Ada apa Dengan Polda Banten?: Oknum Paminal Polda Banten Diduga Bantu Rampas Kendaraan Istri Anggota Polri, Ditahan Tanpa Dasar Hukum, Jeruk Makan Jeruk?

Ada apa Dengan Polda Banten?: Oknum Paminal Polda Banten Diduga Bantu Rampas Kendaraan Istri Anggota Polri, Ditahan Tanpa Dasar Hukum, Jeruk Makan Jeruk?

By Redaksi On Juni 01, 2026

 

Banten,(GMOCT) – Kasus hilangnya kendaraan milik Widia Nopitasari kini mengarah pada dugaan pelanggaran berat dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan oknum di lingkungan Polda Banten dan Polres Pandeglang. Fakta terungkap makin mencengangkan setelah diketahui Widia bukan warga sipil biasa, melainkan istri dari seorang anggota Polri yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas, petugas garda terdepan yang setiap hari bekerja melayani dan melindungi masyarakat. Pertanyaan besar pun mengemuka: Ada apa dengan institusi Polri wilayah hukum Polda Banten? Bagaimana mungkin oknum dari lingkungan kepolisian justru diduga kuat bersekongkol dan membantu pihak perusahaan pembiayaan (leasing) untuk merampas aset milik rekannya sendiri, bahkan tanpa dasar surat keputusan pengadilan sama sekali?

 

Informasi krusial ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) langsung dari narasumber utama sekaligus pelapor, Widia Nopitasari, yang menceritakan kronologi mengejutkan setelah kasus penarikan paksa kendaraannya viral di media massa dan media sosial.

 

Berdasarkan pengakuan Widia, Rabu, 13 Mei 2026, sekitar pukul 15.52 WIB, ia mendapatkan kabar bahwa kendaraan Pajero yang hilang secara misterius sejak peristiwa di bengkel bulan April lalu, tiba-tiba terlihat kembali berada di halaman lingkungan Polda Banten. Padahal sebelumnya kendaraan itu dibawa kabur oleh sekelompok orang yang mengaku petugas BFI Finance dan dikawal ketat oleh oknum Paminal Polda Banten serta oknum Polres Pandeglang menggunakan kendaraan dinas, tanpa melampirkan surat perintah, surat tugas, apalagi surat penetapan pengadilan yang sah.

 

“Saya langsung datang mengecek ke lokasi. Saat saya tanya kepada petugas yang sedang berjaga saat itu, ‘Kenapa mobil saya tiba-tiba ada di sini? Apa dasarnya?’ Petugas itu justru menjawab dengan jujur kalau dia sendiri bingung dan tidak mengerti, ‘Bu, saya pun tidak tahu, ini kan titipan dari Paminal. Saya bingung juga, ini mobil bukan masuk kategori barang bukti, tidak ada kaitannya dengan Laporan Polisi mana pun, dan berkas-berkasnya pun saya tidak terima sama sekali. Padahal di sini ada tiga unit kendaraan senasib seperti ini Bu, tidak tahu sampai kapan disimpan di sini, dan kapan diambilnya. Informasinya kendaraan ini dibawa masuk ke lingkungan Polda jam 11 malam oleh oknum Paminal,’” ungkap Widia menirukan penuturan petugas jaga yang kebingungan.

 

Lebih mengherankan lagi, ketika Widia kemudian berusaha mengonfirmasi kepada pihak penyidik terkait keberadaan kendaraannya di sana, penyidik justru menyatakan tidak mengetahui sama sekali bahwa ada kendaraan yang disimpan di wilayah itu. Artinya, kendaraan tersebut dimasukkan dan dititipkan secara diam-diam, di luar pengetahuan petugas berwenang dan tanpa administrasi hukum yang sah.

 

Widia pun kemudian berusaha mendatangi dan berkomunikasi langsung kepada pihak Paminal yang namanya sempat disebut-sebut dalam kasus ini. Namun niat baiknya untuk meminta kejelasan justru diabaikan dan tidak dipedulikan sama sekali. Ketika ia meminta haknya untuk mengambil kembali kendaraan yang merupakan hak milik sahnya, penolakan terus terjadi. Padahal hingga saat ini, Widia menyatakan tegas bahwa tidak selembar pun surat pernyataan, surat penetapan, atau keputusan pengadilan yang ia terima yang menyatakan kendaraan itu disita, dirampas, atau menjadi milik pihak lain.

 

“Alasan yang dikemukakan pihak Provos/Paminal saat itu sangat mengada-ada, mereka bilang urusan kendaraan ini sedang diurus oleh Mabes Polri. Tapi itu alasan kosong belaka, karena sampai detik ini pun saya tidak pernah menerima satu lembar dokumen resmi pun yang menjelaskan status kendaraan saya. Ini jelas-jelas penahanan kendaraan secara ilegal, sewenang-wenang, dan sama sekali tidak sesuai prosedur hukum maupun aturan kedinasan,” tegas Widia dengan nada kesal.

 

Widia Nopitasari yang kini merasakan sendiri betapa sulitnya mencari keadilan bahkan di hadapan institusi yang seharusnya penegak hukum, menyampaikan harapannya yang mendalam bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni kemarin.

 

“Di hari yang suci ini, hari Pancasila, saya sangat berharap dan memohon agar saya mendapatkan hak keadilan yang setara. Saya ingin kebenaran terungkap, saya ingin pemulihan atas segala kerugian materiil yang saya derita, serta yang paling penting adalah pemulihan nama baik saya dan keluarga saya yang telah dicemarkan oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab ini,” ujarnya penuh harap.

 

Pertanyaan Besar Menggantung: Di mana Keadilan?

 

Fakta bahwa korban adalah istri anggota Polri yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas, petugas yang setiap hari berjuang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, justru menjadi sasaran ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari rekan-rekan institusinya sendiri, menimbulkan tanda tanya besar bagi publik dan insan pers.

 

Apakah Paminal yang tugasnya mengawasi disiplin anggota justru menjadi pelaku pelanggaran hukum terbesar di wilayahnya? Mengapa pihak keuangan bisa dengan mudah memanfaatkan nama dan kekuasaan jabatan kepolisian untuk merampas hak milik warga negara, bahkan hak milik keluarga anggota polri sendiri? Apakah di lingkungan Polda Banten aturan hukum sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan kekuasaan oknum?

 

GMOCT menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun dan disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kode etik profesi wartawan, dengan berlandaskan sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebagai bentuk tanggung jawab pers yang bebas dan bertanggung jawab, kami membuka ruang Hak Jawab seluas-luasnya bagi pihak Polda Banten, pihak kepolisian, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, atau tanggapan resmi apabila terdapat hal yang perlu diluruskan atau dikemukakan bantahan terkait isi pemberitaan ini. Hak jawab merupakan hak setiap warga negara sekaligus mekanisme konstitusional yang dijamin undang-undang untuk menjaga keseimbangan dan keadilan informasi di ruang publik.

 

GMOCT akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan kebenaran terungkap sejelas-jelasnya.

#noviralnojustice

#polripresisi

#kapolri

#kapoldabanten

#poldabanten

 

(DIVISI INVESTIGASI / TIM LIPUTAN GMOCT)

Editor:

Oknum Polisi Paminal Polda Banten dan Polres Pandeglang Diduga Dampingi Pengambilan Paksa Mobil, Pemilik Lapor ke Polda Banten

Oknum Polisi Paminal Polda Banten dan Polres Pandeglang Diduga Dampingi Pengambilan Paksa Mobil, Pemilik Lapor ke Polda Banten

By Redaksi On Juni 01, 2026

 

PANDEGLANG (GMOCT) – Sebuah peristiwa mencurigakkan dan dinilai menyimpang dari aturan hukum terjadi pada Kamis sore, 23 April 2026, sekitar pukul 15.30 WIB. Sekelompok orang yang mengaku sebagai petugas dari perusahaan pembiayaan BFI datang ke sebuah bengkel di daerah tersebut. Kehadiran mereka didampingi dan dikawal oleh oknum Paminal Polda Banten serta oknum dari Polres Pandeglang yang menggunakan kendaraan dinas kepolisian. Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama), dari rekan media yang tergabung di dalam wadah organisasi yaitu Bentengmerdeka.

 

Berdasarkan kronologi dan keterangan saksi mata yang berada di lokasi saat kejadian, saat itu kendaraan Pajero milik Ibu Widia sedang dalam masa perbaikan dan perawatan di bengkel. Tanpa membawa maupun memperlihatkan surat perintah, surat tugas, dokumen pengambilan barang, atau pemberitahuan resmi apa pun kepada pengelola bengkel maupun pemilik kendaraan, rombongan tersebut langsung berniat menguasai kendaraan.

 

Karena kedua kunci kendaraan berada di tangan pemilik bengkel yang saat itu sedang tidak berada di tempat, dan satu lagi disimpan oleh Ibu Widia sendiri, pihak pendatang kemudian mendatangkan orang ahli kunci untuk merusak dan menjebol sistem pengunci kendaraan. Saksi mendengar alarm kendaraan berbunyi sebanyak tiga kali saat proses pembobolan dilakukan. Setelah kendaraan berhasil dinyalakan dan dikuasai, mereka langsung membawa kabur kendaraan tersebut sambil dikawal oleh petugas polisi, sama sekali tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik sah kendaraan. Seluruh rangkaian kejadian tersebut terekam jelas melalui rekaman video yang ada di lokasi.

 

Merasa hak kepemilikannya dilanggar dan tindakan tersebut merupakan bentuk pencurian serta penguasaan barang secara paksa dan melawan hukum, beberapa hari pasca kejadian Ibu Widia telah secara resmi membuat Laporan Polisi di Polda Banten untuk meminta keadilan dan proses hukum yang jelas.

 

Sehubungan dengan pemuatan berita ini, GMOCT menegaskan bahwa peliputan dan penulisan berita dilakukan berlandaskan pada Tugas Pokok dan Fungsi serta Kode Etik Profesi Wartawan, juga sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebagai wujud tanggung jawab pers yang bebas dan bertanggung jawab, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terkait, baik pihak kepolisian maupun pihak perusahaan BFI, untuk menyampaikan Hak Jawab, klarifikasi, atau penyangalan apabila terdapat hal yang perlu diluruskan atau penjelasan yang ingin disampaikan terkait isi berita ini.

#noviralnojustice

#gmoct

#polripresisi

#poldabanten

 

(TIM/GMOCT)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor:

Anggota TNI Juang Setiawan Eko Bantah Tegas Lakukan Penganiayaan: Urusan Kita Murni Masalah Pengembalian Uang

Anggota TNI Juang Setiawan Eko Bantah Tegas Lakukan Penganiayaan: Urusan Kita Murni Masalah Pengembalian Uang

By Redaksi On Juni 01, 2026

 

SERANG – Menanggapi beredarnya informasi yang menyebutkan adanya dugaan tindak penganiayaan terhadap dua warga sipil dalam rangkaian penyelesaian sengketa, Juang Setiawan Eko, anggota TNI yang tercatat sebagai Pihak Pertama dalam Surat Perjanjian Perdamaian dan Pengembalian Uang tertanggal 28 Mei 2026, membantah keras tuduhan tersebut. Menurutnya, persoalan yang ada murni terkait kewajiban pengembalian dana senilai Rp68.000.000, dan ia sama sekali tidak pernah melakukan tindakan fisik maupun penganiayaan terhadap pihak lain.

 

“Terkait dengan perjanjian damai tersebut, intinya adalah hal pengembalian uang. Untuk masalah penganiayaan itu, saya dengan tegas menyatakan tidak melakukannya. Namun jika pun ada pihak lain atau orang yang melakukan penganiayaan terhadap RH dan rekan-rekannya, itu sepenuhnya di luar pengetahuan saya dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan saya,” tegas Juang saat dikonfirmasi awak media, Senin (1/6/2026).

 

Penegasan dari Juang ini sekaligus menjawab kebingungan publik yang sempat mendengar kabar adanya dugaan kekerasan yang melibatkan dirinya. Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan Rohman Hidayatullah atau yang akrab disapa RH – salah satu dari tiga warga sipil yang menandatangani perjanjian damai sebagai pihak yang berkewajiban mengembalikan uang – sempat beredar informasi bahwa ia dan rekannya menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Juang. Namun, keterangan tersebut akhirnya dibantah sendiri oleh RH.

 

Ditempat terpisah, RH membenarkan penjelasan yang disampaikan Juang. Ia mengakui bahwa informasi yang disampaikan sebelumnya kepada awak media belumlah tepat sasaran.

 

“Awalnya saya sempat bercerita dan memberi kabar kepada rekan-rekan wartawan bahwa saya dan teman-teman mengalami penganiayaan oleh anggota TNI yang bernama Juang. Tapi setelah diluruskan, ternyata itu bukan Bang Juang yang melakukannya. Itu adalah orang lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya, bukan anak buah, bukan keluarga, dan bukan pihak yang ditunjuk oleh Bang Juang,” akui RH dengan jujur.

 

RH menegaskan kembali, bahwa hubungan hukum maupun urusan pribadi antara dirinya, Ega Triyana, Margustiawan dengan Juang Setiawan Eko adalah murni seperti yang tertulis hitam di atas putih dalam dokumen resmi bermeterai tersebut, yakni urusan pengembalian dana yang menjadi kewajiban mereka.

 

“Urusan saya dengan Bang Juang hanya urusan tentang apa yang tertulis jelas di dalam isi perjanjian damai antara saya, dua rekan saya, dan Bang Juang. Saya pun saat ini sudah sadar dan menyadari kebenaran sebenarnya. Saya tidak akan lagi mempermasalahkan hal ini ke pihak mana pun, baik ke kepolisian, ke institusi, maupun ke media, karena bagi saya dan rekan-rekan, semuanya sudah selesai dan cukup dengan adanya perjanjian damai tersebut,” tambah RH.

 

Perjanjian damai yang ditandatangani tanggal 28 Mei lalu menyepakati pembayaran tahap pertama sebesar Rp23.000.000 saat penandatanganan, dan sisa sebesar Rp45.000.000 wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 Juni 2026 mendatang lewat transfer rekening resmi. Di dalam dokumen itu juga tertulis tegas larangan membawa persoalan ke publik maupun media sosial, serta kesepakatan melepaskan tuntutan hukum apabila kewajiban dipenuhi tepat waktu.

 

Dengan adanya penjelasan saling meluruskan ini, maka narasi yang berkembang di masyarakat menjadi jelas: sengketa berawal dari urusan keuangan, tuduhan penganiayaan sempat muncul namun diketahui dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal dan tidak terkait, serta kedua belah pihak sepakat menempuh jalur damai tanpa unsur paksaan dari Juang.

 

Kini, kedua belah pihak sepakat untuk fokus pada pelaksanaan isi perjanjian dan berharap tidak ada lagi perselisihan atau kesalahpahaman baru yang muncul ke permukaan.

 

(TIM REDAKSI)

Editor:

Setelah Berita Menggema di Puluhan Media: Propam Polresta Magelang Tegas, Akan Jalani Sidang Etik Kapolsek & Kanit Grabag Secara "Tegak Lurus"

Setelah Berita Menggema di Puluhan Media: Propam Polresta Magelang Tegas, Akan Jalani Sidang Etik Kapolsek & Kanit Grabag Secara "Tegak Lurus"

By Redaksi On Mei 31, 2026

 

MAGELANG (GMOCT) – Pemberitaan yang dimuat di puluhan media online dan cetak ternama yang tergabung dalam wadah Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) dengan judul “Dugaan Diskriminasi Penanganan Kasus di Polsek Grabag: Propam Sudah Bertindak Pelapor ‘Sidang Etik’ Jalankan, Sementara Hasil Gelar Perkara di Satreskrim Polresta Magelang Belum Jelas”, akhirnya mendapatkan tanggapan resmi dan sikap tegas dari pihak pengawas internal kepolisian.

 

Mengetahui harapan yang disampaikan Umi Azizah selaku pelapor, yang diwakili kuasa hukumnya pengacara kenamaan dari Kota Bandung, Marlundu Lumban Raja, S.H., agar proses pemeriksaan dan sidang etik profesi terhadap Kapolsek Grabag AKP Suhartoyo serta Kanit Reskrim Aiptu Armanto dijalankan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi masyarakat, Kepala Seksi Propam Polres Magelang, AKP Risyanto, memberikan jawaban pasti.

 

“Pihak kami akan bekerja Tegak Lurus, profesional, dan berpegang teguh pada tugas pokok dan fungsi Propam sebagaimana mestinya,” tegas AKP Risyanto saat dikonfirmasi awak media.

 

Lebih lanjut AKP Risyanto menjelaskan, dalam menjalankan tugas pengawasan, pemeriksaan, hingga penegakan kode etik, pihaknya selalu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, serta seluruh arahan dan perintah pimpinan yang berlaku . Tugas utama Propam adalah memastikan setiap anggota menjalankan tugas sesuai aturan, menjaga disiplin, serta menangani setiap pengaduan masyarakat secara objektif dan adil, tanpa ada yang ditutupi maupun dilindungi.

 

GMOCT Apresiasi Sikap Tegas: Minta Tak Ada Lagi Praktik Tebang Pilih

 

Merespons pernyataan tegas AKP Risyanto tersebut, Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS, yang menyampaikan pandangan mewakili Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio, menyampaikan apresiasi yang tinggi.

 

“Kami sangat mengapresiasi sikap dan pernyataan tegas yang disampaikan Bapak AKP Risyanto. Sikap seperti ini yang kami harapkan dari pengawas internal,” kata Asep NS.

 

Namun demikian, Asep NS juga menegaskan pesan keras agar kasus serupa tidak terulang kembali.

 

“Kami ingatkan, jangan sampai terulang lagi, lagi, dan lagi hal-hal yang bernuansa diskriminasi dalam menangani laporan masyarakat. Pihak kepolisian juga harus tegas, jangan ‘tebang pilih’, dan jangan merasa terganggu meskipun hal ini dinilai bisa memengaruhi citra. Justru dengan menindak tegas yang salah, citra kepolisian akan makin terangkat,” tambahnya.

 

Fakta yang terungkap dalam kasus ini sangat mendasar dan menyakiti rasa keadilan publik. Diketahui, Aiptu Armanto selaku Kanit Reskrim Polsek Grabag sendiri pernah mengakui secara terbuka bahwa pihak yang dilaporkan dalam kasus dugaan penggelapan dan penipuan oleh Umi Azizah, masih memiliki hubungan saudara dengannya. Hal inilah yang kemudian membuat penanganan kasus dinilai berat sebelah, tidak profesional, dan akhirnya mendorong kuasa hukum melaporkan keduanya ke Propam.

 

GMOCT Akan Terus Kawal: Tegak Lurus Bukti Masih Banyak Polisi Baik

 

Akhir pernyataannya, Asep NS menegaskan komitmen GMOCT untuk tidak berhenti di tengah jalan.

 

“GMOCT dan seluruh anggota media yang tergabung akan terus mengawal kasus ini sampai titik akhir, sampai keadilan benar-benar dirasakan oleh Ibu Umi Azizah, baik sebagai korban penggelapan maupun korban ketidakadilan penanganan perkara,” tegasnya.

 

Menurut penilaian GMOCT, apabila janji “Tegak Lurus” yang disampaikan Kasie Propam itu benar-benar dijalankan nyata, maka hal itu menjadi bukti nyata dan pesan positif bagi masyarakat Kabupaten Magelang. Bahwa di balik keberadaan segelintir oknum yang kurang baik, ternyata masih banyak anggota kepolisian yang jujur, amanah, profesional, dan benar-benar hadir untuk menjaga hukum serta melayani rakyat.

 

#noviralnojustice

#siepropampolrestamagelang

#propampoldajateng

#propammabespolri

#polsekgrabag

 

(TIM/RED) GMOCT

GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

 

Editor:

Dugaan Diskriminasi Penanganan Kasus di Polsek Grabag: Propam Sudah Bertindak Pelapor "Sidang Etik" Jalankan, Sementara Hasil Gelar Perkara di Satreskrim Polresta Magelang Belum Jelas

Dugaan Diskriminasi Penanganan Kasus di Polsek Grabag: Propam Sudah Bertindak Pelapor "Sidang Etik" Jalankan, Sementara Hasil Gelar Perkara di Satreskrim Polresta Magelang Belum Jelas

By Redaksi On Mei 31, 2026

 

MAGELANG (GMOCT) 31 Mei 2026 – GMOCT terus mengawal kasus dugaan diskriminasi dan ketidakprofesionalan penanganan perkara yang dilakukan oleh Kanit Reskrim dan Kapolsek Grabag, Polres Kota Magelang. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP) tertanggal 13 Mei 2026 yang diterima kuasa hukum pelapor, Marlundu Lumban Raja, S.H., tim redaksi berupaya mengonfirmasi langsung kepada Kepala Seksi Propam Polresta Magelang, AKP Risyanto.

 

Dalam percakapan telepon dengan Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS, AKP Risyanto menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan langkah sesuai isi surat dan aturan yang berlaku. Namun, ia sempat menyampaikan informasi yang diperoleh dari jalur aduan kode QR, yang menyebutkan bahwa pelapor, Umi Azizah, sempat berharap kerugian yang dideritanya dapat kembali.

 

Mendengar hal tersebut, Asep NS langsung meminta klarifikasi kepada Umi Azizah. Dengan tegas, Umi membantah adanya harapan atau permintaan pengembalian kerugian sebagai tujuan laporan. Ia menegaskan melaporkan aparat kepolisian semata-mata agar adanya ketidakadilan dan diskriminasi tersebut diproses sesuai kode etik profesi, serta menuntut penegakan hukum yang benar. Saat diperiksa Propam, Umi juga mengaku tidak didampingi oleh kuasa hukumnya saat dilakukan pemeriksaan/klarifikasi oleh pihak Propam Polresta Magelang.

 

Sementara itu, kasus pokok berupa dugaan penipuan dan penggelapan yang dialami Umi Azizah kini berada di bawah penanganan Satreskrim Polresta Magelang. Berdasarkan dokumen SP2HP, diketahui gelar perkara telah dilaksanakan pada 7 Mei 2026. Namun saat GMOCT berusaha menanyakan hasil keputusan gelar perkara tersebut kepada AKP Sutrisno, petugas yang menangani pelimpahan berkas, belum ada tanggapan hingga berita ini diturunkan.

 

Kuasa hukum Umi Azizah menyatakan harapan besar, apabila dalam berkas perkara memang terdapat unsur pidana, maka kepolisian segera menaikkan status terlapor menjadi tersangka serta melakukan penahanan demi menjamin proses hukum dan mewujudkan keadilan bagi kliennya.

#noviralnojustice

#polripresisi

#polrestamagelang

#poldajateng

#polsekgrabag

 

(Tim Liputan Khusus GMOCT)

Editor:

Ketua DPN Peduli Nusantara Tunggal Pertanyakan Ketegasan Kesbangpol Kuningan Awasi Ormas Tak Terverifikasi

Ketua DPN Peduli Nusantara Tunggal Pertanyakan Ketegasan Kesbangpol Kuningan Awasi Ormas Tak Terverifikasi

By Redaksi On Mei 31, 2026

 

KUNINGAN, JAWA BARAT 31 Mei 2026 (GMOCT) - Berdasarkan informasi yang diterima GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari rekan media KabarSBI yang tergabung di dalam organisasi kami, Arthur Noija, S.H., selaku Ketua DPN Peduli Nusantara Tunggal menyoroti seriusnya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kuningan dalam mengawasi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang belum terverifikasi atau tidak memiliki landasan hukum yang sah.

 

Arthur menegaskan, beroperasinya ormas harus sesuai UU No. 17 Tahun 2013 jo. Perppu No. 2 Tahun 2017, serta Permendagri No. 56 Tahun 2017. Aturan tersebut mewajibkan ormas berasaskan Pancasila dan melarang tindakan yang mengganggu ketertiban, sekaligus memberi wewenang penuh kepada Kesbangpol daerah untuk melakukan pembinaan, pemantauan, hingga penindakan.

 

"Jangan sampai pengawasan hanya jadi tulisan di atas kertas. Kalau ada ormas tak jelas status hukumnya tapi aktif beraktivitas dan berpotensi bikin resah, Kesbangpol wajib turun tangan. Negara harus tegas dan berwibawa," tegas Arthur.

 

Ia mengingatkan, pengawasan tidak boleh menunggu terjadi masalah besar. Pendataan, verifikasi dan evaluasi harus berjalan terus-menerus. Jika terindikasi ada ancaman, kekerasan, pungli, atau penyalahgunaan nama organisasi, langkah tegas mulai dari teguran hingga penghentian kegiatan harus segera dilakukan tanpa pandang bulu.

 

Pembiaran hal demikian dinilai akan mencoreng penegakan hukum. Arthur pun meminta Kesbangpol dan Tim Terpadu bertindak adil, tidak tajam ke bawah saja namun tumpul ke kelompok tertentu.

 

"Masyarakat berhak aman dan dilindungi hukum. Semua ormas sama kedudukannya di mata hukum. Kalau melanggar, negara harus hadir dan bertindak profesional demi menjaga ketertiban dan kepercayaan publik," pungkas Arthur Noija.

#noviralnojustice

#gmoct

 

(Tim Liputan GMOCT / KabarSBI)

Editor:

Kecam Intimidasi Wartawan KabarSBI.com, DPN Peduli Nusantara Tunggal Desak Penegakan Hukum Tegas

Kecam Intimidasi Wartawan KabarSBI.com, DPN Peduli Nusantara Tunggal Desak Penegakan Hukum Tegas

By Redaksi On Mei 31, 2026

 

KUNINGAN 30 Mei 2026 (GMOCT) – Berdasarkan informasi yang diterima GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari rekan media KabarSBI.com yang tergabung di dalam organisasi kami, Arthur Noija, S.H., selaku Ketua Umum DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta menyampaikan kecaman keras atas tindakan arogansi oknum ormas yang diduga mendatangi dan mengintimidasi kediaman wartawan KabarSBI.com. Menurutnya, perbuatan tersebut melanggar hukum, menciptakan rasa takut, serta menghambat tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang.

 

Arthur menegaskan, kemerdekaan pers dijamin dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (1) dan (2), sehingga segala bentuk tekanan atau ancaman adalah tindakan bertentangan dengan demokrasi. Jika ada pihak yang merasa dirugikan pemberitaan, mekanisme penyelesaiannya jelas diatur melalui hak jawab dan hak koreksi, bukan dengan tindakan kekerasan atau intimidasi.

 

Ditinjau dari sisi Hak Asasi Manusia, tindakan tersebut juga bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999, di mana setiap orang berhak bekerja dan menyampaikan pendapat secara aman dan bebas. Pers berfungsi sebagai kontrol sosial demi kepentingan publik, maka menghambat kerjanya sama artinya merampas hak masyarakat mendapat informasi benar.

 

Ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum cermat menerapkan aturan, termasuk KUHP 2023, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pers akibat kesalahpahaman membedakan aktivitas jurnalistik sah dengan tindakan kriminal. Penegakan hukum harus tegas dan proporsional demi mencegah preseden buruk yang membahayakan keselamatan wartawan.

 

Arthur mengajak seluruh elemen masyarakat dan organisasi untuk menghormati kerja pers serta menyelesaikan perbedaan pandangan lewat jalur hukum yang sah, demi menjaga kebebasan pers, HAM, dan nilai demokrasi Indonesia.

#noviralnojustice

#gmoct

 

(Tim Liputan GMOCT / KabarSBI)

Editor:

Pimpinan Redaksi KabarSBI.com dan Tim Hukum Penuhi Panggilan Penyidik Polres Kuningan Terkait Kasus Penggerudukan Rumah Wartawan oleh Oknum Ormas LMPI

Pimpinan Redaksi KabarSBI.com dan Tim Hukum Penuhi Panggilan Penyidik Polres Kuningan Terkait Kasus Penggerudukan Rumah Wartawan oleh Oknum Ormas LMPI

By Redaksi On Mei 31, 2026

 

KUNINGAN (GMOCT) – Jumat, 29 Mei 2026 – Pimpinan Redaksi Media Online KabarSBI.com yang juga menjabat selaku Ketua Umum Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT), Agung Sulistio, bersama tim kuasa hukum resmi menghadiri panggilan dari penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kuningan, Jawa Barat. Kehadiran ini dilakukan dalam rangka memberikan keterangan lengkap dan mendalami fakta hukum terkait peristiwa penggerudukan kediaman Kabiro KabarSBI.com oleh segerombolan oknum Organisasi Masyarakat (Ormas) LMPI Kuningan beberapa waktu lalu.

 

Dalam proses pemeriksaan yang berjalan tertib dan kondusif tersebut, penyidik juga memeriksa sedikitnya lima orang saksi guna mengumpulkan bukti dan keterangan yang objektif, lengkap, dan akurat demi kelengkapan berkas perkara. Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian proses hukum atas laporan yang telah diajukan terkait tindakan yang berindikasi ancaman kekerasan, intimidasi, dan tindakan tidak terpuji lainnya yang dilakukan di kediaman wartawan.

 

Kehadiran Agung Sulistio beserta tim hukum dinilai sebagai bentuk komitmen nyata untuk menghormati proses hukum yang berlaku serta dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran secara profesional, transparan, dan tidak berpihak.

 

Agung Sulistio: Kami Percaya Hukum Akan Berbicara dan Memberikan Keadilan

 

Usai menjalani pemeriksaan, Agung Sulistio menyampaikan pernyataannya di hadapan awak media. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan selalu mendukung jalannya penegakan hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian, namun tetap akan terus mengawal agar proses berjalan sesuai aturan.

 

"Kami hadir di sini sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan kami terhadap hukum dan institusi kepolisian. Peristiwa penggerudukan rumah rekan kami, disertai ucapan ancaman pembunuhan yang sangat jelas terdengar dalam rekaman video, adalah fakta nyata yang tidak bisa ditutup-tutupi maupun dibelokkan maknanya. Tindakan tersebut jelas melanggar hukum, mengancam rasa aman, dan serangan langsung terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi Undang-Undang," tegas Agung Sulistio.

 

Lebih lanjut ia menegaskan, "Sebagai insan pers dan pimpinan media, kami tidak pernah menakutkan, apalagi lari dari hukum. Justru kami mendatangi hukum untuk menuntut hak kami dan hak rekan jurnalis kami yang telah menjadi korban teror. Kami percaya dan yakin, aparat kepolisian di Polres Kuningan mampu bekerja secara jantan, objektif, dan profesional. Kami berharap pelaku segera diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berniat jahat serta berpikir bisa menekan wartawan dengan cara kekerasan atau intimidasi. Ingat, profesi kami dilindungi negara, dan kebenaran serta keadilan pasti akan tegak," tambah Agung Sulistio.

 

Bambang L.A Hutapea SH.MH.C.med, Bukti Sudah Jelas, Penegakan Hukum Harus Tegas Tanpa Intervensi

 

Sementara itu, Bambang L.A Hutapea SH.MH.C.med, selaku Kuasa Hukum Media Online KabarSBI.com dan Tim Hukum GMOCT, memberikan penekanan terkait kekuatan bukti yang ada dalam perkara ini. Menurutnya, kasus ini sudah sangat terang benderang karena pelaku justru merekam aksinya sendiri dan menyebarkannya hingga menjadi konsumsi publik.

 

"Secara hukum, elemen tindak pidana sudah sangat jelas terpenuhi. Rekaman video yang disebar oleh kelompok pelaku sendiri adalah bukti utama yang sangat kuat dan sah. Di dalamnya terdengar jelas ucapan ancaman pembunuhan, terlihat tindakan agresi, serta tindakan mendatangi rumah warga secara bergerombol yang tujuannya tak lain adalah menakut-nakuti dan mengintimidasi klien kami. Ini bukan urusan klarifikasi atau hak jawab, melainkan sudah masuk ranah tindak pidana ancaman dan kekerasan," papar Bambang.

 

Ia pun meminta kepada pihak penyidik agar dalam menangani perkara ini bekerja secara mandiri dan tegas, tidak terpengaruh oleh berbagai upaya klarifikasi yang saling bertolak belakang maupun rekayasa narasi yang belakangan ini muncul demi meringankan kesalahan pelaku.

 

"Kami sudah serahkan seluruh alat bukti dan keterangan lengkap kepada penyidik. Kami meminta kepolisian bekerja tuntas, teliti, dan berani memproses siapa pun yang terlibat mulai dari pelaku di lapangan hingga yang memberi perintah atau menggerakkan. Jangan sampai ada pihak yang mencoba mengintervensi proses ini demi kepentingan tertentu, karena mata publik dan insan pers di seluruh Indonesia sedang mengawasi langkah Polres Kuningan. Kami optimis penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, dan kami akan terus mengawal sampai putusan akhir," pungkas Bambang L.A Hutapea.

 

Hingga saat ini, tim penyidik masih terus mendalami keterangan para saksi dan mengumpulkan kelengkapan berkas. Masyarakat dan rekan-rekan insan pers berharap kasus ini segera mendapatkan kejelasan dan pelaku mendapatkan sanksi setimpal sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap profesi wartawan serta rasa aman bagi seluruh warga Kabupaten Kuningan.

#noviralnojustice

#polreskuningan

#poldajabar

#ormasLMPI

#stopintimidasiterhadapwartawan

 

(Tim Liputan GMOCT / KabarSBI)

 

Editor:

Asep NS: Dua Klarifikasi Ujang Jenggo Ketua LMPI Kuningan Bukti Nyata Ketidakkonsistenan, Backup? Backing? Jawab!!!!!!!

Asep NS: Dua Klarifikasi Ujang Jenggo Ketua LMPI Kuningan Bukti Nyata Ketidakkonsistenan, Backup? Backing? Jawab!!!!!!!

By Redaksi On Mei 31, 2026

 

Kabupaten Semarang (GMOCT) – 29 Mei 2026 – Pasca viral dan menuai kecaman keras dari berbagai kalangan, mulai Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, Ketua GIBAS Fighting Camp Fahry Ramadhan, hingga elemen masyarakat luas terkait aksi gerombolan oknum ormas LMPI yang mendatangi rumah Kabiro KabarSBI.com Kuningan, Dadan Sudrajat, kini muncul fakta baru yang makin membongkar ketidakkonsistenan pernyataan pimpinan tertinggi ormas tersebut.

 

Di dalam rekaman video yang menyebar luas, terdengar jelas ancaman pembunuhan bernada kasar: "Sia Ngaganggu LMPI Modar Sia" (Artinya: Kamu mengganggu LMPI, mati kamu). Aksi teror dan ancaman itu dilakukan beramai-ramai tepat di depan kediaman wartawan, sengaja direkam lalu dikirimkan ke korban hingga memicu kemarahan publik. Kini, Ujang Jenggo yang mengaku sebagai Ketua LMPI Cabang Kuningan, tampak kelimpungan memberikan penjelasan, bahkan memberikan dua pernyataan berbeda di dua kesempatan berbeda.

 

Satu Mulut, Dua Cerita Berbeda

 

Dalam tulisan berita yang dimuat situs Majalah Konstan, Ujang Jenggo membantah keras tuduhan intimidasi. Ia berdalih bahwa kedatangan anggotanya ke lokasi bukan untuk mengejar atau mengancam wartawan KabarSBI, melainkan semata-mata mencari oknum internal mereka sendiri yang berinisial UC. Menurutnya, oknum UC itulah yang dianggap merugikan dan merusak nama baik organisasi, sehingga mereka mendatangi lokasi untuk urusan internal.

 

Namun, penjelasan itu berubah 180 derajat saat Ujang Jenggo berbicara dalam wawancara video yang diunggah akun TikTok @saepulpemred. Di sana, ia justru mengakui bahwa rombongannya memang mencari wartawan KabarSBI. Alasannya bukan urusan anggota, melainkan untuk mengklarifikasi isi pemberitaan mengenai dugaan mark-up anggaran pengadaan soal ujian di SMP Negeri se-Kabupaten Kuningan. Ujang menilai berita itu tidak sesuai standar jurnalistik karena menurutnya pihak media tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

 

Asep NS: Ini Bukti Mereka Tidak Konsisten!

 

Melihat adanya ketidaksinkronan dan perbedaan narasi yang mencolok itu, Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama), Asep NS diruang kerjanya, angkat bicara tegas lewat tanggapan videonya.

 

"Sudah jelas-jelas di dalam rekaman video yang mereka buat sendiri terdengar kalimat ancaman 'Sia Ngaganggu LMPI Modar Sia'. Video itu sengaja dibuat di depan rumah wartawan, sengaja dikirimkan ke yang bersangkutan untuk menakut-nakuti, dan akhirnya menyebar ke publik. Lalu sekarang muncul dua keterangan yang saling bertolak belakang. Ini jelas menunjukkan ketidakkonsistenan, mencerminkan ketidakjujuran, dan menjadi bukti kuat ada hal yang berusaha ditutupi," tegas Asep NS.

 

Ia pun membenarkan langkah hukum yang diambil pihak KabarSBI.com dengan melaporkan kasus ini ke Polres Kuningan didampingi kuasa hukum, karena tindakan teror dan ancaman nyata tersebut jelas melanggar hukum dan hak asasi.

 

Tupoksi Ormas Bukan untuk Jadi "Alat" Pihak Tertentu

 

Lebih jauh, Asep NS mengingatkan kembali tugas pokok dan fungsi ormas yang sesungguhnya menurut peraturan yang berlaku. Secara ringkas, ormas memiliki tugas: menjaga persatuan bangsa, melestarikan nilai norma dan etika, mengembangkan semangat kebersamaan, serta ikut mewujudkan tujuan negara. Sementara fungsinya adalah sebagai wadah kegiatan anggota, sarana pembinaan, penyalur aspirasi rakyat ke pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat.

 

"Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, pertanyaan saya terbuka untuk Ujang Jenggo: KabarSBI dan GMOCT memberitakan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh sebuah instansi pendidikan. Kenapa LMPI Kuningan yang malah kebakaran jenggot? Apakah instansi yang kami beritakan sudah melapor kepada Ujang Jenggo atau ke LMPI? Atau jangan-jangan LMPI ini sengaja bertindak sebagai BACKING? BACK UP?" Tanya  Asep NS.

 

Ia menegaskan, seharusnya pihak yang merasa dirugikan adalah instansi atau individu yang diberitakan, merekalah yang berhak mengajukan hak jawab atau melakukan klarifikasi, bukan ormas yang tidak terkait. Padahal, KabarSBI maupun seluruh anggota media di bawah naungan GMOCT selalu membuka lebar ruang hak jawab dan jalur pengaduan, baik melalui mekanisme internal maupun lewat Dewan Pers.

 

"Jangan Coba-coba Intimidasi Wartawan!"

 

Asep NS mengingatkan kembali bahwa sejatinya media massa dan ormas sama-sama memiliki fungsi kontrol sosial. Seharusnya LMPI Kuningan bersinergi dengan wartawan untuk bersama-sama meluruskan persoalan dugaan korupsi atau penyimpangan dana pendidikan demi kepentingan masyarakat luas, bukannya malah membuat kegaduhan dan mengancam nyawa jurnalis yang sedang bekerja.

 

Di akhir pernyataannya, Asep NS memberikan peringatan keras dan tegas kepada siapa saja yang berani mengganggu kemerdekaan pers:

 

"Jangan pernah coba-coba mengintimidasi profesi wartawan! Jiwa korsa kami bersatu padu. Profesi kami dilindungi tegas oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahkan, tegas disebutkan oleh Mabes Polri dan Dewan Pers: Selama karya jurnalistik berdasar fakta dan data, itu tidak bisa dipidana, tidak bisa digugat secara perdata. Kami tidak akan diam jika kawan kami diganggu!"

 

GMOCT dan seluruh anggotanya kini terus mengawal perkembangan laporan di Polres Kuningan, menuntut agar pelaku dan dalang ancaman segera ditangkap dan diproses hukum seadil-adilnya.

 

#noviralnojustice #polreskuningan #poldajabar #tangkapoknumormasLMPI #stopintimidasiterhadapwartawan

 

Team/Red (GMOCT)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

Ketua GIBAS Fighting Camp Tantang Pelaku Intimidasi Wartawan: "Sok Jago" Hobi Kekerasan? Masuk Ring Boxing Saja!

Ketua GIBAS Fighting Camp Tantang Pelaku Intimidasi Wartawan: "Sok Jago" Hobi Kekerasan? Masuk Ring Boxing Saja!

By Redaksi On Mei 31, 2026

 

KUNINGAN (GMOCT) 28 Mei 2026 – Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) menerima laporan dan informasi lengkap dari rekan media anggota kami, KabarSBI.com, terkait kecaman keras yang disampaikan Fahry Ramadhan, Ketua GIBAS Fighting Camp, atas aksi penggerudukan dan intimidasi yang menimpa Kabiro KabarSBI.com Kuningan, Dadan Sudrajat, pada Senin (25/5/2026). Fahry bahkan menantang para pelaku yang gemar melakukan kekerasan agar berani bertindak jantan secara perorangan di atas ring, bukan mengandalkan kekuatan massa.

 

Dalam pernyataannya, Fahry Ramadhan menilai tindakan sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat saat mendatangi kediaman Dadan Sudrajat sudah sangat melampaui batas kewajaran. Berdasarkan rekaman video yang beredar, terdengar jelas ucapan yang bernada ancaman pembunuhan, bahkan terlihat ada oknum yang dengan sengaja menendang pintu rumah. Hal ini, menurut Fahry, bukan lagi bentuk penyampaian keberatan biasa, melainkan tindakan pidana berupa ancaman dan kekerasan yang harus ditindak tegas.

 

“Kalau memang merasa keberatan atau dirugikan dengan isi pemberitaan, jalur yang benar itu jelas: gunakan hak jawab, minta klarifikasi, atau lapor lewat jalur hukum. Tidak ada alasan sah mendatangi rumah orang secara bergerombol, mengancam nyawa, hingga merusak fasilitas rumah. Wartawan bekerja berdasar fakta dan data, tugas mereka adalah mengawasi kepentingan publik, bukan untuk ditakut-takuti,” tegas Fahry dengan nada tegas.

 

Pemilik wadah latihan bela diri ini pun menyindir tajam keberanian palsu para pelaku yang hanya berani bertindak saat berjumlah banyak. Ia menantang mereka yang merasa jagoan dan gemar melakukan kekerasan untuk membuktikan keberaniannya di tempat yang seharusnya.

 

“Jangan jago kalau sudah keroyokan. Itu bukan berani, itu pengecut namanya. Kalau memang hobi kekerasan dan merasa punya tenaga lebih, salurkan ke tempat yang benar. Masuklah ke arena tinju atau ring pertandingan, kita ukur kemampuan satu lawan satu secara adil. Di situ baru terlihat siapa yang benar-benar berani, bukan menekan orang yang sendirian,” sergah Fahry.

 

Lebih lanjut, Fahry mengingatkan bahwa budaya mengancam dan mendatangi rumah warga berkedok ormas sangat berbahaya bagi ketertiban umum dan kondusivitas Kabupaten Kuningan. Ia pun mendesak Polres Kuningan untuk segera memproses hukum seluruh pihak yang terlibat, agar masyarakat dan insan pers bisa bekerja serta hidup dengan rasa aman, tanpa dihantui ketakutan atas tindakan sewenang-wenang kelompok tertentu.

 

“Jangan sampai di Kuningan tumbuh pemahaman bahwa mengancam atau mengeroyok orang itu hal lumrah. Tegaslah bertindak, agar kejadian kelam seperti ini tidak terulang lagi kepada siapa pun,” pungkas Fahry Ramadhan.

#noviralnojustice

#gibas

#lmpi

#gmoct

 

(Tim Liputan GMOCT / KabarSBI)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: