Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Infrastruktur Air Bersih Jadi Prioritas, Bak Penampungan Dibangun dalam Program TMMD Ke-127 Nagan Raya

By On Februari 24, 2026

 


NAGAN RAYA – Pembuatan bak penampungan air menjadi salah satu sasaran utama Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 di Kecamatan Beutong, yang terus dikerjakan oleh Satgas TMMD Kodim 0116/Nagan Raya.

 

Pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Air Bersih yang dikolaborasikan dengan TMMD, bertujuan untuk mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Meskipun dilakukan secara bertahap, kualitas bangunan tetap menjadi prioritas utama.

 

Anggota Satgas TMMD di lokasi, Peltu Farul Raji, menjelaskan bahwa proses pembangunan dilakukan dengan penuh ketelitian agar dapat digunakan dalam jangka panjang, Senin (23/2/2026).

 

“Kami bangun dengan penuh ketelitian agar masa pakai bangunan dapat bertahan lama dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, pengerjaan saat ini telah memasuki tahap pemasangan bata pada dinding bak penampungan sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

 

 

 

Ridwanto


Editor:

PETI di Sawahlunto Melonjak Drastis, Puluhan Excavator Beroperasi Bebas – APH Diduga Menutup Mata

By On Februari 24, 2026


KOTA SAWAHLUNTO, SUMBAR (GMOCT) – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang telah lama menjadi masalah di lima desa di Kota Sawahlunto, yakni Desa Talago Gunung, Talawi, Kolok, Sijantang, dan Rantih, kini memasuki tahap yang lebih mengkhawatirkan. Puluhan unit alat berat excavator tercatat beroperasi dengan leluasa di lokasi-lokasi tersebut, sementara Polres Kota Sawahlunto Polda Sumbar hingga kini belum mengambil langkah penindakan apapun. Kondisi ini membuat masyarakat menduga bahwa aparat penegak hukum (APH) sengaja menutup mata terhadap pelanggaran hukum yang jelas ini.

 

Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online Sotarduganews yang merupakan bagian dari jaringan GMOCT.

 

Tak hanya tidak berkurang, skala aktivitas PETI bahkan melonjak naik. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah alat berat yang digunakan kini mencapai puluhan unit, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini terjadi bahkan setelah tim dari GMOCT melakukan kunjungan langsung ke lokasi.

 

“Kita sudah turun ke lapangan untuk memverifikasi informasi. Namun justru setelah itu, aktivitas tidak saja tidak mereda, malah semakin marak. Bahkan jumlah excavator yang bekerja di lokasi-lokasi tersebut kini sudah mencapai puluhan unit,” ujar seorang warga yang enggan menyebutkan nama saat diwawancarai tim investigasi GMOCT.

 

Masyarakat mengungkapkan kekecewaan yang mendalam, mengingat anggota DPR RI Andre Rosiade tengah gencar melakukan gerakan penumpasan PETI di seluruh wilayah Sumatera Barat. Namun, di Kota Sawahlunto sendiri, aktivitas ilegal ini justru berjalan dengan sangat mulus, seolah tidak ada upaya apapun untuk memberantasnya.

 

Aktivitas PETI tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki dampak buruk yang luas terhadap lingkungan, seperti kerusakan lahan, pencemaran air, serta kerusakan ekosistem lokal. Selain itu, aktivitas ini juga membahayakan keselamatan pekerja yang umumnya tidak memiliki pelatihan dan perlengkapan keselamatan yang memadai, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

 

Ketua DPD GMOCT, Ali, menegaskan sikap tegas bahwa koperasi tidak mendukung dan tidak membenarkan segala bentuk aktivitas pertambangan tanpa izin. “PETI adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa diterima. Dampaknya sangat merusak, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan,” katanya.

 

Ketika tim investigasi GMOCT melakukan konfirmasi melalui WhatsApp kepada Kasat Intelkam Polres Kota Sawahlunto AKP Marwan (nomor kontak: 08224316****), pihaknya justru meminta koordinasi dengan sejumlah oknum wartawan dengan inisial “B”, “F”, “P”cs, dan “S”. Hal ini membuat pertanyaan semakin mengemuka mengenai transparansi dan komitmen aparat dalam menangani kasus ini.

 

“Kita menghargai upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus PETI di beberapa daerah. Namun, jika di Sawahlunto aktivitas ini terus berlanjut tanpa ada tindakan tegas, maka jelas diperlukan evaluasi mendalam dan pendekatan yang lebih komprehensif. Penegakan hukum saja tidak cukup, dibutuhkan juga solusi jangka panjang,” ujar Ali.

 

Menurutnya, solusi yang paling efektif adalah dengan mempercepat proses penataan wilayah pertambangan melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan segera menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi masyarakat yang berhak.

 

“Dengan adanya legalitas yang jelas, masyarakat dapat bekerja dalam koridor hukum, mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang tepat, serta diwajibkan untuk memenuhi standar keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Ini adalah langkah yang bisa memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian alam,” jelasnya.

 

GMOCT juga mengajak Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan perhatian serius terhadap potensi pertambangan rakyat di daerah ini. “Jika akses ke jalur legal tidak terbuka, maka praktik ilegal seperti PETI ini akan terus berulang tanpa akhir,” tandas Ali.

 

“Kita berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga aktif membuka jalan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertambangan secara legal melalui koperasi sebagai wadah resmi. Koperasi siap menjadi mitra pemerintah dalam pembinaan, pengawasan, dan memastikan bahwa pertambangan rakyat di Sawahlunto dapat berjalan dengan baik, sesuai aturan, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

 

Publik kini menunggu dengan cermat langkah tegas yang akan diambil oleh aparat berwenang. Penindakan hukum yang transparan, objektif, dan berkeadilan adalah kebutuhan yang sangat mendesak sebelum kerusakan lingkungan semakin parah dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum semakin tercoreng.

 

Hingga saat berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi maupun klarifikasi dari pihak pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum terkait dugaan pembiaran terhadap aktivitas PETI tersebut. Tim media kami akan terus berusaha untuk mengonfirmasi informasi kepada berbagai instansi berwenang guna mendapatkan penjelasan yang jelas.

 

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media ini memberikan hak jawab dan hak klarifikasi kepada semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Tanggapan resmi dapat disampaikan langsung ke redaksi untuk kemudian dimuat secara adil dan berimbang.

 

Bersambung…

 

#NoViralNoJustice

#DprRI

#GubernurSumbar

#Kapolri

#PanglimaTNI

#SatgasMabes


Team/Red (Sotarduganews)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

KABEL BERSERAKAN NYALAR! Kepala Desa Tegur Tegas Pemilik Tambak Vaname yang Abaikan Keselamatan Warga Nyamplungsari

By On Februari 23, 2026


Pemalang, GMOCT – Informasi ini diperoleh oleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online Kabarsbi yang merupakan anggota aktifnya. Pada Senin (23/2/2026) pukul 13.30 WIB, Kepala Desa Nyamplungsari, Abdul Wahid, bersama jajaran perangkat desa, Ketua RT 06 RW 01, dan Ketua Karang Taruna, turun langsung ke lokasi tambak udang vaname milik Julius. Tindakan tegas ini diambil setelah keresahan warga mencapai titik puncak akibat kondisi kabel instalasi tambak yang dibiarkan berserakan dan melintasi jalur akses publik tanpa sedikit pun pengamanan yang memenuhi standar.

 

Teguran keras dilontarkan karena dugaan kelalaian yang jelas-jelas mengancam nyawa dan keselamatan publik. Kabel-kabel yang terpasang sembarangan tidak hanya mengganggu akses, melainkan juga menjadi bom waktu yang siap meledak. Risiko korsleting listrik dan sengatan arus tinggi menjadi ancaman nyata bagi pengguna jalan, terutama anak-anak yang sering bermain di sekitar lokasi tersebut.

 

Dari sisi hukum, kondisi ini bukan sekadar kesalahan kecil. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain harus ditanggung jawabkan secara penuh. Jika terbukti ada kelalaian dalam pengelolaan instalasi hingga menyebabkan kerusakan atau korban, pemilik tambak wajib mengganti segala kerugian yang terjadi. Lebih parah lagi, Pasal 359 dan 360 KUHP mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang karena kelalaian menyebabkan orang lain luka berat atau bahkan meninggal dunia. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mewajibkan semua instalasi listrik memenuhi standar keselamatan teknis yang ketat.

 

Abdul Wahid menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki mandat hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. "Aktivitas ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan keselamatan warga. Jika ada yang berani mengabaikan peraturan, maka konsekuensinya harus ditanggung sendiri," tegasnya.

 

Pemerintah desa memberikan ultimatum kepada pemilik tambak untuk segera melakukan penataan ulang kabel sesuai standar dalam waktu yang ditentukan. Apabila peringatan ini diabaikan, langkah hukum tegas akan ditempuh dan laporan akan dilakukan kepada instansi berwenang sebagai bentuk perlindungan yang tidak bisa dinegosiasikan bagi masyarakat.

 

Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kelalaian dalam mengelola usaha bukan hanya masalah administratif, melainkan bisa berujung pada konsekuensi hukum yang berat. Masyarakat Nyamplungsari menuntut keamanan yang pasti, dan pemerintah desa berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

 

 

 

#noviralnojustice

#gmoct

#pemalang

#nyamplungsari

 

Team/Red (Kabarsbi)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama


Editor:

Jika Sempadan Bisa Dikelola, Apa Arti Tata Ruang? Ketika Garis Lindung Memudar dan Otoritas Negara Dipertanyakan di Pesisir Pemalang

By On Februari 23, 2026

 


Pemalang — Sebuah kasus lokal kerap menjadi cermin persoalan yang lebih luas. Aktivitas tambak di kawasan sempadan pantai Desa Nyamplungsari, Kabupaten Pemalang, kini berkembang menjadi perbincangan yang melampaui polemik izin usaha. Ia menyentuh pertanyaan mendasar tentang konsistensi penegakan tata ruang dan otoritas negara dalam mengendalikan ruang.

 

Informasi ini diperoleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Kabarsbi yang tergabung di dalamnya.

 

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018–2038, khususnya Pasal 132, setiap pemanfaatan ruang wajib sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Kawasan sempadan pantai bukan sekadar arsiran di atas peta. Zona ini ditetapkan sebagai kawasan dengan fungsi perlindungan ekologis—penyangga abrasi, penjaga ekosistem pesisir, serta ruang kepentingan publik jangka panjang.

 

Dalam dokumen yang sama, setiap pemanfaatan ruang juga tunduk pada ketentuan zonasi kawasan lindung dan budidaya. Karena itu, dalam hal melakukan usaha tambak, pelaku usaha tidak boleh hanya berfokus pada perizinan sektor perikanan dan peternakan semata. Kepatuhan terhadap izin teknis sektor usaha harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

 

Namun ketika aktivitas ekonomi berlangsung di kawasan yang secara normatif berfungsi lindung, sementara kejelasan kesesuaian ruang belum disampaikan secara terbuka kepada publik, muncul kesan bahwa batas-batas itu mulai kabur, maka kondisi tersebut patut diduga tidak sesuai dengan fakta peruntukan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Perda RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018–2038.

 

Tata Ruang sebagai Instrumen Pengendali

 

Tata ruang dirancang sebagai instrumen pengendali pembangunan. Ia berfungsi menetapkan batas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, sekaligus menjadi pedoman bagi setiap aktivitas pemanfaatan ruang.

 

Dalam praktiknya, proses perizinan usaha kini banyak dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Sistem ini mempermudah penerbitan izin usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, kemudahan administratif tersebut tetap mensyaratkan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang melalui mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

 

Di sinilah muncul sorotan publik. Jika aktivitas telah berjalan sementara penegasan kesesuaian ruang belum dijelaskan secara terbuka, maka logika pengendalian ruang seolah terbalik: kegiatan berlangsung lebih dahulu, verifikasi menyusul kemudian.

 

Dari Ketidakjelasan ke Pertanyaan Otoritas

 

Negara menunjukkan otoritasnya melalui konsistensi penegakan batas. Garis sempadan adalah simbol batas tersebut. Ketika pemanfaatan ruang di kawasan lindung tidak disertai transparansi mengenai status kesesuaiannya, maka yang dipertanyakan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan legitimasi pengendalian ruang itu sendiri.

 

Ketidakjelasan, lambannya klarifikasi, atau absennya penegasan terbuka dapat menimbulkan persepsi pembiaran. Dalam ruang publik, diam sering ditafsirkan sebagai kelemahan.

 

Publik pun mulai mempertanyakan: apakah mekanisme pengawasan berjalan efektif, atau justru tertinggal dari dinamika di lapangan?

 

Preseden bagi Pengelolaan Pesisir

 

Pantai utara Jawa selama ini menghadapi tekanan abrasi dan degradasi lingkungan. Dalam konteks tersebut, sempadan pantai memiliki fungsi strategis sebagai instrumen mitigasi risiko.

 

Jika kawasan dengan fungsi lindung tampak lentur dalam implementasi, maka preseden yang terbentuk berpotensi meluas. Tata ruang tidak runtuh secara tiba-tiba, melainkan melemah perlahan setiap kali batas dibiarkan kabur.

 

Karena itu, kasus di Nyamplungsari dipandang bukan semata persoalan satu aktivitas tambak, tetapi juga sebagai ujian konsistensi tata kelola ruang.

 

Transparansi sebagai Kunci

 

Pemerintah daerah kini berada dalam sorotan publik. Keterbukaan atas status PKKPR, hasil verifikasi kesesuaian lokasi, serta langkah pengawasan yang ditempuh menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang benar-benar selaras dengan Pasal 132 Perda RTRW.

 

Transparansi bukan dimaksudkan untuk menghentikan aktivitas ekonomi, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan tetap berada dalam koridor yang ditetapkan bersama.

 

Tanpa legitimasi, tata ruang hanya menjadi dokumen. Tanpa ketegasan, garis sempadan tinggal ilustrasi.

 

Kasus ini pada akhirnya mengarah pada pertanyaan yang lebih luas: apakah batas ruang yang ditetapkan dalam tata ruang masih memiliki daya ikat yang dihormati, atau mulai kehilangan wibawanya di tengah percepatan administrasi dan dinamika pembangunan?

 

Pertanyaan itu kini menunggu jawaban yang tidak hanya normatif, tetapi juga konkret di lapangan.

 

#noviralnojustice

#gmoct

 

Team/Red (Kabarsbi)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama


Editor:

GMOCT Terima Aduan Masyarakat Terkait Dugaan Pemalsuan Izin PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera di Kutim

By On Februari 23, 2026




Kutim, BM.Online, Kalimantan Timur (GMOCT) - Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) menerima aduan dari masyarakat petani kelapa sawit terkait dugaan pemalsuan izin Izin Lokasi Operasi Kelapa Sawit (ILOK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dilakukan oleh PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera (PT EMAS). Aduan ini disampaikan melalui Sekretaris Umum GMOCT, Asep NS, oleh perwakilan masyarakat, Ponsianus Haman (33 tahun) dan Solihin, petani kelapa sawit dari Kutai Timur, pada Minggu (22/2/2026).
 
Menurut Ponsianus, sebanyak 232 masyarakat terdampak akibat kegiatan PT EMAS yang diduga telah menggusur lahan secara paksa dan merusak tanaman kelapa sawit milik masyarakat di sekitar KM 73 wilayah Kutai Timur. "Kami korban ILOK dan IUP PT, lahan kami digusur paksa dan tanaman kami rusak," ujarnya saat ditemui Asep NS.
 
Ponsianus menyampaikan bahwa lahan masyarakat telah diukur oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Timur melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2021, namun hingga kini sertifikatnya belum diterbitkan tanpa penjelasan resmi dari pihak BPN kabupaten.
 
Sebelumnya, masyarakat telah melaporkan permasalahan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Kutai Timur, namun tidak mendapatkan tindak lanjut. Mereka juga pernah mengadukan ke Ombudsman RI melalui email dan mendapatkan tanggapan untuk mendatangi Ombudsman Provinsi Kalimantan Timur.
 
Masyarakat juga mengajukan permohonan informasi publik terkait status perizinan dan legalitas usaha PT EMAS, meliputi IUP dan izin terkait lainnya, Hak Guna Usaha (HGU) atau dasar penguasaan lahan, peta batas wilayah izin dan lokasi operasional, dokumen AMDAL atau UKL-UPL, serta data atau keputusan pemerintah terkait penetapan wilayah usaha perusahaan yang bersinggungan dengan lahan petani.
 
"Informasi tersebut diperlukan untuk melindungi hak petani atas kepemilikan dan pengelolaan lahan serta sebagai dasar klarifikasi hukum penyelesaian sengketa lahan," jelas Ponsianus.

Kelompok Tani Gugat Banding ke MK Setelah Kalah di Pengadilan
 
Dalam perkara sangketa tanah ini, PT EMAS sebelumnya mengajukan gugatan terhadap Kelompok Tani Nila Lestari yang berkedudukan di Kantor Desa Muara Pantun. Putusan pengadilan menyatakan kemenangan bagi PT EMAS baik di Pengadilan Negeri Sangatta maupun Pengadilan Negeri Kalimantan Timur. Namun, masyarakat tidak menyerah dan berupaya untuk mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam upaya memperjuangkan hak atas lahan mereka.
 
Harapan masyarakat adalah agar lahan mereka dikembalikan, mendapatkan ganti rugi atas tanaman yang rusak, serta meminta Menteri ATR/BPN segera menerbitkan sertifikat PTSL tahun 2021 yang hingga kini belum keluar dari BPN Kabupaten Kutai Timur.
 
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera maupun pihak BPN Kabupaten Kutai Timur terkait aduan masyarakat ini. GMOCT akan terus mengikuti perkembangan kasus ini untuk memastikan hak-hak masyarakat petani terjaga.
 
#noviralnojustice
#ombudsmanri
#presidenri
#mahkamahkonstitusi
 
Team/Red (GMOCT)
 
GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama
Editor:


Polresta Bandung Sibuk Pencitraan Tanam Jagung, Nyatanya Mobil Pengihap BBM Milik Bos Andri Terkesan Kebal Hukum,

By On Februari 23, 2026



Kabupaten Bandung, BM.Online - Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang membutuhkan, Namun tidak demikian yang terjadi di lapangan. Pada Senin 23 Febriari 2026 


Adanya sebuah mobil box penghisap BBM di Jl. Rancaekek  Dangder Kulon, RT.02/RW.01, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, setelah viral box mobil tersebut disulap menjadi warna kuning dan kepala berwarna hijau.

Menurut keterangan salah satu mantan sopir heli (Mobil penghisap BBM) mengatakan bahwa mobil box tersebut milik bos berinisial A."Itu mobil bos Andri bang, Semenjak viral boxnya sekarang jadi warna kuning. Namun, kepala mobil tetap berwarna hijau. Katanya 

Menurutnya, Ada dua Armada yang digunakan saat ini oleh bos inisial A untuk menyedot bbm subsidi di setiap SPBU Kabupaten Bandung."Pokonya dimulai dari SPBU Cibiru hingga SPBU Nagreg pak. Tutupnya  

Aktivitas Jawa Barat Doni Setiawan, meminta aparat penegak hukum bertindak, dan lebih memperketat lagi pengawasan di setiap SPBU yang ada di Kabupaten Bandung. 

"Saya meminta kepada aparat penegak hukum khususnya Polresta Bandung ntuk menindak setiap pelanggaran yang sangat terlihat secara kasat mata. Ujarnya 

Menurut Doni, Praktik mafia bbm itu tida lepas dari adanya kebijakan pengurangan subsidi bbm selama ini. Para mafia itu menurutnya kerap menjalankan aksinya dengan memanfaatkan perbedaan harga BBM jenis solar subsidi dengan solar industri yang jauh lebih mahal. 

"Mafia BBM biasanya melakukan penimbunan dan penyelundupan BBM solar bersubsidi yang seharusnya untuk rakyat, namun dijual kepada kalangan industri dengan harga lebih tinggi," katanya.

Aktifis Jawa Barat mewanti-wanti Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak loyo terhadap mafia BBM, dan menindak secara tegas semua pihak yang bermain, terutama perusahaan yang terbukti melakukan praktik penjualan, penyaluran, serta menggunakan BBM jenis solar bersubsidi.

"Bagi perusahaan yang kedapatan dan terbukti melakukan kecurangan dengan menjual BBM ilegal atau yang melakukan penadahan, maka semua itu harus ditindak. Tegas Doni 

Pembekuan operasional menjadi opsi yang tepat bagi perusahaan yang terbukti melakukan penjualan, penyaluran, dan menadah BBM ilegal, selain tentunya sanksi pidana.

 "Penerapan hukuman seharusnya bukan hanya dari sisi sanksi pidana, namun juga disertai dengan pembekuan aktivitas perusahaan, bahkan dengan mencabut izin usahanya," Jelasnya mengakhiri.(Red/Tim)

Sigap dan Humanis, Polsek Ciputat Timur Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pencurian Dengan Pemberatan

By On Februari 22, 2026


Tangerang Selatan — Seorang warga melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan handphone ke pihak kepolisian setelah barang miliknya tak kunjung dikembalikan oleh terlapor. Peristiwa tersebut berawal dari kegiatan kumpul bersama di kawasan Tandon Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang kemudian berujung pada pelaporan resmi.


Kejadian bermula saat korban dan terlapor berkumpul di lokasi tersebut. Dalam suasana santai, korban menitipkan handphone miliknya kepada terlapor dengan alasan tertentu. Namun keesokan harinya, handphone tersebut tidak kunjung dikembalikan. Berbagai upaya komunikasi telah dilakukan oleh korban, namun tidak membuahkan hasil, sehingga korban akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.


Syahrul Lubis, selaku ayah korban berharap agar aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut secara serius. 


“Saya sangat berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku agar ada efek jera dan kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujarnya. Minggu, (22/2/26).


Sementara itu, Ketua Investigasi Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), RM Reza B, SE, turut menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polsek Ciputat Timur yang dinilai sigap dan responsif dalam menerima serta menindaklanjuti laporan masyarakat, meskipun peristiwa tersebut dilaporkan pada hari libur.


“Kami mengapresiasi langkah cepat Polsek Ciputat Timur yang tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat walaupun di hari libur. Ini menunjukkan komitmen kuat Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga,” tegasnya.


Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut dengan mengumpulkan keterangan saksi serta barang bukti guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Bekerja Gotong Royong, Satgas TMMD Ke-127 Nagan Raya Bangun Bak Penampungan Air Bersih Sebagai Prioritas

By On Februari 22, 2026


Nagan Raya – Pembuatan bak penampungan air bersih dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 Kodim 0116/Nagan Raya menunjukkan progres signifikan. Pekerjaan yang dimulai dari tahap pengecoran lantai dasar kini telah memasuki tahap pemasangan batu bata.

 

Di lokasi proyek, anggota Satgas TMMD Ke-127 Kodim 0116/Nagan Raya terjun langsung bekerja sama dengan masyarakat dalam setiap tahap pengerjaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari sasaran unggulan program TMMD yang digagas TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar.

 

Saat ditemui di lokasi pada Sabtu (21/2/2026), salah satu anggota Satgas TMMD, Peltu Farul Raji menjelaskan bahwa pembangunan bak penampungan air bersih dijadikan prioritas karena kebutuhan air bersih sangat krusial bagi kehidupan sehari-hari warga.

 

"Pembangunan ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih yang lebih mudah dan layak. Kami bersama warga bekerja secara gotong royong agar pengerjaan selesai tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan," ujarnya.

 

 

Ridwanto 


Editor:

Diduga Terbakar Api Cemburu mantan Suami Bacok Suami Kedua, Satreskrim Polsek Pamarayan Grak Cepat Tangkap Pelaku.

By On Februari 22, 2026



Serang BM.Online, sabtu 21/02/2026 telah terjadi pembacokan di Kampung Cipinang, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang Provinsi Banten.


Menurut keterangan istri korban Nurhayati sekaligus saksi mata, saat kejadian Heri sedang rebahan bersamanya di kamar, tiba-tiba diduga pelaku bernama Yadi/Iyad masuk dobrak pintu kamar sambil berteriak dengan bahasa sunda, bangsat dia" ujar yadi tanpa ragu sambil mengayunkan sebilah golok mengarah kepada Heri.


Sambil terkejut melihat golok melayang ke arah kepala, Heri berupaya menghindar sambil mendorong Nur sang istri takut kena sabetan golok Yadi mantan suaminya itu, Heri yang tanpa menduga akan adanya serangan mendadak terus berupaya membela diri, perkelahian tidak seimbang berlangsung beberapa menit di dalam kamarnya, dengan tangan kosong Heri terus mempertahankan jiwanya dari sabetan golok Yadi yang bertubi-tubi, dalam keadaan kamar lampu sedang mati, Heri sempat kewalahan menghindari serangan Yadi yang menggunakan sebilah golok, akhirnya Heri berhasil merampas golok di tangan Yadi, namun Heri tidak berniat untuk kembali membalasnya karna ingat sama anak Yadi yang kini jadi anak sambungnya, lalu golok yang sudah berhasil di rampasnya itu di berikan kepada salahsatu tetangganya deni yang sudah berada di lokasi setelah mendengar jeritan istri Heri.


Saat itu Heri belum sadar kalau pundak sebelah kirinya kena sabetan golok, ia tau pundaknya terluka setelah merasakan perih dan melihat cairan merah di pundaknya, ia keluar kamar untuk mencari bantuan lalu di bawa ke puskesmas pamarayan oleh tetangganya.


Saat itu Yadi masih di tempat kejadian sambil ngos-ngosan badan di basahi keringat ia sempat mengatakan bahwa tindakan berutalnya itu di picu oleh kecurigaan bahwa Heri telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anaknya yang kini jadi anak sambung Heri, tak lama setelah bercerita tentang itu, kemudian Yadi pulang di antar oleh anak menantunya.


Terkait tuduhan atau dugaan yadi terhadap Heri, jelas di bantah oleh Heri," orang gila saya berbuat cabul, justru saya sangat sayang terhadap anak-anaknya walaupun anak sambung, saya gak merasa anak sambung (tiri) kata Heri setelah pulang dari puskesmas.


Menurut keluarga dan warga sekitar keseharian dan sikap Heri terhadap anak sambungnya terlihat baik penuh tanggung jawab layaknya kepada anak sendiri bahkan anak-anaknya pun terlihat dekat dengannya layaknya kepada seorang bapak kandung.


Namun hal itu diduga membuat Yadi iri hati dan cemburu melihat mantan istrinya di di persunting orang lain (Heri), hingga Yadi merekayasa tuduhan cabul tanpa bukti terhadap Heri, bahkan menurut cerita Nur sebelumnya pun pada saat Yadi masih bersamanya, ia sering menuduh anak dan istri berselingkuh, bahkan sering melakukan kekerasan pisik memukul bahkan pernah membacok Nur di bagian paha namun Nur dan pihak keluarga hanya diam tak menuntut apa-apa.


Walaupun kecurigaannya tak pernah terbukti, diduga Yadi tetap merasa yakin dengan tuduhannya itu, membuat api cemburu membakar hatinya sehingga Yadi gelap mata nekat melakukan penyerangan bersenjata terhadap Heri sebagai suami kedua Nur mantan istrinya.


Akibat perbuatannya yang hampir memakan korban jiwa kini Yadi harus berurusan dengan hukum," setelah kejadian penyerangan dan pembacokan itu, sekitar 30 menit setelah kejadian Satreskrim Polsek Pamarayan berhasil meringkus Yadi di kediaman orang tuanya di kampung pasir kembang Desa pasir kembang kecamatan Pamarayan bersama barang bukti sebilah golok dan yang lainnya telah di amankan polisi.


Harapan Heri (korban) bersama keluarga, Yadi sadar setelah menjalani proses hukum yang setimpal dengan perbuatannya.



Red.

Catut Kapolri, Gunakan KTA AKP Palsu dan Softgun, Dugaan Penyalahgunaan Atribut Polri dan Dokumen Palsu di Kuningan Disorot Serius

By On Februari 21, 2026


Kuningan 21 Februari 2026 (GMOCT) – Informasi ini diperoleh oleh Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) dari media online Kabarsbi.com yang merupakan anggota tergabung dalam GMOCT – Sabtu, 21 Februari 2026

 

Dugaan penyalahgunaan atribut institusi Polri, pemalsuan dokumen berstempel pejabat negara, hingga temuan alat hisap narkotika jenis sabu mengguncang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Perkara ini terjadi di wilayah hukum Polres Kuningan, Polda Jawa Barat, dan dinilai serius karena tidak hanya menyangkut dugaan tindak pidana, tetapi juga mencatut nama institusi negara serta pimpinan tertinggi Polri.

 

Ketua Umum Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) sekaligus Pimpinan Redaksi Kabarsbi.com, Agung Sulistio, menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara profesional, transparan, dan dibawa hingga proses persidangan tanpa kompromi.

 

Dugaan Pelanggaran UU Narkotika

 

Perkara mencuat setelah aparat melakukan penggeledahan terhadap dua pria berinisial M dan inisial J di wilayah Kabupaten Kuningan yang masuk dalam yurisdiksi Polres Kuningan, Polda Jawa Barat. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan alat hisap sabu (bong) serta plastik klip kecil bekas pakai yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan narkotika.

 

Temuan tersebut menguatkan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila terbukti, para terduga dapat dijerat dengan ancaman pidana yang berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Dugaan Pemalsuan KTA AKP dan Penyalahgunaan Atribut Polri

 

Selain dugaan penyalahgunaan narkotika, aparat juga menemukan penggunaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri palsu dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). Tindakan tersebut diduga merupakan bentuk pemalsuan identitas jabatan sekaligus penyalahgunaan atribut resmi institusi negara.

 

Perbuatan ini berpotensi melanggar Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pemalsuan surat, dengan ancaman pidana penjara sesuai ketentuan dalam KUHP nasional yang baru. Penyalahgunaan atribut Polri dinilai sebagai pelanggaran serius karena dapat merusak citra institusi serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

 

Dokumen Diduga Palsu Catut Pejabat Daerah hingga Kementerian

 

Hasil pemeriksaan lanjutan turut mengungkap sejumlah dokumen yang diduga palsu, lengkap dengan tanda tangan dan stempel pejabat dari tingkat bupati, gubernur hingga kementerian.

Temuan tersebut mengindikasikan dugaan praktik pemalsuan yang terstruktur dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Jika terbukti, tindakan ini termasuk pelanggaran pidana berat yang dapat memperberat jeratan hukum terhadap para terduga.

 

Dugaan Intimidasi terhadap Kepala Desa

 

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa oknum berinisial M dan inisial J juga sempat mendatangi rumah Kepala Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Kedatangan keduanya diduga untuk meminta tanda tangan kepala desa pada dokumen tertentu.

 

Namun, menurut keterangan yang berkembang di masyarakat, terdapat dugaan adanya unsur intimidasi dalam upaya tersebut. Jika benar terjadi, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk tekanan terhadap aparat pemerintahan desa dan berpotensi menambah unsur pelanggaran hukum dalam perkara yang sedang berjalan.

 

Kepemilikan Softgun Tanpa Kejelasan Legalitas

 

Dalam pengembangan kasus di wilayah hukum Polres Kuningan, Polda Jawa Barat, inisial J juga diketahui membawa senjata jenis softgun saat diperiksa oleh tim Intel Mob Polda Jawa Barat. Kepemilikan softgun tanpa kejelasan legalitas semakin memperkuat dugaan adanya rangkaian pelanggaran hukum dalam perkara ini.

 

Desakan Pengawasan Pimpinan Tertinggi Polri

 

Menanggapi kompleksitas serta sensitivitas kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Kuningan, Polda Jawa Barat ini, Agung Sulistio mendesak agar pimpinan tertinggi Polri melakukan pengawasan langsung terhadap proses penanganannya.

 

“Perkara ini menyangkut nama baik institusi Polri. Pengawasan dari pimpinan tertinggi sangat penting untuk memastikan proses berjalan objektif, akuntabel, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

 

GMOCT menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas di wilayah hukum Jawa Barat. Supremasi hukum, menurut Agung, harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi menjaga marwah institusi negara serta memulihkan kepercayaan publik, khususnya di Kabupaten Kuningan dan Provinsi Jawa Barat.

 

Masyarakat Pertanyakan Keadilan

 

Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul pertanyaan dari masyarakat terkait penanganan terhadap inisial J yang dikabarkan telah kembali ke rumahnya.

 

“Kalau memang dugaan pelanggarannya serius, kenapa bisa pulang? Bagaimana keadilan ditegakkan di negara ini?” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

 

Sejumlah warga berharap aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status hukum para terduga, termasuk alasan diperbolehkannya inisial J kembali ke rumah. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.


#noviralnojustice


#polreskuningan


#poldajabar


#brimob


#kapolri


Team/Red (Kabarsbi)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *