Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
PAD Bocor Rp8,9 Miliar, Pansus DPRD DKI Jakarta Desak Copot Kepala UP Parkir

By On April 25, 2025


BM.Online //Jakarta, 25 April 2025 (GMOCT) –  Penurunan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta dari sektor parkir tahun 2024 sebesar Rp8,9 miliar memicu desakan pencopotan Kepala Unit Pengelola (UP) Parkir.  Tudingan lemahnya pengawasan dan praktik oknum yang bermain menjadi sorotan.  Pengamat perkotaan, Juharto Harianja, S.H., menyatakan potensi UP Parkir sangat besar, namun pemasukannya jauh dari optimal.  Ia menduga kebocoran PAD mengalir ke kantong oknum pejabat.

 

"Maraknya parkir liar yang tidak masuk ke PAD DKI seharusnya bisa dicegah jika tidak ada kepentingan oknum," tegas Juharto kepada media di Balaikota DKI, Kamis (24/04/2025).  Ia juga mendorong optimalisasi Terminal Parkir Elektronik (TPE) di 31 ruas jalan yang dinilai belum maksimal sejak diterapkan pada 2016.  Juharto mendesak Gubernur DKI Jakarta mengevaluasi dan mengganti Kepala UP Parkir yang dinilai bertanggung jawab atas penurunan pendapatan.

 

Desakan serupa datang dari Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta.  Ketua Pansus Perparkiran, Jupiter, didampingi Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino, menyatakan banyak fasilitas publik yang disalahgunakan menjadi lahan parkir liar.  "Banyak ruang-ruang fasilitas publik yang dijadikan parkir liar, ini sangat menyalahi aturan," kata Jupiter. Wibi menambahkan,  anggota pansus perlu fokus mengatasi parkir liar untuk mendukung Jakarta sebagai kota bisnis global.

 

Informasi yang dihimpun Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT), melalui media online Kabarsbi (anggota GMOCT), menyebutkan Kepala UP Parkir DKI, Adjie Kusambarto, tengah bermasalah di Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi di lingkungan UP Parkir Dishub DKI Jakarta tahun 2018-2022.  Kejaksaan Tinggi masih mendalami kasus ini.

 

Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio, menyatakan, "Kasus ini menunjukkan urgensi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD.  GMOCT akan terus mengawal proses hukum dan mendorong reformasi pengelolaan parkir di DKI Jakarta agar PAD dapat optimal dan bermanfaat bagi masyarakat."

 

Adjie Kusambarto hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait tudingan tersebut.  Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta segera membenahi pengelolaan perparkiran dan mencopot Kepala UP Parkir untuk mencegah kebocoran PAD yang lebih besar lagi.  Penurunan PAD sebesar Rp8,9 miliar ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan menegakkan aturan.


#No Viral No Justice 


Team/Red (Kabarsbi)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

Woow!!!Di Duga Korupsi Proyek Rabat Beton di Desa Panca Regang Disorot Aktivis Banten.

By On April 24, 2025



BM.Online //SERANG  Kabupaten– Proyek pembangunan jalan poros desa,Desa Panca Regang Kecamatan tunjung teja, Kabupaten Serang, menuai sorotan tajam dari aktivis Banten meski masyarakat menyambut baik dalam pembangunan tersebut, pelaksanaannya dinilai tidak transparan dan akuntabel diduga menyimpang dari ketentuan yang berlaku.


Aktivis Banten,Asnen menyampaikan keprihatinannya terhadap pelaksanaan proyek tersebut yang dinilai lemah dalam pengawasan. Ia menyebut Kegiatan (TPK) desa Panca  Regang yang seharusnya bertugas mendampingi dan mengawasi jalannya pekerjaan.


“Proyek ini ditunggu masyarakat,akan tapi sangat disayangkan pengawasannya minim.seolah mengabaikan begitu saja ,Ini membuka peluang dalam  suatu penyimpangan,” ujarnya, kamis(24/4/2025).



Saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp, Haerudin ,yang ditunjuk selaku TPK di lapangan dalam kegiatan tersebut tidak ada respon dan juga tanggapan, bahkan sampai ini pun. belum bersedia untuk memberikan keterangan secara langsung.


Menurut Asnen, hasil investigasi lapangan telah menemukan beberapa kejanggalan pada hasil pekerjaan. Rabat  beton yang baru saja selesai ,beberapa hari yang lalu sudah menunjukkan rapuh dibagian pinggir axisting yang di duga tanpa ada nya lapisan batu agregat ,sementara ketebalan beton bervariasi  ada yang. 9 cm dan ada juga yang 14 cm di dalam lokasi yang berbeda.



“Ini patut diduga tidak sesuai RAB. Ketebalan rabat  beton seharusnya sesuai dengan standar, jika dikurangi, berarti ada upaya untuk meraup keuntungan pribadi—indikasi kuat adanya korupsi,” tegasnya.


Langkah Hukum dan Pemantauan Proyek Asnen 

Aktivis Banten menyatakan akan terus mengawal proyek tersebut hingga selesai. Jika ditemukan pelanggaran hukum yang nyata, mereka siap menempuh jalur hukum.


“Jika terbukti ada perbuatan melawan hukum, kami akan segera berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Serang dan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi dalam kegiatan ini,” pungkas asnen.


Publik Menunggu Ketegasan dalam

Kasus ini menambah daftar panjang sorotan terhadap pengelolaan dana desa.masyarakat wajib mengetahui. berharap aparat penegak hukum dan pengawas internal pemerintah daerah bertindak cepat dan tegas demi menjaga integritas pengelolaan dana publik yang sudah tersalurkan dari KEMENKEU RI Tutup nya mengakhiri.



( zulbari )

Rencana Halal Bihalal Pemda Pemalang di Jakarta Tuai Kritik: Boros, Berpotensi Langgar Etik dan Hukum, GMOCT Turut Prihatin

By On April 24, 2025


BM.Online //Pemalang, Jawa Tengah – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Pemalang menggelar halal bihalal di Jakarta menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum.  Meskipun diklaim dibiayai pihak ketiga, kegiatan tersebut dinilai tidak efisien, tidak patut, dan tidak akuntabel, bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.  Informasi ini didapatkan GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online KabarSBI.

 

Kegiatan yang direncanakan di Jakarta dinilai jauh dari konteks pelayanan publik di Pemalang, karena dilaksanakan di luar wilayah administratif dan tidak berdampak langsung pada masyarakat.  Kritik terutama tertuju pada penggunaan atribut jabatan kepala daerah dan pejabat publik dalam acara yang berpotensi seremonial dan eksklusif.

 

Dr.(c) Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM., akademisi dan pakar hukum, menilai kegiatan tersebut perlu diuji dari segi kepatutan administratif dan implikasi hukumnya.  "Meski dananya dari pihak ketiga, kita tak boleh lupa bahwa pejabat publik terlibat dalam kapasitas formalnya. Jika sumber dana berasal dari pihak yang punya kepentingan terhadap kebijakan daerah, potensi konflik kepentingan dan gratifikasi menjadi isu serius," ujar Imam, Kamis (24/4/2025).

 

Ia merujuk Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan penerimaan hadiah atau janji oleh pejabat negara dapat dikategorikan gratifikasi jika berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.  "Di sinilah problem etik dan hukum bertemu. Kegiatan yang tampak sosial bisa bermetamorfosis menjadi arena pertukaran pengaruh atau balas budi politik," tambahnya.

 

Pengamat kebijakan publik turut menyoroti rencana tersebut, menilai kegiatan ini tidak mencerminkan skala prioritas pembangunan daerah, terutama jika tidak berdampak pada peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, atau pemberdayaan masyarakat.  "Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan pelayanan publik yang belum optimal, menggelar acara non-prioritas di luar daerah adalah bentuk disorientasi birokrasi," tegasnya.

 

Rencana halal bihalal ini menjadi ujian bagi komitmen reformasi birokrasi di Pemalang.  Kegiatan pemerintahan tidak hanya dinilai dari sisi legalitas administratif, tetapi juga etika dan akuntabilitas publik.  Masyarakat dan lembaga pengawas, termasuk Inspektorat Daerah dan Ombudsman RI, diharapkan memperhatikan pelaksanaan kegiatan ini.  Jika ditemukan indikasi pelanggaran etik atau hukum, penegakan aturan menjadi keniscayaan.

 

Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio, menambahkan, "GMOCT sangat prihatin dengan rencana ini.  Halal bihalal seharusnya menjadi ajang silaturahmi yang sederhana dan mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal, bukan malah menimbulkan kontroversi dan potensi pelanggaran hukum.  Kami berharap Pemda Pemalang mempertimbangkan kembali rencana ini dan memprioritaskan anggaran untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat."



#No Viral No Justice 


Team/Red (Kabarsbi)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

Geledah Rumah Hakim Tersangka Suap, Kejagung Temukan Koper Isi Uang Rp 5,5 Milyar di Bawah Kasur

By On April 24, 2025

Penyidik Kejagung temukan uang Rp 5,5 miliar di rumah hakim Ali Muhtarom terkait kasus suap vonis lepas korupsi CPO. 

JAKARTA, BM.Online – Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan uang Rp5,5 miliar dari kediaman Hakim pemvonis lepas kasus CPO, Ali Muhtarom. Uang tersebut ditemukan di bawah kasur. 

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penemuan uang itu saat tim penyidik Kejagung menggeledah rumah Hakim Ali di daerah Jepara, Jawa Tengah pada 13 April 2025 lalu.

“Dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata uang asing sebanyak 3.600 lembar, atau 36 blok yang dengan mata uang asing 100 USD,” kata Harli kepada wartawan, Rabu, 23 April 2025.

“Jadi kalau kita setarakan di kisaran Rp5,5 miliar ya,” imbuhnya. 

Terkait penemuan uang tersebut, kata Harli, ditemukan di kolong kasur rumah Hakim Ali yang digeledah.

“Jadi ketika saudara AM diperiksa di sini berkomunikasi dengan keluarga di sana, akhirnya itu ditunjukkan dibuka diambil bahwa uang itu ada di bawah tempat tidur,” ujarnya.

Harli belum bisa memastikan asal-usul uang tersebut. Menurutnya, penyidik masih mendalami sumber uang yang dimaksud.

“Ya itu yang terus didalami," ucapnya.

Diketahui sebelumnya, video penemuan uang sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat petugas menggunakan pakaian bertuliskan satuan khusus pemberantasan korupsi mengambil sebuah karung dari kolong tempat tidur.

Setelah dibuka, karung tersebut berisi sebuah koper. Dari koper itu didapati uang yang terbungkus kantong plastik. (*/red)

MA Rombak Ratusan Hakim, Paling Banyak di Jakarta

By On April 24, 2025

Gedung MA. 

JAKARTA, BM.Online – Mahkamah Agung (MA) melakukan promosi dan mutasi terhadap para ratusan Hakim yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya Hakim, MA juga melakukan hal yang sama pada jabatan panitera.

“Untuk Hakim 199 dan untuk panitera sebanyak 68, dan akan diikuti dengan promosi mutasi berikutnya,” kata Ketua MA, Sunarto dalam keterangannya, Rabu, 23 April 2025. 

Promosi dan mutasi ratusan Hakim dan Panitera ini telah diputuskan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) MA pada Selasa, 22 April 2025 pukul 20.00 WIB. 

Sunarto mengatakan, mutasi promosi ini merupakan sebuah penyegaran.

Dia berharap dapat memberikan semangat yang lebih besar lagi kepada para Hakim dan para aparatur pengadilan untuk berkinerja lebih baik lagi. 

“Semoga para warga Mahkamah Agung dan warga pengadilan selalu sehat dan marilah kita niatkan bekerja dengan tulus ikhlas, bekerja dengan keras dan bekerja dengan cerdas,” ujarnya. 

Berdasarkan data rekapitulasi hasil Rapim terkait promosi dan mutasi, sebanyak 60 Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) di Jakarta dimutasi ke sejumlah daerah. Tercatat, Hakim dari PN Jakarta Pusat sebanyak 11 orang yang dimutasi, PN Jakarta Barat ada 11 orang, PN Jakarta Selatan sebanyak 12 orang, PN Jakarta Timur ada 14 orang, dan PN Jakarta Utara sebanyak 12 orang. (*/red)

Jalan Tembus Desa di Gunung Sindur Ditutup Pengembang PT Suakarsa Wira Mandiri, Warga Pertanyakan Keputusan Pemerintah

By On April 24, 2025


BM.Online //Gunung Sindur, Jawa Barat - Hasil investigasi yang dilakukan oleh media online Suarakitanews yang tergabung di GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama perihal dengan suara masyarakat tentang Pembangunan di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, yang memicu kontroversi setelah jalan tembus desa yang telah ada sejak zaman Belanda ditutup.  Warga setempat, Iwang Suhendar, mempertanyakan keputusan tersebut dan menuding adanya dugaan penyimpangan prosedur.

 

Menurut Iwang, permasalahan bermula dari rapat yang tidak melibatkan lingkungan setempat.  Tiba-tiba, jalan yang selama ini menjadi akses vital warga diputus oleh pihak pengembang, PT Suakarsa Wira Mandiri. "Jalan ini sudah ada sejak saya lahir, bahkan sejak zaman Belanda. Ini jalan tembus desa, kenapa sekarang diputus?" ujar Iwang.

 

Iwang mengaku telah menemui Camat Gunung Sindur, Bapak Dace Hatomi, untuk mengadukan masalah ini. Namun, Camat menyatakan bahwa jalan tersebut bukan jalan tembus desa.  Pernyataan ini dibantah Iwang, yang menegaskan keberadaan jalan tersebut berdasarkan bukti dan pengalaman pribadinya.

 

Lebih lanjut, Iwang juga menyoroti site plan pembangunan yang tidak mencantumkan pemutusan jalan tersebut. Ia menduga adanya intervensi dari pihak Pemerintah Desa Curug, khususnya Kepala Desa Edi M, yang diduga telah menerima "upeti" dari pengembang. "Pihak pengembang memang merangkul tokoh-tokoh setempat, tapi saya menduga Pemerintah Desa telah mendoktrin mereka," tegas Iwang.

 

Ia juga mempertanyakan sikap Kecamatan Gunung Sindur yang hingga kini belum melakukan pengecekan lapangan. "Sampai saat ini belum ada croscek lapangan dari Kecamatan, padahal dokumentasi video sudah kami siapkan," tambahnya.

 

Pada saat team awak media berkunjung Selasa, (22/04/2025) kerumah Iwang dan mepertanyakan jalan tersebut kenapa ditutup, tidak lama kemudian ada telp masuk dari RW 007 Johanwinardi, dan disampaikan langsung oleh Iwang dirumah sedang ada tamu, menanyakan jalan tersebut kenapa ditutup, lalu Pak RW menyampaikan datang aja Ke Desa Curug, kebetulan sedang bersama Kades, sekalian di obrolin. Kemudian RW transfer uang ke Iwang, katanya untuk ganti bensin," ada apa ini Pak RW007 Johanwinardi ???....


Sementara itu, RT 001, Heru Handika, memberikan pernyataan yang berbeda. Ia mengaku mendapat informasi dari Kepala Desa Curug bahwa jalan tersebut memang milik PT Suakarsa Wira Mandiri. "Jadi tidak ada masalah bagi saya, selama ada pernyataan dari Kades dan pengembang memberikan opsi agar jalan tetap ada," kata Heru. Namun Iwang  membantah bahwa jalan tersebut dari jaman dahulu, jaman Belanda sudah ada, namun apa yang disampaikan ke Pak RT001 dari Kades itu boleh saja. Saya selaku warga yang tau persis itu jalan PT Sindararas yang menuju ke Desa Rawa Kalong, Pondok Petir, Reni Jaya dan Pamulang.

 

Pembangunan di lokasi tersebut telah dimulai sejak Agustus 2024.  Kontroversi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Curug.  Warga berharap Pemerintah Kecamatan Gunung Sindur segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.  Kejelasan status jalan tersebut dan proses pengambilan keputusan yang transparan sangat dinantikan oleh warga Desa Curug.


#No Viral No Justice 


Team/Red (Suarakitanews)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

Kabupaten Serang Dinilai Berpotensi Terjadi PSU Pilkada Jilid II

By On April 24, 2025

Foto ilustrasi. 

JAKARTA, BM.Online – Kabupaten Serang, Banten, dinilai berpotensi terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jilid II.

Potensi tersebut muncul setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan temuan politik uang dalam PSU yang digelar 19 April 2025 lalu.

Hal itu dikatakan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada wartawan di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Rabu, 23 April 2025.

“Artinya potensi PSU berikutnya (Jilid II) untuk Kabupaten Serang itu terbuka,” ujarnya.

Menurutnya, Bawaslu telah mengungkapkan temuan politik uang dalam PSU Kabupaten Serang. Untuk itu, dia meyakini Bawaslu mengantongi bukti kuat adanya pelanggaran Pemilu yang terjadi dalam PSU tersebut.

Lucius mengatakan, PSU Jilid II bisa saja terjadi jika gugatan kembali dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan bukti konkret pelanggaran yang masif.

“Begitu MK bisa menemukan pelanggaran terjadi secara masif, pada saat itu juga kami yakin MK akan memutuskan penyelenggaraan PSU (Jilid II) di daerah tersebut,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, politik uang di Kabupaten Serang terjadi H-1 dan hari pemungutan suara ulang berlangsung, yakni 18-19 April 2025.

“Permasalahan yang berdampak kepada penanganan pidana pemilihan adalah terdapat peristiwa politik uang yang terjadi di enam kecamatan di Kabupaten Serang pada 18-19 April 2025,” ujar Bagja.

Menurut Bagja, pelanggaran politik uang tersebut kini dalam penanganan Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang.

Diketahui, PSU yang dilaksanakan di Kabupaten Serang dilatarbelakangi oleh putusan MK yang menemukan adanya campur tangan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto yang ikut terlibat memenangkan sang istri, Ratu Rachmatu Zakiyah, pada Pilkada Serang 2024.

Adapun bukti keterlibatan Yandri diungkap dalam putusan bahwa telah mengerahkan Kepala Desa untuk mendukung istrinya.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyatakan, posisi Kepala Desa secara struktural berada di bawah koordinasi Kementerian Desa. Dengan Yandri menjabat sebagai Menteri, sulit menghindari adanya pengaruh langsung terhadap para Kepala Desa.

“Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para Kepala Desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” jelasnya.

Yandri dan Ratu juga terbukti menghadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang yang digelar di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024, sekitar satu bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dalam persidangan, Kepala Desa Bojong sekaligus Sekretaris DPC Apdesi Serang, Hulman, memberikan kesaksian bahwa dukungan kepala desa terhadap paslon Ratu - Najib Hamas menguat setelah pertemuan tersebut.

Ia mengungkapkan, Yandri aktif berkoordinasi dengan tim pemenangan Ratu - Najib Hamas usai Rakercab digelar. (*/red)

Misteri Kunjungan Polisi ke PT Rizki Abadi Hartata: Inisial T (Pekerja PT Rizki Abadi Hartata) Halal Bihalal Berujung Miras dan Pernyataan Kontradiktif

By On April 23, 2025


BM.Online //Semarang, Jawa Tengah –  Sebuah investigasi oleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) terkait dugaan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah pekerja PT Rizki Abadi Hartata oleh pihak kepolisian Resmob Polrestabes Semarang, menemui jalan buntu.  Kesulitan tersebut muncul akibat pernyataan yang kontradiktif dan kurang kooperatif dari inisial T, yang menurut informasi sebagai pekerja di perusahaan tersebut.

 

Awalnya, Sekretaris Umum GMOCT, Asep NS, mencoba mengkonfirmasi kabar tersebut kepada inisial T melalui pesan WhatsApp.  Pertanyaan terkait kedatangan polisi dan dugaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan di luar kantor polisi, justru dijawab dengan video yang memperlihatkan inisial T dan rekan-rekannya sedang berkumpul dengan sejumlah botol minuman keras merk Cy.  Dalam keterangan video tersebut, inisial T menulis, "Lagi acara halal bihalal mas...jek mabok, nt malam serlok ya...".  Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait makna "halal bihalal" yang diiringi dengan konsumsi minuman keras.

 

Kejanggalan lainnya muncul ketika inisial T justru mencatut nama-nama wartawan dan Kantor PWI Provinsi Jawa Tengah dalam komunikasinya dengan Asep NS. Ia menyebutkan, "Banyak teman-teman media....Beno siang pamungkas, Agus Hermanto, Damar, Andre, Haryanto dan masih banyak teman media yang akrab dengan kita...atau ketemu di kantor PWI provinsi lebih dekat dan nyaman, nanti ketemu di Semarang saja."  Namun, ketika diajak untuk bertemu langsung di kantor redaksi penajournalis.com (kantor DPP Pusat GMOCT), inisial T menolak dengan alasan, "Kalau hanya silaturahim gak ada fungsinya datang ke kantor redaksinya, ada kepentingan apa dan mewakili siapa berkunjung ke Bergas."


Kasus yang melibatkan Inisial T dari PT Rizki Abadi Hartata dan video yang beredar menimbulkan pertanyaan serius tentang pemahaman dan praktik halal bihalal.  Pernyataan "Lagi Acara Halal Bihalal.....Jek Mabok" yang disertai dengan keberadaan banyak botol minuman keras merk CY, jelas bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang menjadi dasar tradisi halal bihalal.

 

Halal bihalal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menekankan pada saling memaafkan, membersihkan hati, dan mempererat silaturahmi dalam suasana yang Islami.  Konsumsi minuman keras, yang haram dalam Islam,  merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan semangat dan tujuan halal bihalal.  Kejadian ini menunjukkan adanya penyimpangan makna dan praktik dari tradisi tersebut.

 

Video tersebut perlu dilihat sebagai kasus individual yang tidak mewakili keseluruhan praktik halal bihalal di masyarakat.  Namun, kejadian ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesucian dan makna halal bihalal agar tidak disalahgunakan atau dikaitkan dengan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agama.  Penting bagi individu dan kelompok untuk memahami dan mengamalkan tradisi ini sesuai dengan nilai-nilai Islami yang sebenarnya.  Kejadian ini juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya edukasi dan pemahaman yang benar tentang ajaran agama dalam konteks tradisi sosial.

 

Puncaknya, alih-alih memberikan klarifikasi terkait dugaan BAP, inisial T justru memberikan tiga nomor kontak dengan pesan, "Tanya T, G, dan S sendiri, tanya sendiri saja mas."  Ketiga nomor kontak tersebut telah dikonfirmasi tanpa izin pemiliknya.

 

Pihak kepolisian, khususnya Wakasatreskrim Polrestabes Semarang Kompol Aris M, hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.  Pertanyaan mengenai kebenaran kedatangan Resmob Polrestabes Semarang ke PT Rizki Abadi Hartata dan prosedur BAP di luar kantor polisi, dibiarkan tanpa jawaban.

 

Peristiwa ini terjadi setelah perselisihan ringan di sebuah warung depan kantor PT Rizki Abadi Hartata pada 10 Januari 2025 pukul 14.30 WIB, yang mengakibatkan seorang mandor melaporkan tiga orang pekerja ke polisi dan menggunakan jasa pengacara.  Kejanggalan dalam komunikasi inisial T dan ketidakjelasan dari pihak kepolisian menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan proses hukum yang sedang berjalan.  GMOCT akan terus berupaya untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.

Dan GMOCT pun akan meminta statement dari Resmob Polrestabes Semarang terkait kebenaran apakah telah dilakukan nya dugaan BAP yang dilakukan di luar kantor Polisi (di PT Rizki Abadi Hartata).



#No Viral No Justice 


Team/Red


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

Gubernur Andra Soni Terima Kunjungan SSDN Lemhannas RI

By On April 23, 2025


SERANG, BM.Online – Gubernur Banten, Andra Soni menerima kunjungan 27 peserta Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII Tahun 2025, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia (RI), di Pendopo Gubernur Banten, Selasa, 22 April 2025

“Merupakan kebanggaan Provinsi Banten menerima kunjungan dari para calon pemimpin nasional yang saat ini sedang mengikuti proses pendidikan dan pemantapan kepemimpinan,” ujarnya.

Menurut Andra Soni, kepemimpinan di masa depan menghadapi tantangan yang kompleks dalam skala lokal, regional, maupun global. Proses pendidikan dan pembentukan calon-calon pemimpin bangsa sangat penting. 

“Kami menyambut baik kegiatan Studi Strategi Dalam Negeri sebagai media untuk saling bertukar gagasan, memperluas wawasan strategis, serta memperkuat sinergi antara pusat dengan daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ucapnya.

“Kami terbuka terhadap masukan, diskusi, dan pemikiran strategis dari para peserta P4N demi mendorong kemajuan daerah dan kontribusi terhadap pembangunan nasional,” imbuhnya. 

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, Tb Ace Hasan Syadzily dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ketua Rombongan Irjen Pol Kamarudin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Banten beserta jajaran dan Forkopimda yang telah memberikan kesempatan dan bersedia menerima kunjungan P4N.

Menurutnya, program P4N sebelumnya dikenal dengan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA). Diberi tugas untuk mencetak kader kader pemimpin nasional yang dilaksanakan selama enam bulan. Peserta diperkenalkan dan mempelajari geopolitik lokal, regional, maupun global.

Kunjungan SSDN P4N LXVIII Tahun 2025 Lemhannas RI itu dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 22-24 April 2025.

Empat daerah yang menjadi lokasi tujuan kunjungan adalah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). (*/red)

Soal Etik Direktur JakTV yang Dijerat Kejagung, Ini Penjelasan Dewan Pers

By On April 23, 2025

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu saat Konferensi Pers di Kejagung. 

JAKARTA, BM.Online – Soal penetapan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar (TB), sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut, pihaknya bakal mendalami konten pemberitaan yang disinggung Kejagung terkait kasus ini.

“Terkait dengan pemberitaan, untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers, sebagaimana yang ditunjuk di dalam Undang-Undang 40 Tahun 1999,” kata Ninik saat Konferensi Pers di Kejagung, Selasa, 22 April 2025.

Menurut Ninik, Kode Etik Jurnalistik mengatur soal perilaku pekerja pers. Termasuk, jika ditemukan adannya indikasi penyalahgunaan profesi oleh jurnalis.

“Jurnalis kalau ada indikasi tindakan-tindakan yang berupa suap atau penyalahgunaan profesinya, ada pengaturan di dalam kode etik dan itu masuk ranah wilayah etik di Pasal 6 dan Pasal 8,” ujarnya.

Dewan Pers, kata Ninik, akan menilai dua hal dalam perkara itu. Pertama, mengenai pemberitaannya dan kedua tentang perilaku jurnalisnya.

“Apakah ada pelanggaran terhadap Kode Etik Pasal 3, Misalnya cover both site atau tidak ada proses uji akurasi dan lain-lain. Kedua adalah menilai perilaku dari wartawan. Apakah ada tindakan-tindakan yang melanggar kode etik sebagai wartawan dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan profesionalisme kerjanya,” ujarnya.

Ninik juga mengatakan, perusahaan pers harus profesional dan bekerja secara demokratis serta tidak malah mencampuradukkan opini dengan fakta. Jurnalis, kata dia, harus menggunakan standar moral tinggi dan menghindari praktik suap.

“Dewan Pers punya kewajiban untuk menjaga dan menilai, punya hak untuk menilai,” pungkasnya.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan berbicara dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sebab, tersangka TB, merupakan bagian dalam organisasi itu.

“Nanti kami akan cek ulang apakah pemenuhan syarat itu kami juga akan mengundang IJTI yan menjelaskan kepada kami permasalahan keanggotaan,” ujarnya.

Ninik menyebut, Dewan Pers akan menghormati proses penegakan hukum di Kejagung.

Dia mengaku telah bersepakat dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Diketahui sebelumnya, Kejagung menetapkan tiga tersangka baru di kasus dugaan suap vonis lepas korupsi ekspor miyak goreng.

Kejagung menyebut, para tersangka berupaya membuat narasi negatif untuk mengganggu konsentrasi penyidik.

Para tersangka adalah Advokat Junaedi Saibih (JS) dan Marcela Santoso (MS), serta Tian Bahtiar (TB) Direktur Pemberitaan Jak TV.

Para tersangka diduga melakukan permufakatan jahat untuk mengganggu penanganan perkara.

“Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan MS, JS, bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan Jak TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Selasa, 22 April 2025.

Abdul mengatakan, JS dan MS diduga memberikan Rp 400 juta lebih kepada JB. Uang itu diduga ditujukan agar JB memberikan pemberitaan yang menyudutkan Kejaksaan.

Menurut Abdul, JS juga membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya. JS juga diduga membuat narasi penghitungan kerugian negara yang diungkap Kejagung tidak benar. (*/red)

DPRKP Kabupaten Serang Verifikasi 200 Penerima Bantuan Rutilahu

By On April 23, 2025


SERANG, BM.Online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) tengah melakukan proses verifikasi penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Mengingat, Tahun 2025 DPRKP mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 5 miliar untuk bantuan pembangunan Rutilahu.

“Saat ini sedang tahap verifikasi untuk 200 unit Rutilahu. Kita memiliki satu data Rutilahu, dari 200 penerima itu tinggal mana yang lebih diprioritaskan hasil Musrenbang dan usulan beberapa lembaga,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perumahan di DPRKP Kabupaten Serang, Deni Hartono, Selasa, 22 April 2025.

Menurut Deni, untuk tahap verifikasi sudah mencapai 90 persen. Namun, berdasarkan hasil verifikasi banyak usulan dengan permintaan pembangunan dan peningkatan rumah.

Sedangkan untuk program DPRKP bukan untuk peningkatan rumah melainkan prioritas untuk pembangunan.

“Kalau peningkatan rumah belum bisa kita tangani, berarti ini untuk yang 200 unit ini khusus untuk pembangunan. Jadi dari rumah yang tidak layak huni kita robohkan dan dibangun baru. Untuk anggaran setiap Rutilahu sebesar Rp 25 juta,” ujarnya.

Deni menjelaskan, berdasarkan data pada tahun 2025, menyisakan sebanyak 8.196 Rutilahu yang sudah adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Serang, dari jumlah tersebut sebanyak 617 sudah dibangun dari berbagai program bantuan, sehingga menyisakan sebanyak 7.579 unit, karena menjadi Sadar atau Satu Data Rutilahu.

Sehingga, dalam penanganan Rutilahu, baik DPRKP, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang, CSR Bank bjb KCK Banten, Pemprov Banten, maupun Pemerintah Pusat jika akan melakukan penanganan Rutilahu menggunakan Satu Data Rutilahu.

“Ke depannya para pengampu Rutilahu, baik kita (DPRKP), Baznas, CSR Bank bjb, Pemerintah Provinsi, maupun bersumber dana dari APBN menggunakan data kita (Satu Data Rutilahu) untuk penanganannya. Kita juga sudah ada beberapa yang MoU dengan DPRKP, baik Bank bjb, Baznas dan Pemerintah Provinsi. Intinya untuk penanganan Rutilahu menggunakan data kita,” jelasnya.

Deni juga mengatakan, sebagai inovasi DPRKP dalam penanganan rutilahu melalui digital dengan diluncurkannya Aplikasi Digital Monitoring (Digimon) Rutilahu. Nantinya, untuk pengajuan pembangunan Rutilahu melalui Aplikasi Digimon.

“Kami siapkan dashboard siapa pun bisa mengakses. Jadi penanganannya dengan usulan, bukan dalam bentuk proposal fisik, tapi melalui aplikasi. Lebih jelasnya seperti Serang Open, nanti masing-masing desa punya akun supaya bisa mengakses,” ujarnya.

Diketahui, Digimon adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemantauan berbagai aspek penting terkait perumahan dan kawasan organisasi di Kabupaten Serang.

Aplikasi itu mencakup informasi yang komprehensif, meliputi perumahan, RTLH, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), dan kawasan kumuh, yang tujuannya adalah mengelola data secara real-time, mendukung strategi perencanaan, mempermudah koordinasi, dan memantau kemajuan Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. (*/red)

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Perintangan Kasus Timah dan Impor Gula

By On April 23, 2025

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar dan Kapuspenkum Harli Siregar saat Konferensi Pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa, 22 April 2025. 

JAKARTA, BM.Online – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga orang tersangka yang diduga melakukan perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan dalam kasus dugaan korupsi PT Timah, impor gula dan vonis lepas ekspor Crude Palm Oil (CPO).

“Penyidik Jampidsus Kejagung mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tiga orang tersangka,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar kepada wartawan saat Konferensi Pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin, 21 April 2025.

Ketiga tersangka itu, di antaranya Marcella Santoso (MS) selaku Advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku Advokat, dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan Jak TV.

“Terdapat pemufakatan jahat dilakukan MS JS, bersama-sama TB untuk mencegah merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah, dan korupsi impor gula Tom Lembong, baik di penuntutan maupun di pengadilan,” ujar Qohar saat konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2025.

Ketiganya diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Penangkapan hari ini merupakan pengembangan dari penyidikandalam kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group yang bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat terkait kasus vonis lepas ekspor CPO terhadap tiga perusahaan, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG), serta kuasa hukum korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri.

Kemudian, tiga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO, yakni Djuyamto selaku Ketua Majelis, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku anggota.

Terbaru, Social Security Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merupakan pihak yang menyiapkan uang suap Rp 60 miliar untuk hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melalui pengacaranya untuk penanganan perkara ini.

Kejaksaan menduga Muhammad Arif Nuryanta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, menerima suap Rp 60 miliar.

Sementara itu, tiga Hakim, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, sebagai Majelis Hakim, diduga menerima uang suap Rp 22,5 miliar.

Suap tersebut diberikan agar Majelis Hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging.

Vonis lepas merupakan putusan Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. (*/red)

Peringati Hari Kartini, Asda III Pemkab Serang Sebut Sejarah Kebangkitan Perempuan

By On April 21, 2025


SERANG, BM.Online – Asisten Daerah (Asda) III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Ida Nuraida menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Raden Ajeng Kartini, di Lapangan Pendopo Bupati Serang, Senin, 21 April 2025.

Dalam momen Peringatan R.A Kartini, diwajibkan bagi perempuan untuk mengenakan baju kebaya dan laki-laki baju silat kaserangan.

Ida Nuraida mengatakan, Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan untuk bertindak.

“Ini merupakan tonggak sejarah bagi kebangkitan kaum perempuan untuk berkiprah atau bermanfaat lebih luas untuk masyarakat,” ujarnya usai upacara di Pendopo Bupati Serang.

Berkiprah, bermanfaat dalam artian, sebut Ida, baik dari sisi pendidikan, pekerjaan, persamaan dalam hukum, dan juga pemerintahan serta politik.

“Jadi perempuan diberikan kesempatan oleh Raden Ajeng Kartini untuk bermanfaat bagi masyarakat lebih luas lagi selain di rumah,” katanya.

Mengingat hal demikian, sambung Ida, karena saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan dalam kesempatan atas perjuangan Raden Ajeng Kartini yang tidak sia-sia.

“Ini merupakan inspirasi bagi kaum perempuan untuk berkiprah lebih luas lagi karena tidak ada perbedaan lagi, tinggal perempuan itu sendiri yang mewarnai atau mengatur hidupnya supaya seimbang antara pekerjaan di luar rumah dengan kondisi di rumah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ida mengungkapkan, semangat Kartini ada pada pelajar yang gigih menuntut ilmu dan berani bermimpi tinggi. Juga ada pada perempuan pekerja apa pun profesinya melalui dedikasi, karya, dan kontribusi untuk masyarakat.

“Kartini ada pada pemimpin, guru, aktivis, inovator, seniman, dan siapa pun yang terus berjuang membuka jalan bagi perempuan lainnya,” ucapnya.

Oleh karenanya, Ida menegaskan, tak ada kata terlalu muda atau terlalu tua untuk menyalakan semangat Kartini, serta tak ada peran yang terlalu kecil untuk menciptakan perubahan. Maka, sepatutnya untuk terus menghidupi semangat Kartini.

“Dengan belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam kemajuan bangsa, mari bersama membuka lebih banyak ruang partisipasi, menolak segala bentuk diskriminasi, dan memastikan setiap perempuan Indonesia bisa tumbuh dan berdaya, dari mana pun ia berasal,” pungkasnya.

Turut hadir pada Apel Peringatan Hari Kartini, Sekretaris Daerah (Sekda) Rudy Suhartano, para Staf Ahli Bupati, para Asda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang. (*/red)

Iseng Jadi Motif Dokter PPDS UI Rekam Mahasiswi Mandi di Jakpus

By On April 21, 2025

Dokter PPDS yang mengintip mahasiswi mandi di Jakpus ditetapkan sebagai tersangka. 

JAKARTA, BM.Online – Terungkap motif dari tersangka Muhammad Azwindar Eka Satria (39), dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Indonesia (UI) yang diduga merekam seorang mahasiswi mandi di Jakarta Pusat.

Polisi menyebut pelaku melakukan aksinya karena iseng.

“Motif pelaku dengan iseng, karena mendengar korban sedang mandi,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP M Firdaus kepada wartawan saat konferensi pers di kantornya, Senin, 21 April 2025.

Menurut Firdaus, Azwindar mulanya pada Rabu, 15 April 2025, sekira pukul 18.12 WIB, mendengar suara korban SSS (22) yang merupakan tetangga kosnya sedang mandi.

Saat itu juga, Azwindar berinisiatif mengambil handphone untuk merekam kegiatan korban melalui lubang angin dengan memanjat lewat plafon.

“Pelaku mengaku iseng karena mendengar seseorang yang sedang mandi. Sehingga pelaku berniat untuk melakukan, merekam terhadap korban yang sedang mandi,” ujar Firdaus.

Firdaus menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaku, video berdurasi delapan detik itu tidak diperjualbelikan. Video tersebut hanya menjadi konsumsi pribadi pelaku.

“Terkait dengan video yang telah dibuat, itu keterangan pelaku hanya untuk konsumsi sendiri, tidak untuk dijual atau disebarkan ke orang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap seorang dokter PPDS di UI yang diduga merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi. Polisi telah menetapkan tersangka dan menahan pelaku.

“Selanjutnya melaksanakan gelar perkara dan terhadap terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan mulai tanggal 17 April 2025,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Jumat, 18 April 2025.

“Terhadap tersangka diterapkan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 35 jo Pasal 9 UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, korban melaporkan kejadian itu pada Selasa, 15 April 2025. Polisi kemudian memeriksa empat orang saksi hingga mengamankan pelaku. (*/red)

Sidang Zarof Ricar, Hakim Agung Soesilo Jadi Saksi Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

By On April 21, 2025


JAKARTA, BM.Online – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengelar sidang kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Senin, 21 April 2025.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Hakim Agung Soesilo, sebagai saksi di sidang kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Soesilo merupakan Ketua Majelis Hakim dalam Kasasi Ronald Tannur. 

Dalam kesempatan itu, Soesilo akan memberikan keterangannya sebagai saksi untuk terdakwa, eks pejabat MA Zarof Ricar dan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat. 

Ketua Majelis Hakim, Rosihan Juhriah Rangkuti pun menanyakan identitas dari Soesilo. Kemudian, ditanyakan pekerjaan dari saksi tersebut. 

“Pekerjaan Hakim Agung di Mahkamah Agung RI?” tanya Hakim Rosihan.

“Benar,” jawab Soesilo.

Di dalam ruang sidang, Soesilo hanya mengenal Zarof. Terhadap Lisa Rachmat, ia menyatakan tidak kenal. 

Selain Soesilo, JPU juga menghadirkan Pensiunan Hakim Ad Hoc MA, Abdul Latif dan Kabid Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Administrasi Kependudukan Disdukcapil DKI, Santi sebagai saksi. 

Sebelumnya, Zarof Ricar didakwa terlibat dalam pemufakatan jahat untuk menyuap ketua majelis hakim sebesar Rp5 miliar terkait perkara kasasi Ronald Tannur. 

Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Senin 10 Februari 2025. 

JPU menyatakan, hal itu Zarof lakukan bersama Lisa Rachmat yang merupakan penasihat hukum dari Ronnald Tannur.

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu untuk memberi uang sebesar Rp5.000.000.000 melalui terdakwa kepada hakim Soesilo selaku Ketua Majelis Hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tannur pada tingkat Kasasi berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 1466/K/Pid/2024 tanggal 6 September 2024,” kata JPU di ruang sidang. 

“Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yaitu dengan maksud untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi tersebut untuk menjatuhkan putusan Kasasi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 24 Juli 2024,” imbuhnya. 

Jaksa menjelaskan, suap tersebut bermula pada Gregorius Ronald Tannur yang dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan Jaksa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 24 Juli 2024. Jaksa yang keberatan dengan putusan tersebut, kemudian mengajukan kasasi ke MA.

Kemudian, setelah mengetahui susuan majelis hakim kasasi, Lisa menemui Zarof di kediamannya yang berlokasi di Jalan Senayan No. 8 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan. 

Zarof yang mengaku kenal dengan Soesilo selaku Ketua Majelis Hakim, kemudian dijanjikan uang Rp1 miliar untuk kasasi bebas Ronald Tannur. Lisa pun meminta Zarof menyampaikan ke Soesilo perihal maksud dan tujuannya dalam kasasi Ronald Tannur. 

“Sebagai upaya untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi sesuai keinginan Lisa Rachmat maka Lisa Rachmat akan memberikan uang sebesar Rp6.000.000.000 dengan pembagian Rp5.000.000.000 untuk Majelis Hakim Kasasi sedangkan Rp1.000.000.000 untuk terdakwa Zarof Ricar dimana atas penyampaian tersebut maka terdakwa Zarof Ricar menyetujui,” ungkap JPU.

Zarof kemudian menemui Soesilo pada saat menghadiri undangan Pengukuhan Guru Besar Prof. Herri Swantoro di Universitas Negeri Makassar pada 27 September 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Zarof memastikan kepada jika Soesilo merupakan ketua majelis hakim kasasi Ronald Tannur yang kemudian dibenarkan. 

“Soesilo menanggapi dengan menyampaikan akan melihat perkaranya terlebih dahulu. Pada pertemuan tersebut terdakwa Zarof Ricar juga melakukan swafoto bersama dengan hakim Soesilo kemudian terdakwa mengirim foto tersebut melalui Whatsapp yang diterima oleh Lisa Rachmat dengan membalas pesan 'siap pak terima kasih',” ujar JPU.

Kemudian pada 2 Oktober 2024, Lisa menghubungi Zarof untuk menindaklanjuti penyerahan uang yang sebelumnya sudah disepakati.

“Lisa Rachmat menyampaikan pesan Whatsapp kepada terdakwa dengan kalimat 'selamat malam pak saya malam ini bisa mampir kah' kemudian terdakwa membalas pesan dengan kalimat 'bisa', selanjutnya Lisa Rachmat membalas dengan kalimat "siap otw pak'. Selanjutnya Lisa Rachmat menyerahkan uang dalam bentuk pecahan mata uang Rp2.500.000.000 untuk biaya pengurusan perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur kepada terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Senayan No. 8 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan,” ujarnya.

Jaksa menjelaskan, Zarof pun secara aktif terus menyampaikan perkembangan kepada Lisa. Pada 8 Oktober, Zarof menyampaikan pesan kepada Lisa yang berisi laporan tentang diringa telah selesai melaksanakan tugasnya dengan menemui semua pihak terkait.

“Lisa Rachmat membalas 'Siap mampir Jumat ya pak'. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2024 Lisa Rachmat menyerahkan uang dalam bentuk pecahan mata uang Dollar Singapura dengan nilai sebesar Rp2.500.000.000 untuk biaya pengurusan perkara kasasi Gregorius Ronald Tannur kepada terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Senayan No. 8 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, sehingga terdakwa telah menerima total keseluruhan uang untuk pemberian kepada hakim sebagai upaya mempengaruhi putusan Kasasi Gregorius Ronald Tannur dari Lisa Rachmat berupa pecahan mata uang. Dollar Singapura dengan nilai sebesar Rp5.000.000.000 yang terdakwa simpan di rumah terdakwa,” ucap Hakim.

Atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *