Video Viral Kepala Desa Kaduagung Berbaring di Atas Uang Kini Hilang/Take Down dari Jejak Digital, Ada Apa? Merasa?

Video Viral Kepala Desa Kaduagung Berbaring di Atas Uang Kini Hilang/Take Down dari Jejak Digital, Ada Apa? Merasa?

By Admin On Juli 18, 2026

 

KUNINGAN, 18 Juli 2026 – Video TikTok Akun @RYT504 yang sempat viral menampilkan Kepala Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan berbaring di atas tumpukan uang tunai kini tidak lagi dapat diakses publik. Penghapusan atau ketidaktersediaan konten tersebut semakin menambah tanda tanya besar di tengah masyarakat yang belum mendapatkan penjelasan resmi terkait unggahan tersebut.

 

Berdasarkan penelusuran awak media, tautan video dari akun @RYT504 yang sempat diberitakan luas oleh GMOCT dan sejumlah media kini sudah tidak ditemukan. Belum diketahui apakah konten tersebut dihapus secara sukarela oleh pemilik akun atau karena alasan lain.

 

Sebelumnya, video tersebut memancing reaksi beragam dari warganet, yang menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seorang pejabat publik. Awak media Sandiwartanews telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Desa Kaduagung sejak 30 Juni 2026, namun hingga saat ini belum ada tanggapan maupun klarifikasi yang disampaikan.

 

Hilangnya jejak digital tersebut tidak menghapus fakta bahwa konten itu sudah menjadi konsumsi publik secara luas. Masyarakat pun kini menantikan respons resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) serta Inspektorat Kabupaten Kuningan terkait apakah persoalan ini akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki.

 

GMOCT – Gabungan Media Online dan Cetak Ternama membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bagi pihak yang berkepentingan.

 

#NoViralNoJustice

#GMOCT

#Sandiwartanews

#RYT504

 

Tim/Red (GMOCT/Sandiwartanews)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

No Pengaduan: 082117586761

Editor:

 

 

Flying Victim? Tersangka Penipuan Balik Melapor, Kinerja Satreskrim Polresta Magelang Dipertanyakan

Flying Victim? Tersangka Penipuan Balik Melapor, Kinerja Satreskrim Polresta Magelang Dipertanyakan

By Admin On Juli 18, 2026

 

MAGELANG, 18 Juli 2026 – GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) mengungkap serangkaian kejanggalan dalam penanganan perkara yang melibatkan Haryanti, warga Desa Giriwetan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan Umi Azizah. Awalnya Haryanti dilaporkan terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang, namun kini ia justru melaporkan balik Umi Azizah dengan tuduhan penganiayaan dan pencurian.

 

Dalam surat panggilan yang diterima oleh Umi Azizah, Haryanti menyatakan peristiwa diduga terjadi pada 5 Maret 2026 pukul 04.30 WIB saat Umi Azizah datang ke rumahnya. Berbeda halnya dengan keterangan yang disampaikan langsung kepada tim liputan GMOCT oleh Umi Azizah:

“Saya datang pukul 06.00 WIB ditemani suami untuk meminta tanda tangan perjanjian pengembalian uang. Tidak ada penganiayaan, yang terjadi hanya tarik menarik pintu saat Haryanti hendak mengunci diri di kamar. Kami pun pulang tanpa membawa barang apa pun, suami saya menjadi saksi hal itu,” tegas Umi Azizah.

 

Terdapat sejumlah kejanggalan mencolok dalam kasus ini:

 

1. Laporan Berulang: Sebelum dilaporkan terkait penipuan di Polsek Grabag, Haryanti sempat melapor soal dugaan penganiayaan di tempat yang sama (Polsek Grabag) namun ditolak laporannya meski mengaku sudah memiliki visum.

2. Kesalahan Data Penyidik: Surat dari Satreskrim Polresta Magelang Kabupaten Unit 1 mencantumkan dua nomor kontak penyidik, yakni Dwi Indriyanto dan M Ady Haryanto. Namun saat dihubungi, nomor yang tertera atas nama M Ady Haryanto ternyata milik AKP Toyib yang sudah tidak lagi bertugas di unit tersebut. Hal ini memunculkan dugaan cacat formil dan ketidakprofesionalan administrasi, serta mempertanyakan apakah panggilan ini dibuat tergesa-gesa.

3. Penolakan Penjelasan: Ketika tim liputan GMOCT menanyakan dasar alat bukti pelaporan penganiayaan dan pencurian, pihak penyidik beralasan belum bisa menjawab dan meminta datang langsung ke kantor kepolisian.

 

Marlundu Lumban Raja S.H., kuasa hukum Umi Azizah, menyatakan akan mematahkan semua tuduhan tersebut saat mendampingi kliennya memenuhi panggilan klarifikasi.

“Kami akan buktikan fakta sebenarnya dan membantah tuduhan yang dibuat-buat tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya.

 

Tim liputan khusus GMOCT akan terus mengawal perkembangan perkara ini hingga keadilan benar-benar terwujud. GMOCT – Gabungan Media Online dan Cetak Ternama membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang terkait sesuai ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

 

#noviralnojustice

#polrestamagelang

#umiazizah

#salamkeadilan

 

Tim/Red (Penajournalis.com)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

No Pengaduan: 082117586761

Editor: 

 

 

Meyakini Bahwa Fakta Diputar Balik dalam Sidang KKEP di Polres Magelang Kota, Marlundu Lumban Raja S.H., Murka: Korban Merasa Terinjak-Injak

Meyakini Bahwa Fakta Diputar Balik dalam Sidang KKEP di Polres Magelang Kota, Marlundu Lumban Raja S.H., Murka: Korban Merasa Terinjak-Injak

By Admin On Juli 18, 2026

 

MAGELANG, Jumat 17 Juli 2026 – Proses Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar di Mapolres Magelang Kota hari ini menuai kemarahan mendalam dari pihak pengadu. Marlundu Lumban Raja S.H., kuasa hukum Bhima Chandra, menilai jalannya sidang jauh dari kebenaran dan terkesan mengubah fakta yang sudah terungkap jelas dalam pemeriksaan sebelumnya.

 

Terlapor dalam perkara ini adalah Bripka Dwi Afandi, penyidik Polres Magelang Kota yang diduga melakukan pemerasan dengan kedok biaya pencabutan laporan polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Subbid Pengawasan Profesi Polda Jawa Tengah, Dwi Afandi secara tegas mengaku menerima uang sebesar Rp26 juta. Namun ironisnya, dalam tuntutan yang dibacakan di sidang KKEP ini, disebutkan hanya sebesar Rp1,5 juta.

 

Padahal menurut pengakuan berulang kali dari Bhima Chandra, total uang yang diserahkan mencapai Rp57 juta, dengan rincian:

 

- Rp25 juta diserahkan kepada Ipda Aji di Cafe De Veranda;

- Rp30 juta diserahkan kepada Bripka Dwi Afandi saat mendatangi toko pengadu;

- Rp2 juta diserahkan melalui warga sipil bernama Zendhi kepada Dwi Afandi.

 

Kejanggalan tak berhenti di situ. Eks pengacara Bhima a n Roni Taufik Tafakur S.H., mengaku tidak pernah bertemu dengan Dwi Afandi maupun Ipda Aji, padahal bukti pesan WhatsApp menunjukkan jelas kehadiran Eks pengacara tersebut saat penyerahan uang Rp25 juta. Bukti ini pun tak diungkap dalam sidang. Demikian pula pernyataan Ipda Aji yang mengaku tidak pernah bertemu di luar kedinasan, padahal rekaman CCTV menunjukkan dirinya bersama Dwi Afandi mendatangi kediaman pengadu pada 18 Februari 2026. Alasan yang disampaikan saat sidang untuk mengantar surat undangan pun dinilai mustahil, mengingat perkara sudah dinyatakan selesai jauh sebelumnya.

 

Melihat fakta yang saling bertolak belakang dan keterangan yang dinilai banyak kebohongan, Marlundu Lumban Raja tak lagi menahan amarah:

“Jika ini persidangan pidana umum, saya bisa mengungkap semua rekayasa ini hanya dalam 5 detik saja. Saya bersumpah besok akan melaporkan peristiwa pemerasan ini ke KPK!” tegasnya.

 

Ia juga mempertanyakan mengapa pihaknya tak diberi kesempatan melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi, serta menyoroti peran Kasie Propam Polres Magelang Kota AKP Prakoso atas perbedaan hasil pemeriksaan di tingkat Polda dengan yang disajikan dalam sidang.

 

Marlundu menambahkan, Dwi Afandi bahkan sudah pernah dijatuhi sanksi KKEP pada tahun 2020, namun kini hanya dituntut demosi. Seharusnya tuntutan yang layak adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

“Ini negara apa ini? Saya sampaikan, sampai mati saya akan melawan!” ucapnya dengan emosi tinggi.

 

Pihaknya telah mengirimkan surat kepada Komisi III DPR RI yang kini sudah berada di tangan pimpinan komisi untuk ditindaklanjuti. Selain itu, langkah hukum ke KPK dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sudah dipastikan akan ditempuh tanpa ampun demi keadilan yang sesungguhnya.

 

Sementara itu, tim liputan khusus GMOCT telah mendapatkan kesempatan wawancara dengan Ketua Sidang sekaligus Wakapolres Magelang Kota, namun belum dapat dilaksanakan karena yang bersibuk dengan penyelesaian administrasi putusan. GMOCT akan meminta jadwal ulang guna mendapatkan tanggapan resmi pihak kepolisian.

 

GMOCT – Gabungan Media Online dan Cetak Ternama membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang terkait sesuai ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

 

#noviralnojustice

#polresmagelangkota

#poldajateng

#propampoldajateng

 

Tim/Red (Penajournalis.com)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

No Pengaduan: 082117586761

Editor: 

 

 

Tak Menyerah Usai Putusan Banding, Eks Kades Cicapar Imat Ruhimat Tegaskan Ajukan Kasasi hingga PK

Tak Menyerah Usai Putusan Banding, Eks Kades Cicapar Imat Ruhimat Tegaskan Ajukan Kasasi hingga PK

By Admin On Juli 18, 2026

 

CIAMIS, Jumat 17 Juli 2026 (GMOCT) – Informasi ini diterima GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media rekanan yang tergabung di dalamnya, KabarSBI.com. Sengketa pemberhentian Kepala Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, tampaknya belum akan berakhir. Meski Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali memenangkan perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, mantan Kepala Desa Cicapar, Imat Ruhimat, menegaskan tidak akan menyerah dan terus melakukan perlawanan hukum atas pemberhentian dirinya.

 

Kepada redaksi, pria yang akrab disapa Kang Imat itu menegaskan akan menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan kasasi, dan siap melanjutkan perjuangan hingga tahap Peninjauan Kembali (PK) sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya akan mengajukan kasasi dan akan terus memperjuangkan perkara ini melalui jalur hukum sampai Peninjauan Kembali (PK),” tegas Kang Imat.

 

Perkara bermula dari diterbitkannya SK Bupati Ciamis Nomor 400.10.2.2/KPTS.387-HUK/TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Kepala Desa Cicapar. Imat kemudian menggugat ke PTUN Bandung pada 8 Desember 2025, namun pada 14 April 2026 gugatan ditolak dan ia dihukum membayar biaya perkara Rp360 ribu. Upaya banding ke PTTUN Jakarta pun dikukuhkan putusannya pada 14 Juli 2026.

 

Kabag Hukum Setda Ciamis Dadan Nurhadana menegaskan materi banding tidak dikabulkan, dan putusan ini semakin menguatkan kedudukan hukum SK Bupati. Namun pihaknya menyatakan siap menghadapi upaya hukum selanjutnya jika diajukan. “Jika pun penggugat masih kurang puas, masih ada kesempatan kasasi dan Pemkab siap menjalaninya, karena pada intinya Pak Bupati bertindak mengikuti kehendak masyarakat Desa Cicapar,” ujar Dadan.

 

Kini publik menanti kelanjutan perkara yang berpotensi berlanjut ke Mahkamah Agung. 

GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama membuka ruang hak jawab bagi semua pihak sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

#noviralnojustice

#cicapar

#gmoct

  

Tim/Red (Kabarsbi.com)

No Pengaduan: 082117586761

Editor: 

 

 

𝐊𝐢𝐧𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐟 𝐔𝐧𝐢𝐭 𝐓𝐢𝐩𝐢𝐤𝐨𝐫 𝐏𝐨𝐥𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐲𝐮𝐦𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐚𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐚𝐬𝐢: 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐓𝐞𝐫𝐬𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚 𝐊𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐊𝐥𝐚𝐩𝐚𝐠𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐮𝐥𝐨𝐧 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝐁𝐮𝐤𝐭𝐢 𝐊𝐞𝐩𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐍𝐲𝐚𝐭𝐚!

𝐊𝐢𝐧𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐟 𝐔𝐧𝐢𝐭 𝐓𝐢𝐩𝐢𝐤𝐨𝐫 𝐏𝐨𝐥𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐲𝐮𝐦𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐚𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐚𝐬𝐢: 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐓𝐞𝐫𝐬𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚 𝐊𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐊𝐥𝐚𝐩𝐚𝐠𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐮𝐥𝐨𝐧 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝐁𝐮𝐤𝐭𝐢 𝐊𝐞𝐩𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐍𝐲𝐚𝐭𝐚!

By Redaksi On Juli 18, 2026

​𝐁𝐀𝐍𝐘𝐔𝐌𝐀𝐒, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬.𝐜𝐨𝐦 – 17 Juli 2026 Penantian panjang warga Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas akan kejelasan hukum akhirnya terjawab tuntas. Langkah tegas Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Banyumas yang resmi menetapkan Kepala Desa Klapagading Kulon, Karsono alias Sower, sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat setempat.

​Penetapan status hukum baru pasca-gelar perkara ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen, integritas, dan profesionalisme luar biasa dari jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) Polresta Banyumas dalam memberantas praktik rasuah hingga ke tingkat desa.

​Kuasa Hukum Warga Masyarakat Desa Klapagading Kulon, Ananto Widagdo, S.H., S.Pd., secara terbuka menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim penyidik Tipikor Polresta Banyumas yang telah bekerja keras membongkar tabir gelap kasus ini.

​"Kami sangat mengapresiasi kinerja progresif dan profesional dari jajaran Polresta Banyumas, khususnya Unit Tipikor. Penetapan tersangka terhadap Kades Karsono alias Sower ini adalah jawaban konkret yang selama ini dinanti-nantikan oleh seluruh warga desa. Ini membuktikan bahwa APH Polresta Banyumas benar-benar bekerja nyata demi tegaknya keadilan," ujar Ananto Widagdo dengan tegas, Jumat (17/7/2026).

​Ananto yang bertindak mendampingi suara warga masyarakat menambahkan bahwa penetapan status tersangka ini sekaligus mematahkan segala spekulasi yang sempat beredar.

​"Warga masyarakat kini bisa melihat dengan jelas bahwa dugaan korupsi dan kesewenang-wenangan yang selama ini bergulir adalah fakta hukum yang berhasil dibuktikan oleh penyidik Polresta Banyumas, bukan sekadar isapan jempol belaka. Kepastian hukum ini sangat melegakan masyarakat," tambahnya.

​Demi menjaga marwah birokrasi, wibawa hukum, serta memastikan kelancaran pelayanan publik di tingkat desa agar tidak tersandera oleh status hukum sang kades, pihak kuasa hukum warga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas untuk segera mengambil langkah administratif yang tegas.

​"Kami berharap dan mendesak Pemerintah Daerah (Pemkab Banyumas) untuk segera menonaktifkan Kepala Desa Klapagading Kulon. Ini demi penegakan hukum yang berkeadilan, sekaligus memberikan kepastian bagi warga desa agar roda pemerintahan di tingkat bawah tidak tersandera oleh status hukum sang kades," pungkas Ananto.

​Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi resmi lebih lanjut kepada pihak Polresta Banyumas terkait detail pasal yang disangkakan serta langkah penahanan lanjutan terhadap tersangka.

​(Red)

Kondisi Terkini Lahan Terisolir Akibat PT Tesco Indomaritim, Warga Tegal Taman Indramayu Menjerit Minta Keadilan, Lucky Hakim Omon Omon? Ombudsman Jabar Kemana?

Kondisi Terkini Lahan Terisolir Akibat PT Tesco Indomaritim, Warga Tegal Taman Indramayu Menjerit Minta Keadilan, Lucky Hakim Omon Omon? Ombudsman Jabar Kemana?

By Admin On Juli 18, 2026

BNNP Jawa Barat Jalin Kerja Sama Luas dengan Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia Ultra Addiction Center dan Puluhan Mitra Se-Jawa Barat

BNNP Jawa Barat Jalin Kerja Sama Luas dengan Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia Ultra Addiction Center dan Puluhan Mitra Se-Jawa Barat

By Admin On Juli 16, 2026

 

BANDUNG, Kamis 16 Juli 2026 – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat menggelar penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia Ultra Addiction Center dan puluhan lembaga mitra, bertempat di kantor BNNP Jawa Barat, Jalan H. Hasan No. 1 Sekeloa Hilir, Kota Bandung.

 

Jumlah & Daftar Peserta

 

Kegiatan ini dihadiri:

 

1. Pimpinan & Pejabat BNNP Jawa Barat: Kepala BNNP Jawa Barat Brigjen Pol. Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si., beserta jajaran pejabat struktural dan staf terkait.

2. Peserta Hadir Secara Luring (Tatap Muka):

- Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

- Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

- Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat

- Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat

- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung

- Ketua Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia Ultra Addiction Center, Ferdy Gunawan

- Direktur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

- Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung

- Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung

- Ketua Katarisis Sarasati Edukasi

- Ketua Yayasan Pradita Madani Cempaka (Prama) Cirebon

- Ketua Generasi Jabez Indonesia

- Ketua Yayasan Rehab Korban Narkoba Bekasi

- Ketua Klinik Karya Sehat Nusantara

- Ketua Yayasan Drugs Rehabilitation Center Klinik Bunda Aulia

- Ketua Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera

- Ketua Yayasan Tri Hita Prabu Bandung

- Ketua Yayasan Pemulihan Natura Indonesia (Ultra) Bandung

3. Peserta Hadir Secara Daring: Terdiri dari 27 lembaga mitra rehabilitasi dan masyarakat, serta 48 perwakilan lembaga kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan lembaga pemasyarakatan dari berbagai wilayah Jawa Barat. Total keseluruhan peserta daring mencapai 75 lembaga.

 

Penandatanganan perjanjian dilakukan langsung oleh Kepala BNNP Jawa Barat bersama Ferdy Gunawan selaku pimpinan Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia Ultra Addiction Center dan perwakilan mitra lainnya.

 

 

 

Pernyataan Kepala BNNP Jawa Barat

 

Brigjen Pol. Sulistyo Pudjo Hartono menyatakan kerja sama ini adalah langkah strategis memperkuat penanganan masalah narkoba, khususnya aspek rehabilitasi.

“Penanganan narkoba tak bisa dilakukan sendiri oleh negara. Dukungan seluruh elemen masyarakat, lembaga rehabilitasi swasta, dan dunia kesehatan sangat kami butuhkan agar layanan pemulihan semakin luas, berkualitas, dan mampu mengembalikan mantan penyalahguna narkoba menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat,” ujarnya.

 

Kerja sama ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin layanan rehabilitasi yang terstandarisasi dan berkelanjutan.

 

 

 

Pernyataan Ketua Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia Ultra Addiction Center

 

Ferdy Gunawan menyambut baik kepercayaan yang diberikan. Lembaganya yang berlokasi di Cihanjuang, Kabupaten Bandung, berkomitmen menjaga kualitas layanan sebagai salah satu pusat rehabilitasi terbaik saat ini.

“Kami berupaya memberikan pelayanan yang menyeluruh, mulai dari pendekatan medis, psikologis, sosial hingga spiritual. Terjalinnya sinergi luas ini semakin menguatkan tekad kita bersama untuk membebaskan masyarakat dari jeratan narkoba,” tegasnya.

 

Kerja sama ini diharapkan melahirkan sistem rujukan terpadu, pemantauan pasca-rehabilitasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba di seluruh wilayah Jawa Barat.

 

 

 

#gmoct

#yayasannaturaindonesia

#ultraaddictioncenter

#bnnpprovinsijabar

 

Tim/Red (Penajournalis.com)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

No Pengaduan: 082117586761

Editor: 

 

 

Air Mata Orang Tua Renta Warnai Sidang Praperadilan Teguh Riyanto di PN Sragen: “Wong Cilik Menanti Keadilan, Berharap Hati Nurani Masih Hidup di Ruang Sidang” 0

Air Mata Orang Tua Renta Warnai Sidang Praperadilan Teguh Riyanto di PN Sragen: “Wong Cilik Menanti Keadilan, Berharap Hati Nurani Masih Hidup di Ruang Sidang” 0

By Admin On Juli 16, 2026

SRAGEN, 16 Juli 2026 – Sidang Praperadilan atas nama Teguh Riyanto di Pengadilan Negeri Sragen dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dan pembuktian berlangsung penuh haru. Informasi ini diterima GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media rekanan, Sandiwartanews.

 

Suasana ruang sidang berubah emosional ketika ayah dan ibu Teguh Riyanto yang telah lanjut usia tidak mampu menahan air mata menyaksikan proses persidangan yang menyangkut nasib putra mereka. Di hadapan Majelis Praperadilan yang dipimpin Hakim Tunggal, kedua orang tua tersebut menyaksikan kembali perjalanan panjang perkara. Menurut mereka, masalah ini bermula dari dugaan penganiayaan yang dialami Teguh Riyanto pada 21 April 2025. Hingga saat ini, mereka menilai putranya belum memperoleh kepastian hukum yang diharapkan, padahal Teguh justru telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara lain.

 

Dengan suara bergetar dan mata berkaca‑kaca, kedua orang tua hanya berharap proses peradilan berjalan secara adil berdasarkan fakta‑fakta yang terungkap. Sebagai masyarakat awam terhadap hukum dan memiliki keterbatasan ekonomi, mereka menyampaikan harapan agar keadilan tidak membedakan antara rakyat kecil maupun mereka yang memiliki kekuasaan. Air mata keduanya terus mengalir sepanjang persidangan. Bagi mereka, ruang sidang bukan sekadar tempat berperkara, melainkan tempat menggantungkan harapan terakhir agar putra mereka memperoleh perlindungan hukum yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan.

 

Ketua Tim Kuasa Hukum, Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., menyampaikan apresiasi terhadap jalannya persidangan yang dinilainya berlangsung tertib dan objektif.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dari fakta‑fakta yang telah disampaikan dalam persidangan hari ini, kami meyakini permohonan praperadilan kami memiliki dasar hukum yang kuat. Kami percaya Hakim Tunggal akan memutus perkara ini secara mandiri, objektif, berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Rikha Permatasari menegaskan bahwa tugas kuasa hukum adalah memastikan seluruh hak dasar klien terlindungi melalui jalur hukum yang tersedia.

 

Sementara itu, Teguh Riyanto menyampaikan harapannya agar proses peradilan benar‑benar melahirkan kepastian hukum dan rasa keadilan.

“Saya hanya berharap keadilan masih berkumandang di Pengadilan Negeri Sragen. Saya menyerahkan seluruh proses kepada Majelis Hakim dan percaya bahwa kebenaran akan dinilai berdasarkan fakta serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan,” ucap Teguh.

 

Tim Kuasa Hukum menyatakan akan terus menghormati seluruh tahapan persidangan serta berharap putusan yang nantinya dijatuhkan benar‑benar mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan utama penegakan hukum di Indonesia.

“Keadilan tidak boleh diukur dari kekuatan maupun kelemahan seseorang, tetapi harus ditegakkan berdasarkan hukum, fakta, dan hati nurani,” tutupnya.

 

#noviralnojustice

#PnSragen

#TeguhRiyanto

 

 

Tim/Red (Sandiwartanews & GMOCT)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

No Pengaduan: 082117586761

Editor: 

 

 

Teguh Riyanto Soroti Dugaan Sikap Oknum Advokat di PN Sragen: "Mengapa Minta Saya Ditahan Padahal Tak Ada Masalah Hukum?"

Teguh Riyanto Soroti Dugaan Sikap Oknum Advokat di PN Sragen: "Mengapa Minta Saya Ditahan Padahal Tak Ada Masalah Hukum?"

By Redaksi On Juli 15, 2026

 

SRAGEN (GMOCT) – Menjelang sidang putusan praperadilan yang dijadwalkan digelar 15 Juli 2026, suasana di lingkungan Pengadilan Negeri Sragen sempat memanas. Informasi ini diterima GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media rekanan, Sandiwartanews.

 

Teguh Riyanto menyampaikan laporan adanya peristiwa yang menurutnya mengganggu dan merugikan dirinya, yang diduga dipicu oleh oknum advokat berinisial RK atau yang kemudian diketahui bernama Rieka T. Kejadian berlangsung sekitar pukul 15.47 WIB saat Teguh bersama tim kuasa hukum yang dipimpin Rikha Permatasari sedang melakukan dokumentasi di depan gedung pengadilan.

 

Saat mendekati kendaraan yang diduga merekam aktivitasnya, mobil sempat melaju cepat namun kembali parkir di area pengadilan. Ketika Teguh merekam balik, oknum tersebut justru berteriak dan meminta petugas keamanan menghapus rekaman. Video telah dihapus hingga bersih dari perangkat, namun permintaan memanggil polisi tetap dilakukan.

 

Polsek Kota Sragen turun memediasi dan memeriksa perangkat yang sudah dinyatakan bersih. Meski demikian, oknum advokat tersebut tetap mendesak agar Teguh dibawa dan ditahan ke Polres Sragen, padahal tidak ditemukan pelanggaran hukum sedikit pun.

 

"Apa kapasitas beliau meminta saya ditahan? Padahal hasil pemeriksaan aparat menyatakan tidak ada masalah," tegas Teguh. Ia merasa dirugikan, waktu terbuang dan terhambat kepulangannya.

 

Teguh mengungkapkan, jauh sebelum kejadian ini dirinya telah melaporkan oknum yang sama ke Polda Jawa Tengah dengan nomor STTLP/181/VII/2026/Jawa Tengah/SPKT tanggal 5 Juni 2026. Ia juga telah mengajukan pengaduan ke Presidium Kongres Advokat Indonesia (KAI) guna meminta pemeriksaan pelanggaran kode etik.

 

"Saya sangat menghormati profesi advokat yang mulia. Justru karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa objektif agar nama baik profesi dan lembaga peradilan tidak ternoda," ujar Teguh menegaskan langkahnya semata demi perlindungan hukum dan keadilan.

 

Hingga berita ini dimuat, redaksi belum mendapatkan tanggapan dari pihak Rieka T dan akan terus berupaya meminta konfirmasi demi menjaga prinsip keberimbangan berita.

 

 

 

#noviralnojustice

#teguhriyanto

#PnSragen

#gmoct

 

Tim/Red (Sandiwartanews & GMOCT)

Info Pengaduan: 082117586761

Editor: 

 

 

Pernyataan Keliru Soal UKW & Verifikasi, GMOCT Kecam Keras Anggota PWI Kab. Bogor Minta Maaf Harus Lewat Video dan Hentikan Pansos

Pernyataan Keliru Soal UKW & Verifikasi, GMOCT Kecam Keras Anggota PWI Kab. Bogor Minta Maaf Harus Lewat Video dan Hentikan Pansos

By Redaksi On Juli 15, 2026

 

 

Jawa Tengah, 13 Juli 2026 (GMOCT) – Pernyataan kontroversial Anggota PWI Kabupaten Bogor Deddy Blue kembali memicu kemarahan kalangan insan pers. Sebelumnya pada 29 November 2024, Ketua PWI Kabupaten Bogor Dedi Firdaus dalam pernyataannya yang menyebut organisasi kewartawanan tak resmi siap dipolisikan sudah tersebar luas di puluhan media anggota GMOCT serta ratusan media se-Indonesia, dan ia sempat meminta maaf.

 

Kini, dalam acara Safari Jurnalistik V di Desa Kemang, 9 Juli 2026, salahsatu anggota nya kembali menyatakan: media belum terverifikasi Dewan Pers atau wartawan belum punya UKW bisa dipidana. Meski kemudian meminta maaf, pernyataan berulang ini dinilai mencederai rasa kebersamaan dan kehormatan profesi wartawan.

 

Bertentangan Tegas dengan Aturan Hukum Pers

 

Fakta hukum jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketua Dewan Pers, DR. Ninik Rahayu S.H., M.S. (8 April 2024) menegaskan: Setiap orang boleh mendirikan perusahaan pers dan menjalankan jurnalistik tanpa wajib mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk Dewan Pers. Perusahaan pers sah jika berbadan hukum dan menjalankan tugas secara teratur; pendaftaran ke Dewan Pers sifatnya hanya pendataan (Pasal 9 ayat 2, Pasal 15 ayat 2g UU Pers).

 

Tokoh Pers Nasional sekaligus Ahli Pers Dewan Pers, Kamsul Hasan S.H., M.H. menegaskan: UKW bukan syarat sah menjadi wartawan, bukan amanat UU Pers, melainkan sekadar aturan Dewan Pers soal peningkatan kompetensi. Lulus UKW pun tak menjamin kualitas jurnalistik. Masih banyak wartawan belum UKW yang sah bekerja.

 

 

 

🗣️ Pernyataan Para Pentolan GMOCT

 

Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio:

 

"Pernyataan berulang yang keliru dan menyesatkan ini adalah bentuk ketidaktahuan yang sengaja disebar, atau bahkan upaya mengintimidasi. Kami menegaskan: tidak ada satu pasal pun di UU Pers yang menjadikan belum UKW atau belum terverifikasi sebagai tindak pidana. Hal ini sangat merugikan nama baik profesi dan membingungkan masyarakat. Jika mengaku tokoh pers, harus paham aturan main, bukan menyebar ketakutan."

 

Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS:

 

"Kami berpendapat, pola ini berulang: bikin pernyataan melanggar aturan, baru minta maaf setelah heboh. Tujuannya bukan demi kemajuan pers, melainkan membangun stigma: seolah hanya organisasi PWI yang di Kabupaten Bogor yang sah, agar pejabat daerah hanya mau bekerja sama dan memberi keuntungan lewat MoU dengan kelompoknya saja. Ini permainan kotor!"

 

Wakil Ketua Umum GMOCT, Asep Riana:

 

"Wartawan Indonesia bekerja berdasarkan amanat UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukan tergantung ada atau tidaknya UKW. Pernyataan seperti ini adalah bentuk pemaksaan kehendak dan upaya memonopoli ruang kebebasan pers. Kami menolak segala bentuk intimidasi yang berkedok aturan profesi yang tidak benar."

 

Wakil Sekretaris Umum GMOCT, Cahyo Purnomo:

 

"Cukup sudah cara berpikir sempit dan membagi-bagi wartawan. Jangan menganggap wartawan lain tidak sah hanya karena tak sehaluan. Sikap seperti ini justru merusak persatuan dunia pers, seharusnya PWI menjadi perekat, bukan pemecah belah dengan narasi yang menakut-nakuti tanpa dasar hukum."

 

 

 

✅ Tuntutan GMOCT

 

Bersama FRIC yang juga mengecam keras, GMOCT menilai permohonan maaf sekadar lewat pemberitaan online tidak cukup. GMOCT menuntut Deddy Blue membuat permintaan maaf resmi dalam bentuk video yang disebarluaskan.

 

Selain itu, GMOCT meminta Anggota PWI Kabupaten Bogor berhenti mencari ketenaran (pansos) lewat pernyataan blunder yang kontroversial namun tak berdasar hukum, serta belajar memahami regulasi pers sebelum berbicara di muka umum.

 

#SaveWartawanIndonesia

#noviralnojustice

#gmoct

#FRIC

#UUPers

 

(TIM/Red/GMOCT)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

No Pengaduan: 082117586761

Editor: