Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
PT Biostar Chemical Diperiksa Satgas Citarum Harum, Tumpukan Bahan Kimia Cair di Gudang Jadi Sorotan

By On November 22, 2026

 


KABUPATEN BANDUNG, 21 NOVEMBER 2026 — Satgas Citarum Harum Sektor 3 yang dipimpin langsung oleh Dansektor 3, Kolonel Inf. Yunardi, bersama jajaran dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Soreang melakukan pemeriksaan mendadak terhadap PT Biostar Chemical, distributor bahan kimia cair berbahaya yang berlokasi di Kawasan Industri De Prima Terra, Tegalluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (21/11/2026).

 

Awalnya Kurang Kooperatif

 

Saat tiba di lokasi, pihak perusahaan awalnya terlihat kurang kooperatif dan meminta diperlihatkan surat tugas terlebih dahulu sebelum mengizinkan petugas melakukan pemeriksaan. Namun, Satgas Citarum Harum menegaskan bahwa setiap pabrik maupun gudang yang tidak sesuai peruntukan akan tetap diawasi dan diperiksa guna mencegah dampak pencemaran lingkungan yang dapat merugikan masyarakat luas.

 

Tumpukan Bahan Kimia Cair Jadi Kekhawatiran

 

Di dalam gudang, petugas menemukan sejumlah tangki dan penampungan besar berisi bahan kimia cair yang menumpuk. Kegiatan perusahaan ini berupa pelangsiran bahan kimia cair berbahaya dari mobil tangki besar ke dalam wadah-wadah penampungan yang lebih kecil. Proses ini dinilai berisiko tinggi karena memungkinkan terjadinya tumpahan dan pencemaran. Lantai gudang yang terlihat mengalami korosi pun menjadi bukti nyata adanya potensi kebocoran yang belum tertangani dengan baik.

 

Saat diperiksa, hasil pengujian menunjukkan kadar pH yang bersifat asam di bak penampungan. Petugas juga memeriksa setiap saluran pembuangan di dalam gudang untuk memastikan tidak ada sisa cairan kimia yang mengalir langsung ke selokan.

 

Dansektor Tegaskan: Jangan Sampai Masuk ke Sungai

 

Dansektor 3, Kolonel Inf. Yunardi, menegaskan dengan tegas:

 

"Ini penampungan apa? Jangan sampai ada sisa kimia cair yang masuk ke selokan. Kawasan ini peruntukannya untuk limbah padat/kering, bukan tempat penampungan bahan kimia cair. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan tindak tegas. Saya bertugas atas perintah negara dan rakyat," ujar Yunardi.

 

Pihak perusahaan yang diwakili oleh Nia menyebutkan bahwa bak penampungan memang disiapkan untuk menampung sisa cairan pembersihan dan tumpahan, serta diklaim akan diangkut oleh pihak ketiga. Namun, petugas meminta kejelasan lebih lanjut mengenai identitas pihak pengangkut dan lokasi pembuangan akhir limbah tersebut.

 

Satgas Citarum Harum mengingatkan kembali agar perusahaan benar-benar memastikan tidak ada tetesan maupun tumpahan bahan kimia yang masuk ke saluran air lingkungan sekitar.

 

 

 

Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Matainvestigasi. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (Matainvestigasi)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

#SatgasCitarumHarum #LingkunganHidup #PencemaranLingkungan #BahanKimiaBerbahaya #KabupatenBandung #GMOCT

 

 

KTP dan SIM Tak Kunjung Dikembalikan, Tabungan Sering Tidak Diberikan — Ada Apa dengan KMP Tangerang?

By On November 21, 2026

 


TANGERANG, 21 NOVEMBER 2026 — Dugaan penahanan dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) terhadap mantan pekerja sopir di perusahaan yang berinisial KMP, beralamat di Jalan Bayur, Tangerang, kini menjadi sorotan. Persoalan mencuat setelah seorang mantan sopir asal Rangkasbitung mengaku dokumen pribadinya belum dikembalikan meski ia telah mengundurkan diri dan menyerahkan unit kendaraan pada Selasa (18/11/2026).

 

Dokumen Belum Dikembalikan, Alasan Belum Jelas

 

Kepada awak media, korban menceritakan bahwa keputusan berhenti bekerja diambil karena kondisi yang sudah tidak nyaman dan penghasilan yang tidak menentu akibat cuaca. Dua hari sebelum berhenti, ia sudah mengajukan pengunduran diri dan diminta menyerahkan kendaraan ke pool. Namun, setelah serah terima selesai, KTP dan SIM-nya tidak kunjung dikembalikan.

 

"Awalnya saya kira akan langsung dikembalikan, ternyata tidak. Saat ditanya alasannya, tidak ada penjelasan yang jelas. Saya diminta menunggu satu hingga dua hari, tapi terus diundur hingga hampir satu minggu tanpa kepastian," ungkap korban.

 

Karena tidak ada kejelasan, korban akhirnya pulang ke Rangkasbitung pada Jumat (20/11/2026) dengan menumpang teman yang kebetulan lewat. Ia bahkan sempat kesulitan biaya perjalanan pulang.

 

Tabungan Pekerja Juga Dipertanyakan

 

Selain dokumen pribadi, persoalan lain muncul terkait tabungan yang seharusnya menjadi hak pekerja. Korban mengakui bahwa tabungan tersebut kerap tidak diberikan kepada pekerja.

 

"Iya, suka tidak dikasihkan," jawabnya singkat saat ditanyakan.

 

Pengakuan ini menuntut transparansi dari manajemen KMP terkait mekanisme pengelolaan, pencatatan, dan pencairan tabungan pekerja, terutama setelah hubungan kerja berakhir.

 

Kendaraan Diduga Tidak Memiliki Dokumen Lengkap

 

Pengakuan lain yang tak kalah serius disampaikan korban. Selama bekerja, ia mengemudikan kendaraan tanpa membawa STNK. Lebih jauh, barcode kendaraan yang digunakan diduga bukan milik kendaraan tersebut, melainkan milik pihak lain.

 

"Jangankan SIM maupun KTP, STNK juga biasanya tidak pernah saya bawa. Kayak mobil bodong narik tuh. Barcode yang digunakan juga memakai barcode milik orang lain," ujarnya.

 

"Belum Ada Persetujuan dari Bos"

 

Awak media juga melihat tangkapan layar percakapan WhatsApp dengan pihak perusahaan. Salah satu pesan menyebutkan bahwa pengembalian dokumen belum dapat dilakukan karena belum ada persetujuan dari atasan perusahaan.

 

"Memangnya saya yang menahan SIM? SOP-nya memang seperti itu. Tanya saja kepada Pak Bancin. Memangnya saya yang menyetujui SIM-nya? Intinya, belum mendapatkan persetujuan dari bos," demikian isi pesan tersebut.

 

Pernyataan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apa dasar hukum penahanan dokumen identitas warga oleh perusahaan? Siapa yang berwenang menahan KTP dan SIM seseorang?

 

Hingga Saat Ini Belum Ada Klarifikasi

 

Pada Sabtu (21/11/2026), awak media telah menghubungi pihak perusahaan KMP untuk meminta penjelasan terkait penahanan dokumen, pengelolaan tabungan pekerja, serta kelengkapan administrasi kendaraan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi yang diterima.

 

 

 

Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Sandiwartanews. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (Sandiwartanews)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

#HakPekerja #KTPditahan #KMPTangerang #TransparansiPerusahaan #GMOCT

 

 

Pabrik Roti Coy Dinilai Bandel, Limbah Masih Dibuang ke Selokan — Satgas Citarum Sektor 3 Beri Ultimatum

By On November 21, 2026

 


KABUPATEN BANDUNG, 21 NOVEMBER 2026 — Pabrik Roti Coy di bawah naungan PT Sunlight Food Indonesia, yang berlokasi di Kawasan Industri De Prima Terra, Blok F1, Tegalluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, kembali menjadi sorotan tajam Satgas Citarum Sektor 3 bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung pada Sabtu (21/11). Pabrik ini dinilai sebagai salah satu yang paling bandel, karena kerap membuang limbah produksinya dan telah lebih dari dua kali mendapat teguran keras, namun pelanggaran masih terus berulang.

 

Bak IPAL Hanya Sebatas Kamuflase?

 

Pemeriksaan di lokasi menemukan fakta yang mengkhawatirkan. Limbah cair produksi terlihat mengalir langsung masuk ke selokan depan pabrik yang pada akhirnya bermuara ke sungai. Padahal, pabrik tersebut memiliki bak Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, keberadaan bak IPAL itu diduga hanya berfungsi sebagai penampungan sementara tanpa diolah secara baik dan benar, baik secara fisika, kimia, maupun biologi — menjadikannya sekadar kamuflase semata.

 

Dansektor 3 Satgas Citarum, Kolonel Inf. Yunardi, terlihat tidak puas melihat kondisi tersebut.

 

"Mana penanggung jawabnya? Orang IPAL-nya mana? Coba ke sini saya mau bicara. Kenapa ini bisa seperti ini? Wah, ini tidak benar. Pabrik kok limbahnya masuk ke selokan. Coba anggota, cek dan periksa lagi," tegas Yunardi.

 

Penjelasan Pihak Pabrik Dinilai Belum Memuaskan

 

Saat dimintai keterangan, perwakilan pabrik yang dikenal sebagai Ibu Grace tampak berdalih tidak mengetahui banyak hal. Ia juga mengaku tidak yakin apakah lokasi tersebut berstatus pergudangan atau pabrik, padahal jelas beroperasi memproduksi roti dan menghasilkan limbah basah.

 

Rojul dari pihak DLH juga mempertanyakan kesamaan karakteristik limbah di selokan dengan yang ada di bak IPAL. "Jangan bilang itu limbah cucian dapur atau kamar mandi. Harus dicek, jangan sampai mengalir keluar ke selokan," tegasnya.

 

Grace menjelaskan: "Saya tahu ini pabrik roti, tapi saya bagian umum, tidak terlalu paham soal teknis. Limbah produksi katanya masuk ke bak IPAL, kalau penuh disedot mobil tangki. Ke mana dibuangnya, saya tidak tahu. Tadi pagi saya lihat aman, mungkin itu limbah dari tempat lain," ujarnya, yang kemudian terdiam setelah dipaparkan fakta di lapangan.

 

Diberi Ultimatum, Pemantauan Diperketat

 

Menyikapi hal tersebut, Dansektor 3 memberikan ultimatum tegas agar pihak pabrik segera memberikan penjelasan resmi terkait persoalan ini secepatnya. Dansektor juga menugaskan Dansub Hajirun untuk terus memantau dan mengawasi agar pelanggaran tidak terulang.

 

 

 

Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Matainvestigasi. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (Matainvestigasi)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

#CitarumHarum #LingkunganHidup #LimbahPabrik #PengawasanLingkungan #GMOCT

 

 

Dua Tahun Lebih Berjuang, 232 Warga Muara Pantun Kutai Timur Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Lahan, Asep NS Pemkab Kutim Lembek?!

By On November 21, 2026


KUTAI TIMUR 21 NOVEMBER 2026 — Rasa kecewa mendalam disampaikan Solihin, salah satu perwakilan dari 232 warga Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selama lebih dari dua tahun, masyarakat terus berjuang menuntut kepastian atas tanah leluhur mereka yang diduga masuk ke dalam wilayah perizinan PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera (PT EMAS).

 

"Saya sebagai perwakilan masyarakat Dusun 3 Pantun Seberang Sari, Desa Muara Pantun, menyampaikan keluh kesah atas semua masalah konflik lahan yang kami alami. Selama ini kami mengadu kemana lagi? Semua instansi dan pemerintah sudah kami datangi, namun keluh kesah kami diabaikan. Kami kecewa karena kewenangan dan kepercayaan yang diberikan rakyat ternyata belum menyelesaikan masalah kami," ujar Solihin dengan nada haru dan tegas.

 

"Kami hanya ingin hidup dan mempertahankan hak kami untuk regenerasi anak dan cucu kami. Semoga keluh kesah kami ini didengar dengan hati nurani," tambahnya.

 

 

 

Empat Tuntutan Masyarakat yang Belum Terjawab

 

Berdasarkan catatan resmi, masyarakat menyampaikan empat tuntutan utama:

 

Pertama, Evaluasi dan Pencabutan IUP Perusahaan

Meminta Pemerintah Kabupaten mengevaluasi secara menyeluruh proses penerbitan IUP PT EMAS, khususnya terkait masuknya tanah masyarakat ke dalam peta perizinan. Jika ditemukan pelanggaran prosedur, izin diminta untuk dicabut.

 

Kedua, Perlindungan Hak Tanah Masyarakat

Masyarakat telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan menguasai tanah tersebut sejak lama tanpa pernah melepaskan haknya kepada pihak perusahaan. Hak ini mesti dihormati dan dilindungi.

 

Ketiga, Percepatan Penerbitan Sertifikat Tanah

Pengukuran melalui program PTSL sudah dilakukan, namun sertifikat belum diterbitkan. Masyarakat meminta BPN memberikan penjelasan tertulis dan kepastian hukum atas tanah mereka.

 

Keempat, Keputusan dan Kepastian Penyelesaian

Meminta Asisten I yang menangani persoalan ini memfasilitasi penyelesaian yang melibatkan semua pihak, dengan hasil yang dituangkan dalam berita acara resmi beserta batas waktu yang jelas.

 

 

 

Rapat Fasilitas Molor, Dokumen Perusahaan Belum Lengkap

 

Permasalahan ini sempat difasilitasi dalam rapat pada 7 September 2026. Surat resmi telah dikirimkan kepada PT EMAS maupun perwakilan masyarakat agar menyerahkan dokumen sengketa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

 

Hingga kini, 232 warga telah memenuhi kewajibannya menyerahkan dokumen. Namun, pihak perusahaan belum menyampaikan data yang diminta. Sikap tegas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur pun dinilai belum tampak.

 

Saat dihubungi, PLT Kabag Hukum Pemkab Kutai Timur menyebutkan bahwa masyarakat sudah memiliki pengacara dan menyarankan jalur hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Namun, setelah dikirimkan informasi mengenai tupoksi Bagian Hukum yang seharusnya membantu masyarakat melalui jalur fasilitasi non-litigasi, pihaknya hanya menjawab: "Kami pelajari dulu tentang kewenangan dan tusi kami."

 

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kutai Timur memberikan penjelasan bahwa pihaknya terus mengingatkan perusahaan dan berjanji akan mengagendakan pertemuan segera. "Dari masyarakat sudah menyerahkan dokumen, sedangkan dari perusahaan belum. Insya Allah dalam waktu dekat," ujarnya.

 

 

 

GMOCT: Dimana Keseriusan Pemkab Kutai Timur?

 

Menyikapi lambatnya penyelesaian ini, Sekretaris Umum GMOCT, Asep NS, menegaskan:

 

"Tidak adanya ketegasan dari Setda Kutai Timur kepada PT EMAS untuk menyerahkan dokumen adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mendengar dan menyelesaikan aduan rakyat. Bukankah para pejabat digaji dari pajak rakyat? Mereka ini pemimpin, atau seharusnya sadar diri sebagai pelayan masyarakat?"

 

"GMOCT yang berkantor di Jawa Tengah saja peduli dengan suara warga Muara Pantun. Mengapa Pemkab-nya sendiri terkesan abai terhadap warganya yang sudah berjuang lebih dari dua tahun? Lembek?" tegas Asep NS.

 

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dan keputusan tertulis yang adil dan berimbang.


GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 tahun 1999.

 

Team/Red (GMOCT)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

#KutaiTimur #KonflikLahan #HakMasyarakat #MuaraPantun #GMOCT

 

 

Sampah Terus Menumpuk di Jl. Terminal Baru Pasar Minggu, DLH Akui Angkut Tiga Truk Setiap Hari

By On November 20, 2026


AKARTA SELATAN – Persoalan penumpukan sampah di kawasan Jalan Terminal Baru, RT 004/RW 001, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, menjadi sorotan. Meski di lokasi telah terpasang papan larangan membuang sampah, kondisi di lapangan justru menunjukkan masih banyak sampah yang menumpuk dan diduga dibuang oleh sejumlah pedagang.


Dalam konfirmasi melalui pesan WhatsApp, Pak Nandang dari Lingkungan Hidup (LH) Kecamatan Pasar Minggu menyampaikan bahwa pengangkutan sampah di lokasi tersebut dilakukan setiap hari dengan jumlah mencapai tiga truk.


"Tiap hari diangkut 3 truk," ungkap Nandang saat dikonfirmasi.


Namun, ketika disinggung mengenai masih banyaknya sampah yang menumpuk meskipun sudah terdapat larangan tertulis, Nandang menyebut kondisi tersebut tidak terlepas dari aktivitas Pasar Minggu yang berlangsung selama 24 jam.


"Ya itulah Pasar Minggu 24 jam. Pedagangnya yang buang dari mana-mana," jelasnya.


Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penanganan sampah di kawasan tersebut. Pasalnya, pengangkutan hingga tiga truk setiap hari ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan penumpukan sampah secara menyeluruh.


Dalam konfirmasi lanjutan, Risky mempertanyakan langkah konkret yang akan dilakukan pihak Lingkungan Hidup untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia juga meminta agar instansi terkait tidak hanya melakukan pengangkutan, tetapi mengambil sikap tegas terhadap pihak-pihak yang masih membuang sampah sembarangan.


"Lantas penanggulangannya seperti apa, Pak? Apakah dari LH tidak bisa ambil sikap?" tanyanya.


Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat keberadaan sampah yang terus menumpuk berpotensi mengganggu kebersihan, kenyamanan, serta kesehatan lingkungan masyarakat sekitar.


Diperlukan langkah nyata dan pengawasan yang lebih ketat dari pihak terkait, termasuk penertiban terhadap oknum pedagang maupun masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya.


Publik berharap pihak Lingkungan Hidup Kecamatan Pasar Minggu tidak hanya mengandalkan rutinitas pengangkutan sampah, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang agar persoalan sampah yang terus berulang di Jalan Terminal Baru dapat ditangani secara efektif.


Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai langkah penertiban maupun solusi konkret yang akan diterapkan untuk mencegah penumpukan sampah kembali terjadi.

502 Peserta Disiapkan Masuki Dunia Kerja, Kapolri Tutup Pelatihan Poliran Gelombang 7

By On November 20, 2026


Serang - Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto melaksanakan peninjauan Balai Pelatihan Poliran Polda Banten yang dilanjutkan dengan penutupan Pelatihan Poliran Angkatan VII Tahun 2026 bertempat di Balai Poliran Polda Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang pada Jum'at (20/11). 


Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Pejabat Utama Mabes Polri, Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho, serta Walikota Serang Budi Rustandi.


Program Poliran pertama kali diinisiasi pada tahun 2024 oleh Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto saat menjabat sebagai Kapolda Banten. Program ini merupakan inovasi pemolisian yang mengedepankan kepedulian sosial, kemitraan lintas sektoral, serta pemberdayaan masyarakat.


Pelaksanaannya melibatkan pemerintah, lembaga pelatihan, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini, Polri berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan penggerak kolaborasi untuk mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha sekaligus mendukung pengembangan usaha mandiri, tanpa mengambil alih tugas kementerian maupun lembaga terkait.


Dalam kesempatannya, Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa Balai Poliran di Banten merupakan cikal bakal lahirnya program Polisi Peduli Pengangguran.


"Oleh karena itu, peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung tindak lanjut serta capaian program yang telah berjalan," ujarnya.


Selanjutnya, Jendral Polisi Suyudi mengapresiasi pelaksanaan pelatihan Poliran Angkatan ke-7 Tahun 2026 yang diikuti sebanyak 502 peserta.


"Para peserta mendapatkan berbagai pelatihan keterampilan sesuai bidang masing-masing, di antaranya pengelolaan sampah, perikanan dengan sistem bioflok, hidroponik, kelistrikan, hingga pengelasan," ucapnya.


Poliran Angkatan ke-7 Tahun 2026 berlangsung selama lima hari, sejak Senin, 16 November 2026, sampai dengan Jumat, 20 November 2026. Sebanyak 502 peserta mengikuti pelatihan dalam 13 bidang keterampilan, yaitu pengelasan sebanyak 18 peserta, kelistrikan 47 peserta, perikanan 16 peserta, peternakan 16 peserta, hidroponik 16 peserta, pengolahan sampah 16 peserta, manufaktur 131 peserta, junior cleaning service 9 peserta, las FCAW 3G sebanyak 14 peserta, operator packing 20 peserta, security 47 peserta, tata boga 50 peserta, serta food handler sebanyak 102 peserta.


Lanjut, Kapolri mengatakan bahwa pelaksanaan pelatihan tersebut didukung melalui kerja sama dengan pihak swasta, sehingga para peserta yang telah menyelesaikan pelatihan diharapkan dapat langsung terserap ke dunia kerja. 


"Para lulusan juga dipersiapkan untuk memperoleh sertifikasi kompetensi melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Tenaga Kerja di Provinsi Banten," katanya.


Jendral Polisi Suyudi menegaskan bahwa Polri melalui Polda Banten tidak mengambil alih tugas kementerian maupun pemerintah daerah, melainkan hadir untuk mendukung, memfasilitasi, dan mempertemukan masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan dengan pihak pemerintah maupun perusahaan swasta.


“Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian atau pemerintah daerah. Kita justru ingin mendukung, memudahkan, dan memfasilitasi saudara-saudara kita yang belum mendapatkan pekerjaan dengan pihak kementerian, pemerintah daerah, maupun swasta,” tegasnya.


Jendral Suyudi mengungkapkan bahwa tujuan utama program Poliran tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya di wilayah Banten.


"Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat diharapkan turut menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menurunkan angka kriminalitas, baik di wilayah Banten maupun secara nasional," ungkapnya.


Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan menyampaikan perkembangan dan capaian pelaksanaan program Poliran kepada Kapolri. 


"Program ini berawal dari kondisi pengangguran di Provinsi Banten yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 6,68 persen atau sekitar 414.670 orang, sehingga diperlukan langkah nyata untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat," ujarnya.


Irjen Pol Hendra menjelaskan bahwa Program Poliran dijalankan melalui mekanisme 3M, yaitu Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. 


"Melalui Bhabinkamtibmas bersama perangkat desa dan para mitra, dilakukan pendataan serta perekrutan calon peserta untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis maupun nonteknis. Selanjutnya, peserta difasilitasi untuk memperoleh kesempatan kerja atau mengembangkan usaha mandiri," jelasnya 


Program Poliran juga menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.


Dalam memperluas akses penyaluran tenaga kerja, Polda Banten juga telah membangun kerja sama melalui 37 nota kesepahaman (MoU), dengan rincian 19 kerja sama masih berjalan dan 18 lainnya dalam proses.


Melalui kemitraan tersebut, hasil usaha peserta Poliran di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan diharapkan dapat diserap oleh para off-taker untuk selanjutnya disalurkan ke dapur masyarakat maupun pelaku usaha lainnya.


Diakhir, Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto berharap program Poliran dapat menjadi salah satu upaya nyata dalam mengurangi angka pengangguran dengan mendorong masyarakat agar kembali produktif, memperoleh pekerjaan, dan memiliki penghasilan.


"Program Poliran ini dapat menjadi upaya nyata dalam menekan angka pengangguran, mendorong masyarakat agar lebih produktif, memperoleh pekerjaan, dan memiliki penghasilan tetap," tutupnya (Bidhumas).

Perihal Informasi Soal Gudang Solar Subsidi, Ekbang Desa Cieurih Sampaikan Pernyataan Begini

By On November 20, 2026


KUNINGAN, 20 NOVEMBER 2026 — Polemik yang menyertai pemberitaan terkait dugaan penimbunan solar subsidi di Desa Cieurih, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, kini berusaha diluruskan. Udin Bahrudin, selaku Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Desa Cieurih, menyampaikan penjelasan sekaligus permohonan maaf di ruang Intelkam Polres Kuningan, Jumat (20/11/2026).

 

Udin mengakui bahwa dalam pemberitaan sebelumnya, pernyataannya disampaikan sebatas pengetahuan pribadi, padahal ia tidak mengetahui secara pasti substansi persoalan yang diberitakan.

 

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan penjelasan terkait pemberitaan yang kemarin beredar. Saya, Udin Bahrudin, selaku Ekbang Desa Cieurih, memohon maaf apabila perkataan saya telah membuat sejumlah instansi atau pihak merasa tersinggung. Sebenarnya, saya tidak mengetahui secara jelas persoalan dalam pemberitaan tersebut. Karena keterbatasan pemahaman, saya menjawab pertanyaan sebatas pengetahuan saya, padahal sebenarnya saya tidak mengetahui secara pasti," ucapnya.

 

Secara khusus, Udin menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran Polres Kuningan, termasuk Kapolres, Wakapolres, serta Kanit Intelkam Polres Kuningan.

 

"Saya juga meminta maaf kepada institusi kepolisian, khususnya kepada Bapak Kapolres Kuningan, Bapak Wakapolres Kuningan, dan Bapak Kanit Intel Polres Kuningan, termasuk Bapak Darjat. Sekali lagi, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya menegaskan bahwa informasi dalam pemberitaan tersebut tidak benar atau hoaks," tambahnya.

 

Kanit Intelkam Polres Kuningan, Darjat, mengaku terkejut mengetahui namanya turut disebut dalam pemberitaan tersebut. Ia menyambut baik langkah Udin yang hadir secara langsung untuk meluruskan informasi.

 

"Terus terang, saya juga kaget mengetahui adanya pemberitaan seperti itu. Alhamdulillah, setelah Pak Bahrudin menyampaikan klarifikasi dan meluruskan informasi yang berkembang, persoalannya menjadi lebih jelas. Padahal, saya sendiri tidak mengetahui dan tidak tahu-menahu mengenai persoalan sebagaimana yang diberitakan tersebut," ujar Darjat.

 

Darjat berharap penjelasan ini menjadi rujukan bagi masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia juga mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, terlebih yang menyangkut nama baik individu maupun institusi. Masyarakat diharapkan senantiasa mengedepankan prinsip praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

 

 

 

Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Sandiwartanews. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (Sandiwartanews)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

#Kuningan #SolarSubsidi #InformasiBenar #GMOCT

 

 

Perluas Akses Layanan Kesehatan, Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia (ULTRA) Bandung Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Skrining TBC di Desa Cihanjuang

By On November 19, 2026

 


BANDUNG BARAT — 19 NOVEMBER 2026 — Dalam upaya memperluas akses layanan kesehatan sekaligus mendeteksi dini penyakit menular di masyarakat, Puskesmas Parongpong bekerja sama dengan Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia (ULTRA) Bandung dan Yayasan Kemitraan Strategis Tuberkulosis Indonesia menyelenggarakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Skrining Sistematis Tuberkulosis (SSTB). Kegiatan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, pukul 08.00 WIB, di Desa Sawah Lega, Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat.

 

Dua Kelompok Sasaran, Satu Tujuan Sehat

 

Kegiatan ini melibatkan dua kelompok utama: warga masyarakat Desa Cihanjuang serta klien rehabilitasi narkotika yang berada dalam pendampingan Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia Bandung. Keterlibatan kedua kelompok ini dirancang untuk memastikan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

 

Pemeriksaan Kesehatan Dekat dengan Warga

 

Pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan langkah preventif dan promotif agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya memantau kondisi kesehatannya secara berkala. Dengan pemeriksaan di lokasi, warga dapat mengetahui status kesehatannya lebih awal dan segera mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan apabila ditemukan indikasi gangguan medis. Semakin mudah akses pelayanan, semakin baik kualitas hidup masyarakat.

 

Skrining TBC: Deteksi Dini Kunci Penanggulangan

 

Selain pemeriksaan umum, kegiatan ini juga difokuskan pada Skrining Sistematis Tuberkulosis (SSTB). Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui udara. Penanggulangan TBC memerlukan pendekatan menyeluruh — mulai dari edukasi, penemuan kasus aktif, pemeriksaan diagnostik, pengobatan tepat, hingga pendampingan pasien sampai tuntas.

 

Melalui skrining ini, warga dan klien rehabilitasi menjalani penapisan awal untuk mengidentifikasi gejala maupun risiko TBC. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain batuk berkepanjangan, demam, keringat malam, penurunan berat badan tanpa sebab jelas, dan mudah lelah. Deteksi dini memungkinkan penanganan lebih cepat dan mencegah penularan lebih luas.

 

Kesehatan Klien Rehabilitasi: Hak yang Sama, Tidak Ada Diskriminasi

 

Salah satu aspek paling penting dari kegiatan ini adalah inklusivitasnya. Klien rehabilitasi narkotika juga berhak atas layanan kesehatan yang layak, aman, dan setara. Pemulihan yang utuh tidak hanya menyangkut aspek perilaku dan psikologis, tetapi juga kesehatan fisik. Pemeriksaan ini menjadi langkah nyata memastikan kesehatan tubuh mereka juga terpantau dan tertangani dengan tepat.

 

Keterlibatan mereka dalam kegiatan terbuka bersama masyarakat juga merupakan pesan kuat: menghapus stigma dan membuktikan bahwa setiap orang berhak sehat tanpa memandang latar belakang.

 

Sinergi Lembaga Kunci Keberhasilan Program

 

Puskesmas Parongpong memberikan dukungan pelayanan medis, Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia melibatkan kelompok rentan dalam pendampingannya, dan Yayasan Kemitraan Strategis TBC Indonesia memperkuat aspek penanggulangan penyakit secara terarah. Kerja sama lintas sektor inilah yang membuat program seperti ini dapat berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak orang.

 

Penanggulangan penyakit tidak bisa dilakukan sendirian — butuh pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat berjalan beriringan.

 

Kesimpulan: Tidak Ada yang Tertinggal dalam Kesehatan

 

Kegiatan ini menegaskan: kesehatan adalah hak asasi setiap orang. Melalui pemeriksaan dini, kepedulian lintas lembaga, dan semangat inklusivitas, kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan bebas Tuberkulosis.

 

Puskesmas Parongpong – Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia Bandung – Yayasan Kemitraan Strategis Tuberkulosis Indonesia

 

Bersama Peduli Kesehatan, Bersama Cegah TBC, Bersama Pulihkan Kehidupan.

 

Team/Red (GMOCT)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

#KesehatanUntukSemua #CegahTBC #RehabilitasiNaturaIndonesia #PuskesmasParongpong #BandungBarat #GMOCT

 

 

Air Balong Berwarna Merah Pink Mencurigakan — Diduga Limbah Pabrik Dibuang Diam-diam, Awasi Citarum Harum Jilid Tiga Kendali Pengawasannya

By On November 19, 2026


KABUPATEN BANDUNG — Kurangnya pengawasan dan kendornya kinerja pada program Citarum Harum Jilid Tiga dinilai menjadi celah bagi pelaku industri yang tidak bertanggung jawab. Penampakan mencurigakan terlihat pada balong/empang yang berlokasi di Jalan Raya Sapan, Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, tepatnya di Jalan Industri KM 1, pada Kamis (19/11/2026).

 

Warna air balong terlihat tidak wajar — berwarna merah semu atau merah muda, bahkan terkadang berubah seperti pelangi. Padahal sebelumnya air berwarna hitam bercak putih dengan bau khas yang diduga kuat berasal dari limbah pabrik kertas. Kini air berubah merah layaknya gincu, yang diduga kuat tercemar limbah pabrik di sekitarnya.

 

Belum diketahui secara pasti penyebab air balong tersebut kerap berubah warna dan berbau tidak sedap. Padahal air balong pada umumnya tidak demikian. Warga bertanya-tanya: jika diguyur hujan deras, air seharusnya kembali jernih atau warna alami, bukan berubah menjadi merah mencolok.

 

Saat ditanya, seorang pekerja pabrik di sekitar hanya menjawab singkat: "Hal ini mah gak aneh Pak, sudah biasa."

 

Namun saat tim menelusuri lebih jauh ke kawasan Jalan Industri, terlihat saluran-saluran kecil yang terhubung ke pembuangan limbah tampak berwarna hitam pekat dan berbau menyengat. Ini bukan kali pertama terjadi — aliran tersebut sudah lama terlihat kotor. Bahkan air hitam dan berbau itu mengalir hingga ke pemukiman warga, anak sungai di area gudang, dan dekat sekolah.

 

Seorang warga yang enggan disebut namanya menegaskan: "Memang benar sekarang ini sering hitam pekat dan bau, bahkan ada bercak juga seperti kasus lama dulu bubur kertas KTM. Dulu sering bermasalah, tapi kan sekarang sudah bangkrut, cuma saat ini digantikan dengan yang baru."

 

Warga juga menyampaikan kekhawatirannya: "Dulu zaman Citarum Harum dah mulai hilang bau-bau kaya gini, warna hitamnya juga. Sekarang ini malah lebih sering. Apakah Citarum Harum masih ada? Kalau ada, kenapa bisa kaya gini lagi?"

 

Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Matainvestigasi.com yang tergabung di dalamnya. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (Matainvestigasi)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

#LimbahPabrik #CitarumHarum #PencemaranLingkungan #Bandung #GMOCT

 

 

Minta Hapus Berita Plus Tiktok dan Mau Transfer Uang Take Down — Notaris Bakhtiar Darojad Diduga Coba Intervensi & Intimidasi Awak Media pakai Kalimat "Adek Di Tipidter Mabes Polri Mau Silaturahmi"

By On November 18, 2026


KENDAL, 18 November 2026 — Perkembangan terbaru kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah senilai Rp200 juta yang melibatkan Notaris/PPAT Bakhtiar Darojad, S.H., M.Kn., semakin memunculkan tanda tanya besar. Setelah sebelumnya menyatakan "semua info itu tidak benar", notaris tersebut justru terlihat berupaya mendekati pihak media dengan langkah-langkah yang dinilai janggal.

 

Datang dengan "Adek di Tipidter Mabes Polri", Tak Dijawab Siapa Dia

 

Pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 18.31 WIB, Notaris Bakhtiar Darojad menghubungi Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS, melalui pesan WhatsApp dengan kalimat: "Malam bang, tolong posisi abang di mana, ini adek saya yang di Tipidter Mabes Polri mau ketemu."

 

Saat Asep NS menyatakan sedang dalam perjalanan ke Jakarta dan menanyakan siapa sebenarnya "adik" yang dimaksud, Notaris Bakhtiar tidak memberikan jawaban apa pun. Sebutan terkait instansi kepolisian pusat tersebut justru semakin memperkuat dugaan adanya upaya pendekatan yang berbau intimidasi.

 

Mau Bawa "Media Buser" ke Kantor GMOCT

 

Langkah lain yang mencurigakan datang saat Notaris Bakhtiar menghubungi M. Bakara, Ketua DPD GMOCT Jawa Tengah yang mengawal perkara ini, dan meminta alamat kantor dengan alasan: "Saya dan teman saya dari media Buser juga mau merapat ke kantor." Permintaan ini pun dinilai tidak lazim dan mengandung nuansa tekanan terhadap media yang sedang mengawal pemberitaan.

 

TERUNGKAP: Minta Hapus Tiktok & Tawarkan Uang

 

Yang paling serius, berdasarkan rekaman percakapan telepon yang ada, Notaris Bakhtiar Darojad diduga secara terang-terangan meminta agar tayangan video terkait kasus tersebut dihapus dari media sosial Tiktok, dan menyebutkan akan mentransfer sejumlah uang sebagai penggantinya.

 

GMOCT Tegaskan: Jurnalistik Tidak Bisa Dibeli!

 

Menanggapi serangkaian upaya tersebut, pihak GMOCT menegaskan sikapnya:

 

"Secara Cover Both Side, GMOCT telah menempatkan pemberitaan ini secara berimbang dan memberikan ruang jawab kepada Notaris Bakhtiar Darojad. Namun upaya mendekati awak media dengan menyebut-nyebut instansi kepolisian, mendatangi kantor tanpa keperluan resmi, hingga tawaran uang untuk menghapus berita — hal-hal inilah yang justru memperkuat dugaan adanya kepanikan," tegas pihak GMOCT.

 

"Perlu digarisbawahi: Hasil karya jurnalistik tidak dapat diperjualbelikan. Tidak dapat dihapus dengan imbalan uang. Apalagi ketika media sudah menjaga prinsip keberimbangan. Jika merasa tidak bersalah, buktikan di jalur hukum, bukan dengan pendekatan yang terkesan ingin membungkam media," tambahnya.

 

"Kalau Bersih, Mengapa Risih?" — Publik Berhak Tahu Kebenaran

 

GMOCT menegaskan pemberitaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengawal informasi publik. Ruang hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 — namun tidak melalui pendekatan di belakang layar maupun tawaran materi.

 

Publik kini menunggu: jika semua tuduhan tidak benar, mengapa justru muncul upaya membungkam media dengan cara-cara yang dipertanyakan?

 

Tim/Red — GMOCT

Editor: 

 

#NotarisKendal #JurnalistikTidakDibeli #PenggelapanSertifikat #GMOCT

 

 

AGUNG SULISTIO SAMBANGI MAJELIS ADAT SUMEDANG LARANG, BANGUN SILATURAHMI DAN PERKUAT KOMITMEN MENJAGA MARWAH SERTA HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

By On November 18, 2026


SUMEDANG – Rabu, 18 November 2026 — Pimpinan Redaksi KabarSBI.com, Agung Sulistio, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT) dan Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Majelis Adat Sumedang Larang, yang beralamat di Desa Ambit, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.


Kedatangan Agung Sulistio disambut langsung oleh Ketua Majelis Adat Sumedang Larang, Ibu Susan, didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Adat, Ibu Raraswati. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi, mempererat persaudaraan, serta membuka ruang sinergi antarelemen masyarakat.


Dalam kesempatan tersebut, Agung Sulistio menyampaikan bahwa silaturahmi bukan sekadar pertemuan formal, melainkan langkah penting untuk membangun hubungan yang dilandasi rasa saling menghormati, menjaga nilai-nilai budaya, serta memperkuat kepedulian terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.


Menurutnya, masyarakat adat memiliki kedudukan penting dalam menjaga warisan leluhur, identitas budaya, kearifan lokal, serta kelestarian lingkungan. Karena itu, keberadaan lembaga adat perlu mendapatkan perhatian dan penghormatan dari seluruh elemen masyarakat maupun pemangku kebijakan.


Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk mengenal lebih dekat visi dan misi Majelis Adat Sumedang Larang yang tertuang dalam lima misi utama organisasi.


LIMA MISI UTAMA MAJELIS ADAT SUMEDANG LARANG


Berdasarkan papan visi dan misi yang terpampang di lingkungan Majelis Adat Sumedang Larang, terdapat lima misi utama yang menjadi landasan perjuangan organisasi, yaitu:


1. Mengembalikan Kepercayaan Diri, Harkat dan Martabat Masyarakat Adat.


Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat masyarakat adat, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya.


2. Mengembalikan Kedaulatan Masyarakat Adat.


Mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat adat.


3. Mencerdaskan dan Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Adat.


Mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.


4. Mengembangkan Proses Pengambilan Keputusan yang Demokratis.


Mendorong proses pengambilan keputusan berdasarkan kearifan masyarakat adat.


5. Membela dan Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Adat.


Memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.


Kelima misi tersebut memperlihatkan ruang perjuangan Majelis Adat Sumedang Larang yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian tradisi, tetapi juga menyangkut martabat manusia, kedaulatan masyarakat adat, perlindungan lingkungan, demokrasi, serta pemenuhan hak-hak masyarakat.


Agung Sulistio menilai, pelestarian adat dan budaya tidak boleh berhenti sebatas simbol, seremoni maupun kegiatan seremonial. Nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur harus terus dihidupkan melalui tindakan nyata, pendidikan generasi muda, perlindungan hak masyarakat, serta kepedulian terhadap lingkungan dan kekayaan alam.


Ia juga menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk memberikan ruang pemberitaan terhadap berbagai kegiatan positif masyarakat, termasuk perjuangan lembaga adat dalam menjaga identitas budaya dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.


Silaturahmi tersebut diharapkan menjadi awal komunikasi dan hubungan kelembagaan yang semakin baik antara Majelis Adat Sumedang Larang dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, organisasi kemasyarakatan dan lembaga perlindungan konsumen.


Menjaga adat berarti menjaga identitas, memperjuangkan hak berarti menjaga martabat, dan merawat warisan leluhur berarti memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup bagi generasi mendatang.


Pertemuan di Desa Ambit, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang ini menjadi pengingat bahwa kekuatan masyarakat tidak hanya terletak pada organisasi, tetapi juga pada persatuan, penghormatan terhadap sejarah, dan komitmen bersama menjaga nilai-nilai luhur bangsa.

Dugaan Pengeroyokan, Polres Salatiga Dituntut Usut Tuntas, Jangan Berhenti Pada Laporan Korban

By On November 18, 2026


SALATIGA, 18 November 2026 — Dugaan pengeroyokan terhadap Frenki Manullang di Warung Kopi Warung Bulang, Jalan Lingkar Salatiga, Selasa (17/11/2026) pukul 12.45 WIB, tidak boleh dibiarkan sekadar menjadi laporan yang berhenti di meja kepolisian. Polres Salatiga dituntut tegas mengungkap siapa saja yang terlibat, peran masing-masing, dan memproses mereka yang terbukti melakukan kekerasan secara bersama-sama sesuai hukum yang berlaku.

 

Kronologi: Melerai Justru Dikeroyok

 

Berdasarkan keterangan korban yang diterima BakaratobaNews.com, kejadian bermula saat Aldi berada di lokasi. Tak lama, Marubah Sitanggang datang dan diduga langsung memukul Aldi. Frenki Manullang yang berusaha melerai justru menjadi sasaran. Marubah diduga memanggil sejumlah orang yang kemudian datang bersama-sama dan ikut memukuli Frenki. Korban menyebut orang-orang tersebut sebagai tim dari Koperasi Bintang Karo Salatiga — keterangan ini wajib didalami penyidik.

 

Akibat perbuatan tersebut, Frenki mengalami luka di wajah, leher, dan dada, serta harus menjalani perawatan di IGD RSUD Salatiga dengan biaya Rp354.632. Perkara telah dilaporkan dengan STTTP tertanggal 17 November 2026.

 

Pasal 262 KUHP — Kekerasan Bersama Bukan Delik Aduan!

 

Perlu ditegaskan: dugaan pengeroyokan diatur dalam Pasal 262 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan bukan delik aduan. Artinya, kepolisian wajib bergerak sendiri menemukan pelaku, tidak boleh hanya menunggu korban. Jika benar ada yang dipanggil, datang bersama, lalu memukul bersama — ini pola kekerasan terorganisir yang harus dibongkar tuntas.

 

"Ditangani Sesuai Prosedur" Harus Dibuktikan, Bukan Hanya Kata-Kata

 

Ketua DPD Jateng GMOCT sekaligus Pimpinan Redaksi BakaratobaNews.com, M. Bakara, langsung menyampaikan keprihatinan dan desakan kepada penyidik Polres Salatiga. Penyidik Johan Manihuruk menjawab: "Siap selamat malam bapak, untuk perkara ditangani sesuai prosedur."

 

"Kata 'sesuai prosedur' harus dibuktikan dengan kerja nyata. Jangan hanya memeriksa korban lalu diam. Panggil saksi, telusuri rekaman CCTV, klarifikasi dugaan keterkaitan dengan pihak koperasi, dan ungkap siapa saja yang datang bersama-sama ke lokasi. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke kelompok tertentu," tegas Bakara.

 

Semua Pihak Sama di Hadapan Hukum

 

Koperasi Bintang Karo Salatiga juga patut dimintai klarifikasi. Apakah benar mereka yang terlibat? Hubungannya apa? Polres Salatiga tidak boleh membiarkan celah ketidakjelasan. Publik menuntut: adil, transparan, dan tidak ada yang dilindungi siapa pun dia.

 

GMOCT akan terus mengawal perkara ini. Kami tidak menginginkan perlakuan istimewa untuk siapa pun — kami hanya meminta hukum berjalan tanpa pandang bulu.

 

Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Bakaratobanews yang tergabung di dalamnya. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (Bakaratobanews)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

#PengroyokanSalatiga #UsutTuntas #HukumUntukSemua #Salatiga

 

 

Jual Beli Tanah Rp200 Juta Bermasalah, Sertifikat Diduga Digelapkan Notaris di Kendal

By On November 17, 2026

 


KENDAL, 17 November 2026 — Dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dokumen penting di tengah proses jual beli tanah melibatkan Notaris/PPAT Bakhtiar Darojad, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kini disorot.

 

Kasus bermula ketika Yansen Halomoan Lumbanbatu membeli sebidang tanah milik Muamar Lutfi senilai Rp200 juta. Keduanya sepakat mendaftarkan Akta Jual Beli (AJB) sekaligus proses balik nama sertifikat ke hadapan Notaris Bakhtiar Darojad. Namun setelah berbulan-bulan menunggu, AJB tak kunjung diterbitkan, justru sertifikat tanah yang seharusnya atas nama Yansen diduga diserahkan kepada pihak lain melalui Muamar Lutfi — tanpa izin maupun persetujuan dari Yansen.

 

Mendapat informasi tersebut, tim Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Notaris Bakhtiar melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 17 November 2026. Alih-alih memberikan penjelasan, notaris tersebut justru meneruskan (meneruskan/forward) percakapan dengan Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS, kepada M. Bakara, Ketua DPD GMOCT Provinsi Jawa Tengah — langkah yang dinilai mencurigakan dan menghindari pertanggungjawaban.


Hingga berita ini ditayangkan Sang Notaris Bakhtiar Darojad tersebut menjawab "Siap saya kordinasi Sam bang lai, dan Semua infon itu semua tidak benar,".

 

"Jika Bersih, Mengapa Risih?"

 

Pihak GMOCT menegaskan, sikap bungkam dan menghindar tersebut justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Jika tidak ada yang disembunyikan, seharusnya proses klarifikasi dijawab secara terbuka dan transparan.

 

GMOCT membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 bagi pihak Notaris/PPAT Bakhtiar Darojad maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan resmi terkait persoalan ini.

 

Tim/Red — GMOCT

Editor: 

 

#PenggelapanSertifikat #NotarisKendal #JualBeliTanah #GMOCT

 

 

Jangan Hanya Presiden serta Wakil Presiden! Agung Sulistio Tantang DPR, DPD, dan DPRD se-Indonesia Buka Verifikasi Ijazah!

By On November 17, 2026

 


JAKARTA — Persoalan transparansi dan verifikasi keaslian ijazah pejabat publik kembali menjadi sorotan tajam. Agung Sulistio, Pimpinan Redaksi KabarSBI.com, Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT), sekaligus Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), melontarkan tantangan terbuka kepada seluruh anggota legislatif di Indonesia agar bersedia menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan administrasi pendidikan yang menjadi persyaratan pencalonan sebagai wakil rakyat.

 

Pada Selasa (17/11/2026), Agung menegaskan bahwa transparansi tidak boleh diterapkan secara tebang pilih. Jika persoalan ijazah presiden dan wakil presiden dapat menjadi perhatian publik serta dimintakan verifikasi melalui mekanisme yang sah, maka anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota juga patut mendapatkan standar akuntabilitas yang setara.

 

"Jangan hanya presiden dan wakil presiden yang menjadi sorotan terkait persoalan ijazah. Saya menantang seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia untuk berani terbuka terhadap verifikasi ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan. Jangan sampai transparansi hanya keras ketika menyangkut pihak tertentu, tetapi melemah ketika menyentuh lembaga legislatif," tegas Agung.

 

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut selembar dokumen pendidikan, melainkan menyentuh persoalan integritas, kepercayaan publik, dan tanggung jawab moral seorang pejabat negara. Anggota legislatif merupakan representasi rakyat yang memperoleh mandat melalui proses demokrasi. Karena itu, setiap persyaratan yang melekat pada jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

 

TRANSPARANSI JANGAN MENJADI ALAT POLITIK

 

Agung mengingatkan bahwa verifikasi ijazah tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang lawan politik ataupun membangun tuduhan tanpa bukti. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif melalui lembaga pendidikan penerbit ijazah dan instansi berwenang. Namun, prinsip kehati-hatian juga tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang klarifikasi dan pertanggungjawaban administratif.

 

"Kalau memang semua pihak menjunjung tinggi integritas, mari kita bangun standar keterbukaan yang sama. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan politik yang tinggi. Hukum dan prinsip akuntabilitas harus berlaku secara setara," ujarnya.

 

KURSI KEKUASAAN BUKAN PERISAI DARI PERTANGGUNGJAWABAN

 

Agung menilai, semakin besar kekuasaan dan mandat yang diberikan rakyat, semakin besar pula tanggung jawab seorang pejabat untuk menjaga kepercayaan publik. Ia mendorong penyelenggara pemilu dan instansi terkait memastikan persyaratan administrasi pencalonan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme verifikasi yang transparan, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

"Jangan hanya rakyat yang dituntut jujur dan patuh terhadap aturan. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan juga harus memberikan keteladanan. Jabatan bukan alasan untuk menghindari pertanyaan publik yang sah," tandasnya.

 

Agung menegaskan, tantangan terbuka tersebut bukan tuduhan terhadap individu atau lembaga tertentu, melainkan dorongan agar prinsip transparansi diterapkan secara konsisten kepada seluruh pejabat publik.

 

"PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN HARUS BERADA DALAM SEMANGAT TRANSPARANSI YANG SAMA. JANGAN ADA STANDAR GANDA. RAKYAT MEMBERIKAN MANDAT, MAKA PEJABAT WAJIB MENJAGA KEPERCAYAAN!"

 

Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online KabarSBI yang tergabung di dalamnya. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (KabarSBI)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

 

Sikap dari PKB untuk menghormati dan mendukung Keputusan Prabowo soal Cawapres, Sebut Dasco Figur sudah Tepat.

By On November 16, 2026


Senin 16 November 2026 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.


Wakil Ketua Umum DPP PKB, Moh. Rano Alfath, menegaskan partainya tidak akan mengusulkan kader internal untuk mengisi posisi tersebut. PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo sesuai mekanisme konstitusi.


"PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa," kata Rano kepada wartawan, Senin (16/11/2026).


Meski demikian, Rano menyebut PKB memiliki pandangan mengenai sosok yang dinilai tepat mendampingi Prabowo, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.


Menurutnya, Dasco memiliki pengalaman, kematangan politik, serta kemampuan menjembatani berbagai kepentingan. Hal itu dinilai penting untuk menjaga soliditas koalisi dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan parlemen.


Rano juga menilai loyalitas Dasco kepada Prabowo menjadi salah satu pertimbangan penting. Dasco dianggap mampu mengawal agenda pemerintahan sekaligus merangkul berbagai kelompok masyarakat.


Selain itu, kemampuan Dasco membuka ruang dialog dengan kelompok buruh, pelaku UMKM, hingga pedagang kecil dinilai dapat membantu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.


"Pengalaman politik, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta kesetiaan kepada Presiden itulah yang menjadi pertimbangan PKB dalam memandang sosok Pak Dasco," ujarnya.


Meski mengusulkan Dasco sebagai figur yang layak dipertimbangkan, Rano menegaskan keputusan akhir mengenai dua nama calon wakil presiden tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.


Dengan demikian yang terpilih nanti menjadi Wapres akan membuat Indonesia ke arah yang lebih baik lagi kedepan nya serta mensukseskan pemerintahan yang sudah berjalan.

Respon Cepat Polsek Mauk di Apresiasi Oleh Warga

By On November 16, 2026


Melalui kapolsek Mauk kembali menunjukan Respon cepat menindaklanjuti laporan informasi warga adanya seorang laki laki yang diduga menjual obat daftar G jenis tramadol dan exhymer (COD). Pada Minggu, 15-11-2026.


yang berada di jalan Raya Mauk, Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangeranf. dikabarkan telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Eximer/Tramadol yang diduga tidak memiliki izin edar dari Dinkes dan BPOM.


Berdasarkan informasi yang dihimpun dan diperoleh dari laporan aduan masyarakat, dan pemberitaan dari beberapa media online. Di pimpin langsung oleh Kanit Polsek Mauk untuk mendatangi tempat yang diduga mengedarkan dan menjual Obat keras daftar G tersebut.


Namun sesampainya di lokasi yang dilaporkan, Kanit Polsek mauk tidak menemukan penjual obat daftar G tersebur hanya bertemu degan seorang pembeli nya saja dan si penjualpun sudah pergi/kabur. 


Polsek Mauk akan selalu merespon cepat setiap aduan dari masyarakat (DUMAS), guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman di wilayah hukum polsek Mauk.


Kanit Polsek Mauk Ipda Aji Solehudin S. H, Juga berpesan apabila tempat tersebut masih jadi tempat transaksi obat obatan masyarakat jangan segan – segan memberikan informasi pada pihak kepolisian. 


"Kami (Polsek Mauk) tidak akan segan segan menindak tegas kepada para pengedar obat obatan terlararang" tutup Kapolsek Mauk. 


Salah satu warga mengapresiasi respon cepat Polsek Mauk yang menindak tegas yang menjual obat daftar G. "Kami sangat mengapresiasi, apabila yang menjual obat terlarang telah di berikan tindakan tegas oleh Kapolsek Mauk". kata salasatu warga

Ibu Rumah Tangga di Tanggerang Nekat Edarkan Obat Terlarang, Kapolsek Sepatan Diminta Bertindak

By On November 15, 2026




TANGGERANG, BM.online - Minggu 15 November 2026, Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Kabupaten Tanggerang nekat menjual obat keras terbatas (OKT) di wilayah Lb. Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 


Meskipun ancaman hukuman pidananya cukup tinggi bagi para penjualnya, namun hal itu tidak membuat rasa takut bagi ibu rumah tangga (IRT) untuk menjual obat obat keras terbatas (OKT) jenis tramadol dan eximer diwilayah tersebut.


Sebut saja Bunga (Nama Samaran) saat dikonfirmasi, ia mengatakan, bahwa tempat tersebut memang Benar telah menjual obat Terlarang Golongan ( G) jenis xymer dan tramadol yang didapat dari wilayah Tanah Abang.


"Beneran Pak, Saya menjual obat ini cuma buat bertahan hidup doang dan dapat barangnya belanja online di Tanah Abang Setiap tiga hari sekali. Kata Penjual obat pada waetawan 


Ditempat yang sama salah seorang pembeli saat dikonfirmasi awak media ia mengatakan bahwa dirinya membeli Tramadol di lokasi tersebut. "saya beli satu lempeng isi 10 butir obat Tramadol seharga Rp. 150.000,"ucap pembeli yang berinisial R, Minggu (15/11/2026)


Keberadaan penjual obat daftar G tersebut diduga dapat menjadi ancaman serius yang berdampak meresahkan bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang.


Berdasarkan dalam pasal 196 Undang - Undang kesehatan No.36 Tahun 2008 di sebutkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Miliar.


Selain itu pelaku juga dapat di jerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Dan ada juga pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 Taun penjara dan denda hingga Rp. 2 Miliar.


Kapolsek Sepatan melaui Pesan WhatsAppnya mengatakan pihaknya akan segera bertindak dan menginformasikan ke Kanit Reskrim." Trimakasih informasinya, akan kami tindak lanjuti. Kata Kapolsek Sepatan pada wartawan. Minggu 15/11/2026. (Red/Tim)

Minggu Kasih di Gereja Chris Cathedral Gading Serpong, Kapolres Tangsel Pererat Silaturahmi Lintas Agama

By On November 15, 2026



Tangerang Selatan, BM.online - Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, S.H., S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam program Minggu Kasih di Gereja Chris Cathedral, Jl. Gading Golf Boulevard No. 888, Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, pada Minggu (15/11/2026) pukul 13.00 WIB.


Kegiatan kali ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Pagedangan didampingi oleh Kasat Binmas Polres Tangerang Selatan AKP Dhady Arsya, S.H., M.H., serta Kapolsek Pagedangan AKP Ishar Lanovridena Panangian Siregar, S.Tr.K., S.I.K.


Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo mengatakan, kegiatan Minggu Kasih merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, bukan hanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, tetapi juga untuk membangun komunikasi, mempererat tali silaturahmi, serta mendengarkan secara langsung aspirasi, masukan, maupun permasalahan yang dirasakan masyarakat.


"Kami menyadari bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, melainkan membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh jemaat gereja," kata Boy Jumalolo.


Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin membangun hubungan yang semakin erat antara Polri dengan masyarakat, sehingga tercipta komunikasi yang baik dan kepercayaan yang kuat.


Sementara itu, Founder Pastor Ps. Billy Sindoro, Pastor Arthur Kalesaran, dan Management Building Stephanus Wahyu selaku perwakilan Gereja Chris Cathedral apresiasi yang tinggi kepada Kapolres Tangerang Selatan beserta jajaran atas kunjungan dan perhatian yang diberikan.


"Kami menyambut hangat dan berterima kasih kegiatan Minggu Kasih ini sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membangun komunikasi, mempererat tali silaturahmi, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara kepolisian dengan seluruh elemen masyarakat dan umat beragama," ujarnya.


Pihak gereja berharap melalui kegiatan seperti ini, hubungan baik antara gereja dengan Polres Tangerang Selatan dapat terus terjalin dan ditingkatkan, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kerukunan antarumat beragama di wilayah Tangerang Selatan.


Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bersama unsur kepengurusan gereja, ramah tamah, serta penyampaian terima kasih dari pihak gereja kepada Kapolres Tangsel atas kunjungannya.


(Bly)

Seorang Laki Laki di Jl. Raya Mauk, Kedung Dalem Diduga Edarkan Obat Terlarang, Kapolsek Mauk Diminta Bertindak

By On November 15, 2026




TANGGERANG, BM.ONLINE - Terlihat jelas sorang lalki laki berdiri santai sambil menyambut datanga para pembeli obat daftar G Jenis tramadol dan exhymer tepatnya di Jl. Raya Mauk, Kedung Dalem, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Minggu 15 November 2026

Terpantau oleh tim media pada hari sabtu jam 15:58 tanggal 14/11/2026/seorang pemuda berdiri di depan warung tutup yang diduga kuat tempat jual beli obat-obatan terlarang itu, menjadi market bagi anak-anak muda dan anak pelajar.

Meskipun ancaman hukuman pidananya cukup tinggi bagi para penjualnya, namun hal itu tidak membuat rasa takut bagi para mafia obat ilegal tersebut untuk melancarkan aksi ilegalnya.

Keberadaan penjual obat daftar G tersebut diduga dapat menjadi ancaman serius yang berdampak meresahkan bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Dibenarkan Salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan identitas nya saat dikonfirmasi, ia mengatakan ,bahwa tempat tersebut memang Benar telah menjual obat Terlarang Golongan ( G) jenis xymer dan tramadol yang diduga tanpa resep dokter.

Masih lanjut,dengan ada nya tempat eksekusi, peredaran obat- obatan terlarang yang setiap hari nya terlihat jelas banyak anak anak Dan para remaja usia dibawah umur. khawatirnya obat yang telah dikonsumsi akan berdampak buruk bagi kesehatan.

Saat salah seorang pembeli saat dikonfirmasi awak media ia mengatakan bahwa dirinya membeli Tramadol di lokasi tersebut. "saya beli satu lempeng isi 10 butir obat Tramadol seharga Rp. 150.000,"ucap pembeli yang berinisial R, Sabtu (14/11/2026)

Berdasarkan dalam pasal 196 Undang - Undang kesehatan No.36 Tahun 2008 di sebutkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Miliar.


Selain itu pelaku juga dapat di jerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Dan ada juga pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 Taun penjara dan denda hingga Rp. 2 Miliar.


Kapolda Banten Beserta Staf dan Jajaran Ucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Korps Brimob Polri

By On November 14, 2026


SERANG – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H., beserta Wakapolda Banten Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho, S.H., S.I.K., M.Si., dan seluruh staf serta jajaran Polda Banten mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Korps Brimob Polri yang jatuh pada 14 November 2026.


Peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri tahun ini mengusung tema “Brimob Bersama Masyarakat” sebagai semangat untuk terus memperkuat pengabdian dan kedekatan Polri dengan masyarakat.


Kapolda Banten menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Korps Brimob Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian.


“Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Korps Brimob Polri. Semoga Korps Brimob Polri semakin profesional, tangguh, humanis, dan senantiasa hadir memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Kapolda Banten.


Lebih lanjut, Kapolda Banten berharap momentum peringatan HUT ke-81 ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Brimob untuk terus meningkatkan kemampuan, soliditas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.


Senada dengan hal tersebut, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa momentum peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.


“Dengan mengusung tema ‘Brimob Bersama Masyarakat’, diharapkan Korps Brimob Polri semakin dekat dengan masyarakat serta senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar Kabidhumas Polda Banten.


Ia juga berharap Korps Brimob Polri semakin solid, tangguh, dan profesional dalam menjaga keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Melalui semangat “Brimob Bersama Masyarakat”, diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif (Bidhumas).

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *