Diduga Jadi Lapak Kencingan Solar Bersubsidi, Aktivitas di Cikande Disorot: Aang Ubay Desak Polda Banten Bertindak

Diduga Jadi Lapak Kencingan Solar Bersubsidi, Aktivitas di Cikande Disorot: Aang Ubay Desak Polda Banten Bertindak

By Redaksi On Oktober 18, 2026

SERANG, BM.online  — Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, menjadi sorotan. Sebuah lapak yang diduga menjadi lokasi praktik kencingan solar disebut-sebut masih beroperasi dan dikaitkan dengan seorang oknum anggota TNI berinisial S.

Ironisnya, lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas tersebut disebut berada tidak jauh dari Mapolsek Cikande. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah tersebut.

Berdasarkan penelusuran awak media pada Minggu (18/10/2026) dini hari, ditemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan praktik kencingan solar, istilah yang lazim digunakan untuk menyebut praktik penyelewengan atau pemindahan BBM solar dari jalur distribusi yang semestinya.

Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak tertentu serta legalitas aktivitas di lokasi tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum.

Aang Ubay Desak Polda Banten Turun Tangan

Aktivis Banten, Aang Ubay, mendesak Polda Banten agar tidak mengabaikan temuan tersebut. Ia meminta aparat melakukan pemeriksaan menyeluruh, mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.

“Polda Banten harus segera menindaklanjuti temuan ini. Jangan sampai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi terus berlangsung tanpa ada tindakan nyata. Kalau memang ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Aang Ubay.

Menurutnya, BBM bersubsidi merupakan komoditas yang penggunaannya diatur oleh negara untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor yang berhak. Karena itu, dugaan penyimpangan distribusinya tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.

“Subsidi itu menggunakan uang negara dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Kalau benar ada praktik penyelewengan, ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi justru dirugikan oleh ulah segelintir pihak,” tegasnya.

Catatan redaksi: Kutipan langsung di atas merupakan draf berdasarkan pokok pernyataan yang diminta dan harus dikonfirmasi kepada Aang Ubay sebelum diterbitkan sebagai pernyataan faktual.

Ancaman Pidana: Penyalahgunaan Solar Subsidi Bisa Berujung Penjara

Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan perkara ringan. Ketentuan pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pasal 55 UU Migas mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dipidana dengan penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Namun, penerapan pasal tersebut bergantung pada fakta perbuatan, alat bukti, status BBM, serta hasil penyidikan. Keberadaan sebuah lapak atau aktivitas pemindahan solar saja tidak otomatis membuktikan tindak pidana tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Aparat juga perlu menelusuri asal-usul solar, pola distribusi, pihak yang memasok, pihak yang menampung, serta tujuan penyalurannya. Apabila ditemukan dugaan keterlibatan oknum aparat, penanganannya perlu dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dekat Mapolsek, Pengawasan Dipertanyakan

Dugaan aktivitas kencingan solar yang disebut berlangsung tidak jauh dari Mapolsek Cikande menjadi perhatian tersendiri. Meski jarak lokasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pembiaran, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi pengawasan apabila dugaan aktivitas ilegal itu terbukti.

Aang Ubay meminta agar laporan dan temuan lapangan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Jangan berhenti pada pemeriksaan di permukaan. Telusuri siapa pemilik lapak, dari mana solar itu berasal, ke mana disalurkan, dan siapa saja yang mendapatkan keuntungan. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak yang terbukti terlibat,” demikian desakan yang perlu dikonfirmasi kembali kepada Aang Ubay sebelum dimuat sebagai kutipan langsung.

Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan oknum TNI berinisial S masih memerlukan konfirmasi dan pembuktian. Pihak yang disebut maupun instansi terkait perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan.

Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan apakah aktivitas di lokasi tersebut melanggar ketentuan distribusi BBM bersubsidi atau tidak. Jika ditemukan bukti pelanggaran, penindakan tegas sesuai hukum menjadi penting agar subsidi negara tidak disalahgunakan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Dugaan Penahanan Dua Residen di Yayasan Tri Hita Prabaya Bandung Dipertanyakan, Alasan Konsumsi Tramadol Perlu Diklarifikasi

Dugaan Penahanan Dua Residen di Yayasan Tri Hita Prabaya Bandung Dipertanyakan, Alasan Konsumsi Tramadol Perlu Diklarifikasi

By Redaksi On Oktober 18, 2026

BANDUNG, BM.Online — Penanganan dua residen bernama Lia Amelia dan Cecep Fajar Aryana di Yayasan Tri Hita Praba Bandung menjadi perhatian dan perlu mendapatkan klarifikasi. Keduanya disebut belum diperbolehkan meninggalkan tempat rehabilitasi dengan alasan dugaan konsumsi tramadol.

Apabila informasi tersebut benar, pihak yayasan perlu menjelaskan secara terbuka dasar hukum dan prosedur yang digunakan untuk membatasi kepulangan kedua residen tersebut. Dugaan konsumsi obat tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada lembaga rehabilitasi sosial untuk menahan seseorang tanpa dasar yang sah.

Dasar hukum dan hak residen perlu diperjelas

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 54. Sementara itu, penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) juga memiliki ketentuan tersendiri berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan.

Namun, status tramadol dan dasar penanganannya harus diperiksa secara tepat. Tramadol merupakan obat yang penggunaannya diatur dan tidak boleh disamakan begitu saja dengan semua jenis narkotika. Karena itu, diperlukan informasi mengenai hasil pemeriksaan, kondisi medis, status lembaga, serta dokumen yang menjadi dasar penempatan kedua residen.

Jika kepulangan mereka dibatasi, sejumlah pertanyaan patut diajukan: apakah keduanya menjalani rehabilitasi secara sukarela, apakah terdapat persetujuan tertulis, apakah ada penetapan atau permintaan resmi dari aparat penegak hukum, dan apakah pembatasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Keluarga berhak meminta penjelasan

Keluarga atau pihak yang diberi kuasa dapat meminta penjelasan tertulis mengenai status rehabilitasi, alasan kepulangan belum diizinkan, hasil asesmen, serta mekanisme penyelesaian yang tersedia.

Apabila terdapat dugaan pembatasan kebebasan tanpa dasar hukum yang sah, keluarga dapat meminta pemeriksaan kepada instansi berwenang, termasuk kepolisian atau dinas terkait, dengan membawa bukti dan dokumen yang tersedia.

Klarifikasi Yayasan Tri Hita Praba ditunggu

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak Yayasan Tri Hita Praba Bandung mengenai alasan belum diperbolehkannya Lia Amelia dan Cecep Fajar Aryana pulang belum dicantumkan dalam naskah ini. Oleh sebab itu, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi langsung dari pihak yayasan maupun keluarga kedua residen.

Prinsip rehabilitasi semestinya mengutamakan pemulihan, keselamatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap pembatasan kebebasan harus memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

SK IZIN MENCALONKAN DIRI BUKAN JAMINAN BEBAS TEMUAN, DANA DESA DAN BUMDES LONING TETAP PERLU DIPERIKSA

SK IZIN MENCALONKAN DIRI BUKAN JAMINAN BEBAS TEMUAN, DANA DESA DAN BUMDES LONING TETAP PERLU DIPERIKSA

By Admin vini On Oktober 18, 2026

PEMALANG, DetikPeristiwa.co.id — Surat keputusan yang memberikan izin kepada Wahyudin, S.H., Kepala Desa Loning, Kecamatan Petarukan, untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa Loning Tahun 2026, perlu dipahami sesuai ruang lingkupnya sebagai keputusan administratif pencalonan. Dokumen tersebut tidak dengan sendirinya menjadi jaminan bahwa seluruh pengelolaan keuangan desa terbebas dari temuan atau kewajiban pemeriksaan.

Dokumen yang ditetapkan di Pemalang pada 15 September 2026 tersebut memuat ketentuan penting pada Diktum KEDUA, yang menegaskan bahwa segala pemenuhan kewajiban Kepala Desa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, izin pencalonan dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan dua hal yang berbeda. SK pencalonan memberikan dasar administratif untuk mengikuti proses pencalonan, sementara kewajiban hasil pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan tetap harus diselesaikan sesuai aturan.

DANA DESA LONING 2025 PERLU DIBUKA SECARA TRANSPARAN

Sorotan publik kemudian mengarah pada pengelolaan Dana Desa Loning Tahun Anggaran 2025 yang tercatat sebesar Rp1.370.943.000.

Anggaran tersebut dilaporkan tersalurkan dalam dua tahap, yakni Tahap I sebesar Rp657.019.200 atau 47,92 persen, dan Tahap II sebesar Rp713.923.800 atau 52,08 persen.

Hal yang perlu diketahui masyarakat bukan hanya jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut direalisasikan, lokasi kegiatan, volume pekerjaan, penerima manfaat, serta kesesuaian antara perencanaan, realisasi fisik, realisasi keuangan, dan laporan pertanggungjawaban.

BUMDES LONING RP285 JUTA JUGA PERLU DIPERIKSA

Perhatian berikutnya tertuju pada anggaran BUMDes Loning yang disebut mencapai Rp285 juta, terdiri dari alokasi Rp10 juta dan Rp275 juta.

Publik berhak memperoleh informasi mengenai dasar penganggaran, bentuk usaha BUMDes, mekanisme pencairan, penggunaan dana, aset atau kegiatan yang dihasilkan, pengelola, serta laporan pertanggungjawabannya.

Apabila terdapat perbedaan antara dokumen anggaran dan realisasi di lapangan, hal tersebut perlu diverifikasi oleh instansi berwenang.

Perbedaan data tidak otomatis berarti tindak pidana. Namun, apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian, diperlukan pemeriksaan untuk memperoleh fakta dan kepastian berdasarkan dokumen serta kondisi faktual di lapangan.

POLRES PEMALANG DISEBUT TELAH MELAKUKAN PENYELIDIKAN

Di tengah sorotan tersebut, penanganan persoalan Desa Loning juga menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Informasi yang dipublikasikan pada 16 Oktober 2026 menyebutkan bahwa Polres Pemalang melalui Satreskrim telah melakukan penyelidikan terkait Desa Loning. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP M. Faizal Wildan Umar juga disebut menyampaikan bahwa pihak-pihak terkait akan dimintai klarifikasi setelah rangkaian pemilihan Kepala Desa selesai.

Langkah tersebut penting ditempatkan dalam konteks penyelidikan, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Proses penyelidikan merupakan tahapan untuk mencari dan mengumpulkan informasi serta membuat terang suatu persoalan berdasarkan kewenangan aparat penegak hukum.

Karena itu, publik perlu menunggu hasil proses tersebut secara objektif. Apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum, tindak lanjut dilakukan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil penyelidikan juga penting dijelaskan agar tidak berkembang menjadi spekulasi.

BUKAN SEKADAR ADMINISTRASI, PERTANGGUNGJAWABAN TETAP BERJALAN

Pengelolaan keuangan desa memiliki aturan tersendiri, antara lain Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam konteks pidana, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah hukum pidana. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 menjadi salah satu dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun, penerapan ketentuan pidana harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, unsur pasal yang relevan, ketentuan peralihan, serta hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Karena itu, pemberitaan ini tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi. Yang menjadi perhatian adalah perlunya pemeriksaan apabila terdapat data, dokumen, atau fakta lapangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian.

INSPEKTORAT DAN DPMD DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN

Atas dasar itu, Inspektorat Kabupaten Pemalang dan DPMD Kabupaten Pemalang dinilai perlu memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa Loning, termasuk apakah masih terdapat kewajiban yang harus diselesaikan.

Pemeriksaan idealnya tidak hanya melihat dokumen administrasi, tetapi juga mencocokkan dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, realisasi keuangan, realisasi fisik, volume pekerjaan, lokasi kegiatan, serta kondisi faktual di lapangan.

Jika seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan, hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan kepastian kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut harus dilakukan melalui mekanisme administratif maupun hukum sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Dengan demikian, SK izin mencalonkan diri tidak dapat diposisikan sebagai “surat bebas temuan”. Pada saat yang sama, keberadaan SK tersebut juga tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa.

Dana Desa Loning 2025 dan anggaran BUMDes Rp285 juta tetap dapat diperiksa secara administratif, keuangan, dan fisik untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan realisasi.

HAK JAWAB PIHAK TERKAIT

DetikPeristiwa.co.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini, termasuk Kepala Desa Loning, Pemerintah Desa Loning, pengelola BUMDes Loning, Inspektorat Kabupaten Pemalang, DPMD Kabupaten Pemalang, serta Polres Pemalang maupun pihak lain yang memiliki informasi dan dokumen terkait.

Pihak-pihak tersebut dipersilakan memberikan klarifikasi, bantahan, penjelasan, maupun dokumen pendukung mengenai SK izin pencalonan, hasil pemeriksaan akhir masa jabatan, pengelolaan Dana Desa Loning Tahun Anggaran 2025, pengelolaan BUMDes, maupun proses penyelidikan yang sedang berjalan.

DetikPeristiwa.co.id akan memuat hak jawab dan klarifikasi tersebut secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik, sepanjang informasi yang disampaikan dapat diverifikasi.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan seseorang telah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Setiap dugaan ketidaksesuaian tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum oleh pihak yang berwenang.

DetikPeristiwa.co.id mengedepankan prinsip verifikasi, praduga tak bersalah, keberimbangan, transparansi informasi publik, dan hak jawab seluruh pihak terkait.

MINGGU, 18 OKTOBER 2026

DetikPeristiwa.co.id

Dana Desa Loning Disorot, Tuduhan Hoaks Ditantang dengan Verifikasi Lapangan dan Penelusuran Tipidkor Polres Pemalang

Dana Desa Loning Disorot, Tuduhan Hoaks Ditantang dengan Verifikasi Lapangan dan Penelusuran Tipidkor Polres Pemalang

By Admin vini On Oktober 18, 2026

PEMALANG, Detikperistiwa.co.id — Polemik pengelolaan Dana Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kembali menjadi perhatian publik. Di tengah munculnya anggapan bahwa pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan Dana Desa tersebut merupakan informasi hoaks, sejumlah pihak justru meminta seluruh persoalan diuji secara terbuka melalui verifikasi lapangan, pemeriksaan administrasi, serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sorotan terhadap Desa Loning bukan muncul tanpa alasan. Sejumlah informasi dan keluhan masyarakat yang dihimpun menyebut adanya dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, serta kondisi sejumlah kegiatan pembangunan di lapangan. Persoalan transparansi penggunaan anggaran juga menjadi salah satu hal yang dipertanyakan masyarakat.

Seorang tokoh masyarakat Loning yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, masyarakat tidak ingin polemik tersebut berhenti pada saling bantah melalui pemberitaan atau pernyataan di ruang publik.

«“Kalau disebut hoaks, silakan dibuktikan. Cek langsung fisiknya, periksa dokumennya, lihat realisasinya. Masyarakat ingin persoalan ini terang dan tidak menjadi polemik berkepanjangan,” ujarnya kepada Detikperistiwa.co.id, Minggu (18/10/2026).»

Informasi lain yang diperoleh redaksi dari kalangan pemerhati pengelolaan Dana Desa menyebut persoalan Desa Loning telah menjadi perhatian aparat penegak hukum, termasuk Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Pemalang.

Namun demikian, informasi mengenai adanya penanganan oleh aparat penegak hukum perlu dibedakan antara informasi awal, pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan, maupun tahapan proses hukum lainnya. Karena itu, kepastian mengenai status penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum yang berwenang.

Masyarakat berharap apabila benar terdapat laporan atau informasi yang sedang ditelaah Tipidkor Polres Pemalang, proses tersebut dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan resmi agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

“Yang kami minta sederhana. Jangan hanya saling menyebut hoaks atau membantah. Turun ke lapangan, periksa dokumen, cocokkan anggaran dengan pekerjaan, kemudian sampaikan hasilnya kepada masyarakat,” kata warga lainnya.

Dalam konteks pengawasan Dana Desa, perbedaan antara dugaan penyimpangan dan tindak pidana yang telah terbukti secara hukum juga penting ditegaskan. Sebuah pemberitaan mengenai dugaan tidak serta-merta berarti telah terjadi tindak pidana. Pembuktian merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Karena itu, redaksi Detikperistiwa.co.id menilai polemik Dana Desa Loning seharusnya tidak diarahkan menjadi pertarungan opini. Jalan keluarnya adalah membuka data, melakukan verifikasi fisik, mencocokkan dokumen perencanaan dan realisasi, serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi.

Hingga berita ini diterbitkan, Detikperistiwa.co.id masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Desa Loning dan pihak-pihak terkait mengenai berbagai informasi serta dugaan yang berkembang di masyarakat. Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik.

Jika terdapat dugaan pelanggaran, masyarakat tentu berharap aparat berwenang menindaklanjutinya sesuai hukum. Namun apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka sehingga persoalan tidak terus berkembang menjadi spekulasi.

Detikperistiwa.co.id akan terus mengikuti perkembangan informasi mengenai Dana Desa Loning dengan mengedepankan verifikasi, keberimbangan, asas praduga tak bersalah, dan hak jawab seluruh pihak.

Tim Redaksi

Detikperistiwa.co.id

Masyarakat Jember Apresiasi Dandim Letkol Rifqi Syuhada, Fun Bike 5.000 Peserta Tegaskan Kedekatan TNI dengan Rakyat

Masyarakat Jember Apresiasi Dandim Letkol Rifqi Syuhada, Fun Bike 5.000 Peserta Tegaskan Kedekatan TNI dengan Rakyat

By Redaksi On Oktober 17, 2026

 

JEMBER — Masyarakat Jember menyampaikan apresiasi kepada Dandim 0824/Jember Letkol Rifqi Syuhada beserta jajaran atas penyelenggaraan Fun Bike dalam rangka memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 18 Oktober 2026, tersebut mendapat antusiasme masyarakat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan panitia, jumlah peserta yang telah mendaftar disebut mencapai sekitar 5.000 orang. Tingginya antusiasme tersebut menjadi gambaran bahwa kegiatan yang mempertemukan TNI dan masyarakat melalui olahraga bersama mendapat sambutan positif.

Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI) atau KabarSBI.com, Agung Sulistio, turut memberikan apresiasi kepada Letkol Rifqi Syuhada dan jajaran Kodim 0824/Jember.

Agung Sulistio yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT) dan Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) menilai Fun Bike tersebut bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi dan komunikasi antara TNI dengan masyarakat.

«“Kami memberikan apresiasi kepada Dandim Jember Letkol Rifqi Syuhada beserta jajaran. Kegiatan seperti Fun Bike ini bukan hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, kebersamaan, dan kedekatan antara TNI dengan masyarakat,” ujar Agung Sulistio.»

Menurut Agung, keterlibatan ribuan masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa ruang interaksi antara TNI dan masyarakat tetap memiliki arti penting. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan dapat terus dipelihara melalui berbagai kegiatan positif yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Apresiasi masyarakat juga diarahkan kepada Letkol Rifqi Syuhada sebagai Dandim 0824/Jember yang bersama jajarannya menghadirkan kegiatan dalam suasana kebersamaan. Masyarakat berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan sehingga komunikasi dan kedekatan antara TNI dengan masyarakat semakin terjalin.

Selain kegiatan olahraga, Fun Bike Kodim 0824/Jember juga menyediakan berbagai hadiah bagi peserta. Salah satu hadiah utama yang menjadi perhatian adalah satu unit mobil yang telah disiapkan oleh panitia.

Agung Sulistio berharap seluruh rangkaian kegiatan Fun Bike dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar serta memberikan manfaat bagi seluruh peserta dan masyarakat Jember.

«“Semoga Fun Bike Kodim 0824/Jember sukses dan semakin memperkuat sinergi serta kedekatan TNI dengan rakyat. Dirgahayu TNI ke-81. Bersama rakyat, TNI semakin kuat,” tutup Agung Sulistio.»

Diduga Tanpa Izin, Galian C di Barengkok Tenjo Kabupaten Bogor Terkesan Kebal Hukum

Diduga Tanpa Izin, Galian C di Barengkok Tenjo Kabupaten Bogor Terkesan Kebal Hukum

By Admin vini On Oktober 17, 2026

BOGOR, 17 Oktober 2026 — Aktivitas galian C yang diduga ilegal kembali marak di Kabupaten Bogor. Kali ini, aktivitas pengerukan tanah tersebut ditemukan beroperasi di Desa Barengkok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

 

Berdasarkan pantauan awak media di lapangan serta laporan yang diterima dari masyarakat sekitar pada Minggu (11/10/2026), aktivitas penambangan tanah tersebut berjalan bebas tanpa hambatan. Terlihat sejumlah unit truk pengangkut berwarna kuning hilir mudik keluar-masuk lokasi yang berada di kawasan tertutup semak belukar. Meski lokasi tersembunyi, lalu-lalang kendaraan berat tersebut tak dapat disembunyikan dari pandangan warga.

 

Yang mengkhawatirkan, aktivitas yang diduga kuat tidak mengantongi izin resmi ini justru terkesan beroperasi leluasa di siang bolong, seolah-olah kebal hukum.

 

 

 

Warga Resah: Jalan Rusak, Debu Menebal

 

Warga Desa Barengkok mulai menyuarakan kegelisahannya. Salah satu warga yang enggan disebutkan identitasnya mengaku terganggu dengan keberadaan aktivitas galian C tersebut.

 

"Benar bang, galian C di Desa Barengkok itu sudah lama beroperasi. Setiap hari truk-truk besar keluar masuk. Jalan jadi rusak, debunya tebal sekali. Kami warga sekitar merasa sangat terganggu," ujarnya kepada awak media.

 

Warga lainnya menyebutkan bahwa pihak yang mengelola galian C tersebut diduga dikuasai oleh pengusaha berinisial MYR dan BGL, yang dikenal warga dengan sebutan Koh Hendra yang mengelola Bagol. Sosok tersebut disebut-sebut cukup berpengaruh di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga warga merasa takut untuk berkomentar lebih jauh.

 

"Kalau kata orang sini yang punya itu Koh Hendra yang mengelola Bagol, makanya mungkin berani buka galian di situ. Kami warga kecil cuma bisa lihat saja," tambah warga lainnya.

 

 

 

Belum Jelas Status Perizinan, UU Minerba Tegas Larang Penambangan Tanpa Izin

 

Hingga berita ini diturunkan, belum dapat dipastikan secara pasti apakah aktivitas galian C di Desa Barengkok tersebut telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

 

Padahal, dalam Pasal 158 UU Minerba ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

 

Awak media telah berupaya mengonfirmasi pihak yang disebut pengelola, namun hingga saat ini belum memperoleh tanggapan.

 

 

 

Warga Minta Pemerintah dan Kepolisian Turun Tangan

 

Masyarakat sekitar, termasuk warga Desa Sukasari, meminta kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kapolda Jawa Barat, serta Kapolres Bogor agar segera menurunkan tim pengecekan ke lokasi. Mereka meminta izin diteliti keabsahannya, dan jika terbukti ilegal agar lokasi segera ditutup serta pihak terkait diproses sesuai hukum yang berlaku.

 

"Kami minta Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapa Kapolda Jawa Barat serta Bapak Kapolres Bogor turun langsung. Jangan tutup mata. Kalau memang ilegal, tutup saja. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Jangan biarkan pengusaha inisial BGL ini seenaknya merusak lingkungan kami," tegas warga.

 

Hingga berita ini dipublikasikan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pihak pengusaha serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM Kabupaten Bogor.

 

 

 

Informasi ini diperoleh GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama — dari media online Bentengmerdeka.online yang merupakan anggota tergabung dalam jaringan GMOCT.

 

GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

Team/Red: Bentengmerdeka

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

Editor:

 

 

 

#GalianCIlegal #TenjoBogor #UU Minerba #PenegakanHukum #LingkunganHidup #KontrolSosial

🇮🇩 HUT ke-75 Presiden Prabowo Subianto: Agung Sulistio Sampaikan Doa dan Harapan untuk Indonesia yang Maju dan Berdaulat

🇮🇩 HUT ke-75 Presiden Prabowo Subianto: Agung Sulistio Sampaikan Doa dan Harapan untuk Indonesia yang Maju dan Berdaulat

By Admin vini On Oktober 17, 2026

JAKARTA, 17 Oktober 2026 (GMOCT) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto genap berusia 75 tahun hari ini, 17 Oktober 2026. Lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951, momentum ulang tahun ini menjadi kesempatan istimewa bagi berbagai elemen bangsa untuk menyampaikan doa, penghormatan, sekaligus harapan bagi perjalanan pengabdian Kepala Negara kepada bangsa dan masyarakat Indonesia.

 

Agung Sulistio, Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI), Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT), sekaligus Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto.

 

Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan sekaligus doa agar Presiden senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keteguhan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

 

“Atas nama pribadi serta keluarga besar SBI, GMOCT, dan LPK-RI, saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-75 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam mengemban amanah untuk memimpin bangsa dan negara,” ujar Agung Sulistio.

 

Menurut Agung, bertambahnya usia seorang pemimpin negara bukan sekadar momentum seremonial, tetapi juga dapat menjadi ruang refleksi terhadap perjalanan pengabdian dan tanggung jawab besar yang melekat dalam kepemimpinan nasional.

 

Ia berharap pemerintahan dapat terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendorong pembangunan yang memberikan manfaat seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Agung juga menyampaikan harapan agar Indonesia semakin kokoh dalam menjaga kedaulatan, memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

 

Menurutnya, kemajuan bangsa membutuhkan sinergi seluruh elemen, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan insan pers. Masing-masing memiliki peran dalam menjaga kehidupan demokrasi serta mengawal kepentingan masyarakat.

 

Sebagai insan pers, Agung menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, independen, berimbang, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kritik, pengawasan, maupun apresiasi terhadap pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi sepanjang disampaikan berdasarkan fakta, menjunjung etika jurnalistik, dan memberikan ruang yang adil bagi pihak-pihak terkait.

 

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Semoga Indonesia semakin maju, berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera, serta seluruh elemen bangsa dapat terus menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Agung Sulistio.

 

Informasi ini didapatkan oleh GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama — dari media online KabarSBI.com yang merupakan anggota tergabung di dalam jaringan GMOCT.

 

Selamat HUT ke-75, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Semoga senantiasa sehat, kuat, bijaksana, dan istiqamah dalam mengemban amanah untuk Indonesia.

 

 

 

Sumber: KabarSBI.com

Team/Red: KabarSBI

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

Editor:

TEREKAM VIDEO! LIMBAH KOTORAN SAPI DIBUANG KE KALI TENGAH MALAM, SOPIR SEBUT “BOS DANI” — APH-DLH PEKALONGAN DIMINTA BUKA TERANG

TEREKAM VIDEO! LIMBAH KOTORAN SAPI DIBUANG KE KALI TENGAH MALAM, SOPIR SEBUT “BOS DANI” — APH-DLH PEKALONGAN DIMINTA BUKA TERANG

By Admin vini On Oktober 15, 2026

PEKALONGAN, KabarSBI.com — Kamis, 15 Oktober 2026 — Pembuangan limbah kotoran sapi ke badan kali di wilayah Kelurahan Kuripan Lor, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, terekam dalam foto dan video yang dimiliki tim media. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 26 September 2026 sekitar pukul 02.22–02.23 WIB, menggunakan mobil pikap bernomor polisi G 9496 AC. Dokumentasi memperlihatkan aktivitas pembuangan limbah melalui selang dari kendaraan pada dini hari.

Tim media kemudian turun langsung dan melakukan konfirmasi kepada dua orang yang berada di lokasi dan mengaku sebagai sopir, Hambali dan Tole. Dalam konfirmasi tersebut, keduanya memberikan keterangan mengenai aktivitas pengangkutan dan pembuangan limbah serta menyebut nama Dani yang mereka sebut sebagai “bos”. Keterangan mengenai hubungan Dani dengan RPH maupun aktivitas tersebut tetap perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi dan hak jawab pihak terkait.

Bagi Agung Sulistio, selaku Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (KabarSBI.com), Ketua Umum GMOCT, sekaligus Ketua II DPP LPK-RI, persoalan ini tidak boleh berhenti pada sopir atau pekerja lapangan. Sumber limbah, pemilik atau pengelola RPH, pihak yang memberikan perintah, legalitas usaha, sistem pengolahan limbah, hingga tujuan akhir pembuangan harus ditelusuri secara menyeluruh.

“Kami memegang dokumentasi foto dan video serta telah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak yang berada di lokasi. Karena itu, kami meminta APH dan DLH turun memeriksa fakta di lapangan, bukan sekadar menerima laporan administratif. Kalau tidak ada pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaannya. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai hukum,” tegas Agung.

Secara hukum, persoalan tersebut perlu diuji berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan yang berlaku. Pasal 60 mengatur larangan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, sedangkan Pasal 104 memuat ketentuan pidana terhadap dumping tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. Jika pemeriksaan membuktikan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan dan memenuhi unsur pidana, ketentuan lain dalam UU PPLH juga dapat dinilai aparat sesuai fakta dan alat bukti.

Selain aspek pidana, PP Nomor 22 Tahun 2021 menjadi salah satu dasar penting untuk memeriksa persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah, perlindungan mutu air, pengawasan, serta sanksi administratif. Karena itu, DLH Kota Pekalongan dinilai perlu memeriksa legalitas RPH, dokumen lingkungan, sistem pengelolaan limbah, keberadaan dan fungsi IPAL apabila dipersyaratkan, serta kondisi badan kali yang menjadi lokasi pembuangan.

Agung menyatakan akan menyiapkan dan menyampaikan pengaduan resmi kepada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, DLH Kota Pekalongan, dan DLH Provinsi Jawa Tengah, dengan membawa dokumentasi foto-video, informasi kendaraan G 9496 AC, lokasi kejadian, serta hasil konfirmasi lapangan. Ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan meminta agar fakta diperiksa secara profesional dan transparan.

KabarSBI.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Dani maupun pihak pengelola RPH. Publik kini menunggu jawaban atas pertanyaan mendasar: dari mana limbah berasal, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana legalitas dan pengelolaannya, serta apakah pembuangan ke badan kali tersebut sesuai ketentuan hukum lingkungan. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat dan instansi berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.

Diduga Tak Transparan Kelola Rp1,3 Miliar, Warga Desak Inspektorat Audit Investigatif Pemdes Loning

Diduga Tak Transparan Kelola Rp1,3 Miliar, Warga Desak Inspektorat Audit Investigatif Pemdes Loning

By Admin vini On Oktober 15, 2026

PEMALANG, Jawa Tengah — Kamis, 15 Oktober 2026 — Tata kelola Dana Desa (DD) dan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, kini menjadi sorotan tajam publik. Masyarakat mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan data yang dihimpun, total alokasi Dana Desa Loning Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.370.943.000. Anggaran tersebut dilaporkan telah tersalurkan 100 persen dalam dua tahap. Namun, realisasi dan kesesuaian penggunaannya di lapangan masih dipertanyakan warga.

Sorotan utama tertuju pada tiga pos anggaran besar.

Pertama, sektor infrastruktur sebesar Rp715.089.000, yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan desa, jalan usaha tani, serta fasilitas pengelolaan sampah. Warga mempertanyakan volume pekerjaan, titik lokasi, spesifikasi kegiatan, serta rincian realisasi anggaran tersebut.

Kedua, penyertaan modal BUMDes sebesar Rp285.000.000, yang dikucurkan dalam dua tahap, yakni Rp10 juta dan Rp275 juta. Penggunaan dana tersebut menjadi perhatian karena warga mempertanyakan status aset, bentuk usaha yang dijalankan, laporan keuangan dan laba usaha, hingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Ketiga, bidang kesehatan sebesar Rp248.660.000, yang dianggarkan untuk kegiatan PKD/Polindes dan Posyandu. Pembuktian kegiatan serta realisasi fisiknya di lapangan juga menjadi bagian dari pertanyaan publik.

Merespons berbagai pertanyaan tersebut, masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Pemalang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Warga menilai kelengkapan administrasi tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah sesuai dengan kondisi dan pekerjaan yang benar-benar terealisasi di lapangan.

Pihak Desa Bungkam, Warga Dorong APH Turun Tangan

Hingga berita ini diturunkan pada Kamis, 15 Oktober 2026, jajaran Pemerintah Desa Loning dan pengurus BUMDes setempat dilaporkan belum memberikan klarifikasi resmi terkait sejumlah pertanyaan yang berkembang.

Upaya konfirmasi dan permintaan dokumen pertanggungjawaban juga belum memperoleh penjelasan resmi yang dapat menjawab substansi persoalan tersebut.

Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Pemalang sebelumnya sempat melakukan Audit Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Desa Loning pada Juli 2026. Namun, warga mempertanyakan sejauh mana pemeriksaan tersebut menguji secara substantif pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, termasuk kesesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan kondisi faktual di lapangan.

Di tengah tuntutan keterbukaan tersebut, masyarakat mulai mendorong aparat penegak hukum (APH), termasuk Polres Pemalang dan Kejaksaan Negeri Pemalang, untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau potensi kerugian negara.

Publik kini menunggu langkah konkret Inspektorat dan DPMD Kabupaten Pemalang: apakah akan melakukan pemeriksaan langsung dan mencocokkan dokumen dengan fakta lapangan, atau persoalan tersebut berhenti pada pemeriksaan administratif semata.

(Red)

BUMDES Loning Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Jejak Pengawasan DPMD dan Inspektorat Pemalang

BUMDES Loning Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Jejak Pengawasan DPMD dan Inspektorat Pemalang

By Admin vini On Oktober 15, 2026

PEMALANG, KabarSBI.com — Kamis, 15 Oktober 2026 — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Loning, Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, menjadi perhatian publik. Sorotan tidak hanya tertuju pada pengelolaan Dana Desa dan penyertaan modal, tetapi juga pada jejak pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah terhadap tata kelola BUMDes tersebut.

Pertanyaan kini mengarah pada sejauh mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pemalang menjalankan fungsi pembinaan dan bagaimana Inspektorat Kabupaten Pemalang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Desa Loning dan BUMDes Loning.

Penyertaan modal desa bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat kepentingan keuangan desa dan harapan agar modal tersebut dikelola secara transparan, produktif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, yang perlu ditelusuri bukan hanya laporan administrasi, tetapi juga kesesuaian antara dokumen dengan kondisi faktual di lapangan. Hal tersebut dapat mencakup keberadaan aset, kegiatan usaha, penggunaan penyertaan modal, administrasi, serta perkembangan BUMDes.

Dalam konteks tersebut, pengecekan lapangan oleh pihak berwenang dapat menjadi instrumen verifikasi. Pemeriksaan bukan berarti menyimpulkan telah terjadi penyimpangan, melainkan memastikan apakah pengelolaan yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pertanyaan berikutnya adalah mengenai rekam jejak pengawasan. Apakah DPMD pernah melakukan pembinaan atau evaluasi terhadap BUMDes Loning? Kapan dilakukan dan apa hasilnya? Apakah Inspektorat pernah melakukan audit, reviu, evaluasi, atau pemeriksaan? Jika pernah, apa rekomendasinya dan bagaimana tindak lanjutnya?

DPMD memiliki peran dalam pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa serta penguatan tata kelola sesuai kewenangannya. Sementara Inspektorat menjalankan pengawasan intern pemerintah daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dengan demikian, titik perhatian saat ini adalah data dan jejak pengawasan: pemeriksaan yang pernah dilakukan, temuan atau hasil evaluasi, rekomendasi, serta tindak lanjutnya, sepanjang informasi tersebut dapat dibuka sesuai ketentuan.

Pemerintah Desa Loning, pengelola BUMDes, DPMD Kabupaten Pemalang, maupun Inspektorat Kabupaten Pemalang tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. Penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait diperlukan agar persoalan ini dapat dilihat berdasarkan fakta dan tidak berhenti pada asumsi.

Dana Desa dan BUMDes Loning Disorot, Publik Minta Pengelolaan Anggaran Dibuka Terang

Dana Desa dan BUMDes Loning Disorot, Publik Minta Pengelolaan Anggaran Dibuka Terang

By Redaksi On Oktober 14, 2026

PEMALANG, Jawa Tengah — Rabu, 14 Oktober 2026 — Pengelolaan Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, menjadi perhatian publik. Masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Pemalang, Polres Pemalang, dan Kejaksaan Negeri Pemalang melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan sesuai kewenangan terhadap pengelolaan anggaran serta kekayaan desa.

Desakan tersebut bukan untuk menghakimi atau menyimpulkan telah terjadi penyimpangan. Pemeriksaan justru diperlukan agar seluruh penggunaan anggaran desa dapat diketahui secara jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, realisasi hingga pertanggungjawabannya.

Publik tidak sedang meminta seseorang dinyatakan bersalah. Publik meminta agar pengelolaan uang desa dapat diperiksa dan dijelaskan berdasarkan fakta serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Klausul Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Jadi Pertanyaan Publik

Perhatian masyarakat semakin menguat setelah muncul dokumen keputusan tertanggal 15 September 2026 terkait pemberian izin kepada Wahyudin, S.H. untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa Loning.

Dalam dokumen tersebut terdapat klausul mengenai kewajiban Kepala Desa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan yang harus diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan yang dinilai wajar untuk diklarifikasi.

Apa isi laporan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan tersebut? Apakah terdapat temuan? Jika ada, berapa nilainya? Apa bentuk temuannya? Dan apakah seluruh kewajiban maupun rekomendasi pemeriksaan telah ditindaklanjuti serta dinyatakan selesai?

Jawaban atas pertanyaan tersebut semestinya dapat diberikan berdasarkan dokumen resmi dan data yang dapat diverifikasi.

Wartawan Datang ke Desa, Konfirmasi Belum Mendapat Jawaban

Dalam rangka memperoleh pemberitaan yang akurat, berimbang, dan akuntabel, wartawan online telah mendatangi Kantor Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, untuk melakukan konfirmasi secara langsung terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Namun saat wartawan hadir, Kepala Desa Loning tidak berada di tempat. Wartawan kemudian bertemu dengan pihak Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang berada di kantor desa.

Upaya konfirmasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses jurnalistik, bukan untuk menghakimi ataupun mencari kesalahan. Wartawan membutuhkan keterangan langsung dari pihak yang memiliki kewenangan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak bersifat sepihak.

Konfirmasi juga telah dilakukan kepada Kepala BUMDes Loning melalui WhatsApp dan sambungan telepon. Namun hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban atau keterangan dari pihak Kepala BUMDes atas pertanyaan yang disampaikan wartawan.

Tidak adanya jawaban tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bukti adanya penyimpangan.

Namun demikian, ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Pemerintah Desa Loning, Kepala Desa, pengelola BUMDes maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan data dan penjelasan kepada publik.

Pelayanan Publik Jangan Menjauh dari Pertanyaan Masyarakat

Pemerintah desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik. Karena itu, ketika masyarakat maupun wartawan meminta informasi mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan publik, komunikasi dan keterbukaan semestinya tetap dikedepankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wartawan bukan datang untuk menghakimi.

Wartawan datang untuk bertanya, melakukan verifikasi, menguji informasi, dan memberikan ruang kepada pihak yang dikonfirmasi untuk menjelaskan fakta dari sudut pandangnya.

Terlebih informasi yang hendak diklarifikasi berkaitan dengan Dana Desa dan BUMDes, yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Ketika permintaan konfirmasi belum memperoleh respons, publik tentu belum mendapatkan gambaran yang utuh dari pihak yang bersangkutan.

Semakin sensitif sebuah persoalan, semakin penting keterbukaan informasinya.

Dana Desa Bukan Ruang Gelap Pengelolaan Anggaran

Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang penggunaannya harus direncanakan, dilaksanakan, dicatat, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Begitu pula dengan BUMDes.

Publik mempertanyakan berapa penyertaan modal Desa Loning kepada BUMDes, kapan modal tersebut diberikan, digunakan untuk unit usaha apa, bagaimana perkembangan usahanya, berapa omzetnya, apakah menghasilkan keuntungan atau kerugian, bagaimana kondisi asetnya, serta bagaimana laporan pertanggungjawabannya.

Pertanyaan tersebut tidak otomatis berarti telah terjadi penyimpangan.

Namun pertanyaan publik membutuhkan jawaban yang dapat diverifikasi.

Jika pengelolaan telah berjalan sesuai aturan, maka dokumen resmi, laporan pertanggungjawaban, serta hasil pemeriksaan dapat menjadi jawaban paling kuat.

UU Tipikor Jangan Hanya Menjadi Aturan di Atas Kertas

Pengelolaan keuangan negara dan desa memiliki konsekuensi hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan salah satu dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun pemberitaan ini tidak menyatakan telah terjadi tindak pidana korupsi di Desa Loning.

Setiap dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui pemeriksaan, alat bukti yang sah, serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, masyarakat meminta prosesnya dilakukan secara terang:

Periksa datanya. Telusuri anggarannya. Cek asetnya. Periksa pertanggungjawabannya. Kemudian sampaikan hasilnya kepada publik sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

APH dan Inspektorat Diminta Tidak Membiarkan Pertanyaan Publik Mengambang

Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Pemalang dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap administrasi dan pengelolaan keuangan desa.

Apabila ditemukan kekurangan administratif, dilakukan perbaikan. Apabila terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, dilakukan tindak lanjut. Dan apabila ditemukan indikasi perbuatan yang memenuhi unsur pidana berdasarkan bukti yang cukup, aparat penegak hukum diharapkan menanganinya sesuai mekanisme hukum.

Pemeriksaan setidaknya dapat melihat realisasi Dana Desa dan APBDes, kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyertaan modal BUMDes, penggunaan modal, aset, hasil usaha, laporan pertanggungjawaban, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan akhir masa jabatan.

Publik Tidak Butuh Spekulasi, Publik Butuh Fakta

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang menjabat atau siapa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Lebih jauh, persoalannya menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang dan kekayaan desa.

Karena itu, masyarakat tidak membutuhkan spekulasi. Yang dibutuhkan adalah fakta, dokumen, angka, dan hasil pemeriksaan.

Jika pengelolaan Dana Desa dan BUMDes Loning telah sesuai aturan, pemeriksaan dapat menjadi bukti sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat.

Namun apabila dalam pemeriksaan ditemukan persoalan, masyarakat berharap ada tindak lanjut sesuai mekanisme hukum.

Pemerintah Desa Loning, Kepala Desa Loning, pengelola BUMDes, maupun pihak terkait lainnya tetap diberikan hak jawab dan ruang klarifikasi secara terbuka dan proporsional.

Sebab berita yang akurat bukan berita yang hanya mendengar satu pihak. Berita yang akuntabel adalah berita yang berusaha menghadirkan fakta dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menjelaskan.

Pada akhirnya, pertanyaan publik sederhana:

Jika pengelolaan Dana Desa dan BUMDes Loning memang telah berjalan sesuai ketentuan, bukankah pemeriksaan dan keterbukaan justru menjadi cara terbaik untuk membuktikannya?

Uang desa harus jelas asalnya, jelas penggunaannya, jelas pertanggungjawabannya, dan jelas manfaatnya bagi masyarakat.

Transparansi bukan ancaman. Transparansi adalah bukti bahwa pemerintahan desa berani mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelolanya.

Rp1,37 Miliar Dana Desa Loning Jadi Sorotan, BUMDes Rp285 Juta Dipertanyakan, Konfirmasi Wartawan Tak Dijawab: Ada Apa?

Rp1,37 Miliar Dana Desa Loning Jadi Sorotan, BUMDes Rp285 Juta Dipertanyakan, Konfirmasi Wartawan Tak Dijawab: Ada Apa?

By Redaksi On Oktober 14, 2026

PEMALANG, detikperistiwa.co.id — Rabu, 14 Oktober 2026 — Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik. Dana sebesar Rp1.370.943.000 tercatat telah tersalurkan 100 persen melalui dua tahap, yakni Tahap I sebesar Rp657.019.200 dan Tahap II sebesar Rp713.923.800. Namun, sejumlah pos anggaran masih membutuhkan penjelasan terbuka terkait realisasi, pelaksanaan kegiatan, serta manfaatnya bagi masyarakat.

Salah satu pos yang mendapat perhatian adalah anggaran BUMDes sebesar Rp285 juta, yang terdiri atas Rp10 juta dan Rp275 juta. Nilai penyertaan modal tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai jenis usaha yang dijalankan, penggunaan modal, aset yang dimiliki, perkembangan usaha, hasil usaha, hingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Hingga upaya konfirmasi dilakukan, pihak BUMDes belum memberikan penjelasan kepada wartawan.

Sorotan berikutnya mengarah pada sektor kesehatan dengan total anggaran sekitar Rp248,66 juta, termasuk kegiatan PKD/Polindes dan sejumlah Posyandu. Publik membutuhkan informasi mengenai bentuk kegiatan, penerima manfaat, mekanisme penggunaan anggaran, serta bukti pelaksanaan di lapangan. Keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah program kesehatan tersebut benar-benar terlaksana sesuai perencanaan dan anggaran yang ditetapkan.

Di sektor infrastruktur, anggaran yang tercatat mencapai sekitar Rp715,089 juta, antara lain untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, serta pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Pertanyaan publik pun mengemuka: jalan mana yang dibangun atau ditingkatkan, berapa volume pekerjaannya, siapa pelaksananya, berapa nilai masing-masing kegiatan, dan bagaimana hasil pekerjaan tersebut di lapangan?

Pertanyaan tersebut bukan berarti menyimpulkan telah terjadi pelanggaran. Justru, seluruhnya dapat dijawab melalui keterbukaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, laporan realisasi, serta pertanggungjawaban kegiatan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat kesesuaian antara anggaran yang ditetapkan dengan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.

Penyaluran Dana Desa 100 persen juga tidak otomatis berarti seluruh anggaran telah terealisasi secara benar dan sesuai peruntukan. Penyaluran merupakan proses pencairan dana, sedangkan realisasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Karena itu, pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara anggaran, pekerjaan, volume kegiatan, serta manfaat yang diterima masyarakat.

Apabila terdapat dokumen administratif atau surat yang berkaitan dengan status pemerintahan maupun pencalonan kepala desa, dokumen tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai jaminan bahwa seluruh pengelolaan keuangan desa terbebas dari persoalan. Status administratif dan hasil pemeriksaan keuangan merupakan dua hal yang berbeda. Jika kemudian audit menemukan kegiatan yang tidak sesuai, pekerjaan yang tidak terealisasi, pertanggungjawaban yang tidak dapat dibuktikan, atau indikasi kerugian keuangan negara, maka temuan tersebut tetap harus diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Loning dan pihak BUMDes telah dilakukan, termasuk pada Senin, 12 Oktober 2026. Namun hingga berita ini diterbitkan, wartawan belum memperoleh penjelasan resmi atas sejumlah pertanyaan yang diajukan. Tidak adanya jawaban tidak dapat dijadikan bukti telah terjadi pelanggaran. Namun, kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap transparansi, klarifikasi, serta pemeriksaan yang objektif menjadi semakin penting.

Masyarakat Desa Loning pada prinsipnya berhak mengetahui bagaimana uang desa digunakan dan apa manfaat konkret yang diterima warga. Karena itu, Inspektorat Kabupaten Pemalang dan DPMD Kabupaten Pemalang didorong melakukan pemeriksaan terhadap dokumen APBDes, RKPDes, laporan realisasi, SPJ, dokumen BUMDes, serta melakukan verifikasi lapangan terhadap kegiatan yang menjadi sorotan.

Seiring pemberitaan mengenai dugaan persoalan pengelolaan Dana Desa dan BUMDes tersebut menjadi perhatian di media, masyarakat juga meminta aparat penegak hukum melakukan langkah pemeriksaan secara objektif. Masyarakat mendorong Polres Pemalang dan Kejaksaan Negeri Pemalang untuk menelusuri informasi yang berkembang, melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, serta memeriksa dokumen dan fakta lapangan apabila terdapat dasar hukum dan indikasi yang cukup. Langkah tersebut diperlukan bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan apakah pengelolaan Dana Desa dan penyertaan modal BUMDes telah sesuai ketentuan atau terdapat persoalan yang perlu ditindaklanjuti.

Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya ketidaksesuaian atau indikasi kerugian keuangan negara, maka aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila seluruh kegiatan dapat dibuktikan telah sesuai dengan perencanaan dan pertanggungjawaban, hasil pemeriksaan tersebut juga penting disampaikan kepada publik agar tidak berkembang prasangka yang tidak berdasar.

Dana Desa adalah uang publik. Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah desa, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah Desa Loning dan pihak BUMDes tetap diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, maupun dokumen pendukung atas seluruh hal yang menjadi sorotan dalam pemberitaan ini.

Redaksi

Galian C Milik Bos Bagol Diduga Ilegal, Warga Minta Kapolres dan KDM Bertindak

Galian C Milik Bos Bagol Diduga Ilegal, Warga Minta Kapolres dan KDM Bertindak

By Admin vini On Oktober 13, 2026

Bogor - Aktivitas galian C yang diduga ilegal kembali marak di Kabupaten Bogor. Kali ini, aktivitas pengerukan tanah dan tersebut ditemukan di Desa Barengkok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Senin 13 Oktober 2026

Berdasarkan pantauan awak media di lapangan dan laporan masyarakat, Minggu (11/10/2026), aktivitas galian C tersebut berjalan bebas tanpa hambatan. Terlihat beberapa unit *dump truck berwarna kuning* hilir mudik mengangkut tanah hasil galian keluar lokasi. Lokasi galian berada di yang cukup tertutup semak belukar, namun aktivitas truk-truk tersebut tidak bisa disembunyikan.

Ironisnya, aktivitas yang diduga kuat tidak mengantongi izin resmi ini justru terkesan kebal hukum dan bebas beroperasi di siang bolong.

Warga Resah, Jalan Rusak dan Debu

Salah seorang warga Desa Barengkok yang enggan disebutkan namanya mengaku resah dengan adanya galian C tersebut.

“Benar bang, galian C di Desa Barengkok, Sudah lama beroperasi. Setiap hari truk-truk besar keluar masuk. Jalan jadi rusak, debu tebal. Kami sebagai warga terganggu,” ujar narasumber kepada awak media ini.

Warga lainnya menyebutkan, pengusaha galian C tersebut diduga berinisial MYR dan BGL. Sosok yang disebut-sebut cukup berpengaruh di wilayah Kabupaten Bogor.

“Kalau kata orang sini yang punya itu Koh Hendra bang yang mengelola Bagol, Makanya mungkin berani buka galian di situ. Kami warga kecil cuma bisa lihat saja,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti apakah galian C di Desa Barengkok tersebut telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Padahal, dalam Pasal 158 UU Minerba dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Bagol yang disebutkan Bungkam Saat Dikonfirmasi

Untuk menjaga keseimbangan berita dan sebagai bentuk konfirmasi resmi, awak media Bentengmerdeka.online telah mencoba melakukan konfirmasi kepada Bagol melalui pesan WhatsApp.

Dalam konfirmasi tersebut, wartawan menanyakan terkait dugaan galian C di Desa Barengkok Kecamatan Tenjo yang diduga milik pengusaha berinisial BGL dan MYR apakah aktivitas tersebut sudah memiliki izin resmi.

Masyarakat Desa Sukasari berharap agar Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) Kapolda Jawa Barat, Serta Kapolres Bogor segera turun tangan untuk menertibkan dugaan galian C ilegal di Desa Barengkok, Kecamatan Tenjo tersebut.

Mereka meminta agar dilakukan pengecekan langsung ke lapangan, memeriksa izin, dan jika terbukti ilegal agar segera ditutup dan diproses secara hukum. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.

“Kami minta Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapa Kapolda Jawa Barat serta Bapak Kapolres Bogor turun langsung. Jangan tutup mata. Kalau memang ilegal, tutup saja. Jangan biarkan pengusaha inisial BGL ini seenaknya merusak lingkungan kami,” pinta warga.

Hingga berita ini dipublikasikan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada pihak pengusaha berinisial BGL serta Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM Kabupaten Bogor.

Dari KabarSBI.com ke Ombudsman RI, Agung Sulistio Perkuat Garda Kontrol Pelayanan Publik

Dari KabarSBI.com ke Ombudsman RI, Agung Sulistio Perkuat Garda Kontrol Pelayanan Publik

By Admin vini On Oktober 12, 2026

 

JAKARTA, (GMOCT) Senin, 12 Oktober 2026 — Pengawasan terhadap pelayanan publik tidak boleh berhenti pada kritik dan pemberitaan. Atas dasar itu, Pimpinan Redaksi KabarSBI.com sekaligus Ketua Umum Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) dan Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), Agung Sulistio, bersama Kabiro KabarSBI.com Surya Ambarullah, melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Ombudsman Republik Indonesia.

 

Kunjungan yang berlangsung di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, tersebut diterima langsung oleh Nyoto Budiyanto, S.H., M.H., C.L.A., Kepala Pemeriksaan Keasistenan Utama IV Ombudsman RI. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan sinergitas yang lebih konkret antara media, lembaga perlindungan masyarakat, dan Ombudsman RI dalam mengawal kepentingan publik.

 

 

 

Tujuan Kunjungan

 

Tujuan utama kunjungan Agung Sulistio adalah membangun komunikasi kelembagaan dan memperkuat sinergi dalam pengawasan pelayanan publik, khususnya dalam mendorong agar berbagai persoalan, keluhan, maupun dugaan permasalahan pelayanan yang disampaikan masyarakat dapat diarahkan melalui mekanisme pengaduan dan pemeriksaan yang sesuai dengan kewenangan Ombudsman RI.

 

Selain itu, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat peran KabarSBI.com — yang merupakan salah satu media online tergabung dalam GMOCT — sebagai media kontrol sosial sekaligus membangun pemahaman yang tepat mengenai mekanisme pengawasan pelayanan publik. GMOCT memperoleh berbagai informasi dan laporan dari media anggota, termasuk KabarSBI.com, yang kemudian menjadi bahan perhatian bersama. Dengan demikian, informasi maupun pengaduan masyarakat yang menjadi perhatian media dapat ditempatkan secara proporsional: diverifikasi, dikonfirmasi, dan apabila diperlukan diarahkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.

 

 

 

Penegasan Prinsip dan Komitmen

 

Agung Sulistio menegaskan, media harus berani berdiri di garis depan ketika kepentingan masyarakat membutuhkan suara. Namun keberanian tersebut harus dibarengi disiplin jurnalistik. Fakta harus diverifikasi, informasi harus diuji, dan setiap pihak yang diberitakan harus diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab.

 

"GMOCT memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Setiap pihak berhak memberikan penjelasan, dan itu adalah bagian dari jurnalisme yang bertanggung jawab."

 

Menurut Agung, persoalan pelayanan publik tidak boleh dianggap remeh ketika menyangkut hak masyarakat. Karena itu, sinergi dengan Ombudsman RI diharapkan dapat membuka ruang komunikasi yang lebih efektif dalam memahami persoalan pelayanan publik, sekaligus mendorong masyarakat menggunakan jalur pengaduan yang benar ketika menghadapi dugaan pelayanan yang tidak semestinya.

 

Kontrol sosial bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan kewenangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, media, LPK-RI, GMOCT, dan masyarakat memiliki posisi strategis untuk ikut mengawal kualitas pelayanan publik tanpa mencampuri kewenangan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan.

 

Kunjungan ini sekaligus menjadi penegasan komitmen Agung Sulistio untuk mendorong pengawasan publik yang tajam, objektif, dan berbasis fakta. KabarSBI.com, GMOCT, dan LPK-RI akan terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara bertanggung jawab, sekaligus mendorong setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang tepat.

 

Media tetap kritis, masyarakat tetap berani bersuara, dan pelayanan publik harus selalu terbuka terhadap pengawasan.

 

 

 

Team/Red (KabarSBI)

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Editor:

 

 

Dari KabarSBI.com ke Ombudsman RI, Agung Sulistio Perkuat Garda Kontrol Pelayanan Publik

Dari KabarSBI.com ke Ombudsman RI, Agung Sulistio Perkuat Garda Kontrol Pelayanan Publik

By Admin vini On Oktober 12, 2026

 

JAKARTA, (GMOCT) Senin, 12 Oktober 2026 — Pengawasan terhadap pelayanan publik tidak boleh berhenti pada kritik dan pemberitaan. Atas dasar itu, Pimpinan Redaksi KabarSBI.com sekaligus Ketua Umum Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) dan Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), Agung Sulistio, bersama Kabiro KabarSBI.com Surya Ambarullah, melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Ombudsman Republik Indonesia.

 

Kunjungan yang berlangsung di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, tersebut diterima langsung oleh Nyoto Budiyanto, S.H., M.H., C.L.A., Kepala Pemeriksaan Keasistenan Utama IV Ombudsman RI. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan sinergitas yang lebih konkret antara media, lembaga perlindungan masyarakat, dan Ombudsman RI dalam mengawal kepentingan publik.

 

 

 

Tujuan Kunjungan

 

Tujuan utama kunjungan Agung Sulistio adalah membangun komunikasi kelembagaan dan memperkuat sinergi dalam pengawasan pelayanan publik, khususnya dalam mendorong agar berbagai persoalan, keluhan, maupun dugaan permasalahan pelayanan yang disampaikan masyarakat dapat diarahkan melalui mekanisme pengaduan dan pemeriksaan yang sesuai dengan kewenangan Ombudsman RI.

 

Selain itu, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat peran KabarSBI.com — yang merupakan salah satu media online tergabung dalam GMOCT — sebagai media kontrol sosial sekaligus membangun pemahaman yang tepat mengenai mekanisme pengawasan pelayanan publik. GMOCT memperoleh berbagai informasi dan laporan dari media anggota, termasuk KabarSBI.com, yang kemudian menjadi bahan perhatian bersama. Dengan demikian, informasi maupun pengaduan masyarakat yang menjadi perhatian media dapat ditempatkan secara proporsional: diverifikasi, dikonfirmasi, dan apabila diperlukan diarahkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.

 

 

 

Penegasan Prinsip dan Komitmen

 

Agung Sulistio menegaskan, media harus berani berdiri di garis depan ketika kepentingan masyarakat membutuhkan suara. Namun keberanian tersebut harus dibarengi disiplin jurnalistik. Fakta harus diverifikasi, informasi harus diuji, dan setiap pihak yang diberitakan harus diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab.

 

"GMOCT memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Setiap pihak berhak memberikan penjelasan, dan itu adalah bagian dari jurnalisme yang bertanggung jawab."

 

Menurut Agung, persoalan pelayanan publik tidak boleh dianggap remeh ketika menyangkut hak masyarakat. Karena itu, sinergi dengan Ombudsman RI diharapkan dapat membuka ruang komunikasi yang lebih efektif dalam memahami persoalan pelayanan publik, sekaligus mendorong masyarakat menggunakan jalur pengaduan yang benar ketika menghadapi dugaan pelayanan yang tidak semestinya.

 

Kontrol sosial bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan kewenangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, media, LPK-RI, GMOCT, dan masyarakat memiliki posisi strategis untuk ikut mengawal kualitas pelayanan publik tanpa mencampuri kewenangan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan.

 

Kunjungan ini sekaligus menjadi penegasan komitmen Agung Sulistio untuk mendorong pengawasan publik yang tajam, objektif, dan berbasis fakta. KabarSBI.com, GMOCT, dan LPK-RI akan terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara bertanggung jawab, sekaligus mendorong setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang tepat.

 

Media tetap kritis, masyarakat tetap berani bersuara, dan pelayanan publik harus selalu terbuka terhadap pengawasan.

 

 

 

Team/Red (KabarSBI)

 

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Editor:

 

 

Dana Desa Loning Rp1,37 Miliar Dipertanyakan, Kades dan BUMDes Bungkam

Dana Desa Loning Rp1,37 Miliar Dipertanyakan, Kades dan BUMDes Bungkam

By Admin vini On Oktober 12, 2026

PEMALANG, — Penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, menjadi sorotan. Dana sebesar Rp1.370.943.000 tercatat telah tersalurkan 100 persen melalui dua tahap, yakni Tahap I sebesar Rp657.019.200 dan Tahap II sebesar Rp713.923.800. Namun, sejumlah rincian penggunaan anggaran masih membutuhkan penjelasan terbuka, terutama mengenai lokasi kegiatan, volume pekerjaan, penerima manfaat, serta realisasi fisiknya di lapangan.

Sorotan menguat setelah penelusuran terhadap rincian anggaran menemukan sejumlah kegiatan dengan nomenklatur serupa yang muncul berulang. Pada bidang kesehatan, penyelenggaraan PKD/Polindes tercatat dua kali dengan nilai Rp67,86 juta dan Rp48 juta. Posyandu juga tercatat dalam sejumlah mata anggaran dengan nilai bervariasi. Kondisi serupa terlihat pada bidang pembangunan jalan desa, yang memuat beberapa kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengerasan jalan dengan nilai mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Pengulangan nomenklatur tersebut belum dapat disebut sebagai penyimpangan tanpa pemeriksaan, tetapi patut diuji untuk memastikan seluruh kegiatan benar-benar direalisasikan sesuai dokumen anggaran.

Porsi terbesar berada pada bidang infrastruktur dan jalan desa, yang berdasarkan data penelusuran mencapai sekitar Rp715,089 juta. Persoalannya bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan bagaimana masyarakat dapat memastikan pekerjaan tersebut benar-benar ada dan sesuai spesifikasi. Titik lokasi, panjang jalan, volume pekerjaan, spesifikasi material, pelaksana kegiatan hingga nilai pekerjaan semestinya dapat ditelusuri. Apabila seluruh pekerjaan memang telah direalisasikan, Pemerintah Desa semestinya dapat menunjukkan dokumen pertanggungjawaban dan bukti fisiknya kepada pihak yang berwenang.

Sorotan lain tertuju pada penyertaan modal BUMDes sebesar Rp285 juta, terdiri atas Rp10 juta dan Rp275 juta. Nilai tersebut membutuhkan penjelasan mengenai jenis usaha yang dibiayai, bentuk penyertaan modal, aset yang terbentuk, perkembangan usaha, serta manfaat ekonominya bagi desa. Besarnya penyertaan modal tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya penyimpangan, tetapi penggunaan dana publik tersebut wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan faktual.

Persoalan transparansi juga muncul pada informasi penyaluran Dana Desa. Total penyaluran tercatat mencapai 100 persen, sementara pada bagian pembaruan data terakhir tertulis “Belum tersedia.” Kondisi ini perlu dijelaskan karena penyaluran anggaran dan realisasi kegiatan merupakan dua hal yang berbeda. Dana yang telah disalurkan tidak otomatis membuktikan seluruh kegiatan telah direalisasikan sesuai peruntukan. Untuk memastikan hal tersebut diperlukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan.

Upaya konfirmasi kepada pihak BUMDes dan Pemerintah Desa Loning telah dilakukan. Pihak BUMDes sebelumnya dikonfirmasi melalui WhatsApp, namun belum memberikan tanggapan. Tim juga berupaya menemui pihak terkait secara langsung, tetapi belum memperoleh keterangan. Konfirmasi terakhir dilakukan kembali pada Senin, 12 Oktober 2026, untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Desa Loning dan BUMDes menjelaskan penggunaan Dana Desa 2025, termasuk penyertaan modal Rp285 juta dan sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi resmi.

Tidak adanya tanggapan tersebut tentu tidak dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana. Pemerintah Desa Loning dan pengelola BUMDes tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi atas informasi yang diberitakan. Namun, ketika dana publik sebesar Rp1,37 miliar tercatat telah tersalur 100 persen dan sejumlah pos anggaran masih membutuhkan penjelasan, masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan dan dapat diverifikasi. Pertanggungjawaban anggaran publik semestinya dibuktikan melalui dokumen, data, dan realisasi yang dapat diperiksa.

Karena itu, Inspektorat Kabupaten Pemalang dan DPMD Kabupaten Pemalang didorong melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap penyaluran dan realisasi Dana Desa Loning TA 2025, termasuk bidang infrastruktur, kesehatan dan penyertaan modal BUMDes. Jika pemeriksaan menemukan indikasi kegiatan fiktif, mark-up, penyimpangan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, atau pelanggaran lainnya, maka APH dan Kejaksaan Negeri Pemalang diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila seluruh kegiatan terbukti sesuai aturan, hasil pemeriksaan juga penting disampaikan kepada publik untuk memberikan kepastian. Audit yang transparan menjadi kunci untuk membedakan antara dugaan dan fakta.

Tim Investigasi / detikperistiwa.co.id

Gubernur Jawa Barat (KDM) Sibuk Nutup Tambang Ilegal, Nyatanya Galian C di Rumpin Masih Bebas Beroprasi, Kapolda Jawa Barat Diminta Bertindak

Gubernur Jawa Barat (KDM) Sibuk Nutup Tambang Ilegal, Nyatanya Galian C di Rumpin Masih Bebas Beroprasi, Kapolda Jawa Barat Diminta Bertindak

By Redaksi On Oktober 12, 2026

Bogor, BM.Online  - Aktivitas galian C yang diduga ilegal kembali marak di Kabupaten Bogor. Kali ini, aktivitas pengerukan tanah dan tersebut ditemukan di Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barar. Senin 12 Oktober 2026

Berdasarkan pantauan awak media di lapangan dan laporan masyarakat, Minggu (11/10/2026), aktivitas galian C tersebut berjalan bebas tanpa hambatan. Terlihat beberapa unit *dump truck berwarna kuning* hilir mudik mengangkut tanah hasil galian keluar lokasi. Lokasi galian berada di yang cukup tertutup semak belukar, namun aktivitas truk-truk tersebut tidak bisa disembunyikan.

Ironisnya, aktivitas yang diduga kuat tidak mengantongi izin resmi ini justru terkesan kebal hukum dan bebas beroperasi di siang bolong.

Warga Resah, Jalan Rusak dan Debu

Salah seorang warga Desa Sukasari yang enggan disebutkan namanya mengaku resah dengan adanya galian C tersebut.

“Benar bang, ada tiga (3) galian C di Desa Sukasari. Sudah lama beroperasi. Setiap hari truk-truk besar keluar masuk. Jalan jadi rusak, debu tebal. Kami sebagai warga terganggu,” ujar narasumber kepada awak media ini.

Warga lainnya menyebutkan, pengusaha galian C tersebut diduga berinisial Koh HR. Sosok yang disebut-sebut cukup berpengaruh di wilayah Kabupaten Bogor.

“Kalau kata orang sini yang punya itu Koh Hendra bang yang mengelola Dian Sama Alan bang, Makanya mungkin berani buka galian di situ. Kami warga kecil cuma bisa lihat saja,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti apakah galian C di Desa Sukasari tersebut telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Padahal, dalam Pasal 158 UU Minerba dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Alan yang disebutkan Bungkam Saat Dikonfirmasi

Untuk menjaga keseimbangan berita dan sebagai bentuk konfirmasi resmi, awak media Bentengmerdeka.online telah mencoba melakukan konfirmasi kepada Alan Polres melalui pesan WhatsApp.

Dalam konfirmasi tersebut, wartawan menanyakan terkait dugaan galian C di Desa Sukasari Kecamatan Rumpin yang diduga milik pengusaha berinisial Koh HR dan apakah aktivitas tersebut sudah memiliki izin resmi.

Masyarakat Desa Sukasari berharap agar Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) Kapolda Jawa Barat, Serta Kapolres Bogor segera turun tangan untuk menertibkan dugaan galian C ilegal di Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin tersebut.

Mereka meminta agar dilakukan pengecekan langsung ke lapangan, memeriksa izin, dan jika terbukti ilegal agar segera ditutup dan diproses secara hukum. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.

“Kami minta Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapa Kapolda Jawa Barat serta Bapak Kapolres Bogor turun langsung. Jangan tutup mata. Kalau memang ilegal, tutup saja. Jangan biarkan pengusaha inisial Koh HR ini seenaknya merusak lingkungan kami,” pinta warga.

Hingga berita ini dipublikasikan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada pihak pengusaha berinisial Koh HR serta Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM Kabupaten Bogor.

Dari KabarSBI.com ke Ombudsman RI, Agung Sulistio Perkuat Garda Kontrol Pelayanan Publik

Dari KabarSBI.com ke Ombudsman RI, Agung Sulistio Perkuat Garda Kontrol Pelayanan Publik

By Admin vini On Oktober 12, 2026

JAKARTA, KabarSBI.com — Senin, 12 Oktober 2026 — Pengawasan terhadap pelayanan publik tidak boleh berhenti pada kritik dan pemberitaan. Atas dasar itu, Pimpinan Redaksi KabarSBI.com sekaligus Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT) dan Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), Agung Sulistio, bersama Kabiro KabarSBI.com Surya Ambarullah, melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Ombudsman Republik Indonesia.

Kunjungan yang berlangsung di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, tersebut diterima langsung oleh Nyoto Budiyanto, S.H., M.H., C.L.A., Kepala Pemeriksaan Keasistenan Utama IV Ombudsman RI. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan sinergitas yang lebih konkret antara media, lembaga perlindungan masyarakat, dan Ombudsman RI dalam mengawal kepentingan publik.

Tujuan utama kunjungan Agung Sulistio adalah membangun komunikasi kelembagaan dan memperkuat sinergi dalam pengawasan pelayanan publik, khususnya dalam mendorong agar berbagai persoalan, keluhan, maupun dugaan permasalahan pelayanan yang disampaikan masyarakat dapat diarahkan melalui mekanisme pengaduan dan pemeriksaan yang sesuai dengan kewenangan Ombudsman RI.

Selain itu, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat peran KabarSBI.com sebagai media kontrol sosial sekaligus membangun pemahaman yang tepat mengenai mekanisme pengawasan pelayanan publik. Dengan demikian, informasi maupun pengaduan masyarakat yang menjadi perhatian media dapat ditempatkan secara proporsional: diverifikasi, dikonfirmasi, dan apabila diperlukan diarahkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.

Agung Sulistio menegaskan, media harus berani berdiri di garis depan ketika kepentingan masyarakat membutuhkan suara. Namun keberanian tersebut harus dibarengi disiplin jurnalistik. Fakta harus diverifikasi, informasi harus diuji, dan setiap pihak yang diberitakan harus diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab.

Menurut Agung, persoalan pelayanan publik tidak boleh dianggap remeh ketika menyangkut hak masyarakat. Karena itu, sinergi dengan Ombudsman RI diharapkan dapat membuka ruang komunikasi yang lebih efektif dalam memahami persoalan pelayanan publik, sekaligus mendorong masyarakat menggunakan jalur pengaduan yang benar ketika menghadapi dugaan pelayanan yang tidak semestinya.

Kontrol sosial bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan kewenangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, media, LPK-RI, GMOCT, dan masyarakat memiliki posisi strategis untuk ikut mengawal kualitas pelayanan publik tanpa mencampuri kewenangan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan.

Kunjungan ini sekaligus menjadi penegasan komitmen Agung Sulistio untuk mendorong pengawasan publik yang tajam, objektif, dan berbasis fakta. KabarSBI.com, GMOCT, dan LPK-RI akan terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara bertanggung jawab, sekaligus mendorong setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang tepat. Media tetap kritis, masyarakat tetap berani bersuara, dan pelayanan publik harus selalu terbuka terhadap pengawasan.

Rangkap Jabatan vs Kemitraan Media: GMOCT & Yayasan Ultra Addiction Center Luruskan Fakta Tanggapi Pemred Kupasmerdeka.com

Rangkap Jabatan vs Kemitraan Media: GMOCT & Yayasan Ultra Addiction Center Luruskan Fakta Tanggapi Pemred Kupasmerdeka.com

By Admin vini On Oktober 12, 2026

 

Jakarta 12 Oktober 2026 (GMOCT) — Menanggapi Pemberitaan emetsnews.com & Kupasmerdeka.com, Ini Penjelasan Lengkap Pihak Terkait Pemberitaan berjudul "Bantah Keras Tudingan Abaikan Hak Jawab, Kupasmerdeka.com Pertanyakan Rangkap Jabatan Humas Ultra Addiction Center" yang tayang di emetsnews.com pada 10 Oktober 2026 memicu klarifikasi dari pihak Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center dan Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT). Pemberitaan tersebut dimuat oleh Kupasmerdeka.com dengan Pemred Hero Akbar N. Moses Inabah.

 

Kronologi Tiga Poin Utama yang Menjadi Sengketa

 

1. Kasus Aidil Fitriadi — Belum Pernah Dikonfirmasi ke Kedua Pihak

 

Pertama, terkait pemberitaan berjudul "Hanya Dua Butir Tramadol, Aidil Fitriadi Belum Dipulangkan: Keluarga Mengaku Diminta Belasan Juta Rupiah, Kuasa Hukum Desak Transparansi Penanganan Pengguna OKT" yang tayang 30 Juli 2026. Faktanya, pihak Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center maupun Satresnarkoba Polres Cimahi sama-sama mengonfirmasi kepada GMOCT bahwa tidak pernah didatangi maupun dimintai keterangan oleh wartawan Kupasmerdeka.com, GemantaraNews, maupun media lain yang memberitakan kasus ini. Pemberitaan berjalan sepihak tanpa ruang konfirmasi.

 

2. Kasus Daryl — Namanya Dipublikasikan Tanpa Izin

 

Kedua, terkait inisial Drl (Daryl) yang mengaku merasa tidak nyaman namanya ditayangkan tanpa izin tertulis maupun lisan. Pihak Yayasan juga tidak diwawancarai untuk memberikan tanggapan. Padahal, Daryl sendiri secara langsung mengungkapkan terima kasihnya kepada Yayasan atas layanan rehabilitasi yang gratis dan terbaik, yang juga didukung oleh bukti rekaman video keluarga Daryl yang menyampaikan apresiasi serupa. Pablo Benua, Kuasa Hukum Yayasan, telah menghubungi Taufik Nasution untuk mengklarifikasi hal ini namun belum dipenuhi.

 

3. Kasus Inisial Dv — Identitas Disebar Tanpa Wawancara

 

Ketiga, istri pasien dengan inisial Dv secara tegas menyatakan kepada GMOCT bahwa tidak pernah didatangi wartawan Kupasmerdeka.com untuk wawancara. Ia merasa tidak nyaman nama lengkapnya beserta suaminya (AK) dipublikasikan, terlebih saat itu suaminya sedang dalam proses pemulihan dan telah disepakati pemindahannya ke Yayasan mitra di Bogor atas persetujuan keluarga.

 

Alif Ryan Wijaya: "Kami Tidak Pernah Diberikan Ruang Hak Jawab"

 

Menanggapi rangkaian pemberitaan tersebut, Ketua Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center, Alif Ryan Wijaya, menyampaikan:

 

"Pihak kami benar-benar tidak diberikan ruang hak jawab. Yang kami terima justru kiriman berita yang memojokkan dan merugikan nama baik kami tanpa dimintai tanggapan terlebih dahulu. Kami memberikan mandat kepada Kang Asep NS bukan sebagai staf humas internal yayasan, melainkan sebagai jembatan penghubung untuk publikasi edukatif dan akses informasi bagi awak media dan masyarakat luas. Hal ini diperkuat dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak."

 

Alif juga menegaskan Yayasan telah tersertifikasi SNI dari BNN dan berkomitmen memberikan layanan terbaik, termasuk bagi masyarakat kurang mampu secara gratis.

 

Asep NS: "Ini Kemitraan Strategis, Bukan Pekerjaan Internal"

 

Sekretaris Jenderal DPP Pusat GMOCT, Asep NS, menanggapi tuduhan rangkap jabatan dengan merujuk pada panduan profesional yang tersedia secara publik:

 

"Silakan cari referensi di Google. Secara prinsip, apa yang kami jalankan ini dikategorikan sebagai Kemitraan Strategis (Strategic Partnership), bukan hubungan kepegawaian internal. Wartawan yang bertugas sebagai penghubung media tidak seharusnya menggunakan gelar struktural di yayasan, melainkan berperan sebagai fasilitator publikasi. Ini adalah batasan yang jelas dalam kode etik pers."

 

Asep menjelaskan perannya terbatas pada:

 

- Edukasi publik tentang pentingnya rehabilitasi

- Menyusun draf rilis resmi dan bahan klarifikasi

- Menjadi titik temu antara media dan yayasan — bukan membela secara sepihak di media lain

 

"Kami juga tidak mencampuri ruang redaksi media lain. Justru sebaliknya, ketika media mitra ada kegiatan sosial atau hari ulang tahun, Yayasan selalu berkontribusi sesuai kemampuan sebagai bentuk kemitraan yang sehat."

 

Agung Sulistio: Prinsip Cover Both Sides Harus Dijalankan

 

Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio, menegaskan posisi organisasi:

 

"Dalam jurnalisme, prinsip Cover Both Sides mengharuskan media menyajikan informasi secara adil, netral, dan berimbang — mendatangkan semua pihak yang terlibat. Tujuannya jelas: menjaga objektivitas, menghindari manipulasi informasi, dan melindungi kredibilitas jurnalis. Jika sebuah media memberitakan isu sensitif tanpa mendatangkan pihak yang diberitakan, hal itu bertentangan dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Kemitraan publikasi edukatif antara GMOCT dan Yayasan Ultra Addiction Center saya ketahui sepenuhnya dan berjalan atas dasar MoU, bukan perintah atau intervensi redaksi. Kemitraan edukatif bertujuan mengedukasi masyarakat, bukan menutupi kebenaran."

 

Referensi & Prinsip Kerja yang Dirujuk

 

Berdasarkan panduan profesional yang tersedia untuk umum:

 

Peran Penghubung, Bukan Humas Internal: Wartawan mitra MoU sebaiknya tidak menggunakan gelar struktural yayasan agar publik tetap melihatnya sebagai profesional yang menjalankan kerja sama, bukan karyawan yayasan

 

Batas yang Tidak Boleh Dilanggar: Wartawan mitra dilarang menjadi tameng hukum/komunikasi untuk membantah kasus di media lain, serta dilarang mengintervensi ruang redaksi media lain yang sedang melakukan investigasi

 

Cover Both Sides: Menyajikan informasi secara adil, netral, dan berimbang dengan menghadirkan sudut pandang semua pihak yang terlibat. Tujuannya menjaga objektivitas dan menghindari manipulasi informasi

 MOU KEMITRAAN STRATEGIS: GMOCT & YAYASAN NATURA INDONESIA (ULTRA)

 

Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) telah resmi menjalin Kemitraan Strategis dengan Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia (Ultra). Penandatanganan kesepahaman ini menjadi langkah konkret kedua lembaga dalam memperkuat kampanye publik, edukasi masyarakat, serta mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

 

 

 

Kedudukan Hukum & Prinsip Kerja Sama

 

Kedua pihak sepakat bahwa hubungan ini dikategorikan sebagai Kemitraan Strategis (Strategic Partnership), bukan hubungan kepegawaian atau penempatan staf internal. Posisi yang dijalankan berfungsi sebagai Fasilitator Publikasi dan Penghubung Media, dengan tetap menjaga independensi jurnalistik sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

 

"Hubungan ini menjunjung tinggi prinsip: Tidak ada yang dijadikan bagian dari struktur internal, namun saling mendukung untuk kepentingan edukasi dan pelayanan publik."

 

 

 

Ruang Lingkup Kerja Sama

 

Bidang Fokus Kegiatan 

Publikasi & Edukasi Penyebarluasan informasi seputar bahaya narkoba, proses rehabilitasi, dan pemulihan berbasis keluarga 

Kampanye Bersama Gerakan #StopNarkoba dan #GoRehabilitasi untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap pemulihan pecandu 

Jurnalisme Bertanggung Jawab Menyajikan fakta berimbang, menghindari stigma negatif terhadap mantan pengguna narkoba dan zat adiktif lainnya.

 

 

 

Perwakilan Penandatangan

 

Pihak Nama & Jabatan 

Yayasan Natura Indonesia (Ultra) Ferdy Gunawan — Kepala Yayasan 

GMOCT — Sekretariat Umum Asep NS — Sekretaris Umum GMOCT (sekaligus berperan sebagai penghubung/media liaison resmi) 

GMOCT — Pimpinan Pusat Agung Sulistio — Ketua Umum GMOCT 

 

 

 

Tujuan Bersama

 

Kemitraan ini didorong oleh kesadaran bersama bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dilakukan hanya dengan penindakan semata, tetapi harus disertai jalur pemulihan dan rehabilitasi. Melalui sinergi ini, GMOCT berperan sebagai jembatan informasi yang akurat, sementara Yayasan Ultra menyajikan fakta lapangan tentang proses pemulihan — keduanya saling melengkapi tanpa mengorbankan independensi profesi jurnalistik.

 

 

 

Hashtag Kampanye:

 

 #StopNarkoba   #GoRehabilitasi   #KemitraanMedia   #PublikasiBerkualitas #DukunganPemulihan 

 

 

 

 

 

GMOCT membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Kupasmerdeka.com maupun pihak lain yang ingin memberikan penjelasan terkait pemberitaan ini. Keterbukaan adalah fondasi kepercayaan publik.

Team/Red (GMOCT)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

 

Kontak Pengaduan & Hak Jawab: 082117586761

Editor:

 

#HakJawab #KemitraanMedia #CoverBothSides #TransparansiPers #GMOCT #UltraAddictionCenter