Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Minta Hapus Berita Plus Tiktok dan Mau Transfer Uang Take Down — Notaris Bakhtiar Darojad Diduga Coba Intervensi & Intimidasi Awak Media pakai Kalimat "Adek Di Tipidter Mabes Polri Mau Silaturahmi"

By On November 18, 2026


KENDAL, 18 November 2026 — Perkembangan terbaru kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah senilai Rp200 juta yang melibatkan Notaris/PPAT Bakhtiar Darojad, S.H., M.Kn., semakin memunculkan tanda tanya besar. Setelah sebelumnya menyatakan "semua info itu tidak benar", notaris tersebut justru terlihat berupaya mendekati pihak media dengan langkah-langkah yang dinilai janggal.

 

Datang dengan "Adek di Tipidter Mabes Polri", Tak Dijawab Siapa Dia

 

Pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 18.31 WIB, Notaris Bakhtiar Darojad menghubungi Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS, melalui pesan WhatsApp dengan kalimat: "Malam bang, tolong posisi abang di mana, ini adek saya yang di Tipidter Mabes Polri mau ketemu."

 

Saat Asep NS menyatakan sedang dalam perjalanan ke Jakarta dan menanyakan siapa sebenarnya "adik" yang dimaksud, Notaris Bakhtiar tidak memberikan jawaban apa pun. Sebutan terkait instansi kepolisian pusat tersebut justru semakin memperkuat dugaan adanya upaya pendekatan yang berbau intimidasi.

 

Mau Bawa "Media Buser" ke Kantor GMOCT

 

Langkah lain yang mencurigakan datang saat Notaris Bakhtiar menghubungi M. Bakara, Ketua DPD GMOCT Jawa Tengah yang mengawal perkara ini, dan meminta alamat kantor dengan alasan: "Saya dan teman saya dari media Buser juga mau merapat ke kantor." Permintaan ini pun dinilai tidak lazim dan mengandung nuansa tekanan terhadap media yang sedang mengawal pemberitaan.

 

TERUNGKAP: Minta Hapus Tiktok & Tawarkan Uang

 

Yang paling serius, berdasarkan rekaman percakapan telepon yang ada, Notaris Bakhtiar Darojad diduga secara terang-terangan meminta agar tayangan video terkait kasus tersebut dihapus dari media sosial Tiktok, dan menyebutkan akan mentransfer sejumlah uang sebagai penggantinya.

 

GMOCT Tegaskan: Jurnalistik Tidak Bisa Dibeli!

 

Menanggapi serangkaian upaya tersebut, pihak GMOCT menegaskan sikapnya:

 

"Secara Cover Both Side, GMOCT telah menempatkan pemberitaan ini secara berimbang dan memberikan ruang jawab kepada Notaris Bakhtiar Darojad. Namun upaya mendekati awak media dengan menyebut-nyebut instansi kepolisian, mendatangi kantor tanpa keperluan resmi, hingga tawaran uang untuk menghapus berita — hal-hal inilah yang justru memperkuat dugaan adanya kepanikan," tegas pihak GMOCT.

 

"Perlu digarisbawahi: Hasil karya jurnalistik tidak dapat diperjualbelikan. Tidak dapat dihapus dengan imbalan uang. Apalagi ketika media sudah menjaga prinsip keberimbangan. Jika merasa tidak bersalah, buktikan di jalur hukum, bukan dengan pendekatan yang terkesan ingin membungkam media," tambahnya.

 

"Kalau Bersih, Mengapa Risih?" — Publik Berhak Tahu Kebenaran

 

GMOCT menegaskan pemberitaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengawal informasi publik. Ruang hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 — namun tidak melalui pendekatan di belakang layar maupun tawaran materi.

 

Publik kini menunggu: jika semua tuduhan tidak benar, mengapa justru muncul upaya membungkam media dengan cara-cara yang dipertanyakan?

 

Tim/Red — GMOCT

Editor: 

 

#NotarisKendal #JurnalistikTidakDibeli #PenggelapanSertifikat #GMOCT

 

 

AGUNG SULISTIO SAMBANGI MAJELIS ADAT SUMEDANG LARANG, BANGUN SILATURAHMI DAN PERKUAT KOMITMEN MENJAGA MARWAH SERTA HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

By On November 18, 2026


SUMEDANG – Rabu, 18 November 2026 — Pimpinan Redaksi KabarSBI.com, Agung Sulistio, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT) dan Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Majelis Adat Sumedang Larang, yang beralamat di Desa Ambit, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.


Kedatangan Agung Sulistio disambut langsung oleh Ketua Majelis Adat Sumedang Larang, Ibu Susan, didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Adat, Ibu Raraswati. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi, mempererat persaudaraan, serta membuka ruang sinergi antarelemen masyarakat.


Dalam kesempatan tersebut, Agung Sulistio menyampaikan bahwa silaturahmi bukan sekadar pertemuan formal, melainkan langkah penting untuk membangun hubungan yang dilandasi rasa saling menghormati, menjaga nilai-nilai budaya, serta memperkuat kepedulian terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.


Menurutnya, masyarakat adat memiliki kedudukan penting dalam menjaga warisan leluhur, identitas budaya, kearifan lokal, serta kelestarian lingkungan. Karena itu, keberadaan lembaga adat perlu mendapatkan perhatian dan penghormatan dari seluruh elemen masyarakat maupun pemangku kebijakan.


Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk mengenal lebih dekat visi dan misi Majelis Adat Sumedang Larang yang tertuang dalam lima misi utama organisasi.


LIMA MISI UTAMA MAJELIS ADAT SUMEDANG LARANG


Berdasarkan papan visi dan misi yang terpampang di lingkungan Majelis Adat Sumedang Larang, terdapat lima misi utama yang menjadi landasan perjuangan organisasi, yaitu:


1. Mengembalikan Kepercayaan Diri, Harkat dan Martabat Masyarakat Adat.


Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat masyarakat adat, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya.


2. Mengembalikan Kedaulatan Masyarakat Adat.


Mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat adat.


3. Mencerdaskan dan Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Adat.


Mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.


4. Mengembangkan Proses Pengambilan Keputusan yang Demokratis.


Mendorong proses pengambilan keputusan berdasarkan kearifan masyarakat adat.


5. Membela dan Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Adat.


Memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.


Kelima misi tersebut memperlihatkan ruang perjuangan Majelis Adat Sumedang Larang yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian tradisi, tetapi juga menyangkut martabat manusia, kedaulatan masyarakat adat, perlindungan lingkungan, demokrasi, serta pemenuhan hak-hak masyarakat.


Agung Sulistio menilai, pelestarian adat dan budaya tidak boleh berhenti sebatas simbol, seremoni maupun kegiatan seremonial. Nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur harus terus dihidupkan melalui tindakan nyata, pendidikan generasi muda, perlindungan hak masyarakat, serta kepedulian terhadap lingkungan dan kekayaan alam.


Ia juga menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk memberikan ruang pemberitaan terhadap berbagai kegiatan positif masyarakat, termasuk perjuangan lembaga adat dalam menjaga identitas budaya dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.


Silaturahmi tersebut diharapkan menjadi awal komunikasi dan hubungan kelembagaan yang semakin baik antara Majelis Adat Sumedang Larang dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, organisasi kemasyarakatan dan lembaga perlindungan konsumen.


Menjaga adat berarti menjaga identitas, memperjuangkan hak berarti menjaga martabat, dan merawat warisan leluhur berarti memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup bagi generasi mendatang.


Pertemuan di Desa Ambit, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang ini menjadi pengingat bahwa kekuatan masyarakat tidak hanya terletak pada organisasi, tetapi juga pada persatuan, penghormatan terhadap sejarah, dan komitmen bersama menjaga nilai-nilai luhur bangsa.

Dugaan Pengeroyokan, Polres Salatiga Dituntut Usut Tuntas, Jangan Berhenti Pada Laporan Korban

By On November 18, 2026


SALATIGA, 18 November 2026 — Dugaan pengeroyokan terhadap Frenki Manullang di Warung Kopi Warung Bulang, Jalan Lingkar Salatiga, Selasa (17/11/2026) pukul 12.45 WIB, tidak boleh dibiarkan sekadar menjadi laporan yang berhenti di meja kepolisian. Polres Salatiga dituntut tegas mengungkap siapa saja yang terlibat, peran masing-masing, dan memproses mereka yang terbukti melakukan kekerasan secara bersama-sama sesuai hukum yang berlaku.

 

Kronologi: Melerai Justru Dikeroyok

 

Berdasarkan keterangan korban yang diterima BakaratobaNews.com, kejadian bermula saat Aldi berada di lokasi. Tak lama, Marubah Sitanggang datang dan diduga langsung memukul Aldi. Frenki Manullang yang berusaha melerai justru menjadi sasaran. Marubah diduga memanggil sejumlah orang yang kemudian datang bersama-sama dan ikut memukuli Frenki. Korban menyebut orang-orang tersebut sebagai tim dari Koperasi Bintang Karo Salatiga — keterangan ini wajib didalami penyidik.

 

Akibat perbuatan tersebut, Frenki mengalami luka di wajah, leher, dan dada, serta harus menjalani perawatan di IGD RSUD Salatiga dengan biaya Rp354.632. Perkara telah dilaporkan dengan STTTP tertanggal 17 November 2026.

 

Pasal 262 KUHP — Kekerasan Bersama Bukan Delik Aduan!

 

Perlu ditegaskan: dugaan pengeroyokan diatur dalam Pasal 262 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan bukan delik aduan. Artinya, kepolisian wajib bergerak sendiri menemukan pelaku, tidak boleh hanya menunggu korban. Jika benar ada yang dipanggil, datang bersama, lalu memukul bersama — ini pola kekerasan terorganisir yang harus dibongkar tuntas.

 

"Ditangani Sesuai Prosedur" Harus Dibuktikan, Bukan Hanya Kata-Kata

 

Ketua DPD Jateng GMOCT sekaligus Pimpinan Redaksi BakaratobaNews.com, M. Bakara, langsung menyampaikan keprihatinan dan desakan kepada penyidik Polres Salatiga. Penyidik Johan Manihuruk menjawab: "Siap selamat malam bapak, untuk perkara ditangani sesuai prosedur."

 

"Kata 'sesuai prosedur' harus dibuktikan dengan kerja nyata. Jangan hanya memeriksa korban lalu diam. Panggil saksi, telusuri rekaman CCTV, klarifikasi dugaan keterkaitan dengan pihak koperasi, dan ungkap siapa saja yang datang bersama-sama ke lokasi. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke kelompok tertentu," tegas Bakara.

 

Semua Pihak Sama di Hadapan Hukum

 

Koperasi Bintang Karo Salatiga juga patut dimintai klarifikasi. Apakah benar mereka yang terlibat? Hubungannya apa? Polres Salatiga tidak boleh membiarkan celah ketidakjelasan. Publik menuntut: adil, transparan, dan tidak ada yang dilindungi siapa pun dia.

 

GMOCT akan terus mengawal perkara ini. Kami tidak menginginkan perlakuan istimewa untuk siapa pun — kami hanya meminta hukum berjalan tanpa pandang bulu.

 

Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Bakaratobanews yang tergabung di dalamnya. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (Bakaratobanews)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

#PengroyokanSalatiga #UsutTuntas #HukumUntukSemua #Salatiga

 

 

Jual Beli Tanah Rp200 Juta Bermasalah, Sertifikat Diduga Digelapkan Notaris di Kendal

By On November 17, 2026

 


KENDAL, 17 November 2026 — Dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dokumen penting di tengah proses jual beli tanah melibatkan Notaris/PPAT Bakhtiar Darojad, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kini disorot.

 

Kasus bermula ketika Yansen Halomoan Lumbanbatu membeli sebidang tanah milik Muamar Lutfi senilai Rp200 juta. Keduanya sepakat mendaftarkan Akta Jual Beli (AJB) sekaligus proses balik nama sertifikat ke hadapan Notaris Bakhtiar Darojad. Namun setelah berbulan-bulan menunggu, AJB tak kunjung diterbitkan, justru sertifikat tanah yang seharusnya atas nama Yansen diduga diserahkan kepada pihak lain melalui Muamar Lutfi — tanpa izin maupun persetujuan dari Yansen.

 

Mendapat informasi tersebut, tim Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Notaris Bakhtiar melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 17 November 2026. Alih-alih memberikan penjelasan, notaris tersebut justru meneruskan (meneruskan/forward) percakapan dengan Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS, kepada M. Bakara, Ketua DPD GMOCT Provinsi Jawa Tengah — langkah yang dinilai mencurigakan dan menghindari pertanggungjawaban.


Hingga berita ini ditayangkan Sang Notaris Bakhtiar Darojad tersebut menjawab "Siap saya kordinasi Sam bang lai, dan Semua infon itu semua tidak benar,".

 

"Jika Bersih, Mengapa Risih?"

 

Pihak GMOCT menegaskan, sikap bungkam dan menghindar tersebut justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Jika tidak ada yang disembunyikan, seharusnya proses klarifikasi dijawab secara terbuka dan transparan.

 

GMOCT membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 bagi pihak Notaris/PPAT Bakhtiar Darojad maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan resmi terkait persoalan ini.

 

Tim/Red — GMOCT

Editor: 

 

#PenggelapanSertifikat #NotarisKendal #JualBeliTanah #GMOCT

 

 

Jangan Hanya Presiden serta Wakil Presiden! Agung Sulistio Tantang DPR, DPD, dan DPRD se-Indonesia Buka Verifikasi Ijazah!

By On November 17, 2026

 


JAKARTA — Persoalan transparansi dan verifikasi keaslian ijazah pejabat publik kembali menjadi sorotan tajam. Agung Sulistio, Pimpinan Redaksi KabarSBI.com, Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT), sekaligus Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), melontarkan tantangan terbuka kepada seluruh anggota legislatif di Indonesia agar bersedia menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan administrasi pendidikan yang menjadi persyaratan pencalonan sebagai wakil rakyat.

 

Pada Selasa (17/11/2026), Agung menegaskan bahwa transparansi tidak boleh diterapkan secara tebang pilih. Jika persoalan ijazah presiden dan wakil presiden dapat menjadi perhatian publik serta dimintakan verifikasi melalui mekanisme yang sah, maka anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota juga patut mendapatkan standar akuntabilitas yang setara.

 

"Jangan hanya presiden dan wakil presiden yang menjadi sorotan terkait persoalan ijazah. Saya menantang seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia untuk berani terbuka terhadap verifikasi ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan. Jangan sampai transparansi hanya keras ketika menyangkut pihak tertentu, tetapi melemah ketika menyentuh lembaga legislatif," tegas Agung.

 

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut selembar dokumen pendidikan, melainkan menyentuh persoalan integritas, kepercayaan publik, dan tanggung jawab moral seorang pejabat negara. Anggota legislatif merupakan representasi rakyat yang memperoleh mandat melalui proses demokrasi. Karena itu, setiap persyaratan yang melekat pada jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

 

TRANSPARANSI JANGAN MENJADI ALAT POLITIK

 

Agung mengingatkan bahwa verifikasi ijazah tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang lawan politik ataupun membangun tuduhan tanpa bukti. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif melalui lembaga pendidikan penerbit ijazah dan instansi berwenang. Namun, prinsip kehati-hatian juga tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang klarifikasi dan pertanggungjawaban administratif.

 

"Kalau memang semua pihak menjunjung tinggi integritas, mari kita bangun standar keterbukaan yang sama. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan politik yang tinggi. Hukum dan prinsip akuntabilitas harus berlaku secara setara," ujarnya.

 

KURSI KEKUASAAN BUKAN PERISAI DARI PERTANGGUNGJAWABAN

 

Agung menilai, semakin besar kekuasaan dan mandat yang diberikan rakyat, semakin besar pula tanggung jawab seorang pejabat untuk menjaga kepercayaan publik. Ia mendorong penyelenggara pemilu dan instansi terkait memastikan persyaratan administrasi pencalonan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme verifikasi yang transparan, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

"Jangan hanya rakyat yang dituntut jujur dan patuh terhadap aturan. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan juga harus memberikan keteladanan. Jabatan bukan alasan untuk menghindari pertanyaan publik yang sah," tandasnya.

 

Agung menegaskan, tantangan terbuka tersebut bukan tuduhan terhadap individu atau lembaga tertentu, melainkan dorongan agar prinsip transparansi diterapkan secara konsisten kepada seluruh pejabat publik.

 

"PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN HARUS BERADA DALAM SEMANGAT TRANSPARANSI YANG SAMA. JANGAN ADA STANDAR GANDA. RAKYAT MEMBERIKAN MANDAT, MAKA PEJABAT WAJIB MENJAGA KEPERCAYAAN!"

 

Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online KabarSBI yang tergabung di dalamnya. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (KabarSBI)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

 

Sikap dari PKB untuk menghormati dan mendukung Keputusan Prabowo soal Cawapres, Sebut Dasco Figur sudah Tepat.

By On November 16, 2026


Senin 16 November 2026 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.


Wakil Ketua Umum DPP PKB, Moh. Rano Alfath, menegaskan partainya tidak akan mengusulkan kader internal untuk mengisi posisi tersebut. PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo sesuai mekanisme konstitusi.


"PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa," kata Rano kepada wartawan, Senin (16/11/2026).


Meski demikian, Rano menyebut PKB memiliki pandangan mengenai sosok yang dinilai tepat mendampingi Prabowo, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.


Menurutnya, Dasco memiliki pengalaman, kematangan politik, serta kemampuan menjembatani berbagai kepentingan. Hal itu dinilai penting untuk menjaga soliditas koalisi dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan parlemen.


Rano juga menilai loyalitas Dasco kepada Prabowo menjadi salah satu pertimbangan penting. Dasco dianggap mampu mengawal agenda pemerintahan sekaligus merangkul berbagai kelompok masyarakat.


Selain itu, kemampuan Dasco membuka ruang dialog dengan kelompok buruh, pelaku UMKM, hingga pedagang kecil dinilai dapat membantu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.


"Pengalaman politik, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta kesetiaan kepada Presiden itulah yang menjadi pertimbangan PKB dalam memandang sosok Pak Dasco," ujarnya.


Meski mengusulkan Dasco sebagai figur yang layak dipertimbangkan, Rano menegaskan keputusan akhir mengenai dua nama calon wakil presiden tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.


Dengan demikian yang terpilih nanti menjadi Wapres akan membuat Indonesia ke arah yang lebih baik lagi kedepan nya serta mensukseskan pemerintahan yang sudah berjalan.

Respon Cepat Polsek Mauk di Apresiasi Oleh Warga

By On November 16, 2026


Melalui kapolsek Mauk kembali menunjukan Respon cepat menindaklanjuti laporan informasi warga adanya seorang laki laki yang diduga menjual obat daftar G jenis tramadol dan exhymer (COD). Pada Minggu, 15-11-2026.


yang berada di jalan Raya Mauk, Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangeranf. dikabarkan telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Eximer/Tramadol yang diduga tidak memiliki izin edar dari Dinkes dan BPOM.


Berdasarkan informasi yang dihimpun dan diperoleh dari laporan aduan masyarakat, dan pemberitaan dari beberapa media online. Di pimpin langsung oleh Kanit Polsek Mauk untuk mendatangi tempat yang diduga mengedarkan dan menjual Obat keras daftar G tersebut.


Namun sesampainya di lokasi yang dilaporkan, Kanit Polsek mauk tidak menemukan penjual obat daftar G tersebur hanya bertemu degan seorang pembeli nya saja dan si penjualpun sudah pergi/kabur. 


Polsek Mauk akan selalu merespon cepat setiap aduan dari masyarakat (DUMAS), guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman di wilayah hukum polsek Mauk.


Kanit Polsek Mauk Ipda Aji Solehudin S. H, Juga berpesan apabila tempat tersebut masih jadi tempat transaksi obat obatan masyarakat jangan segan – segan memberikan informasi pada pihak kepolisian. 


"Kami (Polsek Mauk) tidak akan segan segan menindak tegas kepada para pengedar obat obatan terlararang" tutup Kapolsek Mauk. 


Salah satu warga mengapresiasi respon cepat Polsek Mauk yang menindak tegas yang menjual obat daftar G. "Kami sangat mengapresiasi, apabila yang menjual obat terlarang telah di berikan tindakan tegas oleh Kapolsek Mauk". kata salasatu warga

Ibu Rumah Tangga di Tanggerang Nekat Edarkan Obat Terlarang, Kapolsek Sepatan Diminta Bertindak

By On November 15, 2026




TANGGERANG, BM.online - Minggu 15 November 2026, Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Kabupaten Tanggerang nekat menjual obat keras terbatas (OKT) di wilayah Lb. Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 


Meskipun ancaman hukuman pidananya cukup tinggi bagi para penjualnya, namun hal itu tidak membuat rasa takut bagi ibu rumah tangga (IRT) untuk menjual obat obat keras terbatas (OKT) jenis tramadol dan eximer diwilayah tersebut.


Sebut saja Bunga (Nama Samaran) saat dikonfirmasi, ia mengatakan, bahwa tempat tersebut memang Benar telah menjual obat Terlarang Golongan ( G) jenis xymer dan tramadol yang didapat dari wilayah Tanah Abang.


"Beneran Pak, Saya menjual obat ini cuma buat bertahan hidup doang dan dapat barangnya belanja online di Tanah Abang Setiap tiga hari sekali. Kata Penjual obat pada waetawan 


Ditempat yang sama salah seorang pembeli saat dikonfirmasi awak media ia mengatakan bahwa dirinya membeli Tramadol di lokasi tersebut. "saya beli satu lempeng isi 10 butir obat Tramadol seharga Rp. 150.000,"ucap pembeli yang berinisial R, Minggu (15/11/2026)


Keberadaan penjual obat daftar G tersebut diduga dapat menjadi ancaman serius yang berdampak meresahkan bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang.


Berdasarkan dalam pasal 196 Undang - Undang kesehatan No.36 Tahun 2008 di sebutkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Miliar.


Selain itu pelaku juga dapat di jerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Dan ada juga pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 Taun penjara dan denda hingga Rp. 2 Miliar.


Kapolsek Sepatan melaui Pesan WhatsAppnya mengatakan pihaknya akan segera bertindak dan menginformasikan ke Kanit Reskrim." Trimakasih informasinya, akan kami tindak lanjuti. Kata Kapolsek Sepatan pada wartawan. Minggu 15/11/2026. (Red/Tim)

Minggu Kasih di Gereja Chris Cathedral Gading Serpong, Kapolres Tangsel Pererat Silaturahmi Lintas Agama

By On November 15, 2026



Tangerang Selatan, BM.online - Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, S.H., S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam program Minggu Kasih di Gereja Chris Cathedral, Jl. Gading Golf Boulevard No. 888, Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, pada Minggu (15/11/2026) pukul 13.00 WIB.


Kegiatan kali ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Pagedangan didampingi oleh Kasat Binmas Polres Tangerang Selatan AKP Dhady Arsya, S.H., M.H., serta Kapolsek Pagedangan AKP Ishar Lanovridena Panangian Siregar, S.Tr.K., S.I.K.


Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo mengatakan, kegiatan Minggu Kasih merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, bukan hanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, tetapi juga untuk membangun komunikasi, mempererat tali silaturahmi, serta mendengarkan secara langsung aspirasi, masukan, maupun permasalahan yang dirasakan masyarakat.


"Kami menyadari bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, melainkan membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh jemaat gereja," kata Boy Jumalolo.


Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin membangun hubungan yang semakin erat antara Polri dengan masyarakat, sehingga tercipta komunikasi yang baik dan kepercayaan yang kuat.


Sementara itu, Founder Pastor Ps. Billy Sindoro, Pastor Arthur Kalesaran, dan Management Building Stephanus Wahyu selaku perwakilan Gereja Chris Cathedral apresiasi yang tinggi kepada Kapolres Tangerang Selatan beserta jajaran atas kunjungan dan perhatian yang diberikan.


"Kami menyambut hangat dan berterima kasih kegiatan Minggu Kasih ini sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membangun komunikasi, mempererat tali silaturahmi, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara kepolisian dengan seluruh elemen masyarakat dan umat beragama," ujarnya.


Pihak gereja berharap melalui kegiatan seperti ini, hubungan baik antara gereja dengan Polres Tangerang Selatan dapat terus terjalin dan ditingkatkan, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kerukunan antarumat beragama di wilayah Tangerang Selatan.


Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bersama unsur kepengurusan gereja, ramah tamah, serta penyampaian terima kasih dari pihak gereja kepada Kapolres Tangsel atas kunjungannya.


(Bly)

Seorang Laki Laki di Jl. Raya Mauk, Kedung Dalem Diduga Edarkan Obat Terlarang, Kapolsek Mauk Diminta Bertindak

By On November 15, 2026




TANGGERANG, BM.ONLINE - Terlihat jelas sorang lalki laki berdiri santai sambil menyambut datanga para pembeli obat daftar G Jenis tramadol dan exhymer tepatnya di Jl. Raya Mauk, Kedung Dalem, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Minggu 15 November 2026

Terpantau oleh tim media pada hari sabtu jam 15:58 tanggal 14/11/2026/seorang pemuda berdiri di depan warung tutup yang diduga kuat tempat jual beli obat-obatan terlarang itu, menjadi market bagi anak-anak muda dan anak pelajar.

Meskipun ancaman hukuman pidananya cukup tinggi bagi para penjualnya, namun hal itu tidak membuat rasa takut bagi para mafia obat ilegal tersebut untuk melancarkan aksi ilegalnya.

Keberadaan penjual obat daftar G tersebut diduga dapat menjadi ancaman serius yang berdampak meresahkan bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Dibenarkan Salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan identitas nya saat dikonfirmasi, ia mengatakan ,bahwa tempat tersebut memang Benar telah menjual obat Terlarang Golongan ( G) jenis xymer dan tramadol yang diduga tanpa resep dokter.

Masih lanjut,dengan ada nya tempat eksekusi, peredaran obat- obatan terlarang yang setiap hari nya terlihat jelas banyak anak anak Dan para remaja usia dibawah umur. khawatirnya obat yang telah dikonsumsi akan berdampak buruk bagi kesehatan.

Saat salah seorang pembeli saat dikonfirmasi awak media ia mengatakan bahwa dirinya membeli Tramadol di lokasi tersebut. "saya beli satu lempeng isi 10 butir obat Tramadol seharga Rp. 150.000,"ucap pembeli yang berinisial R, Sabtu (14/11/2026)

Berdasarkan dalam pasal 196 Undang - Undang kesehatan No.36 Tahun 2008 di sebutkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Miliar.


Selain itu pelaku juga dapat di jerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Dan ada juga pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 Taun penjara dan denda hingga Rp. 2 Miliar.


Kapolda Banten Beserta Staf dan Jajaran Ucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Korps Brimob Polri

By On November 14, 2026


SERANG – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H., beserta Wakapolda Banten Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho, S.H., S.I.K., M.Si., dan seluruh staf serta jajaran Polda Banten mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Korps Brimob Polri yang jatuh pada 14 November 2026.


Peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri tahun ini mengusung tema “Brimob Bersama Masyarakat” sebagai semangat untuk terus memperkuat pengabdian dan kedekatan Polri dengan masyarakat.


Kapolda Banten menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Korps Brimob Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian.


“Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Korps Brimob Polri. Semoga Korps Brimob Polri semakin profesional, tangguh, humanis, dan senantiasa hadir memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Kapolda Banten.


Lebih lanjut, Kapolda Banten berharap momentum peringatan HUT ke-81 ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Brimob untuk terus meningkatkan kemampuan, soliditas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.


Senada dengan hal tersebut, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa momentum peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.


“Dengan mengusung tema ‘Brimob Bersama Masyarakat’, diharapkan Korps Brimob Polri semakin dekat dengan masyarakat serta senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar Kabidhumas Polda Banten.


Ia juga berharap Korps Brimob Polri semakin solid, tangguh, dan profesional dalam menjaga keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Melalui semangat “Brimob Bersama Masyarakat”, diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif (Bidhumas).

Di Balik Dinding Rumah di Nagreg: Peredaran Obat Daftar G Berkedok Rumah Tinggal, Diduga Kebal Hukum

By On November 13, 2026


BANDUNG, 13 November 2026 — Peredaran obat keras golongan G seperti Tramadol dan Exsimer di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menemukan modus baru yang semakin menyulitkan pengawasan. Informasi ini diperoleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online KataTribun yang tergabung di dalamnya, berdasarkan hasil penelusuran langsung di lapangan pada Jumat (13/11/2026).

 

Lokasi yang diduga menjadi pusat transaksi berada di Jalan Raya Bandung–Garut No. 20, Citaman, Kecamatan Nagreg, tepat di sebelah warung Bakso Malang — namun aktivitas jual beli berlangsung di dalam sebuah rumah tinggal, sehingga tidak terlihat mencolok dari jalan raya.

 

Modus Baru: Rumah Tinggal Jadi Tempat Transaksi

 

Menurut keterangan seorang pembeli yang berinisial D kepada wartawan, para pengedar kini mengubah strategi agar tidak dicurigai:

 

"Modus seperti itu hanya untuk dijadikan pengalihan pandangan dari masyarakat umum supaya tidak terlihat mencolok kegiatan jual beli obat tramadol."

 

Saat tim media mendatangi lokasi, seorang pria yang mengaku hanya sebagai pekerja di sana enggan memberikan banyak keterangan. Ketika ditanya omzet per hari, ia menjawab singkat: "Belum stabil."

 

Aduan Diterima, Namun Belum Ada Tindakan

 

Masyarakat telah melaporkan dugaan ini kepada pihak berwenang. Kapolsek Nagreg merespons melalui pesan WhatsApp dengan menyatakan: "Nanti akan saya kroscek dan akan ditindaklanjuti." Namun hingga berita ini diturunkan, belum terlihat adanya langkah penindakan dari pihak kepolisian di lokasi tersebut.

 

Diduga Sebelum Razia Mereka Sudah Tahu

 

Vini Amelia, Pimpinan Redaksi KataTribun, menyoroti kejanggalan yang dialami tim investigasi di lapangan:

 

"Pelaku peredaran obat daftar G tersebut pintar sekali mengelabui pihak kepolisian. Mereka seolah kebal hukum. Bahkan sebelum ada penindakan pun, mereka sudah mengetahui bahwa tempat tersebut akan ditindak. Setelah penindakan selesai, mereka kembali beraktivitas seperti biasa."

 

Ini Pelanggaran Serius

 

Peredaran obat keras golongan G tanpa izin edar melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara dan denda yang besar. Selain itu, penyalahgunaan Tramadol dan Exsimer dapat menyebabkan ketergantungan permanen, kerusakan saraf, hingga risiko kematian, terutama di kalangan remaja.

 

GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 bagi pihak-pihak terkait.

 

 

 

Team/Red (KataTribun)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#ObatTerlarangNagreg #PeredaranObatIlegal #KesehatanMasyarakat #Tramadol #GMOCTKebenaran

Roziki: Berani Kah Pemerintah Laporkan Entang? Jangan Cuma Masyarakat yang Dikriminalisasi — Ganti Rugi Tiga Musim Dituntut

By On November 13, 2026


INDRAMAYU, 13 November 2026 — Suara lantang dan tegas datang dari Roziki, pemilik lahan yang terisolir akibat pembangunan PT Tesco Indomaritim. Di hadapan warga dan para ahli waris tanggal 9 November 2026 di kediaman Cintami Atmawati, Roziki membacakan draf notulen hasil pertemuan yang digelar di PT Tesco Indomaritim pada 26 Oktober 2026, yang dikirimkan oleh Camat Sukra, Sigit Widiyanto.

 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat Sukra Sigit Widiyanto, Kades Tegal Taman Makrus, Kanit Intel Polsek Sukra, Danramil Sukra, serta Entang selaku pihak manajemen PT Tesco Indomaritim.

 

Isi Notulen yang Dibacakan Roziki

 

Dalam notulen yang dibacakannya, disepakati beberapa poin penting:

 

Aspirasi dan Tuntutan Petani:

 

- ✅ Box Culvert: Meminta pemasangan saluran pembuang berupa box culvert di bagian tengah, karena saluran yang ada saat ini tidak maksimal mengalirkan air.

- ✅ Infrastruktur Air Laut: Meminta pembuatan pintu air di ujung saluran serta peninggian tanggul penahan di pinggir pantai agar tidak dihantam gelombang. Usulan ini akan diteruskan ke Pemkab Indramayu.

- ✅ Perbaikan Pemecah Ombak: Meminta perbaikan bangunan pemecah ombak yang rusak akibat tertabrak kapal tongkang.

- ✅ Akses Sawah Terisolir: Memohon pemindahan pagar pembatas yang menutup akses ke lahan warga.

 

Tanggapan PT Tesco Indomaritim:

 

- ✅ Berkomitmen membangun box culvert, menormalisasi saluran, dan memperbaiki pemecah ombak yang rusak.

- ✅ Pemerintah Desa Tegal Taman akan mengusulkan pengalihan status saluran irigasi ke BPN.

- ✅ Pemerintah Desa juga akan mengusulkan pembangunan pintu air dan peninggian tanggul kepada Pemkab Indramayu.

 

Roziki Menolak Tanda Tangan dan Tuntut Ganti Rugi

 

Usai membacakan notulen tersebut, Roziki dengan tegas menyatakan: "Apakah Pemerintah berani melaporkan Entang ke ranah hukum? Pada pertemuan 26 Oktober, Entang mengaku merusak saluran irigasi yang merupakan fasilitas umum, dan juga mengaku merusak tanggul penahan abrasi. Jangan cuma masyarakat yang dikriminalisasi!".

Menurut Roziki pengakuan Entang (Manajemen PT Tesco Indomaritim) tersebut dihadapan Camat Sukra, Kades Tegal Taman, Kanit Intel dan Danramil Sukra.

 

Roziki menegaskan dirinya tidak akan menandatangani notulen tersebut karena belum ada pembahasan soal ganti rugi atas kerugian tiga musim panen yang dideritanya bersama Haji Jayani dan warga lainnya.

 

"Kami tidak menolak bentuk investasi/investor, tapi kenapa lahan yang belum dibeli PT Tesco justru dipagari hingga kami tak bisa masuk dan dibatasi akses? Kerugian kami sejak 2022 belum ada penyelesaiannya," tegas Roziki.

 

Dilarang Merekam saat Pertemuan, Asep NS: Ini Langgar UU Pers!

 

Informasi penting terungkap: saat pertemuan 26 Oktober, Roziki (Pemilik Lahan)—yang juga sebagai wartawan di Penajournalis.com— dilarang merekam kegiatan. Asep NS, Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT sekaligus Pemred Penajournalis.com, menegaskan:

 

"Larangan merekam terhadap jurnalis bisa dijerat Pasal UU Pers No 40 Tahun 1999, dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Kami akan mengklarifikasi ini ke Camat Sukra terlebih dahulu. Jika terbukti, ini menjadi alat bukti hukum."

 

Rekaman Percakapan Camat Sukra: "Tak Usah Lapor Pak Asep"

 

Asep NS juga mengungkapkan adanya rekaman percakapan telepon Camat Sukra Sigit Widiyanto dengan warga yang menyebutkan agar Roziki tidak perlu terus menerus selalu melaporkan ke Pak Asep, dan menilai pemberitaan tidak berpengaruh bagi Camat Sukra Sigit Widiyanto.

 

"Pernyataan ini diduga menghalangi kinerja jurnalistik dan meremehkan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui pemberitaan. Bukti rekaman ini akan kami simpan sebagai acuan," ungkap Asep NS.

 

GMOCT membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999 bagi pihak PT Tesco Indomaritim, Camat Sukra, maupun pihak terkait lainnya.

 

 

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Tim/Red (Penajournalis.com)

Editor:

 

#SawahTerisolir #GantiRugiPetani #TescoIndomaritim #Indramayu #GMOCTKawalKebenaran

Usai Viralll Uang Keringat 5 Tahun PMI Diserahkan ke Orang Lain, Mirnawati Resmi Lapor ke Polres Indramayu

By On November 12, 2026

 


INDRAMAYU, 12 November 2026 — Kasus dugaan penggelapan dana milik Mirnawati (33), mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Riyadh, Arab Saudi selama lima tahun (2019–2025), terus berlanjut ke ranah hukum. Hari ini, Kamis (12/11/2026), Mirnawati didampingi tim GMOCT resmi melaporkan perkara ini ke Mapolres Indramayu, Jawa Barat.

 

Laporan Diterima Polres Indramayu

 

Mirnawati warga Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, didampingi oleh Ahmad Nuryaman (Kepala Divisi Investigasi GMOCT) dan Vini Amelia (Bendahara Umum II GMOCT), menyerahkan laporan dugaan penggelapan dana yang diklaim mencapai ratusan juta rupiah.

 

Usai melapor, Mirnawati menyampaikan harapannya: "Semoga Bapak Polisi segera menindaklanjuti apa yang menjadi laporan saya. Inshaallah saya percaya, di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru, Polisi sekarang dapat segera dan fokus menangani kasus yang saya alami sebagai korban."

 

Latar Belakang Kasus

 

Sebelumnya, pada 5 November 2026, GMOCT telah memberitakan dugaan penggelapan dana tabungan Mirnawati. Hasil investigasi tim GMOCT yang dikonfirmasi langsung di lokasi pada Senin (02/11) mencatat bahwa terduga pelaku di hadapan saksi mengakui gaji Mirnawati selama 5 tahun telah masuk ke rekeningnya secara berturut-turut, namun diklaim telah habis untuk kebutuhan jajan kedua anak korban yang kini berusia 10 dan 7 tahun.

 

Kerugian materiil korban ditaksir mencapai Rp280 juta, belum termasuk hasil investasi gadai sawah senilai Rp40 juta serta investasi ternak kambing yang belum jelas penyelesaiannya.

 

Dalam proses mediasi di tingkat desa, keluarga korban juga menyoroti dugaan keberpihakan oknum Kepala Desa Rancasari yang dinilai justru membela terduga pelaku. GMOCT telah menyatakan akan menyurati Camat dan Inspektorat Kabupaten Indramayu guna meminta evaluasi netralitas Kades Rancasari.

 

GMOCT Tegaskan Akan Kawal Sampai Tuntas

 

Ahmad Nuryaman selaku Kepala Divisi Investigasi GMOCT menyatakan komitmen pihaknya: "Kami akan terus mengawal kasus ini melalui publikasi agar keadilan dan kebenaran materiil dapat terwujud untuk Ibu Mirnawati."

 

Sementara itu, Vini Amelia selaku Bendahara Umum II GMOCT mengapresiasi pelayanan yang ditunjukkan oleh jajaran Satreskrim Polres Indramayu, khususnya Unit Tipidter, dalam menerima dan memproses laporan tersebut.

 

GMOCT memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

 

 

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Sumber: Bentengmerdeka

Editor:

 

#PMIIndramayu #KeadilanUntukMirnawati #PenggelapanDana #LaporPolresIndramayu #GMOCTKawalKebenaran #PerlindunganPMI

Baru Dikerjakan, Jalan Karang Anyar–Krawang Sari Lampung Selatan Sudah Retak dan Pecah, Kualitas Pekerjaan Dipertanyakan

By On November 12, 2026

 


LAMPUNG SELATAN, 12 November 2026 — Pekerjaan pelebaran jalan ruas Karang Anyar–Krawang Sari (R.180), yang melintasi Kecamatan Natar dan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, menuai sorotan tajam. Pasalnya, konstruksi jalan yang masih terbilang baru sudah memperlihatkan kerusakan berupa retakan dan pecahan pada permukaan beton.

 

Informasi ini diperoleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Esensijurnalis.com yang tergabung di dalamnya, berdasarkan hasil penelusuran langsung yang dilakukan oleh Ketua DPD GMOCT Provinsi Lampung, Bambang Irawan.

 

Kerusakan Jalan Terlihat Jelas

 

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat retakan memanjang maupun menyilang pada permukaan beton jalan. Selain itu, sejumlah bagian tepi konstruksi juga tampak retak hingga pecah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

 

Data Proyek

 

Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek di lokasi, pekerjaan ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR):

 

- Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- Subkegiatan: Pelebaran Jalan Menuju Standar

- Pekerjaan: Pelebaran Jalan Ruas Karang Anyar–Krawang Sari (R.180), Kecamatan Natar dan Jati Agung

- Nilai Kontrak: Rp1.445.897.710

- Pelaksana: CV Pandawa Siham

- Waktu Pelaksanaan: 120 Hari Kalender

- Tahun Anggaran: 2026

 

Kualitas Konstruksi Dipertanyakan

 

Munculnya keretakan dan pecahan beton pada pekerjaan yang belum lama selesai tentu sangat disayangkan. Pembangunan infrastruktur jalan semestinya tidak hanya mengejar target penyelesaian fisik, tetapi juga mengutamakan mutu mulai dari pemilihan material, metode pelaksanaan, proses pengecoran, pemadatan, perawatan beton, hingga kualitas hasil akhir.

 

Secara teknis, keretakan pada beton dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain penyusutan, perawatan yang kurang optimal, kondisi tanah dasar, mutu campuran, maupun beban yang diterima sebelum beton mencapai kekuatan yang sempurna. Namun, penyebab pasti perlu diverifikasi melalui pemeriksaan teknis yang objektif dan menyeluruh.

 

Harapan Masyarakat

 

Masyarakat berharap Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan segera meninjau langsung ke lokasi dan meminta penjelasan kepada pihak pelaksana pekerjaan. Pengawasan oleh konsultan pengawas juga harus diperketat guna memastikan setiap tahapan pelaksanaan benar-benar sesuai dengan kontrak, gambar kerja, dan spesifikasi teknis.

 

Anggaran daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah tentu harus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, kuat, dan tahan lama sesuai perencanaan.

 

GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

 

 

Team/Red (Esensijurnalis)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#JalanRetakLampungSelatan #InfrastrukturBerkualitas #PUPRLampungSelatan #PengawasanPembangunan #GMOCTLampung

Foto Makan Bersama Anggota Polisi Jatanras Polda Jateng dan Pimpinan DC PT Elang Sakti Nusantara dan Kelompok, Jadi Sorotan Publik, Pertanyaan Besar, Backing? Ataukah Saling Back Up?

By On November 12, 2026


SEMARANG, 12 November 2026 — Sebuah foto dokumentasi makan bersama yang beredar di Status WhatsApp memicu pertanyaan publik terkait hubungan kedekatan antara anggota kepolisian Polda Jawa Tengah Jatanras dengan pihak manajemen penagih utang atau debt collector (DC) PT Elang Sakti Nusantara. Foto tersebut diunggah oleh seseorang bernama Josri, yang disebut sebagai ketua tim penagih di perusahaan tersebut.

 

Dalam unggahan yang berisi foto acara makan bersama itu, terlihat Josri dan anggota tim penagihnya duduk berdampingan secara akrab dengan empat orang anggota kepolisian Jatanras Polda Jateng, di antaranya disebutkan AKBP Andi, AKBP Helmy Tamela yang saat ini sudah pindah tugas sebagai Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU), dan dua anggota lainnya. Unggahan status WhatsApp itu menyebutkan bahwa momen tersebut terjadi "saat pertemuan dengan para komandan di Unit 3 Polda Jateng sebelum salah satu pejabat tersebut — yang disebut Pak Helmy, Kasubdiv Polda — pindah menjabat sebagai Kapolres di wilayah Sumatera Barat".

 

Masyarakat tentu tidak mempermasalahkan silaturahmi atau pertemanan antar individu. Namun yang menjadi sorotan mendalam adalah latar belakang bisnis PT Elang Sakti Nusantara yang bergerak di bidang penagihan utang (Preman Berkedok DC). Banyak keluhan masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik penarikan kendaraan yang dilakukan oleh para penagih utang di lapangan, yang dinilai sering kali berada di luar prosedur hukum yang sah dan justru seharusnya menjadi ranah kepolisian untuk melindungi masyarakat.

 

Kedekatan yang terlihat begitu akrab antara pimpinan tim penagih dengan aparat kepolisian inilah yang memicu dugaan kuat adanya hubungan istimewa atau "kemitraan" yang lebih dari sekadar pertemanan. Publik bertanya-tanya: apakah ada dukungan atau perlindungan yang diberikan sehingga kegiatan penagihan yang dianggap kasar dan di luar aturan tersebut berjalan tanpa hambatan?

 

Guna menelusuri kebenaran informasi tersebut, awak media berupaya melakukan konfirmasi. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, AKBP Andi hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan atau respons sama sekali.

 

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Josri memberikan penjelasan berbeda. Ia menyatakan bahwa momen makan bersama tersebut terjadi pada tiga tahun silam, tepatnya pada tahun 2023, dan bukan kegiatan yang baru saja berlangsung.

 

Penjelasan mengenai waktu kejadian tersebut tentu tidak sepenuhnya meredakan keresahan yang ada. Justru pertanyaan besar kini mengemuka di tengah masyarakat: apakah pada saat itu terdapat bentuk kerjasama atau "saling backing" antara anggota kepolisian Polda Jateng dengan pihak Josri dan perusahaan yang dipimpinnya? Jika ada, apa bentuknya dan apa dampaknya bagi keadilan masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil dalam proses penagihan utang?

 

GMOCT memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

 


Team/Red (GMOCT)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

 

 

Jalani Pemeriksaan Tambahan Di Mapolres Sleman, M Bakara Apresiasi Sinergitas Kemitraan Kasatreskrim dan Kinerja Jajarannya

By On November 12, 2026

 


SLEMAN, 12 November 2026 — Kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi semakin terungkap. Bukti rekaman CCTV menunjukkan kode barcode pengisian bersubsidi dengan nomor polisi H 9402 LA ternyata digunakan oleh kendaraan yang berbeda dari pemilik aslinya. Dugaan penyalahgunaan ini kini sedang diselidiki secara resmi oleh Tim Tipiter Jatanras Polresta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Hari ini, Kamis (12/11/2026), M. Bakara — selaku koordinator sekaligus penerima kuasa dari pelapor Budi — menjalani pemeriksaan untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan di Unit I Jatanras Mapolres Sleman. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi sebelumnya dengan nomor LP/B/662/IX/2026/SPKT/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I. YOGYAKARTA, tertanggal 7 September 2026.

 

Usai pemeriksaan, M. Bakara menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja jajaran Jatanras Unit I Mapolres Sleman yang dinilai telah bekerja sesuai tupoksi. "Saya berharap kasus ini segera naik status dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," ujarnya.

 

Sebelum masuk ruang pemeriksaan, M. Bakara menyempatkan silaturahmi ke ruangan Kasatreskrim Polres Sleman, AKP Mateus Wiwit Kustiyadi, S.H. Ia pun menyampaikan apresiasi atas keramahan dan sinergitas antar-lembaga yang terjalin. Diketahui, selain sebagai pelapor dan penerima kuasa, M. Bakara juga adalah Pemred Media Online Bakaratobanews.com sekaligus Ketua DPD GMOCT Provinsi Jawa Tengah.

 

Sementara itu, Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT yang juga Pemred Penajournalis.com, Asep NS, turut mengapresiasi sinergitas yang ditunjukkan oleh Kasatreskrim Polres Sleman. "Kami mendukung penuh penanganan kasus ini dan akan mengawal melalui publikasi guna memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Kepolisian di bawah arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto — Polisi Bersama Masyarakat: Melindungi, Mengayomi, dan Melayani," ungkapnya.

 

GMOCT akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas dan transparan.

 

 

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

SP2HP Hingga November Belum Ada Perkembangan, Laporan Dugaan Penipuan Dewa Aldo Serena Terkesan Mangkrak di Ditreskrimum Polda Jateng Subdit 3

By On November 11, 2026


SEMARANG, 11 November 2026 — Hingga bulan November 2026, pelapor Rajiman belum mendapatkan informasi perkembangan hasil penyidikan yang baru satu kali diterimanya pada 16 Juli 2026. Laporan pengaduan yang dilakukan Rajiman pada 3 Juli 2026 tersebut tercatat dengan Nomor Laporan: LI/152/VII/RES.1.11.//2026/Ditreskrimum Polda Jateng, dan SP2HP Nomor: B/331/VII/RES.1.11./2026/Ditreskrimum, tertanggal 16 Juli 2026.

 

Rajiman mengaku baru satu kali menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tersebut sejak melaporkan Dewa Aldo Serena yang diduga sebagai penipu kelas kakap. Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan Dewa Aldo Serena terkesan kebal hukum dan tidak dapat tersentuh.

 

Saat Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS, menghubungi melalui sambungan telepon WhatsApp pada 11 November 2026, AKP Wachid Aryanto, S.H., M.H. selaku Penyidik di Ditreskrimum Polda Jateng yang menangani laporan tersebut menyampaikan bahwa laporan terhadap Dewa Aldo Serena tidak hanya dilakukan oleh Rajiman. Sudah banyak pihak yang melaporkan nama yang sama, baik di Subdit 4 maupun di Subdit 3 tempat beliau bertugas.

 

Namun, faktanya SP2HP yang diterima Rajiman hanya satu kali pada 16 Juli 2026. Hingga bulan November, belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut. Seolah-olah laporan tersebut mangkrak dan jalan di tempat.

 

Ketika ditanyakan lebih dalam mengenai perkembangan kasus, AKP Wachid Aryanto hanya menyebut: "Ke kantor saja ya, biar sekalian dijawab pakai SP2HP," lalu mematikan panggilan telepon.

 

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa jika tidak ditanyakan dan ditindaklanjuti secara terus-menerus, informasi perkembangan kasus mungkin tidak akan pernah disampaikan kepada pelapor. Semangat Semboyan Polisi — Bersama Masyarakat Melindungi, Mengayomi, dan Melayani — pun dipertanyakan apakah hanya akan menjadi simbol belaka, di tengah keseriusan Kapolri Baru Jenderal Suyudi Ario Seto yang menegaskan menangani kasus besar tanpa pandang bulu.

 

GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (GMOCT)

 

 

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

GAJI DIDUGA TERLAMBAT, THR DIPERTANYAKAN, HINGGA POTONGAN SERAGAM: 60 PEKERJA ALIH DAYA RSUD PANDEGA PANGANDARAN RENCANAKAN MOGOK KERJA, AGUNG SULISTIO SOROTI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

By On November 11, 2026


PANGANDARAN – Pengelolaan tenaga kerja alih daya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega Kabupaten Pangandaran menjadi sorotan. PT Prabu Niskala Dewata, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang menaungi puluhan petugas cleaning service di rumah sakit tersebut, mendapat keluhan dari sejumlah pekerja terkait dugaan keterlambatan pembayaran gaji, pemenuhan hak Tunjangan Hari Raya (THR), hingga potongan penghasilan untuk pengadaan perlengkapan kerja.


Persoalan tersebut memunculkan keresahan di kalangan pekerja. Mereka mempertanyakan kepastian pembayaran upah yang disebut kerap melewati jadwal, pemenuhan THR yang dinilai belum sesuai ketentuan, serta kejelasan potongan gaji untuk pengadaan seragam, sepatu, dan perlengkapan kerja lainnya. Apabila keluhan tersebut terbukti, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari manajemen perusahaan maupun instansi terkait.


Seorang pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji bukan kali pertama terjadi. Menurut keterangannya, upah yang semestinya diterima pada awal bulan terkadang baru dibayarkan hingga pertengahan bulan. Bahkan, pada kesempatan sebelumnya, pembayaran gaji disebut pernah dilakukan dalam dua kali pencairan.


"Bukan soal besar atau kecilnya uang, tetapi kalau pembayaran gaji rutin dan berkelanjutan, kami bisa mengatur kebutuhan. Namun, ketika pembayaran tersendat atau dicicil, tentu berdampak pada kebutuhan keluarga," ungkapnya kepada awak media, Selasa (10/11/2026).


Pekerja tersebut menegaskan bahwa penyampaian keluhan bukan bertujuan menciptakan keributan ataupun melakukan tindakan anarkis. Mereka hanya menginginkan perusahaan memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan memberikan kepastian terhadap hak-hak yang selama ini dipertanyakan.


"Kami menyampaikan ini dengan santun. Harapan kami sederhana, perusahaan bisa membayar gaji tepat waktu sesuai ketentuan yang sudah ada, THR juga dibayarkan, lalu menyerahkan sisa seragam yang belum kami terima. Karena seragam itu menggunakan uang kami, dan sudah terlalu lama, maka kami menanyakan kepada pihak perusahaan. Itu saja," imbuhnya.


AGUNG SULISTIO SOROTI HAK PEKERJA, DESAK PERUSAHAAN BERTANGGUNG JAWAB


Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Agung Sulistio, selaku Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT), sekaligus Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI) – KabarSBI.com.


Agung menyoroti pentingnya pemenuhan hak normatif pekerja dalam hubungan kerja alih daya. Menurutnya, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan kontrak dengan pengguna jasa, tetapi juga wajib memastikan kesejahteraan, kepastian pembayaran upah, serta perlindungan hak-hak pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.


Ia menilai, keluhan mengenai keterlambatan gaji, persoalan THR, dan dugaan pemotongan penghasilan untuk perlengkapan kerja harus dijelaskan secara terbuka oleh pihak perusahaan. Apabila terdapat kekurangan pembayaran maupun hak pekerja yang belum dipenuhi, manajemen harus segera mengambil langkah penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Agung juga mendorong Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk tidak tinggal diam. Pemeriksaan dan pengawasan perlu dilakukan guna memastikan apakah pelaksanaan hubungan kerja, pembayaran upah, pemberian THR, serta mekanisme pemotongan penghasilan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


"Persoalan hak pekerja tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil. Mereka sudah menjalankan kewajibannya, sehingga perusahaan juga harus memberikan kepastian atas hak-hak yang menjadi tanggung jawabnya," demikian pokok perhatian Agung terhadap persoalan tersebut.


THR DAN UPAH MENJADI HAK NORMATIF PEKERJA


Dalam ketentuan ketenagakerjaan, pembayaran upah merupakan kewajiban pemberi kerja yang harus dilaksanakan sesuai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan. Keterlambatan pembayaran upah yang terjadi berulang kali perlu dijelaskan secara transparan, termasuk kepastian jadwal pembayaran dan penyelesaian apabila terdapat kekurangan atau tunggakan.


Terkait THR Keagamaan, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 mengatur bahwa pekerja atau buruh dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus berhak memperoleh THR. Besarannya disesuaikan dengan masa kerja, dengan ketentuan satu bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih dan perhitungan proporsional bagi pekerja dengan masa kerja satu hingga kurang dari 12 bulan.


Adapun mengenai pembayaran THR tahun 2026, perusahaan juga perlu memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan resmi pemerintah, termasuk batas waktu pembayaran dan larangan pembayaran secara mencicil sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.


POTONGAN SERAGAM DAN SEPATU PERLU DIKLARIFIKASI


Selain persoalan upah dan THR, dugaan pemotongan penghasilan untuk pengadaan seragam, sepatu, dan perlengkapan kerja turut menjadi perhatian. Para pekerja mempertanyakan dasar pemotongan tersebut serta kejelasan pengadaan barang yang disebut belum seluruhnya diterima.


Manajemen PT Prabu Niskala Dewata perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemotongan, persetujuan pekerja, bukti pengadaan, serta waktu penyerahan perlengkapan yang masih belum diterima. Transparansi diperlukan agar tidak muncul dugaan bahwa pekerja harus menanggung biaya operasional tanpa kejelasan pertanggungjawaban.


SEKITAR 60 PEKERJA RENCANAKAN MOGOK KERJA


Akumulasi keluhan tersebut mendorong sekitar 60 pekerja merencanakan aksi mogok kerja pada Rabu (11/11/2026). Rencana tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan membutuhkan penyelesaian segera melalui komunikasi dan perundingan yang konstruktif.


Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pelaksanaannya tetap harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.


Manajemen PT Prabu Niskala Dewata diharapkan segera membuka ruang dialog dengan para pekerja. Penjelasan mengenai keterlambatan pembayaran upah, pemenuhan THR, dugaan potongan penghasilan, serta penyerahan perlengkapan kerja harus disampaikan secara terbuka disertai langkah penyelesaian yang terukur.


Di sisi lain, RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran sebagai pengguna jasa tenaga alih daya juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut. Kepastian pelayanan rumah sakit harus tetap dijaga, namun perlindungan hak-hak pekerja tidak boleh diabaikan. Dinas terkait, khususnya instansi yang membidangi ketenagakerjaan, juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dan memfasilitasi penyelesaian apabila ditemukan pelanggaran ketentuan hubungan industrial.


Pada akhirnya, pelayanan rumah sakit yang baik tidak hanya ditentukan oleh fasilitas medis dan tenaga kesehatan. Petugas kebersihan yang menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan rumah sakit juga memiliki peran penting. Karena itu, sudah semestinya kontribusi mereka diimbangi dengan kepastian upah, perlindungan hak normatif, dan perlakuan kerja yang layak.


KLARIFIKASI PERUSAHAAN MASIH DITUNGGU


Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya menghubungi CEO Founder PT Prabu Niskala Dewata berinisial S.R. melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi dan penjelasan terkait berbagai keluhan pekerja tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari pihak perusahaan.


Redaksi KabarSBI.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi manajemen PT Prabu Niskala Dewata maupun pihak RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran guna memberikan penjelasan atas persoalan yang berkembang.


KabarSBI.com akan terus mengawal persoalan ini dengan mengedepankan prinsip jurnalistik, keberimbangan informasi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan pekerja.

Produk Pala Desa Taman Sari Siap Bersaing, Unpam Latih 40 UMKM Desain Kemasan Modern

By On November 10, 2026


BOGOR – Sebanyak 40 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Taman Sari, Kabupaten Bogor, mengikuti pelatihan desain kemasan dan labeling produk olahan pala yang diselenggarakan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Magister Manajemen Universitas Pamulang (Unpam), Minggu (8/11/2026).


Menariknya, pelatihan tersebut tidak hanya memberikan pembekalan teori, tetapi juga menghadirkan praktik langsung pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan aplikasi Canva untuk membantu peserta mengembangkan desain kemasan serta materi promosi produk agar lebih menarik dan profesional.


Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan UMKM, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan satu unit printer label kepada Euis Roswati selaku Ketua UMKM Dapur Pala. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan pelabelan produk sekaligus memperkuat identitas dan daya saing produk olahan pala.


Kegiatan ini turut melibatkan dosen, mahasiswa, serta alumni Magister Manajemen Universitas Pamulang sebagai bentuk sinergi antara perguruan tinggi dan alumni dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.


Ketua Pelaksana, Agus Budiawan, mengatakan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM melalui penerapan ilmu pengetahuan secara langsung.


"Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM olahan pala. Kami berharap pengetahuan dan keterampilan yang diberikan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan saja, tetapi dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat pemasaran, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan," ujar Agus.


Pelatihan tersebut menghadirkan empat narasumber, yakni Ahmad Rojai selaku perwakilan Kepala Desa Taman Sari, Dr. Baban Sarbana, S.E., M.I., dari Badan Pengelola Geopark, Euis Roswati selaku Ketua UMKM Dapur Pala, serta Dr. Agustina, S.I., M.M., selaku perwakilan Program Studi Magister Manajemen Universitas Pamulang, bersama dosen pembimbing dan dosen pendamping.


Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan materi mengenai pentingnya desain kemasan, identitas merek, labeling produk, strategi pemasaran, hingga pengelolaan keuangan usaha.


Praktik penggunaan AI dan Canva menjadi salah satu bagian penting dalam pelatihan. Melalui pembelajaran tersebut, peserta diperkenalkan pada pemanfaatan teknologi digital untuk membantu proses kreatif, merancang tampilan kemasan, serta membuat materi promosi yang lebih menarik.


Ahmad Rojai, selaku perwakilan Kepala Desa Taman Sari, menyampaikan bahwa potensi pala yang dimiliki wilayahnya perlu terus dikembangkan melalui inovasi dan peningkatan keterampilan masyarakat.


"Potensi UMKM olahan pala di Desa Taman Sari sangat perlu dikembangkan. Kami berharap pelatihan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi pelaku usaha sehingga produk lokal semakin dikenal, memiliki daya saing, dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Ahmad Rojai.


Sementara itu, Dr. Baban Sarbana dari Badan Pengelola Geopark menyoroti pentingnya mengangkat potensi lokal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat dan identitas daerah.


"Produk olahan pala memiliki potensi untuk menjadi salah satu produk unggulan daerah. Karena itu, diperlukan inovasi, kualitas produk, kemasan yang menarik, serta strategi pemasaran yang tepat agar potensi lokal ini memiliki nilai tambah dan mampu dikenal lebih luas," ungkap Dr. Baban Sarbana.


Ketua UMKM Dapur Pala, Euis Roswati, menyambut baik pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, desain kemasan dan labeling menjadi kebutuhan penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya tarik produk di tengah persaingan pasar.


"Kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Pengetahuan mengenai desain kemasan dan labeling sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Apalagi dengan adanya bantuan printer label, kami berharap proses pengemasan produk Dapur Pala menjadi lebih mudah, praktis, dan memiliki tampilan yang lebih profesional," tutur Euis Roswati.


Di sisi lain, Dr. Agustina, S.I., M.M., selaku perwakilan Program Studi Magister Manajemen Universitas Pamulang, menjelaskan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam menerapkan ilmu pengetahuan secara langsung untuk membantu meningkatkan kapasitas masyarakat.


"Melalui kegiatan ini, kami berharap ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang dimiliki perguruan tinggi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya meningkatkan keterampilan desain kemasan dan labeling, tetapi juga memperkuat pemasaran serta pengelolaan keuangan agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan," jelas Dr. Agustina.


Keterlibatan alumni Magister Manajemen Universitas Pamulang dalam kegiatan tersebut turut menjadi bagian penting dalam memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas kontribusi alumni dalam mendukung pemberdayaan UMKM serta pengembangan potensi ekonomi daerah.


Penyerahan printer label kepada Euis Roswati menjadi salah satu bentuk dukungan konkret dalam kegiatan tersebut. Keberadaan perangkat ini diharapkan membantu UMKM Dapur Pala mencetak label produk secara lebih praktis, sekaligus memperkuat identitas merek dan tampilan kemasan.


Melalui pelatihan ini, para pelaku UMKM Desa Taman Sari diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan produk olahan pala berkualitas, tetapi juga memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi digital, menciptakan kemasan profesional, membangun identitas merek, menerapkan strategi pemasaran yang efektif, serta mengelola keuangan usaha dengan lebih baik.


Sinergi antara pemerintah desa, komunitas UMKM, Badan Pengelola Geopark, perguruan tinggi, dan alumni Universitas Pamulang diharapkan menjadi langkah nyata dalam mengembangkan potensi pala lokal agar semakin dikenal, memiliki nilai tambah, dan mampu memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Desa Taman Sari, Kabupaten Bogor.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *