Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Minta Hapus Berita Plus Tiktok dan Mau Transfer Uang Take Down — Notaris Bakhtiar Darojad Diduga Coba Intervensi & Intimidasi Awak Media pakai Kalimat "Adek Di Tipidter Mabes Polri Mau Silaturahmi"

By On November 18, 2026


KENDAL, 18 November 2026 — Perkembangan terbaru kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah senilai Rp200 juta yang melibatkan Notaris/PPAT Bakhtiar Darojad, S.H., M.Kn., semakin memunculkan tanda tanya besar. Setelah sebelumnya menyatakan "semua info itu tidak benar", notaris tersebut justru terlihat berupaya mendekati pihak media dengan langkah-langkah yang dinilai janggal.

 

Datang dengan "Adek di Tipidter Mabes Polri", Tak Dijawab Siapa Dia

 

Pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 18.31 WIB, Notaris Bakhtiar Darojad menghubungi Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS, melalui pesan WhatsApp dengan kalimat: "Malam bang, tolong posisi abang di mana, ini adek saya yang di Tipidter Mabes Polri mau ketemu."

 

Saat Asep NS menyatakan sedang dalam perjalanan ke Jakarta dan menanyakan siapa sebenarnya "adik" yang dimaksud, Notaris Bakhtiar tidak memberikan jawaban apa pun. Sebutan terkait instansi kepolisian pusat tersebut justru semakin memperkuat dugaan adanya upaya pendekatan yang berbau intimidasi.

 

Mau Bawa "Media Buser" ke Kantor GMOCT

 

Langkah lain yang mencurigakan datang saat Notaris Bakhtiar menghubungi M. Bakara, Ketua DPD GMOCT Jawa Tengah yang mengawal perkara ini, dan meminta alamat kantor dengan alasan: "Saya dan teman saya dari media Buser juga mau merapat ke kantor." Permintaan ini pun dinilai tidak lazim dan mengandung nuansa tekanan terhadap media yang sedang mengawal pemberitaan.

 

TERUNGKAP: Minta Hapus Tiktok & Tawarkan Uang

 

Yang paling serius, berdasarkan rekaman percakapan telepon yang ada, Notaris Bakhtiar Darojad diduga secara terang-terangan meminta agar tayangan video terkait kasus tersebut dihapus dari media sosial Tiktok, dan menyebutkan akan mentransfer sejumlah uang sebagai penggantinya.

 

GMOCT Tegaskan: Jurnalistik Tidak Bisa Dibeli!

 

Menanggapi serangkaian upaya tersebut, pihak GMOCT menegaskan sikapnya:

 

"Secara Cover Both Side, GMOCT telah menempatkan pemberitaan ini secara berimbang dan memberikan ruang jawab kepada Notaris Bakhtiar Darojad. Namun upaya mendekati awak media dengan menyebut-nyebut instansi kepolisian, mendatangi kantor tanpa keperluan resmi, hingga tawaran uang untuk menghapus berita — hal-hal inilah yang justru memperkuat dugaan adanya kepanikan," tegas pihak GMOCT.

 

"Perlu digarisbawahi: Hasil karya jurnalistik tidak dapat diperjualbelikan. Tidak dapat dihapus dengan imbalan uang. Apalagi ketika media sudah menjaga prinsip keberimbangan. Jika merasa tidak bersalah, buktikan di jalur hukum, bukan dengan pendekatan yang terkesan ingin membungkam media," tambahnya.

 

"Kalau Bersih, Mengapa Risih?" — Publik Berhak Tahu Kebenaran

 

GMOCT menegaskan pemberitaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengawal informasi publik. Ruang hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 — namun tidak melalui pendekatan di belakang layar maupun tawaran materi.

 

Publik kini menunggu: jika semua tuduhan tidak benar, mengapa justru muncul upaya membungkam media dengan cara-cara yang dipertanyakan?

 

Tim/Red — GMOCT

Editor: 

 

#NotarisKendal #JurnalistikTidakDibeli #PenggelapanSertifikat #GMOCT

 

 

AGUNG SULISTIO SAMBANGI MAJELIS ADAT SUMEDANG LARANG, BANGUN SILATURAHMI DAN PERKUAT KOMITMEN MENJAGA MARWAH SERTA HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

By On November 18, 2026


SUMEDANG – Rabu, 18 November 2026 — Pimpinan Redaksi KabarSBI.com, Agung Sulistio, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT) dan Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Majelis Adat Sumedang Larang, yang beralamat di Desa Ambit, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.


Kedatangan Agung Sulistio disambut langsung oleh Ketua Majelis Adat Sumedang Larang, Ibu Susan, didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Adat, Ibu Raraswati. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi, mempererat persaudaraan, serta membuka ruang sinergi antarelemen masyarakat.


Dalam kesempatan tersebut, Agung Sulistio menyampaikan bahwa silaturahmi bukan sekadar pertemuan formal, melainkan langkah penting untuk membangun hubungan yang dilandasi rasa saling menghormati, menjaga nilai-nilai budaya, serta memperkuat kepedulian terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.


Menurutnya, masyarakat adat memiliki kedudukan penting dalam menjaga warisan leluhur, identitas budaya, kearifan lokal, serta kelestarian lingkungan. Karena itu, keberadaan lembaga adat perlu mendapatkan perhatian dan penghormatan dari seluruh elemen masyarakat maupun pemangku kebijakan.


Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk mengenal lebih dekat visi dan misi Majelis Adat Sumedang Larang yang tertuang dalam lima misi utama organisasi.


LIMA MISI UTAMA MAJELIS ADAT SUMEDANG LARANG


Berdasarkan papan visi dan misi yang terpampang di lingkungan Majelis Adat Sumedang Larang, terdapat lima misi utama yang menjadi landasan perjuangan organisasi, yaitu:


1. Mengembalikan Kepercayaan Diri, Harkat dan Martabat Masyarakat Adat.


Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat masyarakat adat, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya.


2. Mengembalikan Kedaulatan Masyarakat Adat.


Mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat adat.


3. Mencerdaskan dan Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Adat.


Mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.


4. Mengembangkan Proses Pengambilan Keputusan yang Demokratis.


Mendorong proses pengambilan keputusan berdasarkan kearifan masyarakat adat.


5. Membela dan Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Adat.


Memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.


Kelima misi tersebut memperlihatkan ruang perjuangan Majelis Adat Sumedang Larang yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian tradisi, tetapi juga menyangkut martabat manusia, kedaulatan masyarakat adat, perlindungan lingkungan, demokrasi, serta pemenuhan hak-hak masyarakat.


Agung Sulistio menilai, pelestarian adat dan budaya tidak boleh berhenti sebatas simbol, seremoni maupun kegiatan seremonial. Nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur harus terus dihidupkan melalui tindakan nyata, pendidikan generasi muda, perlindungan hak masyarakat, serta kepedulian terhadap lingkungan dan kekayaan alam.


Ia juga menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk memberikan ruang pemberitaan terhadap berbagai kegiatan positif masyarakat, termasuk perjuangan lembaga adat dalam menjaga identitas budaya dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.


Silaturahmi tersebut diharapkan menjadi awal komunikasi dan hubungan kelembagaan yang semakin baik antara Majelis Adat Sumedang Larang dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, organisasi kemasyarakatan dan lembaga perlindungan konsumen.


Menjaga adat berarti menjaga identitas, memperjuangkan hak berarti menjaga martabat, dan merawat warisan leluhur berarti memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup bagi generasi mendatang.


Pertemuan di Desa Ambit, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang ini menjadi pengingat bahwa kekuatan masyarakat tidak hanya terletak pada organisasi, tetapi juga pada persatuan, penghormatan terhadap sejarah, dan komitmen bersama menjaga nilai-nilai luhur bangsa.

Dugaan Pengeroyokan, Polres Salatiga Dituntut Usut Tuntas, Jangan Berhenti Pada Laporan Korban

By On November 18, 2026


SALATIGA, 18 November 2026 — Dugaan pengeroyokan terhadap Frenki Manullang di Warung Kopi Warung Bulang, Jalan Lingkar Salatiga, Selasa (17/11/2026) pukul 12.45 WIB, tidak boleh dibiarkan sekadar menjadi laporan yang berhenti di meja kepolisian. Polres Salatiga dituntut tegas mengungkap siapa saja yang terlibat, peran masing-masing, dan memproses mereka yang terbukti melakukan kekerasan secara bersama-sama sesuai hukum yang berlaku.

 

Kronologi: Melerai Justru Dikeroyok

 

Berdasarkan keterangan korban yang diterima BakaratobaNews.com, kejadian bermula saat Aldi berada di lokasi. Tak lama, Marubah Sitanggang datang dan diduga langsung memukul Aldi. Frenki Manullang yang berusaha melerai justru menjadi sasaran. Marubah diduga memanggil sejumlah orang yang kemudian datang bersama-sama dan ikut memukuli Frenki. Korban menyebut orang-orang tersebut sebagai tim dari Koperasi Bintang Karo Salatiga — keterangan ini wajib didalami penyidik.

 

Akibat perbuatan tersebut, Frenki mengalami luka di wajah, leher, dan dada, serta harus menjalani perawatan di IGD RSUD Salatiga dengan biaya Rp354.632. Perkara telah dilaporkan dengan STTTP tertanggal 17 November 2026.

 

Pasal 262 KUHP — Kekerasan Bersama Bukan Delik Aduan!

 

Perlu ditegaskan: dugaan pengeroyokan diatur dalam Pasal 262 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan bukan delik aduan. Artinya, kepolisian wajib bergerak sendiri menemukan pelaku, tidak boleh hanya menunggu korban. Jika benar ada yang dipanggil, datang bersama, lalu memukul bersama — ini pola kekerasan terorganisir yang harus dibongkar tuntas.

 

"Ditangani Sesuai Prosedur" Harus Dibuktikan, Bukan Hanya Kata-Kata

 

Ketua DPD Jateng GMOCT sekaligus Pimpinan Redaksi BakaratobaNews.com, M. Bakara, langsung menyampaikan keprihatinan dan desakan kepada penyidik Polres Salatiga. Penyidik Johan Manihuruk menjawab: "Siap selamat malam bapak, untuk perkara ditangani sesuai prosedur."

 

"Kata 'sesuai prosedur' harus dibuktikan dengan kerja nyata. Jangan hanya memeriksa korban lalu diam. Panggil saksi, telusuri rekaman CCTV, klarifikasi dugaan keterkaitan dengan pihak koperasi, dan ungkap siapa saja yang datang bersama-sama ke lokasi. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke kelompok tertentu," tegas Bakara.

 

Semua Pihak Sama di Hadapan Hukum

 

Koperasi Bintang Karo Salatiga juga patut dimintai klarifikasi. Apakah benar mereka yang terlibat? Hubungannya apa? Polres Salatiga tidak boleh membiarkan celah ketidakjelasan. Publik menuntut: adil, transparan, dan tidak ada yang dilindungi siapa pun dia.

 

GMOCT akan terus mengawal perkara ini. Kami tidak menginginkan perlakuan istimewa untuk siapa pun — kami hanya meminta hukum berjalan tanpa pandang bulu.

 

Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Bakaratobanews yang tergabung di dalamnya. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (Bakaratobanews)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

#PengroyokanSalatiga #UsutTuntas #HukumUntukSemua #Salatiga

 

 

Jual Beli Tanah Rp200 Juta Bermasalah, Sertifikat Diduga Digelapkan Notaris di Kendal

By On November 17, 2026

 


KENDAL, 17 November 2026 — Dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dokumen penting di tengah proses jual beli tanah melibatkan Notaris/PPAT Bakhtiar Darojad, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kini disorot.

 

Kasus bermula ketika Yansen Halomoan Lumbanbatu membeli sebidang tanah milik Muamar Lutfi senilai Rp200 juta. Keduanya sepakat mendaftarkan Akta Jual Beli (AJB) sekaligus proses balik nama sertifikat ke hadapan Notaris Bakhtiar Darojad. Namun setelah berbulan-bulan menunggu, AJB tak kunjung diterbitkan, justru sertifikat tanah yang seharusnya atas nama Yansen diduga diserahkan kepada pihak lain melalui Muamar Lutfi — tanpa izin maupun persetujuan dari Yansen.

 

Mendapat informasi tersebut, tim Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Notaris Bakhtiar melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 17 November 2026. Alih-alih memberikan penjelasan, notaris tersebut justru meneruskan (meneruskan/forward) percakapan dengan Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS, kepada M. Bakara, Ketua DPD GMOCT Provinsi Jawa Tengah — langkah yang dinilai mencurigakan dan menghindari pertanggungjawaban.


Hingga berita ini ditayangkan Sang Notaris Bakhtiar Darojad tersebut menjawab "Siap saya kordinasi Sam bang lai, dan Semua infon itu semua tidak benar,".

 

"Jika Bersih, Mengapa Risih?"

 

Pihak GMOCT menegaskan, sikap bungkam dan menghindar tersebut justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Jika tidak ada yang disembunyikan, seharusnya proses klarifikasi dijawab secara terbuka dan transparan.

 

GMOCT membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 bagi pihak Notaris/PPAT Bakhtiar Darojad maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan resmi terkait persoalan ini.

 

Tim/Red — GMOCT

Editor: 

 

#PenggelapanSertifikat #NotarisKendal #JualBeliTanah #GMOCT

 

 

Jangan Hanya Presiden serta Wakil Presiden! Agung Sulistio Tantang DPR, DPD, dan DPRD se-Indonesia Buka Verifikasi Ijazah!

By On November 17, 2026

 


JAKARTA — Persoalan transparansi dan verifikasi keaslian ijazah pejabat publik kembali menjadi sorotan tajam. Agung Sulistio, Pimpinan Redaksi KabarSBI.com, Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT), sekaligus Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), melontarkan tantangan terbuka kepada seluruh anggota legislatif di Indonesia agar bersedia menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan administrasi pendidikan yang menjadi persyaratan pencalonan sebagai wakil rakyat.

 

Pada Selasa (17/11/2026), Agung menegaskan bahwa transparansi tidak boleh diterapkan secara tebang pilih. Jika persoalan ijazah presiden dan wakil presiden dapat menjadi perhatian publik serta dimintakan verifikasi melalui mekanisme yang sah, maka anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota juga patut mendapatkan standar akuntabilitas yang setara.

 

"Jangan hanya presiden dan wakil presiden yang menjadi sorotan terkait persoalan ijazah. Saya menantang seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia untuk berani terbuka terhadap verifikasi ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan. Jangan sampai transparansi hanya keras ketika menyangkut pihak tertentu, tetapi melemah ketika menyentuh lembaga legislatif," tegas Agung.

 

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut selembar dokumen pendidikan, melainkan menyentuh persoalan integritas, kepercayaan publik, dan tanggung jawab moral seorang pejabat negara. Anggota legislatif merupakan representasi rakyat yang memperoleh mandat melalui proses demokrasi. Karena itu, setiap persyaratan yang melekat pada jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

 

TRANSPARANSI JANGAN MENJADI ALAT POLITIK

 

Agung mengingatkan bahwa verifikasi ijazah tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang lawan politik ataupun membangun tuduhan tanpa bukti. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif melalui lembaga pendidikan penerbit ijazah dan instansi berwenang. Namun, prinsip kehati-hatian juga tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang klarifikasi dan pertanggungjawaban administratif.

 

"Kalau memang semua pihak menjunjung tinggi integritas, mari kita bangun standar keterbukaan yang sama. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan politik yang tinggi. Hukum dan prinsip akuntabilitas harus berlaku secara setara," ujarnya.

 

KURSI KEKUASAAN BUKAN PERISAI DARI PERTANGGUNGJAWABAN

 

Agung menilai, semakin besar kekuasaan dan mandat yang diberikan rakyat, semakin besar pula tanggung jawab seorang pejabat untuk menjaga kepercayaan publik. Ia mendorong penyelenggara pemilu dan instansi terkait memastikan persyaratan administrasi pencalonan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme verifikasi yang transparan, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

"Jangan hanya rakyat yang dituntut jujur dan patuh terhadap aturan. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan juga harus memberikan keteladanan. Jabatan bukan alasan untuk menghindari pertanyaan publik yang sah," tandasnya.

 

Agung menegaskan, tantangan terbuka tersebut bukan tuduhan terhadap individu atau lembaga tertentu, melainkan dorongan agar prinsip transparansi diterapkan secara konsisten kepada seluruh pejabat publik.

 

"PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN HARUS BERADA DALAM SEMANGAT TRANSPARANSI YANG SAMA. JANGAN ADA STANDAR GANDA. RAKYAT MEMBERIKAN MANDAT, MAKA PEJABAT WAJIB MENJAGA KEPERCAYAAN!"

 

Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online KabarSBI yang tergabung di dalamnya. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (KabarSBI)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

 

Sikap dari PKB untuk menghormati dan mendukung Keputusan Prabowo soal Cawapres, Sebut Dasco Figur sudah Tepat.

By On November 16, 2026


Senin 16 November 2026 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.


Wakil Ketua Umum DPP PKB, Moh. Rano Alfath, menegaskan partainya tidak akan mengusulkan kader internal untuk mengisi posisi tersebut. PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo sesuai mekanisme konstitusi.


"PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa," kata Rano kepada wartawan, Senin (16/11/2026).


Meski demikian, Rano menyebut PKB memiliki pandangan mengenai sosok yang dinilai tepat mendampingi Prabowo, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.


Menurutnya, Dasco memiliki pengalaman, kematangan politik, serta kemampuan menjembatani berbagai kepentingan. Hal itu dinilai penting untuk menjaga soliditas koalisi dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan parlemen.


Rano juga menilai loyalitas Dasco kepada Prabowo menjadi salah satu pertimbangan penting. Dasco dianggap mampu mengawal agenda pemerintahan sekaligus merangkul berbagai kelompok masyarakat.


Selain itu, kemampuan Dasco membuka ruang dialog dengan kelompok buruh, pelaku UMKM, hingga pedagang kecil dinilai dapat membantu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.


"Pengalaman politik, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta kesetiaan kepada Presiden itulah yang menjadi pertimbangan PKB dalam memandang sosok Pak Dasco," ujarnya.


Meski mengusulkan Dasco sebagai figur yang layak dipertimbangkan, Rano menegaskan keputusan akhir mengenai dua nama calon wakil presiden tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.


Dengan demikian yang terpilih nanti menjadi Wapres akan membuat Indonesia ke arah yang lebih baik lagi kedepan nya serta mensukseskan pemerintahan yang sudah berjalan.

Respon Cepat Polsek Mauk di Apresiasi Oleh Warga

By On November 16, 2026


Melalui kapolsek Mauk kembali menunjukan Respon cepat menindaklanjuti laporan informasi warga adanya seorang laki laki yang diduga menjual obat daftar G jenis tramadol dan exhymer (COD). Pada Minggu, 15-11-2026.


yang berada di jalan Raya Mauk, Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangeranf. dikabarkan telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Eximer/Tramadol yang diduga tidak memiliki izin edar dari Dinkes dan BPOM.


Berdasarkan informasi yang dihimpun dan diperoleh dari laporan aduan masyarakat, dan pemberitaan dari beberapa media online. Di pimpin langsung oleh Kanit Polsek Mauk untuk mendatangi tempat yang diduga mengedarkan dan menjual Obat keras daftar G tersebut.


Namun sesampainya di lokasi yang dilaporkan, Kanit Polsek mauk tidak menemukan penjual obat daftar G tersebur hanya bertemu degan seorang pembeli nya saja dan si penjualpun sudah pergi/kabur. 


Polsek Mauk akan selalu merespon cepat setiap aduan dari masyarakat (DUMAS), guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman di wilayah hukum polsek Mauk.


Kanit Polsek Mauk Ipda Aji Solehudin S. H, Juga berpesan apabila tempat tersebut masih jadi tempat transaksi obat obatan masyarakat jangan segan – segan memberikan informasi pada pihak kepolisian. 


"Kami (Polsek Mauk) tidak akan segan segan menindak tegas kepada para pengedar obat obatan terlararang" tutup Kapolsek Mauk. 


Salah satu warga mengapresiasi respon cepat Polsek Mauk yang menindak tegas yang menjual obat daftar G. "Kami sangat mengapresiasi, apabila yang menjual obat terlarang telah di berikan tindakan tegas oleh Kapolsek Mauk". kata salasatu warga

Ibu Rumah Tangga di Tanggerang Nekat Edarkan Obat Terlarang, Kapolsek Sepatan Diminta Bertindak

By On November 15, 2026




TANGGERANG, BM.online - Minggu 15 November 2026, Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Kabupaten Tanggerang nekat menjual obat keras terbatas (OKT) di wilayah Lb. Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 


Meskipun ancaman hukuman pidananya cukup tinggi bagi para penjualnya, namun hal itu tidak membuat rasa takut bagi ibu rumah tangga (IRT) untuk menjual obat obat keras terbatas (OKT) jenis tramadol dan eximer diwilayah tersebut.


Sebut saja Bunga (Nama Samaran) saat dikonfirmasi, ia mengatakan, bahwa tempat tersebut memang Benar telah menjual obat Terlarang Golongan ( G) jenis xymer dan tramadol yang didapat dari wilayah Tanah Abang.


"Beneran Pak, Saya menjual obat ini cuma buat bertahan hidup doang dan dapat barangnya belanja online di Tanah Abang Setiap tiga hari sekali. Kata Penjual obat pada waetawan 


Ditempat yang sama salah seorang pembeli saat dikonfirmasi awak media ia mengatakan bahwa dirinya membeli Tramadol di lokasi tersebut. "saya beli satu lempeng isi 10 butir obat Tramadol seharga Rp. 150.000,"ucap pembeli yang berinisial R, Minggu (15/11/2026)


Keberadaan penjual obat daftar G tersebut diduga dapat menjadi ancaman serius yang berdampak meresahkan bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang.


Berdasarkan dalam pasal 196 Undang - Undang kesehatan No.36 Tahun 2008 di sebutkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Miliar.


Selain itu pelaku juga dapat di jerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Dan ada juga pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 Taun penjara dan denda hingga Rp. 2 Miliar.


Kapolsek Sepatan melaui Pesan WhatsAppnya mengatakan pihaknya akan segera bertindak dan menginformasikan ke Kanit Reskrim." Trimakasih informasinya, akan kami tindak lanjuti. Kata Kapolsek Sepatan pada wartawan. Minggu 15/11/2026. (Red/Tim)

Minggu Kasih di Gereja Chris Cathedral Gading Serpong, Kapolres Tangsel Pererat Silaturahmi Lintas Agama

By On November 15, 2026



Tangerang Selatan, BM.online - Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, S.H., S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam program Minggu Kasih di Gereja Chris Cathedral, Jl. Gading Golf Boulevard No. 888, Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, pada Minggu (15/11/2026) pukul 13.00 WIB.


Kegiatan kali ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Pagedangan didampingi oleh Kasat Binmas Polres Tangerang Selatan AKP Dhady Arsya, S.H., M.H., serta Kapolsek Pagedangan AKP Ishar Lanovridena Panangian Siregar, S.Tr.K., S.I.K.


Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo mengatakan, kegiatan Minggu Kasih merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, bukan hanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, tetapi juga untuk membangun komunikasi, mempererat tali silaturahmi, serta mendengarkan secara langsung aspirasi, masukan, maupun permasalahan yang dirasakan masyarakat.


"Kami menyadari bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, melainkan membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh jemaat gereja," kata Boy Jumalolo.


Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin membangun hubungan yang semakin erat antara Polri dengan masyarakat, sehingga tercipta komunikasi yang baik dan kepercayaan yang kuat.


Sementara itu, Founder Pastor Ps. Billy Sindoro, Pastor Arthur Kalesaran, dan Management Building Stephanus Wahyu selaku perwakilan Gereja Chris Cathedral apresiasi yang tinggi kepada Kapolres Tangerang Selatan beserta jajaran atas kunjungan dan perhatian yang diberikan.


"Kami menyambut hangat dan berterima kasih kegiatan Minggu Kasih ini sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membangun komunikasi, mempererat tali silaturahmi, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara kepolisian dengan seluruh elemen masyarakat dan umat beragama," ujarnya.


Pihak gereja berharap melalui kegiatan seperti ini, hubungan baik antara gereja dengan Polres Tangerang Selatan dapat terus terjalin dan ditingkatkan, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kerukunan antarumat beragama di wilayah Tangerang Selatan.


Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bersama unsur kepengurusan gereja, ramah tamah, serta penyampaian terima kasih dari pihak gereja kepada Kapolres Tangsel atas kunjungannya.


(Bly)

Seorang Laki Laki di Jl. Raya Mauk, Kedung Dalem Diduga Edarkan Obat Terlarang, Kapolsek Mauk Diminta Bertindak

By On November 15, 2026




TANGGERANG, BM.ONLINE - Terlihat jelas sorang lalki laki berdiri santai sambil menyambut datanga para pembeli obat daftar G Jenis tramadol dan exhymer tepatnya di Jl. Raya Mauk, Kedung Dalem, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Minggu 15 November 2026

Terpantau oleh tim media pada hari sabtu jam 15:58 tanggal 14/11/2026/seorang pemuda berdiri di depan warung tutup yang diduga kuat tempat jual beli obat-obatan terlarang itu, menjadi market bagi anak-anak muda dan anak pelajar.

Meskipun ancaman hukuman pidananya cukup tinggi bagi para penjualnya, namun hal itu tidak membuat rasa takut bagi para mafia obat ilegal tersebut untuk melancarkan aksi ilegalnya.

Keberadaan penjual obat daftar G tersebut diduga dapat menjadi ancaman serius yang berdampak meresahkan bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Dibenarkan Salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan identitas nya saat dikonfirmasi, ia mengatakan ,bahwa tempat tersebut memang Benar telah menjual obat Terlarang Golongan ( G) jenis xymer dan tramadol yang diduga tanpa resep dokter.

Masih lanjut,dengan ada nya tempat eksekusi, peredaran obat- obatan terlarang yang setiap hari nya terlihat jelas banyak anak anak Dan para remaja usia dibawah umur. khawatirnya obat yang telah dikonsumsi akan berdampak buruk bagi kesehatan.

Saat salah seorang pembeli saat dikonfirmasi awak media ia mengatakan bahwa dirinya membeli Tramadol di lokasi tersebut. "saya beli satu lempeng isi 10 butir obat Tramadol seharga Rp. 150.000,"ucap pembeli yang berinisial R, Sabtu (14/11/2026)

Berdasarkan dalam pasal 196 Undang - Undang kesehatan No.36 Tahun 2008 di sebutkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Miliar.


Selain itu pelaku juga dapat di jerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Dan ada juga pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 Taun penjara dan denda hingga Rp. 2 Miliar.


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *