDI Nagan Raya

By Redaksi On Mei 16, 2026

 

NAGAN RAYA – 16 Mei 2026 – PT Socfindo Kebun Seumanyam kembali menegaskan komitmen tanggung jawab sosial perusahaannya. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan menyalurkan paket sembako kepada penyandang disabilitas yang bermukim di gampong-gampong sekitar wilayah operasional perusahaan. Penyerahan bantuan dilakukan pada Jumat, 15 Mei 2026, berjalan bersinergi dengan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPC PPDI) Nagan Raya.

 

Bantuan yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, diserahkan secara simbolis di kantor kebun, kemudian didistribusikan langsung ke kediaman para penerima manfaat. Program ini menyasar sebanyak 8 orang penyandang disabilitas yang berasal dari beberapa gampong di ring satu perusahaan. Data penerima dipastikan telah diverifikasi bersama pemerintah gampong agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak.

 

Pengurus PT Socfindo Kebun Seumanyam, H. Ricky Irawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran perusahaan di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang terdampak kondisi ekonomi, termasuk dampak pasca bencana alam.

 

“Kepedulian ini kami tujukan kepada warga sekitar, terutama saudara-saudara penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian lebih. Kami berharap bantuan sederhana ini dapat sedikit meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar H. Ricky Irawan usai acara penyerahan.

 

Sinergi ini mendapat apresiasi tinggi dari pihak DPC PPDI Nagan Raya. Ketua DPC PPDI Nagan Raya, Ali Efendy, menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas perhatian dan langkah cepat yang diambil manajemen PT Socfindo Seumanyam. Menurutnya, keberadaan perusahaan tidak hanya memberikan dampak ekonomi melalui usaha, tetapi juga kebermanfaatan sosial yang sangat dirasakan masyarakat.

 

“Kami sangat berterima kasih kepada PT Socfindo Kebun Seumanyam yang telah peduli dan hadir langsung membantu penyandang disabilitas di lingkungan sekitar perusahaan. Bantuan sembako ini sangat berarti, apalagi banyak rekan-rekan kami yang pasca banjir masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Ini bukti nyata bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, namun juga memiliki tanggung jawab sosial yang kuat,” ungkap Ali Efendy.

 

Lebih jauh, Ali Efendy berharap kerja sama yang terjalin ini tidak berhenti pada penyaluran bantuan sembako saja. Ia menginginkan kolaborasi ke depan dapat diperluas ke program yang lebih berkelanjutan, terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas agar mereka semakin mandiri dan berdaya saing.

 

“Semoga sinergi antara PPDI dan PT Socfindo Kebun Seumanyam semakin kokoh dan terus diperkuat ke depannya. Kami berharap ada program-program lanjutan, khususnya pemberdayaan ekonomi, agar teman-teman disabilitas bisa lebih mandiri dan berkarya,” tambahnya.

 

Menanggapi hal tersebut, manajemen PT Socfindo Kebun Seumanyam menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berkontribusi membangun masyarakat sekitar. Perusahaan bertekad akan melanjutkan berbagai program sosial di bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, hingga pemberdayaan ekonomi, sebagai wujud keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan kesejahteraan sosial.

 

Kegiatan ini menjadi contoh harmonisasi antara dunia usaha dan organisasi masyarakat, membuktikan bahwa kepedulian bersama mampu menciptakan lingkungan yang inklusif, peduli, dan saling menguatkan.

 

Redaksi 

Editor:

Dinilai Serius Tangani Kasus Pencabulan Anak di Desa Perdana, Masyarakat Apresiasi Kinerja Polsek Kembang Janggut

Dinilai Serius Tangani Kasus Pencabulan Anak di Desa Perdana, Masyarakat Apresiasi Kinerja Polsek Kembang Janggut

By Redaksi On Mei 15, 2026

Kembang Janggut, Kalimantan Timur, BM.online — Jumat, 15 Mei 2026, Kapolsek Kembang Janggut, AKP Dedi S, menghadiri pertemuan bersama keluarga korban dan para Ketua RT yang digelar di Kantor Desa Perdana terkait penanganan kasus dugaan pencabulan terhadap belasan anak di Desa Perdana.

Dalam kesempatan tersebut, AKP Dedi S meminta masyarakat untuk tetap tenang serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia memastikan bahwa pihak kepolisian terus melakukan langkah-langkah penyelidikan guna mengungkap kasus tersebut secara profesional.

“Kami sudah melakukan gelar perkara di Polres. Itu menjadi bukti bahwa kasus ini sedang berjalan dan terus berproses. Kami juga terus melengkapi bukti-bukti dan petunjuk lain dalam proses penyelidikan. Jika seluruh unsur dan alat bukti telah memenuhi syarat, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penetapan status hukum,” jelasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah orang tua korban yang berharap aparat kepolisian dapat segera menuntaskan kasus demi memberikan rasa keadilan kepada para korban dan keluarga.

Meski demikian, para orang tua korban juga menyampaikan apresiasi atas langkah aktif jajaran Polsek Kembang Janggut yang dinilai terus memberikan perhatian dan perkembangan terhadap penanganan kasus pencabulan anak di Desa Perdana.

Warga menilai kehadiran langsung Kapolsek di tengah masyarakat menjadi bentuk keseriusan aparat kepolisian dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mobil Wartawan Disebar ke Mafia Obat, Oknum Kanit Reskrim Tarogong Kidul Diduga Tak Waras Demi Uang Koordinasi

Mobil Wartawan Disebar ke Mafia Obat, Oknum Kanit Reskrim Tarogong Kidul Diduga Tak Waras Demi Uang Koordinasi

By Redaksi On Mei 15, 2026

GARUT, JAWA BARAT (GMOCT) 15 Mei 2026 – Ketegangan memuncak di wilayah hukum Polsek Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Sebuah tindakan biadab dan dinilai di luar nalar dilakukan oleh oknum pejabat kepolisian, yang justru dinilai melindungi kejahatan. Oknum Kanit Reskrim Polsek Tarogong Kidul diduga sengaja menyebarkan identitas dan data kendaraan milik wartawan kepada jaringan mafia obat ilegal. Informasi keras ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari rekan media Bentengmerdeka.online yang satu wadah organisasi.

 

Kasus berawal dari liputan jurnalistik yang dilakukan awak media terkait maraknya peredaran obat daftar G secara terang-terangan di kawasan Jalan Haur Panggung, Tarogong Kidul (Bunderan Cercop). Alih-alih diapresiasi karena membantu pengungkapan kejahatan, tim liputan justru menjadi sasaran ancaman, setelah diketahui data dan nomor kendaraan mereka disebarluaskan ke pihak-pihak yang dilaporkan.

 

Menurut keterangan Ahmad Nuryaman, Pimpinan Redaksi Bentengmerdeka.online, tindakan oknum Kanit tersebut bukan tanpa alasan. Ada dugaan kuat bahwa pejabat tersebut sangat tidak senang jika para pedagang obat ilegal di wilayahnya ditindak, karena selama ini ia menikmati aliran dana "uang koordinasi" yang masuk rutin setiap bulan.

 

"Saya sangat paham betul dengan pola tindakan oknum Kanit tersebut. Seharusnya sebagai aparat penegak hukum ia paham etika dan sumpah jabatan. Tapi nyatanya? Ia justru jadi pelindung. Kami menduga oknum ini sedang tidak waras, kemungkinan besar di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, atau sedang mengalami tekanan ekonomi berat sehingga nekat menjual nyawa orang lain demi uang receh," tegas Ahmad Nuryaman dengan nada berapi-api.

 

Pihak manajemen Exbintangindo selaku induk lembaga media menyatakan keberatan berat dan merasa sangat dirugikan. Perbuatan oknum tersebut dinilai sangat rendah, mencemarkan nama baik profesi wartawan, sekaligus merusak kredibilitas lembaga yang telah dibangun susah payah. Menyebarkan data kendaraan wartawan ke kelompok kriminal adalah tindakan nyata yang membahayakan keselamatan jiwa awak media dan keluarga.

 

Pihak redaksi pun merinci pasal-pasal pelanggaran berat yang telah dilakukan oknum tersebut, yang bisa mengancam kebebasan dan masa depan pejabat polisi itu:

 

1. KUHP Pasal 322: Membuka rahasia jabatan, ancaman 9 bulan penjara. Jika menyebabkan orang terancam bahaya, kasus berlanjut ke Pasal 421.

2. KUHP Pasal 421: Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara.

3. UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1: Menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik, ancaman 2 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

4. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 Huruf e: Larangan tegas bagi anggota Polri menyebarkan data pribadi yang dapat membahayakan nyawa orang lain.

 

Ahmad Nuryaman menegaskan sikap tegas dan berani bertanggung jawab. Ia menantang balik oknum tersebut dan berjanji tak akan berhenti sebelum ada keadilan.

 

"Saya siap bertanggung jawab sepenuhnya dan diproses hukum jika terbukti ada unsur konspirasi, uang koordinasi, atau pemerasan dalam laporan rekan-rekan kami. Tapi sebaliknya, saya juga akan memproses habis oknum Kanit yang telah membahayakan keselamatan tim dan pemilik mobil ini. Ini perang prinsip," ujarnya menutup pernyataan.

 

Publik kini menunggu langkah Polda Jawa Barat dan Polres Garut: apakah akan membiarkan oknum bermental mafia ini tetap duduk dan merusak citra institusi, atau segera menindak tegas sesuai bukti yang sudah terang benderang.

 

#noviralnojustice

#polri

#poldajabar

#polresgarut

#polsektarogongkidul

 

Team/Red (Bentengmerdeka)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: