100 HARI PERTAMA KAPOLRI DIUJI: DUGAAN PEREDARAN OBAT KERAS DAFTAR G DI LELES GARUT, PENINDAKAN DISOROT—ISU KEBocoran INFORMASI MENCuat

100 HARI PERTAMA KAPOLRI DIUJI: DUGAAN PEREDARAN OBAT KERAS DAFTAR G DI LELES GARUT, PENINDAKAN DISOROT—ISU KEBocoran INFORMASI MENCuat

By Admin vini On November 04, 2026

 

GARUT — Seratus (100) hari pertama kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menjadi momentum penting untuk membuktikan komitmen reformasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Rabu (4/11/2026), perhatian masyarakat tertuju pada tiga agenda utama yang dijanjikan, yakni menciptakan ruang publik yang aman, memberantas peredaran narkoba, serta menindak praktik judi daring dan penipuan digital. Namun, komitmen tersebut kini diuji oleh dugaan maraknya peredaran obat keras daftar G di wilayah hukum Polsek Leles, Kabupaten Garut.

Persoalan ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas jual beli obat keras jenis Tramadol, Eximer, dan obat sejenis yang diduga berlangsung di lingkungan permukiman. Aktivitas tersebut disebut-sebut melibatkan pembeli dari kalangan remaja hingga orang dewasa. Kondisi ini menimbulkan keresahan karena peredaran obat keras tanpa pengawasan dan ketentuan yang sah berpotensi membahayakan kesehatan, khususnya generasi muda.

Seorang warga setempat yang identitasnya disamarkan dengan nama Rijal mengaku sering melihat sejumlah anak muda mendatangi lokasi yang dicurigai menjadi tempat transaksi obat-obatan tersebut. Ia mengaku mengetahui dugaan jenis obat yang diperjualbelikan setelah memperhatikan aktivitas para pembeli. "Saya sering melihat banyak anak-anak remaja sampai dewasa membeli obat Tramadol dan lainnya. Saya bisa mengetahui karena banyak anak muda yang datang ke lokasi untuk membeli obat tersebut," ungkapnya, Selasa (3/11/2026).

Sementara itu, Aipda Kiki selaku Kanit Reskrim Polsek Leles membenarkan bahwa pihaknya telah menerima dan menindaklanjuti informasi mengenai dugaan transaksi obat keras daftar G jenis Tramadol, Eximer, dan sejenisnya. Namun, berdasarkan hasil tindak lanjut awal, lokasi yang dilaporkan disebut sudah tidak menunjukkan aktivitas. "Sudah kami tindaklanjuti, namun lokasi yang dilaporkan sudah tidak ada aktivitas," demikian keterangan Kanit Reskrim Polsek Leles melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

Meski demikian, berhentinya aktivitas di lokasi yang dilaporkan belum serta-merta menjawab seluruh pertanyaan masyarakat. Muncul dugaan adanya kebocoran informasi sebelum penindakan dilakukan. Bahkan, beredar pula isu mengenai dugaan uang koordinasi yang disebut-sebut berkaitan dengan kelancaran aktivitas penjualan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai dugaan kebocoran informasi maupun uang koordinasi tersebut belum terverifikasi dan tidak dapat dianggap sebagai fakta atau tuduhan yang telah terbukti. Karena itu, diperlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak berwenang agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar.

Katatribun.id memandang persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari Kapolres Garut, Kapolda Jawa Barat, Bidang Propam, serta fungsi pengawasan internal Polri. Penelusuran tidak cukup hanya berhenti pada pemeriksaan lokasi, tetapi juga perlu memastikan sumber pasokan obat, pihak yang diduga terlibat, legalitas distribusi, serta kemungkinan adanya jaringan penjualan lain. Apabila ditemukan pelanggaran oleh oknum maupun pelaku usaha, penindakan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Seratus hari pertama kepemimpinan Kapolri seharusnya menjadi momentum pembuktian, bukan sekadar deretan janji. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya laporan bahwa lokasi sudah sepi setelah informasi penindakan beredar. KabarSBI.com mendorong Polsek Leles dan Polres Garut memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara ini. Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Aipda Kiki, Kapolsek Leles, Kapolres Garut, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan. Sebab, pemberantasan peredaran obat keras harus berjalan beriringan dengan keberanian membersihkan institusi dari segala bentuk penyimpangan apabila memang terbukti terjadi.

Dugaan Politik Uang Bayangi Pilkades Kabunan, Panwas Jangan Bungkam: Rp100 Ribu Dipertaruhkan, Integritas Demokrasi Dipertaruhkan

Dugaan Politik Uang Bayangi Pilkades Kabunan, Panwas Jangan Bungkam: Rp100 Ribu Dipertaruhkan, Integritas Demokrasi Dipertaruhkan

By Redaksi On November 04, 2026

PEMALANG, KabarSBI.com — Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, kini menghadapi ujian serius. Dugaan praktik politik uang berupa pembagian amplop berisi uang Rp100.000 kepada masyarakat mencuat di tengah tahapan demokrasi desa yang seharusnya berlangsung jujur, terbuka, bebas dari tekanan, dan tanpa transaksi suara. Selasa (3/11/2026).

Informasi tersebut diperoleh awak media dari seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Sumber menyebut adanya dugaan pembagian amplop yang diduga berkaitan dengan salah satu calon kepala desa. Namun, KabarSBI.com menegaskan informasi tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum dilakukan verifikasi dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

Redaksi mengaku memiliki materi berupa rekaman video yang diklaim memperlihatkan aktivitas pembagian amplop serta dokumentasi amplop berisi uang. Materi tersebut kini menjadi bagian penting yang perlu diuji secara objektif, mulai dari keaslian rekaman, waktu dan lokasi pengambilan gambar, identitas orang yang terlihat, asal-usul uang, hingga apakah pemberian tersebut benar-benar berkaitan dengan upaya memengaruhi pilihan pemilih dalam Pilkades Kabunan.

Jika setelah pemeriksaan resmi dugaan tersebut terbukti memenuhi unsur politik uang, persoalannya tentu tidak berhenti pada nominal Rp100.000. Yang dipertaruhkan adalah kemurnian suara rakyat dan legitimasi kepala desa yang lahir dari proses pemilihan tersebut. Sebab, demokrasi tidak boleh berubah menjadi transaksi: suara rakyat ditukar dengan amplop, sementara masa depan desa menjadi taruhannya.

Secara regulasi, Pilkades saat ini memiliki landasan terbaru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP tersebut berlaku sejak 27 Maret 2026 dan menggantikan rezim PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya.

Yang menarik, dalam Penjelasan Pasal 45 PP Nomor 16 Tahun 2026, politik uang disebut sebagai salah satu contoh keadaan yang dapat menyebabkan calon dikenai sanksi pembatalan sebagai calon, sehingga tidak dapat mengikuti proses lebih lanjut dalam tahapan Pilkades. Artinya, politik uang bukan persoalan etika belaka; apabila unsur dan mekanisme hukumnya terpenuhi, konsekuensinya dapat menyentuh langsung status pencalonan.

PP Nomor 16 Tahun 2026 juga mengatur tahapan Pilkades, termasuk pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan penetapan. Dengan demikian, setiap dugaan pelanggaran dalam tahapan tersebut semestinya tidak diselesaikan dengan membiarkannya menjadi isu liar di tengah masyarakat, melainkan melalui pemeriksaan berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Karena itu, sorotan kini tertuju kepada Panitia Pengawas/Tim Pengawas Pilkades Kabunan. Pengawas bukan sekadar nama dalam struktur kepanitiaan. Kehadiran pengawas seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan seluruh calon diperlakukan setara dan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif tanpa melihat siapa calon, siapa pendukungnya, atau seberapa kuat jaringan politik di belakangnya.

Awak media telah melakukan konfirmasi kepada Ketua Timwas dan anggota Timwas Pilkades Kabunan melalui WhatsApp terkait dugaan pembagian uang tersebut, termasuk mengenai keberadaan rekaman video dan dokumentasi amplop. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban atau klarifikasi resmi yang diterima redaksi.

Pertanyaan publik sederhana tetapi mendasar: apakah Timwas sudah menerima informasi tersebut? Apakah bukti video sudah diperiksa? Apakah pihak yang berada dalam rekaman telah dimintai keterangan? Dan apabila ditemukan indikasi pelanggaran, langkah apa yang akan ditempuh?

Pertanyaan tersebut penting dijawab bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk menjaga agar proses Pilkades Kabunan tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, apabila setelah pemeriksaan ternyata dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan yang transparan justru akan menjadi bentuk perlindungan terhadap seluruh calon dari tuduhan yang tidak berdasar.

Di sinilah profesionalisme pengawas diuji. Pengawasan tidak boleh hanya aktif ketika situasi aman dan persoalan kecil. Pengawasan justru harus menunjukkan keberanian ketika muncul dugaan pelanggaran yang berpotensi memengaruhi integritas hasil pemilihan.

KabarSBI.com mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Rekaman video bukan vonis, foto amplop bukan otomatis bukti bahwa politik uang telah terjadi, dan informasi sumber bukan dengan sendirinya merupakan fakta hukum. Semuanya harus diverifikasi melalui pemeriksaan yang sah dan objektif.

Namun pada saat yang sama, prinsip praduga tak bersalah tidak boleh berubah menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran. Jika ada bukti yang layak diperiksa, maka periksa. Jika ada saksi yang harus dimintai keterangan, panggil. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Jika terbukti, proses sesuai hukum.

Kerangka hukum Pilkades juga harus dibaca bersama ketentuan daerah yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pemalang. Sebab, konsekuensi administratif maupun mekanisme penanganan pelanggaran dapat bergantung pada peraturan pelaksana yang berlaku di daerah serta hasil pemeriksaan terhadap unsur pelanggarannya.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan ruang bagi pers untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers menghormati asas praduga tak bersalah, sedangkan Pasal 6 menegaskan peranan pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai dasar demokrasi, mengembangkan informasi yang tepat dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap kepentingan umum.

Karena itu, pemberitaan ini bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan calon tertentu. Justru sebaliknya, seluruh calon memiliki hak yang sama untuk mendapatkan proses demokrasi yang bersih dan adil. Masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui apakah dugaan yang beredar memiliki dasar atau hanya sekadar isu menjelang pemungutan suara.

Pilkades bukan arena untuk membeli loyalitas masyarakat. Jabatan kepala desa bukan hadiah bagi pihak yang paling banyak mengeluarkan uang. Kepala desa terpilih nantinya akan memegang amanah pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan kepentingan masyarakat desa.

Maka, apabila politik uang benar-benar terjadi, jangan biarkan persoalan tersebut berhenti sebagai rumor di warung kopi atau percakapan media sosial. Bawa bukti ke meja pemeriksaan. Uji. Verifikasi. Klarifikasi. Dan putuskan berdasarkan hukum.

Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak benar, pihak yang merasa dirugikan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan mekanisme hak jawab. KabarSBI.com membuka ruang yang sama bagi seluruh pihak terkait.

Kini masyarakat Kabunan menunggu satu hal: keberanian pengawas untuk menjawab dengan fakta, bukan dengan diam.

Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar Rp100.000 dalam sebuah amplop. Yang dipertaruhkan adalah harga suara rakyat, legitimasi kepala desa terpilih, dan wajah demokrasi Desa Kabunan.

Jika bersih, tunjukkan bahwa prosesnya bersih. Jika ada pelanggaran, jangan lindungi pelanggaran. Karena pengawas yang benar-benar independen tidak berdiri di belakang calon—pengawas berdiri di belakang aturan dan kepentingan rakyat.

KabarSBI.com akan terus memberikan ruang bagi proses klarifikasi dan perkembangan resmi perkara ini.

(Red/as)

Catatan Redaksi: KabarSBI.com menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak menyimpulkan adanya politik uang sebelum terdapat hasil pemeriksaan atau penetapan dari pihak yang berwenang. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut maupun berkepentingan dalam pemberitaan ini sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban pers melayani hak jawab.

Uang Keringat 5 Tahun Mantan PMI di Arab Saudi Diklaim Habis; GMOCT Kawal Kasus Dugaan Penggelapan dan Minta Evaluasi Netralitas Kades Rancasari

Uang Keringat 5 Tahun Mantan PMI di Arab Saudi Diklaim Habis; GMOCT Kawal Kasus Dugaan Penggelapan dan Minta Evaluasi Netralitas Kades Rancasari

By Redaksi On November 03, 2026

 

indramayu – Kasus dugaan penggelapan dana milik Mirnawati (33), mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal wilayah Indramayu yang bekerja di Riyadh Arab Saudi selama lima tahun (2019‑2025), memasuki babak baru yang menggugah hati publik.

 

Berdasarkan hasil investigasi tim Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) yang dikonfirmasi langsung di rumah terduga pelaku di Desa Rancasari pada Senin (02/11), terduga pelaku di hadapan saksi mengakui bahwa gaji Mirnawati selama 5 tahun telah masuk ke rekeningnya berturut‑turut.

 

Yang menjadi sorotan adalah alasan yang disampaikan terduga pelaku: uang tersebut diklaim telah habis untuk kebutuhan jajan kedua anak korban yang kini berusia 10 dan 7 tahun.

 

Menurut data yang diterima tim investigasi, kerugian materiil korban sementara ditaksir mencapai Rp280 juta dari dana gaji PMI, belum termasuk kerugian hasil investasi gadai sawah senilai Rp40 juta serta investasi ternak kambing yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya. Total tuntutan korban mencapai sekitar Rp280 juta lebih yang diminta untuk dikembalikan.

 

Ada Kejanggalan: Diduga Kades Memihak Terduga Pelaku

 

Keluarga korban mengaku kecewa lantaran dalam proses konfirmasi tersebut oknum Kepala Desa/Lurah Rancasari dinilai justru memihak kepada terduga pelaku. Menurut mereka, sebagai warga kecil yang telah bekerja keras bertahun‑tahun di Arab Saudi, mereka berharap mendapatkan perlindungan dari pimpinan desa, bukan justru merasa dikucilkan.

 

"Kami hanya minta keadilan. Sudah diakui uang itu masuk ke rekeningnya, lalu dibilang habis untuk jajan anak. Yang lebih menyakitkan, oknum Kades justru terlihat membela terduga pelaku," ungkap keluarga korban kepada tim GMOCT.

 

Sementara itu, Ketua RW 09 Desa Rancasari Bapak Kasdi yang hadir langsung di lokasi konfirmasi, diposisikan sebagai saksi kunci yang membenarkan adanya pengakuan dari terduga pelaku. Yang didukung dokumentasi foto dan rekaman yang diamankan tim investigasi.

 

GMOCT Tegaskan Akan Kawal Sampai Penegakan Hukum

 

Bendahara Umum II GMOCT sekaligus Pimpinan Redaksi KataTribun.id, Vini Amelia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan kasus ini berhenti di tingkat desa saja.

 

"Kami sangat menyayangkan jika benar ada oknum Kepala Desa yang memihak terduga pelaku. Tugas Kepala Desa seharusnya menjadi pelindung seluruh warga tanpa memandang siapa yang bersangkutan. Karena sudah ada pengakuan dan saksi dari Bapak Kasdi, kami akan melaporkan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum dengan dugaan Penggelapan berdasarkan Pasal 489 KUHP Baru," tegas Vini Amelia.

 

Vini juga menyatakan bahwa tim akan menyurati Camat serta Inspektorat Kabupaten Indramayu guna meminta evaluasi terhadap netralitas oknum Kepala Desa Rancasari.

 

Tuntutan Korban yang Diserahkan ke Tim GMOCT:

 

1. Pengembalian dana tabungan PMI senilai sekitar Rp280 juta;

​

2. Penyelesaian hasil investasi gadai sawah dari Rp40 juta;

​

3. Pengusutan dugaan kekerasan terhadap anak korban berusia 10 dan 7 tahun;

​

4. Evaluasi netralitas Kepala Desa Rancasari oleh Camat dan Inspektorat Kabupaten Indramayu;

​

5. Penanganan kasus secara transparan oleh Aparat Penegak Hukum.

 

Catatan Redaksi:

Berita ini merupakan hasil investigasi awal tim GMOCT/KataTribun.id. Dugaan penggelapan, keberpihakan oknum Kades, serta dugaan kekerasan anak belum memiliki putusan hukum yang tetap. Redaksi telah berupaya mencari konfirmasi kepada Kepala Desa Rancasari dan terduga pelaku namun hingga berita diturunkan belum diperoleh tanggapan resmi. Redaksi akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan memanggil pihak‑pihak terkait untuk klarifikasi.

 

Sumber: Tim Investigasi GMOCT / KataTribun.id

#Noviral #Nojustice

Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) 

Hotline Pengaduan dan Hak Jawab : 0821-1758-6761

Puluhan Pengunjung Terindikasi Positif, BNNK Sumenep Pertegas Perang terhadap Narkoba

Puluhan Pengunjung Terindikasi Positif, BNNK Sumenep Pertegas Perang terhadap Narkoba

By Admin vini On November 01, 2026

SUMENEP — Operasi pemberantasan narkotika kembali mengguncang aktivitas tempat hiburan malam di Kabupaten Sumenep. BNNP Jawa Timur bersama BNNK Sumenep menggelar operasi gabungan di Mr Ball pada Minggu (1/11/2026) dini hari. Operasi yang berlangsung sejak sekitar pukul 02.00 WIB itu menyasar ratusan pengunjung yang berada di lokasi.

Sebanyak 37 personel BNNP Jawa Timur dan BNNK Sumenep diterjunkan dalam operasi tersebut. Ketika petugas memasuki lokasi, suasana hiburan seketika berubah. Lampu ruangan dinyalakan dan pengunjung diarahkan untuk menjalani pemeriksaan serta tes urine. Petugas juga melakukan penyisiran terhadap sejumlah area di dalam tempat hiburan sebagai bagian dari upaya mendeteksi potensi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Hasilnya menjadi perhatian serius. Puluhan pengunjung dilaporkan menunjukkan hasil skrining urine yang terindikasi positif Amfetamin dan/atau Metamfetamin. Namun, hasil skrining tersebut tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai prosedur. Prinsip kehati-hatian ini penting agar setiap tindakan terhadap masyarakat tetap berbasis bukti dan ketentuan hukum.

Operasi yang berlangsung sekitar delapan jam tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa tempat hiburan malam bukan wilayah yang kebal dari pengawasan aparat. Pemberantasan narkotika tidak cukup hanya dilakukan melalui kampanye antinarkoba, seminar, maupun sosialisasi. Ketika indikasi penyalahgunaan ditemukan di lapangan, aparat harus hadir, memeriksa, menindak sesuai kewenangan, dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan.

Di bawah kepemimpinan Kombes Pol F. Sandy Sitepu, BNNK Sumenep dinilai menunjukkan komitmen untuk memperkuat langkah pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Operasi bersama BNNP Jawa Timur tersebut menjadi bagian penting dari upaya mempersempit ruang penyalahgunaan narkotika, khususnya di lingkungan yang memiliki potensi kerawanan.

Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (KabarSBI.com), Ketua Umum GMOCT, sekaligus Ketua II DPP LPK-RI, Agung Sulistio, memberikan apresiasi terhadap langkah BNNP Jawa Timur dan BNNK Sumenep. Menurutnya, operasi semacam itu harus dilakukan secara konsisten dan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

«“Kalau negara ingin serius perang terhadap narkoba, maka pengawasan harus dilakukan secara nyata. Jangan hanya menunggu laporan masyarakat setelah persoalan menjadi besar. Temuan di lapangan harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berdasarkan hukum,” tegas Agung.»

Agung juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak sekadar melihat persoalan tersebut sebagai urusan BNN. Jika pemeriksaan lanjutan menemukan pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkotika, atau persoalan terkait perizinan dan operasional tempat hiburan, maka instansi yang berwenang perlu melakukan evaluasi sesuai ketentuan. Keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis hiburan.

Operasi di Mr Ball menjadi pengingat bahwa perang melawan narkoba membutuhkan keberanian sekaligus konsistensi. BNN, Polri, pemerintah daerah, Satpol PP, pengelola tempat hiburan, tokoh masyarakat, keluarga, dan masyarakat luas memiliki tanggung jawab masing-masing. Jangan biarkan tempat hiburan berubah menjadi ruang yang memberi celah bagi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Bagi Sumenep, operasi tersebut seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan satu lokasi. Jika terdapat indikasi pelanggaran, publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai tindak lanjutnya. Sebab, keberhasilan pemberantasan narkoba bukan hanya diukur dari berapa banyak orang yang diperiksa, tetapi dari seberapa konsisten aparat menutup ruang penyalahgunaan, membongkar jaringan, dan melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.

Hadiri Majalengka South Competition Vol. 2, Omang Abdul Somad Apresiasi Kolaborasi Pemuda KNPI dan Karang Taruna

Hadiri Majalengka South Competition Vol. 2, Omang Abdul Somad Apresiasi Kolaborasi Pemuda KNPI dan Karang Taruna

By Redaksi On November 01, 2026

MAJALENGKA – Gelaran Majalengka South Competition (MSC) Vol. 2 sukses diselenggarakan di GOR Desa Kancana, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi pemuda KNPI bersama Karang Taruna Kabupaten Majalengka tersebut menghadirkan kompetisi futsal antarpelajar tingkat SLTA.

Kompetisi ini berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta maupun masyarakat yang hadir. Sorak-sorai penonton turut menyemarakkan jalannya pertandingan, sekaligus menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap kegiatan olahraga dan kreativitas generasi muda di wilayah Majalengka bagian selatan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Omang Abdul Somad, tokoh masyarakat yang aktif dalam berbagai organisasi dan kelembagaan di tingkat daerah maupun nasional. Kehadirannya menjadi bentuk perhatian terhadap kegiatan kepemudaan yang memberikan ruang positif bagi para pelajar untuk mengembangkan potensi dan prestasi.

Omang Abdul Somad saat ini mengemban sejumlah amanah organisasi kepemudaan dan tokoh politik, di antaranya Wakil Ketua Umum PROPAS Pro Prabowo Subianto tingkat nasional, Direktur BUMP NB Majalengka, Dewan Penasehat GP Ansor Majalengka, Dewan Majelis Pakar Karang Taruna Majalengka, Dewan Pembina Partai PSI Majalengka, Sekretaris Umum IKSAMA (Ikatan Kiyai Santri Majalengka), bidang Hukum dan Advokasi HAMIDA Majalengka, Pelindung Fatayat Zona Selatan, Komite SMAN 1 Cikijing, Ketua Bidang Politik HAROKAH Majalengka, serta pengurus INFOKOM MUI Provinsi Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Omang Abdul Somad menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan MSC Vol. 2. Menurutnya, kegiatan olahraga yang diinisiasi oleh organisasi kepemudaan merupakan langkah positif dalam membangun karakter sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya.

"Saya sangat mengapresiasi terselenggaranya Majalengka South Competition Vol. 2 ini. Kegiatan seperti ini menjadi bukti bahwa pemuda Majalengka memiliki semangat, kreativitas, dan potensi besar untuk menghadirkan kegiatan positif di tengah masyarakat," ungkap Omang.

Ia menambahkan, kompetisi olahraga tidak semata-mata berbicara tentang kemenangan dan kekalahan. Lebih dari itu, olahraga menjadi sarana membangun kedisiplinan, sportivitas, solidaritas, serta semangat kebersamaan di kalangan generasi muda.

"Melalui kompetisi ini, para pelajar tidak hanya mendapatkan ruang untuk menunjukkan kemampuan, tetapi juga belajar menghargai perjuangan dan kerja sama. Saya berharap kolaborasi KNPI dan Karang Taruna ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berlanjut dengan menghadirkan lebih banyak kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak muda," tambahnya.

Menurut Omang, generasi muda harus diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial, olahraga, maupun pembangunan daerah.

"Pemuda jangan hanya menjadi penonton perubahan, tetapi harus hadir sebagai pelaku perubahan. Majalengka membutuhkan generasi muda yang aktif, kreatif, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerahnya," tegasnya.

Selain dihadiri berbagai elemen masyarakat dan kepemudaan, kegiatan ini juga mendapat perhatian dengan hadirnya Ustaz Omang Abdul Somad yang turut menyaksikan kemeriahan kompetisi. Kehadiran berbagai unsur tersebut semakin menambah semarak penyelenggaraan MSC Vol. 2.

Melalui kegiatan ini, kolaborasi KNPI dan Karang Taruna Kabupaten Majalengka diharapkan dapat terus memperkuat ekosistem kepemudaan yang produktif dan kompetitif. MSC Vol. 2 juga diharapkan menjadi wadah berkelanjutan untuk menjaring potensi atlet futsal pelajar sekaligus mempererat silaturahmi antarsekolah di Kabupaten Majalengka.

Dugaan Penggelapan Dana, Investasi Gadai Sawah Hingga Kekerasan Anak di Tukdana, Kerugian Ditaksir Rp 234 Juta

Dugaan Penggelapan Dana, Investasi Gadai Sawah Hingga Kekerasan Anak di Tukdana, Kerugian Ditaksir Rp 234 Juta

By Admin vini On November 01, 2026

Indramayu, — Seorang mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, mengadukan dugaan persoalan keuangan dan kekerasan terhadap anak yang disebut terjadi selama dirinya bekerja di Arab Saudi. Total kerugian materiil yang dilaporkan sementara ditaksir mencapai Rp 234 juta.

Informasi didapat dari Redaksi Media Benteng Merdeka yang tergabung di Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) 

Pengadu disebut baru kembali ke Indonesia pada 18 Mei 2025, setelah bekerja di Arab Saudi sejak 27 November 2019. Selama berada di luar negeri, korban mengaku menitipkan pengelolaan keuangan serta pengasuhan anak kepada anggota keluarga yang dipercaya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Tim Aduan Warga, korban secara rutin mengirimkan uang ke Indonesia setiap tiga bulan dengan nominal sekitar Rp 19 juta. Dari perhitungan korban, total kiriman selama kurang lebih lima tahun enam bulan diperkirakan mencapai Rp 380 juta.

Namun, hingga kini bukti transfer yang telah dikumpulkan baru mencakup empat transaksi dengan nilai sekitar Rp 63,4 juta. Data transaksi lainnya, menurut korban, masih dalam proses pengumpulan untuk melengkapi bukti pendukung.

Korban juga mengaku sebelumnya telah memberikan alokasi biaya pengasuhan anak. Selama dua tahun pertama, biaya yang diberikan disebut sekitar Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan selama tiga tahun enam bulan berikutnya sekitar Rp 3 juta per bulan. Jika seluruh perhitungan tersebut dijumlahkan, biaya pengasuhan yang diperhitungkan korban mencapai sekitar Rp 186 juta.

Dari perhitungan korban, seharusnya masih terdapat dana sekitar Rp 194 juta. Namun, ketika dana tersebut dipertanyakan setelah korban kembali ke Indonesia, korban mengaku memperoleh penjelasan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan anak. Korban menyatakan belum menerima laporan penggunaan dana secara rinci.

Dugaan Investasi Gadai Sawah

Persoalan lain yang turut diadukan berkaitan dengan dugaan investasi dengan skema gadai sawah. Korban mengaku menyerahkan dana sekitar Rp 40 juta setelah mendapat tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan sekitar Rp 3,5 juta per bulan.

Menurut keterangan korban, keuntungan yang dijanjikan tersebut tidak pernah diterima sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Korban kemudian mempertanyakan keberadaan modal serta mekanisme investasi tersebut.

Dengan memasukkan dugaan kerugian dari dana tabungan sebesar Rp 194 juta dan dana investasi Rp 40 juta, total kerugian yang saat ini dihitung oleh korban mencapai sekitar Rp 234 juta.

Anak Mengaku Mengalami Kekerasan

Selain persoalan keuangan, pengaduan tersebut juga menyangkut kondisi anak korban yang selama korban bekerja di luar negeri berada dalam pengasuhan anggota keluarganya.

Menurut keterangan yang diterima Tim Aduan Warga, anak tersebut mengaku mengalami tekanan psikis, kerap dibentak, dan diduga mengalami kekerasan fisik selama berada dalam pengasuhan.

Anak tersebut kini telah kembali bersama ibunya dan disebut berada dalam kondisi aman. Dugaan kekerasan terhadap anak ini rencananya akan dilaporkan secara terpisah agar dapat ditangani sesuai mekanisme hukum dan perlindungan anak.

Akan Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum

Atas rangkaian persoalan tersebut, korban bersama Tim Aduan Warga berencana menempuh jalur hukum. Laporan terkait dugaan kekerasan terhadap anak akan diarahkan kepada unit yang menangani perkara perempuan dan anak, sementara dugaan perkara terkait keuangan dan investasi akan dikonsultasikan serta dilaporkan kepada penyidik yang berwenang di Polres Indramayu.

Tim pendamping juga menyatakan akan berkoordinasi dengan BP3MI Jawa Barat serta instansi terkait perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Indramayu.

Korban berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri seluruh rangkaian peristiwa tersebut secara objektif, termasuk memeriksa aliran dana, bukti transfer, percakapan, serta keterangan para pihak.

Catatan Redaksi: Seluruh informasi mengenai dugaan penggelapan dana, investasi dan kekerasan terhadap anak dalam pemberitaan ini masih berdasarkan keterangan pengadu dan belum merupakan kesimpulan hukum. Identitas korban, anak, dan pihak yang diadukan sengaja tidak dicantumkan untuk melindungi privasi serta kepentingan terbaik anak. Pihak yang diadukan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen transaksi, bukti komunikasi, dan data pendukung lainnya disebut telah dihimpun oleh Tim Aduan Warga dan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses pemeriksaan.

Sumber : Red-Benteng Merdeka

#Noviral

#Nojustice

Gabungan Meria Online dan Cetak Ternama (GMOCT) 

Hotline Pengaduan dan Hak Jawab : 0821-1758-6761

Dugaan Penggelapan Dana, Investasi Gadai Sawah hingga Kekerasan Anak di Tukdana, Kerugian Ditaksir Rp 234 Juta

Dugaan Penggelapan Dana, Investasi Gadai Sawah hingga Kekerasan Anak di Tukdana, Kerugian Ditaksir Rp 234 Juta

By Admin vini On November 01, 2026

 

INDRAMAYU — Seorang mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, mengadukan dugaan persoalan keuangan dan kekerasan terhadap anak yang disebut terjadi selama dirinya bekerja di Arab Saudi. Total kerugian materiil yang dilaporkan sementara ditaksir mencapai Rp 234 juta.

Pengadu disebut baru kembali ke Indonesia pada 18 Mei 2025, setelah bekerja di Arab Saudi sejak 27 November 2019. Selama berada di luar negeri, korban mengaku menitipkan pengelolaan keuangan serta pengasuhan anak kepada anggota keluarga yang dipercaya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Tim Aduan Warga, korban secara rutin mengirimkan uang ke Indonesia setiap tiga bulan dengan nominal sekitar Rp 19 juta. Dari perhitungan korban, total kiriman selama kurang lebih lima tahun enam bulan diperkirakan mencapai Rp 380 juta.

Namun, hingga kini bukti transfer yang telah dikumpulkan baru mencakup empat transaksi dengan nilai sekitar Rp 63,4 juta. Data transaksi lainnya, menurut korban, masih dalam proses pengumpulan untuk melengkapi bukti pendukung.

Korban juga mengaku sebelumnya telah memberikan alokasi biaya pengasuhan anak. Selama dua tahun pertama, biaya yang diberikan disebut sekitar Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan selama tiga tahun enam bulan berikutnya sekitar Rp 3 juta per bulan. Jika seluruh perhitungan tersebut dijumlahkan, biaya pengasuhan yang diperhitungkan korban mencapai sekitar Rp 186 juta.

Dari perhitungan korban, seharusnya masih terdapat dana sekitar Rp 194 juta. Namun, ketika dana tersebut dipertanyakan setelah korban kembali ke Indonesia, korban mengaku memperoleh penjelasan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan anak. Korban menyatakan belum menerima laporan penggunaan dana secara rinci.

Dugaan Investasi Gadai Sawah

Persoalan lain yang turut diadukan berkaitan dengan dugaan investasi dengan skema gadai sawah. Korban mengaku menyerahkan dana sekitar Rp 40 juta setelah mendapat tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan sekitar Rp 3,5 juta per bulan.

Menurut keterangan korban, keuntungan yang dijanjikan tersebut tidak pernah diterima sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Korban kemudian mempertanyakan keberadaan modal serta mekanisme investasi tersebut.

Dengan memasukkan dugaan kerugian dari dana tabungan sebesar Rp 194 juta dan dana investasi Rp 40 juta, total kerugian yang saat ini dihitung oleh korban mencapai sekitar Rp 234 juta.

Anak Mengaku Mengalami Kekerasan

Selain persoalan keuangan, pengaduan tersebut juga menyangkut kondisi anak korban yang selama korban bekerja di luar negeri berada dalam pengasuhan anggota keluarganya.

Menurut keterangan yang diterima Tim Aduan Warga, anak tersebut mengaku mengalami tekanan psikis, kerap dibentak, dan diduga mengalami kekerasan fisik selama berada dalam pengasuhan.

Anak tersebut kini telah kembali bersama ibunya dan disebut berada dalam kondisi aman. Dugaan kekerasan terhadap anak ini rencananya akan dilaporkan secara terpisah agar dapat ditangani sesuai mekanisme hukum dan perlindungan anak.

Akan Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum

Atas rangkaian persoalan tersebut, korban bersama Tim Aduan Warga berencana menempuh jalur hukum. Laporan terkait dugaan kekerasan terhadap anak akan diarahkan kepada unit yang menangani perkara perempuan dan anak, sementara dugaan perkara terkait keuangan dan investasi akan dikonsultasikan serta dilaporkan kepada penyidik yang berwenang di Polres Indramayu.

Tim pendamping juga menyatakan akan berkoordinasi dengan BP3MI Jawa Barat serta instansi terkait perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Indramayu.

Korban berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri seluruh rangkaian peristiwa tersebut secara objektif, termasuk memeriksa aliran dana, bukti transfer, percakapan, serta keterangan para pihak.

Catatan Redaksi: Seluruh informasi mengenai dugaan penggelapan dana, investasi dan kekerasan terhadap anak dalam pemberitaan ini masih berdasarkan keterangan pengadu dan belum merupakan kesimpulan hukum. Identitas korban, anak, dan pihak yang diadukan sengaja tidak dicantumkan untuk melindungi privasi serta kepentingan terbaik anak. Pihak yang diadukan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen transaksi, bukti komunikasi, dan data pendukung lainnya disebut telah dihimpun oleh Tim Aduan Warga dan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses pemeriksaan.

DUGAAN PENGGELAPAN DANA, INVESTASI FIKTIF GADAI SAWAH, HINGGA KEKERASAN ANAK DI TUKDANA - INDRAMAYU - TOTAL KERUGIAN DITAKSIR RP 234 JUTA*

DUGAAN PENGGELAPAN DANA, INVESTASI FIKTIF GADAI SAWAH, HINGGA KEKERASAN ANAK DI TUKDANA - INDRAMAYU - TOTAL KERUGIAN DITAKSIR RP 234 JUTA*

By Admin vini On November 01, 2026

Indramayu, 1 November 2026 - Tim Aduan Warga menerima aduan lengkap dari seorang mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Tukdana, Indramayu yang baru pulang ke tanah air pada 18 Mei 2025 setelah bekerja di Arab Saudi sejak 27 November 2019.

Korban mengaku mengalami rentetan dugaan kejahatan berlapis yang dilakukan oleh oknum keluarga dekatnya sendiri yang selama ini dipercaya untuk mengasuh anak dan mengelola keuangan.

*1. DUGAAN PENGGELAPAN TABUNGAN HASIL KERJA 5,5 TAHUN*

Korban rutin mengirimkan uang setiap 3 bulan sekali dengan nominal sekitar Rp 19 Juta. Total estimasi kiriman selama 5 tahun 6 bulan mencapai Rp 380 Juta. Bukti awal yang baru terkumpul sebanyak 4 struk transfer dengan total Rp 63,4 Juta.

Korban bahkan sudah memberikan toleransi yang sangat besar untuk biaya pengasuhan anak sebesar Rp 2,5 Juta/bulan selama 2 tahun pertama dan Rp 3 Juta/bulan selama 3,5 tahun berikutnya, dengan total Rp 186 Juta.

Setelah dipotong biaya tersebut, seharusnya masih ada sisa dana *Rp 194 Juta* yang menjadi hak korban. Namun saat ditagih, pihak keluarga berdalih uang tersebut telah habis untuk anak tanpa laporan pertanggung jawaban yang jelas.

*2. DUGAAN PENIPUAN INVESTASI BODONG MODUS GADAI SAWAH*

Selain titipan tabungan, korban juga mengaku diminta untuk berinvestasi gadai sawah sebesar Rp 40 Juta* dengan janji keuntungan *Rp 3,5 Juta per bulan*. Namun menurut pengakuan korban, janji keuntungan tersebut tidak pernah direalisasikan alias bohong.

Sehingga total kerugian finansial yang dituntut korban saat ini mencapai *Rp 234 Juta (Rp 194 Juta sisa tabungan + Rp 40 Juta modal gadai sawah).*

*3. DUGAAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DITITIPKAN*

Fakta paling memprihatinkan, anak korban yang selama ini dititipkan kepada kakak kandung korban untuk diasuh selama korban menjadi TKW, mengaku sering mendapatkan tekanan psikis, dibentak, dan dipukul.

Saat ini anak tersebut telah berhasil diamankan dan berada dalam pengasuhan ibunya kembali dalam kondisi aman.

*LANGKAH HUKUM:*

Atas kejadian berlapis ini, korban didampingi Tim Aduan Warga akan segera melaporkan dua perkara terpisah ke *Unit PPA dan Tipidter Polres Indramayu*, serta berkoordinasi dengan BP3MI Jawa Barat dan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.

Kami berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat memberikan atensi khusus karena korban adalah mantan PMI yang rentan dan terdapat korban anak di dalamnya.

Catatan Redaksi: Identitas korban, anak korban, dan terlapor sengaja disensor untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan perlindungan anak sesuai UU No 35 Tahun 2014. Seluruh data transfer dan percakapan ada pada tim redaksi dan akan diserahkan kepada penyidik.

DUGAAN PENGGELAPAN DANA MANTAN TKW DI TUKDANA - INDRAMAYU, ESTIMASI KERUGIAN RP 380 JUTA

DUGAAN PENGGELAPAN DANA MANTAN TKW DI TUKDANA - INDRAMAYU, ESTIMASI KERUGIAN RP 380 JUTA

By Admin vini On Oktober 31, 2026

 

Indramayu, 31 Oktober 2026 - Tim menerima aduan dari seorang mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Korban mengaku menjadi korban dugaan penggelapan dana oleh oknum keluarganya sendiri.

*KRONOLOGI SINGKAT:*

Korban bekerja sebagai TKW di Arab Saudi selama kurang lebih 5 tahun. Selama bekerja, korban rutin mengirimkan uang setiap 3 bulan sekali dengan nominal sekitar Rp 19 Juta kepada keluarga di kampung halaman dengan tujuan untuk ditabung / dikelola.

Berdasarkan keterangan korban, total uang yang telah dikirim selama 5 tahun ditaksir mencapai Rp 380.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)* dengan frekuensi sekitar 20 kali pengiriman.

BUKTI AWAL YANG DIKANTONGI:*

Saat ini tim baru berhasil mengamankan 4 bukti transfer dengan total *Rp 63.468.135*, di antaranya:

1. 02-04-2024: IDR 18.851.326 (ke penerima M***** via Enjaz)

2. 28-03-2025: IDR 19.705.728 (ke penerima M*****)

3. 08-04-2025: Rp 19.660.728 (ke penerima R***** - BNI)

4. 30-01-2020: Rp 5.250.353 (ke rek 8610*** via M*****)

Korban juga mengaku memiliki rekaman keterangan dan bukti chat saat mencoba meminta pertanggungjawaban, namun pihak keluarga sulit dihubungi.

*TINDAKAN SELANJUTNYA:*

Korban didampingi tim akan segera melengkapi rekap mutasi pengiriman 5 tahun dari Bank Enjaz / Alinma Express Arab Saudi dan akan membuat Laporan Resmi ke Unit Tipidter Polres Indramayu dan BP3MI Jawa Barat.

Kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada korban selaku mantan PMI yang rentan.

TANGGUL SUNGAI CIKALINTU JEBOL, 34 RUMAH DAN 114 WARGA TERDAMPAK BANJIR

TANGGUL SUNGAI CIKALINTU JEBOL, 34 RUMAH DAN 114 WARGA TERDAMPAK BANJIR

By Admin vini On Oktober 31, 2026

 

BANDUNG – Hujan deras yang mengguyur Kota Bandung pada Jumat malam (30/10/2026) mengakibatkan tanggul atau kirmir Sungai Cikalintu jebol di kawasan Jalan Cihampelas Atas, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Tingginya debit air sungai setelah hujan mengguyur sejak sore hingga malam hari diduga menjadi penyebab tanggul tidak mampu menahan derasnya aliran air hingga akhirnya mengalami kerusakan dan jebol.

Akibat kejadian tersebut, air sungai meluap dan menerjang permukiman warga di sekitar bantaran sungai. Material tanggul yang roboh turut menimpa sejumlah rumah, sementara lumpur dan genangan air masuk ke lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Berdasarkan pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebanyak 34 rumah dengan total 114 warga terdampak akibat peristiwa tersebut. Dari jumlah itu, dua rumah mengalami kerusakan berat dan satu rumah mengalami kerusakan ringan.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Pasca-kejadian, petugas BPBD bersama aparat kewilayahan dan masyarakat setempat melakukan penanganan di lokasi. Upaya tersebut meliputi pendataan kerusakan, penyaluran bantuan, serta pembersihan material lumpur yang terbawa arus banjir.

Peristiwa ini kembali menjadi perhatian terhadap kondisi infrastruktur penahan aliran sungai, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk yang berada di sepanjang bantaran sungai.

Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan perbaikan tanggul secara menyeluruh dengan konstruksi yang lebih kuat dan kokoh guna mengantisipasi kejadian serupa, terutama saat intensitas hujan tinggi.

Selain penanganan darurat, diperlukan pula langkah mitigasi bencana, pemeriksaan kondisi infrastruktur secara berkala, serta pengawasan terhadap kawasan rawan banjir.

Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan setelah kerusakan terjadi, tetapi juga harus disertai upaya pencegahan agar masyarakat tidak terus berada dalam ancaman bencana serupa.