PANGANDARAN – Pengelolaan tenaga kerja alih daya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega Kabupaten Pangandaran menjadi sorotan. PT Prabu Niskala Dewata, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang menaungi puluhan petugas cleaning service di rumah sakit tersebut, mendapat keluhan dari sejumlah pekerja terkait dugaan keterlambatan pembayaran gaji, pemenuhan hak Tunjangan Hari Raya (THR), hingga potongan penghasilan untuk pengadaan perlengkapan kerja.
Persoalan tersebut memunculkan keresahan di kalangan pekerja. Mereka mempertanyakan kepastian pembayaran upah yang disebut kerap melewati jadwal, pemenuhan THR yang dinilai belum sesuai ketentuan, serta kejelasan potongan gaji untuk pengadaan seragam, sepatu, dan perlengkapan kerja lainnya. Apabila keluhan tersebut terbukti, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari manajemen perusahaan maupun instansi terkait.
Seorang pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji bukan kali pertama terjadi. Menurut keterangannya, upah yang semestinya diterima pada awal bulan terkadang baru dibayarkan hingga pertengahan bulan. Bahkan, pada kesempatan sebelumnya, pembayaran gaji disebut pernah dilakukan dalam dua kali pencairan.
"Bukan soal besar atau kecilnya uang, tetapi kalau pembayaran gaji rutin dan berkelanjutan, kami bisa mengatur kebutuhan. Namun, ketika pembayaran tersendat atau dicicil, tentu berdampak pada kebutuhan keluarga," ungkapnya kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Pekerja tersebut menegaskan bahwa penyampaian keluhan bukan bertujuan menciptakan keributan ataupun melakukan tindakan anarkis. Mereka hanya menginginkan perusahaan memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan memberikan kepastian terhadap hak-hak yang selama ini dipertanyakan.
"Kami menyampaikan ini dengan santun. Harapan kami sederhana, perusahaan bisa membayar gaji tepat waktu sesuai ketentuan yang sudah ada, THR juga dibayarkan, lalu menyerahkan sisa seragam yang belum kami terima. Karena seragam itu menggunakan uang kami, dan sudah terlalu lama, maka kami menanyakan kepada pihak perusahaan. Itu saja," imbuhnya.
AGUNG SULISTIO SOROTI HAK PEKERJA, DESAK PERUSAHAAN BERTANGGUNG JAWAB
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Agung Sulistio, selaku Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT), sekaligus Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI) – KabarSBI.com.
Agung menyoroti pentingnya pemenuhan hak normatif pekerja dalam hubungan kerja alih daya. Menurutnya, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan kontrak dengan pengguna jasa, tetapi juga wajib memastikan kesejahteraan, kepastian pembayaran upah, serta perlindungan hak-hak pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Ia menilai, keluhan mengenai keterlambatan gaji, persoalan THR, dan dugaan pemotongan penghasilan untuk perlengkapan kerja harus dijelaskan secara terbuka oleh pihak perusahaan. Apabila terdapat kekurangan pembayaran maupun hak pekerja yang belum dipenuhi, manajemen harus segera mengambil langkah penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Agung juga mendorong Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk tidak tinggal diam. Pemeriksaan dan pengawasan perlu dilakukan guna memastikan apakah pelaksanaan hubungan kerja, pembayaran upah, pemberian THR, serta mekanisme pemotongan penghasilan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Persoalan hak pekerja tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil. Mereka sudah menjalankan kewajibannya, sehingga perusahaan juga harus memberikan kepastian atas hak-hak yang menjadi tanggung jawabnya," demikian pokok perhatian Agung terhadap persoalan tersebut.
THR DAN UPAH MENJADI HAK NORMATIF PEKERJA
Dalam ketentuan ketenagakerjaan, pembayaran upah merupakan kewajiban pemberi kerja yang harus dilaksanakan sesuai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan. Keterlambatan pembayaran upah yang terjadi berulang kali perlu dijelaskan secara transparan, termasuk kepastian jadwal pembayaran dan penyelesaian apabila terdapat kekurangan atau tunggakan.
Terkait THR Keagamaan, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 mengatur bahwa pekerja atau buruh dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus berhak memperoleh THR. Besarannya disesuaikan dengan masa kerja, dengan ketentuan satu bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih dan perhitungan proporsional bagi pekerja dengan masa kerja satu hingga kurang dari 12 bulan.
Adapun mengenai pembayaran THR tahun 2026, perusahaan juga perlu memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan resmi pemerintah, termasuk batas waktu pembayaran dan larangan pembayaran secara mencicil sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.
POTONGAN SERAGAM DAN SEPATU PERLU DIKLARIFIKASI
Selain persoalan upah dan THR, dugaan pemotongan penghasilan untuk pengadaan seragam, sepatu, dan perlengkapan kerja turut menjadi perhatian. Para pekerja mempertanyakan dasar pemotongan tersebut serta kejelasan pengadaan barang yang disebut belum seluruhnya diterima.
Manajemen PT Prabu Niskala Dewata perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemotongan, persetujuan pekerja, bukti pengadaan, serta waktu penyerahan perlengkapan yang masih belum diterima. Transparansi diperlukan agar tidak muncul dugaan bahwa pekerja harus menanggung biaya operasional tanpa kejelasan pertanggungjawaban.
SEKITAR 60 PEKERJA RENCANAKAN MOGOK KERJA
Akumulasi keluhan tersebut mendorong sekitar 60 pekerja merencanakan aksi mogok kerja pada Rabu (11/11/2026). Rencana tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan membutuhkan penyelesaian segera melalui komunikasi dan perundingan yang konstruktif.
Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pelaksanaannya tetap harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Manajemen PT Prabu Niskala Dewata diharapkan segera membuka ruang dialog dengan para pekerja. Penjelasan mengenai keterlambatan pembayaran upah, pemenuhan THR, dugaan potongan penghasilan, serta penyerahan perlengkapan kerja harus disampaikan secara terbuka disertai langkah penyelesaian yang terukur.
Di sisi lain, RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran sebagai pengguna jasa tenaga alih daya juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut. Kepastian pelayanan rumah sakit harus tetap dijaga, namun perlindungan hak-hak pekerja tidak boleh diabaikan. Dinas terkait, khususnya instansi yang membidangi ketenagakerjaan, juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dan memfasilitasi penyelesaian apabila ditemukan pelanggaran ketentuan hubungan industrial.
Pada akhirnya, pelayanan rumah sakit yang baik tidak hanya ditentukan oleh fasilitas medis dan tenaga kesehatan. Petugas kebersihan yang menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan rumah sakit juga memiliki peran penting. Karena itu, sudah semestinya kontribusi mereka diimbangi dengan kepastian upah, perlindungan hak normatif, dan perlakuan kerja yang layak.
KLARIFIKASI PERUSAHAAN MASIH DITUNGGU
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya menghubungi CEO Founder PT Prabu Niskala Dewata berinisial S.R. melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi dan penjelasan terkait berbagai keluhan pekerja tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari pihak perusahaan.
Redaksi KabarSBI.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi manajemen PT Prabu Niskala Dewata maupun pihak RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran guna memberikan penjelasan atas persoalan yang berkembang.
KabarSBI.com akan terus mengawal persoalan ini dengan mengedepankan prinsip jurnalistik, keberimbangan informasi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan pekerja.
