Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Ganjar Sebut Proses Pemakzulan Gibran Tidak Mudah

By On Juni 06, 2025

Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo. 

JAKARTA, BM.Online – Proses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak mudah.

Hal tersebut dengan mempertimbangkan kerja sama politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lalu.

“Kalau melihat komposisi kerja sama politik dalam KIM, rasanya proses tidaklah mudah,” kata Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo kepada wartawan, Rabu, 04 Juni 2025.

Dia mempertanyakan apakah surat pemakzulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menunjukkan kesalahan dan pelanggaran sesuai Pasal 7A UUD 1945 atau tidak.

Menurut Ganjar, Forum Purnawirawan TNI baru sekadar memberi pernyataan desakan pemakzulan Gibran tanpa melampirkan bukti.

“Itu baru pernyataan. Akan lebih baik jika dilampiri bukti-bukti. Kalau ada, itu akan jadi awal DPR bisa merespons. Itu pun jika DPR satu suara,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu tersebar di kalangan wartawan.

“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.

Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.

Surat itu juga telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR dan DPR RI pada Senin, 02 Juni 2025.

“Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo, Selasa, 03 Juni 2025.

Menurut Bimo, surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.

Dia mengatakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahasnya. (*/red)

Ini Dugaan Korupsi yang Ditelusuri Jaksa dalam Kasus Proyek Rumah Eks Pejuang Timtim

By On Juni 06, 2025

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTT, Ridwan Sujana Angsar. 

JAKARTA, BM.Online – Kasus dugaan korupsi pembangunan 2.100 unit rumah untuk eks pejuang Timor Timur (Timtim) di Kupang tengah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT).

Penyelidikan itu berawal dari laporan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Heri Jerman.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTT, Ridwan Sujana Angsar mengatakan, pada Maret 2025 Heri menyambangi lokasi proyek perumahan itu.

Saat itu, Heri mendapati adannya kerusakan pada rumah yang dibangun.

“Setelah beliau ke lokasi, kemudian beliau ke Kejaksaan Tinggi NTT, melaporkan bahwa ada kerusakan rumah yang dibangun di lokasi. Kemudian meminta untuk Kejati NTT untuk melakukan penyelidikan,” ujar Ridwan kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 04 Juni 2025.

Ada sebanyak 2.100 rumah yang dibangun. Pembangunannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang besarnya mencapai Rp 400 miliar.

Pelaksanaannya menggunakan tiga kontraktor BUMN di antaranya, PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero).

“Pada saat beliau (Irjen PKP) menyampaikan informasi itu, kontrak masih hidup. Kontraknya selesai pada tanggal 30 Maret, beliau melaporkan itu sekitar tanggal 22 Maret,” ujar Ridwan.

Dia menjelaskan, dari ribuan unit itu terdapat sejumlah rumah yang diduga mengalami kerusakan. Setidaknya, ada 54 rumah yang dinilai rusak.

“Kalau yang diinformasikan kemarin oleh Irjen, kerusakan ada 54 rumah yang ambrol, dan saat ini dapat kami sampaikan bahwa pembangunan rumah itu masih dalam tahap pemeliharaan (belum dihuni),” jelasnya.

Berbekal informasi itu, penyidik Kejati NTT mulai melakukan penyelidikan kasus tersebut. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait.

Salah satunya, yakni Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti. Dalam kasus itu, Diana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirjen Cipta Karya PUPR sekaligus Komisaris Utama PT Brantas Abipraya.

Diana telah dimintai keterangan oleh penyidik sejak pukul 09.00-15.00 hari ini.

“Tadi beliau datang jam 9 (pagi). Kemudian, selesai pemeriksaan itu permintaan keterangan jam 3 sore,” ujarnya.

Ridwan menyebut, perkara itu masih pada tahap penyelidikan. Penyidik masih mengumpulkan keterangan tentang ada tidaknya peristiwa pidana pada kasus itu.

“Karena masih tahap penyelidikan, tadi saya sampaikan dari masih tahap penyelidikan. Justifikasi menyangkut adanya melawan hukum atau adanya kerusakan akibatnya apa? Kami masih berkoordinasi dengan ahli,” pungkasnya. (*/red)

Peringati Hari Lingkungan Hidup se-Dunia 2025, Pemkab Serang Gelar Aksi Bersih-bersih Sampah

By On Juni 06, 2025


SERANG, BM.Online – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menggelar apel di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup se-Dunia Tahun 2025. 

Usai apel dilanjutkan dengan melakukan aksi nyata dengan bersih-bersih sampah dan penanaman pohon di areal Taman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Kamis, 05 Juni 2025.

Asisten Daerah (Asda) III Bidang Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Serang, Ida Nuraida mengatakan, Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah melalui kebijakannya yang sangat populis ingin menjadikan masalah sampah menjadi hal yang menjadi prioritas utama.

“Jadi program 100 hari kerja Ibu Bupati Serang bersih dari sampah,” ujarnya di sela-sela penanaman pohon.

Sedangkan untuk masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Serang, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Rudy Suhartanto membuat imbauan untuk melakukan apel Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia Tahun 2025.

Kemudian dilanjutkan dengan aksi nyata gerebeg atau beberes di lingkungan OPD-nya masing-masing, dari mulai lapangan sampai di lingkungan kantornya.

“Kalau di Setda kami berupaya, yaitu pelestarian lingkungan, ada penanaman pohon, selanjutnya pohon tersebut akan memberikan imbal balik berupa oksigen yang kita hirup sehingga mungkin nanti mudah-mudahan para ASN bekerja dengan segar,” ujarnya.

Disamping itu, kata Ida, aksi bersih-bersih lebih utama untuk mengurangi emisi plastik karena plastik sangat merugikan lingkungan yang tidak bisa hancur dalam waktu sebentar dan sangat lama. Dampaknya itu sangat mengganggu kualitas lingkungan.

“Sehingga saya menyarankan kepada ASN di lingkungan Setda untuk membawa botol minuman masing-masing dari rumah yang isi ulang, agar mengurangi dampak polusi dari plastik. Alhamdulillah semua pegawai antusias, selain di lingkungan kantor juga di rumah masing-masing agar sama-sama bersih,” pungkasnya. (*/red)

Keresahan Warga & Kegagalan Sistemik: Studi Kasus Lambannya Layanan Wall Charger Mobil Listrik di Jakarta Timur

By On Juni 05, 2025

 



Jakarta, 5 Juni 2025 –  Program pemerintah untuk mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia menghadapi tantangan serius,  terlihat jelas dari keresahan warga Jakarta Timur dan  kasus lambannya layanan instalasi dan perbaikan wall charger mobil listrik oleh PT. Haleyora Power, anak perusahaan PLN.  Laporan dari Tim Investigasi Media Laskar Bayangkara News di lapangan yang tergabung di Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) mengungkap  tidak hanya keluhan individu, tetapi juga  celah kritis dalam infrastruktur pendukung transisi energi berkelanjutan dan  menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan implementasinya.

 

Salah seorang masyarakat warga Jakarta Timur, berinisial WD menyampaikan, sejak Januari 2025 merasa kesulitan  akibat  malfungsi wall charger. WD menduga Kegagalan PT. Haleyora Power dalam merespon keluhan selama enam bulan,  yang akhirnya  WD berkunjungan   ke kantor PLN Cempaka Putih pada 5 Juni 2025,  menunjukkan  kegagalan sistem layanan purna jual yang signifikan.  Jawaban  dari pihak PLN yang menyatakan permasalahan tersebut bukan tanggung jawab mereka  menunjukkan  ketidakjelasan alur tanggung jawab dan koordinasi antar lembaga,  memperparah keresahan masyarakat.

 

Kasus ini bukan sekadar masalah individu, melainkan  menunjukkan  kelemahan sistemik.  Lambannya respons  mengakibatkan  gangguan signifikan terhadap mobilitas pengguna kendaraan listrik,  mengurangi daya tarik kendaraan ramah lingkungan, dan  mengancam keberhasilan program pemerintah.  Ketidakjelasan alur tanggung jawab  menunjukkan  kurangnya koordinasi antar instansi terkait,  sehingga  menciptakan  kekosongan regulasi dan mekanisme penyelesaian masalah yang efektif.  Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam mendukung program kendaraan ramah lingkungan,  membuat moto pemerintah tentang kendaraan ramah lingkungan menjadi ironis.

 

Kegagalan ini akan memiliki implikasi luas,  dimungkinkan meliputi, Hambatan Adopsi Kendaraan Listrik & Keresahan Masyarakat:  Ketidakpercayaan masyarakat terhadap infrastruktur pendukung akan menghambat  percepatan adopsi kendaraan listrik dan meningkatkan keresahan di tengah masyarakat.


Kerusakan wall charger  mungkin juga dapat mengakibatkan  biaya perbaikan dan  potensi kerugian ekonomi bagi pengguna.


Ketidakpastian layanan  dapat  mengurangi minat investor untuk berinvestasi di sektor infrastruktur pendukung kendaraan listrik.


Kegagalan ini  menunjukkan  kebutuhan  untuk  mengevaluasi  efektivitas  kebijakan  pemerintah  dalam  mendukung  transisi  energi  berkelanjutan.

 

Untuk mengatasi masalah ini,  diperlukan langkah-langkah diantaranya Peningkatan Layanan Purna Jual & Responsivitas:  PT. Haleyora Power harus meningkatkan kualitas layanan purna jual dan responsivitas terhadap keluhan pelanggan.


 Penetapan Alur Tanggung Jawab yang Jelas:  Perlunya  penetapan  alur  tanggung  jawab  yang  jelas  antara  PLN  dan  anak  perusahaannya  untuk  menangani  keluhan  pelanggan.


Penguatan Regulasi & Pengawasan:  Pemerintah  perlu  memperkuat  regulasi  dan  mekanisme  pengawasan  terhadap  perusahaan  yang  bertanggung  jawab  atas  instalasi  dan  perawatan  infrastruktur  pendukung  kendaraan  listrik.


Transparansi dan Akuntabilitas:  Pentingnya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  setiap  tahap  program  kendaraan  listrik  untuk  memastikan  efektivitas  dan  keadilan.

 

Studi kasus ini  mengajak  kita  untuk  mempertimbangkan  aspek  kritis  dalam  implementasi  program  kendaraan  listrik,  melampaui  semangat  retorika  dan  mengarah  pada  solusi  yang  berkelanjutan  dan  berorientasi  pada  kebutuhan  masyarakat.


(Tim Investigasi Dian) 


#No Viral No Justice 

#PT. Haleyora Power

#PLN


Sumber : Tim Media Investigasi Jurnal Bayangkara News /Laskar Bayangkara News


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

CCTV Stadion Sidolig Bantah Terjadi Pemerkosaan

By On Juni 05, 2025




 
Kota Bandung, _ Mengenai isu pemerkosaan yang berada di  wilayah Stadion Sidolig, Ketua Special Olympics Indonesia (SOIna), H. Abdul Karim, menyatakan kaget atas pemberitaan dugaan pemerkosaan di Stadion Sidolig.  Ia menegaskan bahwa SOIna, organisasi nirlaba yang fokus pada pengembangan olahraga, kesehatan, dan pendidikan bagi penyandang disabilitas intelektual di Stadion Sidolig, akan bertanggung jawab penuh atas peserta binaannya.  H. Karim mengaku baru mengetahui kabar tersebut malam (3/6) dan merasa bingung karena pemberitaan menyebutkan kejadian siang hari, sementara CCTV stadion tidak menunjukkan adanya insiden tersebut.  

Ia juga menyatakan korban bukan peserta binaan SOIna dan menurut warga sekitar, korban beralamat di Jalan Kacapiring Nomor: xxx" Ucapnya.
 
H. Karim menambahkan "bahwa Lapangan Sidoliq sering digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga, termasuk kegiatan nasional dengan ratusan peserta, sehingga sangat tidak mungkin terjadi pemerkosaan.

Pihak Kelurahan, Bhabinkamtibmas, dan RW telah melakukan penyelidikan di lokasi." Tutur Karim.
 
Kepala pengelola Lapangan Sidoliq, H. Yadi, juga menyatakan "baru mengetahui kabar tersebut pada (3/6) dan  Ia telah memeriksa rekaman CCTV dan tidak menemukan bukti yang mendukung klaim pemerkosaan tersebut

Rekaman CCTV menunjukkan lapangan ramai dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB pada hari kejadian yang dilaporkan.  Untuk memastikan kebenaran informasi, H. Yadi telah membentuk tim investigasi". Pungkas  Yadi.


#No Viral No Justice 

Sumber : Tri Sunanto (Sam) /Red Reportasejabar.com,  Divwasta GMOCT

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Gubernur Andra Soni Rekomendasikan Lima Nama Calon Sekda Banten, Termasuk Kadis DLHK

By On Juni 05, 2025


SERANG, BM.Online – Gubernur Banten, Andra Soni telah merekomendasikan lima nama pejabat eselon II sebagai calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Nama-nama tersebut dianggap memenuhi syarat, baik dari segi kepangkatan, golongan, maupun usia.

Saat ditemui usai upacara penerimaan peserta Latsitarda Nusantara di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Senin, 03 Juni 2025, Andra mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat enam nama calon yang diusulkan. Namun, satu nama tidak direkomendasikan karena tidak memenuhi syarat usia.

“Ada lima. Tadinya enam orang, karena ada syarat di usia, jadi satu calon tidak saya rekomendasi,” ujar Andra.

Meski demikian, Andra belum bersedia mengungkap kelima nama yang direkomendasikan maupun satu nama yang dicoret.

“Untuk semuanya silahkan nanti tanyakan ke Plh Sekda Banten (Deden Apriandhi Hartawan), termasuk tahapan-tahapan dalam seleksi calon sekda,” tambahnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Plh Sekda Banten, Deden Apriandhi Hartawan belum berhasil dimintai keterangan. Panggilan telepon ke nomornya hanya bernada memanggil.

Sebelumnya, beredar kabar tiga nama yang diajukan sebagai calon Sekda Banten, yakni Kepala BKD Nana Supiana, Sekwan Banten Deden Apriandhi Hartawan, dan Kepala BPKAD Rina Dewiyanti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kelima nama yang telah mendapatkan rekomendasi Gubernur Andra Soni tersebut di antaranya:

1. Kepala DLHK Banten, Wawan Gunawan


2. Asisten Daerah I, Komarudin


3. Sekwan Banten, Deden Apriandhi Hartawan


4. Kepala BPKAD, Rina Dewiyanti


5. Kepala DPMPTSP, Virgojanti


Salah satu sumber di lingkungan Pendopo Gubernur Banten menyebutkan, nama Wawan Gunawan muncul karena dianggap mampu menerapkan kedisiplinan dalam aturan birokrasi.

Sedangkan Komarudin dinilai memiliki kecerdasan dan kemampuan koordinasi yang baik, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota se-Banten.

Ia juga disebut sebagai peraih nilai tertinggi dalam asesmen pejabat eselon II yang digelar awal 2025 di Bandung, Jawa Barat.

“Pak Komarudin ini pada asesmen pejabat eselon II memiliki poin tertinggi atau top skor,” ungkap sumber tersebut.

Virgojanti pun dinilai punya keunggulan tersendiri, sebab pernah menjabat sebagai Penjabat dan Plh Sekda.

“Yanti (sapaan Virgojanti) sosoknya dianggap cekatan,” tutup sumber tersebut. (*/red)

Dibacok Napi Anggota KKB, Dua Petugas Lapas Nabire Dioperasi

By On Juni 04, 2025

Lapas Nabire. 

JAKARTA, BM.Online – Tiga petugas Lapas Nabire tengah mendapat perawatan akibat diserang oleh narapidana anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Dari tiga yang dirawat di RSUD Nabire, sebanyak dua petugas Lapas harus mendapat tindakan operasi.

“Dua baru saja selesai dioperasi dan satu orang lagi sedang rawat jalan. Mohon doanya ya,” kata Direktur Jendral Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi kepada wartawan, Selasa, 03 Juni 2025.

Menurut Mashudi, kondisi satu petugas Lapas yang tengah dirawat jalan terus membaik. Sementara dua petugas lapas lainnya tak bisa dijenguk lantaran harus pemulihan pasca operasi.

“Dua petugas yang lain, sedang pemulihan pasca dioperasi. Kami pastikan supporting kami untuk anggota kami yang terluka, yang telah berusaha menangani gangguan kamtib yang terjadi kemarin,” ujar Mashudi.

Mashudi juga mengatakan, dua petugas Lapas yang sedang dioperasi adalah komandan jaga dan kepala seksi keamanan dan ketertiban.

Keduanya terluka parah karena mensapat bacokan senjata tajam saat mencoba menghalau dan mengendalikan warga binaan. 

“Setelah operasi dan bisa dibesuk, saya akan kembali mengunjungi,” ujarnya.

Mashudi juga menyerahkan bantuan dana untuk tiga petugas yang terluka, sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap upaya yang telah dilakukan petugas Lapas Nabire.

“Ini adalah pemberian dari Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Agus Andrianto), sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap upaya yang telah dilakukan petugas Lapas Nabire. Menteri Agus sempat melakukan komunikasi via whatsapp call dengan petugas yang terluka,” tuturnya.

Mashudi mengatakan, tanggung jawab petugas Lapas sangat mulia. Ia pun meminta pada anak buahnya untuk mengabdi sebagai petugas lapas dengan kesungguhan dan sesuai aturan.

“Menjadi petugas Pemasyarakatan adalah tugas yang mulia, sehingga laksanakanlah tugas mulia ini dengan penuh kesungguhan dan sesuai aturan. Terus lakuukan koordinasi, komunikasi dan kerjasa dengan semua stakeholder seperti Polda, Polres, Kodam, Kodim, Brimob dan mitra terkait lainnnya,” ujarnya.

Mashudi pun menyeroti kebutuhan pelatihan-pelatihan bagi petugas Pemasyarakatan. Ia melakukan koordinasi lanjutan dengan semua stakeholder, termasuk mengunjungi Korem Nabire.

Sementara itu, kata Mashudi, upaya pencarian terhadap narapidana yang melarikan diri masih terus dilakukan kerja sama Lapas Nabire dengan Polres Nabire.

“Jumlah warga binaan lapas Nabire saat ini adalah 218 orang dari kapasitas 150 orang, jumlah petugas pengamanan per regu lima orang,” pungkasnya. (*/red)

Begini Kronologi Karyawan Bunuh Bos Sembako di Bekasi

By On Juni 04, 2025

Foto ilustrasi. 

JAKARTA, BM.Online – Polisi telah menetapkan Andreas sebagai tersangka atas pembunuhan Alex Lius (67), bos toko sembako di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

Kejadian pembunuhan itu bermula saat Andreas ingin kasbon kepada Alex.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, pada Jumat, 30 Mei 2025, sekira pukul 19.10 WIB, pelaku mulai menutup toko. Setelah menutup toko, pelaku merapikan barang-barang hingga selesai pada pukul 20.50 WIB.

“Setelah selesai merapikan barang, tersangka mendekati korban dengan maksud untuk meminjam uang, yang rencananya akan digunakan untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari,” kata Wira kepada wartawan saat Konferensi Pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 03 Juni 2025.

Menurut Wira, tersangka saat itu meminta waktu untuk berbicara dengan korban. Dalam percakapan tersebut, permintaan tersangka untuk kasbon ditolak korban.

“Korban menjawab 'nggak bisa. Kamu kasbon terus. Kerja aja males, jarang masuk, nggak kayak karyawan yang lain. Orang kalau mau minta tolong tuh kerja dulu yang bener', dengan nada yang tinggi, disampaikan dengan nada yang tinggi,” ujar Wira.

Wira mengatakan, ketika mendengar kata-kata penolakan yang menurutnya tidak mengenakkan, tersangka lantas mulai tersulut emosi. Tersangka selanjutnya melakukan tindakan berupa mendorong korban.

“Mendengar ucapan dari korban tersebut, tersangka merasa ataupun tersulut emosi ataupun merasa sakit hati, kemudian tersangka mendorong korban,” ujar Wira.

“Namun korban membalas dengan memukul pipi tersangka. Kemudian keduanya beradu pukulan serta tendangan hingga membuat korban terjatuh,” imbuhnya.

Tak berhenti sampai di situ, tersangka juga melemparkan kardus berisi air mineral ke arah kepala korban. Hal ini dilakukan tersangka secara berkali-kali.

“Kemudian tersangka kembali mengambil kardus berisi air mineral dan melemparkan ke arah kepala korban hingga membuat korban terjatuh di dalam kamar mandi. Kemudian tersangka kembali mengambil kardus berisi air mineral dan melemparkan ke arah kaki, ke arah dada dan ke arah korban, hingga membentur kloset kamar mandi yang menyebabkan kloset tersebut sampai menjadi pecah,” tuturnya.

Setelah korban tak berdaya, tersangka pun langsung menggasak uang milik korban. Uang senilai Rp 84.654.000 pun diambil tersangka dari dalam salah satu kamar toko dan laci meja tempat jualan.

Selain uang, tersangka juga mengambil dua buah handphone operasional serta satu unit motor. Uang dan barang yang diambil lantas dibawa kabur oleh korban.

“Selanjutnya tersangka membawa barang-barang tersebut melarikan diri ke arah Jatimakmur, Pondok Gede. Di tengah perjalanan, tersangka berinisiatif meninggalkan dua buah handphone Redmi warna hitam dan satu unit motor Vario di gang samping Jatimakmur karena takut dilacak,” ujar Wira.

“Sedangkan uang korban kurang lebih sebesar Rp 84.654.000 tetap dibawa oleh tersangka. Ini adalah kronologi kejadian daripada kejadian pembunuhan yang terjadi,” pungkasnya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat malam, 30 Mei 2025, di toko milik korban di Pondok Gede, Kota Bekasi. Korban ditemukan oleh anaknya dengan kondisi bersimbah darah dan jasad yang tertumpuk kardus air mineral.

Pelaku bernama Andreas, yang tak lain adalah karyawan korban, ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di sebuah hotel di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, pada Minggu dini hari, 01 Juni 2025. Dia ditangkap saat bersama anak dan istrinya. (*/red)

Soal LSM Didanai Asing, Hasan Nasbi PCO: Presiden Punya Informasi Lengkap

By On Juni 04, 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi. 

JAKARTA, BM.Online – Presiden Prabowo Subianto sudah mengantongi dan memiliki data terkait Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang disebutnya mengadu domba masyarakat.

Hal itu dikatakan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kepada wartawan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa, 03 Juni 2025.

“Sebagai Presiden, tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini,” ujarnya.

LSM tersebut, kata Hasan, kelompok yang selama ini merongrong persatuan, mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu tidak benar, dan kelompok-kelompok yang selama ini diindikasikan mengadu domba.

Menurut Hasan, informasi itu didapat Prabowo karena Kepala Negara sudah melalui berbagai pengalaman.

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu sudah paham kejadian yang berkaitan dengan intervensi asing.

“Bapak Presiden juga mengalami banyak sekali perjalanan sejarah. Beliau paham betul bahwa dalam banyak kejadian-kejadian di Republik kita ini tidak terlepas dari intervensi asing. Dalam berbagai perubahan besar yang terjadi di Republik kita, itu tidak terlepas dari intervensi asing,” tuturnya.

Oleh karenanya, lanjut Hasan, Prabowo tidak bermaksud memukul rata seluruh LSM yang dibiayai asing untuk mengadu domba masyarakat Indonesia.

Menurutnya, ada batasan-batasan yang diterapkan untuk mengkategorikan LSM tersebut.

“Jadi ada batasannya, batasannya adalah organisasi-organisasi tertentu yang memang tampak dengan jelas, kemudian selalu mendiskreditkan bangsa kita, mendiskreditkan pemerintah, atau mencemooh usaha-usaha kemajuan yang ingin kita lakukan, atau mencoba membatalkan, ingin program-program prioritas pemerintah dibatalkan saja, tidak dilanjutkan, jadi yang seperti itu,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan, pihak asing telah membiayai LSM untuk mengadu domba pihak-pihak di Indonesia.

“Dengan uang, mereka membiayai LSM untuk mengadu domba kita,” ujar Prabowo dalam pidato Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 02 Juni 2025.

Dalam upacara yang dihadiri para Menteri dan pejabat negara ini, Prabowo menilai pihak-pihak asing itu hanya mengeklaim sebagai pihak yang paling demokratis.

“Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri,” ujarnya. (*/red)

Amanat Perundang-undangan, Gubernur Andra Soni Komitmen Perkuat Permodalan Bank Banten

By On Juni 04, 2025


SERANG, BM.Online – Gubernur Banten Andra Soni berkomitmen untuk memperkuat permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten. Salah satunya melalui usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal ke Bank Banten.

Hal itu dikatakan Andra Soni usai mengikuti Rapat Paripurna Jawaban Atas Berbagai Pandangan Fraksi terhadap Raperda yang diusulkan Pemprov Banten, Selasa, 03 Juni 2025.

Menurut Andra Soni, Bank Banten saat ini sudah tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Hal itu terlihat dari pertumbuhan positif yang terus dicapai oleh Bank Banten.

Saat ini, kata Andra Soni, Pemprov Banten sedang berupaya bagaimana kinerja Bank Banten ini lebih baik lagi.

“Kita mempunyai kewajiban pemenuhan permodalan untuk keberlangsungan operasional Bank Banten lebih baik lagi,” kata Andra Soni.

Usulan Penyertaan Modal ke Bank Banten itu, kata Andra Soni, merupakan amanat peraturan perundang-undangan, bahwasannya Bank Banten harus memenuhi minimal modal inti tiga triliun rupiah.

“Selain melalui penyertaan modal, upaya memperkuat Bank Banten itu juga dilakukan melalui skema Kerja sama Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim,” ujarnya.

Skema itu juga tidak hanya terjadi di Bank Banten, melainkan di hampir seluruh daerah dalam rangka konsolidasi perbankan agar lebih sehat dan kuat.

“Kita ingin Bank Banten ini menjadi lembaga keuangan yang akan memperkuat perekonomian di Provinsi Banten,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim mengapresiasi atas jawaban yang telah disampaikan Gubernur Banten atas berbagai pandangan Fraksi yang sudah disampaikan sebelumnya.

Tahapan itu, kata Fahmi, merupakan bagian dari mekanisme dalam pembentukan suatu Perda.

“Kami sangat mengapresiasi. Karena sebagai sesama penyelenggara pemerintahan, Pemprov dan DPRD harus terus berkolaboasi. Ini salah satunya yang memperlihatkan bagaimana kolaborasi yang kita bangun cukup kuat,” ujarnya. (*/red)

Sikap Arogansi Supervisor DGW Terhadap Wartawan: Cermin Buruk Etika Profesional

By On Juni 04, 2025



Pemalang -  – Dalam dunia kerja yang profesional,hubungan  pelaku humas atau pengawasan lapangan ( Supervisor) DGW dengan wartawan. Namun, tidak jarang terjadi insiden yang mencoreng etika kerja, salah satunya adalah tindakan arogan dari supervisor DGW Supriyanto terhadap wartawan.

"Saat awak kabarSBI meminta sedikit pernyataan  sikap terkait keunggulan dari produk DGW dan asal Produk DGW , produk  Lokal atau Impor ( Produk Asing),justru lari ke mobil  dan pergi,menambah dugaan kecurigaan  dengan produk DGW. 


Media sebagai kontrol sosial ,sangat mendukung Program Pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait Ketahanan Pangan , jangan sampai petani  sebagai obyek pada akhirnya korban Merek. 


Puluhan petani berkumpul hadiri promosi produk insektisida merek DGW,sebagian kaum tani yang hadir dari wilayah Desa Kabunan,,Kedungbanjar, Beji ,Wanarejan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,menghadiri acara Temu Tani yang diselenggarakan DGW perusahaan obat Pertanian, 04/06/ 2025

Acara ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pengendalian hama tanaman sekaligus memperkenalkan produk pestisida unggulan dari DGW. 


Kegiatan yang berlangsung di jalan arah Sidayu  Warung Tani  Desa Kabunan, ini diisi dengan penyuluhan teknis penggunaan pestisida yang efektif dan ramah lingkungan. Petani juga diberikan informasi tentang jenis-jenis hama yang umum menyerang tanaman seperti padi, cabai, dan jagung, serta cara penanganannya secara tepat waktu.


“Serangan hama seperti wereng, ulat grayak, dan penggerek batang bisa sangat merugikan. Dengan penggunaan produk dati DGW, tingkat serangan bisa ditekan hingga 90%,” ujar Tohirun perwakilan teknis lapangan, " ujarnya


"Promo Produk DGW hama dan Pernyakit tanaman beberapa produk unggulan yang ditawarkan ialah Kurawa, leili 1L, Dangke ,Klenset, Chlormite/ Star, Salvator, By pass, ungkapnya


Kegiatan yang dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab Sharing seputar pertanian terkait Obat pestisida yang ditawarkan


Awal musim tanam panam disinyalir banyak berdatangan Hama  sundep dan suket ( Rumput)


Sundep awalnya dari kleper/kupu, obatnya/ Racun yang sifatnya Sistemik dengan obat ( Kurawa) Gulma/ Suket diberantas dengan Salvator dosis separuh dari ukuran normal. 


#No Viral No Justice 


Sumber : Tim /Red kabarSBI.com


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Dua Jurnalis Diduga Dipersekusi dan Dipaksa Membuat Pernyataan Salah atas Karyanya

By On Juni 03, 2025



KABUPATEN TANGERANG – Dua jurnalis berinisial SN dan TS dari media online Baratanews–BhinnekaNews71 diduga mengalami tindakan intimidasi dari pihak Yayasan MA Hidayatul Ummah, usai mempublikasikan berita terkait dugaan pungutan biaya untuk kegiatan study tour atau perpisahan siswa ke luar daerah.


Berdasarkan informasi yang diperoleh, jurnalis SN dipaksa menandatangani surat pernyataan permohonan maaf atas karya jurnalistik yang telah diterbitkan. Ia juga ditekan secara psikologis untuk mengakui bahwa pemberitaan tersebut salah, serta diharuskan menyebutkan identitas narasumber.


Dalam kondisi tertekan, SN yang saat itu berada di lingkungan yayasan yang berlokasi di Kampung Pabuaran, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Senin (2/6), akhirnya menyebutkan identitas narasumber kepada pihak yayasan.


Tidak berhenti sampai di situ, SN juga diminta menandatangani surat pernyataan di atas materai, yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk foto dan video oleh pihak yayasan.


Tindakan tersebut diduga sebagai bentuk persekusi terhadap jurnalis, yang jelas melanggar prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 menegaskan jaminan atas kebebasan pers, sementara Pasal 8 melindungi jurnalis dari segala bentuk kekerasan dan tekanan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.


Kasus ini mendapat perhatian serius dari komunitas jurnalis dan organisasi profesi yang mengecam segala bentuk intimidasi terhadap insan pers. Mereka mendesak Dewan Pers, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan wartawan untuk segera menyelidiki kasus ini secara menyeluruh, dan menjamin keamanan serta kebebasan kerja jurnalis di lapangan.


Ketua Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST), Bob Heri, mengecam keras tindakan tersebut. Menurutnya, memaksa jurnalis membuat pernyataan salah atas karya jurnalistiknya merupakan bentuk tekanan dan pelanggaran terhadap kebebasan pers yang tidak bisa ditoleransi.


"Ini bukan hanya soal SN dan TS, ini adalah serangan terhadap kebebasan pers secara keseluruhan. Kami mengecam keras tindakan intimidatif tersebut dan meminta aparat penegak hukum serta Dewan Pers untuk segera turun tangan dan memberikan perlindungan hukum bagi rekan-rekan jurnalis yang menjadi korban," tegas Bob Heri. Rabu (3/6/2025).


Ia juga mengingatkan semua pihak, terutama institusi pendidikan dan yayasan, agar memahami bahwa jika terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, mekanismenya adalah melalui hak jawab atau pengaduan resmi ke Dewan Pers, bukan dengan intimidasi.


"Pers bekerja untuk publik, bukan untuk menyenangkan satu pihak. Kalau tidak sepakat, tempuh jalur sesuai undang-undang. Bukan paksa-paksa wartawan di pojok ruangan dengan surat dan kamera," tambahnya.


Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Yayasan MA Hidayatul Ummah belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan intimidasi terhadap dua jurnalis tersebut.(*)



Desa Sindanglaya Jadi Pilot Project Program Radenmas Kemendes PDTT

By On Juni 02, 2025


SERANG, BM.Online – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia (RI) menjadikan Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, sebagai pilot project (proyek percontohan) Program Rencana Desa Negara Emas (Radenmas) 2045.

Program Radenmas 2045 tersebut bekerja sama dengan Yayasan Quantum Akhyar Institute yang diketuai oleh Ustadz Adi Hidayat.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Menteri Desa (Mendes) PDTT Yandri Susanto, dan Ketua Yayasan Quantum Akhyar Institute Ustadz Adi Hidayat, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh para Dirjen Kemendes PDTT, disaksikan oleh Wamendes Ahmad Riza Patri dan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah di Pantai Pasir Putih Florida, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Minggu, 01 Juni 2025.

Usai melakukan penandatanganan, dilanjutkan meninjau Si Opung atau metode menanam padi di atas kolam atau empang. Kemudian dilanjutkan penanaman holtikultura berbagai macam pohon buah-buahan di Kampung Kadubajo sebagai bentuk implementasi Gerakan Indonesia Menanam atau Gerina.

Ketua Yayasan Quantum Akhyar Institute, Ustadz Adi Hidayat berharap menuju 2045, seperti pemerintah mencanangkan menuju Indonesia Emas, pihaknya mendorong dari bawah, pemerintah top-down dari atas ke bawah, untuk membersamai dari bawah ke atas.

“Dari bawah ini di level desa, sehingga kalau desanya baik, tertata bagus, secara otomatis juga ke atasnya akan mudah untuk didapatkan hasilnya,” ujarnya.

Maka permulaannya, kata Ustadz Adi Hidayat, untuk menata desa sebanyak 70 ribu desa se-Indonesia, Yayasan Quantum Akhyar Institute bersama Kemendes dimulai di Kabupaten Serang.

“Dengan pertimbangannya satu sejarah, yang kedua karakteristiknya, dan yang ketiga letak strategisnya dalam menopang kekuatan Indonesia. Jadi program ini tidak membuka lapangan kerja, tapi membuat semua warga desa bekerja. Supaya semuanya aktif. Ini bukan duet maut, tapi duet hidup. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita,” ujar Ustadz Adi Hidayat.

Sementara itu, Mendes PDTT, Yandri Susanto mengapresiasi apa yang dilakukan Ustadz Adi Hidayat dan tim melalui Yayasan Quantum Akhyar Institute yang sudah melakukan MoU dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama. 

“Kita berharap melalui kerja sama ini Kabupaten Serang sebagai pilot project benar-benar greget. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, mengembalikan kejayaan Banten dimulai dari tanah Serang. Kita minta kepada seluruh elemen di Serang terutama Kepala Desa, ayo kita sambut program yang sangat mulia dan brilian ini di masing-masing desa,” ujarnya.

Sesuai dengan arahan Ustadz Adi Hidayat, kata Yandri, desa itu berdasar tematik meliputi ada desa cabai, desa tomat, desa padi, jagung, ayam petelur, sehingga siklus sistem ekonomi itu bisa berjalan baik dan lancar.

Terutama untuk menyambut adanya gerakan Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia oleh Presiden Prabowo, dan ada juga kebutuhan mendesak dan kebutuhan setiap hari bahan baku Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Di tempat yang sama, Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan terima kasih kepada Kemendes PDTT dan Yayasan Quantum Akhyar Institute yang telah memilih Kabupaten Serang sebagai pilot project untuk Gerakan Indonesia Menanam.

“Tentu ini kesyukuran yang luar biasa bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang karena dipilih jadi pilot project, tapi juga kita harus lari cepat karena ini adalah gerakan yang harus segera disambut dengan baik,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Zakiyah, ke depan pihaknya akan mengumpulkan OPD terkait terutama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), karena ada tenaga penyuluh pertanian.

Pihaknya juga bersama Mendes Yandri dan Ustadz Adi Hidayat bersama-sama memetakan potensi desa masing-masing yang ada di Kabupaten Serang.

“Sehingga tadi permintaan dari Ustadz Adi Hidayat tidak tumpang tindih, jadi setiap desa punya tematiknya. Ini akan dijadikan desa apa, misalnya desa padi, desa holtikultura, dan sebagainya, sehingga tidak tumpang tindih. Jadi bisa saling mensuplai bahan baku, terutama untuk ketahanan pangan nasional. Insya Allah semua desa harus siap, nanti kita buat aturan itu,” tuturnya.

Turut hadir, perwakilan dari Pemprov Banten, Unsur Forkopimda Kabupaten Serang, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Serang, para Kepala Desa, Camat se-Kabupaten Serang, para pendamping desa, dan para penyuluh pertanian serta ratusan tamu undangan. (*/red)

Hadiri Grand Launching Bocorocco Entrepreneur 2025, Gubernur Andra Soni: Membangun Ekosistem Kewirausahaan Penting

By On Juni 01, 2025


TANGERANG, BM.Online – Membangun ekosistem kewirausahaan di kalangan anak muda merupakan hal penting. Diperlukan sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat menghadiri Grand Launching Bocorocco Entrepreneur 2025 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Sabtu, 31 Mei 2025.

Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga menyampaikan apresiasi kepada Bocorocco Indonesia atas kontribusinya dalam membangun pondasi wirausaha yang kuat menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

“Acara ini bukan hanya selebrasi, tapi juga momentum strategis untuk mengakselerasi lahirnya wirausaha-wirausaha tangguh dari seluruh penjuru Indonesia,” ujarnya.

“Saya mengapresiasi Bocorocco Indonesia yang telah berperan aktif menanamkan nilai kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan, tiga pilar utama dalam membangun Indonesia Emas 2045,” imbunya.

Dia juga mengaku melihat semangat luar biasa dari para wirausahawan atau entrepreneur muda itu.

“Mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga pada dampak sosial dan keberlanjutan. Ini yang kita butuhkan untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, CEO Bocorocco Indonesia sekaligus Owner dan Presiden Direktur PT Chosen Mitra Abadi, Ridwan Saidbun secara resmi meluncurkan program terbaru Bocorocco Shining Star atau BOSS 2025. 

“BOSS 2025 adalah tonggak baru bagi kami. Melalui program ini, kami berkomitmen mencetak satu juta entrepreneur unggul dan adaptif. BOSS adalah kontribusi nyata kami dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Diketahui, lebih dari 1.300 entrepreneur dari berbagai daerah di Indonesia hadir dalam acara itu. Mereka merupakan bagian dari jaringan Bocorocco Entrepreneur, yang telah tumbuh menjadi salah satu komunitas wirausaha terbesar.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan sertifikat butik virtual kepada para perwakilan entrepreneur dari berbagai wilayah.

Platform butik virtual itu memudahkan para peserta program BOSS dalam memasarkan dan memperkenalkan produk-produknya ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar global. (*/red)

Longsor Gunung Kuda, Polisi Tetapkan Pemilik Tambang dan Kepala Teknik Jadi Tersangka

By On Juni 01, 2025


CIREBON, BM.Online – Usai melakukan serangkaian pemeriksaan, pihak Kepolisian menetapkan dua orang tersangka dalam peristiwa longsor di area tambang Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar).

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni mengatakan, kedua tersangka berinisial AK dan AR, masing-masing merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang.

“Dua orang telah kami tetapkan sebagai tersangka, yakni pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Inisialnya AK dan AR,” ujarnya, dikutip Minggu, 01 Juni 2025.

Menurut Sumarni, para tersangka dijerat dengan berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan keselamatan kerja, di antaranya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

“Selain itu, keduanya juga dijerat dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja, Ketenagakerjaan, Undang-Undang Minerba, serta Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,” ujarnya.

Dia menegaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan cukup bukti adanya unsur pidana dalam kasus ini. Pihaknya juga masih terus mendalami kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat.

“Penyelidikan masih terus berlanjut. Jika nanti ada perkembangan atau penambahan tersangka, akan kami sampaikan lebih lanjut,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, sebanyak 17 orang meninggal dunia. Sementara itu masih ada sejumlah orang yang dilaporkan hilang.

Proses pencarian korban yang kemungkinan masih tertimbun material longsor masih terus berlangsung, dengan melibatkan berbagai unsur seperti tim SAR, TNI, Polri, serta relawan setempat. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *