Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
TERBONGKAR! Perjanjian Jaminan Mesin CNC, Yang Ditahan Malah Sertifikat Seorang Janda di Arjasari

By On November 08, 2026


Kabupaten Bandung — Air mata tak terbendung lagi bagi Nury Nurhayati Aurora (34), warga Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Rumah dan tanah yang dibeli dengan keringat sendiri sejak lama, kini sertifikatnya justru tertahan jauh di tempat yang tak seharusnya.

 

 Nury adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02164/Desa Pinggirsari, dengan luas 536 m². Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung di Soreang pada 18 Agustus 2017, dengan NIB: 10141708.03942, berdasarkan AJB No. 1994/2016 di hadapan PPATS Camat Arjasari. Semua tertulis atas nama NURY NURHAYATI AURORA.

  

Masalah bermula ketika Nury menikah secara di bawah tangan (nikah siri) dengan pria berinisial AP, warga Kampung Cibatu, Kecamatan Cisaat, Sukabumi. Pernikahan yang tidak tercatat negara itu tak bertahan lama, namun dampaknya terus membayangi.


Informasi ini di dapat dari Redaksi BandungInvestigasi.com yang tergabung di Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) 

 

Berdasarkan hasil investigasi BandungInvestigasi.com, mantan suami siri Nury berinisial AP diketahui meminjam uang sebesar Rp 200.000.000 pada 23 Agustus 2022 kepada pengusaha bengkel CNC berinisial SM, yang beralamat usaha di kawasan Delta Silicon 2, Cikarang Pusat, Bekasi.

 

Dalam Surat Perjanjian tertanggal 28 September 2023 antara SM (Pihak I) dan AP (Pihak II) yang disalin dan dikantongi redaksi, tertulis jelas:

 

"Jaminan berupa 1 Unit MESIN CNC Merk Jenn Wei & Ge Fong dengan nilai Rp 300.000.000."

 

TIDAK ADA SATU PUN ayat dalam perjanjian itu yang menyebut, mencantumkan, atau menjadikan tanah dan bangunan milik Nury sebagai jaminan hutang.

  

Namun hingga hari ini, Minggu, 8 November 2026, fisik asli SHM No. 02164 atas nama Nury Nurhayati Aurora justru masih dikuasai dan ditahan oleh pihak SM di Cikarang.

 

"Nama saya tidak ada di perjanjian. Jaminannya tertulis mesin CNC. Kenapa sertifikat tanah saya yang ditahan? Saya tidak pernah tanda tangan, tidak pernah setuju. Ini jelas penggelapan," ungkap Nury dengan suara bergetar kepada tim investigasi BandungInvestigasi.com.

 

Pakar hukum yang dikonfirmasi menjelaskan:

 

- Pernikahan siri tidak diakui secara hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Seluruh harta yang diperoleh Nury sebelum dan selama pernikahan siri adalah harta pribadi, bukan harta bersama.

- Mantan suami siri AP tidak memiliki hak hukum apa pun untuk menjaminkan, menyerahkan, atau menahan sertifikat tanah milik Nury.

 

Perbuatan menahan dokumen milik orang lain yang bukan pihak dalam perjanjian dapat dijerat ketentuan:

 

- Pasal 372 KUHP — Penggelapan

- Pasal 368 KUHP — Pemerasan

 

Sesuai Kode Etik Jurnalistik, GMOCT dan Redaksi Media telah mengirimkan Surat Konfirmasi dan Somasi Terbuka kepada kedua belah pihak:

 

Surat dikirim Sabtu, 8 November 2026, dengan memberikan waktu hak jawab 2 x 24 jam. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari kedua pihak.

 

Nury menyatakan tidak akan diam. Langkah yang sedang disiapkan:

 

- Membuat Laporan Polisi di Polresta Bandung

- Mengajukan permohonan pemblokiran SHM ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung di Soreang

- Menempuh jalur hukum pidana dan perdata

 

"Saya hanya ingin hak saya dikembalikan. Tanah ini dibeli dengan keringat sendiri. Saya tidak pernah berhutang, saya tidak pernah tanda tangan apa pun. Kembalikan sertifikat saya," tegas Nury.

 

 Catatan Redaksi

 

Berita ini disusun berdasarkan dokumen perjanjian, dokumen pertanahan, keterangan korban, dan konfirmasi hukum. Redaksi tetap membuka ruang tanggapan dari semua pihak terkait. Perkembangan kasus ini akan terus kami pantau dan informasikan kepada publik.

 

Sumber: Tim Red - BandungInvestigasi.com


#Noviral #Nojustice



Hotline pengaduan dan Hak Jawab : 0821-1758-6761


Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT)

Kapolda Banten Hadiri Puncak Hari Santri Nasional Bersama FSPP, Perkuat Silaturahmi dengan Santri dan Kiai

By On November 08, 2026


Lebak – Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H. menghadiri kegiatan Puncak Hari Santri Nasional bersama Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten yang dilanjutkan dengan silaturahmi santri dan kiai, bertempat di Alun-Alun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Minggu (8/11/2026).


Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lebak Ir. H. Amir Hamzah, M.Si., Ketua MUI Provinsi Banten Dr. KH. A. Bazari Syam, M.Pd.I., Ketua Presidium FSPP Provinsi Banten K.H. Sulaeman Efendi, M.Pd., Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mizan KH. Anang Azharie Alie, M.Pd.I., unsur Forkopimda Kabupaten Lebak, serta para pimpinan pondok pesantren, alim ulama, kiai, dan tokoh agama se-Provinsi Banten. Turut mendampingi Kapolda Banten, Dirintelkam Polda Banten dan Kapolres Lebak.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Banten menyampaikan bahwa momentum Hari Santri Nasional menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan kalangan pesantren, alim ulama, kiai, dan para santri.


“Peringatan Hari Santri Nasional ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara Polri dengan para ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren, serta seluruh santri. Kami berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara demi menjaga persatuan, kerukunan, dan situasi kamtibmas yang aman serta kondusif di wilayah Provinsi Banten,” ujar Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan.


Lebih lanjut, kegiatan dilanjutkan dengan silaturahmi santri dan kiai sebagai bentuk penguatan komunikasi dan hubungan harmonis antara Polri dengan lingkungan pesantren. Sinergi tersebut diharapkan dapat terus terpelihara dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Banten.


Kapolda Banten juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para santri dan tokoh agama, untuk bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai.


Melalui kegiatan ini, Polda Banten menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kedekatan dengan masyarakat dan membangun sinergi bersama para tokoh agama dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Banten (Bidhumas).

Bocah 8 Tahun di Sumobito Dicekoki Arak Sampai Pingsan, Keluarga Pelaku Malah Ngejek: Dasar Miskin, Gak Usah Sok Lapor Polisi!

By On November 08, 2026



JOMBANG – Warga Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dibuat murka oleh ulah biadab sekelompok pemuda. Seorang bocah laki-laki berinisial A (8), yang masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar (SD), diduga dipaksa menenggak minuman keras (miras) jenis arak hingga tak sadarkan diri.


Yang membuat publik geram, pihak keluarga pelaku utama berinisial S (20) sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Mereka justru melontarkan hinaan menusuk yang merendahkan status ekonomi keluarga korban.


Ditemukan Terkulai Lemas di Rumah Tetangga


Insiden memilukan ini terjadi pada Kamis (5/11/2026) sore. Berawal dari kegelisahan ayah korban berinisial I (39) yang mendapati anaknya tak kunjung pulang usai bekerja. Sang ayah lantas menyusuri rumah warga dan mendatangi kediaman S, yang tak lain adalah tetangganya sendiri.


Betapa hancurnya hati sang ayah. Ia menemukan si buah hati terbaring lemah tak berdaya di dalam rumah pelaku, tertutup selimut, dengan aroma alkohol menyengat yang sangat kuat. Saat itu, S dan kawan-kawannya tengah asyik berpesta miras.


Ayah korban langsung mendobrak pintu dan berusaha membangunkan anaknya. Namun, korban sama sekali tidak bergeming. Setelah akhirnya siuman, bocah malang tersebut hanya bisa menangis tersedu-sedu menahan sakitnya pengaruh arak di dalam tubuhnya.


Beralih Dalih dan Cibiran Menyakitkan


Saat dikonfrontasi, S berupaya mengelak dengan dalih murahan. "Iku mang arek e nyosop dewe" (Itu memang anaknya nyeruput sendiri), kilahnya. Padahal, fakta penyelidikan menyebut korban dicekoki arak murni hingga 5 sloki.


Luka di hati keluarga korban kian menganga. Orang tua korban mengaku mendengar langsung cibiran dari pihak keluarga pelaku yang sangat meremehkan.


"Halah wong gak ndue (miskin) masa bisa nyewa pengacara, sampai laporan polisi, mungkin cuman nakut-nakuti. Kalau laporan polisi loh sehari pasti sudah dipanggil ini arek-arek," ucap keluarga pelaku dengan nada merendahkan.


Advokat Sandy Dolorosa Turun Tangan Tanpa Bayaran


Tak terima dihina dan diinjak-injak harga dirinya, keluarga korban langsung mencari keadilan. Advokat Sandy Dolorosa H., S.H., C.ME., C.NNLP., CM.NLP., C.NS., yang dikenal sebagai Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Cabang Jombang sekaligus Mediator Non-Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, langsung mengambil langkah tegas.


Menghadapi cibiran ekonomi tersebut, Sandy memastikan bahwa dirinya mengawal kasus ini secara pro bono alias gratis. Baginya, hinaan tersebut tidak akan menggoyahkan komitmennya membela rakyat kecil.


“Saya dampingi klien saya secara gratis. Bagi saya, keadilan adalah hak semua orang tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Saya dengan tangan terbuka tidak akan mungkin menolak orang yang datang untuk meminta tolong. Saya yakin, orang yang datang ke saya bukan sebuah kebetulan, melainkan mereka yang benar-benar butuh pertolongan,” tegas Sandy.


Sosok Sandy memang dikenal getol membela masyarakat kurang mampu. Ia secara rutin membuka hotline layanan konsultasi dan pengaduan hukum gratis untuk warga Jombang.


Bukan Cuma Satu, 5 Pemuda-Pemudi Diduga Terlibat!


Laporan keluarga korban telah resmi terdaftar di Polres Jombang dengan Nomor: STTLP/B/392/XI/2026/SPKT/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR. Pelaku dijerat Pasal 424 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pemberian minuman keras kepada anak.


Karena korban masih di bawah umur, kasus ini langsung ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jombang. Sandy Dolorosa telah berkoordinasi dengan Kanit PPA Polres Jombang, Ipda Henry Dwi Setyawan, dan diterima dengan sangat baik.


Dalam koordinasi tersebut, Sandy menyerahkan informasi krusial. Bahwa dalam aksi bejat itu, bukan hanya S yang bertanggung jawab. Terdapat 5 orang pemuda dan pemudi yang diduga turut serta dalam pesta miras tersebut. Informasi ini telah diserahkan kepada penyidik untuk segera ditindaklanjuti.


Kades Ditegur, Keluarga Korban Kecewa


Selain persoalan hukum, kuasa hukum korban menyoroti langkah Kepala Desa (Kades) setempat berinisial AE. Alih-alih pihak pelaku yang meminta maaf, Kades AE disebut justru lebih dulu menghubungi orang tua korban.


“Klien kami kecewa dan merasa terganggu. Kok yang menghubungi malah Kades, bukan pelaku atau keluarganya. Saya selaku kuasa hukum pun berinisiatif menghubungi Kades tersebut untuk mengklarifikasi maksud dan tujuannya, agar tidak ada tekanan terhadap korban dan keluarganya,” jelas Sandy.


Sandy memastikan pihaknya tidak akan berhenti mengawal kasus ini. Ia menuntut aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada para pelaku yang telah merusak masa depan anak di bawah umur.


“Korban masih kelas 2 SD. Ini persoalan serius. Kami akan mengawal proses hukumnya hingga tuntas,” pungkasnya.

​​​Klarifikasi Tegas: Ade Budi Brilliant Tegaskan Posisi Yuridis sebagai Penerima Kuasa Sah, Dorong Penegakan Hukum Berdasarkan Fakta dan Legal Standing

By On November 08, 2026

 ​​


​Purwokerto – 8 November 2026 Dinamika hukum atas perkara yang sempat menyita perhatian publik di wilayah hukum Polresta Banyumas kembali mengalami pergeseran signifikan. Berdasarkan perkembangan terbaru, kuasa hukum yang mendampingi pihak pelapor berinisial NN, yakni Ade Budi Brilliant, S.T., S.H., memberikan klarifikasi terbuka guna meluruskan disinformasi dan membangun objektivitas pemberitaan yang sesuai dengan koridor Undang-Undang Pers serta kaidah hukum yang berlaku.  


​Klarifikasi ini dikeluarkan menyusul adanya langkah hukum lanjutan berupa pencabutan laporan oleh klien berinisial NN di Unit PPA Polresta Banyumas, serta pencabutan kuasa terhadap pihak-pihak sebelumnya yang dinilai tidak memiliki dasar legitimasi hukum yang sah.  


​Posisi Hukum dan Tugas Profesional Ade Budi Brilliant


​Dalam kapasitasnya sebagai advokat dan penasehat hukum yang sah, Ade Budi Brilliant menegaskan bahwa tindakan yang dilakukannya—termasuk memaparkan isi surat pernyataan klien dalam konferensi pers—murni merupakan pelaksanaan mandat profesional berdasarkan surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2026 yang dibuat secara sadar oleh NN tanpa adanya unsur paksaan.  


​Secara spesifik, tidak ada bentuk kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ade Budi Brilliant dalam menjalankan tugas profesinya. Langkah yang diambil justru bertujuan untuk:


​1. Meluruskan Fakta Material: Menyampaikan kepada publik bahwa laporan awal dan narasi pemberitaan yang sempat viral tidak sesuai dengan kehendak murni serta hati nurani klien (NN).  


​2. Menguji Legal Standing (Kewenangan Bertindak): Membuka kotak pandora terkait dugaan tindakan pihak-pihak tertentu (berinisial EC dan GC) yang sebelumnya bertindak dan berbicara atas nama NN tanpa didasari oleh surat kuasa resmi yang sah dari yang bersangkutan.  


​Menepis Dugaan Pelanggaran Hukum: Murni Menjalankan Mandat Klien


​Terkait adanya spekulasi atau upaya pihak tertentu yang mencoba menyudutkan posisi Ade Budi Brilliant, secara yuridis hal tersebut tidak memiliki dasar argumentasi hukum yang kuat. Sebagai seorang advokat yang menjalankan fungsi penegakan hukum (officium nobile), tindakan membacakan surat pernyataan resmi dari klien di hadapan publik adalah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional klien sekaligus wujud transparansi informasi kepada masyarakat.


​Kesalahan legitimasi justru terletak pada pihak-pihak terdahulu yang memproses pengaduan dan menggiring opini publik tanpa mengantongi surat kuasa yang sah dari subjek hukum yang dirugikan. Oleh karena itu, langkah hukum balik yang ditempuh oleh pihak terlapor terdahulu (HR) melalui kuasa hukumnya seyogianya diarahkan secara tepat kepada subjek yang dari awal bertindak tanpa legal standing, bukan kepada advokat yang posisinya hanya menyampaikan fakta dan pencabutan resmi dari klien.  


​Pesan Moral dan Edukasi Publik


​Melalui siaran pers ini, Ade Budi Brilliant mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya insan pers dan pemerhati hukum, agar senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan tidak memproduksi informasi atau menviralkan berita sebelum kebenarannya teruji secara materiil di muka hukum.  


​Kasus ini diharapkan menjadi yurisprudensi dan pembelajaran berharga bagi publik agar penegakan hukum di Indonesia senantiasa berpijak pada kebenaran formil, keabsahan kuasa, serta etika komunikasi yang bertanggung jawab demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.


​(Red/KRT)

Pilu Nury (34) Arjasari: Beli Rumah Sah 2017 Pakai Uang Sendiri, SHM 536 m2 Malah Ditahan di Delta Silicon Cikarang untuk Hutang Mantan Suami Siri Rp 200 Juta

By On November 08, 2026




BANDUNG, BM.online - Air mata tak terbendung lagi. Nury Nurhayati Aurora (34), ibu asal Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, harus menelan pil pahit. Rumah impiannya yang dibeli sah dengan keringat sendiri pada Juli 2017, kini sertifikatnya raib ditangan orang lain.

Nury adalah pemilik sah SHM No. 02164 / Desa Pinggirsari, Luas 536 m2*. Sertifikat tersebut terbit dari *Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung di Soreang pada 18 Agustus 2017*, dengan NIB 10141708.03942, berdasarkan AJB No. 1994/2016 di hadapan PPATS Camat Arjasari. Semua atas nama NURY NURHAYATI AURORA.

Petaka bermula usai Nury menikah secara di bawah tangan (nikah siri) dengan pria asal Sukabumi berinisial AP, warga Kampung Cibatu, Kecamatan Cisaat. Pernikahan tanpa tercatat negara itu tak bertahan lama.

Fakta yang dihimpun http://Bandunginvestigasi.com, sang mantan suami siri berinisial AP meminjam uang sebesar *Rp 200.000.000* pada 23 Agustus 2022 kepada pengusaha bengkel CNC berinisial SM, yang beralamat usaha di kawasan *Delta Silicon 2, Cikarang Pusat, Bekasi.

Kejanggalan fatal ditemukan redaksi dalam *Surat Perjanjian tertanggal 28 September 2023* antara SM (Pihak I) dengan AP (Pihak II) yang salinannya kami kantongi.

Dalam poin jaminan perjanjian itu tertulis jelas dan tegas: *Jaminan berupa 1 Unit MESIN CNC Merk Jenn Wei & Ge Fong dengan nilai Rp 300.000.000.*

*TIDAK ADA SATU DIKTUM PUN dalam 3 lembar perjanjian itu yang menyebut, menulis, atau mengagunkan SHM No. 02164 atas nama NURY NURHAYATI AURORA, tanah seluas 536 m2 di Pinggirsari, Arjasari.

Namun faktanya hingga hari ini, Minggu (08/11/2026), fisik asli SHM milik Nury tersebut masih dikuasai dan ditahan di Cikarang oleh pihak SM.

"Nama saya tidak ada di perjanjian. Jaminannya tertulis mesin CNC. Kenapa sertifikat tanah saya yang ditahan? Saya tidak pernah tanda tangan, tidak pernah setuju. Ini jelas penggelapan," ungkap Nury dengan suara bergetar kepada http://Bandunginvestigasi.com.

Secara hukum agraria dan perkawinan, posisi Nury sangat kuat. *Pernikahan siri tidak diakui Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* Sehingga seluruh harta yang dibeli Nury sebelum dan selama nikah siri adalah *harta pribadi*, bukan harta bersama (gono-gini). Mantan suami siri tidak punya hak hukum secuil pun untuk menjaminkan sertifikat tersebut.

Pakar hukum yang dihubungi terpisah menyebut perbuatan menahan sertifikat milik orang lain yang bukan pihak dalam perjanjian hutang dapat dijerat *Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan.*

Guna memenuhi Kode Etik Jurnalistik, Redaksi Bandunginvestigasi.com telah mengirimkan Surat Konfirmasi dan Somasi Terbuka ke alamat Delta Silicon 2 Cikarang Pusat dan ke alamat Kampung Cibatu Cisaat Sukabumi pada Sabtu, 08 November 2026.* Redaksi memberikan waktu hak jawab 2x24 jam.

Hingga berita ini ditayangkan, kedua belah pihak belum memberikan klarifikasi resmi.

Nury mengaku akan segera menempuh jalur hukum dengan membuat Laporan Polisi di Polresta Bandung dan mengajukan permohonan resmi pemblokiran SHM No. 02164 ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung di Soreang untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.


KONSOLIDASI PEMBENTUKAN SGAN DIGELAR DI JAKARTA UTARA, GEMA PS NUSANTARA SIAP DORONG KEKUATAN 6,3 JUTA ANGGOTA BERGABUNG

By On November 07, 2026


JAKARTA UTARA – Langkah pembentukan organisasi Sahabat Garda Nusantara (SGAN) mulai memasuki tahap konsolidasi serius. Pada Sabtu, 7 November 2026, sejumlah tokoh berkumpul dalam rapat pembentukan SGAN yang berlangsung di Pasifik Hotel, Jalan ND, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun wadah organisasi yang diharapkan mampu memperkuat sinergi masyarakat, mengawal kepentingan rakyat, serta menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.


Rapat tersebut dihadiri Agung Sulistio, Sahipul, Rozikin alias Bledek selaku Ketua Umum Gema PS Nusantara, serta Suroso selaku Sekretaris Jenderal Gema PS Nusantara. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keseriusan dengan pembahasan mengenai arah organisasi, struktur kepengurusan, kekuatan jaringan, serta strategi pengembangan SGAN ke depan.


Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah potensi dukungan dari Gema PS Nusantara. Rozikin alias Bledek menyampaikan bahwa Gema PS Nusantara memiliki jaringan keanggotaan yang diklaim mencapai 6,3 juta orang dan menyatakan kesiapan untuk bergabung serta mendukung pembentukan SGAN. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan besar apabila proses konsolidasi, komunikasi, dan penyatuan visi dapat berjalan secara terarah.


Agung Sulistio dalam pertemuan tersebut menekankan bahwa SGAN tidak boleh sekadar menjadi organisasi dengan nama besar dan struktur kepengurusan semata. SGAN harus memiliki keberanian, integritas, serta komitmen nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Organisasi ini diharapkan menjadi ruang pengabdian bagi berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial, hukum, lingkungan, dan pembangunan nasional.


Sementara itu, keterlibatan Sahipul, Rozikin alias Bledek, dan Suroso dinilai menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi lintas jaringan. Dengan potensi dukungan Gema PS Nusantara, SGAN diharapkan mampu memperluas jangkauan gerakan hingga ke berbagai daerah. Namun, besarnya angka keanggotaan harus diikuti dengan konsolidasi nyata, pendataan yang akurat, serta komitmen bersama agar kekuatan organisasi tidak hanya besar secara angka, tetapi juga solid dalam pelaksanaan program.


Ke depan, SGAN diarahkan untuk mengembangkan berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari penyerapan dan pengawalan aspirasi rakyat, edukasi hukum, advokasi sosial, kepedulian lingkungan, hingga pengawasan terhadap pelayanan publik. Prinsip yang ingin dibangun adalah organisasi yang hadir di tengah masyarakat, bekerja secara profesional, menjunjung tinggi hukum, serta mengedepankan dialog dan solusi dalam menyelesaikan persoalan.


Pertemuan di Jakarta Utara ini menjadi salah satu langkah awal perjalanan SGAN dalam membangun kekuatan organisasi yang lebih luas. Dengan dukungan jaringan, visi bersama, dan komitmen para penggeraknya, SGAN diharapkan tumbuh menjadi kekuatan sosial yang diperhitungkan. Sebab, kekuatan organisasi bukan hanya diukur dari banyaknya anggota, melainkan dari keberanian menjaga integritas, konsistensi memperjuangkan kebenaran, dan manfaat nyata yang diberikan kepada masyarakat.


SAHABAT GARDA NUSANTARA (SGAN) – GEMA PS NUSANTARA


“Bersama Rakyat, Mengawal Kebenaran, Untuk Indonesia yang Lebih Baik.”

DR. FACHRUL RAZI: PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO ADALAH MAKAR

By On November 06, 2026


JAKARTA — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri harus diusut secara menyeluruh. Perkara ini tidak boleh hanya dipandang sebagai tindak pidana penyadapan atau pelanggaran privasi, tetapi sudah mengarahkan kepada makar karena adanya operasi terorganisasi yang berpotensi mengancam keamanan negara dan konstitusi.


Hal tersebut disampaikan Dr. Fachrul Razi, mantan Ketua Komite I DPD RI periode 2019–2024, kepada media (6/11) yang menilai bahwa dugaan penggunaan instrumen keamanan negara untuk menyadap Presiden merupakan persoalan serius dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.


“Kalau benar penyadapan terhadap Presiden dilakukan secara ilegal, tanpa dasar hukum dan tanpa kepentingan penegakan hukum yang sah, maka ini bukan persoalan teknis teknologi komunikasi. Kita harus bertanya: siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, siapa yang menerima hasil sadapan, dan untuk kepentingan politik apa informasi tersebut digunakan?” tegas Fachrul Razi yang juga Pakar Politik Hukum Universitas Kartamulia.


Menurutnya, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Karena itu, dugaan penggunaan instrumen negara untuk mengawasi Presiden di luar mekanisme hukum harus dipandang sebagai persoalan serius yang menyangkut integritas institusi negara.


“Kalau penyadapan dilakukan secara sistematis terhadap Presiden dan sejumlah tokoh strategis, maka harus diperiksa apakah terdapat agenda pengumpulan informasi untuk mengendalikan, menekan, atau melemahkan pemerintahan. Jangan sampai kita hanya mengungkap pelaksana teknis, sementara aktor intelektual dan tujuan sebenarnya tidak pernah dibongkar,” ujarnya.


Ia menilai, penguasaan informasi strategis dapat menjadi instrumen kekuasaan. Dalam praktik politik modern, pengawasan komunikasi dapat disalahgunakan untuk memetakan kelemahan, membangun tekanan, memengaruhi keputusan, bahkan mengganggu stabilitas pemerintahan. De. Fachrul Razi menilai dugaan penyadapan tersebut merupakan tindakan yang tidak berdiri sendiri bahkan menjadi bagian dari operasi politik yang lebih luas.


Dari perspektif politik hukum, Fachrul Razi meminta penyidik tidak menutup kemungkinan untuk menguji ketentuan makar dalam KUHP Nasional. Ia menjelaskan, Pasal 160 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pengertian makar. Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.


Selain itu, Pasal 196 setelah perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 mengatur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193.


“Penyadapan ilegal bisa mengarahkan upaya makar. Tetapi apabila kemudian hari menemukan bukti bahwa penyadapan tersebut merupakan bagian dari perencanaan untuk melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka unsur makar harus diuji secara serius,” katanya.


Dalam perspektif hukum tata negara, Fachrul Razi mengingatkan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Seluruh institusi negara, termasuk aparat keamanan, wajib menjalankan kewenangan berdasarkan konstitusi dan undang-undang.


Menurutnya, tidak boleh ada institusi yang memiliki kekuasaan informal untuk mengawasi, menekan, atau mengendalikan Presiden maupun warga negara tanpa dasar hukum.


“Polisi dan aparat keamanan adalah instrumen negara, bukan pemilik kekuasaan negara. Kewenangan diberikan untuk melindungi rakyat dan menegakkan hukum, bukan untuk membangun kekuasaan politik di luar konstitusi,” ujarnya.


Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan sistem penyadapan dapat berimplikasi pada pelanggaran sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 258 KUHP Nasional, Pasal 40 jo. Pasal 56 UU Telekomunikasi, Pasal 31 jo. Pasal 47 UU ITE, serta ketentuan dalam UU Pelindungan Data Pribadi apabila unsur-unsurnya terpenuhi.


Menutup pernyataannya, Fachrul Razi menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak boleh dikompromikan oleh praktik penguasaan informasi dan kekuasaan di luar konstitusi.


kekuatan argumentasi makar tidak terletak semata-mata pada fakta bahwa Presiden disadap. Kekuatan argumentasinya terletak pada pembuktian bahwa penyadapan merupakan bagian dari suatu operasi dengan tujuan menyerang Presiden, melumpuhkan pemerintahan, atau menggulingkan kekuasaan secara inkonstitusional.


“Persoalan ini bukan semata-mata tentang Presiden yang diduga disadap. Ini tentang masa depan negara hukum Indonesia. Jika instrumen keamanan negara dapat digunakan di luar konstitusi, maka siapa pun dapat menjadi sasaran penyalahgunaan kekuasaan,” tutup alumni Universitas Indonesia.

JUMAT BERKAH, PJR INDUK SERANG PERERAT KEDekatan DENGAN DRIVER BUS DAN PENUMPANG MELALUI MAKAN BERSAMA

By On November 06, 2026



SERANG – Wujud kepedulian dan pendekatan humanis kepada masyarakat ditunjukkan oleh personel Patroli Jalan Raya (PJR) Induk Serang Korlantas Polri melalui kegiatan Jumat Berkah. Kali ini, kegiatan diisi dengan makan bersama para pengemudi bus dan calon penumpang di Agen Bus Ciujung, Serang, Jumat (6/11/2026).


Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 14.00 WIB tersebut berjalan aman, tertib, dan penuh keakraban. Sebanyak lima personel PJR Induk Serang hadir dan berbaur langsung bersama 15 pengemudi bus serta 25 calon penumpang.


Tidak terlihat adanya sekat antara petugas kepolisian dengan masyarakat. Seluruh peserta duduk bersama, menikmati hidangan, sekaligus berbincang santai dalam suasana kekeluargaan.


Kegiatan Jumat Berkah ini bukan sekadar agenda makan bersama, melainkan menjadi sarana membangun komunikasi, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan kedekatan antara polisi lalu lintas dengan para pengemudi dan pengguna jasa transportasi umum.


Salah satu personel PJR Induk Serang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat.


"Kami ingin menjalin keakraban. Melalui kegiatan ini, anggota PJR, pengemudi bus, dan penumpang bisa saling mengenal serta memahami. Harapannya, komunikasi yang baik dapat mendukung terciptanya lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan lancar," ungkapnya.


Para pengemudi bus menyambut positif kegiatan tersebut. Mereka merasa mendapat perhatian dan penghargaan dari jajaran kepolisian. Pendekatan seperti ini dinilai mampu menciptakan hubungan yang lebih dekat, tidak hanya sebatas interaksi antara petugas dan pengemudi di jalan raya.


Apresiasi juga datang dari para calon penumpang. Mereka mengaku senang dapat merasakan kebersamaan secara langsung dengan personel kepolisian dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.


Melalui kegiatan Jumat Berkah, PJR Induk Serang menunjukkan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan tugas pengamanan dan penegakan hukum, tetapi juga membangun kepedulian sosial, komunikasi, serta pelayanan yang mengedepankan pendekatan humanis.


Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan doa untuk keselamatan seluruh pengemudi maupun penumpang agar senantiasa diberikan perlindungan dan kelancaran selama perjalanan.


Polri Hadir, Masyarakat Terayomi. Bersama Membangun Lalu Lintas yang Aman, Tertib, dan Humanis.


Surya

Dana Rp 234 Juta Diduga Digelapkan Pengasuh Anak; Mantan PMI Asal Tukdana Indramayu Akan Laporkan ke Aparat, Serta Soroti Dugaan Kekerasan Psikis Terhadap Anak

By On November 05, 2026


Indramayu, 5 November 2026 – Seorang mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu berinisial M (32), yang telah bekerja di Riyadh Arab Saudi selama 5,5 tahun (periode 27 November 2019 hingga 18 Mei 2025), mengungkap dugaan penggelapan dana senilai sekitar Rp 234 juta oleh pihak yang selama ini mengasuh anaknya. Korban yang kini sedang hamil tua dan berada di Bandung berencana melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum, sekaligus mengadukan dugaan kekerasan psikis terhadap anaknya yang masih di bawah umur.

 

Berdasarkan dokumen dan informasi yang diterima Tim Investigasi Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) , korban menerima gaji rutin dari majikan berinisial R melalui Alinma Bank dan BNI dengan total gaji selama 5,5 tahun mencapai sekitar Rp 380 juta. Dana tersebut dialirkan ke rekening BRI nomor 08610105118XXXX atas nama Maesaroh.

 

Korban menyatakan telah membayar biaya pengasuhan anak sebesar Rp 186 juta. Namun sisa dana sekitar Rp 194 juta belum dipertanggungjawabkan secara jelas. Selain itu, korban mengaku telah menanamkan dana gadai sawah senilai Rp 40 juta yang dijanjikan keuntungan Rp 3,5 juta per bulan, namun keuntungan tersebut tidak pernah diterima. Sehingga total kerugian yang diduga dialami korban ditaksir mencapai sekitar Rp 234 juta.

 

"Selama saya bekerja di Saudi, saya mempercayai anak dan dana kepada pengasuh. Namun setelah saya pulang, saya tidak mendapatkan laporan keuangan yang jelas. Dana yang seharusnya menjadi hak saya seolah‑olah dijadikan milik sendiri," ujar korban kepada tim investigasi GMOCT.

 

Korban juga mengungkap keluhan mendalam terkait kondisi anaknya berinisial AN yang selama diasuh terduga pelaku. Anak tersebut dikabarkan sering dibentak dan mengalami tekanan psikis selama berada di bawah pengasuhan, sehingga diduga terjadi kekerasan psikis terhadap anak yang masih di bawah umur. Redaksi tidak memuat identitas lengkap anak demi perlindungan hak anak. 

 

 

Dari sisi dugaan penggelapan, kasus ini mengarah pada Pasal 486 dan Pasal 488 Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Pasal 486 mengatur penggelapan pokok yaitu setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang sudah berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana. Sedangkan Pasal 488 merupakan pemberatan apabila penguasaan tersebut berawal dari hubungan kepercayaan, pengasuhan, profesi atau tugas yang dipercayakan kepadanya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V.,

 

Namun redaksi menegaskan bahwa belum otomatis terbukti penggelapan sebelum aparat memverifikasi bukti transfer, bukti biaya pengasuhan, perjanjian gadai sawah, serta niat terduga pelaku untuk memiliki dana tersebut secara melawan hukum. Sekadar wanprestasi atau sengketa keuangan belum tentu menjadi tindak pidana.

 

Sementara itu, dugaan kekerasan psikis terhadap anak merujuk pada Pasal 76C Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang setiap bentuk kekerasan termasuk kekerasan psikis terhadap anak, serta Pasal 80 yang mengatur sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut. , 

 

 

Korban berencana diwakilkan oleh kuasa keluarga dari Tangerang dengan surat kuasa bermaterai untuk melaporkan kasus tersebut ke Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait. Dalam surat laporan nanti, korban meminta aparat agar mengamankan rekening koran periode 2019‑2025 atas rekening BRI nomor 086101051184XXXX untuk menelusuri aliran dana Rp 380 juta.

 

Pihak korban juga akan meminta BP3MI Jawa Barat untuk mendampingi korban yang sedang hamil tua, serta meminta DP3AP2KB dan KPAI turut mengawal dugaan kekerasan terhadap anak. Saksi Bapak Kasdi selaku Ketua RW 09 Desa Cangko dikabarkan siap memberikan keterangan kepada aparat.

 

Pihak Korban meminta Tim Investigasi GMOCT untuk terus mengawal kasus ini, meminta Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan secara profesional, memeriksa laporan keuangan secara transparan, serta memastikan anak korban mendapatkan pemulihan psikologis.

 

"Kami meminta negara hadir nyata bagi mantan PMI yang telah berkorban bertahun‑tahun di luar negeri. Jangan biarkan hasil keringat di Saudi raib begitu saja, apalagi anak korban harus menderita akibat kekerasan psikis," tegas kuasa keluarga korban.

 

Catatan Redaksi

 

Berita ini merupakan hasil investigasi berdasarkan keterangan korban dan dokumen yang diterima redaksi. Status terduga pelaku belum terbukti bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Redaksi telah menyembunyikan identitas lengkap anak demi perlindungan hak anak dan tidak memuat nama terduga pelaku sebelum konfirmasi resmi dari aparat. Redaksi akan terus memantau perkembangannya. 

 

Sumber: Tim Investigasi GMOCT / Media Benteng Merdeka



#Noviral #Nojustice

Hotline Pengaduan dan Hak Jawab : 0821-1758-6761


Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT)

Diduga Informasi Bocor Kapolsek Leles Memberikan Nomor Telepon Awak Media Kepada Pengusaha Obat Daftar G

By On November 04, 2026


Alih-alih memberantas peredaran obat keras golongan G di wilayah hukum Leles tepat nya di Jalan Jaksa Agung R, soeprapto, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa barat. Nyatanya aktivitas tersebut terus berlangsung tanpa hambatan berarti, hal ini memunculkan pertanyaan serius soal efektivitas dan integritas Polsek Leles. Rabu 3 Juni 2026


Menanggapi kondisi tersebut, Vini Amelia selaku Pimpinan Redaksi Media Online KataTribun menilai adanya indikasi kuat kebocoran informasi setiap kali aparat hendak melakukan penindakan. Menurutnya, pola yang terjadi bukan lagi kebetulan, melainkan berulang dan sistematis.


“Anehnya Setiap kali aparat datang, lokasi selalu kosong. Bahkan setelah aparat selesai menindak, penjual obat tersebut buka kembali seperti kebal hukum, Ini pola berulang yang patut diduga sebagai kebocoran informasi,"Rabu (04/11/2026).


Menurut Vini menilai, kondisi tersebut sangat berbahaya karena tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Terlebih, peredaran obat keras ilegal berdampak langsung terhadap generasi muda dan keamanan lingkungan.


“Jika aparat hanya datang tanpa hasil, masyarakat akan menilai penegakan hukum sebatas formalitas. Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan masyarakat, bukan sekadar pelanggaran ringan,” ujarnya.


Ia pun mendesak Kapolsek Leles untuk tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum aparat yang diduga bermain mata dengan jaringan pengedar obat keras.


“Harus ada audit internal. Jika ditemukan oknum yang menyalahgunakan kewenangan, tindak tegas tanpa kompromi. Jangan biarkan satu atau dua oknum merusak marwah institusi,” kata vini.


Lebih lanjut, Vini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh bersifat reaktif, seremonial, atau sekadar merespons laporan sesaat.


Menurutnya, dibutuhkan langkah berkelanjutan, pengawasan ketat, dan transparansi agar praktik peredaran obat keras ilegal benar-benar bisa diputus.


“Penindakan harus konsisten dan berkelanjutan. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan penjual obat keras. Jika dibiarkan, ini sama saja memberi ruang tumbuh bagi kejahatan,” pungkasnya.


Vini berharap aparat penegak hukum dapat segera membuktikan komitmen nyata di lapangan tidak hanya sekedar datang namun bisa mempoliceline demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, Khususnya di wilayah Leles.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *