Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Sigap dan Humanis, Polsek Ciputat Timur Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pencurian Dengan Pemberatan

By On Februari 22, 2026


Tangerang Selatan — Seorang warga melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan handphone ke pihak kepolisian setelah barang miliknya tak kunjung dikembalikan oleh terlapor. Peristiwa tersebut berawal dari kegiatan kumpul bersama di kawasan Tandon Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang kemudian berujung pada pelaporan resmi.


Kejadian bermula saat korban dan terlapor berkumpul di lokasi tersebut. Dalam suasana santai, korban menitipkan handphone miliknya kepada terlapor dengan alasan tertentu. Namun keesokan harinya, handphone tersebut tidak kunjung dikembalikan. Berbagai upaya komunikasi telah dilakukan oleh korban, namun tidak membuahkan hasil, sehingga korban akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.


Syahrul Lubis, selaku ayah korban berharap agar aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut secara serius. 


“Saya sangat berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku agar ada efek jera dan kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujarnya. Minggu, (22/2/26).


Sementara itu, Ketua Investigasi Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), RM Reza B, SE, turut menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polsek Ciputat Timur yang dinilai sigap dan responsif dalam menerima serta menindaklanjuti laporan masyarakat, meskipun peristiwa tersebut dilaporkan pada hari libur.


“Kami mengapresiasi langkah cepat Polsek Ciputat Timur yang tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat walaupun di hari libur. Ini menunjukkan komitmen kuat Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga,” tegasnya.


Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut dengan mengumpulkan keterangan saksi serta barang bukti guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Bekerja Gotong Royong, Satgas TMMD Ke-127 Nagan Raya Bangun Bak Penampungan Air Bersih Sebagai Prioritas

By On Februari 22, 2026


Nagan Raya – Pembuatan bak penampungan air bersih dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 Kodim 0116/Nagan Raya menunjukkan progres signifikan. Pekerjaan yang dimulai dari tahap pengecoran lantai dasar kini telah memasuki tahap pemasangan batu bata.

 

Di lokasi proyek, anggota Satgas TMMD Ke-127 Kodim 0116/Nagan Raya terjun langsung bekerja sama dengan masyarakat dalam setiap tahap pengerjaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari sasaran unggulan program TMMD yang digagas TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar.

 

Saat ditemui di lokasi pada Sabtu (21/2/2026), salah satu anggota Satgas TMMD, Peltu Farul Raji menjelaskan bahwa pembangunan bak penampungan air bersih dijadikan prioritas karena kebutuhan air bersih sangat krusial bagi kehidupan sehari-hari warga.

 

"Pembangunan ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih yang lebih mudah dan layak. Kami bersama warga bekerja secara gotong royong agar pengerjaan selesai tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan," ujarnya.

 

 

Ridwanto 


Editor:

Diduga Terbakar Api Cemburu mantan Suami Bacok Suami Kedua, Satreskrim Polsek Pamarayan Grak Cepat Tangkap Pelaku.

By On Februari 22, 2026



Serang BM.Online, sabtu 21/02/2026 telah terjadi pembacokan di Kampung Cipinang, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang Provinsi Banten.


Menurut keterangan istri korban Nurhayati sekaligus saksi mata, saat kejadian Heri sedang rebahan bersamanya di kamar, tiba-tiba diduga pelaku bernama Yadi/Iyad masuk dobrak pintu kamar sambil berteriak dengan bahasa sunda, bangsat dia" ujar yadi tanpa ragu sambil mengayunkan sebilah golok mengarah kepada Heri.


Sambil terkejut melihat golok melayang ke arah kepala, Heri berupaya menghindar sambil mendorong Nur sang istri takut kena sabetan golok Yadi mantan suaminya itu, Heri yang tanpa menduga akan adanya serangan mendadak terus berupaya membela diri, perkelahian tidak seimbang berlangsung beberapa menit di dalam kamarnya, dengan tangan kosong Heri terus mempertahankan jiwanya dari sabetan golok Yadi yang bertubi-tubi, dalam keadaan kamar lampu sedang mati, Heri sempat kewalahan menghindari serangan Yadi yang menggunakan sebilah golok, akhirnya Heri berhasil merampas golok di tangan Yadi, namun Heri tidak berniat untuk kembali membalasnya karna ingat sama anak Yadi yang kini jadi anak sambungnya, lalu golok yang sudah berhasil di rampasnya itu di berikan kepada salahsatu tetangganya deni yang sudah berada di lokasi setelah mendengar jeritan istri Heri.


Saat itu Heri belum sadar kalau pundak sebelah kirinya kena sabetan golok, ia tau pundaknya terluka setelah merasakan perih dan melihat cairan merah di pundaknya, ia keluar kamar untuk mencari bantuan lalu di bawa ke puskesmas pamarayan oleh tetangganya.


Saat itu Yadi masih di tempat kejadian sambil ngos-ngosan badan di basahi keringat ia sempat mengatakan bahwa tindakan berutalnya itu di picu oleh kecurigaan bahwa Heri telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anaknya yang kini jadi anak sambung Heri, tak lama setelah bercerita tentang itu, kemudian Yadi pulang di antar oleh anak menantunya.


Terkait tuduhan atau dugaan yadi terhadap Heri, jelas di bantah oleh Heri," orang gila saya berbuat cabul, justru saya sangat sayang terhadap anak-anaknya walaupun anak sambung, saya gak merasa anak sambung (tiri) kata Heri setelah pulang dari puskesmas.


Menurut keluarga dan warga sekitar keseharian dan sikap Heri terhadap anak sambungnya terlihat baik penuh tanggung jawab layaknya kepada anak sendiri bahkan anak-anaknya pun terlihat dekat dengannya layaknya kepada seorang bapak kandung.


Namun hal itu diduga membuat Yadi iri hati dan cemburu melihat mantan istrinya di di persunting orang lain (Heri), hingga Yadi merekayasa tuduhan cabul tanpa bukti terhadap Heri, bahkan menurut cerita Nur sebelumnya pun pada saat Yadi masih bersamanya, ia sering menuduh anak dan istri berselingkuh, bahkan sering melakukan kekerasan pisik memukul bahkan pernah membacok Nur di bagian paha namun Nur dan pihak keluarga hanya diam tak menuntut apa-apa.


Walaupun kecurigaannya tak pernah terbukti, diduga Yadi tetap merasa yakin dengan tuduhannya itu, membuat api cemburu membakar hatinya sehingga Yadi gelap mata nekat melakukan penyerangan bersenjata terhadap Heri sebagai suami kedua Nur mantan istrinya.


Akibat perbuatannya yang hampir memakan korban jiwa kini Yadi harus berurusan dengan hukum," setelah kejadian penyerangan dan pembacokan itu, sekitar 30 menit setelah kejadian Satreskrim Polsek Pamarayan berhasil meringkus Yadi di kediaman orang tuanya di kampung pasir kembang Desa pasir kembang kecamatan Pamarayan bersama barang bukti sebilah golok dan yang lainnya telah di amankan polisi.


Harapan Heri (korban) bersama keluarga, Yadi sadar setelah menjalani proses hukum yang setimpal dengan perbuatannya.



Red.

Catut Kapolri, Gunakan KTA AKP Palsu dan Softgun, Dugaan Penyalahgunaan Atribut Polri dan Dokumen Palsu di Kuningan Disorot Serius

By On Februari 21, 2026


Kuningan 21 Februari 2026 (GMOCT) – Informasi ini diperoleh oleh Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) dari media online Kabarsbi.com yang merupakan anggota tergabung dalam GMOCT – Sabtu, 21 Februari 2026

 

Dugaan penyalahgunaan atribut institusi Polri, pemalsuan dokumen berstempel pejabat negara, hingga temuan alat hisap narkotika jenis sabu mengguncang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Perkara ini terjadi di wilayah hukum Polres Kuningan, Polda Jawa Barat, dan dinilai serius karena tidak hanya menyangkut dugaan tindak pidana, tetapi juga mencatut nama institusi negara serta pimpinan tertinggi Polri.

