BM.Online - Salam gabungan aliansi reformasi banten Puluhan masa menggeruduk dua kantor kepala dinas provinsi banten unjuk rasa ( UNRAS) untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait adanya dugaan permainan kongkalikong terkait metode E- katalog konstruksi.
Serang -Benteng merdeka.Online diketahui lembaga kebijakan barang jasa pemerintah( LKPP) mengeluarkan aturan lembaga tentang cara penyelenggaraan katalog elektronik nomor 22 tahun 2022 prinsipnya berdasarkan analisa kami aturan atau kebijakan tersebut lebih dari belanja barang secara elektronik atau lebih dikenal dengan E-purchasing lebih banyak dari pada pengadaan barang sudah umum dan mudah didapatkan di pasaran, seperti elektronik, mebeler sekolah ,buku alat kendaraan dan lain-lain bukan pekerjaan konstruksi yang mana lebih item- item di dalam nya.pada kamis 23/1/2025.
Menurut kami dengan penunjukan calon penyedia jasa konstruksi dengan e-katalog sangat rawan dengan korupsi sebagai contoh, Pekerjaan konstruksi peningkatan jalan , pejabat pembuatan komitmen (PPK) menunjuk calon penyedia secara langsung tanpa proses seleksi seperti tender.
pekerjaan konstruksi peningkatan jalan pejabat, pembuat komitmen (PPK)menunjuk calon penyedia secara langsung ,tanpa proses seleksi seperti tender yang bersertifikat badan usaha, merupakan syarat wajib bagi penyedia dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang mana dikeluarkan oleh LSBU-Lembaga sertifikat badan usaha yang di akreditasi oleh LPJK.
Menurut. Irpan selaku ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM-Lentera) melakukan metode E- katalog konstruksi rawan akan KKN karena tida ada nya transparansi atau terbuka,beda hal nya dengan metode
tender terbuka menurut analisa kami. Seharusnya untuk kegiatan konstruksi lebih baik dengan metode tender terbuka atau secara lelang.
Masih lanjut kata Irpan meminta dalam tuntutan di antara nya sebagai berikut.
1.kami meminta kepada ke
Aliansi Reformasi menuntut :
1.Kami meminta kepada kepala dinas,untuk mempertanggung jawabkan kegitan-kegiatan yang berjalan menggunakan E-Katalog kontruksi.
2.Dugaan adanya main mata antara dinas dan penyedia,sehingga meloloskan perusahaan yang SBU nya mati atau tidak sesuai ID subkualifikasinya.
3.meminta kepada Dinas Dinas,PPK,PPTK,untuk memberikan klarifikasi tertulis atas hal tersebut di atas secara menyeluruh dari awal proses hingga akhir kegiatan.
Dengan sebagai mana diatur pada keputusan kepala
LKPP No 122 tahun 2022.PPK/PP dapat memilih salah satu dari dua( Dua) fitur aplikasi yang telah tersedia, yaitu fitur "negosiasi harga atau fitur"mini kompetisi "
Pada prinsipnya, penggunaan kedua fitur ini memiliki
tujuan dan fungsi yang sama, yaitu mengoreksi harga tayang Produk.
Berdasarkan menurut analisa kami Dinas pendidikan dan dinas kelautan dan perikanan Provinsi Banten melakukan dari beberapa Paket pekerjaan konstruksi yang diduga secara paksa melalui metode E- katalog untuk menghindari lelang tender terbuka yang mana di duga untuk pekerjaan -pekerjan tersebut juga spesifikasi dan volume pekerjaan nya dilakukan menggunakan metode E-katalog karena menurut analisa kami akan terjadi gagal beli pada proses aplikasi dilapangan nanti nya.
Bukan hanya itu saja dinas pendidikan Dan dinas kelautan , perikanan Provinsi Banten telah melakukan dari beberapa paket pekerjaan yang kami duga telah terjadi ada nya Indikasi Persekongkolan antara pihak dinas dan pihak penyedia Pada paket-paket tersebut, di duga ada nya Indikasi dugaan modus persekongkolan permainan kongkalikong dengan dinas.
Dengan melakukan metode E-katalog kami menduga itu merupakan sebagai modus PPK dan penyedia untuk
memuluskan dan memenangkan salah satu penyedia
dengan tida melalui proses lelang, PPK tinggal klik atau
memilih penyedia dengan secara langsung , jelas hal
tersebut sangat lah tida ada nya tranparansi dan di duga modus operandi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tambah nya.
Sampai berita ini diterbitkan pihak dinas terkait sampai saat ini belum bisa terkonfirmasi untuk dimintai keterangan dan jawaban tututup nya
(Masturo)
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »