Kasus Dugaan Penganiayaan Anak di Petir Naik ke Tahap Penyidikan – Orangtua Korban Tegas: Keadilan Harus Tercapai!!

Kasus Dugaan Penganiayaan Anak di Petir Naik ke Tahap Penyidikan – Orangtua Korban Tegas: Keadilan Harus Tercapai!!

By Redaksi On Maret 10, 2026

 

SERANG, BM.Online – Setelah lebih dari satu tahun menunggu, kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, akhirnya melangkah ke tahap penyidikan. Kepolisian Resor Serang menegaskan perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) yang diterima orang tua korban, Suprian, pada Sabtu (9/3/2026) dan diumumkan resmi pada Selasa (10/3/2026).

 

Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online Katatribun.id yang merupakan bagian dari organisasi tersebut.

 

Dokumen resmi menyatakan bahwa kasus dugaan kekerasan fisik terhadap anak tersebut telah memenuhi syarat untuk gelar perkara, sesuai dengan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kejadian yang menimpa Diki Kusuma Arifin terjadi pada 28 Januari 2025 di Desa Wadas Kubang, ketika korban dan teman-temannya diduga dianiaya oleh sejumlah warga setelah dituduh mencuri – tuduhan yang terus dibantah oleh pihak korban.

 

Proses yang Terlambat, Tantangan yang Menanti

Dalam tahap penyelidikan sebelumnya, pihak kepolisian mengaku telah memeriksa 11 orang saksi dan melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, keterlambatan proses dari kejadian hingga memasuki tahap penyidikan – lebih dari satu tahun lamanya – telah menjadi sorotan publik yang menunjukkan adanya celah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

 

Suprian, ayah korban, tidak menyembunyikan kekecewaannya akan kelambatan tersebut, namun tetap bersikeras menuntut proses hukum yang transparan dan tegas. "Kami sudah menunggu terlalu lama. Anak kami menjadi korban tanpa alasan yang jelas, dan kami tidak akan berhenti hingga pelaku yang melakukan kekerasan tersebut mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukum," tegasnya.

 

Masyarakat mengimbau aparat penegak hukum untuk tidak lagi memperlama proses, serta memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam dugaan penganiayaan ini dituntut secara objektif tanpa pandang bulu.

 

#noviralnojustice

#gmoct

 

Team/Red (Katatribun.id)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

 

Editor:

Lagi, dan Lagi, Diduga Oknum Kapolsek Muara Wahau Iptu Satria, Larang Masyarakat Rekam Aktivitas di Lahan Sengketa dengan PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera, "Bungkam"!!!

Lagi, dan Lagi, Diduga Oknum Kapolsek Muara Wahau Iptu Satria, Larang Masyarakat Rekam Aktivitas di Lahan Sengketa dengan PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera, "Bungkam"!!!

By Redaksi On Maret 10, 2026

 

Kutai Timur – Diduga kuat oknum Kapolsek Muara Wahau tahun 2024, Iptu Satria Yuda, beserta anggotanya, melarang masyarakat merekam aktivitas mereka yang sedang memperjuangkan hak lahan yang menjadi sengketa dengan PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera (PT Emas) pada bulan Agustus - September 2024 lalu. Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan.

 

Masyarakat tersebut mengirimkan video berdurasi 13 detik yang menurutnya menunjukkan polisi mengancam dan melakukan intimidasi terhadap mereka. "Waktu pengusuran lahan, petani, itu bentuk intimidasi ke kami masyarakat kecil, kami minta keadilan pak," ujar sumber masyarakat tersebut.

 

Identitas orang yang berbicara di dalam video tersebut kemudian dikonfirmasi sebagai Iptu Satria Yuda, yang kini telah pindah tugas ke Balikpapan. Hal ini juga dibenarkan oleh masyarakat lainnya yang menyatakan mengenal sosok Satria Yuda. Sementara itu, salah satu masyarakat melalui pesan WhatsApp mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

 

Tim liputan khusus GMOCT yang berhasil mendapatkan nomor kontak Kapospol kemudian menghubunginya pada 25 Februari 2026 sekitar pukul 19.01 WIB melalui WhatsApp. Kapospol yang mengaku bernama Aiptu Irwan kemudian menelpon Sekretaris Umum GMOCT Asep NS dan menyatakan, "Tidak ada pak tidak ada anggota yang berbuat semena-mena, hanya melarang untuk merekam saja."

 

Namun, larangan tersebut dianggap bertentangan karena lokasi kejadian adalah lahan terbuka yang sedang menjadi sengketa. Pertanyaan kemudian muncul mengenai dasar hukum dan peraturan apa yang menjadi alasan Iptu Satria Yuda melarang masyarakat merekam.

 

Ketika ditanya mengenai keberpihakan pihak polisi kepada masyarakat atau PT Emas, Aiptu Irwan menjawab, "Tidak ada keberpihakan kepada pihak manapun, namun jika ingin lebih jelasnya bapak tanya langsung kepada pak Satria."

 

Saat ini tim liputan khusus GMOCT sedang menunggu pemberian nomor kontak Iptu Satria Yuda dari Aiptu Irwan untuk dapat mempertanyakan lebih lanjut terkait keberadaannya beserta personel di lahan sengketa dan alasan larangan perekaman tersebut.

Setelah mendapatkan no kontak dari Iptu Satria dan GMOCT mencoba meminta statement, hingga berita ini diturunkan Iptu Satria tidak dapat menjawab atau "Bungkam".

 

#noviralnojustice #polri #polsekmuarawahau #ptequalindomakmuralamsejahtera

 

Team/Red (GMOCT)

Editor:

Intimidasi Awak Media Patroli 86 di Polsek Pulau Panggung: Kapolri Diminta Turun Tangan, GMOCT Turut Kawal

Intimidasi Awak Media Patroli 86 di Polsek Pulau Panggung: Kapolri Diminta Turun Tangan, GMOCT Turut Kawal

By Redaksi On Maret 10, 2026

 

Tanggamus, Lampung – GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) mendapatkan informasi dari media online Patroli86.com bahwa pada hari Sabtu (08/03/2026), seorang awak media Patroli 86 mengalami intimidasi kasar saat mendampingi Eko Nurjaman – orang tua korban Sintia Sari yang dibawa kabur tanpa izin oleh Aprijal – dalam proses pelaporan di Polsek Pulau Panggung.

 

Insiden yang mengganggu kebebasan pers ini terjadi ketika Kasat Reskrim Polres Tanggamus, AKP K.Y.A., dikabarkan meneriakkan pertanyaan terkait identitas dan status keanggotaan awak media di Dewan Pers dengan nada tinggi yang menekan. Tindakan ini tidak hanya menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik yang sah, melainkan juga mencerminkan sikap yang tidak menghargai peran media sebagai pengawal kebenaran dan hak masyarakat atas informasi.

 

PIMPINAN REDAKSI PATROLI 86: "INI PERLUANGAN HAK DAN KESALAHAN KEADILAN"

Pimpinan Redaksi Patroli 86, ASS. ADV. PANJI, C.PFW., C.MDF., C.JKJ., langsung mengecam keras tindakan yang dianggap sebagai bentuk teror terhadap profesi jurnalis. "Ini bukan sekadar penghambatan tugas – ini adalah pelanggaran hak kebebasan pers yang dijamin konstitusi. Saya sangat prihatin bukan hanya karena awak media kami diintimidasi, tapi lebih jauh karena laporan tentang dugaan pelecehan terhadap Sintia Sari tidak mendapatkan perhatian yang layak, malah korban dan pihak yang membantu justru diperlakukan sewenang-wenang," tegasnya dengan nada menegangkan.

 

Panji juga mengirimkan seruan tajam kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap oknum tersebut. "Kami meminta Kapolri turun tangan langsung. Institusi kepolisian seharusnya menjadi benteng keadilan, bukan malah menjadi sumber intimidasi yang merusak kepercayaan masyarakat," ujarnya.

 

KORBAN KECEWA, PATROLI 86 AKAN AJUKAN KLARIFIKASI RESMI

Awak media yang menjadi korban menyampaikan kekecewaannya yang mendalam, menyatakan bahwa tindakan tersebut membuatnya merasa terancam dan tidak aman dalam menjalankan tugas. Pihak Patroli 86 telah menetapkan langkah konkret untuk melakukan klarifikasi resmi secara tertulis ke Polres Tanggamus dalam waktu dekat, guna meminta penjelasan dan tuntutan pertanggungjawaban yang jelas.

 

Sementara itu, berdasarkan sumber dekat kepolisian yang meminta untuk tetap anonim, pihak kepolisian mengaku akan melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh peristiwa. Namun, hal ini tidak cukup untuk meredam kekhawatiran publik yang kini menantikan kejelasan lebih lanjut – apakah benar-benar akan ada konsekuensi tegas bagi pelaku atau kasus ini hanya akan terburu-buru ditutup dengan dalih "pengecekan internal"?

 

Masyarakat dan kalangan pers menunggu sikap tegas dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang dan hak kebebasan pers serta hak korban akan benar-benar ditegakkan.

 

 

 #noviralnojustice

#gmoct

#stopintimidasiterhadapwartawan

#savewaetawanindonesia

Sumber: Informasi dari Patroli86.com diterima oleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor:

Ketua Mina Menganti II Desak Ketua Mina Menganti I Jangan Diam, Diminta Transparan Soal Bantuan Nelayan

Ketua Mina Menganti II Desak Ketua Mina Menganti I Jangan Diam, Diminta Transparan Soal Bantuan Nelayan

By Admin On Maret 08, 2026

Cilacap.Bentengmerdeka.online 

Pada Minggu, 8 Maret 2026 sekitar pukul 12.15 WIB, Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) bidang perikanan tangkap Mina Menganti II, Tarsim, menyampaikan pernyataan tegas terkait pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan bantuan yang diperuntukkan bagi para nelayan di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

Dalam keterangannya, Tarsim mempertanyakan bantuan yang disebut berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai sekitar Rp100 juta yang menurut informasi sebelumnya diperuntukkan bagi anggota nelayan.

Menurut Tarsim, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa dana bantuan tersebut sempat disampaikan oleh Ketua Mina Menganti I yang berinisial S untuk dikelola. Namun hingga saat ini, dirinya mengaku belum menerima laporan ataupun penjelasan resmi terkait bagaimana dana tersebut dikelola, termasuk hasil ataupun manfaat yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut.

Sebagai Ketua Mina Menganti II, Tarsim menegaskan bahwa dirinya mempertanyakan secara langsung kepada Ketua Mina Menganti I terkait kejelasan anggaran bantuan Rp100 juta tersebut. Ia menilai bahwa sebagai bagian dari kelompok nelayan yang sama, keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat penting.

Selain itu, Tarsim juga menyampaikan bahwa selama ini ketika terdapat bantuan lain yang datang, baik dari partai politik maupun dari anggota dewan, dirinya mengaku tidak pernah mendapatkan informasi maupun keterbukaan dari pihak Ketua Mina Menganti I mengenai bantuan yang diterima.

Menurut Tarsim, para ketua kelompok nelayan pada dasarnya sama-sama diberikan kepercayaan oleh para anggota nelayan untuk memimpin dan mengelola berbagai program bantuan. Oleh karena itu, sikap transparan dan terbuka merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan amanah tersebut.

“Kita sama-sama dipercaya oleh anggota nelayan sebagai ketua, jadi harus transparan dan terbuka. Karena menjadi ketua itu harus amanah kepada anggota,” tegas Tarsim.

Secara hukum, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana yang bersumber dari pemerintah merupakan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan dana publik.

Selain itu, apabila dalam pengelolaan dana bantuan negara terjadi penyimpangan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tarsim berharap polemik ini dapat segera dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan tanda tanya di kalangan nelayan. Menurutnya, setiap bantuan yang datang untuk nelayan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para anggota yang telah memberikan kepercayaan kepada para ketua kelompok nelayan.

Ramadhan Penuh Berkah, DPD LSM GEMPUR Banten Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim

Ramadhan Penuh Berkah, DPD LSM GEMPUR Banten Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim

By Admin On Maret 07, 2026

TANGERANG — Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPD LSM GEMPUR) Provinsi Banten menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan santunan kepada anak yatim, Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor LSM GEMPUR, Jalan Bukit Tiara Blok L3 No.15, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan.

Sekitar 60 anak yatim menerima santunan dalam kegiatan sosial yang menjadi bagian dari kepedulian organisasi terhadap masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadhan.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Desa Pasir Jaya H. Muhidin, S.Pd, Bhabinkamtibmas Aipda Budiansyah, serta Direktur Lemsabumi Law Firm Advokat Ahmad Fahrul Rozi, SH, C.NSP, CHSE bersama sejumlah tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Kegiatan diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an yang dibacakan oleh Ust. Ahmad Fauzi, S.Pd, yang menambah suasana religius menjelang waktu berbuka puasa. Setelah itu dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan oleh Ust. Joy Amarullah (Ki Go.Ong) yang mengajak seluruh hadirin untuk meningkatkan kepedulian sosial, terutama kepada anak-anak yatim di bulan penuh berkah ini.

Ketua DPD LSM GEMPUR Provinsi Banten, Ilham Saputra, C.BLS, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian sosial organisasi terhadap masyarakat, terutama anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian bersama.

“Momentum Ramadhan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk memperkuat rasa kepedulian dan kebersamaan. Santunan kepada anak yatim ini adalah bagian dari komitmen kami di LSM GEMPUR untuk tidak hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur negara, tetapi juga hadir memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ilham Saputra.

Ia juga berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan serta mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama menebar kebaikan di bulan yang penuh berkah ini.

Sementara itu, Kepala Desa Pasir Jaya H. Muhidin, S.Pd mengapresiasi kegiatan positif yang dilakukan oleh DPD LSM GEMPUR Provinsi Banten. Menurutnya, kegiatan santunan anak yatim dan buka puasa bersama tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial yang patut didukung.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan positif yang dilakukan oleh LSM GEMPUR. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus ditingkatkan ke depannya. Apalagi saat ini kantor LSM GEMPUR sudah kembali berdomisili di Desa Pasir Jaya, sehingga kami berharap dapat terjalin sinergi dan kolaborasi yang baik sebagai mitra kerja untuk bersama-sama membangun Desa Pasir Jaya agar lebih maju lagi,” ungkap H. Muhidin.

Di kesempatan yang sama, Direktur Lemsabumi Law Firm Advokat, Ahmad Fahrul Rozi, SH, C.NSP, CHSE, juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPD LSM GEMPUR Provinsi Banten dalam menggelar kegiatan sosial tersebut.

“Ini adalah kegiatan yang sangat positif. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan santunan ini juga menunjukkan bahwa organisasi masyarakat memiliki kepedulian nyata terhadap lingkungan sosial, khususnya kepada anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua,” kata Ahmad Fahrul Rozi.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama seluruh tamu undangan serta anak-anak yatim yang hadir, dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan.

LSM TIKAM Soroti Dugaan Manipulasi Data PKBM di Kota Serang

LSM TIKAM Soroti Dugaan Manipulasi Data PKBM di Kota Serang

By Admin On Maret 07, 2026

KOTA SERANG,– Ketua LSM Transparansi Kajian Masyarakat (TIKAM), Danny Pratama, menyoroti adanya dugaan manipulasi data pada sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada di Kota Serang. Dugaan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Danny Pratama menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah informasi dari masyarakat terkait indikasi ketidaksesuaian data peserta didik dan aktivitas pembelajaran di beberapa PKBM. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh.

“Kami meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang agar turun tangan secara serius untuk melakukan audit terhadap beberapa PKBM yang diduga memiliki data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Danny Pratama.

Menurutnya, pengawasan terhadap lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM sangat penting dilakukan guna memastikan program pendidikan berjalan sesuai aturan serta tidak merugikan negara.

Selain itu, Danny juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang agar tidak hanya fokus melakukan pengawasan pada sekolah negeri, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terhadap lembaga pendidikan nonformal yang ada di masyarakat.

“Kami berharap Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi PKBM yang ada. Jangan hanya melakukan pengawasan di sekolah negeri saja, tetapi PKBM juga harus menjadi perhatian agar tidak terjadi penyimpangan data maupun program,” tegasnya.

LSM TIKAM menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap berbagai kebijakan pendidikan di Kota Serang sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat demi terciptanya tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Danny juga berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret jika ditemukan adanya pelanggaran atau manipulasi data, sehingga program pendidikan kesetaraan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Komunikasi saja,jawaban singkat yang tidak jelas ketika saya mencoba komunikasi terkait salah satu PKBM melalui pesan WhatsApp dengan Kepala Dinas Pendiikan Kota Serang Ahmad Nuri,ujar Danny

Dugaan Pemaksaan Pembayaran Rp12 Juta oleh Pegawai PLN Artha Gading Disorot LPK-RI dan GMOCT

Dugaan Pemaksaan Pembayaran Rp12 Juta oleh Pegawai PLN Artha Gading Disorot LPK-RI dan GMOCT

By Redaksi On Maret 04, 2026

Jakarta Utara, 4 Maret 2026 Dugaan praktik pelayanan yang dinilai merugikan masyarakat di kantor PLN Artha Gading menuai sorotan dari berbagai pihak. Seorang warga bernama Ibu Lia, yang tinggal di Sunter Agung RT 07 RW 07, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, mengaku diminta membayar tagihan listrik sebesar Rp12.209.261 setelah adanya pemeriksaan meteran listrik di rumahnya.

Kasus ini kemudian mendapat perhatian dari Ketua II DPP LPK-RI, Agung Sulistio. Selain menjabat di LPK-RI, Agung juga merupakan Ketua Umum Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) serta Pimpinan Redaksi media online kabarsbi.com.

Menurut keterangan Ibu Lia, permasalahan bermula ketika petugas PLN melakukan pemeriksaan terhadap meteran listrik di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menyatakan adanya kekurangan pencatatan pemakaian listrik yang kemudian dihitung sebagai selisih tagihan selama beberapa bulan.

Namun, Ibu Lia menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun pencurian listrik.

“Saya setiap bulan selalu membayar listrik dengan tertib dan tidak pernah menunggak. Kalau memang ada kerusakan mesin atau meteran listrik, seharusnya itu menjadi tanggung jawab pihak PLN. Kenapa justru saya yang diminta membayar sampai lebih dari Rp12 juta?” ujar Ibu Lia.

Ia juga mengaku heran dengan tudingan tersebut, karena setiap bulan selalu ada petugas yang datang mencatat angka meteran listrik di rumahnya.

“Setiap bulan juga ada orang PLN yang datang mencatat meteran listrik di rumah saya. Jadi saya bingung kenapa sekarang malah saya yang seolah-olah ditekan harus membayar sampai Rp12 juta. Padahal suami saya hanya bekerja sebagai buruh bangunan, kadang ada kerjaan, kadang juga tidak,” tambahnya.

Berdasarkan dokumen perhitungan yang diterima pelanggan, pihak PLN menyebut terjadi kerusakan pada meteran listrik yang menyebabkan pencatatan pemakaian tidak sesuai selama sekitar sembilan bulan. Dari data tersebut disebutkan bahwa rata-rata pemakaian listrik sebelumnya mencapai sekitar 1005 kWh per bulan, sementara yang tercatat hanya sekitar 792 kWh selama periode tersebut. Selisih pemakaian tersebut kemudian dihitung sebagai kekurangan tagihan dengan total nilai lebih dari Rp12 juta.

Menanggapi hal itu, Agung Sulistio menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak masyarakat sebagai konsumen layanan publik.

“Jika benar kerusakan terjadi pada alat ukur milik penyedia layanan, maka tidak bisa serta-merta dibebankan kepada pelanggan tanpa proses klarifikasi yang transparan, objektif, dan adil,” tegas Agung.

Sebagai Ketua II DPP LPK-RI, Agung menegaskan bahwa perlindungan terhadap pelanggan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta perlakuan yang jujur dan tidak diskriminatif dalam pelayanan barang maupun jasa.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penyedia tenaga listrik memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Sebagai organisasi perlindungan konsumen sekaligus dari unsur media, kami menilai perlu ada penjelasan terbuka dari pihak PLN Artha Gading terkait mekanisme perhitungan tersebut. Jangan sampai masyarakat merasa ditekan atau dirugikan akibat persoalan teknis yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyedia layanan,” tambah Agung yang juga menjabat Ketua Umum GMOCT serta Pimpinan Redaksi kabarsbi.com.

Ia juga mendesak pihak PLN untuk melakukan evaluasi terhadap prosedur pelayanan kepada pelanggan, khususnya terkait pemeriksaan meteran listrik dan mekanisme penetapan tagihan susulan.

“Kasus seperti ini harus diselesaikan secara adil dan transparan. Masyarakat yang sudah menjalankan kewajibannya membayar listrik setiap bulan tidak boleh dirugikan oleh sistem atau kesalahan teknis yang tidak mereka lakukan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN Artha Gading belum memberikan keterangan resmi terkait laporan yang disampaikan oleh warga tersebut.

Bulan Sucui Ramadan Kini Telah Dinodai Oleh Penjual Obat Daftar G "36 Butir Bukti Laporan Informasi" Kapolsek dan Kanit Reskrim Saling Lempar

Bulan Sucui Ramadan Kini Telah Dinodai Oleh Penjual Obat Daftar G "36 Butir Bukti Laporan Informasi" Kapolsek dan Kanit Reskrim Saling Lempar

By Redaksi On Maret 04, 2026

Garut, BM.Online - Bulan suci ramadhan, Seluruh umat islam melaksanakan ibadah puasa Rukun Islam yang ke empat (4). Namun, dibulan yang penuh berkah dan  ampunan ini telah di nodai oleh penjual obat daftar G Jenis tramadol dan hexymer tepatnya di Jalan Raya Leles No.89, Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut - Jawa Barat. Pada Rabu 3 Maret 2026 

Dibenarkan oleh salah satu warga, Sebut saja Bunga (Nama Samaran) saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tempat tersebut memang Benar menjual obat  jenis xymer dan tramadol tanpa resep dari dokter.

"Saya tau kokasi tersebut jadi tempat eksekusi  peredaran obat daftar G karna setiap hari nya terlihat jelas banyak anak anak dan para remaja usia dibawah umur konsumsi langsung di lokasi. Kata warga yang rumahnya tak jauh dari lokasi 

Ssecara tersembunyi awak media mendatangi tempat tersebut. Ternya benar awak media membeli empat obat Eximer isi 8x4=32 butir seharga Rp.40.000,  empat (4) Butir obat Tramadol seharga Rp.20.000, benar saja tanpa membawa resep dokter bisa mendapatkan obat tersebut.

Kapolsek Lekes AKP Wawan. S.H, melaui Pesan WhatsAppnya  Saat dikonfirmasi merespon dan akan segera ditindak lanjuti, Namun beliau sedang banyak Kegiatan. "Trimakasih informasinya, Langsung ke kanit reskrim, Saya sedang ada giatan Ramadan. Kata Kapolsek Leles saat dikonfirmasi, Sabtu 28/2/2026

Warga berharap pihak kepolisian, khususnya Polsek Padalarang segera bertindak tegas atas keberadaan tempat yang menjual obat terlarang jenis tramadol dan exhymer. 

“Bapak saya mohon di sampaikan kepada aparat kepolisian, khusus Kapolsek Leles, Kapolres Garut untuk segera bertindak tegas dibulan yang penuh berkah dan ampunan ini" ujar salah seorang warga. Kami sebagai masyarakat merasa risau dan takut atas bebas nya penjualan obat obatan yang ada di wilayah kami,” tambahnya.

Hingga berita diterbitkan, Kapolsek Leles mengarahkan pada Kanit Reskrim. Namun, Kanit Reskrim Polsek Leles saat dikonfirmasi bungkam (Diam Membisu).

 

Sesuai dengan pasal 435 Undang-undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Selain itu polisi juga mensangkakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.

Polsek Leles Sibuk Pencitraan Tanam Jagung, Tanpa Sadar Penjual Obat Terlarang di Wilkumnya Terkesan Kebal Hukum

Polsek Leles Sibuk Pencitraan Tanam Jagung, Tanpa Sadar Penjual Obat Terlarang di Wilkumnya Terkesan Kebal Hukum

By Redaksi On Maret 04, 2026

Garut, BM. Online -- Bulan suci ramadhan, Seluruh umat islam melaksanakan ibadah puasa Rukun Islam yang ke empat (4). Namun, dibulan yang penuh berkah dan ampunan ini telah di nodai oleh penjual obat daftar G Jenis tramadol dan hexymer tepatnya di Jalan Raya Leles No.89, Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut - Jawa Barat. Pada Rabu 3 Maret 2026 

Dibenarkan oleh salah satu warga, Sebut saja Bunga (Nama Samaran) saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tempat tersebut memang Benar menjual obat jenis xymer dan tramadol tanpa resep dari dokter.

"Saya tau kokasi tersebut jadi tempat eksekusi peredaran obat daftar G karna setiap hari nya terlihat jelas banyak anak anak dan para remaja usia dibawah umur konsumsi langsung di lokasi. Kata warga yang rumahnya tak jauh dari lokasi 

Ssecara tersembunyi awak media mendatangi tempat tersebut. Ternya benar awak media membeli empat obat Eximer isi 8x4=32 butir seharga Rp.40.000, empat (4) Butir obat Tramadol seharga Rp.20.000, benar saja tanpa membawa resep dokter bisa mendapatkan obat tersebut.

Kapolsek Lekes AKP Wawan. S.H, melaui Pesan WhatsAppnya Saat dikonfirmasi merespon dan akan segera ditindak lanjuti, Namun beliau sedang banyak Kegiatan. "Trimakasih informasinya, Langsung ke kanit reskrim, Saya sedang ada giatan Ramadan. Kata Kapolsek Leles saat dikonfirmasi, Sabtu 28/2/2026

Warga berharap pihak kepolisian, khususnya Polsek Padalarang segera bertindak tegas atas keberadaan tempat yang menjual obat terlarang jenis tramadol dan exhymer. 

“Bapak saya mohon di sampaikan kepada aparat kepolisian, khusus Kapolsek Leles, Kapolres Garut untuk segera bertindak tegas dibulan yang penuh berkah dan ampunan ini" ujar salah seorang warga. Kami sebagai masyarakat merasa risau dan takut atas bebas nya penjualan obat obatan yang ada di wilayah kami,” tambahnya.

Hingga berita diterbitkan, Kapolsek Leles mengarahkan pada Kanit Reskrim. Namun, Kanit Reskrim Polsek Leles saat dikonfirmasi bungkam (Diam Membisu).

 

Sesuai dengan pasal 435 Undang-undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Selain itu polisi juga mensangkakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.

Oknum Kanit Reskrim Diduga Langgar Pasal 180 dan Perkap No.2 Tahun 2022 Tentang Waskat

Oknum Kanit Reskrim Diduga Langgar Pasal 180 dan Perkap No.2 Tahun 2022 Tentang Waskat

By Redaksi On Maret 04, 2026

Garut, BM.Online -- Dugaan pelanggaran prosedur penanganan laporan informasi peredaran obat daftar G terjadi di wilayah hukum (Wilkum) Polsek Leles Tepatnya : di Jalan Raya Leles No.89, Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Serta di kawasan Jalan Asparagus, Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Kedua lokasi tersebut diketahui menjual obat-obatan daftar G jenis Tramadol dan Hexymer.

Kapolsek Leles mengungkapkan Laporan informasi dari rekan media sudah ditindak lanjuti oleh Kanit Reskrim. "Kanit rekrim dan anggota Piket sudah saya arahkan, Agar menindak lanjuti laporan informasi adanya lokasi penjualan obat daftar G di wilayah hukum Polsek Leles apa sudah dikonfirmasi. Kata Kapolsek Leles Melalui pesan WhatsAppnya, Selasa 02 Maret 2026 

Menurut informasi yang dihimpun dari seorang pembeli, Tramadol dijual seharga Rp 50.000 1 lempeng isi 10 butir dan 5 butir obat Eximer di jual seharga Rp. 10.000, Penjaga toko mengakui penjualan obat-obatan daftar G tersebut, dengan omset harian mencapai Rp.4 jt.

Upaya memberikan informasi dan konfirmasi dari awak media keada Kanit Reskrim Polsek Leles melalui pesan WhatsApp, Pada Selasa 3/3/26, sayangnya tidak mendapatkan respon Sikap Kanit yang memilih bungkam.

Sikap oknum Kanit Polsek Leles ini diduga melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) No. 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) di lingkungan Polri dan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur hak masyarakat untuk melaporkan tindak pidana.

 

Peredaran obat daftar G tanpa resep dokter sangat berbahaya, dengan efek samping berupa kecanduan berat, kerusakan otak, serangan jantung, hingga kematian. Hal ini juga berdampak buruk pada generasi muda. Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2008 mengancam produsen dan pengedar obat yang tidak memenuhi standar dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar..(Red/Tim)