 

Ketua Umum Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) sekaligus Pimpinan Redaksi Kabarsbi.com, Agung Sulistio, menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara profesional, transparan, dan dibawa hingga proses persidangan tanpa kompromi.

 

Dugaan Pelanggaran UU Narkotika

 

Perkara mencuat setelah aparat melakukan penggeledahan terhadap dua pria berinisial M dan inisial J di wilayah Kabupaten Kuningan yang masuk dalam yurisdiksi Polres Kuningan, Polda Jawa Barat. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan alat hisap sabu (bong) serta plastik klip kecil bekas pakai yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan narkotika.

 

Temuan tersebut menguatkan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila terbukti, para terduga dapat dijerat dengan ancaman pidana yang berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Dugaan Pemalsuan KTA AKP dan Penyalahgunaan Atribut Polri

 

Selain dugaan penyalahgunaan narkotika, aparat juga menemukan penggunaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri palsu dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). Tindakan tersebut diduga merupakan bentuk pemalsuan identitas jabatan sekaligus penyalahgunaan atribut resmi institusi negara.

 

Perbuatan ini berpotensi melanggar Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pemalsuan surat, dengan ancaman pidana penjara sesuai ketentuan dalam KUHP nasional yang baru. Penyalahgunaan atribut Polri dinilai sebagai pelanggaran serius karena dapat merusak citra institusi serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

 

Dokumen Diduga Palsu Catut Pejabat Daerah hingga Kementerian

 

Hasil pemeriksaan lanjutan turut mengungkap sejumlah dokumen yang diduga palsu, lengkap dengan tanda tangan dan stempel pejabat dari tingkat bupati, gubernur hingga kementerian.

Temuan tersebut mengindikasikan dugaan praktik pemalsuan yang terstruktur dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Jika terbukti, tindakan ini termasuk pelanggaran pidana berat yang dapat memperberat jeratan hukum terhadap para terduga.

 

Dugaan Intimidasi terhadap Kepala Desa

 

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa oknum berinisial M dan inisial J juga sempat mendatangi rumah Kepala Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Kedatangan keduanya diduga untuk meminta tanda tangan kepala desa pada dokumen tertentu.

 

Namun, menurut keterangan yang berkembang di masyarakat, terdapat dugaan adanya unsur intimidasi dalam upaya tersebut. Jika benar terjadi, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk tekanan terhadap aparat pemerintahan desa dan berpotensi menambah unsur pelanggaran hukum dalam perkara yang sedang berjalan.

 

Kepemilikan Softgun Tanpa Kejelasan Legalitas

 

Dalam pengembangan kasus di wilayah hukum Polres Kuningan, Polda Jawa Barat, inisial J juga diketahui membawa senjata jenis softgun saat diperiksa oleh tim Intel Mob Polda Jawa Barat. Kepemilikan softgun tanpa kejelasan legalitas semakin memperkuat dugaan adanya rangkaian pelanggaran hukum dalam perkara ini.

 

Desakan Pengawasan Pimpinan Tertinggi Polri

 

Menanggapi kompleksitas serta sensitivitas kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Kuningan, Polda Jawa Barat ini, Agung Sulistio mendesak agar pimpinan tertinggi Polri melakukan pengawasan langsung terhadap proses penanganannya.

 

“Perkara ini menyangkut nama baik institusi Polri. Pengawasan dari pimpinan tertinggi sangat penting untuk memastikan proses berjalan objektif, akuntabel, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

 

GMOCT menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas di wilayah hukum Jawa Barat. Supremasi hukum, menurut Agung, harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi menjaga marwah institusi negara serta memulihkan kepercayaan publik, khususnya di Kabupaten Kuningan dan Provinsi Jawa Barat.

 

Masyarakat Pertanyakan Keadilan

 

Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul pertanyaan dari masyarakat terkait penanganan terhadap inisial J yang dikabarkan telah kembali ke rumahnya.

 

“Kalau memang dugaan pelanggarannya serius, kenapa bisa pulang? Bagaimana keadilan ditegakkan di negara ini?” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

 

Sejumlah warga berharap aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status hukum para terduga, termasuk alasan diperbolehkannya inisial J kembali ke rumah. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.


#noviralnojustice


#polreskuningan


#poldajabar


#brimob


#kapolri


Team/Red (Kabarsbi)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

GMOCT Apresiasi Hotman Paris Hutapea Turun Gunung Bantu ABK Fandi Ramadhan yang Dituntut Mati, Minta Perhatian Presiden dan Jaksa Agung

By On Februari 21, 2026


JAKARTA, (GMOCT) 21 Februari 2026 - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kini turun tangan memberikan bantuan hukum kepada keluarga Fandi Ramadhan, seorang Anak Buah Kapal (ABK) asal Medan yang menghadapi tuntutan hukuman mati dalam kasus dugaan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat hampir 2 ton di perairan Batam.

 

Latar Belakang Kasus

 

Fandi terjerat kasus tersebut setelah kapal "Sea Dragon" yang dinaikinya ditemukan mengangkut 67 kardus sabu dengan berat sekitar 1.995,130 gram atau hampir 2 ton saat melintas di perairan Karimun, Kepulauan Riau, pada Mei 2025. Menurut data SIPP PN Batam, kapal tersebut diminta mengambil muatan di Phuket, Thailand, atas perintah seseorang bernama Mr. Tan alias Jacky Tan, dan muatan tersebut diberikan oleh kapal ikan berbendera Thailand di tengah laut. PN Batam menjatuhkan vonis mati kepada Fandi, dinilai bersalah karena menerima barang tanpa memeriksa isi dan melakukan pemindahan di tengah laut. Namun keluarga menyebut Fandi bahkan pernah meminta kapten untuk mengecek muatan karena khawatir ada barang berbahaya, namun permintaannya tidak ditindaklanjuti.

 

Alasan Pembelaan

 

Hotman Paris menilai tuntutan hukuman mati tidak adil karena Fandi baru bekerja sebagai ABK di kapal tersebut selama tiga hari. Ia juga menyatakan terdapat dua fakta hukum yang menunjukkan Fandi tidak terlibat dalam jaringan narkoba internasional, yaitu Fandi baru mengenal kapten pada 1 Mei 2025 dan tidak mengetahui isi kardus yang merupakan narkoba. Menurut Hotman, Fandi hanya sebagai pekerja rendahan yang menjadi korban situasi dan tidak memiliki niat jahat untuk terlibat dalam tindak pidana.

 

Langkah Hukum

 

Pada Jumat (20/2/2026), Hotman Paris menggelar konferensi pers bersama orang tua Fandi di Sayap Suci Kopi Kelapa Gading, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia meminta perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto serta Jaksa Agung untuk mengevaluasi kasus ini dan menghindari terjadinya kesalahan peradilan (miscarriage of justice).

 

Tujuan Utama

 

Tujuan utama bantuan hukum ini adalah mengupayakan agar Fandi terlepas dari jeratan vonis mati. Selain itu, kasus ini juga menjadi momentum untuk mengajak pihak terkait meningkatkan perlindungan bagi para ABK yang bekerja mencari rezeki untuk keluarga. GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama menilai positif atas langkah Hotman Paris dalam membantu mengupayakan hal terbaik bagi Fandi. Dalam konferensi pers tersebut, ibu dan ayah Fandi menangis histeris meminta keadilan untuk anaknya.

 

Dalam keterangan resmi yang diterima, Asep NS Sekretaris Umum GMOCT menyampaikan apresiasi yang tinggi. "Kami mengapresiasi penuh kepedulian Bapak Hotman Paris Hutapea yang turun tangan membantu keluarga Fandi Ramadhan. Langkah ini menunjukkan bahwa profesi hukum tidak hanya tentang urusan hukum semata, tetapi juga tentang kepedulian terhadap keadilan bagi setiap warga negara, terutama mereka yang berasal dari kalangan pekerja yang membutuhkan dukungan," ujar Asep NS.

 

Ia menambahkan bahwa GMOCT akan terus mengawal perkembangan kasus ini dengan prinsip #noviralnojustice, untuk memastikan bahwa setiap kasus mendapatkan perhatian yang layak dan proses hukum yang adil berjalan dengan baik.

 

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan bahwa tuntutan pidana mati terhadap enam terdakwa termasuk Fandi diajukan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan, dengan klaim bahwa Fandi mengetahui muatan kapal bukan minyak melainkan narkotika dan menerima bayaran. Sidang pledoi untuk kasus ini dijadwalkan pada 23 Februari 2026 di PN Batam.

 

 

 

#noviralnojustice

#hotmanparishutapea

#abolisipresiden

#presidenri

#prabowosubianto

 

Team/Red (GMOCT)

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

 

Editor:

Ketua II DPP LPK-RI Soroti Maraknya Rokok Ilegal, Desak Bea Cukai dan APH Bertindak Tegas

By On Februari 21, 2026


Jakarta, _ Pada hari Jumat, 20 Februari, Agung Sulistio selaku Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) menyoroti dan menyatakan keprihatinannya atas masih maraknya peredaran rokok ilegal di berbagai daerah. Ia menilai, peredaran rokok tanpa pita cukai resmi tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga merugikan pelaku usaha rokok yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan.


Agung Sulistio menegaskan bahwa praktik distribusi rokok ilegal kerap dilakukan secara sistematis, mulai dari pemasok hingga ke warung-warung kecil. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya celah pengawasan yang harus segera diperbaiki. Ia meminta aparat penegak hukum (APH) bersama Bea Cukai untuk lebih intensif melakukan razia di titik-titik distribusi, terutama pada warung yang diduga menerima kiriman dari suplaier rokok ilegal.


Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peredaran rokok ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap barang kena cukai, termasuk rokok, wajib dilekati pita cukai resmi sebagai bukti pelunasan cukai kepada negara.


Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Cukai, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu dapat dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta dikenai denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. 


Ketentuan ini menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal bukan pelanggaran ringan, melainkan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum berat.


Agung Sulistio juga menekankan bahwa dampak rokok ilegal tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pengusaha rokok yang patuh membayar cukai dan pajak menjadi dirugikan karena harus bersaing dengan produk ilegal yang dijual dengan harga lebih murah akibat tidak menanggung beban pajak.


Selain menjabat sebagai Ketua II DPP LPK-RI, Agung Sulistio juga merupakan Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT) dan Pimpinan Redaksi Kabarsbi.com. 


Dalam kapasitas tersebut, ia menyatakan kesiapan untuk mendukung dan mempublikasikan setiap kegiatan razia serta operasi pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai dan APH. Ia menilai, peran media sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus menjadi kontrol sosial terhadap penegakan hukum.


Sebagai bentuk komitmen, Agung Sulistio menyatakan LPK-RI bersama jaringan media yang dipimpinnya siap bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pemberantasan rokok ilegal yang merugikan negara maupun pengusaha rokok yang taat pajak. Ia berharap langkah tegas dan konsisten dari aparat, didukung pemberitaan yang objektif dan berimbang, dapat menekan peredaran rokok ilegal dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta adil.


(Sumber : Red-Kabarsbi.com)

Pesan Tegas Pembina LPK-RI, KH. Ikrom Ahmad,SH: Tegakkan Kebenaran dan Basmi Kebatilan

By On Februari 21, 2026


_*Bogor-18 Februari 2026*_ -Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), M.Fais Adam, didampingi Pembina DPD Nafizul Alhafizrana, Ketua DPD Jawa Barat Pamuji Raharjo,S.Kom, Wakil Ketua DPD Jawa Barat ADV. RM Purwadi A Saputra,SH,MH , Ketua DPC Kabupaten Bogor Roy Kasende, serta sejumlah anggota LPK-RI, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman KH. Ikrom Ahmad, Pimpinan Majelis Zikir Zulfakar Indonesia, pada 17 Februari 2026 di Bogor.


Kunjungan tersebut bertujuan untuk memohon kesediaan KH. Ikrom Ahmad, SH agar berkenan menjadi Pembina di tingkat Dewan Pimpinan Pusat LPK-RI, dalam rangka memperkuat pembinaan organisasi, khususnya dalam membela hak-hak konsumen.


Ketua Umum LPK-RI, Fais Adam, menyampaikan bahwa sosok KH. Ikrom Ahmad, SH dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat serta konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.


_“Kami melihat beliau sebagai sosok ulama dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian nyata terhadap perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap dengan kesediaan beliau menjadi Pembina di DPP LPK-RI, organisasi ini semakin kuat secara moral, spiritual, serta dalam upaya melindungi konsumen,” ujar Fais Adam._


Dalam pertemuan tersebut, KH. Ikrom Ahmad, SH secara langsung menyatakan kesediaannya untuk menjadi Pembina DPP LPK-RI. Beliau menegaskan bahwa lembaga perlindungan konsumen seperti LPK-RI memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya secara organisasi, tetapi juga secara moral.


KH. Ikrom Ahmad, SH memberikan pesan yang sangat tegas kepada seluruh jajaran LPK-RI bahwa perjuangan utama lembaga harus berorientasi pada kebenaran dan perlawanan terhadap kebatilan.


_“LPK-RI harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan kebenaran dan membasmi kebatilan. Jangan pernah takut memperjuangkan kebenaran selama berada di jalan yang benar. Kebenaran harus ditegakkan dan kebatilan tidak boleh dibiarkan,” tegas KH. Ikrom Ahmad, SH._


Beliau juga menekankan bahwa keberadaan LPK-RI harus benar-benar menjadi pembela masyarakat yang tertindas dan menjadi harapan bagi konsumen yang mencari keadilan.


_“Jika kalian berada di pihak yang benar, jangan pernah mundur. Tetap teguh, tetap berani, dan tetap istiqomah. Jadikan LPK-RI sebagai lembaga perlindungan konsumen yang senantiasa menegakkan kebenaran dan membasmi kebatilan,” lanjutnya._


KH. Ikrom Ahmad, SH juga berpesan agar seluruh pengurus menjaga amanah, menjaga nama baik organisasi, dan mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat luas.


Dengan kesediaan KH. Ikrom Ahmad, SH sebagai salah satu Pembina DPP, diharapkan LPK-RI semakin kokoh, berintegritas, dan konsisten dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perlindungan konsumen yang berdiri di garis terdepan dalam menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, serta memperjuangkan dan melindungi hak-hak konsumen di seluruh Indonesia.


(Sumber : Red-Kabarsbi)

Rp350 Ribu Sepatu Sudah Balik, Tapi Kasus Bukan Tipiring – Vonis PN Semarang Soroti Keadilan

By On Februari 21, 2026


SEMARANG – Putusan Pengadilan Negeri Semarang terhadap terdakwa Wisnu dalam kasus pencurian menjadi sorotan tajam publik setelah barang yang sudah dikembalikan tetap dimasukkan dalam perhitungan kerugian. Informasi ini diperoleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Jelajahperkara yang tergabung dalam organisasi tersebut.

 

Perkara yang ramai diperbincangkan bukan hanya berkutat pada vonis 10 bulan penjara yang dijatuhkan, melainkan pada cara penilaian kerugian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta lapangan. Salah satu barang yang dicuri, sepatu senilai Rp350 ribu, sudah dikembalikan ke korban dalam kondisi utuh. Namun nilai barang tersebut tetap dimasukkan dalam total kerugian yang digunakan sebagai dasar dakwaan.

 

Kuasa hukum Wisnu, John L Situmorang S.H., M.H., mengajukan pertanyaan mendasar terkait hal ini. "Kalau barang sudah kembali utuh, masih pantas dibilang kerugian nggak?" tegasnya.

 

Masalah esensialnya terletak pada kategori kasus. Total kerugian yang diajukan jaksa mencapai Rp2,9 juta, membuat kasus masuk dalam kategori pidana biasa. Padahal, jika nilai sepatu yang sudah dikembalikan tidak dihitung, total kerugian akan turun di bawah Rp2,5 juta sehingga berpotensi masuk kategori tindak pidana ringan (tipiring).

 

Sayangnya, penyidik, jaksa, hingga majelis hakim tetap mempertahankan perhitungan awal. Akibatnya, Wisnu mendapatkan vonis 10 bulan penjara, hanya sedikit lebih rendah dari tuntutan 1 tahun yang diajukan.

 

Putusan ini langsung memicu polemik dan perbandingan dengan sejumlah kasus lain yang dianggap lebih berat namun mendapat vonis lebih ringan. Secara hukum, meskipun pengembalian barang tidak menghapus pidana secara otomatis, seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk meringankan sangsi dan menentukan kategori kasus. Adapun upaya ganti rugi dapat ditempuh melalui jalur restitusi atau gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

 

Kasus ini kini menjadi bahan perdebatan luas terkait prinsip keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum di Indonesia. Publik mulai mengajukan pertanyaan: apakah perhitungan kerugian harus berdasarkan harga saat kejadian, atau berdasarkan kerugian aktual yang masih dialami korban setelah barang kembali?

 

#noviralnojustice

#gmoct

 

Team/Red (Jelajahperkara/M Bakara)

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

 

Editor:

Intimidasi Aktivis Lingkungan di TNGC: Pimred SBI Kecam, Aktor Intelektual Harus Ditangkap Segera

By On Februari 21, 2026


KUNINGAN, 18 Februari 2026 – Dugaan tindakan persekusi terhadap aktivis lingkungan dari komunitas “Akar” di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) memicu gelombang kecaman luas. Informasi ini diperoleh Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) dari media online Kabarsbi.com yang tergabung dalam organisasi tersebut. Insiden yang diduga melibatkan oknum paguyuban penyadap getah pinus dinilai sebagai bentuk intimidasi dan kekerasan yang mencederai prinsip negara hukum serta mengancam ruang partisipasi publik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

 

Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI), Agung Sulistio – yang juga menjabat Ketua Umum GMOCT dan Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) – mengecam keras peristiwa tersebut. Dalam pernyataannya yang tajam, Rabu (18/2/2026), ia menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak memiliki legitimasi hukum apa pun. “Tidak ada alasan pembenar atas kekerasan terhadap warga negara yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tegasnya dengan nada tegas.

 

Secara yuridis, tindakan persekusi dan intimidasi dapat dijerat dengan ketentuan dalam KUHP – antara lain Pasal 170 tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum, Pasal 351 tentang penganiayaan, serta Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan atau pemaksaan. Jika terbukti adanya perencanaan atau aktor intelektual, unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP juga dapat diterapkan. Penegakan hukum yang tegas dinilai mutlak penting untuk menjaga marwah supremasi hukum yang kini tercoreng oleh insiden ini.

 

Agung juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap pejuang lingkungan secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 66 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata – sebuah ketentuan yang seharusnya menjadi tembok pelindung, bukan sekadar tulisan kertas.

 

Lebih lanjut, ia mengeluarkan desakan tajam kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas kasus ini secara profesional dan transparan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak yang menghasut atau mengorganisir tindakan kekerasan. Menurutnya, pembiaran atas insiden ini berpotensi menjadi preseden buruk yang melegitimasi kekerasan terhadap kelompok masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol sosial bagi negara.

 

Dalam konteks tata kelola kawasan konservasi, Agung juga meminta evaluasi menyeluruh yang tidak lagi sebatas wacana terhadap pola kerja sama atau izin aktivitas ekonomi di TNGC. Pengelolaan kawasan harus mengacu pada prinsip keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta memastikan tidak terjadi konflik sosial yang merugikan masyarakat maupun merusak ekosistem Gunung Ciremai sebagai kawasan strategis penyangga kehidupan di Jawa Barat.

 

“Negara tidak boleh absen. Jika intimidasi terhadap aktivis lingkungan dibiarkan, maka demokrasi dan perlindungan hukum hanya menjadi slogan kosong. Kami mendesak agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu demi menjaga kelestarian Ciremai dan keselamatan warga yang berjuang untuk kepentingan publik,” pungkas Agung Sulistio dengan nada tegas yang menuntut tanggapan nyata dari pihak berwenang.

 

 

 

#gmoct #sahabatbhayangkara #tngc #aktivislingkungan

 

Team/Red (Kabarsbi.com)

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

 

Editor:

PT SOCFINDO Seumanyam dan Seunagan Gelar Santunan Anak Yatim dan Penyerahan Daging Meugang untuk Menyambut Ramadhan 1447 H

By On Februari 21, 2026

 

Nagan Raya, 15 Februari 2026 – Dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan, PT Socfin Indonesia (Socfindo) Kebun Seumanyam dan Kebun Seunagan menyelenggarakan acara santunan anak yatim serta penyerahan daging Meugang untuk menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah. Acara yang berlangsung di Lapangan Tenis Socfindo Seumanyam ini juga melibatkan wilayah operasional Kebun Seunagan, dan dihadiri langsung oleh Bupati Nagan Raya Dr. TR. Keumangan, SH., MH., beserta Wakil Bupati Raja Sayang.

 

Dalam pidato sambutannya, Ricky Irawan, Pengurus Socfindo Seumanyam, menyampaikan bahwa kehadiran perusahaan di Nagan Raya bukan hanya untuk berusaha, tetapi juga untuk menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat lokal. "Kami berkomitmen mendukung penuh program kepemimpinan Bapak Bupati dan Wabup dalam mewujudkan visi menjadikan Nagan Raya yang 'Mandiri dan Madani'," ujarnya.

 

Ricky juga mengakui bahwa terlaksananya acara ini tidak lepas dari dorongan langsung Bupati. "Beliau selalu mengingatkan kami untuk peduli kepada masyarakat, bahkan memotivasi agar bantuan Meugang disalurkan lebih awal agar saudara-saudara dapat menyambut puasa dengan tenang," tambahnya.

 

Pada acara ini, Socfindo menyalurkan santunan kepada total 359 anak yatim. Sebanyak 219 anak berasal dari 22 Gampong di wilayah Socfindo Seumanyam, sedangkan 140 anak berasal dari 23 Gampong di wilayah Socfindo Seunagan. "Apa yang kami berikan adalah tanda cinta kami bahwa kalian tidak sendiri. Semoga doa anak-anak kita membawa berkah bagi semua pihak," ujar Ricky sambil menyampaikan pantun penutup yang menyemarakkan suasana.

 

STATEMENT BUPATI DR. TR. KEUMANGAN, SH., MH.

 

"Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak yatim yang saya cintai. Acara hari ini merupakan bukti nyata dari sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. PT Socfindo telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Nagan Raya, dan saya mengajak seluruh perusahaan di wilayah Nagan Raya untuk mencontoh apa yang telah dilakukan Socfindo Seumanyam dan Seunagan.

 

Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, dan kegiatan seperti ini sangat sesuai dengan nilai-nilai yang ingin kita tegakkan – rasa kasih sayang, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan mengikuti jejak langkah Socfindo, kita dapat bersama-sama membangun Nagan Raya yang lebih baik, maju, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Semoga Allah SWT meridhoi semua yang telah diberikan dan menerima bantuan hari ini," ucap Bupati yang penuh semangat.

 

Wakil Bupati Raja Sayang juga menyampaikan apresiasi dan berharap kegiatan positif seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkala untuk menjaga keharmonisan dan kemajuan daerah.

 

STATEMENT HENDRI MP SIREGAR, PENGURUS PT SOCFINDO SEUNAGAN

 

"Saya sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari acara yang penuh berkah ini. Di Kebun Seunagan, kami selalu berusaha menjaga hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar gampong-gampong yang ada di wilayah kami.

 

Santunan dan daging Meugang yang kami bagikan hari ini adalah bentuk wujud rasa terima kasih kami kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini, kita semua dapat menyambut Ramadhan dengan hati yang lebih tenang dan penuh keberkahan. Kami juga berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nagan Raya," tegas Hendri.

 

Acara yang diisi dengan doa bersama dan pembagian bantuan berjalan lancar dengan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan, mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Nagan Raya.

 

#ptsocfinindonesia

#ptsocfindoseumanyam

#ptsocfindoseunagan

 

Team/Red (Bongkarperkara)

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

 

Editor:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *