Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Heboh! Nama Organisasi PPWI Dicatut, PPWI Minta Pelaku Bertobat

By On Januari 17, 2025


BM.Online //Jakarta - Hari ini, Kamis, 16 Januari 2025, beredar luas sebuah surat menggunakan Kop Surat PPWI palsu, mengatasnamakan organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran, tertarikh 15 Januari 2025. Surat tersebut pada intinya meminta bantuan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran. Dalam surat itu, tertulis pembuat dan/atau pengirim surat adalah Ketua PPWI Perwakilan Priangan Timur, H. Asep M. Kurnia, S.Sos dari media Patroli Indonesia, dan Sekretaris PPWI Perwakilan Priangan Timur, Ade Fadil dari media Metro Pagi.


Terkait dengan surat tersebut, PPWI Nasional menyampaikan dengan tegas bahwa surat tersebut PALSU, dan meminta kepada para pihak yang dikirimi surat semacam ini untuk mengabaikannya. PPWI Nasional mengecam keras tindakan oknum warga masyarakat yang melakukan tindak pidana pencatutan nama PPWI untuk melakukan penipuan dan pemerasan terhadap siapapun.


Perlu dijelaskan juga beberapa hal terkait surat palsu tersebut, sebagai berikut:


1. PPWI Nasional dan Kepengurusan PPWI di daerah-daerah tidak pernah menggunakan Kop Surat PPWI seperti yang digunakan oleh pencatut nama PPWI, H. Asep M. Kurnia, S.Sos dan Ade Fadil itu. Kop Surat PPWI resmi yang digunakan selama ini tidak menggunakan logo PPWI berbentuk tameng.


2. PPWI Nasional dan Kepengurusan PPWI di daerah-daerah tidak pernah menggunakan Cap/Stempel seperti yang digunakan oleh pencatut PPWI, H. Asep M. Kurnia, S.Sos dan Ade Fadil itu.


3. PPWI Nasional dan Kepengurusan PPWI di daerah-daerah tidak pernah menggunakan penomoran surat dan pola penomoran seperti yang digunakan oleh pencatut PPWI, H. Asep M. Kurnia, S.Sos dan Ade Fadil itu.


4. PPWI tidak memiliki kepengurusan bernama PPWI Perwakilan Priangan Timur. Kepengurusan organisasi PPWI di wilayah kabupaten/kota disebut Dewan Pengurus Cabang kabupaten/kota, dengan nama kabupaten/kota mengikuti penamaan resmi kabupaten/kota versi Pemerintah.


5. Oknum warga bernama H. Asep M. Kurnia, S.Sos dan Ade Fadil tidak terdata sebagai anggota PPWI alias bukan anggota PPWI dan TIDAK MEMILIKI Kartu Tanda Anggota PPWI.


Atas perbuatan kedua oknum pencatut nama PPWI untuk melakukan permintaan dana dan atau memeras pejabat di Kabupaten Pangandaran itu, PPWI akan melakukan langkah hukum dengan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. PPWI Jawa Barat dan PPWI Ciamis bersama seluruh anggota PPWI di Jawa Barat diinstruksikan agar segera membuat laporan ke Polres Pangandaran.


Kepada kedua terduga pelaku pencatutan organisasi PPWI yang nama-namanya tercantum dalam surat tersebut agar segera bertobat, membuat pernyataan permohonan maaf kepada PPWI, Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran, dan masyarakat umum, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercela semacam itu lagi. PPWI membuka diri kepada semua warga untuk bergabung di PPWI, melakukan kerja-kerja jurnalistik secara jujur dan beretika, dan bekerja secara benar dalam mencari pemenuhan kebutuhan hidup melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada di PPWI.


Sebagai informasi, tindak pidana pencatutan nama, baik nama orang, organisasi, lembaga dan atau pihak lain dengan maksud menipu, meminta uang, dan atau memeras, dapat dijerat dengan Pasal 378 tentang Penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kea¬daan palsu , baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.


Jakarta, 16 Januari 2025

Wilson Lalengke (Ketua Umum PPWI)

Fachrul Razi (Sekretaris Jenderal PPWI)


Team/Red (PPWI)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

Pria Tewas Luka Sobek Leher Usai Ribut di Kafe Pemalang

By On Januari 17, 2025



 
Pemalang, 17 Januari 2025 – Seorang pria, Safrudin (30), warga Dusun Bantul, Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan, ditemukan tewas dengan luka sobek di leher di sebuah kafe di Pemalang. Informasi yang diterima GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Detikperistiwa.co.id, menyebutkan insiden tersebut terjadi di kafe Wadas Putri Ayu, dekat Bendungan Kaliwadas, Bodeh, Pemalang, Kamis 16 Januari 2025 dini hari.
 
Korban, yang bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Kesesi, sempat mendapatkan perawatan di RSUD Kesesi, namun meninggal dunia pada Kamis pagi. Menurut keterangan Novi, seorang pemandu karaoke yang menjadi saksi mata, peristiwa bermula saat korban dan beberapa rekannya, termasuk pelaku, sedang karaoke di dalam kafe. Tiba-tiba, korban dan dua orang lainnya keluar dari ruangan.
 
"Saya tidak tahu persis kejadiannya karena masih menemani rekan-rekan korban dan pelaku yang masih bernyanyi," kata Novi. "Tiba-tiba, korban masuk kembali dengan darah mengucur dari leher, sementara satu tangannya memegang pecahan botol."
 
Setelah kejadian tersebut, kedua pelaku langsung melarikan diri. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Kesesi, dan selanjutnya dipindahkan ke RSUD dr. Ashari Pemalang untuk dilakukan autopsi.
 
Hingga saat ini, Kepolisian Polres Pemalang belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus tersebut. Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan untuk mengungkap motif pembunuhan dan menangkap para pelaku. Polisi juga akan menyelidiki peran benda tajam yang menyebabkan luka sobek di leher korban.

Team/Red (Detikperistiwa)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Musrenbang Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 Kelurahan Pasuluhan Alhamdulillah Berjalan Dengan Lancar.

By On Januari 16, 2025




Acara pertama pembukaan membaca ayat surat suci Alqur'an dan di sambung menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang di pimpin langsung oleh ustadz Halimi ,sekaligus sebagai pembawa acara.

Serang - Bentengmerdeka.online - Mengawali dalam sambutannya menyampaikan musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang)RKPD tahun 
2026 tingkat kelurahan, pasuluhan kecamatan, Walantaka ,kota serang, provinsi Banten pada kamis 16/1/2025

Hal ini perlu kita ketahui bertujuan agar ,usulan dari masyarakat apa yang harus di sampaikan cepat terealisasikan untuk pembangunan infrastruktur baik jalan lingkungan maupun,Kawasan pemukiman khusus nya di kelurahan pasuluhan acara ini dibuka oleh camat  Walantaka ,Muslim Sholeh di dampingi lurah Junaedi SPd .beserta tokoh masyarakat,Babinsa , babinkamtibmas RT / RW staf dan kader PKK kelurahan pasuluhan yang tidak bisa disebut kan satu per satu.

Hal senada apa yang di sampai kan oleh lurah  pasuluhan, Junaedi SPd.menjelaskan infrastruktur suatu prioritas utama untuk peningkatan sumber daya  manusia ( SDM) sarana prasarana pembangunan khusus nya kelurahan pasuluhan ,demi terciptanya suasana lingkungan yang aman nyaman dan kondusif.

Lurah pasuluhan,Junaedi Spd.menambahkan Terima kasih banyak kepada warga masyarakat RT/ RW lingkungan setempat,yang sudah ikut andil menghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan(Musrenbang )atas kehadiran para tamu undangan kami berharap dalam kegiatan ini dapat untuk menjadi wadah, aspirasi masyarakat dalam menyusun prioritas pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan pemukiman khusus nya di kelurahan pasuluhan ujar nya.

Acara penutup dalam agenda kegiatan Musrenbang ini perihal terkait perencanaan pembangunan di akhiri dengan baca doa , bersama harapan nya demi untuk kelancaran masyarakat dan lingkungan kelurahan pasuluhan setempat biar lebih maju dan makmur tambah nya.


( Masturo)

EKS. NAPI LAPORKAN I KETUT JAYADA ATAS DUGAAN KORUPSI PROYEK D.I CIMOYAN NILAI KONTRAK Rp. 15.040.000.000,00 BBWS C3.

By On Januari 16, 2025




SERANG, - BM.Online - Tubagus Azhi Adhaoktayana Wakil Ketua Eks NAPI menyampaikan dalam orasinya bahwa saat ini. kami telah menurunkan tim ahli kelokasia proyek tembok penahanan tanah (TPT) Bendung Daerah Irigasi (DI) Cimoyan Kamis 16/1/2025. 

Dugaan pelaksanaan proyek pembangunan Bendung DI Cimoyan senilai Rp. 15.040.000.000,00 di Desa Ciherang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang diduga gagal konstruksi. 

Dugaan korupsi proyek Rp. 15.040.000.000,00DI Cimoyan yang dilaksanakan PT.Legend Bukit Konstruksi  dan Supervisi (Pengawasan) Konstruksi Pembangunan Bendung D.I. Cimoyan Kabupaten Pandeglang PT.Sigma Karya Desain kontrak Rp. 1.055.987.400,00 diduga keadaan hasil pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Pt. Daya Cipta Dianrancana TA 2022 Melaksanakan Paket Detail Desain dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Peningkatan D.I. Cimoyan Kab. Pandeglang dengan Nilai Rp. 3.425.774.000,00 dan BBWS C3 harus bertanggung jawab atas dugaan terjadinya perusakan dan penyerobotan lahan milik warga pada saat pelaksanaan proyek pembangunan Bendung DI Cimoyan senilai Rp. 15.040.000.000,00 Sepertinya kepala BBWS C3 I Ketut Jayada lupa akan peribahasa “SEPANDAI PANDAINYA TUPAI MELOMPAT AKAN JATUH JUGA” tegas Tubagus Azhi Wakil Ketua Eks NAPI.

Minggu depan Insha Allah Laporan Dugaan korupsi I KETUT JAYADA KEPALA BBWS C3 sudah pullbaket dan akan dilayangkan ke Kejaksaan Agung.

1. Proyek Rp. 15.040.000.000,00 DI Cimoyan kontraktor pelaksana PT. Legend Bukit Konstruksi 

2. Supervisi (Pengawasan) Konstruksi Pembangunan Bendung D.I. Cimoyan Kabupaten Pandeglang PT.Sigma Karya Desain kontrak Rp. 1.055.987.400,00 

3. Detail Desain dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Peningkatan D.I. Cimoyan Kab. Pandeglang dengan Nilai Rp. 3.425.774.000,00 

Kami Eks NAPI akan terus menggali setiap permasalahan yang terjadi di BBWS C3, membuktikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Masyarakat bahwa proyek 233,5 Miliar Irigasi D.I Cibaliung yang sedang dilaksanakan PT. Waskita Karya hanya akan menjadi monumen irigasi yang tidak tepat guna, berdayaguna dan tepat manfaat. 

Karena bendung cibaliung tidak ada air saat musim kemarau. Tutup Tubagus Azhi Adha Oktayana.

Diketahui bahwa Eks NAPI menggelar aksi unjuk rasa rutin dari hari senin s.d jumat menduduki kantor BBWS C3 dengan memasang Buatribut aksi dan tenda seadanya untuk berteduh, menunggu tuntutan aksi unras dipenuhi.

Red/Masturo

Oknum TNI-AL dan Polisi Terlibat Kasus Penggrebekan dan Penganiayaan Anak di Trenggalek

By On Januari 16, 2025



 
BM.Online - Trenggalek, Jawa Timur – Kasus penggrebekan dan penganiayaan terhadap dua anak di bawah umur di Desa Pinggirsari, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, memasuki babak baru.  Informasi yang diperoleh Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) dari media online Mediasaksinews, anggota GMOCT sendiri, mengungkapkan keterlibatan satu oknum TNI-AL berinisial AS dan satu oknum polisi dari Polsek Karangan berinisial N.
 
Kasus yang telah dilaporkan ke Unit PPA Polres Trenggalek dan Propam Polda Jawa Timur ini kini melibatkan kedua oknum aparat tersebut.  Menurut keterangan yang diperoleh GMOCT melalui Mediasaksinews, kedua oknum aparat ini diprovokasi oleh Charis Pabrila Budi, salah satu dari tujuh pelaku utama penggrebekan. Charis membawa kedua oknum aparat ke rumah korban berinisial G di Desa Jati.
 
Di rumah korban G, terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI-AL, AS, yang merupakan ayah kandung dari salah satu korban, NS.  Penganiayaan tersebut terjadi di dalam rumah korban, tepatnya saat korban baru bangun tidur, di depan kedua orang tua korban dan disaksikan oleh oknum polisi N, Charis, dan beberapa saksi mata lainnya.  Ayah korban G hanya bisa terduduk lemas menyaksikan kejadian tersebut.
 
Tujuh pelaku utama yang hingga kini masih bebas dan belum tersentuh hukum oleh Polres Trenggalek adalah:
 
Adi Hermawan bin Maryono
Ibnu Priawan bin Darmin
Charis Pabrila Budi bin Triyono Budi Karyawan
Cucu Debby Hanggara bin Alm Muyoso
Natal Habib Cahyono bin Rifai Dwi Cahyono
Kevien Riswandha bin Anto Trihono
Martinno Fajar Nurcahyo bin Suyono
 
Dikaios Kaleb Mangapul Sirait, Ketua Umum DPP Perisai Kebenaran Nasional, yang juga melakukan investigasi langsung ke Trenggalek, sangat menyayangkan kejadian ini dan berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi para korban. Sebelum mengunjungi rumah korban G, ia terlebih dahulu melakukan silaturahmi dengan Kepala Desa Karangan untuk membahas kasus ini.
 
Kasus ini kini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk para praktisi hukum, Komisi III DPR RI, media sosial, KPAI Pusat, Komnas HAM, Kementerian PPA, dan masyarakat luas. Orang tua sambung korban NS, seorang tokoh olahraga nasional dan pelatih senior tinju Angkatan Darat yang tinggal di Bandung, Jawa Barat, juga ikut berjuang menuntut keadilan.  Ia mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, jurnalis, dan pemerhati sosial anak.  Kemungkinan akan ada penambahan pelaku dalam kasus ini mengingat peran masing-masing pelaku masih dalam penyelidikan.
 
Team/Red (Mediasaksinews)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Kontroversi Surat Kuasa Kepala Desa Bongas Wetan: Mamat Saripudin Sang Kades Tidak Bisa Menjawab Tujuan Penulisan Dua Institusi TNI-POLRI Tanpa Ijin

By On Januari 16, 2025


 

BM.Online // Bongas Wetan, Majalengka 16 Januari 2025 -  Sebuah konferensi pers yang digelar oleh Kepala Desa Bongas Wetan, Mamat Saripudin, pada Rabu, 9 Januari 2025, terkait surat kuasa yang dikeluarkannya kepada Iwan Gunawan dan Haris Musa'yad, justru memicu lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
 
Surat Kuasa yang Kontroversial
 
Surat kuasa yang menjadi sorotan utama dalam konferensi pers tersebut, awalnya tertera jabatan Haris Musa'yad sebagai Tim Khusus Kodam III Siliwangi dan Iwan Gunawan sebagai Tim Khusus Pewarta Mabes Polri. Namun, dalam konferensi pers tersebut, Mamat Saripudin membantah kebenaran informasi tersebut, dengan menyatakan bahwa surat kuasa tersebut hanyalah draf internal yang masih dalam tahap revisi dan belum sah secara hukum.
 
Klarifikasi yang Membingungkan
 
Lebih lanjut, Mamat Saripudin menjelaskan bahwa surat kuasa tersebut belum bermaterai, tidak ada stempel dari kedua belah pihak, dan belum ada kesepakatan. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak merasa nyaman dengan isu negatif yang beredar di media sosial, yang menurutnya dipicu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
 
Tanggapan Iwan Gunawan
 
Ketika dihubungi oleh tim liputan GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) 16 Januari 2025 melalui chatting WhatsApp, Iwan Gunawan, yang disebut sebagai penerima kuasa dalam surat tersebut, justru memberikan pernyataan yang membingungkan. Ia mengatakan bahwa dirinya sering dipanggil sebagai Pewarta Mabes Polri, dan bahwa surat resmi dan klarifikasi terkait hal ini telah disampaikan. Namun, ia tidak menunjukkan bukti-bukti tersebut, dan malah meminta tim liputan untuk datang ke kantornya.
 
Kejanggalan dalam Pernyataan
 
Pernyataan Iwan Gunawan yang menyatakan bahwa surat kuasa tersebut adalah draf, dan bahwa jabatannya dan Haris Musa'yad telah direvisi, bertentangan dengan pernyataan Mamat Saripudin dalam konferensi pers. Selain itu, pernyataan Iwan Gunawan yang menyebutkan bahwa dirinya sering dipanggil sebagai Pewarta Mabes Polri, juga menimbulkan pertanyaan besar, mengingat dirinya tidak menunjukkan bukti-bukti resmi terkait hal tersebut.

"Oh itu kesalahan,kami dulu sering di panggil di ikatan wartawan itu di pewarta mabes polri, sekarang di umumkan jadi pewarta kepolisian RI,,surat surat resmi dan klarifikasi tentang hal ini telah kami sampaikan, untuk lebih jelasnya silahkan datang", menurut Iwan Gunawan/Darmawangsa.


 
Pertanyaan yang Belum Terjawab
 
Sampai saat ini, beberapa pertanyaan penting masih belum terjawab, antara lain:
 
- Apakah Iwan Gunawan dan Haris Musa'yad memiliki KTA atau id card resmi yang sesuai dengan jabatan yang tertera dalam surat kuasa?
- Apa tujuan dari penulisan jabatan tersebut dalam surat kuasa?
- Apakah Iwan Gunawan dan Haris Musa'yad adalah pengacara atau advokat?
- Mengapa Mamat Saripudin dan Iwan Gunawan menyatakan bahwa surat kuasa tersebut adalah draf, padahal informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa surat tersebut diduga sudah final?
 

 
Konferensi pers yang digelar oleh Mamat Saripudin terkait surat kuasa yang dikeluarkannya, justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pernyataan yang membingungkan dari Iwan Gunawan dan Haris Musa'yad, serta ketidakjelasan mengenai status surat kuasa tersebut, membuat publik semakin mempertanyakan kebenaran informasi yang beredar. Tim liputan GMOCT terus berupaya untuk mendapatkan klarifikasi dan bukti resmi dari pihak-pihak terkait, untuk mengungkap kebenaran di balik kontroversi surat kuasa ini.

Akan tetapi ada suatu keganjilan yang patut menjadi pertanyaan besar saat Iwan Gunawan/Darmawangsa menyampaikan "Salam nya untuk keluarga aa dan anak nya yang insaallah lagi lucu lucu nya, semoga sehat selalu.bismilah", terkesan bahwa dia sudah mengetahui perihal keluarga dari Asep NS.

Team pun belum mendapatkan jawaban dari Iwan Gunawan setelah team mempertanyakan dengan pertanyaan sebagai berikut "Jawab saja, apakah anda memiliki KTA resmi sebagai Tim Khusus Pewarta Mabes Polri? Dan apakah anda advokat atau pengacara?, Dan jelaskan apa tujuan nya jabatan anda ditulis sebagai Tim Khusus Pewarta Mabes Polri didalam surat kuasa yang dikeluarkan oleh Mamat Saripudin selaku kepala desa Bongas Wetan, dan jika anda merasa memiliki surat surat resmi dan sudah diumumkan sebagai pewarta kepolisian RI, kenapa didalam Konferensi Pers, anda dan Kades Bongas Wetan menyatakan bahwa surat kuasa yang beredar adalah Draf, dan setelah itu terblow up, lalu Haris Musa'yad mengirimkan kepada kami bahwa didalam surat kuasa tersebut sudah direvisi dan dikosongkan Jabatan anda dan Haris Musa'yad.

Dengan Tayang nya Pemberitaan ini, team liputan sedang menunggu surat surat resmi yang disebutkan oleh Iwan Gunawan bahwa menurut dirinya "kami dulu sering di panggil di ikatan wartawan itu di pewarta mabes polri, sekarang di umumkan jadi pewarta kepolisian RI,,surat surat resmi dan klarifikasi tentang hal ini telah kami sampaikan," akan team liputan tunggu apakah Iwan Gunawan akan menunjukkan dan memperlihatkan surat surat nya tersebut.

Team/Red (Penajournalis.com)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Ditreskrimum Polda Banten Amankan Pelaku Sindikat Mata Uang Palsu Pecahan Seratus Ribu Dengan Berdalih Gandakan Uang.

By On Januari 15, 2025




Serang - BM.Online - Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Banten berhasil mengamankan seorang pria berinisial US (48) pelaku Peredaran Uang Palsu diwilayah hukum Polda Banten.

Kegiatan dipimpin langsung Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan didampingi Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto.

Kabid Humas Polda Banten menjelaskan kegiatan tersebut. “Hari ini kita melaksanakan ungkap kasus yang berhasil dilakukan oleh Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Banten berhasil mengamankan pelaku Peredaran Uang Palsu diwilayah hukum Polda Banten,” jelasnya.

Dalam hal ini Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan menjelaskan kronologi singkat kejadian. “Menindak lanjuti adanya Informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan uang palsu berjenis mata uang rupiah di wilayah hukum Polda Banten tepatnya di Kp. Telasari Rt/Rw 002/004 Ds. Cigeulis Kec. Cigeulis Kab. 
Pandeglang Prov. Banten, yang tersimpan didalam sebuah peti dan diduga uang palsu tersebut digunakanuntuk sarana menipu masyarakat dengan dalih bisa menggandakan uang serta dalih bisa menarik uang amanah orang tua atau uang jadul,” kata Dian.

Berdasarkan Informasi dari masyarakat beserta Tim Resmob Ditreskrimum Polda Banten lansgung mendatangi lokasi dan menemukan orang yang diduga menyimpanan uang palsu berjenis mata uang rupiah dan mata uang asing tersebut, terang Dian Setyawan. “Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib ketika pelapor sedang melaksanakan tugas penyelidikan tentang adanya Informasi dari masyarakat terkait dugaan penyimpanan uang palsu berjenis mata uang rupiah di wilayah hukum Polda Banten tepatnya di Kampung Telasari Rt/Rw 002/004 Ds. Cigeulis Kecamatan Cigeulis, Kabupaten. Pandeglang Provinsi Banten.

 Kemudian berdasarkan informasidari sumber yang dipercaya bahwa benar didaerah tersebut menyimpanan uang palsu berjenis mata uang rupiah dan mata uang asing yuan dari China, Berdasarkan Informasi dari masyarakat beserta Tim Resmob Ditreskrimum Polda Banten lansgung mendatangi lokasi dan menemukan orang yang diduga menyimpanan uang palsu berjenis mata uang rupiah dan mata uang asing tersebut. 

Kemudian melakukan pemeriksaan dan terhadap pelaku diamankan di kantor Ditreskrimum Polda Banten berikut dengan barang bukti untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum yang berlaku,” ucapnya

Dian menuturkan motif dan modus dari pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. “Mencari keuntungan berupa uang cash yang diserahkan oleh para korban dan modus pelaku mengaku sebagai tokoh agama yang bisa menggandakan uang sampai berkali – kali lipat serta bisa menarik uang amanah/uang orang tua/uang jadul yang tersimpandidalam sebuah peti dengan syarat untuk membuka petinya harus menggunakan sejumlah uang,” tambahnya.

Barang bukti yang berhasil diamankan :

- 2.600 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000, senilai Rp. 260.000.000;

- 3 lembar kain putih/mori;- 1 buah peti kayu dan gembok besi;

- 300 lembar mata uang Yuan China pecahan 1 yuan;- Uang tunai pecahan Rp. 100.000, senilai Rp. 23.700.000.

“Pasal 26 Ayat (2) dan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan ancaman hukuman pidana paling lama 10 tahun - 15 tahun penjara,” tutupnya. (Bidhumas)


Dugaan Korupsi Dana Desa Ratusan Juta Rupiah di Buah Batu, Kabupaten Bandung

By On Januari 15, 2025



Bojong Soang, Kabupaten Bandung – Dugaan penyelewengan dana desa (DD) yang mencapai ratusan juta rupiah mengguncang Desa Buah Batu, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Kepala Desa (Kades) berinisial A diduga melakukan penyelewengan pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024. Informasi ini diperoleh Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) dari media online ungkap.id, yang merupakan anggota GMOCT.
 
Dugaan penyelewengan tersebut terutama terfokus pada alokasi dana Ketahanan Pangan. Pada tahun 2022, anggaran program ayam bertelur senilai ratusan juta rupiah diduga fiktif. Kejanggalan berlanjut pada tahun 2023, dengan anggaran Lumbung Desa senilai Rp 207.969.400 yang diklaim untuk program ayam bertelur, namun kejelasannya dipertanyakan. Sementara itu, pada tahun 2024, anggaran pembangunan kandang bebek sebesar Rp 29.006.000 juga menjadi sorotan.
 
Kecurigaan semakin menguat mengingat alokasi dana Ketahanan Pangan dalam aturan anggaran Dana Desa seharusnya mencapai 20%. Ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi di lapangan menjadi dasar kuat dugaan penyelewengan dana tersebut.
 
Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. Mereka berharap agar dugaan penyelewengan dana desa ini dapat diungkap secara tuntas dan Kades A dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa sangat penting untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Team/Red (Ungkap.id)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

DPRK Nagan Raya Bentuk Tim Investigasi Atasi Sengketa Lahan Plasma di Babah Lueng

By On Januari 15, 2025



 
Nagan Raya, Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya merespon cepat keluhan puluhan warga Gampong Babah Lueng, Kecamatan Tripa Makmur, terkait lahan perkebunan kelapa sawit mereka yang diduga diklaim dan dijadikan lahan plasma oleh PT SPS 2/PT AGRINA.
 
Pada Rabu, 15 Januari 2025, DPRK Nagan Raya menggelar audiensi dengan perwakilan warga Babah Lueng. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan bahwa lahan perkebunan yang telah mereka garap selama puluhan tahun, bahkan telah ditanami bibit sawit, tiba-tiba diklaim oleh PT SPS 2/PT AGRINA untuk dijadikan lahan plasma tanpa ada pemberitahuan kepada pemilik tanah.
 
"Kami sebelumnya sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan dan koperasi agar tanah kami tidak dijadikan lahan plasma. Kami tidak menolak program plasma, bahkan mendukung jika memang benar ada. Namun, kami menolak lahan perkebunan yang telah kami garap selama ini untuk dijadikan lahan plasma," tegas Sipon, salah satu perwakilan warga Babah Lueng.
 
Warga juga menyayangkan ketidakhadiran perwakilan PT SPS 2/PT AGRINA dan Dinas Perkebunan dalam audiensi tersebut. "Kami sangat kecewa atas ketidakhadiran mereka," tambah Sipon.
 
Safari IS, warga Babah Lueng lainnya, menjelaskan bahwa lahan yang mereka garap selama ini memiliki Surat Sporadik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong pada tahun 2018. Ia mempertanyakan bagaimana lahan tersebut bisa masuk dalam HGU PT SPS 2/PT AGRINA, mengingat perusahaan tersebut berlokasi di Kecamatan Darul Makmur, Desa Puloe Kruet. "Bagaimana ceritanya lahan kami bisa jadi HGU PT sekarang?" tanya Safari IS.
 
Mantan Keuchik Gampong Babah Lueng yang hadir dalam audiensi tersebut membenarkan bahwa dirinya telah mengeluarkan Surat Sporadik dan menandatangani surat tanah milik warga yang hadir.
 
Menanggapi keluhan warga, Ketua Komisi 1 DPRK Nagan Raya, Heri Yanda, menyatakan bahwa DPRK akan segera membentuk Tim Investigasi untuk menyelidiki sengketa lahan tersebut. Tim ini akan melibatkan Kejaksaan, Polres Nagan Raya, Kodim, Pemerintah Kabupaten, BPN, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya. Tim investigasi akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek batas HGU PT SPS 2/PT AGRINA.
 
"Kami berharap dengan dibentuknya Tim Investigasi ini, permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan cara yang baik," ujar Heri Yanda.
 
Kepala BPN Nagan Raya, Safwan, juga menyatakan kesiapannya untuk ikut dalam Tim Investigasi dan membawa peta HGU PT SPS 2/PT AGRINA agar warga Babah Lueng mengetahui batas HGU perusahaan tersebut.
 
Informasi mengenai kasus ini diterima oleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari salah satu anggotanya yang mendapatkan informasi dari media online Bongkarperkara.com.
 
Pembentukan Tim Investigasi oleh DPRK Nagan Raya diharapkan dapat membantu menyelesaikan sengketa lahan antara warga Babah Lueng dan PT SPS 2/PT AGRINA.

Team/Red (Rudolf/Bongkarperkara.com)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Rencana Akan Geruduk Kantor Disrumkim: Mark-up Proyek Pengadaan Lahan Sekolah Bikin GARNUS Geram. ...!!!

By On Januari 15, 2025




Depok, Jawa Barat| Dugaan mark-up atas Proyek Pengadaan Lahan Pembangunan SMP Negeri di Kelurahan Curug, Cimanggis, Kota Depok, yang tengah ramai jadi omongan publik membuat Organisasi Masyarakat Garuda Nusantara (Ormas GARNUS) Kota Depok bereaksi keras. Bahkan berencana akan mendatangi Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok untuk menggelar aksi Unjuk Rasa (UNRAS), sebagaima dikutip selasa (14/1-2025).

“Yaa, ini tak bisa dibiarkan, uang rakyat diduga jadi bancakan para oknum, pembelian lahan di Curug Cimanggis sangat mencurigakan terjadinya mark-up!” kata Haris Fadillah Ketua GARNUS Depok di markasnya Tapos.

Haris juga mengatakan, bahwa lahan yang dibeli  menurut dia sangat tidak layak karena berbentuk rawa rawa dan lucunya pembelian lahan tersebut dilakukan saat jelang pilkada 2024 kemarin. 

“Bahkan akses jalan masuknya terlalu kecil dan sempit saat nanti akan dibangun sekolah pasti ada pengurukan tanah karena lahan yang disiapkan berbentuk rawa. Lahan seperti itu, cocoknya buat pelihara lele dan ikan, bukan untuk sekolahan” bebernya lagi, seraya berseloroh.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Depok melalui bidang pertanahan Dinas Rumkin dikabarkan telah membeli 4000 M2 tanah di belakang PT Ebara Pekapuran, Curug, Cimanggis, seharga Rp.15 Milyar.

Ditenggarai lahan tersebut harganya jauh dibawah itu, karena bentuk lahannya masih rawa-rawa. Kalaupun mau dibangun, harus ada pengurukan dengan skala besar dilokasi tersebut.

“Mark-up nya diduga lebih dari 300 persen itu,” tandas Haris, yang berencana dalam aksi nanti akan datang bersama ribuan anggotanya ke Dinas Rumkin Depok.

Hingga berita ini ditayangkan, Dadan Kadisrumkim Kota Depok, saat coba dikonfirmasi dan dimintai klarifikasinya via WA belum juga ada respon. Sehingga terkesan, anggap remeh konfirmasi awak media. Mungkin, beliau ingin menunjukkan kalau dirinya kebal terhadap hukum. 

Tim/Red (Tegarnews)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Dandim Pati (Letkol Infanteri Jon Young Saragih) Janji Berantas Premanisme Berkedok LSM/Ormas di Pati

By On Januari 15, 2025



Pati (15/01/2025) – Menanggapi maraknya isu oknum LSM dan Ormas yang melakukan premanisme, pungli, dan pemerasan terhadap pengusaha di Kabupaten Pati, Dandim Pati Letkol Infantri Jon Young Saragih menegaskan komitmennya untuk menertibkan situasi tersebut.  Dalam wawancara eksklusif dengan awak media Jumat (10/01/2025), Dandim Pati menyatakan akan fokus memberantas LSM dan Ormas yang tidak memiliki legalitas dan tidak terdaftar di Kesbangpol.
 
"Kita akan tertibkan.  LSM dan Ormas yang tidak berizin dan melakukan tindakan premanisme akan kita tindak tegas," tegas Letkol Inf. Jon Young Saragih.  Beliau menghimbau masyarakat Kabupaten Pati untuk segera melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika menemukan oknum LSM atau Ormas yang melakukan tindakan melanggar hukum seperti premanisme dan pemerasan.
 
Pernyataan Dandim Pati ini muncul sebagai respon atas keresahan masyarakat terkait aktivitas sejumlah oknum LSM dan Ormas yang diduga melakukan pungutan liar dan pemerasan terhadap para pengusaha.  Keberadaan LSM dan Ormas yang tidak terdaftar dan tidak memiliki legalitas menjadi perhatian serius, karena berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi masyarakat.
 
Sebagai informasi, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Government Organization (NGO) adalah organisasi non-profit yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  LSM berbeda dengan Ormas yang dapat berafiliasi dengan partai politik.  LSM fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat.  Untuk beroperasi secara legal, LSM dan Ormas harus terdaftar dan memiliki legalitas yang lengkap, termasuk melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat.
 
Langkah tegas Dandim Pati ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan pengusaha di Kabupaten Pati, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.  Kerjasama antara masyarakat dan APH sangat penting untuk memberantas praktik-praktik premanisme dan pungli yang merugikan masyarakat.

Reaksi Cepat Patroli Reskrim Polsek Batuceper Tangkap Jambret Karyawati, Berikut Kejadiannya

By On Januari 15, 2025


TANGERANG -- Seorang pria berinisial JR (29) ditangkap polisi usai menjambret telepon seluler (ponsel) seorang karyawati di Jalan Daan Mogot Km 21, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang. 

Kepala Polsek Batuceper, Kompol Gunawan didampingi Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Aryono mengatakan, korban bernama Sabrina (22). Mulanya korban pada Jum'at (10/1/2025) sekira jam 17.55 WIB korban dan saksi-saksi selesai pulang kerja sedang menunggu jemputan di pinggir jalan.

"Saat itu, korban sembari memegang handpone miliknya. Lalu pelaku jambret ini datang sendirian dengan mengunakan sepeda motor, menghampiri korban dan langsung merampas ponsel korban dengan cara paksa," kata Gunawan dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

Mengalami peristiwa itu, korban berusaha mempertahankan ponselnya dengan cara menarik baju pelaku sehingga Ia terseret dan mengalami luka lecet di bagian mata kaki sebelah kiri dan luka lebam di bagian kaki kanan. 

"Korban yang mempertahankan ponsel miliknya tersebut terjatuh dan terseret, hingga mengalami luka-luka," terangnya

Gunawan menyebutkan, korban luka-luka dan pelaku berhasil mengambil ponselnya. Disaat yang sama, polisi patroli unit Reskrim dan piket fungsi mendengar teriakan korban. 

"Lalu, petugas mengejar pelaku. Kejar-kejaran terjadi sampai akhirnya pelaku berhasil diamankan di pertigaan Kebon Besar, Kawasan Industri Batuceper," ujar Kapolsek.

Setelah itu, pelaku dibawa ke Polsek Batuceper, Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kini, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 365 KUHPidana. (*)



Terkesan Kebal Hukum, Kembali Marak Gas Oplosan 3 Kilo Dan 12 Kilo di Wilayah Rumpin

By On Januari 15, 2025


Bogor // Bentengmerdeka.online // Mobil pink- up Suzuki Cari dengan Nopol B 9403 SAM warna hitam bermuatan ratusan tabung gas elpiji   3 kg diduga milik mafia gas oplosan di wilayah Rumpin Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.Pada Selasa 14 Januari 2025

Aktivitas mafia Gas LPG 3 Kg di wilayah Rumpin Menjadi surga bagi pengusaha ilegal, pengoplos gas 3 kilo hingga 12 Kilo, atau gas bersubsidi yang diperuntukan ke masyarakat, terlihat bebas berkeliaran alias gentayangan tanpa tersentuh aparat penegak hukum.

Melihat situasi itu, biasanya hal tersebut terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Element masyarakat meminta Kapolri, agar memerintahkan jajarannya setingkat Polres atau Polsek di wilayah hukum daerah Rumpin  Kabupaten Bogor untuk menangkap pemilik mobil B 9403 SAM jenis Suzuki carry pink-up berwarna hitam.

Dilansir dari keterangan para supir pengangkut gas, diketahui, tempat pengoplos nya berada di jalan wilayah Rumpin Terkuatnya fakta tersebut bermula, secara tidak sengaja wartawan mendapati satu unit mobil Pickup jenis Suzuki carry pink-up warna hitam bernomor Polisi B 9403 SAM sedang membawa ratusan tabung gas 3 kg Tanpa Plang pertamina.

Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan wartawan, akhirnya diketahui lah bahwa sopir mobil pengangkut gas 3 kg yang mau diantar ke tempat penyuntikan milik inisial RBN.

"Isi muatan mobil yang saya berjumlah 100 lebih tabung gas, Biasanya modus operandi para pengoplos gas 3 kg bersubsidi tersebut diisi menjadi satu tabung yang disuntikkan ke dalam tabung berukuran 12 Kg dan 50 kg untuk non subsidi. Ujar supir kepada wartawan

Merujuk kepada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Selain aturan tersebut, para pengoplos gas juga bisa dikenai ancaman hukuman Pasal 62 junto Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Hingga berita di terbitkan bos berinisial RBN saat di konfirmasi bungkam alias tida menjawab.

Red/Tim


Advokat Asri S.H., M.H., Turun Gunung Surati Polda Jateng Guna Percepat Penahanan 6 Emak-emak Tersangka Penganiayaan di Boyolali

By On Januari 14, 2025



 
BM.Online // Boyolali, Jawa Tengah - Srikandi Pembela Keadilan asal Solo yang juga sebagai Ketua DPD Kongres Advokat KAI Jawa Tengah Asri Purwanti S.H., M.H., yang juga sebagai Pengacara korban penganiayaan KM, seorang remaja di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, mendesak polisi untuk segera menahan enam emak-emak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Permintaan ini disampaikan oleh Asri Purwanti, pengacara keluarga korban, saat mengunjungi Polres Boyolali pada Selasa (14/1/2025).
 
Asri menyatakan bahwa keenam emak-emak ini, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, masih bebas beraktivitas di Desa Banyusri. Hal ini dinilai memperkeruh situasi dan menghambat proses hukum. Asri awalnya memahami kebijakan penyidik Polres Boyolali yang tidak menahan para emak-emak, mengingat mereka memiliki anak. Namun, menurutnya, perilaku emak-emak ini yang justru membuat masalah baru, mengharuskan polisi untuk menahan mereka.
 
"Namun karena emak-emak itu malah membikin lagi masalah. Maka saya memohon kepada beliau bapak Kapolres agar 6 orang tersangka yang belum ditahan itu diamankan dan ditahan," ujar Asri usai menyerahkan surat kepada Kapolres Boyolali.
 
Masalah semakin rumit dengan adanya pelaporan balik yang ditujukan kepada KM, yang diduga diinisiasi oleh keenam emak-emak. KM dituduh mencuri celana dalam dan melakukan tindakan asusila. Asri menganggap tuduhan ini tidak masuk akal dan tidak berdasar.
 
"Kalau emak-emak itu menuduh dilecehkan oleh korban KM, masuk akan enggak. Apakah ga kerasa saat diraba-raba. Kan lucu, ga masuk nalar lah. Buktinya apa, saksinya siapa?," katanya.
 
Pihak Asri pun telah mengirimkan surat tembusan ke Kejaksaan Negeri Boyolali dan Polda Jawa Tengah, berharap kasus ini ditangani secara adil dan tidak meluas ke arah yang tidak benar.
 
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Joko Purwadi, menyatakan bahwa keenam emak-emak tersebut telah dikenakan tahanan kota dan diwajibkan melapor ke Polres dua kali seminggu. Joko juga menambahkan bahwa berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan ke Kejari Boyolali dan saat ini penyidik sedang melengkapi petunjuk dari jaksa untuk segera melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.
 
Pada hari yang sama, Asri juga mengunjungi Mapolda Jateng untuk menyerahkan surat kepada Kapolda Jateng, mendesak agar para tersangka yang hanya menjalani tahanan kota segera ditahan di dalam sel. Asri juga menyampaikan hasil pemeriksaan psikologi terhadap KM yang menunjukkan adanya kelainan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa KM seharusnya mendapatkan pengobatan, bukan penganiayaan.
 
Asep NS, Sekretaris Umum GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama, yang mengunjungi rumah keluarga KM, juga membantah tuduhan pencurian celana dalam yang dialamatkan kepada KM. Asep menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut, dan bahwa KM tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar di sekolahnya sejak kejadian penganiayaan.

Asep NS pun menyayangkan sikap Kanit PPA Polres Boyolali, saat dimintai tanggapan Pasca Viralnya Pemberitaan terkait dengan kasus ini yang ditayangkan di media media online yang tergabung dalam organisasi GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama yang mengangkat judul "Advokat Asri S.H., M.H. Soroti Kejanggalan Kasus Penganiayaan Anak di Boyolali, Tuding Kinerja PPA Polres Boyolali Tidak Profesional", pada 30 Desember 2024, Kanit PPA Polres Boyolali malah menjawab mengarahkan untuk komunikasi ke Humas Polres Boyolali, sementara kasus ini ditangani oleh PPA Polres Boyolali.

" Kami menduga kuat ketidakprofesionalan kinerja PPA Polres Boyolali, ketika dimintai tanggapan, koq kami malah diarahkan untuk komunikasi ke Humas Polres, ya tidak nyambung lah, yang menangani kasus kan PPA Polres Boyolali, koq statement nya malah bagian Humas, kecuali untuk kegiatan seremonial yang dilakukan oleh Mapolres Boyolali, Humas lah Bagian nya.
 
Kasus penganiayaan KM di Desa Banyusri, Boyolali, telah menjadi sorotan publik. Desakan agar keenam emak-emak tersangka segera ditahan menunjukkan bahwa publik menuntut keadilan dan transparansi dalam proses hukum.

Team/Red (PENAJOURNALIS)

GMOCT

Hoaks!!!! Penggerebekan Didepan Halaman Masjid Ancaran: Anggota DPRD Kuningan Minta Klarifikasi dan Investigasi

By On Januari 14, 2025



 
Kuningan, 14 Januari 2025 –  Sebuah berita bohong yang tersebar luas di media sosial dan online telah menimbulkan kerugian besar bagi anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Rudi.  Berita tersebut mengklaim Rudi digerebek warga karena berselingkuh di halaman Masjid Ancaran.  Rudi membantah keras tuduhan tersebut. 
 
"Ini sangat merugikan saya dan keluarga.  Nama baik saya dan keluarga, serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah tercemar," ujar Rudi saat ditemui oleh Agung Sulistio (Media SBI, sekaligus sebagai KA. Divisi Pengawasan Keanggotaan GMOCT) di kediamannya, Selasa (14/1/2025).  

Ia menegaskan bahwa tidak ada penggerebekan yang terjadi seperti yang diberitakan.  Pernyataan Rudi diperkuat oleh kesaksian tokoh masyarakat setempat dan istrinya.

Team liputan khusus GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama akan terus mengawal pemberitaan ini.

Team/Red (SBI)

GMOCT

Salahsatu Anggota Satreskrim Polresta Pati Hanya Ucapan Belaka, Galian C Ilegal di Mojoagung Masih Operasional, Bayan To Diduga Kuat Pengelola nya

By On Januari 14, 2025


BM.Online //Pati, Jawa Tengah -  Pasca viralnya pemberitaan terkait galian C ilegal di Mojoagung, Pati, Jawa Tengah, yang diduga dibekingi oleh oknum polisi, Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Tim liputan khusus GMOCT, yang digawangi oleh Asep NS selaku Sekretaris Umum, telah mendapatkan dua nomor kontak yang diduga terkait dengan aktivitas galian C ilegal tersebut.

 

Nomor kontak pertama adalah milik IPDA Arief Tri Hasanta S.H., M.H., yang menurut informasi berdinas di Tipidter Satreskrim Polresta Pati. Saat dihubungi, IPDA Arief menjawab, "Selamat pagi pak. Terima kasih informasinya. Segera kami tindak lanjuti 🙏🏼🙏🏼."  Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

 

Nomor kontak kedua adalah milik seseorang yang dikenal dengan nama Bayan TO. Saat dihubungi, Bayan TO malah menjawab, "Ini. Maksudnya pripun?"  Ketika tim liputan menyampaikan bahwa mereka mendapatkan nomor kontak Bayan TO dari lapangan, Bayan TO menjawab, "Terus gmn?".

 

Melalui chatting WhatsApp, Bayan TO kemudian memberikan pernyataan yang terkesan menantang dan tidak kooperatif. "Bapak punya kepentingan apa rugi apa, Kawal lah kasus-kasus yang merugikan uang negara, Toh itu juga lahan milik warga, jangan kegiatan kayak gini tidak merugikan anda, Dan asal anda tau kan sudah dijelaskan bahwa saya bukan pemilik, Mau apa lagi anda," ujar Bayan TO.   Ia juga mempertanyakan tujuan tim liputan, "Bapak mengirim berita banyak seperti itu apa tidak menganggu saya, Terus apakah merugikan anda?"  Di akhir percakapan, Bayan TO menjawab, "Maaf chat anda terlalu banyak, Dan sy belum sempat jawab."

 

Dampak Negatif Galian C Ilegal

 

Aktivitas galian C ilegal memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan sosial.

 

Kerusakan Lingkungan:

 

- Erosi dan Longsor: Penggalian yang tidak terkendali dapat menyebabkan erosi tanah dan meningkatkan risiko longsor, terutama di daerah lereng.

- Pencemaran Air: Material galian C dapat mencemari air sungai dan tanah, merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia.

- Degradasi Lahan: Penambangan pasir dan batu dapat merusak lahan pertanian dan hutan, mengurangi produktivitas, dan mengancam keanekaragaman hayati.

- Perubahan Iklim: Degradasi lahan akibat penambangan dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim.

- Kerusakan Bentang Alam: Galian C dapat merusak keindahan alam, mengubah lanskap, dan mengurangi nilai estetika suatu daerah.

 

Dampak Sosial:

 

- Konflik Sosial: Penambangan C seringkali menimbulkan konflik sosial antara penambang, masyarakat sekitar, dan pemerintah.

- Kehilangan Mata Pencaharian: Penambangan C dapat mengancam mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertanian, perikanan, atau pariwisata di sekitar lokasi penambangan.

- Kesehatan Masyarakat: Debu dan polusi udara akibat penambangan dapat menimbulkan penyakit pernapasan dan kesehatan lainnya.

 

Undang-Undang Larangan Aktivitas Galian C

 

Aktivitas galian C diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).   Pasal 35 (4) UU Minerba menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Galian golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, batu gamping, marmer, kaolin, granit, dan beberapa jenis lainnya.

 

Aktivitas galian C ilegal merupakan pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dan denda. GMOCT akan terus mengawal kasus ini dan mendesak pihak berwenang untuk menindak tegas para pelaku galian C ilegal, termasuk oknum polisi yang diduga terlibat.

 

Pentingnya Peran Media

 

Peran media dalam mengungkap kasus galian C ilegal sangat penting. Media dapat menjadi alat kontrol sosial dan membantu penegakan hukum.  GMOCT berkomitmen untuk terus menyuarakan keprihatinan masyarakat terhadap dampak negatif galian C ilegal dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam mengatasi masalah ini.


Team/Red (Centralpers)


GMOCT

Dugaan Keterlibatan AIPTU Imam Pamuji Bisnis Rokok Ilegal: Lingkar Mahasiswa Pemuda Pelopor Serukan Tindakan Tegas

By On Januari 14, 2025




Jakarta, 
Lingkar Mahasiswa Pemuda Pelopor menggelar aksi di kantor Bea dan Cukai pusat di jakarta timur dan juga di Mabes Polri Jakarta selatan pada Senin 13/1/25.

Ketua Lingkar Mahasiswa Pemuda Pelopor, Sekaligus Kordinator aksi dan penangggung jawab  Kartika Dewantoro, mengungkapkan dugaan keterlibatan AIPTU Imam Pamuji, seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdinas di Polres Malang Kota, dalam pengawalan dan pembiaran bisnis rokok ilegal yang dikelola oleh CV. Karunia Enam Delapan.

CV. Karunia Enam Delapan, yang memproduksi rokok bermerek 68 di Sidoarjo, Jawa Timur, sebelumnya pernah diamankan oleh Bea dan Cukai Pasuruan dengan barang bukti berupa satu truk dan ratusan rokok ilegal tanpa pita cukai. Namun, AIPTU Imam Pamuji, yang diduga berperan dalam pembiaran dan pengamanan kegiatan tersebut, hingga kini belum diperiksa atau ditindak.

Dugaan Pelanggaran Lain oleh AIPTU Imam Pamuji
Kartika Dewantoro menjelaskan bahwa selain dugaan pembiaran dan pengawalan bisnis rokok ilegal, AIPTU Imam Pamuji juga diduga memiliki sejumlah mesin pembuatan rokok yang dititipkan kepada beberapa pihak di Malang. Mesin-mesin tersebut digunakan untuk memproduksi berbagai merek rokok ilegal, termasuk:

Gondanglegi (GA) yang diproduksi oleh Hj. Sukarnam di Gondanglegi, Malang.

Joyo Biru yang diproduksi oleh Hj. Anshori di Bantur, Malang.

Lex dan Lea yang diproduksi oleh Hj. Mail di Gondanglegi, Malang.


Kartika menambahkan bahwa hasil dari kegiatan ilegal ini diduga telah memperkaya AIPTU Imam Pamuji secara tidak wajar. Ia diketahui memiliki aset mewah, termasuk satu unit Mitsubishi Pajero putih mutiara dan sejumlah properti yang tersebar di Malang. Aset-aset ini jauh melampaui penghasilan seorang anggota Bintara Polri.

Kerugian Negara dan Pelanggaran Kode Etik
Kartika menegaskan bahwa kegiatan produksi dan peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan cukai tetapi juga membebani APBN. “Ini adalah kejahatan besar yang merusak pasar industri rokok patuh cukai, mengancam keberlangsungan usaha legal, dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal,” tegasnya.

Selain itu, tindakan AIPTU Imam Pamuji dianggap melanggar kode etik Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sebagai aparat penegak hukum, ia seharusnya mengawasi dan menindak kegiatan ilegal, bukan justru terlibat dalam mendukung bisnis haram tersebut.

Tuntutan dan Seruan Tegas
Lingkar Mahasiswa Pemuda Pelopor mengajukan tuntutan kepada Bea Cukai dan Mabes Polri untuk:

1. Mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum Bea Cukai dan AIPTU Imam Pamuji (Polres Malang) dalam memfasilitasi produksi rokok ilegal.


2. Memeriksa harta kekayaan dan rekening AIPTU Imam Pamuji yang diduga tidak wajar, serta menindak tegas pelanggaran kode etik yang dilakukannya.



Kartika menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, kami akan menggelar aksi di depan Istana Negara agar Presiden Republik Indonesia mengetahui persoalan ini,” ungkapnya.

Lingkar Mahasiswa Pemuda Pelopor mengajak semua pihak untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan, serta memastikan kasus ini tidak mencoreng citra institusi Polri. “Kami tidak akan berhenti sampai ada keadilan,” tutup Kartika Dewantoro.

(RedaksiTim)

Restorative Justice Kasus Dugaan Pemerasan yang Dilakukan oleh Oknum Wartawan Pengusaha Ayam dan Lawyer Angkat Bicara

By On Januari 14, 2025



Tangerang, BM.Online – Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan seorang pengusaha ayam di Kecamatan Pagedangan, Iwan, dan beberapa oknum wartawan kembali mencuat.  Setelah sebelumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui jalur Restorative Justice (RJ), kini Iwan kembali angkat bicara,  menyatakan bahwa pihak yang diduga melakukan pemerasan kembali menuntut sejumlah uang untuk dikembalikan, dan melaporkan beberapa anggota Polsek Pagedangan ke Propam Polres Tangerang Selatan dengan dugaan adanya kerjasama dengannya.
 
Peristiwa ini bermula dari pemberitaan di beberapa media online yang menyoroti dugaan tindakan pemerasan terhadap Iwan.  Pihaknya, melalui kuasa hukumnya, mengklaim telah diberikan uang sebagai bagian dari perjanjian damai melalui Restorative Justice. Namun, belakangan ini, oknum wartawan yang diduga memeras iwan itu kembali meminta sejumlah uang agar dikembalikan.  Hal ini yang kemudian mendorong Iwan dan kuasa hukumnya untuk kembali bersuara dan melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib.
 
Kuasa hukum Iwan, Hendri, menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan dan diintimidasi oleh tindakan oknum wartawan tersebut sehingga sampai saat ini usahanya mati sehingga mengalami kerugian hingga ratusan juta.

"Klien kami, sebelumnya merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum wartawan tersebut, dan atas permintaan Terlapor telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara damai, namun pihak terlapor justru kembali meminta uang setelah tercapainya RJ tersebut.  Ini jelas merupakan tindakan yang tidak terpuji dan melanggar hukum, entah Hukum apa yang digunakan oleh mereka? sebab Perkara ini sudah kami anggap selesai, karena para pihak sepakat mengikatkan diri pada kesepakatan perdamaian (Restorative Justice) dibuat dan ditandatangani para pihak pada tanggal 20 Juli 2024, ujar Hendrik di kantornya, Minggu (12/01/2025).
 
Lebih lanjut, Hendri juga mengungkapkan yang meminta dan/atau memohon Restorative Justice itu adalah keluarga dari oknum wartawan tersebut bahkan sampai bersujud ingin mencium telapak kakinya untuk dibantu menjembatani Restorative Justice tersebut, yang sebelumnya ada dugaan pemerasan yang dilakukan kepada klien kami.

“Sebelumnya kami dari pelapor memohon kepada Polsek Pagedangan untuk tidak diteruskan kasus ini atau dengan cara penyelesaian diluar pengadilan, adanya laporan yang kami layangkan, terkait dugaan adanya pemerasan yang dilakukan oknum wartawan,” ungkapnya.

“Setelah melakukan permohonan kepada Polsek Pagedangan agar kasus ini tidak diperpanjang, akhirnya dari Polsek Pagedangan menyetujui adanya Restorative Justice, antara kami dengan keluarga oknum wartawan tersebut,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hendri menjelaskan. Terkait materil dan immateril yang diberikan oleh keluarga oknum wartawan tersebut itu dari pihak klien kami, sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kami selaku kuasa hukumnya.

“Aneh saja, yang meminta Restorative Justice keluarga dari oknum wartawan tersebut, dan klien kami mengalami kerugian baik materil dan immateril bahkan hingga gangguan mental dan sampai saat ini usahanya malah tidak berjalan akibat sebelumnya adanya insiden tersebut, sekarang malah minta materil dan immateril yang dikeluarkan dikembalikan,” jelasnya.

Disisi lain, Istri dari seorang pengusaha ayam di Kecamatan Pagedangan, yang diduga sebagai korban pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan menjelaskan bahwa, sebelumnya oknum wartawan itu meminta uang, dengan dalih akan diberitakan terkait dengan usahanya.

“Oknum wartawan itu, meminta uang Rp5 juta, sedangkan saya tidak punya uang, itu aja saya mencoba mencari pinjaman Rp2 juta sampai Rp3,8 juta untuk diberikan kepada mereka,” ungkap istri dari pengusaha ternak ayam itu, kepada wartawan Media Garuda Siber.

“Kalau kerugian, materil dan immateril. Sekarang usaha peternakan ayam suami saya saja tidak berjalan lagi,” sambungnya.

Selain itu, Ia menjelaskan tidak ada dorongan dari anggota kepolisian Polsek Pagedangan, untuk membuat laporan, terkait kejadian yang saya alami dari oknum wartawan tersebut.

“Keluarga saya yang mendesak, untuk terus dilanjutkan membuat laporan. Karena sudah kelewatan batas,” ungkap Istri seorang peternakan ayam itu.

Adanya Restorative Justice yang dilakukan Iwan bersama lawyer sebagai pelapor dengan keluarga dari oknum wartawan yang diduga melakukan pemerasan, setelah beberapa bulan lamanya melakukan Restorative Justice, oknum wartawan yang diduga melakukan pemerasan meminta kembali apa yang sudah diberikan materi kepada korban, salah satu ahli hukum Angga Kurniawan, S.pd., S.H., M.H menjelaskan. Meskipun demikian, kepolisian melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”) memungkinkan para pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan pidana dengan jalan damai.

“Tujuannya untuk mencapai keadilan restoratif, melalui penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak,” jelasnya.

Menurutnya keadilan restoratif dapat dilakukan dalam proses penyidikan apabila terpenuhi syarat materiel dan syarat formal.

“Salah satunya syarat materiel, meliputi adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum,” kata Angga.
 
“Adapun syarat formal salah satunya, surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) dan pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi,” sambungnya. 

Ia menambahkan perjanjian perdamaian dapat dijadikan alat bukti. Selain itu terkait materi yang diberikan kepada pelapor menurutnya itu sudah sepenuhnya lawyer yang mengatur.

“Kalau masalah materi yang berhak komentar ataupun menggugat itu adalah pelapor, karena pelapor sepenuhnya menyerahkan kasus tersebut kepada lawyer,” tambah kata Angga.

Senada dengan Angga Kurniawan, S.pd., S.H., M.H., ahli hukum lainnya Mahmud, S. H., M. H., CLA. mengatakan terkait Restorative Justice perdamaian dua pihak pelapor mendapatkan ganti rugi dari terlapor kemudian kurun waktu beberapa bulan setelah Restorative Justice terlapor minta dikembalikan kembali uang yang diberikan sudah mencederai Restorative Justice tersebut.

“Dari adanya Restorative justice atau keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari solusi bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan keadaan semula, mengembalikan hubungan baik, dan mencegah eskalasi konflik,” kata Mahmud.

“Kalau meminta kembali apa yang diberikan kepada pelapor itu dapat dikatakan sudah mencoreng dari Restorative Justice tersebut, bahkan dapat menimbulkan konflik kembali, padahal sudah jelas Restorative Justice mengembalikan hubungan baik, dan mencegah eskalasi konflik,” sambungnya.***

Hati-Hati Gaes, Jembatan di Desa Belokang Rusak & Membahayakan Pengendara motor.

By On Januari 14, 2025



Serang - BM.Online - Pengendara diimbau waspada terhadap besarnya lubang di jembatan Jl. Desa Belokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang - Banten, (14/01/2025). Jalan berlubang ini bisa menyebabkan pengendara celaka.  

Kondisi tersebut membuat warga sekirar lokasi jembatan khawatir melihat pengendara lewat, karena jika melaju dengan kecepatan tinggi sepeda motor maupun mobil bisa terpental.

“Lubang jembatan semakin melebar, ngeri kalau melihat kendaraan lewat. Takut ambruk, mas,” kata Asrul, warga Tumpeng kepada media ini, Senin (14/1/2025).

Khawatir ambruk, warga segera memberi tanda peringatan yang menerangkan bahwa jembatan tersebut berlubang. Disebutkan bahwasanya   jembatan tersebut hanya di tutup menggunakan Plat Besi.

Wawan mengatakan pengguna jalan sangat berharap pemerintah segera memperbaiki lubang jembatan dengan konstruksi beton.

"Itu memang jembatan sudah lama rusak dan berlubang, Jembatan itu hanya di tutup pelat besi .Saya juga heran, kok cuman di tutup pelat besi," terangnya.

Disebutkan oleh Wawan Selaku Pengguna Jalan bahwasanya jembatan berlubang itu berada di lintasan jalan Kabupaten yang banyak di lewati pengguna jalan.

“Harapan kami dan harapan pengguna jalan tentunya pemerintah yang berwenang atau yang berkewajiban melakukan perbaikan ini segera dilaksanakan, untuk keselamatan para pengendara dan warga di sekitar jembatan,” ujarnya

Lanjut masih kata Wawan,"Ngeri juga kalu ada truk yang lewat, dari arah Bandung  ke Pasar Belokang maupun sebaliknya. Takut makin parah, mudah-mudahan saja jembatan yang rusak itu dapat segera diperbaiki,"terang Wawan salah satu pengendara, Senin (14/01/2025).

Belum lagi lanjut dia, jembatan tersebut berukuran kecil. Ditambah dengan kondisi jembatan yang rusak, sangat membahayakan bagi pengendara.

"Kecil jembatan itu, setau saya itu jalan Provinsi. Untuk kendaraan yang melintas harap berhati-hati. Khawatir dapat memakan korban,"ungkapnya mengakhiri 

Red/Vini


LSM FPSR Soroti Transportir Non Subsidi Menyalahgunakan BBM Bersubsidi

By On Januari 13, 2025


SURABAYA, BM.Online – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) FPSR Jawa Timur (Jatim) memberikan wawasan kepada perusahaan yang membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi untuk operasional bisnis.

“Jangan salah membeli BBM non subsidi. Carilah perusahan yang tidak bermasalah,” ujar Ketua Umum LSM FPSR, Aris Gunawan S.Sos kepada awak media, Senin, 13 Januari 2025.

Menurutnya, banyaknya pemberitaan santer di Jatim terkait perusahaan transportir yang bermasalah, di antaranya PT PGU, PT Sean Bumi Indo, Trisaka Adi Persada, PT PEN, PT Agam Tunggal Jaya (Jawa Timur, Indonesia), PT Bima Perkasa Energi, PT Sri Karya Lintas Indo, PT FME Fortune Mega Energi, PT Patria Abinaya Persada, PT Fortune Lentera Abadi.

Ada 32 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Jatim dan sekitarnya sejak awal tahun. Berbagai banyak modus yang dilakukan oleh perusahaan transportir nakal.

PT Pertamina Patra Niaga mencatat sejak Januari hingga Oktober 2023, terdapat 32 kasus tindak kriminal penyalahgunaan pendistribusian BBM bersubsidi.

“Kami sebagai kontrol sosial berhak memberikan edukasi kepada penerima barang, yaitu konsumen,” kata Aris.

“Konsumen jangan sampai salah untuk membeli bahan bakar jenis solar. Masih banyak perusahan transportir yang berkomitmen menjual produk yang tidak merugikan pihak konsumen,” ujar Aris.

“Seperti PT Kinerja Profesional dan Komitmen, PT INDOTRANS SEJAHTERA, PT SHA Solo (Solo Trans Logistik), dan masih banyak yang lainnya,” sambungnya.

Mengulas Kenakalan Perusahaan Transportir

Dalam aksinya, perusahaan tidak bekerja sendiri, mereka dibantu tim dan perkara penyalahgunaan BBM sudah sering kali dibongkar oleh Polres maupun Polda Jatim.

Peran di lapangan tim penyedia tempat lokasi penimbunan dan armada yang telah dimodifikasi, seperti boks, pic up, truk engkel maupun fuso untuk melangsir di setiap SPBU.

Para pengusaha transportir terkadang asal-asalan dalam pekerjaannya. Banyak terjadi di lapangan, mereka tidak sendirian, melainkan beberapa perusahaan berkolaborasi.

Seperti kejadian di Polres Kabupaten Kediri, PT Sean Bumi Indo tangkinya surat STNK PT Tunggal Nogo Jowo, tanki bertulisan Sean Bumi Indo, surat order dari perusahaan PT Fortune Mega Energi beralamatkan Jawa Tengah.

“Begitu tidak jelasnya pekerjaan yang mereka lakukan. Kenapa saya sampaikan tidak jelas. Perusahan harus menjelaskan detail. Pengambilan barang tiap hari untuk laporan pajak perusahan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). Banyaknya armada tanki transportir yang tidak terdaftar di Kementrian ESDM, terlihat lemahnya pengawasan pemerintah menindak tegas para pengusaha nakal,” jelas Aris.

Aris mengatakan, pihaknya menduga Kementrian ESDM lalai dalam menjalankan tugas pokoknya.

“Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi,” ujar Aris.

Fenomena yang terjadi, kata Aris, perusahaan transportir nakal banyak yang tidak ditindak tegas. Perusahaan bermasalah masih jalan beroperasi.

“Bayangkan, bagaimana tidak besar keuntungannya. Solar SPBU B30 subsidi pemerintah dengan harga Rp 6.800. Sedangkan non subsidi harganya berkisar Rp 10 ribu sampai Rp 12 ribu, belum termasuk PPN. Sungguh fantastic keuntungan per liter,” pungkasnya.

“Permasalah ini perlu dievaluasi, dengan dibiarkannya transportir perusahan nakal, akan sangat merugikan. Pastinya, negara dan masyrakat yang telah diberikan subsidi oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN),” tutupnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *