Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
PR Exta Untuk Gubernur Jawa Barat, Maraknya Peredaran Obat Terlarang di Wilkum Polsek Lekes, Kapolsek dan Kanit Reskrim Bungkam,

By On Juni 06, 2026





Garut, BM.online - Peredaran obat-obatan keras yang diduga masuk kategori psikotropika salah satunya obat jenis tramadol saat ini menjadi sorotan publik, khususnya di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sabtu 6 Juni 2026 

Diduga peredaran obat haram tersebut seringkali beredar di wilayah hukum Polsek Leles. Bahkan, jajaran Polres Garut juga beberapa kali mengamankan bandar yang diduga menjual belikan obat tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Peredaran obat-obatan jenis tramadol juga bahkan disorot oleh orang nomor satu di Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM)/Bapa Aing.

Dibenarkan oleh penjual oabat yang berada di Kawasan Pabrik Garment, tepatnya Jl. Asparagus, Haruman, Kec. Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Kami hanya menjual dua jenis obat tramadol dan exsomer pak, biasanya kalau untuk kordinasi kepihak kepolisian itu bos kami langsung. Ujarnya 




Menurutnya, tempat yang menjual obat daftar G jenis tramadol, Exsimer bukan dikawasan Pabrik Garment saja. " itu masih ada pak didekat tukang duren Jl. Raya Bandung - Garut, Salamnunggal, Kec. Leles, Kabupaten Garut. Jelasnya mengatakan pada wartawan, Sabtu 6 Juni 2026

Melalui pesan watshaap Kanit Reskrim dan Kapolsek Leles Saat dikonfirmasi terkait langkah serta tindakan terkait adanya benerapa lokasi yang menjual Obat daftar G, Kapolsek dan Kanit reskrim Polsek Leles tida menjawab alias bungkam.


Berdasarkan dalam pasal 196 Undang - Undang kesehatan No.36 Tahun 2008 di sebutkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Miliar



Selain itu pelaku juga dapat di jerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Dan ada juga pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 Taun penjara dan denda hingga Rp. 2 Miliar.


Ketua Umum GMOCT: Aksi Oknum Mengatasnamakan LMPI di Kuningan Keliru, Dugaan Intimidasi Sudah Dilaporkan ke Polisi

By On Juni 05, 2026

 


KUNINGAN (GMOCT) – Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari rekan media anggota yang tergabung dalam wadah organisasi, yakni Kabarsbi. Ketua Umum GMOCT sekaligus Pemimpin Redaksi SBI, Agung Sulistio, menyampaikan pernyataan tegas menanggapi aksi sejumlah oknum yang mengatasnamakan LMPI di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ia menilai aksi tersebut keliru total karena didasarkan pada informasi yang tidak akurat dan kekeliruan memahami fungsi lokasi yang menjadi sasaran.


Agung meluruskan fakta bahwa kantor redaksi SBI beralamat di Ruko Luragung, Kuningan, sedangkan kantor pusat GMOCT berada di Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, alamat di Jalan Veteran Nomor 50, Kuningan, yang sempat disebut-sebut bukanlah kantor pusat media, melainkan Kantor Bidang Hukum SBI yang digunakan untuk pendampingan hukum sekaligus kantor operasional PT Sinayah, perusahaan penyedia layanan ibadah haji dan umrah. Ia meminta seluruh pihak memverifikasi data terlebih dahulu sebelum bertindak atau menyampaikan pendapat ke publik.


Lebih lanjut, ia menyayangkan adanya nada intimidasi dalam aksi tersebut, termasuk ucapan yang dinilai mengandung ancaman seperti “mau dikarungin”. Hal yang lebih memicu kekhawatiran adalah adanya seruan yang meminta Media SBI untuk keluar dari wilayah Kuningan.


“Dasar apa dan siapa yang berhak memerintahkan media keluar dari suatu daerah? Pers bekerja di seluruh wilayah NKRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Tidak ada satu pun pihak yang berhak melarang atau mengusir kami selama kami menjalankan tugas jurnalistik secara sah, profesional, dan bertanggung jawab,” tegas Agung Sulistio.


Ia menegaskan, apabila ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan oleh suatu pemberitaan, jalur yang tersedia adalah menggunakan hak jawab, hak koreksi, atau menempuh proses hukum yang berlaku, bukan dengan cara mengancam, menekan, maupun mengintimidasi insan pers.


Bahkan, Agung mengungkapkan bahwa dugaan tindakan intimidasi dan ancaman yang terjadi di rumah kontrakan Kepala Biro SBI telah dilaporkan secara resmi ke Polres Kuningan dengan Nomor Laporan: LP/B/91/VI/RES.1.24./2026/SPKT/POLRES KUNINGAN/POLDA JABAR. Kasus tersebut kini sedang dalam proses penanganan pihak kepolisian.


“Kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Kami juga meminta agar diselidiki siapa sebenarnya oknum-oknum yang bertindak tersebut dan apakah mereka benar-benar mewakili organisasi yang mereka sebutkan, atau hanya memakai nama organisasi untuk kepentingan pribadi dan menakut-nakuti pihak lain,” tambahnya.


Dalam kesempatan tersebut, Agung Sulistio juga mengajak seluruh jurnalis, organisasi pers, perusahaan media, serta pegiat kebebasan pers di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan moral dan solidaritas terhadap upaya menjaga kemerdekaan pers serta kebebasan menjalankan tugas jurnalistik.


Menurutnya, segala bentuk intimidasi, ancaman, tekanan, maupun upaya membungkam media tidak boleh dibiarkan karena dapat mencederai marwah insan pers yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers.


“Saya mengajak seluruh insan pers di Indonesia untuk bersatu menjaga independensi, profesionalisme, dan kehormatan profesi jurnalistik. Jangan sampai marwah insan pers dicederai, apalagi sampai ada upaya membungkam media melalui intimidasi atau ancaman. Pers adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga bersama demi kepentingan publik dan tegaknya negara hukum,” tegas Agung.


Di akhir pernyataannya, Ketua Umum GMOCT itu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar dan akan terus menjalankan tugas pers secara profesional, independen, berimbang, serta berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan setiap perbedaan melalui jalur hukum, dialog yang sehat, dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi menjaga kondusivitas, demokrasi, dan supremasi hukum di daerah.


#noviralnojustice

#gmoct


(TIM LIPUTAN KHUSUS GMOCT)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama


Editor

Pengacara Marlundu Lumban Raja: Paminal Polresta Magelang Diminta Segera Proses Dugaan Diskriminasi Kapolsek dan Kanit Reskrim Grabag, Tunjukan "Tegak Lurus" nya

By On Juni 05, 2026

 


MAGELANG (GMOCT) – Di sela kesibukannya mendampingi sejumlah klien, pengacara kenamaan asal Kota Bandung, Marlundu Lumban Raja S.H., memberikan tanggapan tegas terkait perkembangan penanganan laporan yang disampaikan oleh kliennya, Umi Azizah. Dalam laporannya, Umi Azizah melaporkan dugaan adanya diskriminasi dan ketidakadilan penanganan kasus dugaan penggelapan dan penipuan yang dilaporkannya, yang diduga dilakukan oleh Kapolsek Grabag AKP Suhartoyo dan Kanit Reskrim Polsek Grabag Aiptu Armanto.

 

Marlundu Lumban Raja menegaskan bahwa momen ini menjadi ujian nyata bagi Paminal Polresta Magelang untuk membuktikan komitmennya. Ia menyoroti pernyataan tegas yang sebelumnya dilontarkan oleh Kasie Propam Polresta Magelang AKP Risyanto, yang menegaskan prinsip penegakan hukum yang "Tegak Lurus" tanpa pandang bulu, yang telah dimuat di puluhan media anggota GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama).

 

"Sudah saatnya Paminal Polresta Magelang bekerja sesuai rasa keadilan, membuktikan apa yang disampaikan oleh AKP Risyanto. Prinsip 'Tegak Lurus' itu bukan sekadar ungkapan indah yang hanya dipajang di atas kertas atau dibacakan di hadapan wartawan semata, melainkan harus dibuktikan nyata dalam setiap penanganan kasus, terutama yang menyangkut oknum anggota sendiri," tegas Marlundu Lumban Raja.

 

Peringatan Tegas Jika Janji Tak Ditepati

 

Pengacara yang dikenal vokal "Salam Keadilan" ini kemudian melontarkan peringatan keras, apabila Paminal Polresta Magelang terbukti tidak konsisten dan menyimpang dari prinsip yang telah digaungkan.

 

"Jika Paminal Polresta Magelang tidak berani bertindak tegas, membiarkan oknum yang diduga melakukan diskriminasi dan menyalahgunakan wewenang bebas begitu saja, atau malah justru mencari jalan untuk melindungi mereka, maka saya katakan dengan lantang: semua ucapan AKP Risyanto selama ini hanyalah omong kosong belaka, sekadar gula-gula bibir untuk menenangkan publik, dan tidak lebih dari sebuah sandiwara murah yang mempermalukan institusi Polri sendiri.

 

Ingat, kami tidak akan diam. Kami akan terus awasi setiap langkahnya. Jika prinsip 'Tegak Lurus' itu mati dikalahkan oleh kekuasaan dan kedekatan, maka kami buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di Polresta Magelang keadilan masih bisa diperjualbelikan, dan hukum berlaku tidak sama bagi siapa saja. Saat itu juga, kami akan bawa kasus ini lebih tinggi lagi hingga ke Mabes Polri, dan biarkan seluruh masyarakat menilai siapa yang benar-benar berani menegakkan aturan dan siapa yang hanya pandai berbicara," tegasnya dengan nada tegas dan penuh ketegasan.

 

Ia kembali mengingatkan bahwa perkara ini sesungguhnya sudah jelas jalurnya. "Secara pidana umumnya pun, perkara yang dilaporkan klien kami sebenarnya sudah ditangani oleh Satreskrim Polresta Magelang. Artinya, ketika kasus ini sudah ditangani langsung oleh pimpinan yang lebih tinggi, justru oknum di tingkat bawah malah bermain-main, memilih-milih siapa yang dibantu dan siapa yang ditinggalkan. Itu sudah jelas merupakan penyimpangan, bentuk diskriminasi, dan tindakan yang sangat merugikan kepentingan pencari keadilan," pungkasnya.

 

Marlundu berharap Paminal Polresta Magelang tidak kehilangan kesempatan emas ini untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, dengan segera memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolsek Grabag dan Kanit Reskrimnya hingga tuntas tanpa kompromi.

 

#NoViralNoJustice

#SalamKeadilan

#GMOCT

 

(TIM LIPUTAN KHUSUS GMOCT)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama


Editor:

Widia Nopitasari (Bhayangkari) Isteri dari Bhabinkamtibmas, Bacakan Surat Terbuka Untuk Kapolri dan Petinggi Polri, Mencari Keadilan, Menguak Fakta Apa yang Dialaminya

By On Juni 03, 2026

 


BANTEN (GMOCT) – Sebuah surat terbuka bernada mendalam dan penuh harap kini menggema hingga ke tingkat tertinggi Korps Bhayangkara. Surat tersebut disampaikan oleh Widia Nopitasari, seorang Bhayangkari yang juga istri dari Brigadir Polisi Arman, anggota Polri yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Pandeglang, Polda Banten. Melalui tulisannya, Widia mengungkapkan keluh kesah, kenyataan pahit, serta jeritan hati keluarganya yang merasa menjadi korban kesewenang-wenangan oknum di lingkungan institusi tempat suaminya mengabdi.

 

Berikut adalah isi lengkap surat terbuka yang disampaikan Widia Nopitasari kepada Bapak Kapolri dan seluruh Pimpinan Tinggi Jenderal di Mabes Polri:

 

 

 

SURAT TERBUKA UNTUK BAPAK KAPOLRI DAN SELURUH PIMPINAN TINGGI JENDERAL DI MABES POLRI

 

Dari:

Nama : Widia Nopitasari

Alamat : Wilayah Hukum Polres Pandeglang, Polda Banten

Identitas : Bhayangkari, Istri dari Brigadir Polisi Arman

NRP : ................

 

Kepada Yth.,

Bapak Kapolri Jenderal Polisi

dan Seluruh Pimpinan Tinggi Jenderal Polri

di Mabes Polri

Jakarta

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

 

Dengan segala kerendahan hati, rasa hormat, dan keyakinan yang mendalam bahwa masih ada keadilan di bawah naungan Bapak-bapak Pimpinan Kami, saya menuliskan surat ini. Saya Widia Nopitasari, istri dari seorang anggota Polri sederhana, Brigadir Polisi Arman, yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Pandeglang, Polda Banten.

 

Surat terbuka ini saya layangkan bukan dengan niat lain, melainkan murni sebagai ungkapan hati seorang istri Bhayangkari, sekaligus curhatan seorang ibu yang merasa ketidakadilan menimpa keluarga kecilnya. Surat ini adalah jeritan kecil yang saya harap dapat terdengar sampai ke telinga Bapak Kapolri dan para Jenderal pimpinan kami, agar Bapak sekalian mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, jauh di bawah sana, di mana kami berjuang menjaga nama baik institusi yang kami cintai ini.

 

Permohonan Maaf dan Alasan Saya Membuka Suara

 

Sebelum saya menguraikan keluh kesah dan kenyataan pahit yang saya alami, perkenankanlah saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran pimpinan.

 

Sungguh, awalnya saya tidak pernah berniat dan tidak berkeinginan keras untuk mempublikasikan masalah ini ke media maupun khalayak umum. Bagi saya dan keluarga, apa yang terjadi ini adalah persoalan internal, dan saya sangat paham serta menyadari betul bahwa hal ini, jika diketahui publik, dapat dianggap sebagai sebuah aib atau noda bagi institusi Polri yang selama ini kami banggakan dan kami junjung tinggi. Saya sangat menjaga nama baik Korps Bhayangkara, sebagaimana suami saya menjaga amanah tugasnya setiap hari.

 

Namun, kesabaran dan keterbatasan saya telah sampai pada batasnya. Saya sudah berusaha menempuh segala jalur ke dalam, melapor ke Propam, ke Itwasda, dan menunggu keputusan yang adil. Akan tetapi, apa yang saya dapatkan hanyalah penguluran waktu, pembatalan pertemuan, tekanan, intimidasi, ancaman, dan ketidakpastian hukum. Tidak ada rasa keadilan yang saya rasakan, justru saya dan suami yang merasa ditindas dan dipersulit oleh oknum yang seharusnya menjadi pelindung.

 

Karena tidak ada jalan lain, dan demi mendapatkan hak saya sebagai warga negara dan hak keadilan suami saya sebagai anggota Polri, dengan berat hati akhirnya saya memutuskan untuk membuka suara. Saya lakukan ini bukan untuk merusak, melainkan untuk memperbaiki dan mencari kebenaran. Saya yakin bahwa keadilan yang saya tuntut ini sejalan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, selaras dengan butir-butir Pancasila terutama Sila Kedua dan Kelima, serta merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak boleh diinjak-injak oleh siapa pun, termasuk oleh oknum yang memegang kekuasaan.

 

Bapak-bapak Pimpinan yang saya muliakan,

 

Suami saya, Brigadir Polisi Arman, adalah seorang anggota Polri yang sederhana, patuh, dan mengabdi sepenuh hati. Sebagai Bhabinkamtibmas, kesehariannya adalah berbaur dengan masyarakat, menjaga keamanan, mendamaikan perselisihan warga, dan melaksanakan setiap perintah atasan dengan penuh tanggung jawab. Ia sering pulang larut malam, lelah, terkadang harus meninggalkan kami sekeluarga demi tugas, namun ia selalu berpesan: "Istriku, kita mengabdi bukan untuk kekayaan, tapi untuk kehormatan dan menjaga amanah negara."

 

Namun, apa yang kami terima sebagai balasan dari institusi yang sama tempat kami mengabdi?

 

Alih-alih mendapatkan perlindungan, kami justru menjadi korban kesewenang-wenangan oknum-oknum yang memegang jabatan di atas kami. Saya, istri dari seorang Bhabinkamtibmas, mengalami perampasan kendaraan secara paksa yang melibatkan oknum Paminal Polda Banten dan oknum Polres Pandeglang. Kejadian itu dilakukan tanpa prosedur yang benar, tanpa surat perintah sah, tanpa berita acara penyitaan, dan dengan cara yang sangat intimidatif.

 

Saat kami berusaha mencari keadilan, melapor ke Propam, ke Itwasda, dan mencoba menempuh jalur internal, apa yang kami dapatkan? Hanya jalan berliku, pembatalan pertemuan sepihak, penguluran waktu, hingga tekanan dan teror. Saya dikirimi surat-surat ancaman, difitnah melakukan penggelapan, dan diintimidasi sedemikian rupa seolah-olah sayalah yang bersalah, padahal saya adalah korban.

 

Bapak Kapolri dan para Jenderal yang saya hormati,

 

Saya sangat sedih dan kecewa. Bagaimana mungkin institusi yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan melindungi rakyat, justru di dalam tubuhnya sendiri ada oknum yang bertindak sewenang-wenang, merampas hak milik sesama anak buah, dan menindas keluarga anggota yang pangkatnya di bawah mereka?

 

Saya menulis ini bukan untuk menuntut jabatan atau harta, melainkan sebagai curhatan seorang istri Bhabinkamtibmas yang hatinya perih melihat suaminya bingung, lelah, dan sedih karena merasa tidak ada tempat berlindung. Suami saya hanya seorang Brigadir, pangkat paling bawah, yang tidak punya kekuasaan, tidak punya koneksi, dan hanya bermodal kepercayaan pada atasan. Apakah karena kami kecil dan tidak punya kuasa, maka hukum dan keadilan pun tidak berlaku bagi kami?

 

Melalui surat terbuka ini, saya sampaikan harapan terbesar saya sebagai seorang istri anggota Polri:

 

1. Keadilan Tanpa Pandang Bulu: Saya berharap Bapak Kapolri dan para Jenderal dapat meninjau kembali kasus yang saya alami. Saya memohon agar Bapak sekalian memastikan hukum ditegakkan secara adil, tidak memandang pangkat, tidak memandang jabatan, dan tidak memandang siapa yang berkuasa. Saya ingin oknum yang menyalahgunakan wewenang, mengintimidasi, dan bertindak melawan hukum ditindak tegas sesuai aturan, agar tidak ada lagi anggota lain atau masyarakat yang menjadi korban kesewenang-wenangan mereka.

2. Perlindungan Bagi Anggota dan Keluarganya: Saya berharap institusi Polri benar-benar menjadi rumah yang melindungi anak buahnya. Jangan sampai anggota yang bertugas di garda terdepan seperti Bhabinkamtibmas yang bekerja keras melayani masyarakat, justru merasa tidak aman dan tidak dilindungi hak-haknya sendiri oleh institusi tempatnya bernaung.

3. Keadilan Bukan Hanya Nama: Saya berharap nilai-nilai Polri Presisi yang Bapak gaungkan benar-benar terasa sampai ke kami di tingkatan paling bawah. Presisi bukan hanya soal kinerja, tapi juga soal hati, keadilan, dan perlakuan manusiawi. Saya ingin membuktikan bahwa di Polri, kebenaran dan keadilan masih lebih kuat daripada kekuasaan oknum.

 

Bapak-bapak Pimpinan,

 

Sekali lagi saya mohon maaf karena harus menyampaikan hal ini kepada publik. Saya lakukan ini semata-mata karena saya ingin kebenaran dan keadilan bersinar, sehingga nama baik Polri sebenarnya justru akan terjaga karena bersih dari oknum-oknum yang merusak.

 

Saya akan terus bersuara sampai kebenaran terungkap. Semakin saya ditekan, semakin saya yakin bahwa jalan yang saya tempuh adalah jalan mencari keadilan. Saya percaya, di antara Bapak-bapak sekalian, masih banyak pemimpin yang berhati nurani, yang jujur, dan yang menginginkan Korps Bhayangkara ini bersih dari noda.

 

Kepada Bapak Kapolri dan seluruh Jenderal Petinggi Polri, saya titipkan nasib saya, nasib suami saya, dan keadilan untuk keluarga kami. Berikanlah kami perlindungan dan keadilan, agar kami tetap bangga mengenalkan diri sebagai bagian dari keluarga besar Polri.

 

Demikian surat terbuka ini saya sampaikan dengan penuh harap dan rasa hormat yang tinggi. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian.

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

Hormat saya,

 

ttd

 

Widia Nopitasari

(Istri Brigadir Polisi Arman)

 

 

 

(TIM LIPUTAN KHUSUS GMOCT)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama


Editor:

Polda Banten Tegaskan Tindakan Paminal Sesuai Aturan, Widia Nopitasari: Tak Ada Selembar Surat Pun Diterima

By On Juni 03, 2026

 


BANTEN 02 Juni 2026 (GMOCT) – Pasca kasus penarikan kendaraan milik Widia Nopitasari yang melibatkan dugaan keterlibatan oknum Paminal Polda Banten dan Polres Pandeglang kembali disiarkan secara serentak di puluhan media online maupun cetak yang tergabung dalam wadah GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama), dinamika baru kembali terjadi. Pada Senin malam, 1 Juni 2026 sekitar pukul 21.42 WIB, Widia selaku pemilik kendaraan yang juga istri anggota Polri kembali mendapatkan kontak dari pihak kepolisian.

 

Dalam percakapan melalui sambungan telepon grup tersebut, terdapat inisial M dari Bid Humas Polda Banten dan inisial T dari jajaran Polres Pandeglang. Inisial M diketahui mencoba melakukan pendekatan dengan menggunakan kesamaan asal daerah (Palembang) agar persoalan dapat diselesaikan dan keadilan bisa tercapai. Namun di sisi lain, ada pihak lain yang tidak dikenal Widia dalam percakapan itu meminta secara halus agar ia berhenti menulis atau menyebarkan berita terkait kasus ini ke publik.

 

Sekitar pukul 23.42 WIB di malam yang sama, Sekretaris Umum DPP PUSAT GMOCT, Asep NS, mencoba mengonfirmasi ke salah satu nomor yang terlibat dalam komunikasi dengan Widia. Tak lama setelah dikonfirmasi, pihak tersebut mengirimkan siaran pers resmi yang dinilai Widia merupakan rilis resmi dari Bid Humas Polda Banten. GMOCT memuat isi rilis tersebut secara utuh sebagai wujud tanggung jawab pers, menjaga keseimbangan informasi, serta memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

 

Berikut isi lengkap siaran pers yang diterima:

 

Siaran Pers

Bidhumas Polda Banten

 

Polda Banten Tegaskan Kehadiran Personel Paminal dalam Perkara Kendaraan Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Peraturan yang Berlaku

 

Serang – Menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan keterlibatan personel Paminal Polda Banten dan anggota Polres Pandeglang dalam pengambilan kendaraan secara paksa, Polda Banten menegaskan bahwa informasi tersebut perlu dilihat secara utuh dan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.

 

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea menjelaskan bahwa kehadiran personel Paminal Polda Banten dalam rangkaian peristiwa tersebut merupakan pelaksanaan tugas kedinasan yang berkaitan dengan fungsi pengamanan internal dan penyelidikan, bukan untuk membantu ataupun memfasilitasi perbuatan melawan hukum.

 

“Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan, personel Paminal hadir dalam kapasitas pelaksanaan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan internal Polri. Kehadiran anggota bertujuan menjaga situasi tetap kondusif, mengantisipasi potensi konflik serta melaksanakan tugas penyelidikan terhadap informasi yang diperoleh,” ujar Maruli.

 

Maruli menjelaskan, kewenangan tersebut secara tegas diatur dalam Peraturan Kapoldiv Paminal Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal. Pada Pasal 8 huruf f disebutkan, anggota berwenang mengamankan sementara barang untuk kepentingan keamanan maupun penyelidikan.

 

“Tindakan pengamanan sementara bukan berarti penguasaan barang secara pribadi. Selain itu, kendaraan ini juga berkaitan dengan hubungan hukum debitur dan kreditur di mana ada hak penguasaan kembali sesuai perjanjian,” tambahnya.

 

Ia juga menegaskan anggota dilarang menguasai barang tidak sah sesuai Perkapolri No.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik. “Tuduhan penguasaan tidak sah tidak berdasar, karena ini murni pelaksanaan tugas. Polda Banten pastikan semua sudah sesuai prosedur. Bagi yang keberatan, silakan tempuh jalur pengaduan resmi yang tersedia,” pungkasnya mengimbau agar publik tidak tergiring opini keliru.

 

Widia: Fakta di Lapangan Berbeda Jauh dengan Isi Rilis

 

Menanggapi isi siaran pers yang menyatakan tindakan pengamanan telah sesuai aturan dan prosedur, Widia Nopitasari menyampaikan kekecewaan dan ketidaksetujuannya. Baginya, penjelasan resmi tersebut bertolak belakang dengan fakta nyata yang ia alami.

 

“Saya sangat menyayangkan isi rilis tersebut. Di atas kertas memang terlihat rapi dan ada pasal-pasalnya, tapi fakta di lapangan sangat berbeda. Kalau ini pengamanan barang untuk keperluan penyelidikan atau ada sengketa hukum, mengapa sampai detik ini saya tidak pernah menerima selembar pun surat resmi, berita acara penyitaan, atau surat keputusan pengadilan yang sah? Barang saya diambil paksa, dibawa masuk ke lingkungan Polda di malam hari tanpa administrasi, itu namanya penahanan ilegal,” tegas Widia menentang isi pernyataan Polda Banten.

 

Widia juga mengungkapkan kepada Sekretaris Umum GMOCT mengenai perkembangan laporan polisi yang ia buat. Awalnya kasus ini diproses di bagian Itwasda dan Satreskrim, namun kemudian dikembalikan dan masuk ke penanganan Propam. Ia menduga perubahan alur penanganan ini terjadi karena pihak yang dilaporkan adalah sesama anggota atau unsur internal kepolisian, sehingga prosesnya terasa berbelit dan tidak berjalan lurus serta jalan ditempat.

 

“Saya istri anggota Polri, saya sangat paham aturan. Tapi aturan tidak boleh dipelintir demi melindungi oknum. Kalau memang sesuai aturan, lampirkan bukti suratnya kepada saya. Sampai saat ini nol, tidak ada apa-apa,” tandas Widia.

 

GMOCT telah memuat kedua sisi pandang secara lengkap. Publik kini menjadi penilai: apakah tindakan yang terjadi benar-benar pelaksanaan tugas, ataukah penyalahgunaan wewenang yang dibalut pasal peraturan? GMOCT akan terus mengawal transparansi kasus ini.


#noviralnojustice

#polripresisi

#poldabanten

#widianopitasaricarikeadilan


 

(DIVISI INVESTIGASI / TIM LIPUTAN GMOCT)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

Oknum Kades Cilayang Guha Diduga Peras Warga, Paksa Bayar Ganti Rugi Rp 20 Juta atas Kerusakan Kandang Bebek Mangkrak

By On Juni 03, 2026


SERANG (GMOCT) – Program ketahanan pangan nasional yang digulirkan di Desa Cilayang Guha, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, yang dibangun dengan anggaran ratusan juta rupiah, justru menjadi polemik dan beban bagi warga. Kandang bebek yang seharusnya menyejahterakan warga kini terbengkalai, kosong, dan rusak parah tertimpa pohon tumbang akibat hujan angin. Namun, yang memicu kemarahan publik bukanlah fasilitas yang mangkrak tersebut, melainkan sikap oknum Kepala Desa yang diduga memeras warga dengan meminta ganti rugi sebesar Rp 20 juta. Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari rekan media anggota yang tergabung dalam wadah organisasi, yakni Bentengmerdeka.

 

Menurut keterangan warga Kampung Pasirlaban Utara RT.005/RW.002 yang menjadi sasaran pemerasan dan meminta identitasnya dirahasiakan, ia merasa sangat tertekan dan tidak berdaya. Sang Kepala Desa menuding warga tersebut bertanggung jawab atas tumbangnya pohon yang merusak bangunan, padahal pohon itu sudah lama bukan lagi miliknya, dan kejadian murni akibat bencana alam, bukan kelalaian manusia.

 

"Saya diminta ganti rugi sama Pak Kepala Desa sebesar Rp 20 juta. Padahal pohon itu sudah bukan milik saya lagi, dan tumbang karena angin kencang, bukan saya yang menjatuhkan. Saya bingung, kenapa saya yang harus menanggung kerugian ini?" ungkap warga itu dengan nada cemas.

 

Tekanan dan intimidasi pun terasa sangat nyata. Warga tersebut menceritakan bahwa orang suruhan sang Kepala Desa sempat menghadangnya di jalan, kendaraannya hampir dibawa paksa, serta dilayangkan ancaman bakal dilaporkan dan ditangkap polisi jika tidak segera melunasi permintaan uang tersebut.

 

"Orang suruhannya menghadang saya di jalan. Katanya kalau tidak selesaikan dan bayar, bersiap ditangkap polisi. Bahkan kendaraan saya hampir dibawa paksa. Saya kecewa, bukannya dilindungi, saya malah ditindas pemimpin desa sendiri," keluhnya.

 

Saat dikonfirmasi, oknum Kepala Desa justru berkelit dan meremehkan persoalan serius ini. Ia membantah melakukan pemerasan namun tidak memberikan penjelasan logis mengenai dasar penarikan uang Rp 20 juta itu.

 

"Informasi dari siapa? Saya minta ganti rugi Rp 20 juta ke pemilik pohon? Perasan bukan seperti itu. Sampaikan saja yang sudah mah sudah saja," tulis oknum tersebut singkat dan mengelak.

 

Deretan Pelanggaran Berat Oknum Kepala Desa

 

Berdasarkan fakta yang dihimpun, tindakan oknum Kepala Desa ini terbukti merupakan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang yang sangat berat. Berikut rinciannya:

 

1. TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Pasal 368 KUHP):

Meminta uang Rp 20 juta lewat ancaman, penghadangan, dan tekanan masuk dalam unsur pidana pemerasan. Pelaku dapat dihukum penjara maksimal 9 tahun. Tindakan menakut-nakuti warga dengan ancaman pelibatan polisi demi keuntungan pribadi adalah kejahatan nyata.

2. PENYALAHGUNAAN WEWENANG (Pasal 423 KUHP):

Menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk membebankan kerugian aset desa kepada warga yang tidak bersalah adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ini melanggar sumpah jabatan dan prinsip pemerintahan yang bersih.

3. MELANGGAR UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA:

Kepala Desa wajib melindungi dan melayani warga, bukan memeras. Memaksa warga ganti rugi atas musibah bencana alam adalah pelanggaran disiplin tingkat berat yang berisiko pemberhentian jabatan.

4. TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS ASET DAN PROGRAM:

Kandang bebek dibangun dari uang negara untuk kepentingan bersama. Kerusakan akibat bencana adalah risiko program, bukan tanggung jawab warga perseorangan. Membebankan kerugian kepada warga adalah tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum.

5. PENGGELAPAN TANGGUNG JAWAB KEGAGALAN PROGRAM:

Fakta kandang bebek bernilai ratusan juta mangkrak dan rusak membuktikan kegagalan manajemen oknum Kepala Desa. Alih-alih memperbaiki, ia malah mengalihkan masalah dan menuding warga tak bersalah demi menutupi ketidakmampuannya.

 

Kasus ini kini menjadi sorotan tajam. Publik menuntut penegakan hukum tegas dan pemecatan oknum Kepala Desa Cilayang Guha. Jabatan ini adalah amanah rakyat, bukan alat kekuasaan untuk memeras dan mengintimidasi warga desa.


#noviralnojustice

#gmoct

 

(TIM LIPUTAN KHUSUS GMOCT)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama


Editor:

Fakta Terbaru: Widia Nopitasari Ungkap Jalan Berliku Cari Keadilan di Polda Banten, Diintimidasi & Ditekan Sesama Anggota

By On Juni 03, 2026


 
BANTEN (GMOCT) – Semakin terbuka fakta kelam di balik perjuangan Widia Nopitasari, istri anggota Polri yang kini berjuang mati-matian mencari keadilan setelah dilindas kekuasaan oknum di lingkungan Polda Banten dan Polres Pandeglang. Melalui komunikasi eksklusif dengan Tim Liputan Khusus GMOCT pada Selasa, 2 Juni 2026, Widia membongkar kronologi mengejutkan: janji pertemuan dengan pejabat tinggi Paminal tiba-tiba dibatalkan sepihak, disusul ancaman terang-terangan lewat surat tuduhan yang dikirimkan pihak tak dikenal—jelas bentuk teror agar ia diam dan mundur.
 
Janji Bertemu Dibatalkan, Seolah Bermain-main dengan Nasib Korban
 
Menurut penuturan rinci Widia lewat pesan WhatsApp, pagi itu sekitar pukul 09.00 WIB, Kanit Provos Polsek Cimanuk menerima telepon dari Kasipropam Polres Pandeglang. Ia diinstruksikan agar Widia dan suaminya harus segera bertemu Kasubdit Paminal Polda Banten beserta satu anggota jajarannya di wilayah Polres Pandeglang.
 
Namun, suami Widia—yang juga anggota Polri—tidak bisa langsung hadir karena sedang menjalani tugas resmi: mengikuti rapat zoom bhabinkamtibmas dan seleksi CASIS Polri hingga siang hari.
 
Setelah urusan tugas selesai, Kanit Provos kembali menghubungi Widia menanyakan lokasi pertemuan. Dengan tegas dan berhati-hati, Widia menjawab: "Saya maunya di luar saja Bang, saya tidak mau diintimidasi kalau bertemu di kantor."
 
Lokasi pun disepakati: Juice Cikupa, depan MUI Ciekek Pandeglang. Di tengah perjalanan, rombongan diminta pindah ke tempat lain, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Namun, dua menit kemudian datang kabar mengecewakan: pertemuan DIBATALKAN secara sepihak.
 
"Kanit Provos ditelepon lagi, katanya mereka membatalkan pertemuan. Kasipropam bilang nanti akan dijadwalkan ulang lagi," ungkap Widia dengan nada kecewa. Baginya, ini bukan sekadar perubahan jadwal, melainkan bukti jelas bahwa pihak yang dilaporkan seolah tidak serius, bahkan berusaha mengulur waktu dan mematikan langkah keadilan.
 
Ingat, Widia sudah melaporkan oknum Paminal Polda Banten dan oknum Polres Pandeglang ke Propam bahkan Itwasda, namun hingga kini kasus tak kunjung tembus ke meja hijau.
 
Dikirim Surat Tuduhan: "Penggelapan & Pengalihan Unit", Bentuk Teror Nyata
 
Tak cukup hanya dibatalkan pertemuannya, tekanan makin menjadi-jadi. Widia mengaku mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, mengirimkan berkas PDF berisi surat pemberitahuan yang isinya: pihak pengirim akan melaporkan Widia dan suami atas dugaan penggelapan serta pengalihan unit kendaraan.
 
"Saya sangat paham maksudnya. Ini murni bentuk intervensi, menakut-nakuti saya supaya berhenti berjuang. Tuduhan itu tidak benar, tapi dikirimkan sengaja supaya saya takut dan mundur," tegas Widia.
 
Ia yakin pengirimnya adalah orang dalam, pihak yang merasa terancam karena perbuatannya terbongkar, dan ingin membalas dengan cara kotor.
 
"Semakin Ditekan, Semakin Saya Bersuara" – Doa Untuk Kapolri & Jenderal
 
Widia menegaskan, tekanan, intimidasi, ancaman laporan balik, hingga pembatalan pertemuan tidak akan membuatnya menyerah. Justru sebaliknya: semakin ditekan, semakin keras suaranya.
 
"Semakin saya ditakut-takuti, diintervensi, diintimidasi—semakin saya buka suara. Saya ingin kebenaran terungkap dan keadilan terwujud. Saya berharap Bapak Kapolri dan seluruh Jenderal pimpinan Polri bisa segera tahu apa yang saya alami. Saya korban, dan saya minta perlindungan hukum, bukan sebaliknya saya yang ditindas sesama institusi," ucapnya bergetar.
 

GMOCT akan terus mengawal perjuangan Widia Nopitasari sampai tuntas, dan meminta pimpinan tertinggi Polri segera turun tangan, bersihkan oknum, dan pastikan tidak ada lagi warga negara—apalagi keluarga anggota sendiri—yang dianiaya di bawah payung hukum.

#noviralnojystice
#kapolri
#polripresisi
#poldabanten
#gmoct
 
(TIM LIPUTAN KHUSUS / DIVISI INVESTIGASI GMOCT)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:


Ada apa Dengan Polda Banten?: Oknum Paminal Polda Banten Diduga Bantu Rampas Kendaraan Istri Anggota Polri, Ditahan Tanpa Dasar Hukum, Jeruk Makan Jeruk?

By On Juni 01, 2026



 
Banten,(GMOCT) – Kasus hilangnya kendaraan milik Widia Nopitasari kini mengarah pada dugaan pelanggaran berat dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan oknum di lingkungan Polda Banten dan Polres Pandeglang. Fakta terungkap makin mencengangkan setelah diketahui Widia bukan warga sipil biasa, melainkan istri dari seorang anggota Polri yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas, petugas garda terdepan yang setiap hari bekerja melayani dan melindungi masyarakat. Pertanyaan besar pun mengemuka: Ada apa dengan institusi Polri wilayah hukum Polda Banten? Bagaimana mungkin oknum dari lingkungan kepolisian justru diduga kuat bersekongkol dan membantu pihak perusahaan pembiayaan (leasing) untuk merampas aset milik rekannya sendiri, bahkan tanpa dasar surat keputusan pengadilan sama sekali?
 
Informasi krusial ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) langsung dari narasumber utama sekaligus pelapor, Widia Nopitasari, yang menceritakan kronologi mengejutkan setelah kasus penarikan paksa kendaraannya viral di media massa dan media sosial.
 
Berdasarkan pengakuan Widia, Rabu, 13 Mei 2026, sekitar pukul 15.52 WIB, ia mendapatkan kabar bahwa kendaraan Pajero yang hilang secara misterius sejak peristiwa di bengkel bulan April lalu, tiba-tiba terlihat kembali berada di halaman lingkungan Polda Banten. Padahal sebelumnya kendaraan itu dibawa kabur oleh sekelompok orang yang mengaku petugas BFI Finance dan dikawal ketat oleh oknum Paminal Polda Banten serta oknum Polres Pandeglang menggunakan kendaraan dinas, tanpa melampirkan surat perintah, surat tugas, apalagi surat penetapan pengadilan yang sah.
 
“Saya langsung datang mengecek ke lokasi. Saat saya tanya kepada petugas yang sedang berjaga saat itu, ‘Kenapa mobil saya tiba-tiba ada di sini? Apa dasarnya?’ Petugas itu justru menjawab dengan jujur kalau dia sendiri bingung dan tidak mengerti, ‘Bu, saya pun tidak tahu, ini kan titipan dari Paminal. Saya bingung juga, ini mobil bukan masuk kategori barang bukti, tidak ada kaitannya dengan Laporan Polisi mana pun, dan berkas-berkasnya pun saya tidak terima sama sekali. Padahal di sini ada tiga unit kendaraan senasib seperti ini Bu, tidak tahu sampai kapan disimpan di sini, dan kapan diambilnya. Informasinya kendaraan ini dibawa masuk ke lingkungan Polda jam 11 malam oleh oknum Paminal,’” ungkap Widia menirukan penuturan petugas jaga yang kebingungan.
 
Lebih mengherankan lagi, ketika Widia kemudian berusaha mengonfirmasi kepada pihak penyidik terkait keberadaan kendaraannya di sana, penyidik justru menyatakan tidak mengetahui sama sekali bahwa ada kendaraan yang disimpan di wilayah itu. Artinya, kendaraan tersebut dimasukkan dan dititipkan secara diam-diam, di luar pengetahuan petugas berwenang dan tanpa administrasi hukum yang sah.
 
Widia pun kemudian berusaha mendatangi dan berkomunikasi langsung kepada pihak Paminal yang namanya sempat disebut-sebut dalam kasus ini. Namun niat baiknya untuk meminta kejelasan justru diabaikan dan tidak dipedulikan sama sekali. Ketika ia meminta haknya untuk mengambil kembali kendaraan yang merupakan hak milik sahnya, penolakan terus terjadi. Padahal hingga saat ini, Widia menyatakan tegas bahwa tidak selembar pun surat pernyataan, surat penetapan, atau keputusan pengadilan yang ia terima yang menyatakan kendaraan itu disita, dirampas, atau menjadi milik pihak lain.
 
“Alasan yang dikemukakan pihak Provos/Paminal saat itu sangat mengada-ada, mereka bilang urusan kendaraan ini sedang diurus oleh Mabes Polri. Tapi itu alasan kosong belaka, karena sampai detik ini pun saya tidak pernah menerima satu lembar dokumen resmi pun yang menjelaskan status kendaraan saya. Ini jelas-jelas penahanan kendaraan secara ilegal, sewenang-wenang, dan sama sekali tidak sesuai prosedur hukum maupun aturan kedinasan,” tegas Widia dengan nada kesal.
 
Widia Nopitasari yang kini merasakan sendiri betapa sulitnya mencari keadilan bahkan di hadapan institusi yang seharusnya penegak hukum, menyampaikan harapannya yang mendalam bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni kemarin.
 
“Di hari yang suci ini, hari Pancasila, saya sangat berharap dan memohon agar saya mendapatkan hak keadilan yang setara. Saya ingin kebenaran terungkap, saya ingin pemulihan atas segala kerugian materiil yang saya derita, serta yang paling penting adalah pemulihan nama baik saya dan keluarga saya yang telah dicemarkan oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab ini,” ujarnya penuh harap.
 
Pertanyaan Besar Menggantung: Di mana Keadilan?
 
Fakta bahwa korban adalah istri anggota Polri yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas, petugas yang setiap hari berjuang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, justru menjadi sasaran ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari rekan-rekan institusinya sendiri, menimbulkan tanda tanya besar bagi publik dan insan pers.
 
Apakah Paminal yang tugasnya mengawasi disiplin anggota justru menjadi pelaku pelanggaran hukum terbesar di wilayahnya? Mengapa pihak keuangan bisa dengan mudah memanfaatkan nama dan kekuasaan jabatan kepolisian untuk merampas hak milik warga negara, bahkan hak milik keluarga anggota polri sendiri? Apakah di lingkungan Polda Banten aturan hukum sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan kekuasaan oknum?
 
GMOCT menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun dan disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kode etik profesi wartawan, dengan berlandaskan sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebagai bentuk tanggung jawab pers yang bebas dan bertanggung jawab, kami membuka ruang Hak Jawab seluas-luasnya bagi pihak Polda Banten, pihak kepolisian, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, atau tanggapan resmi apabila terdapat hal yang perlu diluruskan atau dikemukakan bantahan terkait isi pemberitaan ini. Hak jawab merupakan hak setiap warga negara sekaligus mekanisme konstitusional yang dijamin undang-undang untuk menjaga keseimbangan dan keadilan informasi di ruang publik.
 
GMOCT akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan kebenaran terungkap sejelas-jelasnya.

#noviralnojustice
#polripresisi
#kapolri
#kapoldabanten
#poldabanten
 
(DIVISI INVESTIGASI / TIM LIPUTAN GMOCT)

Editor:

Oknum Polisi Paminal Polda Banten dan Polres Pandeglang Diduga Dampingi Pengambilan Paksa Mobil, Pemilik Lapor ke Polda Banten

By On Juni 01, 2026



 
PANDEGLANG (GMOCT) – Sebuah peristiwa mencurigakkan dan dinilai menyimpang dari aturan hukum terjadi pada Kamis sore, 23 April 2026, sekitar pukul 15.30 WIB. Sekelompok orang yang mengaku sebagai petugas dari perusahaan pembiayaan BFI datang ke sebuah bengkel di daerah tersebut. Kehadiran mereka didampingi dan dikawal oleh oknum Paminal Polda Banten serta oknum dari Polres Pandeglang yang menggunakan kendaraan dinas kepolisian. Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama), dari rekan media yang tergabung di dalam wadah organisasi yaitu Bentengmerdeka.
 
Berdasarkan kronologi dan keterangan saksi mata yang berada di lokasi saat kejadian, saat itu kendaraan Pajero milik Ibu Widia sedang dalam masa perbaikan dan perawatan di bengkel. Tanpa membawa maupun memperlihatkan surat perintah, surat tugas, dokumen pengambilan barang, atau pemberitahuan resmi apa pun kepada pengelola bengkel maupun pemilik kendaraan, rombongan tersebut langsung berniat menguasai kendaraan.
 
Karena kedua kunci kendaraan berada di tangan pemilik bengkel yang saat itu sedang tidak berada di tempat, dan satu lagi disimpan oleh Ibu Widia sendiri, pihak pendatang kemudian mendatangkan orang ahli kunci untuk merusak dan menjebol sistem pengunci kendaraan. Saksi mendengar alarm kendaraan berbunyi sebanyak tiga kali saat proses pembobolan dilakukan. Setelah kendaraan berhasil dinyalakan dan dikuasai, mereka langsung membawa kabur kendaraan tersebut sambil dikawal oleh petugas polisi, sama sekali tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik sah kendaraan. Seluruh rangkaian kejadian tersebut terekam jelas melalui rekaman video yang ada di lokasi.
 
Merasa hak kepemilikannya dilanggar dan tindakan tersebut merupakan bentuk pencurian serta penguasaan barang secara paksa dan melawan hukum, beberapa hari pasca kejadian Ibu Widia telah secara resmi membuat Laporan Polisi di Polda Banten untuk meminta keadilan dan proses hukum yang jelas.
 
Sehubungan dengan pemuatan berita ini, GMOCT menegaskan bahwa peliputan dan penulisan berita dilakukan berlandaskan pada Tugas Pokok dan Fungsi serta Kode Etik Profesi Wartawan, juga sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebagai wujud tanggung jawab pers yang bebas dan bertanggung jawab, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terkait, baik pihak kepolisian maupun pihak perusahaan BFI, untuk menyampaikan Hak Jawab, klarifikasi, atau penyangalan apabila terdapat hal yang perlu diluruskan atau penjelasan yang ingin disampaikan terkait isi berita ini.

#noviralnojustice
#gmoct
#polripresisi
#poldabanten
 
(TIM/GMOCT)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor:

Anggota TNI Juang Setiawan Eko Bantah Tegas Lakukan Penganiayaan: Urusan Kita Murni Masalah Pengembalian Uang

By On Juni 01, 2026

 


SERANG – Menanggapi beredarnya informasi yang menyebutkan adanya dugaan tindak penganiayaan terhadap dua warga sipil dalam rangkaian penyelesaian sengketa, Juang Setiawan Eko, anggota TNI yang tercatat sebagai Pihak Pertama dalam Surat Perjanjian Perdamaian dan Pengembalian Uang tertanggal 28 Mei 2026, membantah keras tuduhan tersebut. Menurutnya, persoalan yang ada murni terkait kewajiban pengembalian dana senilai Rp68.000.000, dan ia sama sekali tidak pernah melakukan tindakan fisik maupun penganiayaan terhadap pihak lain.

 

“Terkait dengan perjanjian damai tersebut, intinya adalah hal pengembalian uang. Untuk masalah penganiayaan itu, saya dengan tegas menyatakan tidak melakukannya. Namun jika pun ada pihak lain atau orang yang melakukan penganiayaan terhadap RH dan rekan-rekannya, itu sepenuhnya di luar pengetahuan saya dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan saya,” tegas Juang saat dikonfirmasi awak media, Senin (1/6/2026).

 

Penegasan dari Juang ini sekaligus menjawab kebingungan publik yang sempat mendengar kabar adanya dugaan kekerasan yang melibatkan dirinya. Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan Rohman Hidayatullah atau yang akrab disapa RH – salah satu dari tiga warga sipil yang menandatangani perjanjian damai sebagai pihak yang berkewajiban mengembalikan uang – sempat beredar informasi bahwa ia dan rekannya menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Juang. Namun, keterangan tersebut akhirnya dibantah sendiri oleh RH.

 

Ditempat terpisah, RH membenarkan penjelasan yang disampaikan Juang. Ia mengakui bahwa informasi yang disampaikan sebelumnya kepada awak media belumlah tepat sasaran.

 

“Awalnya saya sempat bercerita dan memberi kabar kepada rekan-rekan wartawan bahwa saya dan teman-teman mengalami penganiayaan oleh anggota TNI yang bernama Juang. Tapi setelah diluruskan, ternyata itu bukan Bang Juang yang melakukannya. Itu adalah orang lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya, bukan anak buah, bukan keluarga, dan bukan pihak yang ditunjuk oleh Bang Juang,” akui RH dengan jujur.

 

RH menegaskan kembali, bahwa hubungan hukum maupun urusan pribadi antara dirinya, Ega Triyana, Margustiawan dengan Juang Setiawan Eko adalah murni seperti yang tertulis hitam di atas putih dalam dokumen resmi bermeterai tersebut, yakni urusan pengembalian dana yang menjadi kewajiban mereka.

 

“Urusan saya dengan Bang Juang hanya urusan tentang apa yang tertulis jelas di dalam isi perjanjian damai antara saya, dua rekan saya, dan Bang Juang. Saya pun saat ini sudah sadar dan menyadari kebenaran sebenarnya. Saya tidak akan lagi mempermasalahkan hal ini ke pihak mana pun, baik ke kepolisian, ke institusi, maupun ke media, karena bagi saya dan rekan-rekan, semuanya sudah selesai dan cukup dengan adanya perjanjian damai tersebut,” tambah RH.

 

Perjanjian damai yang ditandatangani tanggal 28 Mei lalu menyepakati pembayaran tahap pertama sebesar Rp23.000.000 saat penandatanganan, dan sisa sebesar Rp45.000.000 wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 Juni 2026 mendatang lewat transfer rekening resmi. Di dalam dokumen itu juga tertulis tegas larangan membawa persoalan ke publik maupun media sosial, serta kesepakatan melepaskan tuntutan hukum apabila kewajiban dipenuhi tepat waktu.

 

Dengan adanya penjelasan saling meluruskan ini, maka narasi yang berkembang di masyarakat menjadi jelas: sengketa berawal dari urusan keuangan, tuduhan penganiayaan sempat muncul namun diketahui dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal dan tidak terkait, serta kedua belah pihak sepakat menempuh jalur damai tanpa unsur paksaan dari Juang.

 

Kini, kedua belah pihak sepakat untuk fokus pada pelaksanaan isi perjanjian dan berharap tidak ada lagi perselisihan atau kesalahpahaman baru yang muncul ke permukaan.

 

(TIM REDAKSI)

Editor:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *