Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Sebuah Tempat di Jl. Randegan Kec. Sigaluh Menjadi Tempat Exsekusi Obat Terlarang. Kanit Reskrim Bungkam

By On Oktober 26, 2026




Kabupaten Garut, BM.online -- Dugaan keras sebuah warung di Jalan Randegan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dijadikan tempat penjualan obat golongan G jenis tramadol dan eximer secara bebas. Senin 26 Oktober 2026 

Setelah masuk laporan beberapa warga pada redaksi terkait lokasi tersebut, awak media segera melakukan investigasi langsung kelapangan mewawancara beberapa warga sekitar dan ternyata dugaan tersebut besar kemungkinan memang terjadi.

Sebut saja Bunga (Nama Samaran) salah satu Warga sekitar mengatakan bahwa dirinya mencurigai aktivitas yang tidak biasa di warung pulsa tersebut, dan ia pun sempat menanyakan kepada seorang pembeli apa yang dijual diwarung tersebut.

 "Saya sering melihat banyaknya anak - anak remaja sampai dewasa membeli obat Tramadol, dan lainnya. Saya bisa tau apa yang mereka jual karena tempat yang lama dibongkar dikarnakan banyak yang datang membeli obat terlarang ke warung tersebut" ucapnya, Senin (26/10/26).


Lanjutnya, "saya berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti tentang kegiatan tersebut, karena sejujurnya dengan apa yang dijual diwaung tersebut dapat mengancam kondusifitas wilayah dan obat yang dijual sungguh sangat merusak anak - anak generasi muda," ungkapnya.


Perlu diketahui bahwa obat - obatan daftar G yang dijual tanpa resep dokter memiliki efek berbahaya bagi yang konsumsinya, dan efek samping dari obat tersebut diantaranya :

1). Kecanduan berat yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik.
2). Kerusakan otak, serangan jantung, hingga berujung pada kematian.
3). Merusak masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa.

Hal ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat - obatan terlarang jenis golongan-G jenis tramadol dan hexymer.

Besar harapan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Khususnya Bapak Kolsek Sigaluh untuk menindak lanjuti dengan tegas, bilamana warung tersebut benar melakukan penjualan obat - obatan daftar G, agar masyarakat sekitar tidak beropini lain akan adanya aktivitas yang tidak biasa di warung tersebut.

Hingga berita diterbitka melalui pesan WhatsAppnya Kanit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sigaluh saat dikonfirmasi tidak menjawab (Bungkam) Apalagi ditindaklanjuti. Senin 26 Oktober 2026

Penjualan obat tramadol dan Excimer tidak dibenarkan dengan alasan apapun karena obat tersebut masuk salah satu golongan narkotika, yang peredaran nya tidak sembarangan dan harus memakai ijin edar dan pembeliannya pun harus menggunakan resep dokter.

Bandar dan Penjualnya pun bisa dijerat pidana sesuai Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 197 UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.(red/tim)


Sebuah Tempat Milik Warga di Jl. Serulingmas No. 24 Menjadi Tempat Exsekusi Obat Terlarang. Kanit Reskrim Polsek Banjarnegara Bungkam

By On Oktober 26, 2026




Kabupaten Banjarnegara, BM.online -- Dugaan keras sebuah warung di Jl. Serulingmas No.24, Wangon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dijadikan tempat penjualan obat golongan G jenis tramadol dan eximer secara bebas. Senin 26 Oktober 2026 

Setelah masuk laporan beberapa warga pada redaksi terkait lokasi tersebut, awak media segera melakukan investigasi langsung kelapangan mewawancara beberapa warga sekitar dan ternyata dugaan tersebut besar kemungkinan memang terjadi.

Sebut saja Rijal (Nama Samaran) salah satu Warga sekitar mengatakan bahwa dirinya mencurigai aktivitas yang tidak biasa di warung pulsa tersebut, dan ia pun sempat menanyakan kepada seorang pembeli apa yang dijual diwarung tersebut.

 "Saya sering melihat banyaknya anak - anak remaja sampai dewasa membeli obat Tramadol, dan lainnya. Saya bisa tau apa yang mereka jual dikarnakan banyak anak muda yang datang ke lokasi untuk membeli obat terlarang jenis tramadol dan eximer" ucapnya, Senin (26/10/26).


Lanjutnya, "saya berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti tentang kegiatan tersebut, karena sejujurnya dengan apa yang dijual diwaung tersebut dapat mengancam kondusifitas wilayah dan obat yang dijual sungguh sangat merusak anak - anak generasi muda," ungkapnya.


Perlu diketahui bahwa obat - obatan daftar G yang dijual tanpa resep dokter memiliki efek berbahaya bagi yang konsumsinya, dan efek samping dari obat tersebut diantaranya :

1). Kecanduan berat yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik.
2). Kerusakan otak, serangan jantung, hingga berujung pada kematian.
3). Merusak masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa.

Hal ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat - obatan terlarang jenis golongan-G jenis tramadol dan hexymer.

Besar harapan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Khususnya Bapak Kolsek Banjarnegara untuk menindak lanjuti dengan tegas, bilamana warung tersebut benar melakukan penjualan obat - obatan daftar G, agar masyarakat sekitar tidak beropini lain akan adanya aktivitas yang tidak biasa di warung tersebut.

Hingga berita diterbitka melalui pesan WhatsAppnya Kanit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Banjarnegara saat dikonfirmasi tidak menjawab (Bungkam) Apalagi ditindaklanjuti. Senin 26 Oktober 2026

Penjualan obat tramadol dan Excimer tidak dibenarkan dengan alasan apapun karena obat tersebut masuk salah satu golongan narkotika, yang peredaran nya tidak sembarangan dan harus memakai ijin edar dan pembeliannya pun harus menggunakan resep dokter.

Bandar dan Penjualnya pun bisa dijerat pidana sesuai Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 197 UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.(red/tim)


Dinilai Tak Selaras Kebijakan Baru Polri, AKBP Mohamad Bobby Danuardi: Teks Sambutan Ditulis Kasium Polres Serang

By On Oktober 25, 2026



SERANG, BM.Online – Kapolres Serang yang baru AKBP Mohamad Bobby Danuardi dinilai tidak selaras dengan arah kebijakan baru Polri. 
Hal tersebut terlihat saat menyampaikan sambutannya pada acara pisah sambut Kapolres Serang di hotel Swiss-Belinn Modern Cikande, pada Jum'at malam 23 Oktober 2026. 

Dalam sambutannya, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi menyebut beberapa pejabat BUMN, di antaranya Komisaris Pertamina Mochamad Iriawan dan beberapa petinggi PT Krakatau Steel. 

Hal tersebut dinilai tidak mencerminkan tagline dan arah kebijakan baru Polri yang diresmikan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, yaitu "Polisi Bersama Masyarakat”. 

"Ya seolah-olah lebih mengagungkan para petinggi perusahaan, terkesan manut pada kelompok oligarki dan kapitalisme, ini sangat disayangkan," kata Ketua Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST), Mansar dalam keterangannya, Minggu, 25 Oktober 2025. 

Padahal, kata Mansar, tagline tersebut menegaskan semangat bahwa Polri hadir bersama masyarakat, berada di tengah masyarakat, serta menjadikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. 

Mansar mengatakan, semangat tersebut sejalan dengan arah transformasi Polri yang disampaikan Kapolri saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. 

“Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Bukan sebaliknya, mengutamakan kedekatan dengan kelompok oligarki atau pimpinan korporasi," pungkasnya. 

Terpisah, Kapolres Serang, AKBP Mohamad Bobby Danuardi memberikan klarifikasi, seperti dikutip dari info-ri.online, Minggu, 25 Minggu 2026. 

Menurutnya, sambutan yang dibacakan itu sesuai dengan teks yang telah disiapkan oleh Kasium Polres Serang. 

"Teks yang saya bacakan sesuai apa yang ditulis Kasium Polres Serang," ujarnya. (*/red)


Klarifikasi Terkait Pemberitaan SPBU 34.156.06 KM.43. Hanya Kemacetan Jarak Antrian Pendek

By On Oktober 25, 2026

 


TANGERANG, BANDUNGINVESTIGASI.COM Sehubungan dengan pemberitaan kami sebelumnya pada tanggal 20 Oktober 2026 terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU 34.156.06 Rest Area KM 42, Tol Jakarta-Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, yang di dalamnya terdapat penyebutan *inisial DK sebagai bos mafia BBM*, maka dengan ini kami menyampaikan klarifikasi resmi.


Pimpinan Redaksi *Bentengmerdeka.online* *Bandunginvestigasi.com*dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) *Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT)* setelah melakukan pengecekan ulang dan verifikasi internal, menyatakan bahwa:


*1. Penyebutan inisial DK sebagai bos / pemilik mobil helie mafia BBM di SPBU 34.156.06 Rest Area KM 42 adalah TIDAK BENAR, TIDAK AKURAT, dan TIDAK TERBUKTI kebenarannya.*


*2. Informasi tersebut berasal dari narasumber di lapangan yang belum terverifikasi secara akurat, sehingga menimbulkan kekeliruan informasi.*


3. Sdr. DK yang berdomisili di Jakarta, TIDAK TERKAIT SAMA SEKALI, TIDAK ADA HUBUNGAN, dan TIDAK TERLIBAT dalam aktivitas apapun terkait dugaan penyelewengan BBM di SPBU tersebut.


Oleh karena itu, kami secara resmi:


MENCABUT, MERALAT, dan MENGHAPUS seluruh penyebutan inisial DK dari pemberitaan sebelumnya terkait SPBU 34.156.06.


Sebagai bentuk tanggung jawab jurnalistik sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, kami segenap jajaran redaksi menyampaikan Permohonan maaf yang sebesar -besarnya kepada Sdr. DK dan keluarga atas ketidaknyamanan, kegaduhan, dan kerugian moril yang ditimbulkan akibat pemberitaan tersebut.


Setelah tim investigasi di turun langsung ke lokasi Rest Area KM.43 tida ada kegiatan yang disebutkan diatas hanya kemacetan jarak antrian pendek. Kami juga mengimbau kepada seluruh rekan media online yang telah mengutip atau menyebarluaskan pemberitaan awal yang menyebutkan inisial DK, untuk dapat memuat rilis klarifikasi ini sebagai bentuk perimbangan.


Demikian rilis klarifikasi dan permohonan maaf terbuka ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan pengertiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Bandunginvestigasi.com*

*Bentengmerdeka.online*


Ahmad Nuryaman

Kepala Divisi Investigasi

DPP Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT)

Setelah Viral Pemberitaan Investasi Bodong, Polsek Pamarayan Lakukan Jemput Bola, "Polri Bersama Masyarakat, Melindungi Mengayomi dan Melayani"

By On Oktober 25, 2026

 


SERANG, 25 OKTOBER 2026 — Usai pemberitaan berjudul “Warga Desa Bandung Serang Jadi Korban Dugaan Penipuan Investasi Bodong Rugi Rp50 Juta, Pelaku Setiap Ditagih Memegang Sajam, GMOCT Desak Polres Segera Tindak” tayang di puluhan media daring dan cetak jaringan Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT), pihak kepolisian segera merespons.

 

Kapolsek Pamarayan AKP Yusuf Efendi mengeluarkan perintah cepat, menurunkan dua personel diantaranya AIPTU Asep Sunandar PS Kanit Samapta dan Brigpol Agung Budiana Anggota SPKT Polsek Pamarayan untuk melakukan jemput bola mendatangi rumah korban guna meminta keterangan lebih lanjut. Jika keterangan sesuai dengan pemberitaan, pihak polisi akan membantu korban untuk melakukan pelaporan resmi di Polsek Pamarayan.

 

Langkah cepat ini sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yakni “Polisi Bersama Masyarakat, Melindungi, Mengayomi dan Melayani”.

 

Meskipun kedua personel tersebut belum dapat bertemu dengan korban pemberitaan karena sedang pergi berziarah, Kapolsek Pamarayan melalui Bripka Yayan menyampaikan pesan lewat WhatsApp: “Meskipun kami belum pernah didatangi oleh terduga korban, kami siap membantu apabila terduga korban akan melakukan pelaporan.”

 

Terkait respon cepat ini, Asep NS selaku Sekretaris Umum DPP PUSAT GMOCT mengungkapkan apresiasi sekaligus harapan:

 

“Kami mengapresiasi langkah cepat Kapolsek Pamarayan beserta jajarannya yang segera turun setelah pemberitaan kami tayang. Ini menunjukkan kepatuhan terhadap arahan pimpinan Polri untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Kami berharap upaya ini tidak berhenti sampai di sini, dan penyelidikan terhadap dugaan penipuan investasi bodong ini dapat dilanjutkan dengan sungguh‑sungguh agar korban mendapatkan keadilan dan tidak ada lagi warga yang menjadi korban selanjutnya.”

 

GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 bagi pihak‑pihak yang terkait dengan pemberitaan ini.

 

 

 

Team/Red (GMOCT)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Hotline Pengaduan dan Hak Jawab: 0821‑1758‑6761

Editor: 

 

#InvestasiBodongSerang #ResponCepatPolsekPamarayan #GMOCT #PerlindunganMasyarakat

Laka Lantas Tegal Tewaskan Pengendara, Kehadiran Camat dan Perangkat Desa dalam Penyerahan Tali Asih Dipertanyakan

By On Oktober 25, 2026


TEGAL, 25 OKTOBER 2026 — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) menerima informasi terkait penanganan kasus kecelakaan lalu‑lintas mematikan di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, melalui media daring Bakaratobanews yang tergabung dalam jaringan GMOCT. Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang memerlukan klarifikasi dari pihak‑pihak terkait.

 

Berdasarkan Surat Keterangan Satlantas Polres Tegal Nomor KET/LP.611/VII/2026/Lantas tertanggal 31 Juli 2026, kecelakaan tersebut terjadi pada 28 Juli 2026 di Jalan Raya Desa Prupuk Utara, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, dan menewaskan Henny Heryana serta melukai Dwi Triyani. Kecelakaan melibatkan truk Light Truck bernomor polisi H‑9337‑OV dan sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi G‑5231‑BR.

 

Persoalan ini kembali menjadi sorotan setelah keluarga korban menyampaikan bahwa perwakilan pemilik kendaraan bernama Budi pernah datang menyerahkan uang tali asih sebesar Rp 5 juta kepada ibu almarhum, sekitar tiga hari setelah korban dimakamkan.

 

Menurut informasi yang diterima redaksi, dalam pertemuan tersebut turut hadir Camat Lukman, Kepala Desa Samsudin, Sekretaris Desa Aat Supriyatna, Ketua RW Bambang, Ketua RT Akhmad Jeni, serta anggota Linmas yang dikenal sebagai Gepin.

 

Informasi awal menyebutkan bahwa Budi diduga mengajak camat dan perangkat desa untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, tujuan kehadiran mereka dan kapasitas masing‑masing masih perlu diklarifikasi secara langsung.

 

Mengapa camat dan perangkat desa turut hadir dalam penyerahan tali asih tersebut? Siapa yang menginisiasi pertemuan, dan apakah ada pembicaraan mengenai penyelesaian perkara kecelakaan itu?

 

Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Kehadiran pejabat dan perangkat desa tidak otomatis menunjukkan adanya intervensi, tetapi tujuan serta peran mereka perlu dijelaskan secara terbuka.

 

Persoalan lain muncul setelah keluarga korban menyatakan belum pernah menandatangani surat kesepakatan perdamaian. Keluarga juga menyampaikan bahwa santunan Jasa Raharja belum diterima atau belum terselesaikan hingga informasi ini dihimpun.

 

Sementara itu, Kanit Gakkum Satlantas Polres Tegal menyampaikan kepada Ketua DPD GMOCT Jawa Tengah, M. Bakara, bahwa perkara tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Kanit Gakkum juga mengirimkan dokumentasi penyerahan uang tali asih sebagai bagian dari penjelasannya.

 

Perbedaan keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dasar penyelesaian perkara. Apakah penyerahan uang Rp 5 juta hanya merupakan bentuk bantuan kepada keluarga korban, atau menjadi bagian dari kesepakatan perdamaian yang dijadikan dasar penyelesaian perkara?

 

M. Bakara sebelumnya menghubungi Kasat Lantas Polres Tegal, AKP Bharatungga Dharuning Pawuri, melalui WhatsApp pada 22 Oktober 2026 untuk meminta klarifikasi mengenai perkembangan perkara dan santunan korban. Namun, hingga informasi ini dihimpun, pesan tersebut belum mendapat tanggapan.

 

Pada 24 Oktober 2026, Kasi Humas Polres Tegal, Komarudin, merespons komunikasi M. Bakara dan mengarahkannya untuk menghubungi Kanit Gakkum.

 

Redaksi juga menerima informasi yang masih perlu diverifikasi mengenai dugaan keterkaitan truk tersebut dengan Indra Kusuma, mantan Bupati Brebes periode 2002‑2010. Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh bukti independen yang memastikan kepemilikan kendaraan tersebut. Karena itu, klarifikasi mengenai pemilik terdaftar dan kewenangan Budi sebagai perwakilan menjadi bagian penting dalam penelusuran.

 

Secara hukum, pemberian bantuan kepada ahli waris korban meninggal dunia tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana. Pasal 235 Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pemberian bantuan kepada ahli waris tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

 

Karena itu, apabila perkara dinyatakan telah selesai secara kekeluargaan, perlu ada penjelasan mengenai status penyidikan, dasar hukum penyelesaian, dan dokumen yang mendukung pernyataan tersebut.

 

Redaksi memandang perlu meminta klarifikasi dari Kasat Lantas dan Kanit Gakkum Polres Tegal, Budi selaku pihak yang disebut mewakili pemilik kendaraan, Camat Margasari, kepala desa terkait, serta keluarga korban.

 

Publik berhak memperoleh kejelasan: apakah kesepakatan perdamaian benar‑benar ada, bagaimana status hukum perkara tersebut, dan apakah hak keluarga korban telah dipenuhi?

 

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu, melainkan mendorong transparansi dan kepastian hukum dalam penanganan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka‑luka.

 

Sebagai bagian dari prinsip jurnalistik yang bertanggung jawab, GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 bagi pihak‑pihak yang terkait dengan pemberitaan ini.

 

 

 

Team/Red (Bakaratobanews)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Hotline Pengaduan dan Hak Jawab: 0821‑1758‑6761

Editor: 

 

#LakaLantasTegal #KecelakaanLaluLintas #TransparansiPenangananPerkara #GMOCT #Bakaratobanews

Banjir Akibat Saluran Irigasi Ditutup PT Tesco Indomaritim Bertahun-tahun, Camat Sukra Turun ke Lokasi Sengketa Lahan Terisolir, Diam Saja Atau Bertindak Tegas?

By On Oktober 25, 2026


INDRAMAYU, 25 OKTOBER 2026 — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) menerima laporan dari warga Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu terkait banjir yang melanda lahan milik warga akibat penutupan saluran irigasi umum oleh PT Tesco Indomaritim.

 

Pada Senin (19‑10‑2026), Roziki selaku pemilik lahan terisolir dampak pembangunan perusahaan melaporkan terjadinya banjir akibat asupan air dari saluran utama sebelum masuk ke persawahan milik petani dan terhalangnya aliran air karena saluran irigasi milik fasilitas warga ditutup tanpa izin oleh PT Tesco Indomaritim kepada Camat Sukra Sigit Widiyanto melalui Chatting WhatsApp. Kemudian pada Rabu (21‑10‑2026), Kadram selaku ahli waris sekaligus kakak Roziki menghubungi Camat Sukra Sigit Widiyanto melalui pesan WhatsApp untuk meminta penanganan segera. Baru pada Kamis (22‑10‑2026, Camat turun ke lokasi bersama Makrus, Kepala Desa Tegal Taman, serta Kekhawatiran saat musim penghujan tiba.

 

Seperti diberitakan sebelumnya di puluhan media online dan cetak Ternama yang tergabung di GMOCT dengan judul “KREDIBILITAS CAMAT SUKRA SIGIT WIDIYANTO DIPERTANYAKAN: Janji Pertemuan Sengketa Lahan Terisolir Belum Terwujud, Diduga Ada Perantara Tanpa Kuasa”, Camat Sukra sebelumnya sempat menyatakan kepada Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT Asep NS bahwa penutupan saluran irigasi oleh PT Tesco Indomaritim merupakan pelanggaran jika terbukti benar.

 

Saat tim liputan khusus GMOCT mendapatkan dokumentasi turun nya Camat Sukra Sigit Widiyanto dan Makrus Kades Tegal Taman tersebut, Roziki dan Kadram meluapkan kekesalan di hadapan Camat dan Kepala Desa. Mereka menilai Kepala Desa Makrus selama ini tidak mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan Tesco Indomaritim meskipun masalah ditutup nya saluran irigasi oleh PT Tesco Indomaritim sudah berlangsung bertahun-tahun. Beberapa petani terdampak banjir juga hadir di lokasi, meskipun sawah mereka berada di luar areal pembangunan PT Tesco Indomaritim, berbeda dengan lahan milik Roziki dan Kadram yang terisolir di dalam areal perusahaan.

 

Dalam rekaman video yang diperoleh GMOCT, tampak juga pihak‑pihak dari PT Tesco Indomaritim yang diduga diwakili oleh Mandor Entang. Diduga Mandor Entang menantang pemilik lahan terkait kerugian selama tiga musim dengan pernyataan: “Terkait kerugian selama tiga musim, silahkan untuk digugat ke Pengadilan.”

 

Setelah peninjauan lokasi, Camat Sukra Sigit Widiyanto berencana mengundang secara tertulis semua pihak terkait, yaitu pemilik lahan terisolir dan pihak PT Tesco Indomaritim untuk membuat kesepakatan atau Memorandum Pemahaman (MOU) terkait harapan pemilik lahan yang terdampak.

 

Asep NS, Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT Angkat Bicara sekaligus melontarkan pertanyaan terkait tindak lanjut Camat setelah peninjauan lokasi:

 

“Kami memiliki fakta‑fakta bahwa saluran irigasi tersebut adalah milik fasilitas umum. Jika Camat Sukra Sigit Widiyanto pernah mengatakan bahwa apabila memang fakta‑nya PT Tesco Indomaritim menutup atau bahkan merusak saluran irigasi tersebut adalah sebuah pelanggaran, dan sudah terbukti Camat Sukra Sigit Widiyanto turun ke lokasi saluran irigasi tersebut pada hari Kamis 22 Oktober 2026, lalu apa tindakan Camat Sukra Sigit Widiyanto? Tetap menjaga kredibilitas dan integritas‑nya selaku pemangku kewenangan dan kebijakan serta selaku pelayan masyarakat? Ataukah hanya akan melunak kepada PT Tesco Indomaritim meskipun telah melihat fakta bahwa saluran irigasi tersebut ditutup oleh PT Tesco Indomaritim? Ataukah membantu warga masyarakat yang terisolir lahannya dampak pembangunan PT Tesco Indomaritim untuk menggugat ke Pengadilan perihal kerugian tiga musim sesuai dengan tantangan yang diucapkan oleh Mandor Entang?”

 

GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan Undang‑undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 bagi semua pihak yang terkait dengan pemberitaan ini.

 

 

 

Team/Red (GMOCT)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Hotline Pengaduan dan Hak Jawab: 0821‑1758‑6761

Editor: 

 

#SengketaLahanTesco #Indramayu #SaluranIrigasi #KredibilitasPejabat #GMOCT

Dugaan Pemerasan & Pengancaman Berkedok Anggota Polrestabes Bandung Dilaporkan Warga Selokan Jeruk

By On Oktober 24, 2026

 


BANDUNG, 24 OKTOBER 2026 — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) menerima laporan dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media daring Bandunginvestigasi yang tergabung dalam jaringan GMOCT. Laporan ini disampaikan oleh warga Selokan Jeruk, Kabupaten Bandung yang mendatangi meja redaksi Bandunginvestigasi, terkait oknum berinisial ALD yang mengaku‑aku bagian dari jajaran Polrestabes Bandung.

 

Berdasarkan aduan, ibu dari warga bernama Sandi menerima pesan WhatsApp dari nomor 0813‑2066‑65xx yang berbunyi: “Selamat sore, tidak ada respon sama sekali dari keluarga Sandinya bingung duh, saya bawahan bang Ucok dari Polrestabes yang pas mau nangkep Sandi”.

 

Kronologi kejadian bermula ketika istri Sandi bersama Dhika mengalami kecelakaan lalu‑lintas dan menabrak sepeda motor. Urusan kecelakaan tersebut dinyatakan sudah selesai. Namun kemudian muncul oknum berinisial ALD yang diduga merupakan pasangan selingkuh istri Sandi, lalu mencoba memeras Dhika dengan alasan biaya perbaikan mobil Honda Brio milik Sandi. Dhika sudah mengangsur sebesar Rp 4,5 juta untuk hal tersebut, namun ia menegaskan bahwa mobil itu adalah milik Sandi, bukan milik istri Sandi.

 

Pesan yang diterima ibu Sandi dinilai oleh pengadu sebagai bentuk intimidasi dan pengancaman untuk memaksa keluarga Sandi memenuhi tuntutan pemerasan. Saat tim investigasi mengecek nomor kontak tersebut, nama yang tertera adalah Aldi Satpam, yang diduga mengaku sebagai bawahan anggota Polrestabes bernama Ucok.

 

Ketika dikonfirmasi oleh Tim Liputan Khusus Investigasi GMOCT, ALD menyatakan bahwa dirinya bukan anggota polisi; yang merupakan anggota polisi adalah pihak bernama Ucok.

 

Hingga berita ini diterbitkan, tim GMOCT masih menindaklanjuti aduan ini guna memverifikasi keterangan‑keterangan yang ada dan meminta klarifikasi dari pihak‑pihak terkait, termasuk pihak Polrestabes Bandung terkait keberadaan oknum yang dimaksud.

 

Sebagai bagian dari prinsip jurnalistik yang bertanggung jawab, GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 bagi pihak‑pihak yang terlapor terkait pemberitaan ini.


Ketika dikonfirmasi dan dimintai Statement melalui chatting WhatsApp Sabtu 24 Oktober 2026 sekitar pukul 21.15 WIB kepada pemilik nomor 0813206665xx ALD dijawab dengan "Baik ,saya tidak merasa mengancam dan memeras,apalagi selingkuh,dan saya tidak mengatakan saya dari polres"


"Baru dugaan pa yaa"

 

 

 

Team/Red (Bandunginvestigasi)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Hotline Pengaduan dan Hak Jawab: 0821‑1758‑6761

Editor: 

 

#DugaanPemerasan #Pengancaman #SelokanJerukBandung #GMOCT #Bandunginvestigasi

Warga Desa Bandung Serang Jadi Korban Dugaan Penipuan Investasi Bodong Rugi Rp50 Juta, Pelaku Setiap Ditagih Memegang Sajam, GMOCT Desak Polres Segera Tindak

By On Oktober 24, 2026


SERANG, BANTEN – Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) menerima informasi terkait kasus dugaan penipuan berkedok investasi di Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang melalui media daring Katatribun yang tergabung dalam jaringan GMOCT. Seorang warga setempat menjadi korban dengan kerugian mencapai Rp 50 juta dan meminta Kapolres Serang segera bertindak menangkap pelaku.

 

Berdasarkan informasi yang diterima, pelaku berinisial MA atau akrab dipanggil “Bapak Kaya” diduga kerap memegang senjata tajam berupa pisau atau golok saat ditagih oleh pihak korban. Meskipun senjata tersebut tidak langsung ditodongkan, tindakan itu dinilai bertujuan untuk menakut‑nakuti penagih.

 

Modus yang digunakan pelaku adalah membuat janji pembangunan 17 pintu kontrakan bersama rekan‑rekannya Markaya dan Kahaji Odeng. Modus terbilang klasik ini dimulai dengan pemberian keuntungan kecil guna memancing kepercayaan korban, lalu menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Setelah korban menyetorkan modal besar senilai Rp 50 juta, pelaku mulai menghindar dan memberikan berbagai alasan.

 

“Awalnya dijanjikan untung 20 persen tiap bulan, saya tergiur karena butuh uang. Setelah transfer Rp 50 Juta, orangnya selalu menghindar, nomor tidak aktif. Saya merasa ditipu,” ungkap korban kepada tim Bandunginvestigasi.com dan GMOCT, Rabu (22/10/2026).

 

Kasus investasi bodong ini mulai meresahkan warga Desa Babakan dan sekitarnya. Diduga masih ada warga lain yang menjadi korban dengan modus serupa namun belum berani melapor karena rasa takut atau malu.

 

Ahmad Nuryaman, Kepala Divisi Investigasi DPP Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT) menyayangkan masih maraknya praktik penipuan berkedok investasi di wilayah Kabupaten Serang.

 

“Kami menerima laporan dari warga Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Serang. Kerugian Rp 50 Juta itu bukan uang kecil bagi warga kampung. Ini jelas penipuan. Kami mendesak Polres Serang, khususnya Unit Tipidter dan Reskrim, segera tindak lanjuti laporan korban. Jangan sampai pelaku berkeliaran dan mencari korban baru lagi,” tegas Ahmad.

 

GMOCT meminta Polres Serang untuk:

 

1. Segera menerima dan memproses Laporan Polisi (LP) dari korban dengan bukti transfer dan bukti chat.

2. Melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap rekening dan nomor HP pelaku.

3. Memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Babakan agar tidak mudah tergiur investasi dengan keuntungan tidak wajar.

 

Kasus ini diduga melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

 

Korban berharap Polres Serang bisa segera menangkap pelaku dan mengembalikan uang miliknya. Hingga berita ini diterbitkan, pihak terlapor masih dalam upaya konfirmasi.

 

Sebagai bagian dari prinsip jurnalistik yang bertanggung jawab, GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 bagi pihak yang terlapor terkait pemberitaan ini.

 

Bagi warga Serang yang pernah mengalami modus serupa di Desa Babakan, segera melapor ke Polres Serang atau hubungi Tim GMOCT untuk didampingi.

 

 

 

Team/Red (Katatribun)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Hotline Pengaduan dan Hak Jawab: 0821‑1758‑6761

Editor: 

 

#PenipuanInvestasiBodong #DesaBabakanSerang #TipidterPolresSerang #GMOCT #Katatribun

PT Selim Elektro, Bumdes Kabunan dan CV Saka Catering Disorot, LPK‑RI Desak Dirut Jelaskan Kontrak, Pelaksana, Pembayaran dan Manfaat Bagi Desa

By On Oktober 24, 2026


PEMALANG, 24 OKTOBER 2026 — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) menerima informasi terkait dugaan kerja sama katering yang melibatkan PT Selim Elektro, BUMDes Kabunan, dan CV SAKA Catering melalui media daring KabarSBI yang tergabung dalam jaringan GMOCT. Informasi ini kemudian menjadi perhatian Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK‑RI), yang meminta keterbukaan mengenai kontrak, pihak pelaksana, mekanisme pembayaran, serta manfaat ekonomi yang diterima BUMDes dan masyarakat Desa Kabunan.

 

Agung Sulistio, selaku Ketua II DPP LPK‑RI sekaligus Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT), menilai bahwa apabila kerja sama katering PT Selim Elektro memang dilakukan dengan BUMDes Kabunan, hal tersebut pada prinsipnya merupakan langkah positif.

 

Menurut Agung, kerja sama dengan perusahaan dapat menjadi peluang bagi BUMDes untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, menciptakan perputaran ekonomi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

 

Namun, menurutnya, persoalan utama yang perlu dijelaskan adalah siapa pemegang kontrak, siapa pelaksana pekerjaan, kepada siapa pembayaran dilakukan, dan bagaimana manfaat ekonomi tersebut kembali kepada BUMDes serta masyarakat Desa Kabunan.

 

“Kalau memang kontraknya dengan BUMDes, tentu ini bagus karena kegiatan usaha tersebut dapat menjadi sumber pendapatan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Tetapi kalau pelaksanaan katering kemudian dilakukan oleh pihak lain, termasuk CV SAKA Catering, harus dijelaskan apa dasar kerja samanya dan bagaimana posisi serta manfaat BUMDes dalam kerja sama tersebut,” ujar Agung.

 

Agung menegaskan, pertanyaan tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan.

 

“Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Yang kami minta adalah keterbukaan. Kontraknya dengan siapa, pelaksananya siapa, pembayarannya kepada siapa, dan berapa manfaat ekonominya yang kembali kepada BUMDes serta masyarakat desa. Semua itu seharusnya dapat dijelaskan berdasarkan dokumen,” tegasnya.

 

Menurut Agung, apabila BUMDes terlibat dalam kerja sama tersebut, maka publik berkepentingan mengetahui apakah BUMDes benar‑benar menjalankan fungsi usahanya atau terdapat pola kerja sama lain dengan pihak ketiga.

 

Karena itu, Direktur Utama PT Selim Elektro didesak memberikan tanggapan secara terbuka mengenai hubungan kerja sama tersebut.

 

Sedikitnya terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan, yakni siapa pihak yang menandatangani kontrak katering, bagaimana mekanisme penunjukan pelaksana, apa posisi CV SAKA Catering apabila benar terlibat dalam pekerjaan, kepada siapa pembayaran dilakukan, serta apakah terdapat pendapatan atau bagian ekonomi yang diterima BUMDes Kabunan.

 

“Kalau kontraknya memang dengan BUMDes dan pelaksanaannya melibatkan pihak lain, semuanya harus terang. Jangan sampai publik hanya mengetahui nama BUMDes dalam kerja sama, tetapi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan dan manfaat ekonominya. Karena itu, kami meminta Direktur Utama PT Selim Elektro memberikan penjelasan berdasarkan kontrak dan dokumen yang ada,” kata Agung.

 

BUMDes Harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat

 

Agung menilai, keberadaan BUMDes seharusnya tidak berhenti pada aspek administratif. BUMDes harus mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi desa dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

 

“BUMDes dibentuk untuk kepentingan desa dan masyarakat. Karena itu, setiap kerja sama usaha dengan pihak lain harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pola kerja samanya dan apa manfaat yang kembali kepada desa,” ujarnya.

 

Prinsip tersebut, menurut Agung, sejalan dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang mengatur mengenai pengelolaan dan kerja sama BUM Desa.

 

Agung menekankan bahwa kerja sama BUMDes dengan perusahaan pada dasarnya merupakan hal yang positif sepanjang dilakukan secara profesional, transparan, memiliki dasar kerja sama yang jelas, serta memberikan manfaat bagi kepentingan desa dan masyarakat desa.

 

KabarSBI.com menempatkan informasi mengenai keterlibatan BUMDes Kabunan dan CV SAKA Catering sebagai informasi yang masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut. Redaksi tidak menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum, penyimpangan, ataupun keuntungan pribadi sebelum terdapat bukti dan pemeriksaan dari pihak yang berwenang.

 

Pemberitaan ini juga mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah serta hak jawab dan hak koreksi.

 

Sebagai bagian dari prinsip jurnalistik yang bertanggung jawab, GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 bagi PT Selim Elektro, BUMDes Kabunan, CV SAKA Catering maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan terkait pemberitaan ini.

 

 

 

Team/Red (KabarSBI)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Hotline Pengaduan dan Hak Jawab: 0821‑1758‑6761

Editor: 

 

#BUMDesKabunan #TransparansiBUMDes #LPKRI #GMOCT #KabarSBI

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *