Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Polsek Darul Makmur Beri Penjelasan Soal Laporan Sejak April: SP2HP Disebut Telah Diserahkan, Asep NS Apresiasi Respons Cepat

By On September 12, 2026


NAGAN RAYA (GMOCT) 12 September 2026 — Polsek Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, memberikan penjelasan resmi terkait pemberitaan mengenai penanganan laporan masyarakat yang disebut belum mendapat kejelasan sejak April 2026. Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolsek Darul Makmur, Iptu Muhammad Izazaya, didampingi Kanit Reskrim Bripka Ziauzzaman Masnu, dan diterima oleh Sekretaris Umum DPP GMOCT, Asep NS, pada Jumat (11/9/2026).

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media anggota jaringannya, Bongkarperkara.

 

 

Penjelasan Resmi: Baru Menjabat, Berkas Sedang Dipelajari, SP2HP Sudah Diserahkan

 

Atas arahan Kapolres Nagan Raya, AKBP Muhammad Taufiq, Kapolsek Iptu Izazaya menjelaskan bahwa dirinya beserta jajaran merupakan personel yang baru menjabat di Polsek tersebut. Berkas perkara yang menjadi sorotan merupakan tunggakan perkara dari periode sebelumnya, namun pihaknya tetap berkomitmen menanganinya dengan serius:

 

"Kasus tersebut merupakan tunggakan perkara yang terjadi pada periode sebelum kami menjabat. Namun demikian, kami akan tetap menangani setiap laporan yang masuk dengan serius, termasuk kasus yang sudah berjalan beberapa bulan sebelum kami menjabat, sehingga semua perkara yang dilaporkan dapat kami selesaikan dengan tuntas dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta kehati-hatian dalam penerapan hukumnya."

 

Kapolsek juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menegaskan komitmen pelayanan:

 

"Kami memahami apa yang disampaikan masyarakat kepada media. Kami mohon maaf kepada masyarakat. Selanjutnya kami akan proses setiap berkas yang kami pegang dan bekerja tegas sesuai motto: Polri untuk Masyarakat. Kami berkomitmen memberikan pelayanan secara humanis, profesional, dan proporsional."

 

Terkait laporan yang sebelumnya diberitakan, Polsek Darul Makmur menyampaikan bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) telah diproses dan diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan maupun pengaduan ke depannya.

 

 

Asep NS: Apresiasi Respons Cepat & Keterbukaan

 

Asep NS menyambut baik penjelasan tersebut:

 

"Saya sangat mengapresiasi respons cepat dan keterbukaan dari Kapolsek Darul Makmur beserta Kanit Reskrim-nya. Transparansi dan komunikasi terbuka seperti inilah yang diharapkan masyarakat."

 

Ia berharap komunikasi antara masyarakat, kepolisian, dan media terus terjalin dengan baik, sehingga setiap persoalan dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pihak yang sebelumnya melaporkan mengaku lega setelah menerima SP2HP dan berharap proses penanganan ke depan berjalan sesuai prinsip pelayanan kepolisian yang presisi.

 

 

Ruang Hak Jawab Tetap Dibuka

 

Pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait juga tetap terbuka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Bongkarperkara)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#PolsekDarulMakmur #PolresNaganRaya #SP2HP #TransparansiPenyidikan #PolriUntukMasyarakat #GMOCT #BongkarPerkara #PenegakanHukum #HakMasyarakat #HakJawab

Jejak Getah Pinus TNGC Menyusuri Jawa: SBI–LPK-RI, Squad Nusantara & Gakkum Telusuri Rantai Pasok Hingga PT EMB Pekalongan

By On September 12, 2026


PEKALONGAN (GMOCT) Sabtu, 12 September 2026 — Jejak dugaan peredaran getah pinus yang disebut berasal dari kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Kuningan, Jawa Barat, kini ditelusuri hingga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. SBI, DPP LPK-RI, Squad Nusantara (SN), bersama Gakkum Kementerian Kehutanan, melakukan penelusuran lapangan menyeluruh untuk mendalami rantai pasok getah — mulai dari sumber, penyadapan, penampungan, pengangkutan, distribusi, hingga dugaan penerimaan di PT EMB, Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media anggota jaringannya, KabarSBI.com.

 

 

Penelusuran Bertahap: Bukan Hanya Barang, tapi Legalitas & Transaksi

 

Penelusuran dipimpin Agung Sulistio, Pimpinan Redaksi KabarSBI.com yang juga Ketua II DPP LPK-RI sekaligus Ketua Umum GMOCT. Fokus penyelidikan tidak hanya pada keberadaan fisik getah, tetapi juga asal-usul material, legalitas pemanfaatan, pihak pemasok, jalur distribusi, serta transaksi yang menyertai pergerakannya.

 

Penting: Temuan investigasi bukan merupakan vonis hukum. Sampai adanya hasil pemeriksaan resmi, tidak dapat disimpulkan bahwa PT EMB atau pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Setiap dugaan harus diuji melalui alat bukti dan proses hukum yang sah.

 

 

Agung: Telusuri dari Hulu sampai Hilir — Jangan Hanya di Penyadap

 

Agung menegaskan penanganan persoalan ini akan efektif apabila aparat tidak berhenti di titik paling awal:

 

"Kalau memang ada pelanggaran, telusuri seluruh mata rantainya dari hulu sampai hilir. Jangan hanya berhenti pada penyadap. Barangnya harus jelas asalnya dan transaksinya juga harus jelas. Tetapi semua itu harus berdasarkan bukti, bukan asumsi."

 

Pemeriksaan idealnya menjawab: siapa yang menyadap, menampung, mengangkut, menjadi pemasok, pembeli, berapa volume dan nilai transaksi, serta siapa yang menerima manfaat ekonomi dari perdagangan tersebut. Bahkan aliran uang (chain of payment) perlu ditelusuri — dari harga pembelian, pembayaran kepada pemasok, transaksi perusahaan, hingga pihak yang memperoleh keuntungan.

 

 

Kerangka Hukum: Dari Kehutanan hingga TPPU

 

- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) — jika hasil tindak pidana disembunyikan, dialihkan, atau disamarkan asal-usulnya

 

Terkait kebakaran hutan dan lahan di TNGC yang juga menjadi sorotan, tidak dapat disimpulkan secara langsung bahwa aktivitas penyadapan merupakan penyebab kebakaran. Jika terdapat dugaan keterkaitan, hal tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan tersendiri oleh pihak berwenang.

 

 

PT EMB Terbuka untuk Klarifikasi — Ruang Konfirmasi Tetap Dibuka

 

Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, KabarSBI membuka ruang klarifikasi kepada manajemen PT EMB dan pihak lain yang disebut dalam pemberitaan. Klarifikasi dapat mencakup legalitas sumber bahan baku, asal-usul getah, hubungan dengan pemasok, dokumen pengangkutan, transaksi pembelian, maupun penjelasan lain yang relevan. Penyebutan PT EMB bukan penetapan pelanggaran, melainkan bagian dari penelusuran yang masih memerlukan verifikasi.

 

 

Penutup: Menunggu Pembuktian Objektif

 

Agung menegaskan SBI, DPP LPK-RI, Squad Nusantara, dan GMOCT akan terus mengawal perkembangan dengan mengedepankan data dan proses hukum:

 

"Kalau memang legal, tunjukkan dasar dan dokumennya. Kalau ditemukan pelanggaran, biarkan aparat memproses berdasarkan bukti. Kami tidak ingin membuat vonis sendiri. Tugas kami mengawal informasi dan mendorong agar fakta di lapangan diperiksa secara profesional."

 

Ada atau tidaknya tindak pidana, siapa yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya kerugian negara merupakan kesimpulan hukum yang harus didasarkan pada pemeriksaan dan alat bukti yang sah oleh aparat berwenang.

 

 

Ruang Hak Jawab Dibuka

 

GMOCT membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Kabarsbi)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#TNGC #GetahPinus #KonservasiAlam #PTEMB #Kuningan #Pekalongan #PenegakanHukumHutan #GakkumKehutanan #TPPU #GMOCT #KabarSBI #Lingkungan #RantaiPasok #KeadilanLingkungan

Geram Diberitakan Sepihak, Pengacara Pablo Putra Benua Bongkar Dugaan Pola Pemerasan Oknum Wartawan & Pengacara terhadap Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center

By On September 12, 2026

 


JAKARTA 12 September 2026 (GMOCT) — Tak tahan lagi kerap menjadi sasaran pemberitaan negatif yang dinilai sepihak dan diduga bermuatan pemerasan, Pablo Putra Benua, pengacara kondang yang juga menjadi penasihat hukum Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia Ultra Addiction Center, akhirnya angkat bicara. Melalui tayangan eksklusif di kanal YouTube Reyben Entertainment, Pablo membongkar kelakuan oknum wartawan maupun oknum pengacara yang diduga berupaya menjatuhkan citra yayasan tersebut.

 

 

Pablo Benua: Pemberitaan Tanpa Konfirmasi Melanggar UU Pers & Diduga Bermuatan Pemerasan

 

Pablo menyampaikan kekecewaannya atas sikap oknum wartawan yang dinilai hanya bermodalkan telepon seluler, tanpa menjalankan fungsi jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 maupun tugas pokok dan fungsinya:

 

"Sangat disayangkan oknum wartawan ini hanya bermodalkan HP, tidak melakukan konfirmasi, tidak meminta klarifikasi, lalu langsung memberitakan negatif secara sepihak. Hal ini diduga kuat memiliki pola untuk menjatuhkan citra Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center — dan dugaan kuat bermuatan pemerasan."

 

Pablo juga menegaskan peran penting yayasan tersebut dalam mendukung program pemerintah: "Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center sangat membantu kinerja BNN dan kepolisian dalam memulihkan pecandu zat adiktif. Sebagai yayasan swasta, wajar jika ada biaya administrasi untuk program rawat jalan sesuai kesepakatan keluarga. Dan bagi yang tidak mampu, kami berikan rehabilitasi secara GRATIS."

 

 

Laporan Polisi: Oknum Pengacara Diduga Curi Data Privat Klien

 

Pablo mengungkapkan pihaknya telah melaporkan salah satu oknum pengacara ke Polres Cimahi terkait dugaan pengambilan dan/atau pencurian data privat klien milik Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center. Data tersebut merupakan data pribadi pasien yang dilindungi kerahasiaannya, dan kejadian berpusat di kantor Ultra Addiction Center, Cihanjuang, Bandung.

 

 

GMOCT Ungkap Fakta Lapangan: Media Tanpa Alamat Resmi & Tanpa Konfirmasi ke Pihak Terkait

 

GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) menyoroti pola yang berulang di lapangan:

 

- Sebelum pasien dirujuk ke yayasan, keluarga sudah menandatangani permohonan rehabilitasi di hadapan kepolisian — proses ini sesuai prosedur TAT BNN dan kepolisian.

- Sering terjadi: pasien baru masuk, keluarga minta dipulangkan sebelum perawatan berjalan. Jika tidak sepakat, keluarga mengadu ke oknum wartawan yang lalu memberitakan tanpa konfirmasi ke pihak yayasan maupun kepolisian.

- Kupasmerdeka.com dan Gemantara.web (Gemantara News) memberitakan kasus di cabang Bandung tanpa pernah meminta keterangan ke pihak yayasan maupun Satresnarkoba Polres Cimahi.

- Lebih jauh: alamat kantor redaksi Gemantara.web ternyata fiktif — saat didatangi, alamat tersebut adalah tempat usaha milik orang lain yang dikontrak dan tidak pernah dijadikan kantor redaksi maupun LSM.

 

Satresnarkoba Polres Cimahi pun mengonfirmasi kepada GMOCT bahwa pihaknya tidak pernah didatangi maupun dimintai keterangan oleh media-media tersebut sebelum berita dimuat.

 

 

Ruang Hak Jawab Tetap Dibuka

 

GMOCT membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (GMOCT)

Editor:

 

#PabloBenua #UltraAddictionCenter #YayasanNaturaIndonesia #UU Pers #JurnalistikBerimbang #KupasMerdeka #GemantaraNews #SatresnarkobaPolresCimahi #HakJawab #GMOCT #RehabilitasiNarkoba #PerlindunganDataPribadi

PKS Belum Tandatangan, Getah Pinus TNGC Sudah Mengalir ke PT EMB Pekalongan — APH, Kejaksaan & Gakkum Diminta Bongkar Rantai Pasok

By On September 11, 2026


KUNINGAN–PEKALONGAN — Jumat, 11 September 2026 — Dugaan aktivitas penyadapan getah pinus di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) mengemuka setelah penelusuran lapangan dilakukan Agung, Pimpinan Redaksi KabarSBI.com, Ketua II DPP LPK-RI sekaligus Ketua Umum GMOCT, bersama tim investigasi SBI. Penelusuran berlangsung dari lokasi penyadapan di kawasan TNGC, menggali keterangan penyadap dan pihak terkait, hingga menelusuri alur pengiriman hasil getah pinus yang berujung ke PT EMB Merkusi Chemical, Pekalongan.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media anggota jaringannya, KabarSBI.com.

 

 

 

PKS Belum Ada, Aktivitas Sudah Berjalan

 

Salah satu temuan krusial: Perjanjian Kerja Sama (PKS) belum ditandatangani. Pihak Balai TNGC sebelumnya menyatakan proses kemitraan masih berjalan dan PKS belum ditandatangani, namun aktivitas penyadapan disebut telah berlangsung tanpa persetujuan atau perintah resmi Balai. Jika terbukti demikian, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang memberi dasar kegiatan, siapa yang mengorganisir, dan bagaimana hasil kawasan konservasi bisa masuk ke rantai perdagangan?

 

 

 

PT EMB Diminta Jelas Asal-Usul Bahan Baku

 

Penelusuran diarahkan ke hilir, hingga ke PT EMB Merkusi Chemical di Pekalongan yang disebut menerima hasil getah pinus tersebut. Pemilik PT EMB, Muhib, diminta memberikan klarifikasi terbuka: asal-usul bahan baku, pemasok, lokasi pengambilan, volume, harga, surat jalan, dokumen asal-usul, serta bukti transaksi. Jika terbukti getah berasal dari kawasan TNGC, dokumen tersebut menjadi kunci legalitas bahan baku yang diterima.

 

 

 

Fokus: Bukan Hanya Penyadap, Tapi Pengendali Rantai

 

Agung menegaskan investigasi bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat penyadap, melainkan untuk melindungi sekaligus menelusuri mata rantai lengkap:

 

"Yang harus dibongkar bukan hanya siapa yang menyadap, tetapi siapa yang mengatur, mengumpulkan, mengangkut, membeli, menerima, dan menikmati keuntungan ekonominya. Pemeriksaan harus bergerak dari hulu hingga hilir — jangan berhenti pada pekerja lapangan."

 

 

 

Dasar Hukum: Dari UU Konservasi hingga Tipikor & TPPU

 

Tim investigasi mendesak aparat menelaah seperangkat aturan:

 

- UU No. 32 Tahun 2024 (Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor — jika ditemukan keterlibatan pihak berwenang dengan unsur penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, atau kerugian keuangan negara

- UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU — jika ditemukan tindak pidana asal yang keuntungannya dialihkan, disamarkan, atau ditempatkan dalam transaksi keuangan

 

"Penegakan hukum tidak cukup hanya menghitung berapa banyak getah yang keluar. Aliran uang dan penerima manfaat akhirnya juga harus ditelusuri." — tegas Agung.

 

Seluruh dokumen — surat jalan, nota pembelian, catatan timbang, data pemasok, invoice, rekening pembayaran, dokumen asal-usul getah, serta catatan penerimaan PT EMB — perlu dicocokkan dengan kondisi lapangan.

 

 

 

Desakan: Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

 

Agung mendesak APH, Kejaksaan, Gakkum Kehutanan, serta Kementerian Kehutanan melakukan pemeriksaan menyeluruh yang mencakup: lokasi penyadapan, status KTH dan PKS, pihak yang mengendalikan kegiatan, jalur pengangkutan, pemasok, penerima di PT EMB, dokumen bahan baku, transaksi jual beli, hingga aliran dana.

 

"Jika seluruh kegiatan legal, buka dokumennya. Jika terdapat pelanggaran, proses siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang menyadap, tetapi siapa yang mengendalikan rantai pasok getah pinus TNGC sampai ke PT EMB, dan ke mana keuntungan ekonominya mengalir?"

 

 

 

Ruang Hak Jawab Dibuka

 

GMOCT membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Kabarsbi)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#TNGC #GetahPinus #KonservasiAlam #PTEMB #Pekalongan #Kuningan #PenegakanHukumHutan #Tipikor #TPPU #GakkumKehutanan #GMOCT #Kabarsbi #HutanLindung #KeadilanLingkungan

Asep NS: Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center Klarifikasi Berita Rp5 Juta Itu Estimasi — Ada Juga Program Gratis! Diduga Kuat Pola yang Sama

By On September 11, 2026

 


JAKARTA — 11 September 2026 — Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia Ultra Addiction Center Pusat, Jl. Pertanian Raya No.59 B, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, diklarifikasi terkait pemberitaan di media online KupasMerdeka.com dengan judul "Ibu Lansia Mengadu ke Kupas Merdeka, Keluarga Darly Mengaku Diminta Rp5 Juta untuk Rawat Jalan". GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) turut menyoroti pola pemberitaan yang dinilai belum mengundang konfirmasi ke pihak Yayasan.

 

 

 Kronologi Singkat: Rekomendasi Polisi & Estimasi Biaya Rawat Jalan

 

Kasus bermula ketika Yayasan menerima surat rekomendasi dari pihak kepolisian Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara terkait seseorang berinisial Darly yang diamankan dan diduga positif menggunakan narkoba jenis shabu berdasarkan hasil tes urin. Pihak Yayasan pun menghubungi keluarga untuk melengkapi pemberkasan.

 

Keluarga beralasan tidak bisa datang karena sibuk, lalu menanyakan soal biaya. Pihak Ultra menjawab sesuai prosedur — angka Rp5 juta itu adalah estimasi biaya rawat jalan. Ketika keluarga menyatakan tidak mampu, pihak Yayasan menawarkan program rehabilitasi secara gratis di cabang Bandung.

 

Alih-alih berkomunikasi lebih lanjut, keluarga justru melapor ke KupasMerdeka.com, dan berita langsung dimuat tanpa konfirmasi ke pihak Yayasan.

 

 

 

Diduga Kuat Pola yang Sama: 


Sebelumnya Cabang Bandung Juga Diberitakan Tanpa Klarifikasi

 

Asep NS, Sekretaris Umum Pusat GMOCT, menilai hal ini bukan pertama kali terjadi:

 

"Satu bulan sebelumnya, Kupas Merdeka juga memberitakan Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center cabang Bandung beserta Polres Cimahi tanpa melakukan klarifikasi langsung ke kedua pihak. Padahal saat itu GMOCT sudah memuat pernyataan resmi dari Satresnarkoba Polres Cimahi dan pihak Ultra Bandung."

 

Kali ini pola serupa terulang: berita dimuat tanpa mendatangi atau meminta tanggapan pihak Yayasan. Padahal keluarga Darly sendiri tidak mengindahkan undangan untuk datang ke kantor Ultra. GMOCT pun berusaha menghubungi keluarga untuk dimintai keterangan, namun nomor WhatsApp-nya hingga berita diturunkan masih centang satu.

 

 

 

Legalitas Resmi & Punya SNI dari BNN Pusat

 

Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center diketahui resmi memiliki perizinan lengkap dan telah mendapatkan sertifikasi SNI dari BNN Pusat. GMOCT juga kerap mengarahkan keluarga yang direkomendasikan kepolisian ke Yayasan ini — dan banyak yang memilih program gratis saat menyatakan tidak mampu, demi kesembuhan anggota keluarga.

 

"Boleh saja memberitakan, tapi sebagai wartawan harus juga datang dan meminta tanggapan pihak yang diberitakan. Itu tupoksi jurnalistik. Apalagi di sini sudah ada solusi program gratis yang ditawarkan, namun tidak disampaikan dalam berita tersebut." — tegas Asep NS.

 

 

 

Ruang Hak Jawab Tetap Dibuka

 

GMOCT membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 bagi semua pihak terkait.

 

No. Pengaduan & Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Redaksi (Penajournalis & Bandunginvestigasi)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#KlarifikasiBerita #UltraAddictionCenter #RehabilitasiNarkoba #YayasanNaturaIndonesia #BNN #SNI #JurnalistikBerimbang #KupasMerdeka #GMOCT #HakJawab

GMOCT Apresiasi Respon Setum Polda Banten dan Bripda Rapi: Laporan Turun ke Krimum 12-13 Maret Lalu — Sarankan Korban Didampingi ke Krimum

By On September 11, 2026

 


BM.Online, SERANG, BANTEN — Jumat, 11 September 2026 — Upaya klarifikasi yang dilakukan Asep NS, Sekretaris Umum DPP PUSAT GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) akhirnya memperoleh respons resmi dari pihak Polda Banten. Komunikasi dimulai melalui percakapan WhatsApp pada Jumat pagi, 11 September 2026 sekitar pukul 09.11 WIB, dengan Salahsatu dari Sekretariat Umum (Setum) Polda Banten, setelah sebelumnya mendapatkan nomor kontak tersebut dari pihak Setum.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT dari media anggota jaringannya, Penajournalis dan Bandunginvestigasi.

 

 

Staf Setum Polda Banten: Surat Sudah Disposisi ke Krimum Sejak 12–13 Maret 2026

 

Dalam percakapan tersebut, Staf Setum Polda Banten tersebut menyampaikan bahwa laporan pengaduan masyarakat atas nama Asdi Pratama Putra perihal dugaan perdagangan orang tersebut telah diproses:

 

"Setum hanya menerima surat dan sudah dikirimkan ke Kapolda, kemudian sudah didiposisi pimpinan ke bagian Krimum untuk ditindaklanjuti. Sudah turun ke Krimum tanggal 12 Maret dan diterima tanggal 13 Maret."

 

Staf Setum juga meminta agar pihak Setum tidak dicantumkan dalam pemberitaan, dan menyarankan konfirmasi langsung ke bagian Krimum, sekaligus mengirimkan nomor kontak Kasubbagrenmin Krimum Polda Banten.

 

 

Asep NS Tegaskan: Masyarakat Butuh Kepastian, Kenapa Enam Bulan Belum Ada Hasil?

 

Menanggapi penjelasan tersebut, Asep NS menyampaikan:

 

"Kami menyuarakan aspirasi masyarakat. Apakah surat tersebut benar-benar sudah didistribusikan ke Krimum? Mengingat dari Maret 2026 hingga kini sudah September, belum ada kejelasan. Itulah pertanyaan besarnya."

 

 

Bripda Rapi: Siap Follow Up, Sarankan Korban Datang Langsung

 

Tak lama setelah komunikasi dengan Salahsatu Staf Setum, Asep NS menerima panggilan telepon dari Bripda Rapi, yang saat Maret 2026 bertugas di Setum dan kini bertugas di Krimum Polda Banten. Bripda Rapi menyampaikan:

 

"Terimakasih sudah memberikan informasi. Kebetulan saya sekarang bertugas di Krimum. Jika Bapak sudah mendapat informasi dari Ibu Nurhanjas, tolong beri tahu saya agar dapat saya follow up dengan segera. Saya sendiri pun akan mengeceknya. Saya sarankan agar korban atau pelapor segera didampingi kembali datang ke Polda Banten, nanti akan kami bantu agar segera tertangani."

 

Pertanyaan Kunci: Enam Bulan Berlalu, Masih Belum Ada Langkah Nyata?

 

GMOCT mengapresiasi respons terbuka dari kedua petugas Polda Banten. Namun pertanyaan mendasar tetap mengemuka: Jika surat sudah turun ke Krimum sejak 12–13 Maret 2026, mengapa hingga pertengahan September 2026 belum ada tindak lanjut maupun kabar bagi pelapor? Apakah karena terlalu banyak laporan sehingga belum sempat diproses? Atau justru belum ada yang menindaklanjuti?

 

Publik kini menunggu: Apakah pihak Krimum akan segera bergerak ketika korban didampingi datang ke kantor? Atau justru Polda Banten yang seharusnya menghubungi pelapor jika data alamat sudah tercantum dalam surat pengaduan?

 

 

Ruang Hak Jawab Tetap Dibuka

 

GMOCT tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Penajournalis dan Bandunginvestigasi)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#PerdaganganOrang #PoldaBanten #KrimumPoldaBanten #LaporanSejakMaret #PenegakanHukum #TransparansiKepolisian #GMOCT #HakMasyarakat #KeadilanTanpaMenunggu

Tangani Pelan-Pelan" — Laporan Sejak April Belum Jelas, Kinerja Penyidik Polsek Darul Makmur Diminta Dievaluasi

By On September 11, 2026


BM.Online, NAGAN RAYA — Jumat, 11 September 2026 — Penanganan laporan di wilayah hukum Polsek Darul Makmur, Polres Nagan Raya, Polda Aceh menjadi sorotan. Laporan dengan nomor LP/B/7/IV/2026/SPKT/Polsek Darul Makmur diterima sejak 9 April 2026, namun pelapor yang berulang kali menanyakan perkembangan justru hanya mendapat jawaban: "Kita tangani pelan-pelan ya." Tanpa penjelasan tahapan, saksi yang diperiksa, kendala, maupun status SP2HP.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online anggota jaringannya, BongkarPerkara.com.

 

 

Bukan Minta Dipaksakan — Tapi Butuh Kepastian

 

Pelapor menegaskan tidak pernah meminta perkara dipaksakan. Yang diminta hanyalah kejelasan: sudah sampai tahap mana? Saksi siapa saja yang sudah diperiksa? Apa kendalanya? Bagaimana status SP2HP yang menjadi hak informasi pelapor?

 

"Kami paham penyidik punya tahapan. Tapi kalau sudah berulang kali ditanya, tentu kami butuh penjelasan yang jelas. Jawaban 'pelan-pelan' belum menjawab substansi pertanyaan." — ujar pelapor.

 

 

Kepercayaan Dipertaruhkan — Jangan Hanya "Sabar", Tapi Beri Kepastian

 

Kondisi ini dinilai perlu perhatian serius pimpinan kepolisian. Kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun saat menerima laporan, tetapi juga melalui komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas.

 

"Masyarakat memang harus bersabar. Tapi kesabaran bukan berarti kehilangan hak mengetahui perkembangan laporannya. Kalau masih berjalan, katakan. Kalau ada kendala, jelaskan. Kalau terlambat, perbaiki." — tegas redaksi BongkarPerkara.com.

 

 

Desakan Evaluasi ke Polres Nagan Raya & Polda Aceh

 

Redaksi telah mengonfirmasi ke penyidik, namun hingga berita diturunkan jawabannya tetap sebatas "sedang ditangani bertahap". Oleh karena itu, GMOCT dan BongkarPerkara.com mendesak:

 

- Kapolres Nagan Raya & Polda Aceh mengevaluasi penanganan laporan tersebut

- Memberikan penjelasan resmi: tahapan penyidikan, saksi yang diperiksa, kendala, dan status SP2HP

- Jika ada keterlambatan atau kelalaian administratif, lakukan pembenahan secara terbuka

 

Publik menunggu jawaban sederhana: sudah sejauh mana laporan tersebut diproses, dan apa yang sebenarnya membuat pelapor harus terus menunggu tanpa kepastian?

 

 

Ruang Hak Jawab Dibuka

 

GMOCT tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 bagi pihak Polsek Darul Makmur, Polres Nagan Raya, maupun Polda Aceh.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Bongkarperkara)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#PolsekDarulMakmur #PolresNaganRaya #PoldaAceh #TransparansiPenyidikan #SP2HP #HakMasyarakat #KeadilanTanpaMenunggu #GMOCT #BongkarPerkara

Laporan Dugaan Perdagangan Orang Sejak Maret 2026 Tidak Ditangani, GMOCT Ungkap Ketidakjelasan Penanganan Polda Banten — Sponsor Jueni Bungkam Saat Dikonfirmasi

By On September 11, 2026




 
SERANG, BANTEN, BM.Online, Jumat, 11 September 2026 — Sebuah kisah pilu sekaligus pertanyaan tajam atas penanganan laporan masyarakat terungkap dari Kabupaten Serang, Banten. Seorang mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban dugaan perdagangan orang, penipuan, dan kekerasan berat di luar negeri — semuanya bermula dari janji manis seorang sponsor berinisial JN atau Jueni, warga Desa Situteratai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Laporan telah masuk ke Polda Banten sejak 11 Maret 2026, namun hingga kini belum ada kejelasan penanganannya.
 
Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online anggota jaringannya, Bandunginvestigasi dan Bentengmerdeka.
 
 
 
Bukti Surat Tanda Terima Setum Polda Banten Tertanggal 11 Maret 2026
 
Berdasarkan dokumen Tanda Terima — Sekretariat Umum Polda Banten tertanggal 11 Maret 2026, surat pengaduan atas nama Asdi Pratama Putra perihal Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diterima dengan nomor pendaftaran 0813-10-81/2026. Namun hingga pertengahan September 2026, atau lebih dari enam bulan, belum ada kejelasan langkah penyidikan lebih lanjut.
 
 
 
Diberangkatkan Tanpa Prosedur Resmi, Janji PT Resmi Ternyata Tipuan
 
Kisah ini bermula ketika ibu korban diberangkatkan ke luar negeri tanpa sepengetahuan keluarga oleh sponsor Jueni. Korban diiming-imingi bekerja melalui perusahaan resmi dan prosedural. Namun kenyataannya:
 
"Secara ilegal tanpa belajar bahasa, saya ditipu oleh sponsor diiming-imingi bekerja ke luar negeri berangkat melalui PT resmi, ternyata saya dikirim secara ilegal ke Irak." — cerita korban kepada redaksi.
 
Tanpa dokumen lengkap, tanpa pelatihan bahasa, tanpa perlindungan apa pun — korban dilepas begitu saja ke negara tujuan.
 
 
 
Disiksa & Dipukul Majikan, Melarikan Diri Karena Tak Kuat Lagi
 
Penderitaan korban baru saja dimulai sesampainya di Irak. Alih-alih pekerjaan layak dan perlindungan, korban justru ditempatkan di rumah majikan perorangan dan mengalami kekerasan yang tidak manusiawi:
 
"Saya bekerja di majikan pertama selama sekian bulan dan mendapat perlakuan tidak manusiawi. Saya dianiaya dan dipukul. Karena tidak kuat, saya mengadu kepada sponsor, tapi sponsor tidak bertanggung jawab sama sekali."
 
Korban menahan siksaan berbulan-bulan hingga fisiknya tak sanggup lagi — lalu berani melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya.
 
"Pada kenyataannya saya dilempar ke majikan perorangan untuk diperkuda. Ketika penganiayaan terjadi, baik perusahaan penerbit visa maupun calo lokal bernama Jaeni sudah terima uang lepas tangan dan tidak bertanggung jawab."
 
 
 
Ironis! Sponsor Justru Minta Uang Ganti Rugi Sebelum Dipulangkan
 
Ketika keluarga berusaha memulangkan korban, hal yang terjadi justru sebaliknya — sponsor Jueni meminta uang ganti rugi agar korban diizinkan pulang. Istri dan ibu korban terpaksa menyerahkan Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) demi keselamatan keluarga mereka. Terdapat bukti foto Jueni saat menerima uang tersebut sekaligus sedang menulis di kwitansi.
 
"Pada saat itu pelaku (Jueni) meminta uang ganti rugi kalau ibu saya dipulangkan. Istri dan ibunya memberikan uang Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk ganti rugi." — ungkap anak korban, inisial A.
 
 
 
GMOCT Coba Konfirmasi, Jawaban Pihak Polda Banten yang Tertera di Surat Setum/SPKT Masih Menggantung
 
Tim liputan khusus Investigasi GMOCT menyampaikan informasi tersebut kepada Asep NS, Sekretaris Umum DPP PUSAT GMOCT. Asep NS kemudian mencoba menghubungi nomor kontak yang tertera dalam surat tanda terima Setum Polda Banten melalui WhatsApp pada Kamis malam, 10 September 2026:
 
No. 08521081xxxx menjawab:
"Mohon ijin bapak terkait pengaduan berdasarkan di foto tersebut itukan dikirim langsung melalui setum. Adapun turun disposisi kepada siapa yang menangani nya, itu kewenangan langsung dari pimpinan. Karena pada hari itu saya hanya sebatas pelayanan piket, mungkin besok bapak bisa langsung datang ke kantor perihal pengaduan bapak, dan ada sedikit rancu juga terkait pengaduan di foto terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi bapak menanyakan dinarasi nya terkait Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan. Besok langsung datang ke kantor Setum aja biar lebih pastinya turun ke subdit mana yang menangani."
 
Sementara No kontak 08131012xxxx menjawab:
"Bapak izin, agar menghubungi 08787199xxxx dengan Ibu Nurhanjas."
 
 
 
Pertanyaan Tajam: Apakah Harus #NoViralNoJustice?
 
Padahal surat sudah masuk sejak 11 Maret 2026, dan kini sudah September 2026. Pertanyaan publik pun mengemuka: Apakah dikarenakan korban sebagai pelapor adalah orang miskin dan orang yang tidak punya, sehingga dari Maret 2026 hingga kini tidak ditindaklanjuti pelaporannya? Dan apakah harus #NoViralNoJustice agar laporan masyarakat segera diproses?
 
Sementara itu, saat dihubungi GMOCT, terduga yang mengaku sponsor "Jueni" bungkam dan tidak merespons meskipun telah diperlihatkan bukti foto dirinya saat menerima uang dari korban.
 
 
 
GMOCT Perintahkan Kawal, dan Beri Ruang Hak Jawab
 
GMOCT telah memerintahkan kepada Kepala Divisi Investigasi untuk mengantar korban kembali ke Polda Banten dengan membawa bukti Surat SPKT dan Setum tersebut, agar kejelasan penanganan dapat segera diperoleh.
 
GMOCT membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761
 
Team/Red (Bandunginvestigasi dan Bentengmerdeka)
GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama
Editor:
 
#PerdaganganOrang #PMI #UU21Tahun2007 #PenipuanTenagaKerja #KekerasanTerhadapPMI #CikandeSerang #PoldaBanten #NoViralNoJustice #HakAsasiManusia #BantenBebasEksploitasi #GMOCT


Warga Desa Cemplang Apresiasi Rehabilitasi Jembatan Yang Lama Di Nantikan.

By On September 10, 2026



BM.online, Serang - warga Desa Cemplang terlihat gembira adanya pembangunan jembatan yang lama di nanti-nantikan.


Bertahun-tahun jembatan penghubung antar desa, di ruas jalan bojot cemplang ambruk dan sering mengakibatkan kecelakaan pengendara motor saat melintas, kini tidak khawatir lagi karna pemerintah kabupaten serang telah mengabulkan harapan masyarakat.


Saat ini kamis 10/09/2026 pelaksanaan pembangunan sudah di mulai dalam tahap pembongkaran, berdasarkan papan nama proyek, pembangunan bersumber dana dari DAU APBD kabupaten serang tahun anggaran 2026, sebagai pelaksana kegiatan dari PT. BANTEN SAKA JAYA PERKASA,penggunaan anggaran Rp 570.452.907,36, dengan kontrak PK.HS.10139392000/KONTRAK/RHB.JBT.BJT-CPLG/KPA-BM/DPUPR/2026.


Bentuk antusias di sampaikan oleh tokoh masyarakat setempat desa cemplang, Hasan mengatakan rasa sukurnya dan terima kasinya kepada pemerintah khusuanya kabupaten serang yang sudah membangun jembatan sebagai akses dalam aktivitas masyarakat untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan aktivitas anak-anak sekolah juga dapat melintas lebih mudah dan aman.


Bersama masyarakat kami siap mengawasi dan mengawal jalannya pembangunan ini, semoga cepat selesai untuk segera dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat, pungkasnya Hasan.




Reporter:Samu Korlip.

Kredit Almarhum Hakim Rudin Belum Jelas, GMOCT Tagih Janji Klarifikasi Bank Jateng Cabang Ambarawa

By On September 10, 2026

 


BM.Online, SEMARANG 10 September 2026 — Persoalan fasilitas kredit almarhum Hakim Rudin di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Pembantu Ambarawa hingga kini belum menemukan titik terang. GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) DPD Jawa Tengah yang menerima kuasa dari Siti Asiyah, istri sekaligus ahli waris almarhum, masih menunggu penjelasan resmi pihak bank terkait status kredit, sisa kewajiban, serta perlindungan asuransi yang melekat pada fasilitas tersebut.

 

 

 

Fakta Kredit & Kewajiban yang Dipertanyakan

 

Berdasarkan dokumen yang diterima, almarhum memperoleh fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp425 juta pada 18 September 2018 dengan jaminan sertifikat tanah. Hakim Rudin kemudian meninggal dunia pada 23 September 2020. Hingga saat ini, keluarga menyebut masih terdapat kewajiban kredit mendekati Rp300 juta. Persoalan kian membelenggu ketika keluarga mempertanyakan status perlindungan asuransi yang tercantum dalam dokumen, termasuk adanya pencantuman Asuransi PA.

 

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 067/SP/VII/2026/BNS, M. Bakara, Ketua DPD Jateng GMOCT, diberi kewenangan penuh untuk meminta klarifikasi perjanjian kredit, riwayat pembayaran, sisa kewajiban, restrukturisasi, serta dokumen kepesertaan asuransi.

 

 

 

Datangi Langsung Cabang Ambarawa, Janji Koordinasi Pusat Belum Juga Terwujud

 

Pada 27 Agustus 2026, tim GMOCT berupaya menghubungi Humas Bank Jateng sebelum mendatangi langsung kantor Cabang Pembantu Ambarawa. Bertemu dengan staf Pak Yoga, pihak cabang menyampaikan belum dapat memberikan informasi secara langsung dan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kantor pusat. Dijanjikan hasilnya akan disampaikan dan tim GMOCT akan diundang kembali.

 

Namun, hingga 9 September 2026 — sekitar 13 hari setelah pertemuan tersebut — belum ada informasi maupun undangan yang diterima.

 

 

 

Bukan Sekadar Utang: Pertanyaan Mendasar yang Wajib Dijawab

 

M. Bakara menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal ada atau tidaknya utang. Yang harus dibuka secara terang:

 

- Apakah kredit benar dilengkapi asuransi? Jenis, perusahaan, masa pertanggungan, nilai manfaat, premi, dan apakah klaim pernah diajukan?

- Riwayat pembayaran, restrukturisasi, rincian pokok, bunga, denda, serta dasar perhitungan angka kewajiban yang dimintakan kepada keluarga.

- Apa dasar permintaan kepada istri almarhum untuk menandatangani perjanjian kredit baru?

 

"Kalau memang seluruh prosedurnya sudah benar, silakan jelaskan dan tunjukkan dokumennya. Kalau ada perlindungan asuransi, jelaskan polisnya. Kalau pernah diajukan klaim dan ditolak, tunjukkan dasar penolakannya. Kalau memang tidak ada perlindungan terhadap risiko meninggal dunia, jelaskan juga dasar perjanjiannya." — M. Bakara.

 

 

 

Sumber Informasi & Ruang Hak Jawab

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online anggota jaringannya, Bakaratobanews. GMOCT membuka ruang Hak Jawab bagi pihak-pihak terkait sesuai ketentuan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Tim GMOCT menegaskan investigasi akan terus berlanjut sampai status kredit, dokumen perjanjian, perlindungan asuransi, serta dasar perhitungan kewajiban almarhum Hakim Rudin memperoleh penjelasan yang terang dan dapat diverifikasi.

 

Team/Red (Bakaratobanews)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#BankJateng #KreditAlmarhum #AsuransiKredit #TransparansiPerbankan #Ambarawa #KewajibanKeluarga #GMOCT #Bakaratobanews #UU_Pers_No40_1999 #PerlindunganNasabah

Periksa Lebih Cepat Setelah Viral: Tiga Saksi Korban Sri Lestari Selesai Diperiksa, GMOCT: Apakah Karena "No Viral No Justice"?

By On September 10, 2026

 


BM.Online, KLATEN — Kamis, 10 September 2026 — Perkembangan tak terduga terjadi di Polresta Klaten terkait kasus dugaan pencurian yang dialami Sri Lestari. Setelah pemberitaan viral di puluhan media online dan cetak yang tergabung dalam GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dengan judul "Saksi Korban Diundur, Penyidik Wijaya: Tidak Ditahannya Pelaku Kewenangan Kasatreskrim untuk Menjawab, Diduga Alergi Wartawan" pada 8 September 2026, yang sebelumnya menyebut ketiga saksi korban baru akan diperiksa Selasa depan — hari ini, Kamis 10 September 2026, ketiga saksi tersebut telah selesai menjalani pemeriksaan BAP lebih cepat dari jadwal.

 

 

 

Dari Diundur Menjadi Dipercepat: Tiga Saksi Selesai Diklarifikasi

 

Menurut informasi langsung dari Sri Lestari selaku korban, ketiga saksi yang awalnya dijadwalkan baru akan diperiksa Selasa depan, justru telah selesai menjalani pemeriksaan berlanjut di Polresta Klaten pada Kamis 10 September 2026. Perubahan jadwal yang mendadak ini menimbulkan pertanyaan: apakah tekanan publik akibat pemberitaan yang viral menjadi pemicu dipercepatnya proses hukum tersebut?

 

 

 

Asep NS: "Apakah No Viral No Justice? Apapun Bisa Dipercepat Kalau Sudah Terkenal?"

 

Menanggapi perkembangan tersebut, Asep NS, Sekretaris Umum DPP PUSAT GMOCT yang terus mengawal kasus ini menyampaikan harapan sekaligus keraguan mendalam:

 

"Dengan dipercepatnya proses BAP pemeriksaan atau klarifikasi terhadap ketiga orang saksi tersebut, semoga pihak kepolisian segera mengungkap motif dibalik peristiwa dugaan pencurian tersebut hingga terang benderang."

 

Namun Asep tak urung mengajak masyarakat merenungkan fenomena yang kerap terjadi:

 

"Apakah dengan #NoViralNoJustice, apapun bisa dipercepat? Lalu apakah jika tidak viral, hal tersebut akan menjadi hal yang terabaikan? Jawabannya kami serahkan kepada masyarakat yang menilai."

 

Pertanyaan ini mengarah pada kekhawatiran publik yang selama ini dirasakan: apakah kecepatan penanganan perkara hukum di Indonesia sangat bergantung pada sorotan media dan tekanan publik, bukan pada urgensi keadilan itu sendiri?

 

 

 

GMOCT Tetap Kawal Hingga Keadilan Terwujud

 

GMOCT menegaskan tidak akan berhenti di sini. Proses hukum harus tetap berjalan transparan, tidak hanya saat sorotan publik sedang tinggi, tetapi hingga kebenaran terungkap sepenuhnya.

 

GMOCT membuka ruang Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.


No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Penajournalis)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#KasusKlaten #NoViralNoJustice #SriLestari #PolrestaKlaten #TransparansiPenegakanHukum #GMOCT #KeadilanTidakBisaMenunggu #UU_Pers_No40_1999

10 Bulan di Meja Kejaksaan, Dugaan Tunjangan DPRD Batang Belum Jelas — TRINUSA & GMOCT Desak Kepastian

By On September 10, 2026

 


BM.Online, BATANG — Kamis, 10 September 2026 — Hampir sepuluh bulan berlalu sejak laporan dugaan penyimpangan tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Batang untuk anggaran 2024–2025 disampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang. Namun hingga kini, laporan yang dilayangkan Joni Apriyanto, Ketua DPC LSM Triga Nusantara (TRINUSA) Kabupaten Batang, sejak November 2025 itu masih bertahan di tahap penyelidikan. Lamanya proses ini memicu pertanyaan mendasar masyarakat: sejauh mana penanganannya, dan kapan ada kepastian?

 

 

 

TRINUSA: Minta Transparansi, Bukan Mengintervensi

 

Joni Apriyanto menegaskan tuntutan ini bukan bermaksud menghakimi maupun menyimpulkan telah terjadi tindak pidana, melainkan bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran publik.

 

"Sampai saat ini pihak kejaksaan masih dalam tahap penyelidikan. Harapan kami, laporan tersebut segera ditindaklanjuti ke proses selanjutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika tidak ditemukan pelanggaran, jelaskan; jika ada pelanggaran, proses sesuai hukum." — Joni Apriyanto.

 

 

 

Agung Sulistio: KabarSBI.com & GMOCT Akan Kawal Sampai Terang

 

Menanggapi situasi tersebut, Agung Sulistio — Ketua Umum GMOCT, Pimpinan Redaksi KabarSBI.com, sekaligus Ketua II DPP LPK-RI — menyatakan komitmen mengawal persoalan ini secara profesional dan proporsional.

 

"KabarSBI.com akan kawal persoalan ini sampai terang. Kami tidak datang untuk menghakimi siapa pun. Yang kami dorong adalah kepastian proses, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Jika tidak terbukti, jelaskan; jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum." — tegas Agung.

 

Ia juga meminta Kejaksaan Agung RI dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) turut memastikan proses berjalan profesional, objektif, dan transparan.

 

 

 

Informasi dari Jaringan GMOCT & Ruang Hak Jawab

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online anggota jaringannya, KabarSBI.com. GMOCT membuka ruang Hak Jawab bagi pihak-pihak terkait sesuai ketentuan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kejari Batang maupun DPRD Kabupaten Batang. KabarSBI.com bersama GMOCT dan DPP LPK-RI akan terus mengawal perkembangan ini hingga terdapat kejelasan dari pihak berwenang.

 

Team/Red (Kabarsbi)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#DPRDBatang #TunjanganAnggotaDPRD #KejariBatang #TRINUSA #GMOCT #KabarSBI #AnggaranPublik #TransparansiDanAkuntabilitas #KontrolSosial #UU_Pers_No40_1999

Kasus Pencurian Klaten: Tersangka Ditetapkan tapi Tak Ditampilkan, Korban Sri Lestari Tolak Akui RP Sebagai Pelaku & Sebut Ada Sindikat

By On September 10, 2026

 


BM.Online, KLATEN — Kamis , 10 September 2026 — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Klaten menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pencurian pada hari Rabu 9 September 2026, dipimpin langsung oleh Kasatreskrim Polresta Klaten Kompol Kadek Pande Apridya Wibisana, dan menampilkan sejumlah barang bukti. Kasus bermula dari peristiwa pada Minggu, 30 Agustus 2026, pukul 11.00 WIB di Depo Pasir MJS, Jl. Raya Jatinom–Tulung, Desa Pengehan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Menurut rilis, Reza Pahlepi Bin Kaspar Sinaga (R.P.), 37 tahun, diduga mengakul barang milik orang lain lalu menjualnya tanpa izin pemilik, melanggar Pasal 476 KUHP, laporan diajukan korban Sri Lestari.

 

 

 

Tersangka Ditetapkan, Namun Tidak Ditampilkan, Menjadi Perhatian dan Tanda Tanya Besar???

 

Meski Polresta Klaten menetapkan R.P. sebagai tersangka, sosoknya tidak hadir maupun ditampilkan di hadapan awak media — hal ini juga tidak dijelaskan dalam rilis. Korban Sri Lestari pun menyatakan sama sekali tidak melihat sosok tersangka dalam kegiatan tersebut, memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat dan awak media.

 

 

 

KORBAN TEGAS: "Saya Tidak Mengakui RP Sebagai Pelaku! Sindikat Tidak Akan Terungkap Tanpa Tangkap Tangan"

 

Secara terpisah, Sri Lestari selaku korban memberikan pernyataan tegas kepada tim GMOCT yang mengubah arah perkara ini:

 

"Aku gak mengakui RP sebagai pelaku. Sindikat itu tidak akan terungkap kalau tidak tangkap tangan. Jadi ceritanya faktanya, jangan dibolak-balik! Awalnya kan tangkap tangan dan dibawa ke Polres 8 orang... Perkembangan mereka adalah menghasilkan jual beli barang orang. Baru mereka merasa tertipu... Baru merasa melakukan perusakan, baru merasa membawa barang orang lain pulang. Saat merusak saja sudah diingatkan pemilik, mereka terus merusak sampai jam adzan makan siang baru berhenti."

 

Pernyataan ini memperkuat dugaan adanya sindikat yang lebih besar, dan R.P. diduga hanya sebagian dari persoalan yang sesungguhnya.


Bahkan Sri Lestari sangat menyayangkan dari isi pdf press konfrens yang mana terkait dengan waktu atau jam dugaan Pencurian tersebut didalam berkas pdf press konfrens Polresta Klaten tertulis 14.00 WIB, namun Sri Lestari mengatakan bahwa kejadian nya pukul 11.00 WIB.

 

 

Ketidakjelasan Penahanan: Ada di Kewenangan Kasatreskrim?

 

Ketidakhadiran tersangka diduga berkaitan dengan rekaman percakapan telepon antara Asep NS, Sekretaris Umum DPP PUSAT GMOCT, dengan penyidik A.n. Wijaya. Saat ditanyakan mengapa tersangka tidak ditahan, Wijaya menjawab bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penuh Kasatreskrim Polresta Klaten selaku pimpinannya. Jawaban ini semakin memperkuat dugaan kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut.

 

 

 

Hingga Berita Ditayangkan, Kasatreskrim Tak Merespons

 

Tim GMOCT telah berupaya mengonfirmasi langsung kepada Kompol Kadek Pande Apridya Wibisana dari 7 September 2026, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban maupun respons. GMOCT membuka ruang Hak Jawab bagi pihak terkait sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan GMOCT: 082117586761

 

Team/Red (Penajournalis)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#KasusPencurianKlaten #PolrestaKlaten #GMOCT #SriLestari #SindikatPencurian #UU_Pers_No40_1999 #TransparansiKepolisian #HakJawab

Sengketa Muara Pantun: Pemkab Kutai Timur Minta PT EMAS & Masyarakat Serahkan Data Sengketa Pertanahan

By On September 10, 2026


BM.Online, KUTAI TIMUR, 9 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan sengketa pertanahan antara PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera (PT EMAS) dengan 232 warga Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen. Melalui surat Sekretariat Daerah tertanggal hari ini, Pemkab meminta kedua belah pihak menyerahkan seluruh data dan dokumen terkait sengketa.

 

 

 

Langkah Lanjutan Pasca Rapat Fasilitasi 7 September

 

Permintaan data ini merupakan tindak lanjut langsung dari rapat fasilitasi yang digelar pada 7 September 2026. Surat resmi ditujukan kepada Manajemen PT EMAS maupun Perwakilan Masyarakat Desa Muara Pantun, meminta penyampaian data dan dokumen terkait subjek maupun objek sengketa pertanahan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kutai Timur.

 

Batas penyerahan: Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rapat fasilitasi dilaksanakan.

 

Data yang terkumpul — hasil identifikasi, inventarisasi lapangan, serta dokumen dari kedua pihak — akan menjadi bahan kajian resmi Tim Kabupaten untuk pelaksanaan fasilitasi lanjutan.

 

 

 

Masyarakat Sambut Baik, Minta Proses Transparan & Berbasis Bukti

 

Perwakilan masyarakat menyambut positif langkah Pemkab Kutai Timur, namun menegaskan harapan agar proses berjalan transparan, objektif, dan berbasis dokumen yang dapat diverifikasi. Masyarakat juga meminta data dan dokumen terkait PTSL Tahun 2021 turut diperiksa apabila berkaitan dengan objek sengketa.

 

"Kami menyambut baik adanya permintaan data dan dokumen dari Pemkab Kutai Timur. Kami berharap seluruh data dari masyarakat maupun perusahaan diperiksa dan dicocokkan secara objektif. Jangan sampai ada data yang terlewat, karena persoalan ini menyangkut kepastian hukum dan hak masyarakat." — Perwakilan Desa Muara Pantun

 

Pihak masyarakat menegaskan kesiapan menyerahkan seluruh dokumen yang dimiliki, sekaligus meminta agar proses tidak berhenti pada pengumpulan berkas saja — melainkan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan, pencocokan data antarinstansi, hingga penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

 

 

 

Harapan: Penyelesaian Berkeadilan & Berkelanjutan

 

Langkah ini menjadi titik balik dalam upaya penyelesaian sengketa yang telah berlangsung lama di Desa Muara Pantun. Dengan data yang lengkap dan terverifikasi, diharapkan Tim Kabupaten dapat menghasilkan keputusan yang adil, transparan, dan mengakomodasi kepentingan hukum maupun kesejahteraan masyarakat setempat.


Wawan Hermawan 

Editor: 

 

#MuaraPantun #KutaiTimur #Telen #PTEMAS #SengketaPertanahan #PTSL2021 #KepastianHukum #HakMasyarakat #PemkabKutaiTimur #ReformasiPertanahan

Lima Jurnalis dan Tiga Kru Hilang Kontak di Anak Krakatau, PERWAST Berharap Segera Ditemukan

By On September 09, 2026


BM.Online, SERANG – Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST) menyampaikan keprihatinan atas kabar hilang kontaknya lima jurnalis bersama tiga kru yang sedang menjalankan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda.


Ketua PERWAST, Mansar, mengatakan pihaknya turut prihatin atas peristiwa tersebut. Ia berharap seluruh jurnalis dan kru yang hingga kini masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.


“Kami dari keluarga besar PERWAST sangat prihatin dengan kabar hilang kontaknya rekan-rekan jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau. Kami berharap seluruhnya dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ujar Mansar.


Menurutnya, tugas jurnalistik merupakan bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, keselamatan insan pers ketika menjalankan tugas di lapangan juga harus menjadi perhatian bersama, terlebih ketika peliputan dilakukan di wilayah dengan kondisi alam dan cuaca yang berpotensi membahayakan.


“Kami mendoakan agar proses pencarian berjalan lancar. Semoga seluruh jurnalis dan kru yang hilang kontak segera ditemukan dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga,” katanya.


Senada, Pembina PERWAST Angga Apria Siswanto menyampaikan keprihatinan dan dukungan moril kepada keluarga para jurnalis serta kru yang masih menunggu kabar.


Angga berharap seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian dapat terus melakukan upaya terbaik dengan tetap mengutamakan keselamatan personel di lapangan.


“Ini menjadi keprihatinan kita bersama, khususnya keluarga besar insan pers. Mereka sedang menjalankan tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kami berharap proses pencarian dilakukan secara maksimal dan mudah-mudahan seluruhnya segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ujar Angga.


Lima jurnalis tersebut dilaporkan berada di kawasan Gunung Anak Krakatau untuk menjalankan tugas peliputan. Mereka bersama tiga kru lainnya kemudian dilaporkan hilang kontak.


Rombongan sebelumnya diketahui berangkat dari kawasan Carita, Kabupaten Pandeglang, menuju perairan Gunung Anak Krakatau. Hingga saat ini, upaya pencarian terhadap mereka masih menjadi perhatian berbagai pihak.


PERWAST berharap proses pencarian dapat terus dilakukan secara maksimal dengan mengedepankan keselamatan seluruh personel yang terlibat. PERWAST juga mengajak insan pers dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan keselamatan para jurnalis dan kru yang masih dalam pencarian.


“Harapan kami semuanya bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ini bukan hanya menjadi perhatian keluarga, tetapi juga menjadi perhatian seluruh insan pers,” pungkas Mansar.


PERWAST

Perkumpulan Wartawan Serang Timur

Bukti Audiensi Warga Desa Bandung Pamarayan: Masyarakat Tegas Tak Inginkan Kehadiran Babinsa Serka Slamet Riyadi

By On September 08, 2026


BM.Online, SERANG, BANTEN, Selasa, 8 September 2026 — Bukti berupa foto dan video audiensi perwakilan warga Desa Bandung di Kantor Desa Bandung, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, semakin menguatkan penolakan masyarakat terhadap kehadiran Serka Slamet Riyadi, Babinsa Desa Bandung, Koramil 0602-20/Pamarayan. Kegiatan audiensi tersebut berlangsung pada Senin, 7 September 2026.

 

 

Warga Diterima Staf Desa, Sang Babinsa Ditolak untuk Terus Bertugas di Desa Bandung 

 

GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) mendapatkan informasi dari Divisi Investigasi GMOCT terkait hasil liputan khusus video audiensi warga tersebut. Dalam pertemuan itu, perwakilan warga diterima langsung oleh Mahmud, selaku Staf Desa Bandung. Namun, yang menjadi sorotan tajam adalah penolakan tegas masyarakat terhadap kehadiran Serka Slamet Riyadi di Desa mereka, meskipun beliau sebelumnya telah meminta hak jawab dan telah ditayangkan pemberitaan terkait kasus tersebut.

 

Dengan adanya bukti audiensi tersebut, menandakan bahwa masyarakat sangat tidak menginginkan Sang Babinsa tersebut.

 

Penolakan ini menjadi bukti nyata bahwa keresahan warga bukan sekadar isu sesaat, melainkan perasaan mendalam yang dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Bandung terkait keberadaan dan dugaan keterlibatan oknum Babinsa dalam berbagai urusan yang dinilai tidak sesuai dengan tugas sebagai Babinsa di wilayah tersebut.

 

 

GMOCT Tegas: Akan Terus Mengawal Hingga Keadilan Terwujud

 

Menanggapi perkembangan ini, GMOCT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini secara berkelanjutan.

 

GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan bagi masyarakat dapat terwujud.

 

 

Catatan Redaksi

 

GMOCT membuka ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999 bagi pihak-pihak yang disebut maupun pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

 

Pengaduan & Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red: Bandunginvestigasi & Bentengmerdeka

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#AudiensiWarga #DesaBandung #Pamarayan #SerangBanten #BabinsaDitolak #KeresahanWarga #GMOCT #Bandunginvestigasi #Bentengmerdeka #HakJawab #UUPersNo40Tahun1999

Saksi Korban Diundur, Penyidik Wijaya: Tidak Ditahan nya Pelaku Kewenangan Kasatreskrim untuk Menjawab, "Diduga Alergi Wartawan"

By On September 08, 2026

 


BM.Online, KLATEN — Selasa, 8 September 2026 — Pasca viralnya pemberitaan di puluhan media online dan cetak yang tergabung dalam GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dengan judul "Dugaan Perusakan & Pencurian Alat Berat: Wendra Tertangkap Tangan Lalu Dilepaskan, Pemilik MJS 06 Sri Lestari Mencium Kejanggalan di Polres Klaten" pada 7 September 2026, perkembangan terbaru kembali mencuat ke permukaan. Tim liputan khusus GMOCT mendapatkan informasi dari pelapor/korban bahwa tiga orang saksi dari pihak korban batal dimintai keterangan hari ini dan diundur hingga Selasa depan. Hingga berita ini diturunkan, alasan pembatalan tersebut sempat belum diketahui secara pasti — hingga akhirnya penyidik memberikan keterangan.

 

 

 

Sri Lestari: Tetap Menghargai Penyidik, Proses Tetap Harus Terkawal

 

Sri Lestari selaku korban menyampaikan pernyataannya terkait penundaan pemeriksaan ketiga saksi tersebut:

 

"Saya sangat dan masih menghargai atas kinerja dari Penyidik Polres Klaten meskipun tiga orang saksi dari saya hari ini batal dimintai keterangan. Namun saya akan tetap memberikan informasi kepada awak media khususnya GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama agar kasus yang menimpa kepada saya, terkawal sehingga pelaku dapat diproses secara hukum yang berlaku di NKRI ini."

 

 

 

Penyidik Wijaya Buka Suara: "Diundur Bukan Dibatalkan, Itu Sepakat dengan Penasihat Hukum"

 

Sementara itu, Asep NS selaku Sekretaris Umum GMOCT mengungkapkan bahwa sejak tanggal 7 September pihaknya telah berupaya menghubungi Kasatreskrim Polres Klaten AKP Kadek Pande Apridya Wibisana, S.I.K., S.H., M.H. melalui pesan WhatsApp, namun belum mendapat jawaban. Demikian pula saat informasi penundaan pemeriksaan saksi muncul, Kasatreskrim tetap belum merespons.

 

Berbeda halnya saat penyidik a.n. Wijaya dihubungi melalui telepon WhatsApp. Beliau memberikan keterangan singkat namun tegas:

 

"Tidak dibatalkan, namun kami sepakat dengan penasihat hukum mereka bahwa diundur Selasa depan. 


Perihal tidak ditahannya pelaku, saya tidak dapat memberikan keterangan dikarenakan itu kewenangan Pak Kasatreskrim selaku pimpinan kami. Silahkan njenengan menghubungi Pak Kasatreskrim, dan mohon maaf ini saya ada tamu." — ujar Penyidik Wijaya seraya menutup panggilan telepon WhatsApp tersebut.

 

 

 

Diduga Kasatreskrim Alergi Wartawan, GMOCT Sudah Hubungi Kapolresta Klaten dan sedang menunggu respon dari Sang Kapolresta.

 

Ketidakresponsifan Kasatreskrim Polres Klaten terhadap pertanyaan awak media memunculkan dugaan kuat bahwa pihak tersebut alergi terhadap wartawan. Kini, tim liputan khusus GMOCT telah mendapatkan nomor kontak Kapolresta Klaten Kombes Pol. Ari Cahya Nugraha dan telah mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Saat ini sedang menunggu tanggapan langsung dari Kapolresta Klaten terkait keseluruhan permasalahan dalam kasus ini.

 

 

 

Catatan Redaksi

 

Dengan tayangnya pemberitaan ini, GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999 bagi pihak-pihak yang disebut maupun pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

 

Pengaduan & Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red: Penajournalis

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#PerusakanAlatBerat #PencurianAlatBerat #PolresKlaten #SriLestari #Kasatreskrim #KapolrestaKlaten #ProsesHukum #GMOCT #Penajournalis #HakJawab #UUPersNo40Tahun1999

Bandel! Arena Sabung Ayam Sumberejo Wuluhan Diduga Kembali Ramai, Kapolsek Wuluhan: "Nanti Kami Cek"

By On September 08, 2026

 


BM.Online, JEMBER, Selasa 8 September 2026 — Dugaan aktivitas sabung ayam di wilayah Desa Sumberejo, Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan tajam. Lokasi yang diduga milik "Bos Eko" ini disebut-sebut kembali buka dan ramai dikunjungi pada Senin (7/9/2026), hanya berselang sehari setelah sebelumnya terpantau ramai pada Minggu (6/9/2026). Fenomena ini memicu pertanyaan publik soal pengawasan aparat di wilayah tersebut.

 

"Hari ini kalangan sabung ayam sudah buka dan ramai." — ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

 

Kembali ramainya lokasi tersebut dalam waktu yang berdekatan memunculkan kekhawatiran masyarakat. Aktivitas yang diduga mengandung unsur perjudian ini dinilai seakan tak gentar meski telah menjadi sorotan sebelumnya. Hingga saat ini, media belum dapat memastikan apakah aktivitas tersebut benar merupakan perjudian sabung ayam atau kegiatan lain, sebelum adanya hasil pengecekan resmi dari aparat penegak hukum.

 

 

 

Kapolsek Wuluhan: "Nanti Kami Cek"

 

Terkait informasi tersebut, awak media mengonfirmasi langsung kepada Kapolsek Wuluhan, Iptu Handoko Dardhak Saputro. Ketika ditanya mengenai dugaan lokasi yang kembali beroperasi dan ramai pada Senin kemarin, beliau memberikan respons singkat namun tegas:

 

"Iya, nanti akan kami cek siang nanti." — Iptu Handoko Dardhak Saputro, Kapolsek Wuluhan

 

Respons ini menandakan pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat dengan pengecekan langsung ke lokasi. Masyarakat kini menunggu hasil pengecekan tersebut — apakah benar ditemukan aktivitas sabung ayam, apakah terdapat unsur taruhan/perjudian, serta langkah hukum apa yang akan diambil apabila terbukti melanggar.

 

 

 

Publik Pertanyakan Pengawasan & Penanganan

 

Kembali ramainya lokasi yang diduga menjadi arena sabung ayam juga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai pengawasan dan langkah pencegahan di wilayah tersebut. Masyarakat berharap:

 

- Jika ditemukan unsur perjudian, aparat dapat mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Jika ternyata tidak ditemukan pelanggaran hukum, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

 

 

 

Catatan Redaksi

 

GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) mendapatkan informasi ini dari media anggota: Bandunginvestigasi dan Bentengmerdeka yang tergabung di dalamnya. Redaksi menekankan dugaan ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

 

GMOCT membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999 bagi pihak-pihak yang disebut maupun pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

 

Pengaduan & Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red: Bandunginvestigasi / Bentengmerdeka

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#SabungAyam #Perjudian #Wuluhan #Jember #Kepolisian #Pengawasan #Bandunginvestigasi #Bentengmerdeka #GMOCT #HakJawab

Hak Jawab Babinsa Desa Bandung Disampaikan, Temuan Investigasi GMOCT Tetap Berdiri — Pemuatan Sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999

By On September 07, 2026

 


BM.Online, SERANG, BANTEN — Senin, 7 September 2026 — Pasca ramai diberitakan di puluhan media online dan cetak yang tergabung dalam GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dengan judul "TNI Tegas Tak Bertoleransi! Oknum Babinsa Diduga Melampaui Wewenang, Minta Hapus Pemberitaan & Terlibat Proyek — Warga Desak POM TNI AD Bertindak" pada 5 September 2026, Serka Slamet Riyadi, Babinsa Desa Bandung, Koramil 0602-20/Pamarayan, menyampaikan hak jawab dan klarifikasi kepada PenaJournalis.com melalui Asep NS, Sekretaris Umum DPP PUSAT GMOCT, sekitar pukul 20.35 WIB, Senin (7/9/2026).

 

 

 

Isi Hak Jawab Babinsa: Kehadiran Sesuai Tugas, Bantah Melampaui Wewenang

 

Dalam surat hak jawabnya, Serka Slamet Riyadi menegaskan beberapa poin utama:

 

1. Kehadiran sesuai tugas pokok dan fungsi — Keberadaannya di Desa Bandung merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan teritorial, komunikasi sosial, serta pemantauan keamanan dan ketertiban wilayah binaan.

2. Membantah melampaui wewenang — Kehadiran di lokasi tidak dapat langsung disimpulkan sebagai tindakan di luar kewenangan.

3. Tidak ada keterlibatan proyek — Tuduhan keterlibatan dalam proyek harus didasarkan pada bukti yang sah; kehadiran bukan berarti terlibat kepentingan pribadi.

4. Permintaan klarifikasi bukan penghapusan berita — Komunikasi yang dimaksud adalah permintaan pelurusan fakta, bukan untuk membungkam jurnalistik.

5. Keberatan penggunaan foto dari media sosial — Meminta evaluasi penggunaan foto tanpa izin dan konteks yang jelas.

6. Mendorong pemberitaan berimbang — Meminta kesempatan klarifikasi sebelum kesimpulan disebarluaskan.

 

Dalam pesan WhatsApp yang dikirimkan berbarengan, Serka Slamet Riyadi menyapa: "Selamat malam pak, mohon ijin hak jawab saya. Demikian, terima kasih 🙏🏻."

 

 

 

Respons GMOCT: Ada Temuan Baru & Keluhan Warga Semakin Menguat

 

Asep NS selaku Sekretaris Umum DPP PUSAT GMOCT sekaligus Pemred Penajournalis.com menanggapi dengan menanyakan apakah hak jawab juga telah dikirimkan kepada Kepala Divisi Investigasi GMOCT, Ahmad Nuryaman.

 

"Kami mendapatkan informasi dari hasil temuan beliau. Puluhan media anggota GMOCT telah menayangkan pemberitaan ini, termasuk media Pak Ahmad Nuryaman. Kami mendapat info terbaru, masyarakat resah dengan dugaan praktik BBM ilegal tersebut." — Asep NS

 

Serka Slamet Riyadi menjawab: "Siap, belum pak. Insya Allah akan saya sampaikan ke beliau."

 

 

 

Temuan Baru Tim Investigasi GMOCT: Campur Tangan, Upeti & Warga Minta Dipindahkan

 

Bertepatan dengan masuknya hak jawab, Tim Investigasi Khusus GMOCT melalui Kepala Divisi Investigasi, Ahmad Nuryaman, justru mengungkap temuan baru hasil wawancara langsung dengan warga Desa Bandung:

 

- Warga resah adanya dugaan campur tangan oknum Babinsa tersebut dalam urusan pengiriman material, bongkar muat barang, hingga dugaan penyalahgunaan minuman beralkohol di wilayah tersebut.

- Tim memiliki rekaman suara yang membuktikan yang bersangkutan meminta pemberitaan dihapus.

- Ada indikasi penitipan uang dari pihak perusahaan kepada oknum Babinsa.

- Diduga mengeluarkan aturan sepihak, mengatasnamakan SPRIN perusahaan di luar tugas pokok dan fungsi.

- Mengurusi koordinasi listrik yang bukan ranah Babinsa, serta adanya dugaan uang bulanan / upeti.

- Warga secara terbuka menyatakan: "Kami akan tenang apabila beliau dipindahkan dari desa kami."

 

Saat ditanya Asep NS apakah yang bersangkutan sudah didatangi oleh tim intelijen Korem, jawabannya justru: "Naikkan hak jawab saya dulu." — jawaban yang dinilai publik justru memperkuat dugaan adanya kejanggalan.

 

 

 

Pemuatan Hak Jawab Ini Sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999

 

GMOCT memuat hak jawab ini secara utuh dan proporsional tanpa mencabut hasil investigasi, hal ini dilakukan sesuai ketentuan undang-undang:

 

Pasal 1 ayat (6) UU Pers No. 40 Tahun 1999: "Hak jawab adalah hak setiap orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang memuat fakta tidak benar yang merugikan nama baiknya, dan redaksi wajib memuatnya tanpa biaya."

 

Pasal 12 ayat (4) UU Pers No. 40 Tahun 1999: "Hak jawab dimuat secara proporsional dan seimbang dengan pemberitaan yang menimbulkan hak jawab tersebut."

 

Pasal 13 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999: "Pemberitaan harus dilakukan secara berimbang, akurat, berimbang, dan tidak berprasangka buruk terhadap seseorang."

 

Dengan demikian, pemuatan hak jawab ini bukan berarti berita investigasi batal atau dicabut. Justru dengan menyandingkan kedua versi — hak jawab pihak yang diberitakan DAN hasil investigasi lapangan — GMOCT menjalankan amanat undang-undang agar masyarakat menerima informasi yang utuh, berimbang, dan berkesempatan menilai sendiri kebenarannya.

 

Perlu disampaikan bahwa dalam hak jawab yang disampaikan, tidak terdapat penyanggahan spesifik terhadap bukti-bukti yang diperoleh tim investigasi seperti rekaman suara, keterangan warga, maupun indikasi penitipan uang dari perusahaan — poin-poin tersebut tetap menjadi fakta yang sedang dalam proses penelusuran lebih lanjut.

 

 

 

Catatan Redaksi

 

GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) mendapatkan informasi ini dari media anggota: Bandunginvestigasi dan Bentengmerdeka. GMOCT memuat hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan tetap terbuka bagi pihak lain untuk memberikan klarifikasi serta bukti-bukti pendukung. Pemberitaan tetap berdasarkan fakta investigasi lapangan dan bukti yang diperoleh tim redaksi.

 

Pengaduan & Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red: Penajournalis.com / Bandunginvestigasi / Bentengmerdeka / GMOCT

Editor:

 

#HakJawab #BabinsaDesaBandung #Pamarayan #SerangBanten #BBMIlegal #Upeti #GMOCT #Penajournalis #Bandunginvestigasi #Bentengmerdeka #UUPersNo40Tahun1999 #KontrolSosial

Kasus Rental Jember Memanas: Dugaan Penyekapan & Cacat Hukum Dipertanyakan, Fakta Mulai Terkuak

By On September 07, 2026


BM.Online, JEMBER — Perkara dugaan penggelapan mobil rental di wilayah Jember kian memanas dan menyisakan perdebatan narasi di tengah masyarakat. Agung Sulistio, Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (KABARSBI.COM) sekaligus Ketua Umum GMOCT, angkat bicara keras menanggapi pemberitaan salah satu media online terkait perkara yang dilaporkan oleh pemilik rental berinisial E pada 25 Juli 2026 dengan Nomor LP-B/15/VII/Polsek Jenggawah. Pemberitaan yang dimaksud diterbitkan pada 30 Agustus 2026 dan dinilai perlu diuji kembali dari sisi keberimbangan, verifikasi, serta kelengkapan fakta.

 

 

 

Dugaan Penyekapan Dipertanyakan, Standar Verifikasi Jadi Sorotan

 

Salah satu persoalan utama yang disorot adalah munculnya narasi mengenai dugaan penyekapan terhadap Saifur Ridho, warga Kecamatan Jenggawah, Desa Jatisari. Agung mempertanyakan dasar pemberitaan tersebut apabila pihak yang disebut mengalami penyekapan maupun pihak yang dituding melakukannya tidak diberikan ruang klarifikasi secara proporsional.

 

"Kami mempertanyakan standar verifikasinya. Kalau ada tudingan penyekapan, siapa yang menyekap, kapan, di mana, bagaimana kronologinya, dan apa dasar buktinya harus jelas. Jangan sampai narasi yang belum teruji justru dikonsumsi publik sebagai sebuah fakta." — Agung Sulistio

 

Tudingan penyekapan bukan perkara ringan karena menyangkut dugaan pelanggaran hukum serius, sehingga tidak semestinya dibangun hanya dari satu sudut pandang tanpa verifikasi menyeluruh.

 

 

 

Klaim "Cacat Formil" Penahanan Dibantah, Tembusan Telah Diserahkan ke Kuasa Hukum

 

Sorotan berikutnya berkaitan dengan klaim bahwa proses hukum terhadap Saifur Ridho disebut cacat formil karena perpanjangan penahanan dianggap tidak sah lantaran tembusan fisik tidak disampaikan kepada keluarga inti. Namun, berdasarkan klarifikasi langsung Tim Investigasi KABARSBI.COM kepada penyidik yang menangani perkara, tudingan tersebut dibantah. Penyidik menyampaikan bahwa tembusan telah disampaikan kepada kuasa hukum tersangka dan menunjukkan dokumen terkait kepada tim investigasi. Fakta ini penting dikedepankan agar publik tidak menarik kesimpulan sepihak mengenai cacatnya proses hukum.

 

 

 

Terungkap Perkara Lain: Saifur Ridho Diduga Hadapi Kasus Sertifikat Palsu di Tipiter Polres Jember

 

Tim Investigasi KABARSBI.COM juga memperoleh informasi bahwa Saifur Ridho disebut sedang menghadapi perkara lain terkait dugaan pembuatan sertifikat palsu yang kini ditangani Unit Tipiter Polres Jember. Agung menilai informasi ini harus ditempatkan secara proporsional dalam pemberitaan. Menghilangkan konteks penting dapat membuat publik memperoleh gambaran yang tidak utuh mengenai posisi hukum seseorang.

 

"Jangan sampai terjadi playing victim dalam konstruksi pemberitaan. Status tersangka bukan berarti seseorang kehilangan hak-haknya, tetapi status tersebut juga tidak boleh diputar menjadi kesimpulan bahwa seluruh tuduhan terhadapnya otomatis tidak benar." — Agung Sulistio

 

 

 

Media Harus Menjaga Keseimbangan, Bukan Membela Salah Satu Pihak

 

Agung menegaskan KABARSBI.COM tidak berada pada posisi membela penyidik maupun tersangka. Media justru harus menjadi pihak yang paling keras menjaga keseimbangan informasi. Jika terdapat dugaan kesalahan prosedur, harus dibuktikan dengan dokumen dan diuji melalui mekanisme hukum. Sebaliknya, jika ada tudingan terhadap tersangka, hal tersebut juga wajib diuji dan tidak boleh langsung dianggap kebenaran.

 

"Kami tidak mencari siapa yang harus dibenarkan. Kami mencari apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ada fakta yang keliru, kami bongkar. Kalau ada prosedur yang benar, kami sampaikan. Kalau ada pelanggaran, kami dorong APH untuk mengusutnya."

 

Ia meminta seluruh pihak tidak memainkan opini publik di tengah proses hukum yang sedang berjalan. KABARSBI.COM bersama GMOCT akan terus melakukan penelusuran dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak pelapor, tersangka, kuasa hukum, penyidik, maupun pihak lain yang berkaitan langsung dengan perkara tersebut.

 

"Hukum harus bekerja berdasarkan alat bukti, sedangkan media harus bekerja berdasarkan fakta dan keberimbangan. Publik berhak mengetahui seluruh rangkaian peristiwa, bukan hanya potongan cerita yang menguntungkan satu pihak." — pungkas Agung Sulistio.

 

 

 

Catatan Redaksi & Ruang Hak Jawab

 

GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) mendapatkan informasi ini dari media anggota: Kabarsbi.com yang tergabung di dalamnya. Sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999, GMOCT membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan ini.


No Pengaduan: 082117586761

 

Team/Red: Kabarsbi

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#KasusRentalJember #PenggelapanMobilRental #PolsekJenggawah #PolresJember #Kabarsbi #GMOCT #PenegakanHukum #KeadilanInformasi #HakJawab

 

 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *