GAKKUM Kementerian Kehutanan Telusuri Rantai Getah Pinus Ilegal TNGC — Hingga PT EMB, UU Kehutanan & TPPU Jadi Sorotan Utama

GAKKUM Kementerian Kehutanan Telusuri Rantai Getah Pinus Ilegal TNGC — Hingga PT EMB, UU Kehutanan & TPPU Jadi Sorotan Utama

By Admin vini On September 16, 2026

 

PEKALONGAN — 15 September 2026 — Tim Penegakan Hukum (GAKKUM) Kementerian Kehutanan sedang melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dugaan rantai peredaran getah pinus yang diduga berasal dari kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dan mengalir hingga diterima di PT EMB, wilayah Pekalongan. Investigasi diarahkan untuk mengurai asal-usul, jalur pengumpulan, pihak-pihak yang terlibat, hingga proses penerimaan dan pengolahan di tingkat akhir.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diterima GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media anggota jaringannya, KabarSbi.com.

 

 

 

Pemeriksaan di PT EMB & Penyitaan Barang Bukti

 

Sebelumnya, pada Sabtu, 12 September 2026, petugas GAKKUM Kementerian Kehutanan telah melakukan pemeriksaan langsung di PT EMB. Petugas juga menerbitkan surat pernyataan penyitaan terhadap sejumlah getah pinus yang diduga berkaitan dengan hasil hutan dari kawasan TNGC. Langkah ini merupakan bagian dari pengamanan barang sekaligus pendalaman untuk memastikan asal-usul material, kelengkapan dokumen, legalitas perolehan, serta jalur distribusinya.

 

 

 

Kajian Hukum: UU Kehutanan, Lingkungan, Hingga TPPU

 

Penelusuran ini tidak hanya berhenti pada aspek kehutanan, tetapi juga membuka kemungkinan kajian hukum yang lebih luas:

 

- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan — jika ditemukan unsur hasil hutan yang diperoleh secara tidak sah.

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup — jika ditemukan dugaan kerusakan atau pelanggaran lingkungan.

- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) — aparat juga menelusuri aliran dana, dengan prinsip "follow the goods and follow the money". Jika terbukti ada upaya menyamarkan harta yang berasal dari tindak pidana, aspek TPPU dapat dikaitkan.

 

Seluruh pihak — mulai dari penyadap, pengepul, pengangkut, hingga penerima dan pengolah — akan diperiksa berdasarkan dokumen, keterangan saksi, barang bukti, serta hasil pemeriksaan lapangan. Kesimpulan keterlibatan harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses hukum yang berlaku.

 

 

 

KabarSBI, GMOCT & LPK-RI Kawal Secara Proporsional

 

Media Sahabat Bhayangkara Indonesia (KabarSbi.com), GMOCT, dan LPK-RI menyatakan akan mengawal perkembangan perkara tersebut secara proporsional dengan mengedepankan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah). Pengawalan dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, objektif, dan tidak tebang pilih. Seluruh pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun bantahan. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan proses peradilan yang berlaku.

 

 

 

Ruang Hak Jawab Dibuka

 

GMOCT membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan & Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Kabarsbi)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#TNGC #GetahPinus #GAKKUMKehutanan #PTEMB #UUKehutanan #TPPU #PerusakanHutan #Konservasi #Lingkungan #KabarSbi #GMOCT #LPKRI #PenegakanHukum

Laporan Turun ke Krimum Polda Banten — Korban Perdagangan Orang Dimintai Keterangan, Minta Ganti Rugi Penuh & Siap ke Jalur Hukum

Laporan Turun ke Krimum Polda Banten — Korban Perdagangan Orang Dimintai Keterangan, Minta Ganti Rugi Penuh & Siap ke Jalur Hukum

By Admin vini On September 16, 2026

SERANG, BANTEN (GMOCT) 15 September 2026 — Usai viral diberitakan di puluhan media online dan cetak yang tergabung dalam GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama), penanganan laporan dugaan perdagangan orang ilegal terus berjalan ke arah positif. Setelah Setum Polda Banten merespons dan menyalurkan laporan ke Direktorat Kriminal Umum (Krimum) Polda Banten sejak Maret 2026, penyidik kembali memanggil korban untuk dimintai keterangan secara lengkap pada Senin, 14 September 2026.

 

 

 

Dari Maret hingga September: Korban Kini Hadir Langsung

 

Korban — seorang perempuan paruh baya yang sempat berada di luar negeri (Irak) saat pengaduan pertama kali diajukan Maret lalu — kini hadir lengkap didampingi anaknya, Asdi, serta saksi dan tim dari GMOCT. Selain Bripda Rapi, salah satu penyidik Polda Banten sebelumnya juga telah menghubungi Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS, untuk memastikan kehadiran korban dan saksi guna melengkapi berkas pemeriksaan.

 

Pemeriksaan berjalan lancar dan dianggap sudah memenuhi unsur kelengkapan keterangan korban yang sebelumnya belum dapat hadir secara langsung.

 

 

 

Korban: Minta Ganti Rugi Penuh — Jika Mediasi Gagal, Siap Jalur Hukum

 

Usai pemeriksaan, Asdi yang mewakili ibunya menyampaikan harapan yang tegas:

 

"Harapan saya adalah jika memang ada proses mediasi, kami meminta agar seluruh kerugian yang kami derita — baik secara materiil maupun imateril — dikembalikan dan dipenuhi sepenuhnya."

 

"Namun jika terlapor tidak ada itikad baik, ataupun hasil mediasi tidak sesuai dengan apa yang kami tuntut, maka kami siap melanjutkan ke proses hukum yang sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia."

 

 

 

Apresiasi Penanganan Penyidik Krimum Polda Banten

 

Vini Amelia, Bendahara II GMOCT, yang turut mendampingi korban dan keluarga, menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan kinerja penyidik:

 

"Kami sangat mengapresiasi atas respons positif dan juga kinerja dari penyidik Krimum Polda Banten. Alhamdulillah, semoga proses ini berjalan lancar dan sesuai dengan harapan korban dan keluarganya."

 

 

 

Terlapor JN alias Jueni Hingga Kini Bungkam

 

Hingga berita ini diturunkan, JN alias Jueni — pihak yang diduga sebagai sponsor yang memberangkatkan korban secara ilegal — masih bungkam dan belum memberikan tanggapan apa pun terkait permintaan klarifikasi dan pernyataan dari tim liputan khusus GMOCT.

 

 

 

GMOCT Tetap Kawal — Ruang Hak Jawab Dibuka

 

Tim liputan khusus GMOCT menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan bagi korban dugaan perdagangan orang secara ilegal dapat benar-benar terwujud. GMOCT tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak terlapor maupun pihak terkait sesuai ketentuan jurnalistik.

 

No. Pengaduan & Hak Jawab: 082117586761

GMOCT membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

Team/Red (Bandunginvestigasi/Katatribun)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#PerdaganganOrang #PMI #PerdaganganManusia #PoldaBanten #KrimumPoldaBanten #Mediasi #GantiRugi #GMOCT #PenegakanHukum #KeadilanBagiKorban #UU Pers

Suyitno Tak Tuntut Kerusakan Hino — GMOCT DPD Jateng Dorong Barakah Express Utamakan Keluarga Korban Laka Pemalang

Suyitno Tak Tuntut Kerusakan Hino — GMOCT DPD Jateng Dorong Barakah Express Utamakan Keluarga Korban Laka Pemalang

By Admin vini On September 16, 2026

 

PEMALANG — 15 September 2026 — Upaya penyelesaian kekeluargaan kecelakaan maut di Jalan Lingkar Pemalang pada Kamis, 10 September 2026 sekitar pukul 23.45 WIB, hingga kini belum menemukan titik temu. Kecelakaan melibatkan tiga kendaraan: Colt Diesel Box B 9120 KXW milik Barakah Express, Suzuki Pick Up G 8278 YM (dikemudikan almarhum Ajis Siswanto), dan Hino FM B 9662 GG milik Suyitno.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diterima GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media anggota jaringannya, Bakaratobanews.

 

 

 

Kronologi: Tabrak dari Belakang, Pikap Menabrak Hino di Jalur Berlawanan

 

Berdasarkan informasi, Colt Diesel milik Barakah Express diduga menabrak Suzuki Pick Up dari belakang. Akibat benturan, pikap kemudian menabrak Hino milik Suyitno yang berada di jalur berlawanan. Almarhum Ajis Siswanto meninggal dunia, sementara penumpang pikap Dwi Setio Aji mengalami luka berat dan masih dirawat. Kendaraan Hino milik Suyitno juga mengalami kerusakan.

 

 

 

Suyitno Tak Tuntut Kerusakan Hino — Utamakan Keluarga Korban

 

Di tengah proses mediasi, Suyitno mengambil sikap terpuji: tidak menuntut ganti rugi atas kerusakan kendaraannya kepada Barakah Express. Melalui pendampingan GMOCT DPD Jawa Tengah, Suyitno justru meminta agar perhatian dan penyelesaian lebih dahulu diberikan kepada keluarga almarhum Ajis Siswanto serta Dwi Setio Aji yang luka berat.

 

"Kepentingan korban meninggal dunia dan korban luka berat lebih penting untuk terlebih dahulu diselesaikan. Kerusakan kendaraan saya tidak menjadi prioritas saat ini." — Suyitno

 

 

 

Tiga Kali Pertemuan Belum Sepakat — Dari Rp2 Juta Hingga Rp10 Juta

 

- 11 September (Jumat): Pengurus Barakah Express (Hifni–Korwil & Irsyad) mendatangi rumah duka, tawarkan santunan Rp2 juta. Keluarga merasa tersinggung, minta waktu lebih tepat.

- 12 September (Sabtu): Tawaran naik ke Rp10 juta untuk keluarga almarhum dan Rp5 juta untuk korban luka berat. Keluarga minta Rp25 juta + Rp25 juta. Barakah Express menyatakan nominal tergantung keputusan pusat.

- 14 September (Senin): Pimpinan pusat turun tangan, namun belum ada kesepakatan. Barakah Express menyatakan akan menunggu hingga Rabu, 16 September 2026, setelah itu proses dilanjutkan ke jalur hukum.

 

Selain santunan, pemilik Suzuki Pick Up juga meminta kendaraannya diperbaiki dan dikembalikan seperti semula.

 

 

 

GMOCT DPD Jawa Tengah: Perlu Pemeriksaan Jelas Rangkaian Kejadian

 

Menanti Bakara, Ketua DPD Jawa Tengah GMOCT, menekankan bahwa proses penyelesaian harus tetap mengedepankan kepentingan keluarga korban. Namun demikian, Unit Laka Lantas Polres Pemalang perlu memeriksa secara jelas rangkaian kejadian melalui CCTV, keterangan saksi, olah TKP, serta kondisi ketiga kendaraan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

 

"Suyitno telah menunjukkan sikap mulia dengan tidak menuntut kerugian pribadinya. Semoga ini menjadi dorongan bagi Barakah Express untuk lebih mengutamakan keadilan bagi keluarga korban yang berduka." — Menanti Bakara

 

 

 

Ruang Hak Jawab Dibuka

 

GMOCT membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan & Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Bakaratobanews)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#LakaLantasPemalang #BarakahExpress #KecelakaanPemalang #SantunanKecelakaan #GMOCT #Bakaratobanews #KeadilanKorban #MediasiKecelakaan #PolresPemalang

Apresiasi Wamen Desa ke Paguyuban Siliwangi Majakuning Disorot — SBI–GMOCT–LPK-RI Desak Investigasi Dugaan Getah Pinus Ilegal di TNGC

Apresiasi Wamen Desa ke Paguyuban Siliwangi Majakuning Disorot — SBI–GMOCT–LPK-RI Desak Investigasi Dugaan Getah Pinus Ilegal di TNGC

By Admin vini On September 14, 2026

MAJALENGKA–KUNINGAN–CIREBON (GMOCT) 14 September 2026 — Pernyataan apresiasi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ariza Patria, terhadap Paguyuban Siliwangi Majakuning atas dedikasinya membina Kelompok Tani Hutan (KTH) dan masyarakat peduli api, justru memunculkan sorotan serius. Agung Sulistio, Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI/KabarSbi.com), Ketua Umum GMOCT, sekaligus Ketua II DPP LPK-RI, menegaskan apresiasi tersebut harus disertai verifikasi fakta dan transparansi legalitas.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diterima GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media anggota jaringannya, KabarSbi.com.

 

 

 

Apresiasi Harus Beriringan dengan Verifikasi — Jangan Sampai Menutupi Persoalan

 

Agung menyatakan apresiasi terhadap pemberdayaan masyarakat patut dihargai, tetapi tidak boleh menggantikan verifikasi fakta. Sorotan ini berkaitan dengan dugaan aktivitas penyadapan dan pengelolaan getah pinus di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang disebut-sebut belum memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sah. Jika benar tanpa dasar hukum, persoalannya bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut aspek kehutanan, lingkungan, tata kelola kawasan konservasi, hingga kemungkinan kerugian negara.

 

"Apresiasi tentu kami dukung. Tetapi apresiasi tidak boleh menggantikan verifikasi. Kalau kegiatan tersebut legal, tunjukkan dasar hukumnya. Kalau memiliki PKS, periksa dokumennya. Kalau tidak memiliki dasar kerja sama, pertanyaannya sederhana: siapa yang memberikan kewenangan dan atas dasar apa kegiatan tersebut bisa berlangsung?" — tegas Agung.

 

 

 

Laporan LSM AKAR ke Gakkum, Kejagung & Kejari Kuningan — Harus Ditindaklanjuti

 

Persoalan semakin serius setelah LSM AKAR disebut telah menyampaikan laporan kepada Gakkum Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung RI, dan Kejaksaan Negeri Kuningan terkait dugaan aktivitas penyadapan getah pinus dan persoalan lingkungan di TNGC. Agung mendesak laporan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh rangkaian kegiatan: mulai lokasi penyadapan, dasar kewenangan/PKS, pengumpulan–pengangkutan–penampungan, hingga pihak penerima dan pengecer hasil getah tersebut.

 

"Bukan hanya mempertanyakan siapa yang berada di lapangan, tetapi juga siapa yang memberikan perintah atau kewenangan, siapa yang menguasai hasil getah, ke mana getah disalurkan, siapa yang menjadi penampung, serta siapa yang menerima manfaat ekonominya."

 

 

 

Wamen Desa Diminta Jangan Hanya Andalkan Satu Sisi — Verifikasi Lintas Instansi Penting

 

Agung juga meminta Wakil Menteri Desa Ariza Patria tidak hanya mengandalkan laporan dari satu pihak. Verifikasi lintas instansi dinilai krusial agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan apresiasi. Paguyuban Siliwangi Majakuning dan seluruh pihak yang disebut tetap diberi ruang untuk memberikan klarifikasi serta menunjukkan dokumen legalitasnya.

 

"Jangan ada penghakiman sebelum ada hasil pemeriksaan. Tetapi jangan pula ada pembiaran jika memang terdapat bukti awal dugaan pelanggaran. Negara harus hadir secara objektif. Periksa dokumennya, cek lokasi kegiatannya, telusuri getahnya, periksa penampungannya, dan bongkar siapa saja yang berada di balik rantai tersebut."

 

 

 

Hutan Aset Negara — Fakta & Hukum yang Harus Menentukan

 

SBI, GMOCT, dan DPP LPK-RI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dengan mengedepankan transparansi, verifikasi fakta, perlindungan lingkungan, serta supremasi hukum.

 

"Hutan adalah aset negara dan kepentingan publik. Jangan sampai atas nama pemberdayaan masyarakat justru muncul aktivitas yang merugikan negara atau mengancam kelestarian kawasan. Kalau legal, buktikan legalitasnya. Kalau ada PKS, buka dan periksa dokumennya. Kalau ada dugaan pelanggaran, aparat penegak hukum harus menelusurinya sampai tuntas. Jangan hanya berhenti pada pekerja di lapangan — telusuri siapa yang memberikan kewenangan, siapa yang menerima, dan siapa yang menikmati hasilnya. Fakta dan hukum yang harus menentukan." — pungkas Agung.

 

 

 

Ruang Hak Jawab Dibuka

 

GMOCT membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (KabarSbi)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#TNGC #GetahPinus #PaguyubanSiliwangiMajakuning #WamenDesa #ArizaPatria #GakkumKehutanan #Kejagung #KejariKuningan #LPKRI #SBI #GMOCT #PenegakanHukumHutan #Konservasi #Lingkungan

Apresiasi Wamen Desa ke Paguyuban Siliwangi Majakuning Disorot — SBI–GMOCT–LPK-RI Desak Investigasi Dugaan Getah Pinus Ilegal di TNGC

Apresiasi Wamen Desa ke Paguyuban Siliwangi Majakuning Disorot — SBI–GMOCT–LPK-RI Desak Investigasi Dugaan Getah Pinus Ilegal di TNGC

By Admin vini On September 14, 2026

 

MAJALENGKA–KUNINGAN–CIREBON (GMOCT) 14 September 2026 — Pernyataan apresiasi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ariza Patria, terhadap Paguyuban Siliwangi Majakuning atas dedikasinya membina Kelompok Tani Hutan (KTH) dan masyarakat peduli api, justru memunculkan sorotan serius. Agung Sulistio, Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI/KabarSbi.com), Ketua Umum GMOCT, sekaligus Ketua II DPP LPK-RI, menegaskan apresiasi tersebut harus disertai verifikasi fakta dan transparansi legalitas.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diterima GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media anggota jaringannya, KabarSbi.com.

 

 

 

Apresiasi Harus Beriringan dengan Verifikasi — Jangan Sampai Menutupi Persoalan

 

Agung menyatakan apresiasi terhadap pemberdayaan masyarakat patut dihargai, tetapi tidak boleh menggantikan verifikasi fakta. Sorotan ini berkaitan dengan dugaan aktivitas penyadapan dan pengelolaan getah pinus di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang disebut-sebut belum memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sah. Jika benar tanpa dasar hukum, persoalannya bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut aspek kehutanan, lingkungan, tata kelola kawasan konservasi, hingga kemungkinan kerugian negara.

 

"Apresiasi tentu kami dukung. Tetapi apresiasi tidak boleh menggantikan verifikasi. Kalau kegiatan tersebut legal, tunjukkan dasar hukumnya. Kalau memiliki PKS, periksa dokumennya. Kalau tidak memiliki dasar kerja sama, pertanyaannya sederhana: siapa yang memberikan kewenangan dan atas dasar apa kegiatan tersebut bisa berlangsung?" — tegas Agung.

 

 

 

Laporan LSM AKAR ke Gakkum, Kejagung & Kejari Kuningan — Harus Ditindaklanjuti

 

Persoalan semakin serius setelah LSM AKAR disebut telah menyampaikan laporan kepada Gakkum Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung RI, dan Kejaksaan Negeri Kuningan terkait dugaan aktivitas penyadapan getah pinus dan persoalan lingkungan di TNGC. Agung mendesak laporan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh rangkaian kegiatan: mulai lokasi penyadapan, dasar kewenangan/PKS, pengumpulan–pengangkutan–penampungan, hingga pihak penerima dan pengecer hasil getah tersebut.

 

"Bukan hanya mempertanyakan siapa yang berada di lapangan, tetapi juga siapa yang memberikan perintah atau kewenangan, siapa yang menguasai hasil getah, ke mana getah disalurkan, siapa yang menjadi penampung, serta siapa yang menerima manfaat ekonominya."

 

 

 

Wamen Desa Diminta Jangan Hanya Andalkan Satu Sisi — Verifikasi Lintas Instansi Penting

 

Agung juga meminta Wakil Menteri Desa Ariza Patria tidak hanya mengandalkan laporan dari satu pihak. Verifikasi lintas instansi dinilai krusial agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan apresiasi. Paguyuban Siliwangi Majakuning dan seluruh pihak yang disebut tetap diberi ruang untuk memberikan klarifikasi serta menunjukkan dokumen legalitasnya.

 

"Jangan ada penghakiman sebelum ada hasil pemeriksaan. Tetapi jangan pula ada pembiaran jika memang terdapat bukti awal dugaan pelanggaran. Negara harus hadir secara objektif. Periksa dokumennya, cek lokasi kegiatannya, telusuri getahnya, periksa penampungannya, dan bongkar siapa saja yang berada di balik rantai tersebut."

 

 

 

Hutan Aset Negara — Fakta & Hukum yang Harus Menentukan

 

SBI, GMOCT, dan DPP LPK-RI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dengan mengedepankan transparansi, verifikasi fakta, perlindungan lingkungan, serta supremasi hukum.

 

"Hutan adalah aset negara dan kepentingan publik. Jangan sampai atas nama pemberdayaan masyarakat justru muncul aktivitas yang merugikan negara atau mengancam kelestarian kawasan. Kalau legal, buktikan legalitasnya. Kalau ada PKS, buka dan periksa dokumennya. Kalau ada dugaan pelanggaran, aparat penegak hukum harus menelusurinya sampai tuntas. Jangan hanya berhenti pada pekerja di lapangan — telusuri siapa yang memberikan kewenangan, siapa yang menerima, dan siapa yang menikmati hasilnya. Fakta dan hukum yang harus menentukan." — pungkas Agung.

 

 

 

Ruang Hak Jawab Dibuka

 

GMOCT membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (KabarSbi)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#TNGC #GetahPinus #PaguyubanSiliwangiMajakuning #WamenDesa #ArizaPatria #GakkumKehutanan #Kejagung #KejariKuningan #LPKRI #SBI #GMOCT #PenegakanHukumHutan #Konservasi #Lingkungan

HUT Ke-3 Reportasjabar.com: Pererat Silaturahmi Dan Berbagi Kepedulian, Keluarga Besar Gmoct Berikan ucapan dan dukungan,

HUT Ke-3 Reportasjabar.com: Pererat Silaturahmi Dan Berbagi Kepedulian, Keluarga Besar Gmoct Berikan ucapan dan dukungan,

By Admin vini On September 14, 2026

 

Kabupaten Bandung, 13 September 2026 — Reportasejabar.com yang tergabung di Organisasi media Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT), kini menginjak usia ketiga. Dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-3 yang digelar Minggu (13/9/2026) di Kolam Pancing Cirumaheut, RT 04/RW 03, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, kegiatan diisi silaturahmi antarwartawan sekaligus penyaluran santunan sosial bagi anak yatim dan lansia.

 

Keluarga besar Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT) turut memberikan ucapan dan dukungan, yang disampaikan melalui Wakil Ketua Umum GMOCT, Asep Riana, mendoakan agar media ini semakin dewasa, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat.

 

 

  

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama yang dipimpin Abi Mus. Rangkaian dilanjutkan sambutan, pemotongan tumpeng serta kue ulang tahun ke-3 sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Puncak kegiatan berupa penyerahan bantuan secara simbolis kepada anak yatim dan lansia yang hadir, diselingi hiburan dan ramah tamah.

 

Hadir dalam acara tersebut jajaran rekan media, Komunitas Hiber (Himpunan BBC Driver), perwakilan Kapolsek Cimenyan Kanit Limas AKP Taryo, budayawan Sunda Wa Deden, perwakilan Ormas dan LSM, serta para penerima santunan.

 

 

  

Pimpinan Redaksi Reportasejabar.com, Tri. S, menyampaikan kegiatan ini bukan sekadar perayaan, melainkan wujud syukur atas perjalanan tiga tahun melayani pembaca.

 

"Kami ingin mempererat persaudaraan sesama rekan kerja dan mitra, sekaligus menebar kepedulian sosial bagi mereka yang membutuhkan," ujar Tri. S.

 

Ia juga menyampaikan penghargaan mendalam kepada para Pembina:

Dr. Dr. Zulki Zulkifly Noor, S.T., S.H., M.M., M.H., M.Kn;

Prof. Dr. Ir. Nandan Limakrisna, M.M., CQMH.;

Erlangga Lubai, S.H., M.H.;

Dr. Dharma Leksana, S.Th., M.Si.;

Vonny Vertiana Noholo, S.H., M.H.;

Mohamad Faizal Usman, S.T., M.M.;

Jodo Sudarjo, S.T., M.M.;

serta Martono Agung S.

 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Tegalluar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung, Baznas Kota dan Kabupaten Bandung, PT Tungal Inti Kahuripan (TIK), GMOCT, Yayasan Natura Indonesia (Ultra), KPBSU Lembang, Lurah dan Kepala Desa se-Wilayah Cimenyan, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

 

 

  

Wakil Ketua Umum GMOCT, Asep Riana, mewakili keluarga besar organisasi GMOCT menyampaikan:

 

"Selamat ulang tahun ke-3 Reportasejabar.com. Semakin kokoh, semakin terpercaya, dan senantiasa menjadi mitra masyarakat yang jujur dan berimbang. Semangat berbagi kepedulian ini adalah bukti bahwa media tidak sekadar memberitakan, tetapi juga hadir dan peduli. GMOCT senantiasa mendukung langkah saudara untuk terus berkontribusi bagi dunia pers dan kemaslahatan bersama."

 

Dengan usia yang memasuki tahun ketiga, Reportasejabar.com berkomitmen menjaga konsistensi, meningkatkan kualitas liputan, dan memperluas jejaring kepedulian sosial di tengah masyarakat Jawa Barat.

 

 

 

#HUTReportaseJabarKe3 #ReportaseJabar #GMOCT #SilaturahmiMedia #KepedulianSosial #Cimenyan #JurnalismeBermanfaat

 

 

Pemberitaan Ibu Lansia & Rp5 Juta Serang Ultra Addiction Center: GMOCT Temukan Dugaan Pola Sepihak — Narasumber Tak Dapat Dikonfirmasi, Diduga Memblokir

Pemberitaan Ibu Lansia & Rp5 Juta Serang Ultra Addiction Center: GMOCT Temukan Dugaan Pola Sepihak — Narasumber Tak Dapat Dikonfirmasi, Diduga Memblokir

By Admin vini On September 13, 2026

JAKARTA (GMOCT) 13 September 2026 — Pemberitaan yang dimuat oleh media online Kupasmerdeka.com pada 11 September 2026 dengan judul "Ibu Lansia Mengadu ke Kupas Merdeka, Keluarga Darly Mengaku Diminta Rp5 Juta untuk Rawat Jalan" kini memunculkan pertanyaan serius terkait prinsip jurnalistik berimbang dan verifikasi fakta. GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) yang menindaklanjuti pemberitaan tersebut justru menemukan dugaan pola pemberitaan sepihak — narasumber yang menjadi sumber utama pemberitaan tersebut tidak responden dan diduga memblokir pihak media lain yang berusaha melakukan konfirmasi.

 

 

 

Upaya Konfirmasi GMOCT Berujung Diam & Diduga Diblokir

 

GMOCT berupaya menghubungi langsung pihak yang diduga kuat sebagai ibu kandung Darly — narasumber utama dalam pemberitaan tersebut — melalui nomor kontak 08128851xxxx yang tertulis atas nama Elshopjkt. Berikut kronologinya:

 

Jumat, 11 September 2026 — Pukul 19.43 WIB

 

Pihak GMOCT mengirimkan pertanyaan tertulis melalui WhatsApp, antara lain:

 

"Apakah benar anak Ibu saat ini berada di Ultra? Apakah benar pihak keluarga tidak menghadap undangan Ultra karena alasan sibuk? Apakah Ibu mengetahui anak Ibu mengonsumsi barang terlarang? Apakah Ibu datang ke kepolisian dan menyetujui rekomendasi rehabilitasi ke Ultra?"

 

Pesan terkirim dan terbaca (centang dua), namun tidak ada tanggapan sama sekali.

 

Sabtu, 12 September 2026 — Pukul 12.37 WIB

 

Sekretaris Umum DPP PUSAT GMOCT, Asep NS, kembali menghubungi dengan pesan:

 

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana? Apakah Ibu dapat menjawab pertanyaan kami?"

 

Kali ini pesan hanya berstatus centang satu — dan hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan diduga kuat nomor kontak Asep NS telah diblokir oleh pihak narasumber.

 

 

 

GMOCT: Diduga Ada Pola Pemberitaan yang Disetting Sepihak

 

Terkait kejadian tersebut, Asep NS menilai adanya indikasi kuat bahwa narasumber tersebut hanya memberikan keterangan kepada satu media saja, yaitu Kupasmerdeka.com, namun menolak memberikan pernyataan maupun dikonfirmasi oleh media lain.

 

"Kami menduga ini adalah pola yang telah disetting sebelumnya. Narasumber memberikan informasi kepada satu media, lalu ketika media lain berusaha melakukan konfirmasi guna mendapatkan keberimbangan, justru tidak dilayani, tidak direspon, bahkan diduga memblokir. Ini sangat menyimpang dari prinsip jurnalistik yang objektif dan berimbang."

 

GMOCT menegaskan bahwa setiap pemberitaan yang menyudutkan lembaga tertentu — dalam hal ini Yayasan Pemulihan Natura Indonesia Ultra Addiction Center — wajib dilakukan verifikasi kepada kedua belah pihak sebelum dimuat.

 

 

 

GMOCT Imbau Yayasan Natura Indonesia Ultra Segera Lapor ke Dewan Pers

 

Menyusul dugaan pemberitaan sepihak tersebut, GMOCT mendesak pihak manajemen Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center untuk:

 

- Segera melakukan pelaporan ke Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran prinsip jurnalistik oleh Kupasmerdeka.com

- Menindaklanjuti dugaan adanya pola pengecualian narasumber yang hanya memberikan keterangan kepada satu media

- Menyusun klarifikasi resmi terkait tuduhan pemungutan biaya rawat jalan sebesar Rp5 juta yang diberitakan

 

 

 

Ruang Hak Jawab Dibuka Sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999

 

GMOCT membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebut dalam pemberitaan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap pihak berhak memberikan klarifikasi, bantahan, maupun penjelasan tambahan.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586762

 

Team/Red (Penajournalis)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: 

 

 

 

#KlarifikasiBerita #YayasanNaturaIndonesiaUltra #PemberitaanSepihak #DewanPers #UU Pers401999 #JurnalistikBerimbang #GMOCT #Penajournalis #KebenaranDanKeadilan

Jejak Getah Pinus Diduga Ilegal dari TNGC Mengarah ke PT EMB — Gakkum Kementerian Kehutanan Lakukan Pemeriksaan, SBI–LPK-RI–SN–GMOCT Siap Kawal

Jejak Getah Pinus Diduga Ilegal dari TNGC Mengarah ke PT EMB — Gakkum Kementerian Kehutanan Lakukan Pemeriksaan, SBI–LPK-RI–SN–GMOCT Siap Kawal

By Admin vini On September 13, 2026

 

KUNINGAN/PEKALONGAN (GMOCT) Minggu, 13 September 2026 — Penelusuran dugaan peredaran getah pinus yang disebut berasal dari kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Jawa Barat, terus berlanjut hingga ke Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Agung Sulistio, Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (KabarSBI.com), juga Ketua II DPP LPK-RI sekaligus Ketua Umum GMOCT, memberikan apresiasi kepada Kaper SBI Jawa Tengah, Dudung Nurfalah, serta Kabiro SBI Kuningan, Dadan Sudrajat, atas kontribusi dalam membantu mengungkap dan menelusuri informasi terkait dugaan rantai distribusi getah pinus tersebut.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media anggota jaringannya, KabarSBI.com.

 

 

 

Penelusuran dari Sumber hingga Penerima Akhir

 

Penelusuran dilakukan bersama Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan, menyasar sejumlah titik yang berkaitan dengan dugaan rantai perolehan dan distribusi getah pinus — mulai dari lokasi penyadapan, pengumpulan, penampungan, pengangkutan, hingga dugaan distribusi kepada pihak penerima.

 

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, getah pinus tersebut diduga masuk ke sebuah tempat penampungan yang disebut berkaitan dengan pihak bernama Mandarin, sebelum kemudian bergerak menuju pihak penerima hingga mengarah ke PT EMB di wilayah Pekalongan. Perusahaan tersebut dalam informasi yang beredar disebut berkaitan dengan pemilik bernama Muhib.

 

Perlu ditegaskan: Informasi tersebut masih merupakan bagian dari penelusuran dan belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan mengenai keterlibatan ataupun kesalahan hukum pihak tertentu sebelum adanya pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.

 

 

 

Sabtu, 12 September — Gakkum Kementerian Kehutanan Periksa PT EMB

 

Langkah penanganan perkara berlanjut pada Sabtu, 12 September 2026, ketika Tim Gakkum Kementerian Kehutanan melakukan pemeriksaan langsung di PT EMB, Pekalongan. Pemeriksaan tersebut turut disaksikan unsur SBI, LPK-RI, Squad Nusantara (SN), dan GMOCT sebagai bagian dari upaya mengawal proses penanganan perkara agar berlangsung transparan, objektif, profesional, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

 

 

Agung Sulistio: Telusuri Seluruh Mata Rantai — Bukan Hanya Penyadap

 

Agung Sulistio menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata-mata mengenai keberadaan getah pinus, melainkan bagaimana aparat dapat mengurai seluruh mata rantai peredarannya:

 

"Kami mengapresiasi Kaper SBI Jateng Dudung Nurfalah dan Kabiro SBI Kuningan Dadan Sudrajat yang telah membantu membuka informasi serta menghubungkan temuan lapangan dengan proses penegakan hukum. Penelusuran harus mampu menjawab dari mana getah tersebut diperoleh, siapa yang mengumpulkan, mengangkut, menampung, serta kepada siapa material tersebut akhirnya diserahkan. Kami berharap seluruh proses dapat berjalan secara objektif, transparan dan berdasarkan bukti."

 

Apabila hasil pemeriksaan dan alat bukti nantinya membuktikan adanya pengambilan hasil hutan secara melawan hukum dari kawasan konservasi, maka setiap pihak yang terbukti memiliki peran dalam rantai tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat keterlibatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

 

 

Dokumen & Transaksi Kunci untuk Pembuktian

 

Perkara ini menjadi perhatian karena persoalannya tidak berhenti pada lokasi penyadapan. Dokumen asal-usul barang, keterangan saksi, pemeriksaan fisik, catatan transaksi, serta alat bukti lainnya menjadi bagian penting untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.

 

SBI, LPK-RI, SN, dan GMOCT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses tersebut secara profesional, kritis, dan berimbang — bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan memastikan setiap informasi dan temuan dapat diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku hingga diperoleh kejelasan mengenai status hukum masing-masing pihak.

 

 

 

Ruang Hak Jawab Dibuka

 

GMOCT membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (KabarSBI)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#TNGC #GetahPinus #GakkumKehutanan #PTEMB #Kuningan #Pekalongan #PenegakanHukumHutan #KonservasiAlam #SBI #LPKRI #SquadNusantara #GMOCT #RantaiPasok #Lingkungan

Dibalik Pujian, Muncul Pertanyaan Baru: SP2HP Polsek Darul Makmur Terbit Tanpa Saksi Utama & Kualifikasi Berubah — GMOCT Terima Rekaman Permohonan Take Down Kanit Reskrim

Dibalik Pujian, Muncul Pertanyaan Baru: SP2HP Polsek Darul Makmur Terbit Tanpa Saksi Utama & Kualifikasi Berubah — GMOCT Terima Rekaman Permohonan Take Down Kanit Reskrim

By Admin vini On September 13, 2026

 

NAGAN RAYA (GMOCT) 12 September 2026 — Hanya selang sehari sejak terbitnya pemberitaan berjudul "Polsek Darul Makmur Beri Penjelasan Soal Laporan Sejak April: SP2HP Disebut Telah Diserahkan, Asep NS Apresiasi Respons Cepat", kembali muncul persoalan baru yang justru memperdalam keraguan masyarakat terhadap proses penyidikan di Polsek Darul Makmur. GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) kembali mendapatkan informasi terbaru dari pihak pelapor terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang baru saja diterbitkan.

 

 

 

Kualifikasi Berubah dari "Penganiayaan" Menjadi "Penipuan" — Tanpa Penjelasan

 

Perkara yang dilaporkan sejak April 2026 semula dipahami pelapor berkaitan dengan dugaan penganiayaan/pengeroyokan. Namun dalam SP2HP terbaru, perkara tersebut berubah menjadi dugaan penipuan. Perubahan mendasar ini dilakukan tanpa disertai penjelasan resmi kepada pelapor.

 

"Kami mempertanyakan dasar dan proses penentuan kualifikasi perkara tersebut. Apakah perubahan ini hasil pengembangan penyidikan berdasarkan alat bukti yang sudah diperoleh? Mengapa tidak ada penjelasan apa pun kepada kami?" — ungkap pihak pelapor.

 

 

 

Saksi Utama Abas Tak Tercantum dalam SP2HP

 

Kekhawatiran pelapor semakin bertambah ketika melihat nama Abas, yang disebut sebagai saksi utama dan telah beberapa kali hadir ke Polsek untuk memberikan keterangan, tidak tercantum sama sekali dalam daftar saksi yang akan diperiksa.

 

"Yang kami pertanyakan sederhana. Saksi utama yang sudah kami ajukan dan datang ke Polsek, mengapa namanya tidak tercantum dalam SP2HP? Kalau belum diperiksa, apa alasannya? Kami tidak bermaksud mencampuri kewenangan penyidik, tapi kami berhak mendapat informasi yang jelas."

 

Pelapor menegaskan tidak meminta perlakuan khusus, melainkan proses yang transparan, profesional, objektif, dan sesuai prosedur. Mereka meminta penjelasan status Abas: apakah sudah dimintai keterangan, belum diperiksa, atau tidak diperlukan lagi.

 

 

 

GMOCT Terima Rekaman Permohonan Take Down dari Kanit Reskrim

 

Di sisi lain, GMOCT menerima rekaman percakapan telepon WhatsApp antara Ketua DPD GMOCT Provinsi Aceh, Ridwanto, dengan Kanit Reskrim Polsek Darul Makmur, Bripka Ziauzzaman Masnu. Dalam percakapan tersebut, pihak kepolisian menyampaikan permohonan take down terhadap pemberitaan awal berjudul "Tangani Pelan-Pelan — Laporan Sejak April Belum Jelas, Kinerja Penyidik Polsek Darul Makmur Diminta Dievaluasi" yang terbit pada 11 September 2026 dan viral di puluhan media anggota GMOCT.

 

 

 

GMOCT: Tanpa Viral, SP2HP Kemungkinan Tak Akan Pernah Terbit

 

Terkait urutan kejadian ini, GMOCT menilai:

 

"Apabila tidak ada pemberitaan awal yang menyebar luas, SP2HP kemungkinan besar tidak akan pernah terbit. Dan sekalinya terbit, justru terkesan menunjukkan ketidakprofesionalan serta kurangnya ketelitian dalam menyusun dokumen tersebut sebelum diserahkan kepada pelapor."

 

 

 

Desakan Evaluasi ke Atas: Polres Nagan Raya, Polda Aceh, Mabes Polri Diminta Bertindak

 

Menyusul rangkaian persoalan yang saling menyusul ini, GMOCT dan pihak pelapor berharap Polres Nagan Raya, Polda Aceh, hingga Mabes Polri segera turun tangan untuk:

 

- Mengevaluasi kinerja dan ketelitian penyidik Polsek Darul Makmur

- Meminta penjelasan resmi perubahan kualifikasi perkara dan penghapusan nama saksi utama dari SP2HP

- Memastikan proses penyidikan berjalan transparan dan akuntabel ke depan

 

"Pemberitaan ini bukan untuk menyimpulkan kesalahan pihak tertentu. Namun ketika laporan berubah arah tanpa penjelasan, dan saksi utama hilang dari dokumen resmi, maka penjelasan yang transparan menjadi mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat." — Redaksi GMOCT.

 

Pihak pelapor menegaskan akan tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dan siap menempuh jalur pengaduan/keberatan jika diperlukan. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi Polsek Darul Makmur maupun pihak terkait sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

 

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Bongkarperkara/GMOCT)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: Asep NS

 

#PolsekDarulMakmur #SP2HP #KualifikasiPerkara #SaksiUtama #TransparansiKepolisian #PolresNaganRaya #PoldaAceh #EvaluasiKinerja #GMOCT #BongkarPerkara #PenegakanHukum #HakMasyarakat

Polsek Darul Makmur Beri Penjelasan Soal Laporan Sejak April: SP2HP Disebut Telah Diserahkan, Asep NS Apresiasi Respons Cepat

Polsek Darul Makmur Beri Penjelasan Soal Laporan Sejak April: SP2HP Disebut Telah Diserahkan, Asep NS Apresiasi Respons Cepat

By Admin vini On September 12, 2026

NAGAN RAYA (GMOCT) 12 September 2026 — Polsek Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, memberikan penjelasan resmi terkait pemberitaan mengenai penanganan laporan masyarakat yang disebut belum mendapat kejelasan sejak April 2026. Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolsek Darul Makmur, Iptu Muhammad Izazaya, didampingi Kanit Reskrim Bripka Ziauzzaman Masnu, dan diterima oleh Sekretaris Umum DPP GMOCT, Asep NS, pada Jumat (11/9/2026).

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media anggota jaringannya, Bongkarperkara.

 

 

Penjelasan Resmi: Baru Menjabat, Berkas Sedang Dipelajari, SP2HP Sudah Diserahkan

 

Atas arahan Kapolres Nagan Raya, AKBP Muhammad Taufiq, Kapolsek Iptu Izazaya menjelaskan bahwa dirinya beserta jajaran merupakan personel yang baru menjabat di Polsek tersebut. Berkas perkara yang menjadi sorotan merupakan tunggakan perkara dari periode sebelumnya, namun pihaknya tetap berkomitmen menanganinya dengan serius:

 

"Kasus tersebut merupakan tunggakan perkara yang terjadi pada periode sebelum kami menjabat. Namun demikian, kami akan tetap menangani setiap laporan yang masuk dengan serius, termasuk kasus yang sudah berjalan beberapa bulan sebelum kami menjabat, sehingga semua perkara yang dilaporkan dapat kami selesaikan dengan tuntas dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta kehati-hatian dalam penerapan hukumnya."

 

Kapolsek juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menegaskan komitmen pelayanan:

 

"Kami memahami apa yang disampaikan masyarakat kepada media. Kami mohon maaf kepada masyarakat. Selanjutnya kami akan proses setiap berkas yang kami pegang dan bekerja tegas sesuai motto: Polri untuk Masyarakat. Kami berkomitmen memberikan pelayanan secara humanis, profesional, dan proporsional."

 

Terkait laporan yang sebelumnya diberitakan, Polsek Darul Makmur menyampaikan bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) telah diproses dan diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan maupun pengaduan ke depannya.

 

 

Asep NS: Apresiasi Respons Cepat & Keterbukaan

 

Asep NS menyambut baik penjelasan tersebut:

 

"Saya sangat mengapresiasi respons cepat dan keterbukaan dari Kapolsek Darul Makmur beserta Kanit Reskrim-nya. Transparansi dan komunikasi terbuka seperti inilah yang diharapkan masyarakat."

 

Ia berharap komunikasi antara masyarakat, kepolisian, dan media terus terjalin dengan baik, sehingga setiap persoalan dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pihak yang sebelumnya melaporkan mengaku lega setelah menerima SP2HP dan berharap proses penanganan ke depan berjalan sesuai prinsip pelayanan kepolisian yang presisi.

 

 

Ruang Hak Jawab Tetap Dibuka

 

Pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait juga tetap terbuka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Bongkarperkara)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#PolsekDarulMakmur #PolresNaganRaya #SP2HP #TransparansiPenyidikan #PolriUntukMasyarakat #GMOCT #BongkarPerkara #PenegakanHukum #HakMasyarakat #HakJawab

Jejak Getah Pinus TNGC Menyusuri Jawa: SBI–LPK-RI, Squad Nusantara & Gakkum Telusuri Rantai Pasok Hingga PT EMB Pekalongan

Jejak Getah Pinus TNGC Menyusuri Jawa: SBI–LPK-RI, Squad Nusantara & Gakkum Telusuri Rantai Pasok Hingga PT EMB Pekalongan

By Admin vini On September 12, 2026

PEKALONGAN (GMOCT) Sabtu, 12 September 2026 — Jejak dugaan peredaran getah pinus yang disebut berasal dari kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Kuningan, Jawa Barat, kini ditelusuri hingga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. SBI, DPP LPK-RI, Squad Nusantara (SN), bersama Gakkum Kementerian Kehutanan, melakukan penelusuran lapangan menyeluruh untuk mendalami rantai pasok getah — mulai dari sumber, penyadapan, penampungan, pengangkutan, distribusi, hingga dugaan penerimaan di PT EMB, Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media anggota jaringannya, KabarSBI.com.

 

 

Penelusuran Bertahap: Bukan Hanya Barang, tapi Legalitas & Transaksi

 

Penelusuran dipimpin Agung Sulistio, Pimpinan Redaksi KabarSBI.com yang juga Ketua II DPP LPK-RI sekaligus Ketua Umum GMOCT. Fokus penyelidikan tidak hanya pada keberadaan fisik getah, tetapi juga asal-usul material, legalitas pemanfaatan, pihak pemasok, jalur distribusi, serta transaksi yang menyertai pergerakannya.

 

Penting: Temuan investigasi bukan merupakan vonis hukum. Sampai adanya hasil pemeriksaan resmi, tidak dapat disimpulkan bahwa PT EMB atau pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Setiap dugaan harus diuji melalui alat bukti dan proses hukum yang sah.

 

 

Agung: Telusuri dari Hulu sampai Hilir — Jangan Hanya di Penyadap

 

Agung menegaskan penanganan persoalan ini akan efektif apabila aparat tidak berhenti di titik paling awal:

 

"Kalau memang ada pelanggaran, telusuri seluruh mata rantainya dari hulu sampai hilir. Jangan hanya berhenti pada penyadap. Barangnya harus jelas asalnya dan transaksinya juga harus jelas. Tetapi semua itu harus berdasarkan bukti, bukan asumsi."

 

Pemeriksaan idealnya menjawab: siapa yang menyadap, menampung, mengangkut, menjadi pemasok, pembeli, berapa volume dan nilai transaksi, serta siapa yang menerima manfaat ekonomi dari perdagangan tersebut. Bahkan aliran uang (chain of payment) perlu ditelusuri — dari harga pembelian, pembayaran kepada pemasok, transaksi perusahaan, hingga pihak yang memperoleh keuntungan.

 

 

Kerangka Hukum: Dari Kehutanan hingga TPPU

 

- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) — jika hasil tindak pidana disembunyikan, dialihkan, atau disamarkan asal-usulnya

 

Terkait kebakaran hutan dan lahan di TNGC yang juga menjadi sorotan, tidak dapat disimpulkan secara langsung bahwa aktivitas penyadapan merupakan penyebab kebakaran. Jika terdapat dugaan keterkaitan, hal tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan tersendiri oleh pihak berwenang.

 

 

PT EMB Terbuka untuk Klarifikasi — Ruang Konfirmasi Tetap Dibuka

 

Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, KabarSBI membuka ruang klarifikasi kepada manajemen PT EMB dan pihak lain yang disebut dalam pemberitaan. Klarifikasi dapat mencakup legalitas sumber bahan baku, asal-usul getah, hubungan dengan pemasok, dokumen pengangkutan, transaksi pembelian, maupun penjelasan lain yang relevan. Penyebutan PT EMB bukan penetapan pelanggaran, melainkan bagian dari penelusuran yang masih memerlukan verifikasi.

 

 

Penutup: Menunggu Pembuktian Objektif

 

Agung menegaskan SBI, DPP LPK-RI, Squad Nusantara, dan GMOCT akan terus mengawal perkembangan dengan mengedepankan data dan proses hukum:

 

"Kalau memang legal, tunjukkan dasar dan dokumennya. Kalau ditemukan pelanggaran, biarkan aparat memproses berdasarkan bukti. Kami tidak ingin membuat vonis sendiri. Tugas kami mengawal informasi dan mendorong agar fakta di lapangan diperiksa secara profesional."

 

Ada atau tidaknya tindak pidana, siapa yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya kerugian negara merupakan kesimpulan hukum yang harus didasarkan pada pemeriksaan dan alat bukti yang sah oleh aparat berwenang.

 

 

Ruang Hak Jawab Dibuka

 

GMOCT membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Kabarsbi)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#TNGC #GetahPinus #KonservasiAlam #PTEMB #Kuningan #Pekalongan #PenegakanHukumHutan #GakkumKehutanan #TPPU #GMOCT #KabarSBI #Lingkungan #RantaiPasok #KeadilanLingkungan

Geram Diberitakan Sepihak, Pengacara Pablo Putra Benua Bongkar Dugaan Pola Pemerasan Oknum Wartawan & Pengacara terhadap Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center

Geram Diberitakan Sepihak, Pengacara Pablo Putra Benua Bongkar Dugaan Pola Pemerasan Oknum Wartawan & Pengacara terhadap Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center

By Admin vini On September 12, 2026

 

JAKARTA 12 September 2026 (GMOCT) — Tak tahan lagi kerap menjadi sasaran pemberitaan negatif yang dinilai sepihak dan diduga bermuatan pemerasan, Pablo Putra Benua, pengacara kondang yang juga menjadi penasihat hukum Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia Ultra Addiction Center, akhirnya angkat bicara. Melalui tayangan eksklusif di kanal YouTube Reyben Entertainment, Pablo membongkar kelakuan oknum wartawan maupun oknum pengacara yang diduga berupaya menjatuhkan citra yayasan tersebut.

 

 

Pablo Benua: Pemberitaan Tanpa Konfirmasi Melanggar UU Pers & Diduga Bermuatan Pemerasan

 

Pablo menyampaikan kekecewaannya atas sikap oknum wartawan yang dinilai hanya bermodalkan telepon seluler, tanpa menjalankan fungsi jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 maupun tugas pokok dan fungsinya:

 

"Sangat disayangkan oknum wartawan ini hanya bermodalkan HP, tidak melakukan konfirmasi, tidak meminta klarifikasi, lalu langsung memberitakan negatif secara sepihak. Hal ini diduga kuat memiliki pola untuk menjatuhkan citra Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center — dan dugaan kuat bermuatan pemerasan."

 

Pablo juga menegaskan peran penting yayasan tersebut dalam mendukung program pemerintah: "Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center sangat membantu kinerja BNN dan kepolisian dalam memulihkan pecandu zat adiktif. Sebagai yayasan swasta, wajar jika ada biaya administrasi untuk program rawat jalan sesuai kesepakatan keluarga. Dan bagi yang tidak mampu, kami berikan rehabilitasi secara GRATIS."

 

 

Laporan Polisi: Oknum Pengacara Diduga Curi Data Privat Klien

 

Pablo mengungkapkan pihaknya telah melaporkan salah satu oknum pengacara ke Polres Cimahi terkait dugaan pengambilan dan/atau pencurian data privat klien milik Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center. Data tersebut merupakan data pribadi pasien yang dilindungi kerahasiaannya, dan kejadian berpusat di kantor Ultra Addiction Center, Cihanjuang, Bandung.

 

 

GMOCT Ungkap Fakta Lapangan: Media Tanpa Alamat Resmi & Tanpa Konfirmasi ke Pihak Terkait

 

GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) menyoroti pola yang berulang di lapangan:

 

- Sebelum pasien dirujuk ke yayasan, keluarga sudah menandatangani permohonan rehabilitasi di hadapan kepolisian — proses ini sesuai prosedur TAT BNN dan kepolisian.

- Sering terjadi: pasien baru masuk, keluarga minta dipulangkan sebelum perawatan berjalan. Jika tidak sepakat, keluarga mengadu ke oknum wartawan yang lalu memberitakan tanpa konfirmasi ke pihak yayasan maupun kepolisian.

- Kupasmerdeka.com dan Gemantara.web (Gemantara News) memberitakan kasus di cabang Bandung tanpa pernah meminta keterangan ke pihak yayasan maupun Satresnarkoba Polres Cimahi.

- Lebih jauh: alamat kantor redaksi Gemantara.web ternyata fiktif — saat didatangi, alamat tersebut adalah tempat usaha milik orang lain yang dikontrak dan tidak pernah dijadikan kantor redaksi maupun LSM.

 

Satresnarkoba Polres Cimahi pun mengonfirmasi kepada GMOCT bahwa pihaknya tidak pernah didatangi maupun dimintai keterangan oleh media-media tersebut sebelum berita dimuat.

 

 

Ruang Hak Jawab Tetap Dibuka

 

GMOCT membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (GMOCT)

Editor:

 

#PabloBenua #UltraAddictionCenter #YayasanNaturaIndonesia #UU Pers #JurnalistikBerimbang #KupasMerdeka #GemantaraNews #SatresnarkobaPolresCimahi #HakJawab #GMOCT #RehabilitasiNarkoba #PerlindunganDataPribadi

PKS Belum Tandatangan, Getah Pinus TNGC Sudah Mengalir ke PT EMB Pekalongan — APH, Kejaksaan & Gakkum Diminta Bongkar Rantai Pasok

PKS Belum Tandatangan, Getah Pinus TNGC Sudah Mengalir ke PT EMB Pekalongan — APH, Kejaksaan & Gakkum Diminta Bongkar Rantai Pasok

By Admin vini On September 11, 2026

KUNINGAN–PEKALONGAN — Jumat, 11 September 2026 — Dugaan aktivitas penyadapan getah pinus di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) mengemuka setelah penelusuran lapangan dilakukan Agung, Pimpinan Redaksi KabarSBI.com, Ketua II DPP LPK-RI sekaligus Ketua Umum GMOCT, bersama tim investigasi SBI. Penelusuran berlangsung dari lokasi penyadapan di kawasan TNGC, menggali keterangan penyadap dan pihak terkait, hingga menelusuri alur pengiriman hasil getah pinus yang berujung ke PT EMB Merkusi Chemical, Pekalongan.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media anggota jaringannya, KabarSBI.com.

 

 

 

PKS Belum Ada, Aktivitas Sudah Berjalan

 

Salah satu temuan krusial: Perjanjian Kerja Sama (PKS) belum ditandatangani. Pihak Balai TNGC sebelumnya menyatakan proses kemitraan masih berjalan dan PKS belum ditandatangani, namun aktivitas penyadapan disebut telah berlangsung tanpa persetujuan atau perintah resmi Balai. Jika terbukti demikian, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang memberi dasar kegiatan, siapa yang mengorganisir, dan bagaimana hasil kawasan konservasi bisa masuk ke rantai perdagangan?

 

 

 

PT EMB Diminta Jelas Asal-Usul Bahan Baku

 

Penelusuran diarahkan ke hilir, hingga ke PT EMB Merkusi Chemical di Pekalongan yang disebut menerima hasil getah pinus tersebut. Pemilik PT EMB, Muhib, diminta memberikan klarifikasi terbuka: asal-usul bahan baku, pemasok, lokasi pengambilan, volume, harga, surat jalan, dokumen asal-usul, serta bukti transaksi. Jika terbukti getah berasal dari kawasan TNGC, dokumen tersebut menjadi kunci legalitas bahan baku yang diterima.

 

 

 

Fokus: Bukan Hanya Penyadap, Tapi Pengendali Rantai

 

Agung menegaskan investigasi bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat penyadap, melainkan untuk melindungi sekaligus menelusuri mata rantai lengkap:

 

"Yang harus dibongkar bukan hanya siapa yang menyadap, tetapi siapa yang mengatur, mengumpulkan, mengangkut, membeli, menerima, dan menikmati keuntungan ekonominya. Pemeriksaan harus bergerak dari hulu hingga hilir — jangan berhenti pada pekerja lapangan."

 

 

 

Dasar Hukum: Dari UU Konservasi hingga Tipikor & TPPU

 

Tim investigasi mendesak aparat menelaah seperangkat aturan:

 

- UU No. 32 Tahun 2024 (Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor — jika ditemukan keterlibatan pihak berwenang dengan unsur penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, atau kerugian keuangan negara

- UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU — jika ditemukan tindak pidana asal yang keuntungannya dialihkan, disamarkan, atau ditempatkan dalam transaksi keuangan

 

"Penegakan hukum tidak cukup hanya menghitung berapa banyak getah yang keluar. Aliran uang dan penerima manfaat akhirnya juga harus ditelusuri." — tegas Agung.

 

Seluruh dokumen — surat jalan, nota pembelian, catatan timbang, data pemasok, invoice, rekening pembayaran, dokumen asal-usul getah, serta catatan penerimaan PT EMB — perlu dicocokkan dengan kondisi lapangan.

 

 

 

Desakan: Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

 

Agung mendesak APH, Kejaksaan, Gakkum Kehutanan, serta Kementerian Kehutanan melakukan pemeriksaan menyeluruh yang mencakup: lokasi penyadapan, status KTH dan PKS, pihak yang mengendalikan kegiatan, jalur pengangkutan, pemasok, penerima di PT EMB, dokumen bahan baku, transaksi jual beli, hingga aliran dana.

 

"Jika seluruh kegiatan legal, buka dokumennya. Jika terdapat pelanggaran, proses siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang menyadap, tetapi siapa yang mengendalikan rantai pasok getah pinus TNGC sampai ke PT EMB, dan ke mana keuntungan ekonominya mengalir?"

 

 

 

Ruang Hak Jawab Dibuka

 

GMOCT membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Kabarsbi)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#TNGC #GetahPinus #KonservasiAlam #PTEMB #Pekalongan #Kuningan #PenegakanHukumHutan #Tipikor #TPPU #GakkumKehutanan #GMOCT #Kabarsbi #HutanLindung #KeadilanLingkungan

Asep NS: Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center Klarifikasi Berita Rp5 Juta Itu Estimasi — Ada Juga Program Gratis! Diduga Kuat Pola yang Sama

Asep NS: Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center Klarifikasi Berita Rp5 Juta Itu Estimasi — Ada Juga Program Gratis! Diduga Kuat Pola yang Sama

By Admin vini On September 11, 2026

 

JAKARTA — 11 September 2026 — Yayasan Rehabilitasi Natura Indonesia Ultra Addiction Center Pusat, Jl. Pertanian Raya No.59 B, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, diklarifikasi terkait pemberitaan di media online KupasMerdeka.com dengan judul "Ibu Lansia Mengadu ke Kupas Merdeka, Keluarga Darly Mengaku Diminta Rp5 Juta untuk Rawat Jalan". GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) turut menyoroti pola pemberitaan yang dinilai belum mengundang konfirmasi ke pihak Yayasan.

 

 

 Kronologi Singkat: Rekomendasi Polisi & Estimasi Biaya Rawat Jalan

 

Kasus bermula ketika Yayasan menerima surat rekomendasi dari pihak kepolisian Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara terkait seseorang berinisial Darly yang diamankan dan diduga positif menggunakan narkoba jenis shabu berdasarkan hasil tes urin. Pihak Yayasan pun menghubungi keluarga untuk melengkapi pemberkasan.

 

Keluarga beralasan tidak bisa datang karena sibuk, lalu menanyakan soal biaya. Pihak Ultra menjawab sesuai prosedur — angka Rp5 juta itu adalah estimasi biaya rawat jalan. Ketika keluarga menyatakan tidak mampu, pihak Yayasan menawarkan program rehabilitasi secara gratis di cabang Bandung.

 

Alih-alih berkomunikasi lebih lanjut, keluarga justru melapor ke KupasMerdeka.com, dan berita langsung dimuat tanpa konfirmasi ke pihak Yayasan.

 

 

 

Diduga Kuat Pola yang Sama: 

Sebelumnya Cabang Bandung Juga Diberitakan Tanpa Klarifikasi

 

Asep NS, Sekretaris Umum Pusat GMOCT, menilai hal ini bukan pertama kali terjadi:

 

"Satu bulan sebelumnya, Kupas Merdeka juga memberitakan Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center cabang Bandung beserta Polres Cimahi tanpa melakukan klarifikasi langsung ke kedua pihak. Padahal saat itu GMOCT sudah memuat pernyataan resmi dari Satresnarkoba Polres Cimahi dan pihak Ultra Bandung."

 

Kali ini pola serupa terulang: berita dimuat tanpa mendatangi atau meminta tanggapan pihak Yayasan. Padahal keluarga Darly sendiri tidak mengindahkan undangan untuk datang ke kantor Ultra. GMOCT pun berusaha menghubungi keluarga untuk dimintai keterangan, namun nomor WhatsApp-nya hingga berita diturunkan masih centang satu.

 

 

 

Legalitas Resmi & Punya SNI dari BNN Pusat

 

Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center diketahui resmi memiliki perizinan lengkap dan telah mendapatkan sertifikasi SNI dari BNN Pusat. GMOCT juga kerap mengarahkan keluarga yang direkomendasikan kepolisian ke Yayasan ini — dan banyak yang memilih program gratis saat menyatakan tidak mampu, demi kesembuhan anggota keluarga.

 

"Boleh saja memberitakan, tapi sebagai wartawan harus juga datang dan meminta tanggapan pihak yang diberitakan. Itu tupoksi jurnalistik. Apalagi di sini sudah ada solusi program gratis yang ditawarkan, namun tidak disampaikan dalam berita tersebut." — tegas Asep NS.

 

 

 

Ruang Hak Jawab Tetap Dibuka

 

GMOCT membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 bagi semua pihak terkait.

 

No. Pengaduan & Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Redaksi (Penajournalis & Bandunginvestigasi)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#KlarifikasiBerita #UltraAddictionCenter #RehabilitasiNarkoba #YayasanNaturaIndonesia #BNN #SNI #JurnalistikBerimbang #KupasMerdeka #GMOCT #HakJawab

GMOCT Apresiasi Respon Setum Polda Banten dan Bripda Rapi: Laporan Turun ke Krimum 12-13 Maret Lalu — Sarankan Korban Didampingi ke Krimum

GMOCT Apresiasi Respon Setum Polda Banten dan Bripda Rapi: Laporan Turun ke Krimum 12-13 Maret Lalu — Sarankan Korban Didampingi ke Krimum

By Admin vini On September 11, 2026

 

BM.Online, SERANG, BANTEN — Jumat, 11 September 2026 — Upaya klarifikasi yang dilakukan Asep NS, Sekretaris Umum DPP PUSAT GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) akhirnya memperoleh respons resmi dari pihak Polda Banten. Komunikasi dimulai melalui percakapan WhatsApp pada Jumat pagi, 11 September 2026 sekitar pukul 09.11 WIB, dengan Salahsatu dari Sekretariat Umum (Setum) Polda Banten, setelah sebelumnya mendapatkan nomor kontak tersebut dari pihak Setum.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT dari media anggota jaringannya, Penajournalis dan Bandunginvestigasi.

 

 

Staf Setum Polda Banten: Surat Sudah Disposisi ke Krimum Sejak 12–13 Maret 2026

 

Dalam percakapan tersebut, Staf Setum Polda Banten tersebut menyampaikan bahwa laporan pengaduan masyarakat atas nama Asdi Pratama Putra perihal dugaan perdagangan orang tersebut telah diproses:

 

"Setum hanya menerima surat dan sudah dikirimkan ke Kapolda, kemudian sudah didiposisi pimpinan ke bagian Krimum untuk ditindaklanjuti. Sudah turun ke Krimum tanggal 12 Maret dan diterima tanggal 13 Maret."

 

Staf Setum juga meminta agar pihak Setum tidak dicantumkan dalam pemberitaan, dan menyarankan konfirmasi langsung ke bagian Krimum, sekaligus mengirimkan nomor kontak Kasubbagrenmin Krimum Polda Banten.

 

 

Asep NS Tegaskan: Masyarakat Butuh Kepastian, Kenapa Enam Bulan Belum Ada Hasil?

 

Menanggapi penjelasan tersebut, Asep NS menyampaikan:

 

"Kami menyuarakan aspirasi masyarakat. Apakah surat tersebut benar-benar sudah didistribusikan ke Krimum? Mengingat dari Maret 2026 hingga kini sudah September, belum ada kejelasan. Itulah pertanyaan besarnya."

 

 

Bripda Rapi: Siap Follow Up, Sarankan Korban Datang Langsung

 

Tak lama setelah komunikasi dengan Salahsatu Staf Setum, Asep NS menerima panggilan telepon dari Bripda Rapi, yang saat Maret 2026 bertugas di Setum dan kini bertugas di Krimum Polda Banten. Bripda Rapi menyampaikan:

 

"Terimakasih sudah memberikan informasi. Kebetulan saya sekarang bertugas di Krimum. Jika Bapak sudah mendapat informasi dari Ibu Nurhanjas, tolong beri tahu saya agar dapat saya follow up dengan segera. Saya sendiri pun akan mengeceknya. Saya sarankan agar korban atau pelapor segera didampingi kembali datang ke Polda Banten, nanti akan kami bantu agar segera tertangani."

 

Pertanyaan Kunci: Enam Bulan Berlalu, Masih Belum Ada Langkah Nyata?

 

GMOCT mengapresiasi respons terbuka dari kedua petugas Polda Banten. Namun pertanyaan mendasar tetap mengemuka: Jika surat sudah turun ke Krimum sejak 12–13 Maret 2026, mengapa hingga pertengahan September 2026 belum ada tindak lanjut maupun kabar bagi pelapor? Apakah karena terlalu banyak laporan sehingga belum sempat diproses? Atau justru belum ada yang menindaklanjuti?

 

Publik kini menunggu: Apakah pihak Krimum akan segera bergerak ketika korban didampingi datang ke kantor? Atau justru Polda Banten yang seharusnya menghubungi pelapor jika data alamat sudah tercantum dalam surat pengaduan?

 

 

Ruang Hak Jawab Tetap Dibuka

 

GMOCT tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Penajournalis dan Bandunginvestigasi)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#PerdaganganOrang #PoldaBanten #KrimumPoldaBanten #LaporanSejakMaret #PenegakanHukum #TransparansiKepolisian #GMOCT #HakMasyarakat #KeadilanTanpaMenunggu

Tangani Pelan-Pelan" — Laporan Sejak April Belum Jelas, Kinerja Penyidik Polsek Darul Makmur Diminta Dievaluasi

Tangani Pelan-Pelan" — Laporan Sejak April Belum Jelas, Kinerja Penyidik Polsek Darul Makmur Diminta Dievaluasi

By Admin vini On September 11, 2026

BM.Online, NAGAN RAYA — Jumat, 11 September 2026 — Penanganan laporan di wilayah hukum Polsek Darul Makmur, Polres Nagan Raya, Polda Aceh menjadi sorotan. Laporan dengan nomor LP/B/7/IV/2026/SPKT/Polsek Darul Makmur diterima sejak 9 April 2026, namun pelapor yang berulang kali menanyakan perkembangan justru hanya mendapat jawaban: "Kita tangani pelan-pelan ya." Tanpa penjelasan tahapan, saksi yang diperiksa, kendala, maupun status SP2HP.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online anggota jaringannya, BongkarPerkara.com.

 

 

Bukan Minta Dipaksakan — Tapi Butuh Kepastian

 

Pelapor menegaskan tidak pernah meminta perkara dipaksakan. Yang diminta hanyalah kejelasan: sudah sampai tahap mana? Saksi siapa saja yang sudah diperiksa? Apa kendalanya? Bagaimana status SP2HP yang menjadi hak informasi pelapor?

 

"Kami paham penyidik punya tahapan. Tapi kalau sudah berulang kali ditanya, tentu kami butuh penjelasan yang jelas. Jawaban 'pelan-pelan' belum menjawab substansi pertanyaan." — ujar pelapor.

 

 

Kepercayaan Dipertaruhkan — Jangan Hanya "Sabar", Tapi Beri Kepastian

 

Kondisi ini dinilai perlu perhatian serius pimpinan kepolisian. Kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun saat menerima laporan, tetapi juga melalui komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas.

 

"Masyarakat memang harus bersabar. Tapi kesabaran bukan berarti kehilangan hak mengetahui perkembangan laporannya. Kalau masih berjalan, katakan. Kalau ada kendala, jelaskan. Kalau terlambat, perbaiki." — tegas redaksi BongkarPerkara.com.

 

 

Desakan Evaluasi ke Polres Nagan Raya & Polda Aceh

 

Redaksi telah mengonfirmasi ke penyidik, namun hingga berita diturunkan jawabannya tetap sebatas "sedang ditangani bertahap". Oleh karena itu, GMOCT dan BongkarPerkara.com mendesak:

 

- Kapolres Nagan Raya & Polda Aceh mengevaluasi penanganan laporan tersebut

- Memberikan penjelasan resmi: tahapan penyidikan, saksi yang diperiksa, kendala, dan status SP2HP

- Jika ada keterlambatan atau kelalaian administratif, lakukan pembenahan secara terbuka

 

Publik menunggu jawaban sederhana: sudah sejauh mana laporan tersebut diproses, dan apa yang sebenarnya membuat pelapor harus terus menunggu tanpa kepastian?

 

 

Ruang Hak Jawab Dibuka

 

GMOCT tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 bagi pihak Polsek Darul Makmur, Polres Nagan Raya, maupun Polda Aceh.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Bongkarperkara)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#PolsekDarulMakmur #PolresNaganRaya #PoldaAceh #TransparansiPenyidikan #SP2HP #HakMasyarakat #KeadilanTanpaMenunggu #GMOCT #BongkarPerkara

Laporan Dugaan Perdagangan Orang Sejak Maret 2026 Tidak Ditangani, GMOCT Ungkap Ketidakjelasan Penanganan Polda Banten — Sponsor Jueni Bungkam Saat Dikonfirmasi

Laporan Dugaan Perdagangan Orang Sejak Maret 2026 Tidak Ditangani, GMOCT Ungkap Ketidakjelasan Penanganan Polda Banten — Sponsor Jueni Bungkam Saat Dikonfirmasi

By Redaksi On September 11, 2026

 

SERANG, BANTEN, BM.Online, Jumat, 11 September 2026 — Sebuah kisah pilu sekaligus pertanyaan tajam atas penanganan laporan masyarakat terungkap dari Kabupaten Serang, Banten. Seorang mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban dugaan perdagangan orang, penipuan, dan kekerasan berat di luar negeri — semuanya bermula dari janji manis seorang sponsor berinisial JN atau Jueni, warga Desa Situteratai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Laporan telah masuk ke Polda Banten sejak 11 Maret 2026, namun hingga kini belum ada kejelasan penanganannya.

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online anggota jaringannya, Bandunginvestigasi dan Bentengmerdeka.

 

 

 

Bukti Surat Tanda Terima Setum Polda Banten Tertanggal 11 Maret 2026

 

Berdasarkan dokumen Tanda Terima — Sekretariat Umum Polda Banten tertanggal 11 Maret 2026, surat pengaduan atas nama Asdi Pratama Putra perihal Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diterima dengan nomor pendaftaran 0813-10-81/2026. Namun hingga pertengahan September 2026, atau lebih dari enam bulan, belum ada kejelasan langkah penyidikan lebih lanjut.

 

 

 

Diberangkatkan Tanpa Prosedur Resmi, Janji PT Resmi Ternyata Tipuan

 

Kisah ini bermula ketika ibu korban diberangkatkan ke luar negeri tanpa sepengetahuan keluarga oleh sponsor Jueni. Korban diiming-imingi bekerja melalui perusahaan resmi dan prosedural. Namun kenyataannya:

 

"Secara ilegal tanpa belajar bahasa, saya ditipu oleh sponsor diiming-imingi bekerja ke luar negeri berangkat melalui PT resmi, ternyata saya dikirim secara ilegal ke Irak." — cerita korban kepada redaksi.

 

Tanpa dokumen lengkap, tanpa pelatihan bahasa, tanpa perlindungan apa pun — korban dilepas begitu saja ke negara tujuan.

 

 

 

Disiksa & Dipukul Majikan, Melarikan Diri Karena Tak Kuat Lagi

 

Penderitaan korban baru saja dimulai sesampainya di Irak. Alih-alih pekerjaan layak dan perlindungan, korban justru ditempatkan di rumah majikan perorangan dan mengalami kekerasan yang tidak manusiawi:

 

"Saya bekerja di majikan pertama selama sekian bulan dan mendapat perlakuan tidak manusiawi. Saya dianiaya dan dipukul. Karena tidak kuat, saya mengadu kepada sponsor, tapi sponsor tidak bertanggung jawab sama sekali."

 

Korban menahan siksaan berbulan-bulan hingga fisiknya tak sanggup lagi — lalu berani melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya.

 

"Pada kenyataannya saya dilempar ke majikan perorangan untuk diperkuda. Ketika penganiayaan terjadi, baik perusahaan penerbit visa maupun calo lokal bernama Jaeni sudah terima uang lepas tangan dan tidak bertanggung jawab."

 

 

 

Ironis! Sponsor Justru Minta Uang Ganti Rugi Sebelum Dipulangkan

 

Ketika keluarga berusaha memulangkan korban, hal yang terjadi justru sebaliknya — sponsor Jueni meminta uang ganti rugi agar korban diizinkan pulang. Istri dan ibu korban terpaksa menyerahkan Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) demi keselamatan keluarga mereka. Terdapat bukti foto Jueni saat menerima uang tersebut sekaligus sedang menulis di kwitansi.

 

"Pada saat itu pelaku (Jueni) meminta uang ganti rugi kalau ibu saya dipulangkan. Istri dan ibunya memberikan uang Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk ganti rugi." — ungkap anak korban, inisial A.

 

 

 

GMOCT Coba Konfirmasi, Jawaban Pihak Polda Banten yang Tertera di Surat Setum/SPKT Masih Menggantung

 

Tim liputan khusus Investigasi GMOCT menyampaikan informasi tersebut kepada Asep NS, Sekretaris Umum DPP PUSAT GMOCT. Asep NS kemudian mencoba menghubungi nomor kontak yang tertera dalam surat tanda terima Setum Polda Banten melalui WhatsApp pada Kamis malam, 10 September 2026:

 

No. 08521081xxxx menjawab:

"Mohon ijin bapak terkait pengaduan berdasarkan di foto tersebut itukan dikirim langsung melalui setum. Adapun turun disposisi kepada siapa yang menangani nya, itu kewenangan langsung dari pimpinan. Karena pada hari itu saya hanya sebatas pelayanan piket, mungkin besok bapak bisa langsung datang ke kantor perihal pengaduan bapak, dan ada sedikit rancu juga terkait pengaduan di foto terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi bapak menanyakan dinarasi nya terkait Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan. Besok langsung datang ke kantor Setum aja biar lebih pastinya turun ke subdit mana yang menangani."

 

Sementara No kontak 08131012xxxx menjawab:

"Bapak izin, agar menghubungi 08787199xxxx dengan Ibu Nurhanjas."

 

 

 

Pertanyaan Tajam: Apakah Harus #NoViralNoJustice?

 

Padahal surat sudah masuk sejak 11 Maret 2026, dan kini sudah September 2026. Pertanyaan publik pun mengemuka: Apakah dikarenakan korban sebagai pelapor adalah orang miskin dan orang yang tidak punya, sehingga dari Maret 2026 hingga kini tidak ditindaklanjuti pelaporannya? Dan apakah harus #NoViralNoJustice agar laporan masyarakat segera diproses?

 

Sementara itu, saat dihubungi GMOCT, terduga yang mengaku sponsor "Jueni" bungkam dan tidak merespons meskipun telah diperlihatkan bukti foto dirinya saat menerima uang dari korban.

 

 

 

GMOCT Perintahkan Kawal, dan Beri Ruang Hak Jawab

 

GMOCT telah memerintahkan kepada Kepala Divisi Investigasi untuk mengantar korban kembali ke Polda Banten dengan membawa bukti Surat SPKT dan Setum tersebut, agar kejelasan penanganan dapat segera diperoleh.

 

GMOCT membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Bandunginvestigasi dan Bentengmerdeka)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#PerdaganganOrang #PMI #UU21Tahun2007 #PenipuanTenagaKerja #KekerasanTerhadapPMI #CikandeSerang #PoldaBanten #NoViralNoJustice #HakAsasiManusia #BantenBebasEksploitasi #GMOCT

Warga Desa Cemplang Apresiasi Rehabilitasi Jembatan Yang Lama Di Nantikan.

Warga Desa Cemplang Apresiasi Rehabilitasi Jembatan Yang Lama Di Nantikan.

By Admin vini On September 10, 2026

BM.online, Serang - warga Desa Cemplang terlihat gembira adanya pembangunan jembatan yang lama di nanti-nantikan.

Bertahun-tahun jembatan penghubung antar desa, di ruas jalan bojot cemplang ambruk dan sering mengakibatkan kecelakaan pengendara motor saat melintas, kini tidak khawatir lagi karna pemerintah kabupaten serang telah mengabulkan harapan masyarakat.

Saat ini kamis 10/09/2026 pelaksanaan pembangunan sudah di mulai dalam tahap pembongkaran, berdasarkan papan nama proyek, pembangunan bersumber dana dari DAU APBD kabupaten serang tahun anggaran 2026, sebagai pelaksana kegiatan dari PT. BANTEN SAKA JAYA PERKASA,penggunaan anggaran Rp 570.452.907,36, dengan kontrak PK.HS.10139392000/KONTRAK/RHB.JBT.BJT-CPLG/KPA-BM/DPUPR/2026.

Bentuk antusias di sampaikan oleh tokoh masyarakat setempat desa cemplang, Hasan mengatakan rasa sukurnya dan terima kasinya kepada pemerintah khusuanya kabupaten serang yang sudah membangun jembatan sebagai akses dalam aktivitas masyarakat untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan aktivitas anak-anak sekolah juga dapat melintas lebih mudah dan aman.

Bersama masyarakat kami siap mengawasi dan mengawal jalannya pembangunan ini, semoga cepat selesai untuk segera dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat, pungkasnya Hasan.

Reporter:Samu Korlip.

Kredit Almarhum Hakim Rudin Belum Jelas, GMOCT Tagih Janji Klarifikasi Bank Jateng Cabang Ambarawa

Kredit Almarhum Hakim Rudin Belum Jelas, GMOCT Tagih Janji Klarifikasi Bank Jateng Cabang Ambarawa

By Admin vini On September 10, 2026

 

BM.Online, SEMARANG 10 September 2026 — Persoalan fasilitas kredit almarhum Hakim Rudin di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Pembantu Ambarawa hingga kini belum menemukan titik terang. GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) DPD Jawa Tengah yang menerima kuasa dari Siti Asiyah, istri sekaligus ahli waris almarhum, masih menunggu penjelasan resmi pihak bank terkait status kredit, sisa kewajiban, serta perlindungan asuransi yang melekat pada fasilitas tersebut.

 

 

 

Fakta Kredit & Kewajiban yang Dipertanyakan

 

Berdasarkan dokumen yang diterima, almarhum memperoleh fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp425 juta pada 18 September 2018 dengan jaminan sertifikat tanah. Hakim Rudin kemudian meninggal dunia pada 23 September 2020. Hingga saat ini, keluarga menyebut masih terdapat kewajiban kredit mendekati Rp300 juta. Persoalan kian membelenggu ketika keluarga mempertanyakan status perlindungan asuransi yang tercantum dalam dokumen, termasuk adanya pencantuman Asuransi PA.

 

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 067/SP/VII/2026/BNS, M. Bakara, Ketua DPD Jateng GMOCT, diberi kewenangan penuh untuk meminta klarifikasi perjanjian kredit, riwayat pembayaran, sisa kewajiban, restrukturisasi, serta dokumen kepesertaan asuransi.

 

 

 

Datangi Langsung Cabang Ambarawa, Janji Koordinasi Pusat Belum Juga Terwujud

 

Pada 27 Agustus 2026, tim GMOCT berupaya menghubungi Humas Bank Jateng sebelum mendatangi langsung kantor Cabang Pembantu Ambarawa. Bertemu dengan staf Pak Yoga, pihak cabang menyampaikan belum dapat memberikan informasi secara langsung dan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kantor pusat. Dijanjikan hasilnya akan disampaikan dan tim GMOCT akan diundang kembali.

 

Namun, hingga 9 September 2026 — sekitar 13 hari setelah pertemuan tersebut — belum ada informasi maupun undangan yang diterima.

 

 

 

Bukan Sekadar Utang: Pertanyaan Mendasar yang Wajib Dijawab

 

M. Bakara menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal ada atau tidaknya utang. Yang harus dibuka secara terang:

 

- Apakah kredit benar dilengkapi asuransi? Jenis, perusahaan, masa pertanggungan, nilai manfaat, premi, dan apakah klaim pernah diajukan?

- Riwayat pembayaran, restrukturisasi, rincian pokok, bunga, denda, serta dasar perhitungan angka kewajiban yang dimintakan kepada keluarga.

- Apa dasar permintaan kepada istri almarhum untuk menandatangani perjanjian kredit baru?

 

"Kalau memang seluruh prosedurnya sudah benar, silakan jelaskan dan tunjukkan dokumennya. Kalau ada perlindungan asuransi, jelaskan polisnya. Kalau pernah diajukan klaim dan ditolak, tunjukkan dasar penolakannya. Kalau memang tidak ada perlindungan terhadap risiko meninggal dunia, jelaskan juga dasar perjanjiannya." — M. Bakara.

 

 

 

Sumber Informasi & Ruang Hak Jawab

 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online anggota jaringannya, Bakaratobanews. GMOCT membuka ruang Hak Jawab bagi pihak-pihak terkait sesuai ketentuan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Tim GMOCT menegaskan investigasi akan terus berlanjut sampai status kredit, dokumen perjanjian, perlindungan asuransi, serta dasar perhitungan kewajiban almarhum Hakim Rudin memperoleh penjelasan yang terang dan dapat diverifikasi.

 

Team/Red (Bakaratobanews)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#BankJateng #KreditAlmarhum #AsuransiKredit #TransparansiPerbankan #Ambarawa #KewajibanKeluarga #GMOCT #Bakaratobanews #UU_Pers_No40_1999 #PerlindunganNasabah

Periksa Lebih Cepat Setelah Viral: Tiga Saksi Korban Sri Lestari Selesai Diperiksa, GMOCT: Apakah Karena "No Viral No Justice"?

Periksa Lebih Cepat Setelah Viral: Tiga Saksi Korban Sri Lestari Selesai Diperiksa, GMOCT: Apakah Karena "No Viral No Justice"?

By Admin vini On September 10, 2026

 

BM.Online, KLATEN — Kamis, 10 September 2026 — Perkembangan tak terduga terjadi di Polresta Klaten terkait kasus dugaan pencurian yang dialami Sri Lestari. Setelah pemberitaan viral di puluhan media online dan cetak yang tergabung dalam GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dengan judul "Saksi Korban Diundur, Penyidik Wijaya: Tidak Ditahannya Pelaku Kewenangan Kasatreskrim untuk Menjawab, Diduga Alergi Wartawan" pada 8 September 2026, yang sebelumnya menyebut ketiga saksi korban baru akan diperiksa Selasa depan — hari ini, Kamis 10 September 2026, ketiga saksi tersebut telah selesai menjalani pemeriksaan BAP lebih cepat dari jadwal.

 

 

 

Dari Diundur Menjadi Dipercepat: Tiga Saksi Selesai Diklarifikasi

 

Menurut informasi langsung dari Sri Lestari selaku korban, ketiga saksi yang awalnya dijadwalkan baru akan diperiksa Selasa depan, justru telah selesai menjalani pemeriksaan berlanjut di Polresta Klaten pada Kamis 10 September 2026. Perubahan jadwal yang mendadak ini menimbulkan pertanyaan: apakah tekanan publik akibat pemberitaan yang viral menjadi pemicu dipercepatnya proses hukum tersebut?

 

 

 

Asep NS: "Apakah No Viral No Justice? Apapun Bisa Dipercepat Kalau Sudah Terkenal?"

 

Menanggapi perkembangan tersebut, Asep NS, Sekretaris Umum DPP PUSAT GMOCT yang terus mengawal kasus ini menyampaikan harapan sekaligus keraguan mendalam:

 

"Dengan dipercepatnya proses BAP pemeriksaan atau klarifikasi terhadap ketiga orang saksi tersebut, semoga pihak kepolisian segera mengungkap motif dibalik peristiwa dugaan pencurian tersebut hingga terang benderang."

 

Namun Asep tak urung mengajak masyarakat merenungkan fenomena yang kerap terjadi:

 

"Apakah dengan #NoViralNoJustice, apapun bisa dipercepat? Lalu apakah jika tidak viral, hal tersebut akan menjadi hal yang terabaikan? Jawabannya kami serahkan kepada masyarakat yang menilai."

 

Pertanyaan ini mengarah pada kekhawatiran publik yang selama ini dirasakan: apakah kecepatan penanganan perkara hukum di Indonesia sangat bergantung pada sorotan media dan tekanan publik, bukan pada urgensi keadilan itu sendiri?

 

 

 

GMOCT Tetap Kawal Hingga Keadilan Terwujud

 

GMOCT menegaskan tidak akan berhenti di sini. Proses hukum harus tetap berjalan transparan, tidak hanya saat sorotan publik sedang tinggi, tetapi hingga kebenaran terungkap sepenuhnya.

 

GMOCT membuka ruang Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

No. Pengaduan dan Hak Jawab: 082117586761

 

Team/Red (Penajournalis)

GMOCT — Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

 

#KasusKlaten #NoViralNoJustice #SriLestari #PolrestaKlaten #TransparansiPenegakanHukum #GMOCT #KeadilanTidakBisaMenunggu #UU_Pers_No40_1999