Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Sikap dari PKB untuk menghormati dan mendukung Keputusan Prabowo soal Cawapres, Sebut Dasco Figur sudah Tepat.

By On November 16, 2026


Senin 16 November 2026 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.


Wakil Ketua Umum DPP PKB, Moh. Rano Alfath, menegaskan partainya tidak akan mengusulkan kader internal untuk mengisi posisi tersebut. PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo sesuai mekanisme konstitusi.


"PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa," kata Rano kepada wartawan, Senin (16/11/2026).


Meski demikian, Rano menyebut PKB memiliki pandangan mengenai sosok yang dinilai tepat mendampingi Prabowo, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.


Menurutnya, Dasco memiliki pengalaman, kematangan politik, serta kemampuan menjembatani berbagai kepentingan. Hal itu dinilai penting untuk menjaga soliditas koalisi dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan parlemen.


Rano juga menilai loyalitas Dasco kepada Prabowo menjadi salah satu pertimbangan penting. Dasco dianggap mampu mengawal agenda pemerintahan sekaligus merangkul berbagai kelompok masyarakat.


Selain itu, kemampuan Dasco membuka ruang dialog dengan kelompok buruh, pelaku UMKM, hingga pedagang kecil dinilai dapat membantu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.


"Pengalaman politik, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta kesetiaan kepada Presiden itulah yang menjadi pertimbangan PKB dalam memandang sosok Pak Dasco," ujarnya.


Meski mengusulkan Dasco sebagai figur yang layak dipertimbangkan, Rano menegaskan keputusan akhir mengenai dua nama calon wakil presiden tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.


Dengan demikian yang terpilih nanti menjadi Wapres akan membuat Indonesia ke arah yang lebih baik lagi kedepan nya serta mensukseskan pemerintahan yang sudah berjalan.

Respon Cepat Polsek Mauk di Apresiasi Oleh Warga

By On November 16, 2026


Melalui kapolsek Mauk kembali menunjukan Respon cepat menindaklanjuti laporan informasi warga adanya seorang laki laki yang diduga menjual obat daftar G jenis tramadol dan exhymer (COD). Pada Minggu, 15-11-2026.


yang berada di jalan Raya Mauk, Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangeranf. dikabarkan telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Eximer/Tramadol yang diduga tidak memiliki izin edar dari Dinkes dan BPOM.


Berdasarkan informasi yang dihimpun dan diperoleh dari laporan aduan masyarakat, dan pemberitaan dari beberapa media online. Di pimpin langsung oleh Kanit Polsek Mauk untuk mendatangi tempat yang diduga mengedarkan dan menjual Obat keras daftar G tersebut.


Namun sesampainya di lokasi yang dilaporkan, Kanit Polsek mauk tidak menemukan penjual obat daftar G tersebur hanya bertemu degan seorang pembeli nya saja dan si penjualpun sudah pergi/kabur. 


Polsek Mauk akan selalu merespon cepat setiap aduan dari masyarakat (DUMAS), guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman di wilayah hukum polsek Mauk.


Kanit Polsek Mauk Ipda Aji Solehudin S. H, Juga berpesan apabila tempat tersebut masih jadi tempat transaksi obat obatan masyarakat jangan segan – segan memberikan informasi pada pihak kepolisian. 


"Kami (Polsek Mauk) tidak akan segan segan menindak tegas kepada para pengedar obat obatan terlararang" tutup Kapolsek Mauk. 


Salah satu warga mengapresiasi respon cepat Polsek Mauk yang menindak tegas yang menjual obat daftar G. "Kami sangat mengapresiasi, apabila yang menjual obat terlarang telah di berikan tindakan tegas oleh Kapolsek Mauk". kata salasatu warga

Ibu Rumah Tangga di Tanggerang Nekat Edarkan Obat Terlarang, Kapolsek Sepatan Diminta Bertindak

By On November 15, 2026




TANGGERANG, BM.online - Minggu 15 November 2026, Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Kabupaten Tanggerang nekat menjual obat keras terbatas (OKT) di wilayah Lb. Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 


Meskipun ancaman hukuman pidananya cukup tinggi bagi para penjualnya, namun hal itu tidak membuat rasa takut bagi ibu rumah tangga (IRT) untuk menjual obat obat keras terbatas (OKT) jenis tramadol dan eximer diwilayah tersebut.


Sebut saja Bunga (Nama Samaran) saat dikonfirmasi, ia mengatakan, bahwa tempat tersebut memang Benar telah menjual obat Terlarang Golongan ( G) jenis xymer dan tramadol yang didapat dari wilayah Tanah Abang.


"Beneran Pak, Saya menjual obat ini cuma buat bertahan hidup doang dan dapat barangnya belanja online di Tanah Abang Setiap tiga hari sekali. Kata Penjual obat pada waetawan 


Ditempat yang sama salah seorang pembeli saat dikonfirmasi awak media ia mengatakan bahwa dirinya membeli Tramadol di lokasi tersebut. "saya beli satu lempeng isi 10 butir obat Tramadol seharga Rp. 150.000,"ucap pembeli yang berinisial R, Minggu (15/11/2026)


Keberadaan penjual obat daftar G tersebut diduga dapat menjadi ancaman serius yang berdampak meresahkan bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang.


Berdasarkan dalam pasal 196 Undang - Undang kesehatan No.36 Tahun 2008 di sebutkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Miliar.


Selain itu pelaku juga dapat di jerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Dan ada juga pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 Taun penjara dan denda hingga Rp. 2 Miliar.


Kapolsek Sepatan melaui Pesan WhatsAppnya mengatakan pihaknya akan segera bertindak dan menginformasikan ke Kanit Reskrim." Trimakasih informasinya, akan kami tindak lanjuti. Kata Kapolsek Sepatan pada wartawan. Minggu 15/11/2026. (Red/Tim)

Minggu Kasih di Gereja Chris Cathedral Gading Serpong, Kapolres Tangsel Pererat Silaturahmi Lintas Agama

By On November 15, 2026



Tangerang Selatan, BM.online - Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, S.H., S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam program Minggu Kasih di Gereja Chris Cathedral, Jl. Gading Golf Boulevard No. 888, Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, pada Minggu (15/11/2026) pukul 13.00 WIB.


Kegiatan kali ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Pagedangan didampingi oleh Kasat Binmas Polres Tangerang Selatan AKP Dhady Arsya, S.H., M.H., serta Kapolsek Pagedangan AKP Ishar Lanovridena Panangian Siregar, S.Tr.K., S.I.K.


Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo mengatakan, kegiatan Minggu Kasih merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, bukan hanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, tetapi juga untuk membangun komunikasi, mempererat tali silaturahmi, serta mendengarkan secara langsung aspirasi, masukan, maupun permasalahan yang dirasakan masyarakat.


"Kami menyadari bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, melainkan membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh jemaat gereja," kata Boy Jumalolo.


Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin membangun hubungan yang semakin erat antara Polri dengan masyarakat, sehingga tercipta komunikasi yang baik dan kepercayaan yang kuat.


Sementara itu, Founder Pastor Ps. Billy Sindoro, Pastor Arthur Kalesaran, dan Management Building Stephanus Wahyu selaku perwakilan Gereja Chris Cathedral apresiasi yang tinggi kepada Kapolres Tangerang Selatan beserta jajaran atas kunjungan dan perhatian yang diberikan.


"Kami menyambut hangat dan berterima kasih kegiatan Minggu Kasih ini sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membangun komunikasi, mempererat tali silaturahmi, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara kepolisian dengan seluruh elemen masyarakat dan umat beragama," ujarnya.


Pihak gereja berharap melalui kegiatan seperti ini, hubungan baik antara gereja dengan Polres Tangerang Selatan dapat terus terjalin dan ditingkatkan, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kerukunan antarumat beragama di wilayah Tangerang Selatan.


Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bersama unsur kepengurusan gereja, ramah tamah, serta penyampaian terima kasih dari pihak gereja kepada Kapolres Tangsel atas kunjungannya.


(Bly)

Seorang Laki Laki di Jl. Raya Mauk, Kedung Dalem Diduga Edarkan Obat Terlarang, Kapolsek Mauk Diminta Bertindak

By On November 15, 2026




TANGGERANG, BM.ONLINE - Terlihat jelas sorang lalki laki berdiri santai sambil menyambut datanga para pembeli obat daftar G Jenis tramadol dan exhymer tepatnya di Jl. Raya Mauk, Kedung Dalem, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Minggu 15 November 2026

Terpantau oleh tim media pada hari sabtu jam 15:58 tanggal 14/11/2026/seorang pemuda berdiri di depan warung tutup yang diduga kuat tempat jual beli obat-obatan terlarang itu, menjadi market bagi anak-anak muda dan anak pelajar.

Meskipun ancaman hukuman pidananya cukup tinggi bagi para penjualnya, namun hal itu tidak membuat rasa takut bagi para mafia obat ilegal tersebut untuk melancarkan aksi ilegalnya.

Keberadaan penjual obat daftar G tersebut diduga dapat menjadi ancaman serius yang berdampak meresahkan bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Dibenarkan Salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan identitas nya saat dikonfirmasi, ia mengatakan ,bahwa tempat tersebut memang Benar telah menjual obat Terlarang Golongan ( G) jenis xymer dan tramadol yang diduga tanpa resep dokter.

Masih lanjut,dengan ada nya tempat eksekusi, peredaran obat- obatan terlarang yang setiap hari nya terlihat jelas banyak anak anak Dan para remaja usia dibawah umur. khawatirnya obat yang telah dikonsumsi akan berdampak buruk bagi kesehatan.

Saat salah seorang pembeli saat dikonfirmasi awak media ia mengatakan bahwa dirinya membeli Tramadol di lokasi tersebut. "saya beli satu lempeng isi 10 butir obat Tramadol seharga Rp. 150.000,"ucap pembeli yang berinisial R, Sabtu (14/11/2026)

Berdasarkan dalam pasal 196 Undang - Undang kesehatan No.36 Tahun 2008 di sebutkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Miliar.


Selain itu pelaku juga dapat di jerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Dan ada juga pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 Taun penjara dan denda hingga Rp. 2 Miliar.


Kapolda Banten Beserta Staf dan Jajaran Ucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Korps Brimob Polri

By On November 14, 2026


SERANG – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H., beserta Wakapolda Banten Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho, S.H., S.I.K., M.Si., dan seluruh staf serta jajaran Polda Banten mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Korps Brimob Polri yang jatuh pada 14 November 2026.


Peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri tahun ini mengusung tema “Brimob Bersama Masyarakat” sebagai semangat untuk terus memperkuat pengabdian dan kedekatan Polri dengan masyarakat.


Kapolda Banten menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Korps Brimob Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian.


“Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Korps Brimob Polri. Semoga Korps Brimob Polri semakin profesional, tangguh, humanis, dan senantiasa hadir memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Kapolda Banten.


Lebih lanjut, Kapolda Banten berharap momentum peringatan HUT ke-81 ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Brimob untuk terus meningkatkan kemampuan, soliditas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.


Senada dengan hal tersebut, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa momentum peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.


“Dengan mengusung tema ‘Brimob Bersama Masyarakat’, diharapkan Korps Brimob Polri semakin dekat dengan masyarakat serta senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar Kabidhumas Polda Banten.


Ia juga berharap Korps Brimob Polri semakin solid, tangguh, dan profesional dalam menjaga keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Melalui semangat “Brimob Bersama Masyarakat”, diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif (Bidhumas).

Di Balik Dinding Rumah di Nagreg: Peredaran Obat Daftar G Berkedok Rumah Tinggal, Diduga Kebal Hukum

By On November 13, 2026


BANDUNG, 13 November 2026 — Peredaran obat keras golongan G seperti Tramadol dan Exsimer di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menemukan modus baru yang semakin menyulitkan pengawasan. Informasi ini diperoleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online KataTribun yang tergabung di dalamnya, berdasarkan hasil penelusuran langsung di lapangan pada Jumat (13/11/2026).

 

Lokasi yang diduga menjadi pusat transaksi berada di Jalan Raya Bandung–Garut No. 20, Citaman, Kecamatan Nagreg, tepat di sebelah warung Bakso Malang — namun aktivitas jual beli berlangsung di dalam sebuah rumah tinggal, sehingga tidak terlihat mencolok dari jalan raya.

 

Modus Baru: Rumah Tinggal Jadi Tempat Transaksi

 

Menurut keterangan seorang pembeli yang berinisial D kepada wartawan, para pengedar kini mengubah strategi agar tidak dicurigai:

 

"Modus seperti itu hanya untuk dijadikan pengalihan pandangan dari masyarakat umum supaya tidak terlihat mencolok kegiatan jual beli obat tramadol."

 

Saat tim media mendatangi lokasi, seorang pria yang mengaku hanya sebagai pekerja di sana enggan memberikan banyak keterangan. Ketika ditanya omzet per hari, ia menjawab singkat: "Belum stabil."

 

Aduan Diterima, Namun Belum Ada Tindakan

 

Masyarakat telah melaporkan dugaan ini kepada pihak berwenang. Kapolsek Nagreg merespons melalui pesan WhatsApp dengan menyatakan: "Nanti akan saya kroscek dan akan ditindaklanjuti." Namun hingga berita ini diturunkan, belum terlihat adanya langkah penindakan dari pihak kepolisian di lokasi tersebut.

 

Diduga Sebelum Razia Mereka Sudah Tahu

 

Vini Amelia, Pimpinan Redaksi KataTribun, menyoroti kejanggalan yang dialami tim investigasi di lapangan:

 

"Pelaku peredaran obat daftar G tersebut pintar sekali mengelabui pihak kepolisian. Mereka seolah kebal hukum. Bahkan sebelum ada penindakan pun, mereka sudah mengetahui bahwa tempat tersebut akan ditindak. Setelah penindakan selesai, mereka kembali beraktivitas seperti biasa."

 

Ini Pelanggaran Serius

 

Peredaran obat keras golongan G tanpa izin edar melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara dan denda yang besar. Selain itu, penyalahgunaan Tramadol dan Exsimer dapat menyebabkan ketergantungan permanen, kerusakan saraf, hingga risiko kematian, terutama di kalangan remaja.

 

GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 bagi pihak-pihak terkait.

 

 

 

Team/Red (KataTribun)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#ObatTerlarangNagreg #PeredaranObatIlegal #KesehatanMasyarakat #Tramadol #GMOCTKebenaran

Roziki: Berani Kah Pemerintah Laporkan Entang? Jangan Cuma Masyarakat yang Dikriminalisasi — Ganti Rugi Tiga Musim Dituntut

By On November 13, 2026


INDRAMAYU, 13 November 2026 — Suara lantang dan tegas datang dari Roziki, pemilik lahan yang terisolir akibat pembangunan PT Tesco Indomaritim. Di hadapan warga dan para ahli waris tanggal 9 November 2026 di kediaman Cintami Atmawati, Roziki membacakan draf notulen hasil pertemuan yang digelar di PT Tesco Indomaritim pada 26 Oktober 2026, yang dikirimkan oleh Camat Sukra, Sigit Widiyanto.

 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat Sukra Sigit Widiyanto, Kades Tegal Taman Makrus, Kanit Intel Polsek Sukra, Danramil Sukra, serta Entang selaku pihak manajemen PT Tesco Indomaritim.

 

Isi Notulen yang Dibacakan Roziki

 

Dalam notulen yang dibacakannya, disepakati beberapa poin penting:

 

Aspirasi dan Tuntutan Petani:

 

- ✅ Box Culvert: Meminta pemasangan saluran pembuang berupa box culvert di bagian tengah, karena saluran yang ada saat ini tidak maksimal mengalirkan air.

- ✅ Infrastruktur Air Laut: Meminta pembuatan pintu air di ujung saluran serta peninggian tanggul penahan di pinggir pantai agar tidak dihantam gelombang. Usulan ini akan diteruskan ke Pemkab Indramayu.

- ✅ Perbaikan Pemecah Ombak: Meminta perbaikan bangunan pemecah ombak yang rusak akibat tertabrak kapal tongkang.

- ✅ Akses Sawah Terisolir: Memohon pemindahan pagar pembatas yang menutup akses ke lahan warga.

 

Tanggapan PT Tesco Indomaritim:

 

- ✅ Berkomitmen membangun box culvert, menormalisasi saluran, dan memperbaiki pemecah ombak yang rusak.

- ✅ Pemerintah Desa Tegal Taman akan mengusulkan pengalihan status saluran irigasi ke BPN.

- ✅ Pemerintah Desa juga akan mengusulkan pembangunan pintu air dan peninggian tanggul kepada Pemkab Indramayu.

 

Roziki Menolak Tanda Tangan dan Tuntut Ganti Rugi

 

Usai membacakan notulen tersebut, Roziki dengan tegas menyatakan: "Apakah Pemerintah berani melaporkan Entang ke ranah hukum? Pada pertemuan 26 Oktober, Entang mengaku merusak saluran irigasi yang merupakan fasilitas umum, dan juga mengaku merusak tanggul penahan abrasi. Jangan cuma masyarakat yang dikriminalisasi!".

Menurut Roziki pengakuan Entang (Manajemen PT Tesco Indomaritim) tersebut dihadapan Camat Sukra, Kades Tegal Taman, Kanit Intel dan Danramil Sukra.

 

Roziki menegaskan dirinya tidak akan menandatangani notulen tersebut karena belum ada pembahasan soal ganti rugi atas kerugian tiga musim panen yang dideritanya bersama Haji Jayani dan warga lainnya.

 

"Kami tidak menolak bentuk investasi/investor, tapi kenapa lahan yang belum dibeli PT Tesco justru dipagari hingga kami tak bisa masuk dan dibatasi akses? Kerugian kami sejak 2022 belum ada penyelesaiannya," tegas Roziki.

 

Dilarang Merekam saat Pertemuan, Asep NS: Ini Langgar UU Pers!

 

Informasi penting terungkap: saat pertemuan 26 Oktober, Roziki (Pemilik Lahan)—yang juga sebagai wartawan di Penajournalis.com— dilarang merekam kegiatan. Asep NS, Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT sekaligus Pemred Penajournalis.com, menegaskan:

 

"Larangan merekam terhadap jurnalis bisa dijerat Pasal UU Pers No 40 Tahun 1999, dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Kami akan mengklarifikasi ini ke Camat Sukra terlebih dahulu. Jika terbukti, ini menjadi alat bukti hukum."

 

Rekaman Percakapan Camat Sukra: "Tak Usah Lapor Pak Asep"

 

Asep NS juga mengungkapkan adanya rekaman percakapan telepon Camat Sukra Sigit Widiyanto dengan warga yang menyebutkan agar Roziki tidak perlu terus menerus selalu melaporkan ke Pak Asep, dan menilai pemberitaan tidak berpengaruh bagi Camat Sukra Sigit Widiyanto.

 

"Pernyataan ini diduga menghalangi kinerja jurnalistik dan meremehkan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui pemberitaan. Bukti rekaman ini akan kami simpan sebagai acuan," ungkap Asep NS.

 

GMOCT membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999 bagi pihak PT Tesco Indomaritim, Camat Sukra, maupun pihak terkait lainnya.

 

 

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Tim/Red (Penajournalis.com)

Editor:

 

#SawahTerisolir #GantiRugiPetani #TescoIndomaritim #Indramayu #GMOCTKawalKebenaran

Usai Viralll Uang Keringat 5 Tahun PMI Diserahkan ke Orang Lain, Mirnawati Resmi Lapor ke Polres Indramayu

By On November 12, 2026

 


INDRAMAYU, 12 November 2026 — Kasus dugaan penggelapan dana milik Mirnawati (33), mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Riyadh, Arab Saudi selama lima tahun (2019–2025), terus berlanjut ke ranah hukum. Hari ini, Kamis (12/11/2026), Mirnawati didampingi tim GMOCT resmi melaporkan perkara ini ke Mapolres Indramayu, Jawa Barat.

 

Laporan Diterima Polres Indramayu

 

Mirnawati warga Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, didampingi oleh Ahmad Nuryaman (Kepala Divisi Investigasi GMOCT) dan Vini Amelia (Bendahara Umum II GMOCT), menyerahkan laporan dugaan penggelapan dana yang diklaim mencapai ratusan juta rupiah.

 

Usai melapor, Mirnawati menyampaikan harapannya: "Semoga Bapak Polisi segera menindaklanjuti apa yang menjadi laporan saya. Inshaallah saya percaya, di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru, Polisi sekarang dapat segera dan fokus menangani kasus yang saya alami sebagai korban."

 

Latar Belakang Kasus

 

Sebelumnya, pada 5 November 2026, GMOCT telah memberitakan dugaan penggelapan dana tabungan Mirnawati. Hasil investigasi tim GMOCT yang dikonfirmasi langsung di lokasi pada Senin (02/11) mencatat bahwa terduga pelaku di hadapan saksi mengakui gaji Mirnawati selama 5 tahun telah masuk ke rekeningnya secara berturut-turut, namun diklaim telah habis untuk kebutuhan jajan kedua anak korban yang kini berusia 10 dan 7 tahun.

 

Kerugian materiil korban ditaksir mencapai Rp280 juta, belum termasuk hasil investasi gadai sawah senilai Rp40 juta serta investasi ternak kambing yang belum jelas penyelesaiannya.

 

Dalam proses mediasi di tingkat desa, keluarga korban juga menyoroti dugaan keberpihakan oknum Kepala Desa Rancasari yang dinilai justru membela terduga pelaku. GMOCT telah menyatakan akan menyurati Camat dan Inspektorat Kabupaten Indramayu guna meminta evaluasi netralitas Kades Rancasari.

 

GMOCT Tegaskan Akan Kawal Sampai Tuntas

 

Ahmad Nuryaman selaku Kepala Divisi Investigasi GMOCT menyatakan komitmen pihaknya: "Kami akan terus mengawal kasus ini melalui publikasi agar keadilan dan kebenaran materiil dapat terwujud untuk Ibu Mirnawati."

 

Sementara itu, Vini Amelia selaku Bendahara Umum II GMOCT mengapresiasi pelayanan yang ditunjukkan oleh jajaran Satreskrim Polres Indramayu, khususnya Unit Tipidter, dalam menerima dan memproses laporan tersebut.

 

GMOCT memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

 

 

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Sumber: Bentengmerdeka

Editor:

 

#PMIIndramayu #KeadilanUntukMirnawati #PenggelapanDana #LaporPolresIndramayu #GMOCTKawalKebenaran #PerlindunganPMI

Baru Dikerjakan, Jalan Karang Anyar–Krawang Sari Lampung Selatan Sudah Retak dan Pecah, Kualitas Pekerjaan Dipertanyakan

By On November 12, 2026

 


LAMPUNG SELATAN, 12 November 2026 — Pekerjaan pelebaran jalan ruas Karang Anyar–Krawang Sari (R.180), yang melintasi Kecamatan Natar dan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, menuai sorotan tajam. Pasalnya, konstruksi jalan yang masih terbilang baru sudah memperlihatkan kerusakan berupa retakan dan pecahan pada permukaan beton.

 

Informasi ini diperoleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Esensijurnalis.com yang tergabung di dalamnya, berdasarkan hasil penelusuran langsung yang dilakukan oleh Ketua DPD GMOCT Provinsi Lampung, Bambang Irawan.

 

Kerusakan Jalan Terlihat Jelas

 

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat retakan memanjang maupun menyilang pada permukaan beton jalan. Selain itu, sejumlah bagian tepi konstruksi juga tampak retak hingga pecah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

 

Data Proyek

 

Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek di lokasi, pekerjaan ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR):

 

- Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- Subkegiatan: Pelebaran Jalan Menuju Standar

- Pekerjaan: Pelebaran Jalan Ruas Karang Anyar–Krawang Sari (R.180), Kecamatan Natar dan Jati Agung

- Nilai Kontrak: Rp1.445.897.710

- Pelaksana: CV Pandawa Siham

- Waktu Pelaksanaan: 120 Hari Kalender

- Tahun Anggaran: 2026

 

Kualitas Konstruksi Dipertanyakan

 

Munculnya keretakan dan pecahan beton pada pekerjaan yang belum lama selesai tentu sangat disayangkan. Pembangunan infrastruktur jalan semestinya tidak hanya mengejar target penyelesaian fisik, tetapi juga mengutamakan mutu mulai dari pemilihan material, metode pelaksanaan, proses pengecoran, pemadatan, perawatan beton, hingga kualitas hasil akhir.

 

Secara teknis, keretakan pada beton dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain penyusutan, perawatan yang kurang optimal, kondisi tanah dasar, mutu campuran, maupun beban yang diterima sebelum beton mencapai kekuatan yang sempurna. Namun, penyebab pasti perlu diverifikasi melalui pemeriksaan teknis yang objektif dan menyeluruh.

 

Harapan Masyarakat

 

Masyarakat berharap Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan segera meninjau langsung ke lokasi dan meminta penjelasan kepada pihak pelaksana pekerjaan. Pengawasan oleh konsultan pengawas juga harus diperketat guna memastikan setiap tahapan pelaksanaan benar-benar sesuai dengan kontrak, gambar kerja, dan spesifikasi teknis.

 

Anggaran daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah tentu harus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, kuat, dan tahan lama sesuai perencanaan.

 

GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

 

 

Team/Red (Esensijurnalis)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#JalanRetakLampungSelatan #InfrastrukturBerkualitas #PUPRLampungSelatan #PengawasanPembangunan #GMOCTLampung

Foto Makan Bersama Anggota Polisi Jatanras Polda Jateng dan Pimpinan DC PT Elang Sakti Nusantara dan Kelompok, Jadi Sorotan Publik, Pertanyaan Besar, Backing? Ataukah Saling Back Up?

By On November 12, 2026


SEMARANG, 12 November 2026 — Sebuah foto dokumentasi makan bersama yang beredar di Status WhatsApp memicu pertanyaan publik terkait hubungan kedekatan antara anggota kepolisian Polda Jawa Tengah Jatanras dengan pihak manajemen penagih utang atau debt collector (DC) PT Elang Sakti Nusantara. Foto tersebut diunggah oleh seseorang bernama Josri, yang disebut sebagai ketua tim penagih di perusahaan tersebut.

 

Dalam unggahan yang berisi foto acara makan bersama itu, terlihat Josri dan anggota tim penagihnya duduk berdampingan secara akrab dengan empat orang anggota kepolisian Jatanras Polda Jateng, di antaranya disebutkan AKBP Andi, AKBP Helmy Tamela yang saat ini sudah pindah tugas sebagai Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU), dan dua anggota lainnya. Unggahan status WhatsApp itu menyebutkan bahwa momen tersebut terjadi "saat pertemuan dengan para komandan di Unit 3 Polda Jateng sebelum salah satu pejabat tersebut — yang disebut Pak Helmy, Kasubdiv Polda — pindah menjabat sebagai Kapolres di wilayah Sumatera Barat".

 

Masyarakat tentu tidak mempermasalahkan silaturahmi atau pertemanan antar individu. Namun yang menjadi sorotan mendalam adalah latar belakang bisnis PT Elang Sakti Nusantara yang bergerak di bidang penagihan utang (Preman Berkedok DC). Banyak keluhan masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik penarikan kendaraan yang dilakukan oleh para penagih utang di lapangan, yang dinilai sering kali berada di luar prosedur hukum yang sah dan justru seharusnya menjadi ranah kepolisian untuk melindungi masyarakat.

 

Kedekatan yang terlihat begitu akrab antara pimpinan tim penagih dengan aparat kepolisian inilah yang memicu dugaan kuat adanya hubungan istimewa atau "kemitraan" yang lebih dari sekadar pertemanan. Publik bertanya-tanya: apakah ada dukungan atau perlindungan yang diberikan sehingga kegiatan penagihan yang dianggap kasar dan di luar aturan tersebut berjalan tanpa hambatan?

 

Guna menelusuri kebenaran informasi tersebut, awak media berupaya melakukan konfirmasi. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, AKBP Andi hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan atau respons sama sekali.

 

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Josri memberikan penjelasan berbeda. Ia menyatakan bahwa momen makan bersama tersebut terjadi pada tiga tahun silam, tepatnya pada tahun 2023, dan bukan kegiatan yang baru saja berlangsung.

 

Penjelasan mengenai waktu kejadian tersebut tentu tidak sepenuhnya meredakan keresahan yang ada. Justru pertanyaan besar kini mengemuka di tengah masyarakat: apakah pada saat itu terdapat bentuk kerjasama atau "saling backing" antara anggota kepolisian Polda Jateng dengan pihak Josri dan perusahaan yang dipimpinnya? Jika ada, apa bentuknya dan apa dampaknya bagi keadilan masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil dalam proses penagihan utang?

 

GMOCT memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

 


Team/Red (GMOCT)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

 

 

Jalani Pemeriksaan Tambahan Di Mapolres Sleman, M Bakara Apresiasi Sinergitas Kemitraan Kasatreskrim dan Kinerja Jajarannya

By On November 12, 2026

 


SLEMAN, 12 November 2026 — Kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi semakin terungkap. Bukti rekaman CCTV menunjukkan kode barcode pengisian bersubsidi dengan nomor polisi H 9402 LA ternyata digunakan oleh kendaraan yang berbeda dari pemilik aslinya. Dugaan penyalahgunaan ini kini sedang diselidiki secara resmi oleh Tim Tipiter Jatanras Polresta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Hari ini, Kamis (12/11/2026), M. Bakara — selaku koordinator sekaligus penerima kuasa dari pelapor Budi — menjalani pemeriksaan untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan di Unit I Jatanras Mapolres Sleman. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi sebelumnya dengan nomor LP/B/662/IX/2026/SPKT/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I. YOGYAKARTA, tertanggal 7 September 2026.

 

Usai pemeriksaan, M. Bakara menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja jajaran Jatanras Unit I Mapolres Sleman yang dinilai telah bekerja sesuai tupoksi. "Saya berharap kasus ini segera naik status dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," ujarnya.

 

Sebelum masuk ruang pemeriksaan, M. Bakara menyempatkan silaturahmi ke ruangan Kasatreskrim Polres Sleman, AKP Mateus Wiwit Kustiyadi, S.H. Ia pun menyampaikan apresiasi atas keramahan dan sinergitas antar-lembaga yang terjalin. Diketahui, selain sebagai pelapor dan penerima kuasa, M. Bakara juga adalah Pemred Media Online Bakaratobanews.com sekaligus Ketua DPD GMOCT Provinsi Jawa Tengah.

 

Sementara itu, Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT yang juga Pemred Penajournalis.com, Asep NS, turut mengapresiasi sinergitas yang ditunjukkan oleh Kasatreskrim Polres Sleman. "Kami mendukung penuh penanganan kasus ini dan akan mengawal melalui publikasi guna memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Kepolisian di bawah arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto — Polisi Bersama Masyarakat: Melindungi, Mengayomi, dan Melayani," ungkapnya.

 

GMOCT akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas dan transparan.

 

 

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

SP2HP Hingga November Belum Ada Perkembangan, Laporan Dugaan Penipuan Dewa Aldo Serena Terkesan Mangkrak di Ditreskrimum Polda Jateng Subdit 3

By On November 11, 2026


SEMARANG, 11 November 2026 — Hingga bulan November 2026, pelapor Rajiman belum mendapatkan informasi perkembangan hasil penyidikan yang baru satu kali diterimanya pada 16 Juli 2026. Laporan pengaduan yang dilakukan Rajiman pada 3 Juli 2026 tersebut tercatat dengan Nomor Laporan: LI/152/VII/RES.1.11.//2026/Ditreskrimum Polda Jateng, dan SP2HP Nomor: B/331/VII/RES.1.11./2026/Ditreskrimum, tertanggal 16 Juli 2026.

 

Rajiman mengaku baru satu kali menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tersebut sejak melaporkan Dewa Aldo Serena yang diduga sebagai penipu kelas kakap. Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan Dewa Aldo Serena terkesan kebal hukum dan tidak dapat tersentuh.

 

Saat Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS, menghubungi melalui sambungan telepon WhatsApp pada 11 November 2026, AKP Wachid Aryanto, S.H., M.H. selaku Penyidik di Ditreskrimum Polda Jateng yang menangani laporan tersebut menyampaikan bahwa laporan terhadap Dewa Aldo Serena tidak hanya dilakukan oleh Rajiman. Sudah banyak pihak yang melaporkan nama yang sama, baik di Subdit 4 maupun di Subdit 3 tempat beliau bertugas.

 

Namun, faktanya SP2HP yang diterima Rajiman hanya satu kali pada 16 Juli 2026. Hingga bulan November, belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut. Seolah-olah laporan tersebut mangkrak dan jalan di tempat.

 

Ketika ditanyakan lebih dalam mengenai perkembangan kasus, AKP Wachid Aryanto hanya menyebut: "Ke kantor saja ya, biar sekalian dijawab pakai SP2HP," lalu mematikan panggilan telepon.

 

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa jika tidak ditanyakan dan ditindaklanjuti secara terus-menerus, informasi perkembangan kasus mungkin tidak akan pernah disampaikan kepada pelapor. Semangat Semboyan Polisi — Bersama Masyarakat Melindungi, Mengayomi, dan Melayani — pun dipertanyakan apakah hanya akan menjadi simbol belaka, di tengah keseriusan Kapolri Baru Jenderal Suyudi Ario Seto yang menegaskan menangani kasus besar tanpa pandang bulu.

 

GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (GMOCT)

 

 

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

GAJI DIDUGA TERLAMBAT, THR DIPERTANYAKAN, HINGGA POTONGAN SERAGAM: 60 PEKERJA ALIH DAYA RSUD PANDEGA PANGANDARAN RENCANAKAN MOGOK KERJA, AGUNG SULISTIO SOROTI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

By On November 11, 2026


PANGANDARAN – Pengelolaan tenaga kerja alih daya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega Kabupaten Pangandaran menjadi sorotan. PT Prabu Niskala Dewata, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang menaungi puluhan petugas cleaning service di rumah sakit tersebut, mendapat keluhan dari sejumlah pekerja terkait dugaan keterlambatan pembayaran gaji, pemenuhan hak Tunjangan Hari Raya (THR), hingga potongan penghasilan untuk pengadaan perlengkapan kerja.


Persoalan tersebut memunculkan keresahan di kalangan pekerja. Mereka mempertanyakan kepastian pembayaran upah yang disebut kerap melewati jadwal, pemenuhan THR yang dinilai belum sesuai ketentuan, serta kejelasan potongan gaji untuk pengadaan seragam, sepatu, dan perlengkapan kerja lainnya. Apabila keluhan tersebut terbukti, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari manajemen perusahaan maupun instansi terkait.


Seorang pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji bukan kali pertama terjadi. Menurut keterangannya, upah yang semestinya diterima pada awal bulan terkadang baru dibayarkan hingga pertengahan bulan. Bahkan, pada kesempatan sebelumnya, pembayaran gaji disebut pernah dilakukan dalam dua kali pencairan.


"Bukan soal besar atau kecilnya uang, tetapi kalau pembayaran gaji rutin dan berkelanjutan, kami bisa mengatur kebutuhan. Namun, ketika pembayaran tersendat atau dicicil, tentu berdampak pada kebutuhan keluarga," ungkapnya kepada awak media, Selasa (10/11/2026).


Pekerja tersebut menegaskan bahwa penyampaian keluhan bukan bertujuan menciptakan keributan ataupun melakukan tindakan anarkis. Mereka hanya menginginkan perusahaan memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan memberikan kepastian terhadap hak-hak yang selama ini dipertanyakan.


"Kami menyampaikan ini dengan santun. Harapan kami sederhana, perusahaan bisa membayar gaji tepat waktu sesuai ketentuan yang sudah ada, THR juga dibayarkan, lalu menyerahkan sisa seragam yang belum kami terima. Karena seragam itu menggunakan uang kami, dan sudah terlalu lama, maka kami menanyakan kepada pihak perusahaan. Itu saja," imbuhnya.


AGUNG SULISTIO SOROTI HAK PEKERJA, DESAK PERUSAHAAN BERTANGGUNG JAWAB


Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Agung Sulistio, selaku Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT), sekaligus Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI) – KabarSBI.com.


Agung menyoroti pentingnya pemenuhan hak normatif pekerja dalam hubungan kerja alih daya. Menurutnya, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan kontrak dengan pengguna jasa, tetapi juga wajib memastikan kesejahteraan, kepastian pembayaran upah, serta perlindungan hak-hak pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.


Ia menilai, keluhan mengenai keterlambatan gaji, persoalan THR, dan dugaan pemotongan penghasilan untuk perlengkapan kerja harus dijelaskan secara terbuka oleh pihak perusahaan. Apabila terdapat kekurangan pembayaran maupun hak pekerja yang belum dipenuhi, manajemen harus segera mengambil langkah penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Agung juga mendorong Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk tidak tinggal diam. Pemeriksaan dan pengawasan perlu dilakukan guna memastikan apakah pelaksanaan hubungan kerja, pembayaran upah, pemberian THR, serta mekanisme pemotongan penghasilan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


"Persoalan hak pekerja tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil. Mereka sudah menjalankan kewajibannya, sehingga perusahaan juga harus memberikan kepastian atas hak-hak yang menjadi tanggung jawabnya," demikian pokok perhatian Agung terhadap persoalan tersebut.


THR DAN UPAH MENJADI HAK NORMATIF PEKERJA


Dalam ketentuan ketenagakerjaan, pembayaran upah merupakan kewajiban pemberi kerja yang harus dilaksanakan sesuai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan. Keterlambatan pembayaran upah yang terjadi berulang kali perlu dijelaskan secara transparan, termasuk kepastian jadwal pembayaran dan penyelesaian apabila terdapat kekurangan atau tunggakan.


Terkait THR Keagamaan, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 mengatur bahwa pekerja atau buruh dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus berhak memperoleh THR. Besarannya disesuaikan dengan masa kerja, dengan ketentuan satu bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih dan perhitungan proporsional bagi pekerja dengan masa kerja satu hingga kurang dari 12 bulan.


Adapun mengenai pembayaran THR tahun 2026, perusahaan juga perlu memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan resmi pemerintah, termasuk batas waktu pembayaran dan larangan pembayaran secara mencicil sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.


POTONGAN SERAGAM DAN SEPATU PERLU DIKLARIFIKASI


Selain persoalan upah dan THR, dugaan pemotongan penghasilan untuk pengadaan seragam, sepatu, dan perlengkapan kerja turut menjadi perhatian. Para pekerja mempertanyakan dasar pemotongan tersebut serta kejelasan pengadaan barang yang disebut belum seluruhnya diterima.


Manajemen PT Prabu Niskala Dewata perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemotongan, persetujuan pekerja, bukti pengadaan, serta waktu penyerahan perlengkapan yang masih belum diterima. Transparansi diperlukan agar tidak muncul dugaan bahwa pekerja harus menanggung biaya operasional tanpa kejelasan pertanggungjawaban.


SEKITAR 60 PEKERJA RENCANAKAN MOGOK KERJA


Akumulasi keluhan tersebut mendorong sekitar 60 pekerja merencanakan aksi mogok kerja pada Rabu (11/11/2026). Rencana tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan membutuhkan penyelesaian segera melalui komunikasi dan perundingan yang konstruktif.


Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pelaksanaannya tetap harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.


Manajemen PT Prabu Niskala Dewata diharapkan segera membuka ruang dialog dengan para pekerja. Penjelasan mengenai keterlambatan pembayaran upah, pemenuhan THR, dugaan potongan penghasilan, serta penyerahan perlengkapan kerja harus disampaikan secara terbuka disertai langkah penyelesaian yang terukur.


Di sisi lain, RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran sebagai pengguna jasa tenaga alih daya juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut. Kepastian pelayanan rumah sakit harus tetap dijaga, namun perlindungan hak-hak pekerja tidak boleh diabaikan. Dinas terkait, khususnya instansi yang membidangi ketenagakerjaan, juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dan memfasilitasi penyelesaian apabila ditemukan pelanggaran ketentuan hubungan industrial.


Pada akhirnya, pelayanan rumah sakit yang baik tidak hanya ditentukan oleh fasilitas medis dan tenaga kesehatan. Petugas kebersihan yang menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan rumah sakit juga memiliki peran penting. Karena itu, sudah semestinya kontribusi mereka diimbangi dengan kepastian upah, perlindungan hak normatif, dan perlakuan kerja yang layak.


KLARIFIKASI PERUSAHAAN MASIH DITUNGGU


Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya menghubungi CEO Founder PT Prabu Niskala Dewata berinisial S.R. melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi dan penjelasan terkait berbagai keluhan pekerja tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari pihak perusahaan.


Redaksi KabarSBI.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi manajemen PT Prabu Niskala Dewata maupun pihak RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran guna memberikan penjelasan atas persoalan yang berkembang.


KabarSBI.com akan terus mengawal persoalan ini dengan mengedepankan prinsip jurnalistik, keberimbangan informasi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan pekerja.

Produk Pala Desa Taman Sari Siap Bersaing, Unpam Latih 40 UMKM Desain Kemasan Modern

By On November 10, 2026


BOGOR – Sebanyak 40 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Taman Sari, Kabupaten Bogor, mengikuti pelatihan desain kemasan dan labeling produk olahan pala yang diselenggarakan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Magister Manajemen Universitas Pamulang (Unpam), Minggu (8/11/2026).


Menariknya, pelatihan tersebut tidak hanya memberikan pembekalan teori, tetapi juga menghadirkan praktik langsung pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan aplikasi Canva untuk membantu peserta mengembangkan desain kemasan serta materi promosi produk agar lebih menarik dan profesional.


Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan UMKM, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan satu unit printer label kepada Euis Roswati selaku Ketua UMKM Dapur Pala. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan pelabelan produk sekaligus memperkuat identitas dan daya saing produk olahan pala.


Kegiatan ini turut melibatkan dosen, mahasiswa, serta alumni Magister Manajemen Universitas Pamulang sebagai bentuk sinergi antara perguruan tinggi dan alumni dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.


Ketua Pelaksana, Agus Budiawan, mengatakan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM melalui penerapan ilmu pengetahuan secara langsung.


"Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM olahan pala. Kami berharap pengetahuan dan keterampilan yang diberikan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan saja, tetapi dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat pemasaran, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan," ujar Agus.


Pelatihan tersebut menghadirkan empat narasumber, yakni Ahmad Rojai selaku perwakilan Kepala Desa Taman Sari, Dr. Baban Sarbana, S.E., M.I., dari Badan Pengelola Geopark, Euis Roswati selaku Ketua UMKM Dapur Pala, serta Dr. Agustina, S.I., M.M., selaku perwakilan Program Studi Magister Manajemen Universitas Pamulang, bersama dosen pembimbing dan dosen pendamping.


Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan materi mengenai pentingnya desain kemasan, identitas merek, labeling produk, strategi pemasaran, hingga pengelolaan keuangan usaha.


Praktik penggunaan AI dan Canva menjadi salah satu bagian penting dalam pelatihan. Melalui pembelajaran tersebut, peserta diperkenalkan pada pemanfaatan teknologi digital untuk membantu proses kreatif, merancang tampilan kemasan, serta membuat materi promosi yang lebih menarik.


Ahmad Rojai, selaku perwakilan Kepala Desa Taman Sari, menyampaikan bahwa potensi pala yang dimiliki wilayahnya perlu terus dikembangkan melalui inovasi dan peningkatan keterampilan masyarakat.


"Potensi UMKM olahan pala di Desa Taman Sari sangat perlu dikembangkan. Kami berharap pelatihan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi pelaku usaha sehingga produk lokal semakin dikenal, memiliki daya saing, dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Ahmad Rojai.


Sementara itu, Dr. Baban Sarbana dari Badan Pengelola Geopark menyoroti pentingnya mengangkat potensi lokal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat dan identitas daerah.


"Produk olahan pala memiliki potensi untuk menjadi salah satu produk unggulan daerah. Karena itu, diperlukan inovasi, kualitas produk, kemasan yang menarik, serta strategi pemasaran yang tepat agar potensi lokal ini memiliki nilai tambah dan mampu dikenal lebih luas," ungkap Dr. Baban Sarbana.


Ketua UMKM Dapur Pala, Euis Roswati, menyambut baik pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, desain kemasan dan labeling menjadi kebutuhan penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya tarik produk di tengah persaingan pasar.


"Kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Pengetahuan mengenai desain kemasan dan labeling sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Apalagi dengan adanya bantuan printer label, kami berharap proses pengemasan produk Dapur Pala menjadi lebih mudah, praktis, dan memiliki tampilan yang lebih profesional," tutur Euis Roswati.


Di sisi lain, Dr. Agustina, S.I., M.M., selaku perwakilan Program Studi Magister Manajemen Universitas Pamulang, menjelaskan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam menerapkan ilmu pengetahuan secara langsung untuk membantu meningkatkan kapasitas masyarakat.


"Melalui kegiatan ini, kami berharap ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang dimiliki perguruan tinggi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya meningkatkan keterampilan desain kemasan dan labeling, tetapi juga memperkuat pemasaran serta pengelolaan keuangan agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan," jelas Dr. Agustina.


Keterlibatan alumni Magister Manajemen Universitas Pamulang dalam kegiatan tersebut turut menjadi bagian penting dalam memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas kontribusi alumni dalam mendukung pemberdayaan UMKM serta pengembangan potensi ekonomi daerah.


Penyerahan printer label kepada Euis Roswati menjadi salah satu bentuk dukungan konkret dalam kegiatan tersebut. Keberadaan perangkat ini diharapkan membantu UMKM Dapur Pala mencetak label produk secara lebih praktis, sekaligus memperkuat identitas merek dan tampilan kemasan.


Melalui pelatihan ini, para pelaku UMKM Desa Taman Sari diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan produk olahan pala berkualitas, tetapi juga memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi digital, menciptakan kemasan profesional, membangun identitas merek, menerapkan strategi pemasaran yang efektif, serta mengelola keuangan usaha dengan lebih baik.


Sinergi antara pemerintah desa, komunitas UMKM, Badan Pengelola Geopark, perguruan tinggi, dan alumni Universitas Pamulang diharapkan menjadi langkah nyata dalam mengembangkan potensi pala lokal agar semakin dikenal, memiliki nilai tambah, dan mampu memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Desa Taman Sari, Kabupaten Bogor.

TERBONGKAR! Perjanjian Jaminan Mesin CNC, Yang Ditahan Malah Sertifikat Seorang Janda di Arjasari

By On November 08, 2026


Kabupaten Bandung — Air mata tak terbendung lagi bagi Nury Nurhayati Aurora (34), warga Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Rumah dan tanah yang dibeli dengan keringat sendiri sejak lama, kini sertifikatnya justru tertahan jauh di tempat yang tak seharusnya.

 

 Nury adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02164/Desa Pinggirsari, dengan luas 536 m². Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung di Soreang pada 18 Agustus 2017, dengan NIB: 10141708.03942, berdasarkan AJB No. 1994/2016 di hadapan PPATS Camat Arjasari. Semua tertulis atas nama NURY NURHAYATI AURORA.

  

Masalah bermula ketika Nury menikah secara di bawah tangan (nikah siri) dengan pria berinisial AP, warga Kampung Cibatu, Kecamatan Cisaat, Sukabumi. Pernikahan yang tidak tercatat negara itu tak bertahan lama, namun dampaknya terus membayangi.


Informasi ini di dapat dari Redaksi BandungInvestigasi.com yang tergabung di Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) 

 

Berdasarkan hasil investigasi BandungInvestigasi.com, mantan suami siri Nury berinisial AP diketahui meminjam uang sebesar Rp 200.000.000 pada 23 Agustus 2022 kepada pengusaha bengkel CNC berinisial SM, yang beralamat usaha di kawasan Delta Silicon 2, Cikarang Pusat, Bekasi.

 

Dalam Surat Perjanjian tertanggal 28 September 2023 antara SM (Pihak I) dan AP (Pihak II) yang disalin dan dikantongi redaksi, tertulis jelas:

 

"Jaminan berupa 1 Unit MESIN CNC Merk Jenn Wei & Ge Fong dengan nilai Rp 300.000.000."

 

TIDAK ADA SATU PUN ayat dalam perjanjian itu yang menyebut, mencantumkan, atau menjadikan tanah dan bangunan milik Nury sebagai jaminan hutang.

  

Namun hingga hari ini, Minggu, 8 November 2026, fisik asli SHM No. 02164 atas nama Nury Nurhayati Aurora justru masih dikuasai dan ditahan oleh pihak SM di Cikarang.

 

"Nama saya tidak ada di perjanjian. Jaminannya tertulis mesin CNC. Kenapa sertifikat tanah saya yang ditahan? Saya tidak pernah tanda tangan, tidak pernah setuju. Ini jelas penggelapan," ungkap Nury dengan suara bergetar kepada tim investigasi BandungInvestigasi.com.

 

Pakar hukum yang dikonfirmasi menjelaskan:

 

- Pernikahan siri tidak diakui secara hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Seluruh harta yang diperoleh Nury sebelum dan selama pernikahan siri adalah harta pribadi, bukan harta bersama.

- Mantan suami siri AP tidak memiliki hak hukum apa pun untuk menjaminkan, menyerahkan, atau menahan sertifikat tanah milik Nury.

 

Perbuatan menahan dokumen milik orang lain yang bukan pihak dalam perjanjian dapat dijerat ketentuan:

 

- Pasal 372 KUHP — Penggelapan

- Pasal 368 KUHP — Pemerasan

 

Sesuai Kode Etik Jurnalistik, GMOCT dan Redaksi Media telah mengirimkan Surat Konfirmasi dan Somasi Terbuka kepada kedua belah pihak:

 

Surat dikirim Sabtu, 8 November 2026, dengan memberikan waktu hak jawab 2 x 24 jam. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari kedua pihak.

 

Nury menyatakan tidak akan diam. Langkah yang sedang disiapkan:

 

- Membuat Laporan Polisi di Polresta Bandung

- Mengajukan permohonan pemblokiran SHM ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung di Soreang

- Menempuh jalur hukum pidana dan perdata

 

"Saya hanya ingin hak saya dikembalikan. Tanah ini dibeli dengan keringat sendiri. Saya tidak pernah berhutang, saya tidak pernah tanda tangan apa pun. Kembalikan sertifikat saya," tegas Nury.

 

 Catatan Redaksi

 

Berita ini disusun berdasarkan dokumen perjanjian, dokumen pertanahan, keterangan korban, dan konfirmasi hukum. Redaksi tetap membuka ruang tanggapan dari semua pihak terkait. Perkembangan kasus ini akan terus kami pantau dan informasikan kepada publik.

 

Sumber: Tim Red - BandungInvestigasi.com


#Noviral #Nojustice



Hotline pengaduan dan Hak Jawab : 0821-1758-6761


Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT)

Kapolda Banten Hadiri Puncak Hari Santri Nasional Bersama FSPP, Perkuat Silaturahmi dengan Santri dan Kiai

By On November 08, 2026


Lebak – Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H. menghadiri kegiatan Puncak Hari Santri Nasional bersama Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten yang dilanjutkan dengan silaturahmi santri dan kiai, bertempat di Alun-Alun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Minggu (8/11/2026).


Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lebak Ir. H. Amir Hamzah, M.Si., Ketua MUI Provinsi Banten Dr. KH. A. Bazari Syam, M.Pd.I., Ketua Presidium FSPP Provinsi Banten K.H. Sulaeman Efendi, M.Pd., Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mizan KH. Anang Azharie Alie, M.Pd.I., unsur Forkopimda Kabupaten Lebak, serta para pimpinan pondok pesantren, alim ulama, kiai, dan tokoh agama se-Provinsi Banten. Turut mendampingi Kapolda Banten, Dirintelkam Polda Banten dan Kapolres Lebak.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Banten menyampaikan bahwa momentum Hari Santri Nasional menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan kalangan pesantren, alim ulama, kiai, dan para santri.


“Peringatan Hari Santri Nasional ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara Polri dengan para ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren, serta seluruh santri. Kami berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara demi menjaga persatuan, kerukunan, dan situasi kamtibmas yang aman serta kondusif di wilayah Provinsi Banten,” ujar Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan.


Lebih lanjut, kegiatan dilanjutkan dengan silaturahmi santri dan kiai sebagai bentuk penguatan komunikasi dan hubungan harmonis antara Polri dengan lingkungan pesantren. Sinergi tersebut diharapkan dapat terus terpelihara dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Banten.


Kapolda Banten juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para santri dan tokoh agama, untuk bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai.


Melalui kegiatan ini, Polda Banten menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kedekatan dengan masyarakat dan membangun sinergi bersama para tokoh agama dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Banten (Bidhumas).

Bocah 8 Tahun di Sumobito Dicekoki Arak Sampai Pingsan, Keluarga Pelaku Malah Ngejek: Dasar Miskin, Gak Usah Sok Lapor Polisi!

By On November 08, 2026



JOMBANG – Warga Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dibuat murka oleh ulah biadab sekelompok pemuda. Seorang bocah laki-laki berinisial A (8), yang masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar (SD), diduga dipaksa menenggak minuman keras (miras) jenis arak hingga tak sadarkan diri.


Yang membuat publik geram, pihak keluarga pelaku utama berinisial S (20) sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Mereka justru melontarkan hinaan menusuk yang merendahkan status ekonomi keluarga korban.


Ditemukan Terkulai Lemas di Rumah Tetangga


Insiden memilukan ini terjadi pada Kamis (5/11/2026) sore. Berawal dari kegelisahan ayah korban berinisial I (39) yang mendapati anaknya tak kunjung pulang usai bekerja. Sang ayah lantas menyusuri rumah warga dan mendatangi kediaman S, yang tak lain adalah tetangganya sendiri.


Betapa hancurnya hati sang ayah. Ia menemukan si buah hati terbaring lemah tak berdaya di dalam rumah pelaku, tertutup selimut, dengan aroma alkohol menyengat yang sangat kuat. Saat itu, S dan kawan-kawannya tengah asyik berpesta miras.


Ayah korban langsung mendobrak pintu dan berusaha membangunkan anaknya. Namun, korban sama sekali tidak bergeming. Setelah akhirnya siuman, bocah malang tersebut hanya bisa menangis tersedu-sedu menahan sakitnya pengaruh arak di dalam tubuhnya.


Beralih Dalih dan Cibiran Menyakitkan


Saat dikonfrontasi, S berupaya mengelak dengan dalih murahan. "Iku mang arek e nyosop dewe" (Itu memang anaknya nyeruput sendiri), kilahnya. Padahal, fakta penyelidikan menyebut korban dicekoki arak murni hingga 5 sloki.


Luka di hati keluarga korban kian menganga. Orang tua korban mengaku mendengar langsung cibiran dari pihak keluarga pelaku yang sangat meremehkan.


"Halah wong gak ndue (miskin) masa bisa nyewa pengacara, sampai laporan polisi, mungkin cuman nakut-nakuti. Kalau laporan polisi loh sehari pasti sudah dipanggil ini arek-arek," ucap keluarga pelaku dengan nada merendahkan.


Advokat Sandy Dolorosa Turun Tangan Tanpa Bayaran


Tak terima dihina dan diinjak-injak harga dirinya, keluarga korban langsung mencari keadilan. Advokat Sandy Dolorosa H., S.H., C.ME., C.NNLP., CM.NLP., C.NS., yang dikenal sebagai Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Cabang Jombang sekaligus Mediator Non-Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, langsung mengambil langkah tegas.


Menghadapi cibiran ekonomi tersebut, Sandy memastikan bahwa dirinya mengawal kasus ini secara pro bono alias gratis. Baginya, hinaan tersebut tidak akan menggoyahkan komitmennya membela rakyat kecil.


“Saya dampingi klien saya secara gratis. Bagi saya, keadilan adalah hak semua orang tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Saya dengan tangan terbuka tidak akan mungkin menolak orang yang datang untuk meminta tolong. Saya yakin, orang yang datang ke saya bukan sebuah kebetulan, melainkan mereka yang benar-benar butuh pertolongan,” tegas Sandy.


Sosok Sandy memang dikenal getol membela masyarakat kurang mampu. Ia secara rutin membuka hotline layanan konsultasi dan pengaduan hukum gratis untuk warga Jombang.


Bukan Cuma Satu, 5 Pemuda-Pemudi Diduga Terlibat!


Laporan keluarga korban telah resmi terdaftar di Polres Jombang dengan Nomor: STTLP/B/392/XI/2026/SPKT/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR. Pelaku dijerat Pasal 424 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pemberian minuman keras kepada anak.


Karena korban masih di bawah umur, kasus ini langsung ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jombang. Sandy Dolorosa telah berkoordinasi dengan Kanit PPA Polres Jombang, Ipda Henry Dwi Setyawan, dan diterima dengan sangat baik.


Dalam koordinasi tersebut, Sandy menyerahkan informasi krusial. Bahwa dalam aksi bejat itu, bukan hanya S yang bertanggung jawab. Terdapat 5 orang pemuda dan pemudi yang diduga turut serta dalam pesta miras tersebut. Informasi ini telah diserahkan kepada penyidik untuk segera ditindaklanjuti.


Kades Ditegur, Keluarga Korban Kecewa


Selain persoalan hukum, kuasa hukum korban menyoroti langkah Kepala Desa (Kades) setempat berinisial AE. Alih-alih pihak pelaku yang meminta maaf, Kades AE disebut justru lebih dulu menghubungi orang tua korban.


“Klien kami kecewa dan merasa terganggu. Kok yang menghubungi malah Kades, bukan pelaku atau keluarganya. Saya selaku kuasa hukum pun berinisiatif menghubungi Kades tersebut untuk mengklarifikasi maksud dan tujuannya, agar tidak ada tekanan terhadap korban dan keluarganya,” jelas Sandy.


Sandy memastikan pihaknya tidak akan berhenti mengawal kasus ini. Ia menuntut aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada para pelaku yang telah merusak masa depan anak di bawah umur.


“Korban masih kelas 2 SD. Ini persoalan serius. Kami akan mengawal proses hukumnya hingga tuntas,” pungkasnya.

 ​​​Klarifikasi Tegas: Ade Budi Brilliant Tegaskan Posisi Yuridis sebagai Penerima Kuasa Sah, Dorong Penegakan Hukum Berdasarkan Fakta dan Legal Standing

By On November 08, 2026

 ​​


​Purwokerto – 8 November 2026 Dinamika hukum atas perkara yang sempat menyita perhatian publik di wilayah hukum Polresta Banyumas kembali mengalami pergeseran signifikan. Berdasarkan perkembangan terbaru, kuasa hukum yang mendampingi pihak pelapor berinisial NN, yakni Ade Budi Brilliant, S.T., S.H., memberikan klarifikasi terbuka guna meluruskan disinformasi dan membangun objektivitas pemberitaan yang sesuai dengan koridor Undang-Undang Pers serta kaidah hukum yang berlaku.  


​Klarifikasi ini dikeluarkan menyusul adanya langkah hukum lanjutan berupa pencabutan laporan oleh klien berinisial NN di Unit PPA Polresta Banyumas, serta pencabutan kuasa terhadap pihak-pihak sebelumnya yang dinilai tidak memiliki dasar legitimasi hukum yang sah.  


​Posisi Hukum dan Tugas Profesional Ade Budi Brilliant


​Dalam kapasitasnya sebagai advokat dan penasehat hukum yang sah, Ade Budi Brilliant menegaskan bahwa tindakan yang dilakukannya—termasuk memaparkan isi surat pernyataan klien dalam konferensi pers—murni merupakan pelaksanaan mandat profesional berdasarkan surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2026 yang dibuat secara sadar oleh NN tanpa adanya unsur paksaan.  


​Secara spesifik, tidak ada bentuk kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ade Budi Brilliant dalam menjalankan tugas profesinya. Langkah yang diambil justru bertujuan untuk:


​1. Meluruskan Fakta Material: Menyampaikan kepada publik bahwa laporan awal dan narasi pemberitaan yang sempat viral tidak sesuai dengan kehendak murni serta hati nurani klien (NN).  


​2. Menguji Legal Standing (Kewenangan Bertindak): Membuka kotak pandora terkait dugaan tindakan pihak-pihak tertentu (berinisial EC dan GC) yang sebelumnya bertindak dan berbicara atas nama NN tanpa didasari oleh surat kuasa resmi yang sah dari yang bersangkutan.  


​Menepis Dugaan Pelanggaran Hukum: Murni Menjalankan Mandat Klien


​Terkait adanya spekulasi atau upaya pihak tertentu yang mencoba menyudutkan posisi Ade Budi Brilliant, secara yuridis hal tersebut tidak memiliki dasar argumentasi hukum yang kuat. Sebagai seorang advokat yang menjalankan fungsi penegakan hukum (officium nobile), tindakan membacakan surat pernyataan resmi dari klien di hadapan publik adalah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional klien sekaligus wujud transparansi informasi kepada masyarakat.


​Kesalahan legitimasi justru terletak pada pihak-pihak terdahulu yang memproses pengaduan dan menggiring opini publik tanpa mengantongi surat kuasa yang sah dari subjek hukum yang dirugikan. Oleh karena itu, langkah hukum balik yang ditempuh oleh pihak terlapor terdahulu (HR) melalui kuasa hukumnya seyogianya diarahkan secara tepat kepada subjek yang dari awal bertindak tanpa legal standing, bukan kepada advokat yang posisinya hanya menyampaikan fakta dan pencabutan resmi dari klien.  


​Pesan Moral dan Edukasi Publik


​Melalui siaran pers ini, Ade Budi Brilliant mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya insan pers dan pemerhati hukum, agar senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan tidak memproduksi informasi atau menviralkan berita sebelum kebenarannya teruji secara materiil di muka hukum.  


​Kasus ini diharapkan menjadi yurisprudensi dan pembelajaran berharga bagi publik agar penegakan hukum di Indonesia senantiasa berpijak pada kebenaran formil, keabsahan kuasa, serta etika komunikasi yang bertanggung jawab demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.


​(Red/KRT)

Pilu Nury (34) Arjasari: Beli Rumah Sah 2017 Pakai Uang Sendiri, SHM 536 m2 Malah Ditahan di Delta Silicon Cikarang untuk Hutang Mantan Suami Siri Rp 200 Juta

By On November 08, 2026




BANDUNG, BM.online - Air mata tak terbendung lagi. Nury Nurhayati Aurora (34), ibu asal Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, harus menelan pil pahit. Rumah impiannya yang dibeli sah dengan keringat sendiri pada Juli 2017, kini sertifikatnya raib ditangan orang lain.

Nury adalah pemilik sah SHM No. 02164 / Desa Pinggirsari, Luas 536 m2*. Sertifikat tersebut terbit dari *Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung di Soreang pada 18 Agustus 2017*, dengan NIB 10141708.03942, berdasarkan AJB No. 1994/2016 di hadapan PPATS Camat Arjasari. Semua atas nama NURY NURHAYATI AURORA.

Petaka bermula usai Nury menikah secara di bawah tangan (nikah siri) dengan pria asal Sukabumi berinisial AP, warga Kampung Cibatu, Kecamatan Cisaat. Pernikahan tanpa tercatat negara itu tak bertahan lama.

Fakta yang dihimpun http://Bandunginvestigasi.com, sang mantan suami siri berinisial AP meminjam uang sebesar *Rp 200.000.000* pada 23 Agustus 2022 kepada pengusaha bengkel CNC berinisial SM, yang beralamat usaha di kawasan *Delta Silicon 2, Cikarang Pusat, Bekasi.

Kejanggalan fatal ditemukan redaksi dalam *Surat Perjanjian tertanggal 28 September 2023* antara SM (Pihak I) dengan AP (Pihak II) yang salinannya kami kantongi.

Dalam poin jaminan perjanjian itu tertulis jelas dan tegas: *Jaminan berupa 1 Unit MESIN CNC Merk Jenn Wei & Ge Fong dengan nilai Rp 300.000.000.*

*TIDAK ADA SATU DIKTUM PUN dalam 3 lembar perjanjian itu yang menyebut, menulis, atau mengagunkan SHM No. 02164 atas nama NURY NURHAYATI AURORA, tanah seluas 536 m2 di Pinggirsari, Arjasari.

Namun faktanya hingga hari ini, Minggu (08/11/2026), fisik asli SHM milik Nury tersebut masih dikuasai dan ditahan di Cikarang oleh pihak SM.

"Nama saya tidak ada di perjanjian. Jaminannya tertulis mesin CNC. Kenapa sertifikat tanah saya yang ditahan? Saya tidak pernah tanda tangan, tidak pernah setuju. Ini jelas penggelapan," ungkap Nury dengan suara bergetar kepada http://Bandunginvestigasi.com.

Secara hukum agraria dan perkawinan, posisi Nury sangat kuat. *Pernikahan siri tidak diakui Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* Sehingga seluruh harta yang dibeli Nury sebelum dan selama nikah siri adalah *harta pribadi*, bukan harta bersama (gono-gini). Mantan suami siri tidak punya hak hukum secuil pun untuk menjaminkan sertifikat tersebut.

Pakar hukum yang dihubungi terpisah menyebut perbuatan menahan sertifikat milik orang lain yang bukan pihak dalam perjanjian hutang dapat dijerat *Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan.*

Guna memenuhi Kode Etik Jurnalistik, Redaksi Bandunginvestigasi.com telah mengirimkan Surat Konfirmasi dan Somasi Terbuka ke alamat Delta Silicon 2 Cikarang Pusat dan ke alamat Kampung Cibatu Cisaat Sukabumi pada Sabtu, 08 November 2026.* Redaksi memberikan waktu hak jawab 2x24 jam.

Hingga berita ini ditayangkan, kedua belah pihak belum memberikan klarifikasi resmi.

Nury mengaku akan segera menempuh jalur hukum dengan membuat Laporan Polisi di Polresta Bandung dan mengajukan permohonan resmi pemblokiran SHM No. 02164 ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung di Soreang untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *