Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Dugaan Penggelapan Dana, Investasi Gadai Sawah Hingga Kekerasan Anak di Tukdana, Kerugian Ditaksir Rp 234 Juta

By On November 01, 2026


Indramayu, — Seorang mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, mengadukan dugaan persoalan keuangan dan kekerasan terhadap anak yang disebut terjadi selama dirinya bekerja di Arab Saudi. Total kerugian materiil yang dilaporkan sementara ditaksir mencapai Rp 234 juta.


Informasi didapat dari Redaksi Media Benteng Merdeka yang tergabung di Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) 


Pengadu disebut baru kembali ke Indonesia pada 18 Mei 2025, setelah bekerja di Arab Saudi sejak 27 November 2019. Selama berada di luar negeri, korban mengaku menitipkan pengelolaan keuangan serta pengasuhan anak kepada anggota keluarga yang dipercaya.


Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Tim Aduan Warga, korban secara rutin mengirimkan uang ke Indonesia setiap tiga bulan dengan nominal sekitar Rp 19 juta. Dari perhitungan korban, total kiriman selama kurang lebih lima tahun enam bulan diperkirakan mencapai Rp 380 juta.


Namun, hingga kini bukti transfer yang telah dikumpulkan baru mencakup empat transaksi dengan nilai sekitar Rp 63,4 juta. Data transaksi lainnya, menurut korban, masih dalam proses pengumpulan untuk melengkapi bukti pendukung.


Korban juga mengaku sebelumnya telah memberikan alokasi biaya pengasuhan anak. Selama dua tahun pertama, biaya yang diberikan disebut sekitar Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan selama tiga tahun enam bulan berikutnya sekitar Rp 3 juta per bulan. Jika seluruh perhitungan tersebut dijumlahkan, biaya pengasuhan yang diperhitungkan korban mencapai sekitar Rp 186 juta.


Dari perhitungan korban, seharusnya masih terdapat dana sekitar Rp 194 juta. Namun, ketika dana tersebut dipertanyakan setelah korban kembali ke Indonesia, korban mengaku memperoleh penjelasan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan anak. Korban menyatakan belum menerima laporan penggunaan dana secara rinci.


Dugaan Investasi Gadai Sawah


Persoalan lain yang turut diadukan berkaitan dengan dugaan investasi dengan skema gadai sawah. Korban mengaku menyerahkan dana sekitar Rp 40 juta setelah mendapat tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan sekitar Rp 3,5 juta per bulan.


Menurut keterangan korban, keuntungan yang dijanjikan tersebut tidak pernah diterima sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Korban kemudian mempertanyakan keberadaan modal serta mekanisme investasi tersebut.


Dengan memasukkan dugaan kerugian dari dana tabungan sebesar Rp 194 juta dan dana investasi Rp 40 juta, total kerugian yang saat ini dihitung oleh korban mencapai sekitar Rp 234 juta.


Anak Mengaku Mengalami Kekerasan


Selain persoalan keuangan, pengaduan tersebut juga menyangkut kondisi anak korban yang selama korban bekerja di luar negeri berada dalam pengasuhan anggota keluarganya.


Menurut keterangan yang diterima Tim Aduan Warga, anak tersebut mengaku mengalami tekanan psikis, kerap dibentak, dan diduga mengalami kekerasan fisik selama berada dalam pengasuhan.


Anak tersebut kini telah kembali bersama ibunya dan disebut berada dalam kondisi aman. Dugaan kekerasan terhadap anak ini rencananya akan dilaporkan secara terpisah agar dapat ditangani sesuai mekanisme hukum dan perlindungan anak.


Akan Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum


Atas rangkaian persoalan tersebut, korban bersama Tim Aduan Warga berencana menempuh jalur hukum. Laporan terkait dugaan kekerasan terhadap anak akan diarahkan kepada unit yang menangani perkara perempuan dan anak, sementara dugaan perkara terkait keuangan dan investasi akan dikonsultasikan serta dilaporkan kepada penyidik yang berwenang di Polres Indramayu.


Tim pendamping juga menyatakan akan berkoordinasi dengan BP3MI Jawa Barat serta instansi terkait perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Indramayu.


Korban berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri seluruh rangkaian peristiwa tersebut secara objektif, termasuk memeriksa aliran dana, bukti transfer, percakapan, serta keterangan para pihak.


Catatan Redaksi: Seluruh informasi mengenai dugaan penggelapan dana, investasi dan kekerasan terhadap anak dalam pemberitaan ini masih berdasarkan keterangan pengadu dan belum merupakan kesimpulan hukum. Identitas korban, anak, dan pihak yang diadukan sengaja tidak dicantumkan untuk melindungi privasi serta kepentingan terbaik anak. Pihak yang diadukan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dokumen transaksi, bukti komunikasi, dan data pendukung lainnya disebut telah dihimpun oleh Tim Aduan Warga dan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses pemeriksaan.


Sumber : Red-Benteng Merdeka


#Noviral

#Nojustice


Gabungan Meria Online dan Cetak Ternama (GMOCT) 


Hotline Pengaduan dan Hak Jawab : 0821-1758-6761

Dugaan Penggelapan Dana, Investasi Gadai Sawah hingga Kekerasan Anak di Tukdana, Kerugian Ditaksir Rp 234 Juta

By On November 01, 2026

 


INDRAMAYU — Seorang mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, mengadukan dugaan persoalan keuangan dan kekerasan terhadap anak yang disebut terjadi selama dirinya bekerja di Arab Saudi. Total kerugian materiil yang dilaporkan sementara ditaksir mencapai Rp 234 juta.


Pengadu disebut baru kembali ke Indonesia pada 18 Mei 2025, setelah bekerja di Arab Saudi sejak 27 November 2019. Selama berada di luar negeri, korban mengaku menitipkan pengelolaan keuangan serta pengasuhan anak kepada anggota keluarga yang dipercaya.


Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Tim Aduan Warga, korban secara rutin mengirimkan uang ke Indonesia setiap tiga bulan dengan nominal sekitar Rp 19 juta. Dari perhitungan korban, total kiriman selama kurang lebih lima tahun enam bulan diperkirakan mencapai Rp 380 juta.


Namun, hingga kini bukti transfer yang telah dikumpulkan baru mencakup empat transaksi dengan nilai sekitar Rp 63,4 juta. Data transaksi lainnya, menurut korban, masih dalam proses pengumpulan untuk melengkapi bukti pendukung.


Korban juga mengaku sebelumnya telah memberikan alokasi biaya pengasuhan anak. Selama dua tahun pertama, biaya yang diberikan disebut sekitar Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan selama tiga tahun enam bulan berikutnya sekitar Rp 3 juta per bulan. Jika seluruh perhitungan tersebut dijumlahkan, biaya pengasuhan yang diperhitungkan korban mencapai sekitar Rp 186 juta.


Dari perhitungan korban, seharusnya masih terdapat dana sekitar Rp 194 juta. Namun, ketika dana tersebut dipertanyakan setelah korban kembali ke Indonesia, korban mengaku memperoleh penjelasan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan anak. Korban menyatakan belum menerima laporan penggunaan dana secara rinci.


Dugaan Investasi Gadai Sawah


Persoalan lain yang turut diadukan berkaitan dengan dugaan investasi dengan skema gadai sawah. Korban mengaku menyerahkan dana sekitar Rp 40 juta setelah mendapat tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan sekitar Rp 3,5 juta per bulan.


Menurut keterangan korban, keuntungan yang dijanjikan tersebut tidak pernah diterima sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Korban kemudian mempertanyakan keberadaan modal serta mekanisme investasi tersebut.


Dengan memasukkan dugaan kerugian dari dana tabungan sebesar Rp 194 juta dan dana investasi Rp 40 juta, total kerugian yang saat ini dihitung oleh korban mencapai sekitar Rp 234 juta.


Anak Mengaku Mengalami Kekerasan


Selain persoalan keuangan, pengaduan tersebut juga menyangkut kondisi anak korban yang selama korban bekerja di luar negeri berada dalam pengasuhan anggota keluarganya.


Menurut keterangan yang diterima Tim Aduan Warga, anak tersebut mengaku mengalami tekanan psikis, kerap dibentak, dan diduga mengalami kekerasan fisik selama berada dalam pengasuhan.


Anak tersebut kini telah kembali bersama ibunya dan disebut berada dalam kondisi aman. Dugaan kekerasan terhadap anak ini rencananya akan dilaporkan secara terpisah agar dapat ditangani sesuai mekanisme hukum dan perlindungan anak.


Akan Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum


Atas rangkaian persoalan tersebut, korban bersama Tim Aduan Warga berencana menempuh jalur hukum. Laporan terkait dugaan kekerasan terhadap anak akan diarahkan kepada unit yang menangani perkara perempuan dan anak, sementara dugaan perkara terkait keuangan dan investasi akan dikonsultasikan serta dilaporkan kepada penyidik yang berwenang di Polres Indramayu.


Tim pendamping juga menyatakan akan berkoordinasi dengan BP3MI Jawa Barat serta instansi terkait perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Indramayu.


Korban berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri seluruh rangkaian peristiwa tersebut secara objektif, termasuk memeriksa aliran dana, bukti transfer, percakapan, serta keterangan para pihak.


Catatan Redaksi: Seluruh informasi mengenai dugaan penggelapan dana, investasi dan kekerasan terhadap anak dalam pemberitaan ini masih berdasarkan keterangan pengadu dan belum merupakan kesimpulan hukum. Identitas korban, anak, dan pihak yang diadukan sengaja tidak dicantumkan untuk melindungi privasi serta kepentingan terbaik anak. Pihak yang diadukan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dokumen transaksi, bukti komunikasi, dan data pendukung lainnya disebut telah dihimpun oleh Tim Aduan Warga dan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses pemeriksaan.

DUGAAN PENGGELAPAN DANA, INVESTASI FIKTIF GADAI SAWAH, HINGGA KEKERASAN ANAK DI TUKDANA - INDRAMAYU - TOTAL KERUGIAN DITAKSIR RP 234 JUTA*

By On November 01, 2026



Indramayu, 1 November 2026 - Tim Aduan Warga menerima aduan lengkap dari seorang mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Tukdana, Indramayu yang baru pulang ke tanah air pada 18 Mei 2025 setelah bekerja di Arab Saudi sejak 27 November 2019.


Korban mengaku mengalami rentetan dugaan kejahatan berlapis yang dilakukan oleh oknum keluarga dekatnya sendiri yang selama ini dipercaya untuk mengasuh anak dan mengelola keuangan.


*1. DUGAAN PENGGELAPAN TABUNGAN HASIL KERJA 5,5 TAHUN*


Korban rutin mengirimkan uang setiap 3 bulan sekali dengan nominal sekitar Rp 19 Juta. Total estimasi kiriman selama 5 tahun 6 bulan mencapai Rp 380 Juta. Bukti awal yang baru terkumpul sebanyak 4 struk transfer dengan total Rp 63,4 Juta.


Korban bahkan sudah memberikan toleransi yang sangat besar untuk biaya pengasuhan anak sebesar Rp 2,5 Juta/bulan selama 2 tahun pertama dan Rp 3 Juta/bulan selama 3,5 tahun berikutnya, dengan total Rp 186 Juta.


Setelah dipotong biaya tersebut, seharusnya masih ada sisa dana *Rp 194 Juta* yang menjadi hak korban. Namun saat ditagih, pihak keluarga berdalih uang tersebut telah habis untuk anak tanpa laporan pertanggung jawaban yang jelas.


*2. DUGAAN PENIPUAN INVESTASI BODONG MODUS GADAI SAWAH*


Selain titipan tabungan, korban juga mengaku diminta untuk berinvestasi gadai sawah sebesar Rp 40 Juta* dengan janji keuntungan *Rp 3,5 Juta per bulan*. Namun menurut pengakuan korban, janji keuntungan tersebut tidak pernah direalisasikan alias bohong.


Sehingga total kerugian finansial yang dituntut korban saat ini mencapai *Rp 234 Juta (Rp 194 Juta sisa tabungan + Rp 40 Juta modal gadai sawah).*


*3. DUGAAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DITITIPKAN*


Fakta paling memprihatinkan, anak korban yang selama ini dititipkan kepada kakak kandung korban untuk diasuh selama korban menjadi TKW, mengaku sering mendapatkan tekanan psikis, dibentak, dan dipukul.


Saat ini anak tersebut telah berhasil diamankan dan berada dalam pengasuhan ibunya kembali dalam kondisi aman.


*LANGKAH HUKUM:*


Atas kejadian berlapis ini, korban didampingi Tim Aduan Warga akan segera melaporkan dua perkara terpisah ke *Unit PPA dan Tipidter Polres Indramayu*, serta berkoordinasi dengan BP3MI Jawa Barat dan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.


Kami berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat memberikan atensi khusus karena korban adalah mantan PMI yang rentan dan terdapat korban anak di dalamnya.


Catatan Redaksi: Identitas korban, anak korban, dan terlapor sengaja disensor untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan perlindungan anak sesuai UU No 35 Tahun 2014. Seluruh data transfer dan percakapan ada pada tim redaksi dan akan diserahkan kepada penyidik.

DUGAAN PENGGELAPAN DANA MANTAN TKW DI TUKDANA - INDRAMAYU, ESTIMASI KERUGIAN RP 380 JUTA

By On Oktober 31, 2026

 


Indramayu, 31 Oktober 2026 - Tim menerima aduan dari seorang mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Korban mengaku menjadi korban dugaan penggelapan dana oleh oknum keluarganya sendiri.


*KRONOLOGI SINGKAT:*

Korban bekerja sebagai TKW di Arab Saudi selama kurang lebih 5 tahun. Selama bekerja, korban rutin mengirimkan uang setiap 3 bulan sekali dengan nominal sekitar Rp 19 Juta kepada keluarga di kampung halaman dengan tujuan untuk ditabung / dikelola.


Berdasarkan keterangan korban, total uang yang telah dikirim selama 5 tahun ditaksir mencapai Rp 380.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)* dengan frekuensi sekitar 20 kali pengiriman.


BUKTI AWAL YANG DIKANTONGI:*

Saat ini tim baru berhasil mengamankan 4 bukti transfer dengan total *Rp 63.468.135*, di antaranya:

1. 02-04-2024: IDR 18.851.326 (ke penerima M***** via Enjaz)

2. 28-03-2025: IDR 19.705.728 (ke penerima M*****)

3. 08-04-2025: Rp 19.660.728 (ke penerima R***** - BNI)

4. 30-01-2020: Rp 5.250.353 (ke rek 8610*** via M*****)


Korban juga mengaku memiliki rekaman keterangan dan bukti chat saat mencoba meminta pertanggungjawaban, namun pihak keluarga sulit dihubungi.


*TINDAKAN SELANJUTNYA:*

Korban didampingi tim akan segera melengkapi rekap mutasi pengiriman 5 tahun dari Bank Enjaz / Alinma Express Arab Saudi dan akan membuat Laporan Resmi ke Unit Tipidter Polres Indramayu dan BP3MI Jawa Barat.


Kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada korban selaku mantan PMI yang rentan.

TANGGUL SUNGAI CIKALINTU JEBOL, 34 RUMAH DAN 114 WARGA TERDAMPAK BANJIR

By On Oktober 31, 2026

 


BANDUNG – Hujan deras yang mengguyur Kota Bandung pada Jumat malam (30/10/2026) mengakibatkan tanggul atau kirmir Sungai Cikalintu jebol di kawasan Jalan Cihampelas Atas, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.


Tingginya debit air sungai setelah hujan mengguyur sejak sore hingga malam hari diduga menjadi penyebab tanggul tidak mampu menahan derasnya aliran air hingga akhirnya mengalami kerusakan dan jebol.


Akibat kejadian tersebut, air sungai meluap dan menerjang permukiman warga di sekitar bantaran sungai. Material tanggul yang roboh turut menimpa sejumlah rumah, sementara lumpur dan genangan air masuk ke lingkungan tempat tinggal masyarakat.


Berdasarkan pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebanyak 34 rumah dengan total 114 warga terdampak akibat peristiwa tersebut. Dari jumlah itu, dua rumah mengalami kerusakan berat dan satu rumah mengalami kerusakan ringan.


Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.


Pasca-kejadian, petugas BPBD bersama aparat kewilayahan dan masyarakat setempat melakukan penanganan di lokasi. Upaya tersebut meliputi pendataan kerusakan, penyaluran bantuan, serta pembersihan material lumpur yang terbawa arus banjir.


Peristiwa ini kembali menjadi perhatian terhadap kondisi infrastruktur penahan aliran sungai, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk yang berada di sepanjang bantaran sungai.


Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan perbaikan tanggul secara menyeluruh dengan konstruksi yang lebih kuat dan kokoh guna mengantisipasi kejadian serupa, terutama saat intensitas hujan tinggi.


Selain penanganan darurat, diperlukan pula langkah mitigasi bencana, pemeriksaan kondisi infrastruktur secara berkala, serta pengawasan terhadap kawasan rawan banjir.


Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan setelah kerusakan terjadi, tetapi juga harus disertai upaya pencegahan agar masyarakat tidak terus berada dalam ancaman bencana serupa.

Lampu Jalan Tenaga Surya Mati Total, Warga Pasir Salam Walikukun Carenang Keluhkan Jalan Gelap Gulita* ‎

By On Oktober 31, 2026

 


‎KABUPATEN SERANG, 31 Oktober 2026 — Warga Kampung Pasir Salam, Desa Walikukun, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, mengeluhkan matinya sejumlah lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di lingkungan mereka.

‎

‎Pantauan warga, lampu tenaga surya yang merupakan bantuan hibah tersebut sudah beberapa hari tidak menyala saat malam tiba. Akibatnya, akses jalan utama kampung menjadi gelap gulita dan dinilai membahayakan pengguna jalan.

‎

‎Kondisi gelap ini dikeluhkan warga, terutama yang beraktivitas malam hari sepulang kerja, anak sekolah yang mengaji, hingga ibu-ibu. Selain rawan kecelakaan, warga juga khawatir akan gangguan keamanan dan kriminalitas.

‎

‎"Warga Kampung Pasir Salam sangat berharap kepada pihak terkait, dinas atau instansi yang berwenang, kiranya dapat segera meninjau dan memperbaiki lampu jalan tersebut agar dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Semoga segera ditindaklanjuti demi kenyamanan dan keamanan kita semua," ujar salah satu perwakilan warga kepada media, sabtu(31/10).

‎

‎*Dikonfirmasi Pihak Terkait, Akui Hibah ESDM dan Berjanji Akan Cek*

‎

‎Saat dikonfirmasi, pihak terkait yang akrab disapa Bapak Jul membenarkan bahwa lampu tersebut merupakan program hibah dari Kementerian ESDM.

‎

‎"Betul pak. Itu hibah dari kementerian ESDM dulu ya pak. Untuk saat ini ntar kita coba cek dulu pak," ujarnya singkat.

‎

‎Namun sangat disayangkan, hingga berita ini diturunkan pada Jumat malam (31/10), belum ada pengecekan maupun perbaikan dari pihak terkait di lokasi.

‎

‎Warga pun mempertanyakan komitmen pemeliharaan aset hibah tersebut. Padahal, setiap bulan warga tetap dibebani *pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ) sebesar 10% di setiap pembayaran tagihan listrik*, namun fasilitas penerangan jalan yang ada justru tidak berfungsi.

‎

‎Warga berharap Dinas Perhubungan Kabupaten Serang atau pihak pengelola PJUTS segera turun ke lapangan untuk melakukan perbaikan, agar fungsi lampu jalan tenaga surya kembali normal dan memberikan rasa aman.

‎

Heboh! Diduga Tambang Galian C Ilegal di Rumpin Bogor Milik Oknum Kades Gayot, Kapolsek Rumpin Bungkam Saat Dikonfirmasi

By On Oktober 31, 2026


BOGOR - Aktivitas tambang Galian C di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan publik. Dari dokumentasi lapangan, terlihat aktivitas masif dengan alat berat excavator dan antrian 5-6 unit dump truck yang diduga mengangkut material tambang.


Sumber di lapangan menyebutkan, tambang tersebut diduga milik oknum Kepala Desa berinisial GAYOT.


Ironisnya, saat wartawan BentengMerdeka.Online & Bandunginvestigasi.com mencoba melakukan konfirmasi resmi kepada Kapolsek Rumpin terkait aktivitas tambang tersebut dan perizinannya, Kapolsek Rumpin memilih bungkam alias tidak memberikan keterangan hingga berita ini diterbitkan.


Padahal aktivitas Galian C wajib memiliki izin IUP, UKL-UPL, dan IPPKH sesuai UU No.3 Tahun 2020 tentang Minerba dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.


Tim GMOCT akan melanjutkan laporan resmi dengan bukti foto dan video ini ke Kapolres Bogor, Polda Jabar, Dinas ESDM Jabar, dan KLHK untuk ditindaklanjuti.

Jejak Limbah B3 PPCI Pemalang: Benarkah WPLI Menyerahkan ke Vendor Jenggot yang Belum Jelas Izinnya?

By On Oktober 31, 2026


PEMALANG–PEKALONGAN — Rantai pengelolaan limbah dari kawasan industri kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan alur pengelolaan limbah dari Perhutani Pine Chemical Industry (PPCI) Pemalang yang disebut berkaitan dengan PT Wahana Pamunah Limbah Industri (WPLI) di Kabupaten Serang, Banten, hingga dugaan keterlibatan pihak ketiga di wilayah Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.


Persoalannya bukan semata-mata siapa menerima dan siapa menyerahkan limbah. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah seluruh mata rantai pengelolaan tersebut memiliki dasar hukum, dokumen, izin, serta mekanisme pengawasan yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah, khususnya apabila material yang dimaksud memang masuk kategori Limbah B3.


Informasi mengenai dugaan keterkaitan tersebut kini perlu diuji melalui dokumen. Apakah benar terdapat hubungan kerja sama antara PPCI Pemalang dengan WPLI? Jika benar, apa bentuk kontraknya, kapan dibuat, jenis dan kode limbah apa yang menjadi objek pengelolaan, berapa volumenya, serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengangkutan hingga tujuan akhir?


Pertanyaan berikutnya justru menjadi lebih krusial. Apakah WPLI kemudian menyerahkan limbah tersebut kepada pihak ketiga di Jenggot, Kota Pekalongan? Jika benar, siapa pihak penerimanya dan atas dasar perjanjian atau dokumen apa pengelolaan tersebut dilakukan?


Di lapangan, pihak yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas tersebut disebut berinisial S dan K. Namun, sampai informasi ini disusun, status legalitas dan kewenangan pihak tersebut dalam menerima atau mengelola limbah yang diduga berasal dari rangkaian kegiatan industri tersebut masih perlu diverifikasi secara resmi.


Hal ini penting karena dalam pengelolaan limbah B3, persoalan tidak berhenti pada adanya perusahaan pengelola yang memiliki kegiatan pengelolaan limbah. Setiap perpindahan limbah harus dapat ditelusuri secara jelas—mulai dari sumber, jenis dan karakteristik limbah, pengangkut, penerima, proses pengolahan, hingga tujuan akhir residunya.


Ketentuan mengenai pengelolaan Limbah B3 antara lain diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP Nomor 22 Tahun 2021. Karena itu, apabila benar terdapat perpindahan limbah dari satu pihak kepada pihak lainnya, seluruh proses tersebut semestinya dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen dan mekanisme yang berlaku.


Agung Sulistio, selaku Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI/KabarSBI.com), Ketua Umum GMOCT, sekaligus Ketua II DPP LPK-RI, menilai persoalan tersebut harus dibuka secara terang melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan.


«“Kalau benar terdapat limbah dari PPCI Pemalang yang masuk dalam pengelolaan WPLI kemudian diserahkan kepada pihak ketiga di Jenggot, pertanyaannya sederhana: apakah pihak penerima tersebut memiliki legalitas dan persetujuan yang sesuai? Ini harus dibuktikan dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan,” ujar Agung.»


Menurut Agung, publik tidak membutuhkan tuduhan tanpa dasar. Yang dibutuhkan adalah transparansi rantai pengelolaan limbah.


«“Kami tidak sedang menuduh WPLI melakukan pelanggaran. Kami meminta transparansi. Tunjukkan kontraknya, dokumen pengangkutannya, manifest atau Festroniknya, jenis dan kode limbahnya, siapa penerimanya, serta ke mana limbah tersebut akhirnya dikelola. Kalau semuanya sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk tidak menjelaskannya,” tegasnya.»


Agung juga mempertanyakan posisi pihak ketiga apabila memang benar terdapat penyerahan limbah dari WPLI. Menurutnya, status sebagai pihak penerima tidak cukup hanya berdasarkan hubungan bisnis atau kesepakatan antarpihak. Legalitas kegiatan harus sesuai dengan jenis limbah dan aktivitas pengelolaan yang dilakukan.


«“Jangan sampai pengelolaan limbah B3 hanya terlihat tertib di atas dokumen, tetapi ketika ditelusuri sampai mata rantai terakhir justru tidak jelas. Negara memiliki instrumen pengawasan. Kami mendorong instansi lingkungan melakukan verifikasi secara objektif dan terbuka,” katanya.»


Sorotan juga diarahkan kepada Perum Perhutani/PPCI Pemalang. Apabila memang terdapat kerja sama dengan WPLI, publik patut memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan limbah tersebut, termasuk apakah terdapat ketentuan mengenai pihak ketiga yang menerima atau mengelola limbah setelah keluar dari penguasaan pengelola utama.


“Kalau memang ada kontrak Perhutani atau PPCI Pemalang dengan WPLI, publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pengelolaannya. Apakah WPLI dapat menyerahkan kepada pihak ketiga? Siapa pihak ketiganya? Apakah legalitasnya sudah diverifikasi? Ini yang harus terang,” ujar Agung.


Dalam konteks investigasi, sejumlah dokumen menjadi penting untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, antara lain kontrak atau SPK, dokumen serah-terima, manifest elektronik/Festronik, identitas dan legalitas pengangkut, jenis serta kode limbah, volume limbah, dokumen persetujuan lingkungan, hingga bukti tujuan akhir pengelolaan limbah.


Jika pihak yang disebut sebagai penerima di Jenggot memang melakukan aktivitas pengelolaan limbah, maka perlu pula dipastikan NIB, KBLI, persetujuan lingkungan, serta persetujuan atau persyaratan teknis yang relevan dengan kegiatan dan jenis limbah yang ditangani. Pemeriksaan tersebut merupakan ranah instansi berwenang dan tidak dapat digantikan hanya dengan pengakuan atau informasi sepihak.


Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, DLH Kabupaten Pemalang, DLH Kota Pekalongan, serta aparat penegak hukum didorong melakukan verifikasi apabila ditemukan indikasi adanya ketidaksesuaian dalam rantai pengelolaan tersebut.


Yang perlu ditegaskan, laporan ini tidak menyimpulkan bahwa WPLI, Perhutani/PPCI, maupun pihak berinisial S dan K telah melakukan pelanggaran hukum. Status tersebut hanya dapat ditentukan berdasarkan dokumen, hasil pemeriksaan resmi, dan apabila diperlukan, proses hukum yang berlaku.


Namun, apabila benar terdapat rantai pengelolaan PPCI Pemalang–WPLI–pihak ketiga di Jenggot, maka publik berhak mengetahui apakah seluruh prosesnya dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara hukum.


«“Kami akan tetap mengedepankan data dan dokumen. Kalau ternyata seluruh pihak sudah sesuai aturan, silakan dibuka dan dijelaskan. Tetapi apabila ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ada langkah koreksi dan penegakan hukum sesuai kewenangan,” pungkas Agung Sulistio.»


KabarSBI.com akan terus melakukan penelusuran terhadap dokumen dan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan ini memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan hak jawab pers.

SDN Carenang 1 Gelar Lomba Literasi dan Numerasi, Gali Potensi Siswa

By On Oktober 29, 2026



Carenang, BM.online - 29 Oktober 2026 — SDN Carenang 1 menggelar serangkaian lomba bertema "Gali Potensi, Tunjukkan Aksi, Ukir Prestasi Bersama Sekolah Imbas", yang berlangsung di lingkungan sekolah setempat, 
 
Kegiatan ini dirangkaikan dengan program Sekolah Imbas, diikuti seluruh peserta didik dengan penuh semangat. Adapun cabang lomba yang diperlombakan meliputi: Literasi, Numerasi, Pidato, dan Mewarnai.
 
PLT SDN Carenang 1 bapak misjan S.Pd menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dasar siswa sekaligus membangun kepercayaan diri sejak dini. "Melalui lomba ini, 

kami ingin anak-anak berani tampil, mencintai membaca, serta mengasah kemampuan berhitung. Bukan sekadar mencari juara, tapi yang terpenting adalah proses belajar dan keberanian mereka menunjuk kemampuan terbaiknya," ujarnya.
 
Suasana kegiatan terlihat sangat meriah. Para siswa tampak antusias mengikuti setiap tahapan perlombaan. Kegiatan ini juga mendapat dukungan positif dari para orang tua wali dan warga sekitar, yang berharap program serupa dapat terus digelar secara rutin.
 
Dengan semangat "Gali Potensi, Tunjukkan Aksi, Ukir Prestasi Bersama Sekolah Imbas", diharapkan SDN Carenang 1 terus mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan berprestasi di masa mendatang.
 
Salah satu siswi Dila sahpita kalas 3 mengatakan seneng banget ada lomba mewarnai ini
Nadia kelas 5 rasa senang ada nya lomba pidato ini pak

 Acara ditutup dengan penyerahan hadiah dan piala bagi para pemenang yang telah berjuang memberikan hasil terbaik. Pihak sekolah berharap kegiatan seperti ini dapat terus digelar secara rutin sebagai wadah pembinaan prestasi dan karakter siswa.siswi


PASTI RESMI DEKLARASI, SIAP JADI WADAH PERSATUAN AKTIVIS SERANG TIMUR

By On Oktober 29, 2026


SERANG — Persatuan Aktivis Serang Timur (PASTI) resmi mendeklarasikan keberadaannya pada Rabu malam, 28 Oktober 2026, bertempat di Saung Teratai, Desa Cikande Permai, Kabupaten Serang, Banten.


Kegiatan deklarasi tersebut menjadi momentum penting bagi terbentuknya wadah persatuan para aktivis di wilayah Serang Timur yang berkomitmen memperkuat solidaritas, menjaga kekompakan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.


Acara deklarasi PASTI turut dihadiri oleh Kanit Intel Polres Serang, bersama jajaran pengurus dan anggota PASTI. Kehadiran unsur kepolisian tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi antara organisasi kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum.


Dalam deklarasinya, PASTI menegaskan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.


PASTI juga menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis pemerintah, TNI, dan POLRI dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah Serang Timur.


Selain itu, PASTI berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Organisasi ini juga menekankan pentingnya menjaga etika, nama baik organisasi, serta mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan.


Melalui deklarasi tersebut, PASTI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempererat hubungan ant aktivis, membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, serta menghadirkan gerakan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.


PASTI: Bersatu dalam Solidaritas, Bergerak untuk Masyarakat.


Deklarasi yang berlangsung di Saung Teratai, Desa Cikande Permai, ini menjadi langkah awal bagi PASTI untuk menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat persaudaraan.


Dengan terbentuknya PASTI, seluruh jajaran pengurus dan anggota diharapkan dapat menjaga soliditas organisasi serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis, aman, dan kondusif.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *