Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Bawaslu Apresiasi Bupati Serang Terbitkan SE Hari Libur saat PSU Pilkada 2024

By On April 17, 2025

Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Sumantri. 

SERANG, BM.Online – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mengapresiasi Bupati Serang dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Dalam SE itu, pada poin ke-3 disebutkan bahwa perusahaan swasta agar meliburkan karyawan atau pekerja bagi yang memiliki hak pilih (Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Serang) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang.

“Kami mengapresiasi Bupati Serang maupun Pemkab Serang, dimana satu-satunnya daerah yang mengeluarkan SE tersebut,” ujar Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Sumantri di sela Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Swiss Belin Modern Cikande, Rabu, 16 April 2025.

Karena asumsinya, kata Sumantri, PSU dilaksanakan pada 19 April 2025, hari Sabtu, jika di pemerintahan merupakan hari libur.

Akan tetapi, kata dia, untuk perusahaan tidak meliburkan karyawannya, yang mana ada pegawai yang masuk shift di hari Sabtu.

“Itu menjadi atensi kami bahwasanya apresiasi kepada Bupati Serang untuk melaksanakan kegiatan 19 April ke depan agar meningkat partisipasi pada saat pencoblosan,” ujarnya. 

Hal senada disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Serang, Ari Setiawan. Menurutnya, dengan diterbitkannya SE Bupati Serang merupakan sebuah asa kesuksesan Pilkada Kabupaten Serang 2024 pada Sabtu 19 April 2025.

“Ini sebuah asa suksesnya PSU,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pihaknya mengeluarkan Surat Edaran kepada perusahaan-perusahan untuk mengizinkan karyawan memberikan hak pilihnya jika pada hari tersebut masuk kerja.

“Perusahaan hari Sabtu libur, tapi ada perusahaan yang kena shift masih masuk, sudah diedarkan surat untuk memberikan waktu kepada masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Serang, untuk menyalurkan hak pilihnya,” ujarnya. 

“Adapun untuk target (partisipasi pemilih) pada PSU, saya berharap tidak kurang dari partisipasi kemarin. Bahkan kami berharap lebih, makanya ke masyarakat, ini tanggung jawab kita semua. Ini hak masyarakat untuk kemajuan masyarakat, masyarakat harus peduli semuanya,” tuturnya.

Diketahui, Bupati Serang Ratu, Tatu Chasanah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 270/433/Tapem/2025 tentang Hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2025 sebagai hari libur.

SE itu dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pertanggal 16 April 2025. SE tersebut juga menyusul SE Bupati Serang Nomor 270/416/Tapem/2025 tanggal 9 April 2025, tentang PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 187 Tahun 2025 tentang Hari PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagai Hari Libur.

Kemudian, Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/2385/OTDA Tanggal 14 April 2025 tentang Hari Libur pada PSU dan Pilkada Ulang.

Mengingat, PSU Pilkada Kabupaten Serang 2024 dilaksanakan pada Sabtu, 19 April 2025 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 24 Februari 2025.

Untuk diketahui, angka partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Serang 27 November 2024 lalu sebesar 73,6 persen.

Adapun DPT di Kabupaten Serang pada Pilkada 2024 mencapai 1.225.781 orang, sebanyak 904.219 di antaranya menggunakan hak pilihnya dengan suara sah berjumlah 831.493 dan suara tidak sah 72.726.

KPU Kabupaten Serang juga memastikan siap menggelar PSU Pilkada pada 19 April 2025 mendatang. PSU akan digelar di 2.355 TPS dengan 1.225.871 Daftar Pemilih Tetap (DPT). (*/red)

Marak Kasus Suap, DPR Usul Pertukaran Hakim di Jawa ke Luar

By On April 17, 2025

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir. 

JAKARTA, BM.Online – Kasus penerimaan suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta serta tiga Hakim dalam kasus putusan lepas korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng menjadi sorotan berbagai pihak.

Salah satunya dari Wakil Ketua DPR, Adies Kadir. Dia mengusulkan agar ada pertukaran hakim di Pulau Jawa ke luar atau sebaliknya.

“Mungkin ini seperberapanya saja tidak ada mungkin satu persen. Hampir semua Hakim baik. Sebanyak 8.000 Kakim kurang lebih, separuh lebih, 60 persen, ada di luar daerah dan mereka betul-betul bekerja, tidak pernah terkontaminasi hal-hal yang tidak baik yang mencoba meracuni mereka,” kata Adies kepada wartawan, Rabu, 16 April 2025.

“Mungkin bisa suatu saat ditukar hakim yang di luar itu masuk ke sini, yang di Jawa dikeluarin semua biar merasakan semua, salah satu usulan kami di Komisi III,” imbuhnya.

Adies juga mendorong agar seleksi Hakim diperketat. Terlebih, kata dia, khususnya hakim yang akan ditempatkan di Pulau Jawa.

“Seleksinya itu diperketat. Termasuk juga nanti seleksi Hakim Agung itu juga akan kita perketat,” pungkasnya.

Adies juga mengaku prihatin dengan peristiwa suap Hakim yang terulang. Padahal, kata dia, seharusnya Hakim menjadi Wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan di bumi.

“Mereka semestinya kan harus bersih, harus benar-benar bersih. Dan di luar dari hal-hal yang seperti itu tadi. Mereka memutus dengan hati nurani, kemudian hati nurani itu betul-betul memihak kepada yang benar,” ujarnya.

Adies memahami proses penentuan Majelis Hakim di Mahkamah Agung (MA) melalui sistem daring dan dilakukan secara acak.

Adies mengatakan, pihaknya dan Ketua MA Sunarto akan menyiapkan proses seleksi Hakim yang lebih ketat.

“Kemudian keinginan beliau juga, apabila nanti itu sejalan dengan kami, hakim-hakim yang ingin masuk terutama daerah-daerah yang potensi godaannya besar, seperti Jawa apalagi di Jakarta, itu akan dibuatkan semacam fit and proper di Mahkamah Agung,” tuturnya.

“Dilihat juga track record dan lain sebagainya. Jadi kemudian integritasnya, apa segala macam tidak hanya semata-mata karena ini putusannya bagus, ini orangnya pintar, tapi semua mentalnya juga, ada psikotesnya juga dan lain-lain. Nah itu yang untuk masuk ke daerah-daerah seperti di Jawa dan lain-lain,” imbuhnya.

Waketum Partai Golkar itu berharap, MA dapat lebih cepat mengatur seleksi Hakim ini. Dia mengakui pemerintah berlomba dengan waktu dalam menerapkan proses seleksi tersebut.

“Ini sudah memang mulai akan diterapkan. Tetapi ya kita kecolongan dengan waktu kan, berpacu dengan waktu. Ini baru disiapkan semua oleh Mahkamah Agung, tapi sudah ada lagi yang kasus-kasus yang seperti ini. Jadi memang saya prihatin sekali juga dengan hal ini,” ujarnya.

Adies memastikan seleksi para Hakim ke depan tak akan dilakukan dengan mudah. Menurutnya, akan ada pendidikan khusus untuk para Hakim.

“Jadi tidak akan mudah. Tesnya saja, akademisnya di ASN kan sudah sangat susah. Begitu masuk juga akan dididik di diklat. Di diklat itu juga nanti akan dipilih mana hakim yang bisa memegang palu, mana hakim yang hanya administrasi, yang hanya ngurus itu. Nanti juga akan dididik di sana,” ucapnya.

“Inilah keinginan-keinginan kita bersama dengan Mahkamah Agung, DPR dan Mahkamah Agung untuk membuat agar supaya hakim-hakim ini betul-betul berintegritas, jauh dari kerawanan godaan-godaan itu,” sambungnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua PN Jaksel ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap penanganan perkara di PN Jakpus. Selain itu, tiga Hakim, Panitera Muda pada PN Jakarta Utara dan Pengacara, serta pihak korporasi yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kasus suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan vonis ontslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim saat itu memberikan putusan lepas pada terdakwa korporasi.

Tiga hakim itu adalah hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, dan hakim Djuyamto. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai Rp 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut. (*/red)

Babinsa Monitoring Diskusi Mahasiswa di Semarang, PW GPA DKI Jakarta: Keliru dan Hoax Jika Dianggap Intervensi

By On April 17, 2025

Ketua PW GPA DKI Jakarta, Dedi Siregar. 

JAKARTA, BM.Online – Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Al-Wasliyah (GPA) DKI Jakarta merespon soal tuduhan dan penggiringan opini sesat yang menyudutkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan intervensi saat acara diskusi mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

“Kami menilai tak ada intervensi dari TNI saat acara diskusi mahasiswa di salah satu kampus di Semarang. TNI punya tugas monitoring wilayah, karena itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab TNI untuk menjaga keamanan di wilayah kerja,” ujar Ketua PW GPA DKI Jakarta, Dedi Siregar dalam siaran persnya yang diterima media ini, Rabu, 16 April 2025.

“Stop penggiringan opini liar yang menyesatkan publik. Kehadiran TNI dalam acara diskusi mahasiswa tersebut sesuai dengan adanya pamflet undangan diskusi dari kawan-kawan akademisi yang terbuka secara umum,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya mengajak dan mengimbau semua elemen mahasiswa dan pemuda agar tidak mau diadu domba oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

Dedi menjelaskan, peran stategis TNI sangat dibutuhkan dalam menjaga keutuhan NKRI dari upaya pecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami melihat tidak ada tindakan intervensi ataupun upaya untuk mencegah acara diskusi seperti yang dituduhkan, dapat dibuktikan satu orang Babinsa hanya berada di depan kampus,” ujarnya.

Dedi juga mengatakan, TNI kerap hadir memenuhi undang, baik itu dari kampus, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi kepemudaan, dalam rangka memberikan materi, baik itu orientasi wawasan kebangsaan, pelatihan kedisiplinan bagi mahasiswa dan pemuda. 

“Jika ada pihak yang mengkait-kaitkan kehadiran TNI di kampus-kampus dengan UU TNI yang baru disahkan, itu pandangan yang sangat keliru dan tendensius. TNI hadir di tengah-tengah kampus memberikan pandangan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa, harusnya ini patut kita dukung dan apresiasi,” tegasnya.

“Kami menilai, ruang kebebasan akademik sebagai pilar utama dalam pendidikan tinggi tetap terjaga dan TNI tidak masuk dalam konteks itu, yang ada justru pihak TNI membantu pihak kampus akademik dalam bentuk kerja sama yang tujuanya mencerdaskan anak bangsa dan memberikan wawasan kebangsaan,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, sebuah diskusi yang diadakan oleh Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) bersama Forum Teori dan Praksis Sosial (FTPS) di samping Auditorium 2 Kampus 3 UIN Walisongo pada Senin, 14 April 2025, diwarnai oleh insiden yang menegangkan. 

Diskusi yang mengangkat tema “Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik” itu dihadiri oleh seorang pria tak dikenal yang tiba-tiba meminta untuk mengikuti forum.

Pria tersebut, yang mengenakan kaus hitam dan celana jeans, berperawakan agak gempal, langsung masuk ke lokasi dan duduk mengikuti jalannya diskusi.

Namun, tidak lama kemudian, dua pria berseragam TNI muncul di tempat yang sama. 

Pria berseragam TNI tersebut menanyakan identitas peserta diskusi serta tema yang sedang dibahas.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi menanggapi pemberitaan terkait pria berseragam TNI yang mendatangi diskusi Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) bersama Forum Teori dan Praksis Sosial (FTPS) di samping Auditorium 2 Kampus 3 UIN Walisongo pada Senin, 14 April 2025.

Kristomei mengatakan, kehadiran Sertu Rokiman yang merupakan Babinsa Koramil Ngaliyan, Kelurahan Tambak Aji hanya semata-mata dalam rangka menjalankan tugas rutin sebagai aparat teritorial untuk memonitor setiap kejadian yang ada di wilayah tanggung jawabnya.

Menurutnya, kehadiran Sertu Rokiman pun hanya di area depan kampus dan tidak masuk ke dalam lokasi acara diskusi.

Kedatangan Sertu Rokiman, kata Kristomei, karena sebelumnya beredar pamflet undangan diskusi yang bersifat terbuka untuk umum.

Sehingga, lanjut dia, Sertu Rokiman berusaha mencari tahu tentang kegiatan itu sebagai bagian dari tugas Babinsa dalam memonitor apa yang terjadi di wilayah tanggung jawabnya, di antaranya kedukaan, bencana alam, kericuhan, perkelahian, dan lain-lain.

Ia menegaskan, tidak ada intervensi atau upaya dalam bentuk apa pun untuk menghentikan atau mempengaruhi kegiatan diskusi.

Dia juga menegaskan, Sertu Rokiman sama sekali tidak masuk ke area forum diskusi, melainkan tetap berada di luar kampus.

Selain itu, kata dia, Sertu Rokiman juga tidak pernah memanggil mahasiswa keluar kampus untuk menemuinya.

Sertu Rokiman, kata Kristomei, hanya berkomunikasi dengan petugas keamanan.

“Terkait dengan keberadaan seseorang yang disebut-sebut sebagai intelijen dalam video yang beredar, TNI memastikan bahwa individu tersebut bukanlah anggota TNI,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 16 April 2025.

“TNI sangat menghormati kebebasan akademik di lingkungan pendidikan dan tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan internal kampus,” pungkasnya. (*/red)

Proyek "Roro Jonggrang" di Koja: Jalan Bagus Diubah, Diduga Ada Korupsi Material

By On April 17, 2025



BM.Online //Jakarta, 17 April 2025 – Proyek pengaspalan Jalan Samudra, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, menuai kecaman warga.  Proyek yang disebut warga sebagai "Proyek Roro Jonggrang" karena rampung dalam semalam tanpa sosialisasi ini mengubah jalan beton yang bagus menjadi jalan aspal berkualitas buruk.  Tiga RT dan dua RW di wilayah tersebut terdampak langsung.

 

Warga mengaku pekerjaan pengaspalan dilakukan menjelang subuh.  "Jalan itu sebenarnya tidak ada masalah, sudah dibeton dan bagus, tapi tiba-tiba diaspal semalam dengan kualitas sangat buruk. Kami curiga ini cuma akal-akalan untuk menghabiskan anggaran besar," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.  Material proyek yang berceceran memperkuat kecurigaan pekerjaan yang asal-asalan dan terburu-buru.

 

Konfirmasi kepada Dinas Bina Marga Jakarta Utara menghasilkan pernyataan yang kontradiktif.  Pak Boedi, Kepala Seksi Dinas Bina Marga Jalan dan Jembatan Jakarta Utara, mengklaim telah dilakukan sosialisasi kepada warga, RT, dan RW.  Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh sejumlah RT dan RW setempat yang mengaku tidak mengetahui proyek tersebut.  Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari Targetberita.co.id, media online yang tergabung dalam GMOCT.

 

Pernyataan Pak Boedi yang menyebut telah menemui RW 06, Pak Ilham, dan menyatakan semuanya "beres" juga dibantah langsung oleh Pak Ilham.  "Sampai saat ini saya tidak menandatangani surat berita acara itu, karena masih ada konflik di wilayah tentang proyek ini," tegas Pak Ilham.

 

Warga menduga adanya permainan anggaran dan korupsi material.  Kualitas aspal yang buruk dan material yang tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) dikhawatirkan akan menyebabkan jalan cepat rusak dan merugikan masyarakat.  "Kualitas jalannya buruk sekali, belum apa-apa udah kelihatan rusaknya. Kami minta ini diperiksa, pasti ada permainan anggaran,” ujar warga lainnya.

 

Kejanggalan proyek ini, mulai dari pelaksanaan dadakan, tanpa sosialisasi, kualitas buruk, hingga perbedaan keterangan antara pejabat dan warga, mendesak Walikota Jakarta Utara dan KPK untuk segera turun tangan.  Proyek yang terkesan dipaksakan ini berpotensi menjadi ladang korupsi dan merugikan keuangan negara.  Jika tidak segera diusut, proyek serupa berpotensi terus terjadi dan merugikan masyarakat.


#No Viral No Justice 


Team/Red (targetberita.co.id)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

Etika Moral dan Reputasi Eksekutif dan Legislatif Kuningan Disorot Usai Persetujuan Pengadaan Mobil Dinas

By On April 17, 2025


BM.Online //Kuningan, Jawa Barat –  Rencana pengadaan mobil dinas baru untuk empat pimpinan DPRD Kuningan di tengah krisis APBD menuai sorotan tajam dari masyarakat.  Informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online Kabarsbi.com menyebutkan bahwa meskipun telah melakukan pertemuan dan beradu argumen, eksekutif dan legislatif tetap bersikukuh pada keputusan tersebut.

 

Keputusan ini mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 18 Tahun 2017, dengan alasan efisiensi anggaran transportasi.  Namun, urgensi dan kewajiban mutlak penerapan PP tersebut dalam situasi krisis APBD dipertanyakan.  Apakah pengadaan mobil dinas ini benar-benar merupakan prioritas utama dan mendesak?

 

Jika rencana pengadaan mobil dinas ini terealisasi berdasarkan kesepakatan eksekutif dan legislatif, maka etika moral dan reputasi para pejabat akan menjadi sorotan publik.  Masyarakat menilai tindakan ini sebagai indikasi "abuse of power," di mana kekuasaan dan otoritas digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tanpa mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas.

 

Dana yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas dinilai dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang lebih mendesak dan krusial bagi masyarakat Kuningan, seperti isu sosial dan kesehatan.  Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pembangunan daerah dan kepedulian para pemimpin terhadap kebutuhan rakyatnya.

 

Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio, menyatakan keprihatinannya atas rencana pengadaan mobil dinas tersebut.  "Di tengah kondisi APBD yang terbatas, pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat daerah patut dipertanyakan.  GMOCT mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat," tegas Agung Sulistio.  GMOCT akan terus memantau perkembangan situasi ini dan mendorong transparansi dalam pengelolaan APBD Kuningan.


#No Viral No Justice 


Team/Red (Kabarsbi)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

Konflik Lahan Sawit Nunukan: Petani Terhalang TNI, Klaim Perusahaan Jadi Pemicu

By On April 17, 2025


BM.Online //Nunukan, 15 April 2025 – GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama mendapatkan informasi dari media online Kabarsbi yang tergabung di dalamnya perihal Konflik lahan perkebunan kelapa sawit kembali memanas di Nunukan.  Kelompok Tani Maju Taka 1 di Inti II Perum Seimanggaris menghadapi kendala serius dalam mengakses lahan mereka, setelah dihadang oleh anggota TNI dari KOREM 092 Tanjung Selor dan Kodim 0911 Nunukan.  Kehadiran Zainuddin, Direktur PT Tunas Mandiri Lumbis (PT TML), yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut semakin memperkeruh situasi.

 

Perselisihan ini telah berlangsung selama delapan bulan, membuat para petani menderita kerugian ekonomi karena tak bisa memanen buah kelapa sawit mereka.  "Sudah 8 bulan kami tidak bisa mengambil buah kelapa sawit di lahan kami sendiri. Kami sangat menderita karena tidak memiliki penghasilan," keluh Pak Umar, salah satu anggota kelompok tani.

 

Ketegangan semakin meningkat ketika Pak Sahiruddin, anggota kelompok tani lainnya, terlibat adu mulut dengan Mansyur, mandor PT TML, yang menuduhnya mencuri.  "Kami tidak ingin dituduh sebagai pencuri. Kami hanya ingin mengambil hasil kerja keras kami sendiri," tegas Pak Sahiruddin.

 

Konflik ini menyoroti permasalahan kepemilikan lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa solusi.  Kelompok tani berharap pemerintah dan aparat TNI dapat menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan memberikan akses kembali bagi petani untuk mengelola lahan mereka.  Mereka juga meminta PT TML untuk duduk bersama dan mencari solusi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.  Keberadaan TNI dalam konflik ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran dan netralitas mereka dalam menyelesaikan sengketa agraria.  Diharapkan pihak berwenang dapat segera turun tangan untuk mencegah eskalasi konflik dan mencari penyelesaian yang berkelanjutan.


#No Viral No Justice 


Team/Red (Samsul/Kabarsbi)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

Pungli di Kawasan Modernland, Buruh Diminta 7 JT Agar Masup Kerja

By On April 17, 2025



Serang, BM.Online // Isu Pungutan Liar (Pungli) untuk tenaga kerja di Kawasan Modernland Kabupaten Serang terus bergulir, selain para calo dan pelaku penipuan, praktik haram itu diduga melibatkan oknum orang dalam perusahaan. Kamis (17/04/2025)

Namun menurut informasi dari sumber yang diterima Katatribun.id, oknum orang  yang bermain dalam pungli tenaga kerja itu oknum HRD. Entah karena modusnya diketahui atau memang sudah terbiasa.

"Kalau oknum-oknumnya,meminta pegawai baru ya ke saya, katanya mungkin di kampung saya ada yang masih mau kerja, si misternya ini katanya minta sekian, dulu itu buat perempuan Rp 5 juta, untuk laki--laki Rp 7 juta," cerita C, salah seorang buruh yang mengaku pernah menjadi korban pungli tenaga kerja kepada Katatribun.id, Rabu 16 April 2025

Menurut C, para oknum orang dalam tersebut memainkan perannya secara berjenjang, jabatan mereka mulai dari operator sampai supervisor hingga preman di lingkungan pabrik. Bahkan pernah ada menurut C perekrutan besar-besaran per orang dimintai uang Rp 2,5 juta.

"Karena mungkin banyak yang mau kerja, jadi banyak peminat. Oknum ini minta dp Rp 2,5 juta tiap satu orang. Uang itu mengalir kemana-mana, oknum A, B, C nah saat sampai si oknum C uangnya mandek enggak disetor entah mungkin ke atasan lagi atau bagaimana. Akhirnya yang kena pengawas saya waktu itu, harus ganti uang ke pelamar yang gagal kerja, sementara tiga oknum tadi itu kabur," ujar C.

C menyebut alur pungli di Kawasan Modernland Kabupaten Serang untuk tenaga kerja berlangsung secara masif dan terstruktur. Menurutnya statemen dari Disnakertrans Serang soal melakukan pembinaan kepada HRD saja tidaklah cukup karena aksi pungli dilakukan berjenjang.

"Level operator sampai HRD, oknum personalia, oknum serikat pekerja, preman-preman di depan juga banyak yang punya akses langsung ke oknum yang berpengaruh di dalam perusahaan," tutur C.

Pengalaman serupa juga diceritakan R, ia ditawari masuk di salah satu pabrik di Kawasan Modernland Kabupaten Serang . Perempuan berusia 22 tahun asal Kecamatan Bandung itu mengaku dimintai uang sebesar Rp 5 juta oleh seorang kenalannya yang sudah lebih dulu bekerja di pabrik tersebut.

"Ia saya dimintai Rp 5 juta, katanya uang itu untuk dibagikan ke beberapa orang dalam, dipastikan bisa bekerja enggak ribet. Saat itu saya nolak, tapi teman saya yang lain jalanin berikan uang akhirnya lolos," cerita R.



Red/Tim

JSW dan GMOCT Jalin Kemitraan untuk Edukasi dan Promosi Tambak Vannamei

By On April 17, 2025



Batang, (GMOCT) 17 April 2025 – Tambak Vannamei (JSW) yang beralamat di Jl. Lintas Pantai Sigandu PLTU Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Jawa Tengah Depan Cafe Kelapa Jejer, dan Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) resmi menjalin kemitraan strategis untuk mendukung edukasi dan promosi produk perikanan, khususnya udang vannamei.  Kemitraan ini diwujudkan dalam bentuk advetorial dan program edukasi yang akan menjangkau masyarakat luas melalui berbagai media online dan cetak yang tergabung dalam GMOCT.

 

Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio, menyatakan, “Kemitraan ini merupakan langkah penting dalam mendukung sektor perikanan Indonesia.  GMOCT berkomitmen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait budidaya dan pengolahan udang vannamei yang baik dan berkelanjutan.  Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya para pembudidaya udang vannamei.”

 

Edi Santoso selaku pengelola Tambak Vannamei (JSW), menambahkan, “Kami sangat antusias bermitra dengan GMOCT.  JSW berkomitmen untuk menyediakan udang vannamei berkualitas tinggi dan berkelanjutan.  Dengan dukungan GMOCT, kami berharap dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk perikanan yang sehat dan terjamin kualitasnya.”

 

Asep NS, Sekretaris Umum GMOCT, menjelaskan bahwa pihaknya akan aktif mempromosikan produk JSW melalui berbagai platform media yang tergabung dalam GMOCT.  “Selain promosi, kami juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengolah udang vannamei dengan baik dan benar, sehingga dapat menghasilkan hidangan yang lezat dan bergizi,” ujar Asep.

 

Kemitraan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sektor perikanan di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya dan konsumen.  Kerja sama yang terjalin antara JSW dan GMOCT ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antar sektor dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat.


#No Viral No Justice 


#Tambak Vannamei 


#JSW


Team/Red (Penajournalis)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Editor:

Aliansi Pamungkas Banten Siap Awasi Netralitas ASN dan Kades di PSU Kabupaten Serang

By On April 16, 2025


Serang –BM Online // Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang pada 19 April 2025, Aliansi Pamungkas Banten menyatakan kesiapan untuk turut mengawasi netralitas aparatur negara dalam proses demokrasi tersebut.


Aliansi yang terdiri dari aktivis, mahasiswa, media, LSM, ormas, dan simpatisan masyarakat ini berkomitmen bersinergi dengan pemerintah guna memastikan PSU berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas.


Koordinator Aliansi Pamungkas Banten, Babay Muhedi, menegaskan bahwa pihaknya akan mengerahkan seluruh anggota yang tersebar di wilayah Kabupaten Serang untuk memantau ketat gerak-gerik Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, hingga perangkat RT dan RW.


“Kami akan mengontrol dan memonitor potensi pelanggaran, terutama ketidaknetralan ASN dan kepala desa beserta jajarannya. Tujuannya jelas, agar PSU berjalan dengan prinsip demokrasi yang sehat, adil, dan beradab,” ujar Babay dalam keterangannya, Rabu (16/4).


Ia juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang agar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan, serta meningkatkan pengawasan guna mencegah praktik politik uang dan intervensi kekuasaan.


“PSU ini harus bersih dari politik transaksional dan tekanan dari kekuasaan. Jika ada yang melanggar, itu sama saja merusak tatanan demokrasi,” tegasnya.


Aliansi Pamungkas Banten menyatakan tidak akan segan-segan melaporkan berbagai bentuk kecurangan maupun indikasi perbuatan melawan hukum yang ditemukan selama pelaksanaan PSU.


“Jika ditemukan pelanggaran, termasuk keberpihakan dari oknum ASN, kepala desa, atau perangkat RT dan RW terhadap salah satu pasangan calon, kami akan segera mengambil langkah hukum,” sambung Babay.


Selain itu, Babay juga menyerukan agar aparat TNI dan Polri bersikap profesional serta menjaga netralitas dalam mengawal proses pemungutan suara.


“Kami berharap TNI dan Polri tetap bersikap netral dan profesional demi terciptanya keamanan dan ketertiban selama PSU berlangsung,” pungkasnya.




(Mr /red)

Bupati Tatu Ajak Kawal PSU Pilkada Kabupaten Serang dengan Riang Gembira

By On April 16, 2025


SERANG, BM.Online – Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang Tahun 2024 akan digelar pada Sabtu, 19 April 2025.

PSU menindaklanjuti putusan yang dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo dalam sidang pembacaan perkara Nomor 70/PHP.BUP-XXIII/2025 di ruang sidang MK, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Serang untuk mengawal PSU dengan baik dan penuh tanggung jawab.

“Kita kawal PSU ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan tertib, dengan penuh kesadaran, dan dengan riang gembira,” ujarnya kepada wartawan di Lapangan Tenis Indoor, Selasa, 15 April 2025.  

Tatu juga mengimbau serta mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang sudah mempunyai hak pilihnya, karena ini adalah hak masyarakat untuk memilih pemimpin Kabupaten Serang lima tahun ke depan.

“Jadi mohon manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin yang dianggap oleh masing-masing masyarakat bisa membawa Kabupaten Serang ke arah yang lebih baik lagi,” katanya.  

Lebih lanjut Tatu mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Serang untuk hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing karena ini untuk kemajuan hak semua masyarakat untuk memilih.

“Datang ke TPS supaya tingkat partisipasi kita tidak turun, tidak boleh masa bodoh, karena ini pemimpin untuk masyarakat Kabupaten Serang,” pungkasnya.

Untuk diketahui, angka partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Serang 27 November 2024 lalu sebesar 73,6 persen. Adapun DPT di Kabupaten Serang pada Pilkada 2024 mencapai 1.225.781 orang, sebanyak 904.219 di antaranya menggunakan hak pilihnya dengan suara sah berjumlah 831.493 dan suara tidak sah 72.726.  

KPU Kabupaten Serang juga memastikan siap menggelar PSU Pilkada pada 19 April 2025 mendatang. PSU akan digelar di 2.355 TPS dengan 1.225.871 Daftar Pemilih Tetap (DPT).  

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Tatu mengaku sudah mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan-perusahaan untuk mengizinkan karyawan memberikan hak pilihnya jika pada hari tersebut masuk kerja.

“Perusahaan karena Sabtu libur, perusahaan yang kena shift masih masuk sudah diedarkan surat untuk memberikan waktu kepada masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Serang untuk menyalurkan hak pilihnya,” katanya.  

“Adapun untuk target (partisipasi pemilih) pada PSU, saya berharap tidak kurang dari partisipasi kemarin, bahkan berharap lebih. Makanya, kepada masyarakat ini tanggung jawab kita semua. Ini hak masyarakat untuk kemajuan masyarakat, masyarakat harus peduli semuanya,” tegas Tatu. (*/red)

Tujuh Hasil PSU Pilkada Digugat ke Mahkamah Konstitusi

By On April 16, 2025


JAKARTA, BM.Online – Tujuh hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di tujuh daerah kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sampai saat ini kami menerima informasi (gugatan kembali) dari tujuh tempat, ya, tujuh Kabupaten dan Kota. Kami tidak akan komentari itu sebagai satu fakta, itu ada, diajukan permohonannya,” ujar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz kepada wartawan, Selasa, 15 April 2025.

Dia menjelaskan, tujuh daerah tersebut, di antaranya Kabupaten Puncak Jaya, Siak, Barito Utara, Buru, Taliabu, Banggai, dan Kepulauan Talaud.

Saat ini, kata August, KPU dalam posisi sebagai penyelenggara sudah berusaha menyiapkan PSU sebaik mungkin.

Menurutnya, PSU juga digelar sebagai bentuk menjalankan perintah MK terkait hasil sengketa Pilkada 2024.

“Kalau kemudian ada permohonan gugatan lagi, ya tentu saja itu hak dari para peserta, kita harus hormati. Nanti tentu akan berlaku mekanisme di MK, apakah itu kemudian nanti akan dilanjutkan, ya tentu kita akan ikuti,” ujarnya.

Namun, kata August, akibat gugatan yang dilakukan, pelantikan kepala daerah dari hasil PSU belum bisa dilaksanakan.

Dia menyebut, proses keputusan dan pelantikan akan bergantung pada persidangan di MK, apakah dilanjutkan atau tidak.

“Ya, kalau proses persidangannya berlanjut, tentu akan menunggu proses itu (untuk pelantikan). Yang jelas itu nanti wilayahnya (MK), kan sudah di luar kita (KPU),” tuturnya.

Diketahui, KPU menggelar 24 PSU hasil sengketa Pilkada 2024. PSU itu digelar atas perintah MK setelah 24 daerah tersebut diputuskan terdapat beberapa kesalahan baik dari sisi administrasi, prosedur, hingga kecurangan peserta Pilkada. (*/red)

Korban Dokter Kandungan yang Cabuli Pasien di Garut Jadi Dua Orang

By On April 16, 2025

Ruangan praktik dokter yang diduga melecehkan pasien di Garut. 

JAKARTA, BM.Online – Dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien saat pemeriksaan USG di Garut, Jawa Barat (Jabar), berinisial MSF dikabarkan sudah ditangkap Polisi.

Hal itu dikatakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan kepada wartawan, Selasa, 15 April 2025.

“Dokter sudah diamankan,” ujar Kombes Surawan kepada wartawan.

Saat ini, kata Surawan, jumlah korban pelecehan seksual dokter kandungan itu tercatat bertambah menjadi dua orang.

“Sementara saat ini ada dua korban. Konfirmasi langsung ke Polres Garut ya,” ujarnya.

Sebelumnya Satreskrim Polres Garut telah membentuk tim khusus untuk mengejar dokter MSF yang diduga melecehkan pasiennya.

Tim khusus tersebut diketahui sudah mulai bergerak sejak Senin malam, 14 April 2025, malam untuk memburu dokter kandungan yang diketahui bernama M Syafril Firdaus atau MSF itu.

Diketahui sebelumnya viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang dokter melakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) terhadap seorang ibu hamil

Dokter tersebut melakukan pemeriksaan kepada pasien dengan tangan kanannya tampak memegang alat USG dan mengitari daerah perut pasien.

Sementara, terlihat tangan kiri pelaku meraba ke area lain yakni dada pasien. Bahkan aksi seorang dokter tersebut terlihat jelas, dari kamera CCTV yang ada di dalam ruangan. (*/red)

LPK-RI Hadiri Sidang Kedua Mediasi di PN Brebes Terkait Gugatan Konsumen Terhadap PT Bank Mandiri

By On April 16, 2025


BM.Online //Brebes –15 April 2025- Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) kembali menjalani sidang kedua dengan agenda mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Brebes, pada Selasa (15/04). Sidang ini merupakan lanjutan dari gugatan yang diajukan oleh LPK-RI terhadap PT Bank Mandiri atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


Dalam sidang tersebut, LPK-RI diwakili langsung oleh Ketua Umum DPP LPK-RI M. Fais Adam, Ketua II DPP Agung Sulistio, Divisi Hukum LPK-RI Anggi Laora Fandila, serta Ketua DPC LPK-RI Kabupaten Brebes, Rasidin. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen serius lembaga ini dalam mendampingi konsumen untuk mendapatkan keadilan.


Ketua Umum DPP LPK-RI, M. Fais Adam, menyatakan bahwa pihaknya hadir sebagai bentuk tanggung jawab lembaga untuk memperjuangkan hak konsumen yang merasa dirugikan oleh layanan perbankan. “Kami datang bukan untuk mencari musuh, tapi untuk memperjuangkan kebenaran dan hak-hak konsumen yang telah dilindungi undang-undang,” ujarnya.


Senada dengan itu, Ketua II DPP LPK-RI Agung Sulistio menegaskan bahwa lembaganya akan terus berada di garis depan dalam membela konsumen. “Kami percaya bahwa konsumen harus dilayani dengan adil, dan jika terjadi pelanggaran, maka sudah sewajarnya ada langkah hukum untuk menegakkan keadilan,” ucap Agung.


Sementara itu, Anggi Laora Fandila dari Divisi Hukum LPK-RI menyampaikan bahwa proses mediasi ini diharapkan bisa menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara secara damai, namun pihaknya tetap menyiapkan langkah hukum lanjutan apabila tidak ditemukan titik temu.


Ketua DPC LPK-RI Kabupaten Brebes, Rasidin, juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses ini hingga selesai, demi memastikan hak konsumen di wilayah Brebes dan sekitarnya benar-benar terlindungi.


#No Viral # No Justice


Team/Red : Agung Sulistyo / Sahabat Bhayangkara Indonesia


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 


Kontak GMOCT : https://wa.link/9j5we1

Diduga Korupsi Pada Kegiatan Paping Block (ADD) Desa Pada Suka .

By On April 15, 2025


BM.Online //Kabupaten Serang, Kegiatan pembangunan paving Block,jalan lingkungan permukiman kampung pasar Limus sabrang ,RT/ RW 13/03 Desa pada suka, Kecamatan petir kabupaten serang telah berlangsung secepat kilat dengan jangka waktu empat hari Selesai.


Masyarakat kampung pasar Limus sabrang menantikan kegiatan ini dan sangat mengapresiasi kepada pemerintah, desa Pada suka ,agar para pengguna jalan dan mobilitas bisa untuk dilalui.


Namun , sangat menyayangkan dalam kegiatan ini. Di lokasi kegiatan tidak ada tim pendamping TPK desa untuk mengawasi berjalan nya kegiatan.


Saat di konfirmasi melalui via WhatsApp, kepala desa pada Suka ( Tatang ) merespon cepat dirinya balas chat, maaf kang saya lgi di Pondok, sambung saat di konfirmasi terkait perihal matrial paving Block mutu dan kwalitas nya saya ,pakai paving block K250 maaf ya kang saya lgi dijalan singkatnya.pada  Selasa 15/4/2025.


Menurut hasil dari Investigasi salah satu media BM - online di lapangan, paving block terlihat retak, tetap  saja dipasang bahkan pemasangan pun terlihat kurang rapih dan bergelombang yang diduga asal - asalan tidak sesuai dngan spesifikasi dan juga peruntukan nya yang di nilai mengurangi untuk mencuri keuntungan pribadi dalam kegiatan tersebut, dan terindikasi korupsi untuk memperkaya diri dalam pekerjaan tersebut.


Saat di lokasi pekerjaan, salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat di konfirmasi mengatakan bahwa ,pekerja nya orang sini semua pak  kurang lebih  berjumlah lima orang itu pun masih sawdara nya pa kedes semua gak ada orang lain  berkaitan soal upah saya gak tau Pa ,saya cuma hanya sekedar membantu saja pa pekerjaan baru saja selesai kemaren sore pa hanya empat hari beres singkat nya.


Kepada Tim Pendamping Kegiatan (TPK) Desa pada suka ,jangan bekerja seolah hanya seperti memainkan komputer—hanya duduk tanpa pengawasan di lapangan. Kalian digaji dan memegang tanggung jawab besar, baik dalam hal pengelolaan anggaran maupun aspek teknis pelaksanaan kegiatan paping block ini.


Selanjutnya kami akan terus mengawal dan mengawasi sudah sejauh mana dalam kegiatan ini sampai selesai dan akan memastikan pekerjaan ini sesuai perencanaan dan sesuai yang di harapkan oleh masyarakat.tutup nya mengakhiri.



( Tim / red)

Pansus I DPRD Banten Gelar RDP dengan Sejumlah Narasumber, Bahas LKPj Pemprov TA 2024

By On April 15, 2025


SERANG, BM.Online – Pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Banten melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah narasumber, di GSG DPRD Provinsi Banten, Selasa, 15 April 2025.

Turut hadir, OPD Tim Penyusun LKPj dan tamu undangan, yakni Pj  Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Asda I Provinsi Banten, Asda II Provinsi Banten, Asda III Provinsi Banten, Biro Hukum Provinsi Banten, Inspektorat Provinsi Banten, Bappeda Provinsi Banten, BPKAD Provinsi Banten, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

Dalam penyampaiannya, Ketua Pansus I DPRD Banten, Muhammad Faizal, menuturkan, maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan RDP dengan narasumber dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, dan BPS Provinsi Banten, serta akademisi.

“Ini merupakan salah satu tahap proses pembahasan, dan kami berharap dalam kegiatan ini kami mendapat catatan dan masukan dalam pembahasan LKPj Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Tahun Anggaran (TA) 2024,” tuturnya.

Lebih lanjut, tim penyusunan LKPj Pemprov Banten TA 2024 kemudian memaparkan laporan dan capaian dalam LKPj tersebut untuk selanjutnya dibahas dalam RDPT ini dan mendengarkan masukan dari para narasumber.

Salah satu narasumber, Kasubdit Wilayah II pada Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Herny Ika S. Hutauruk mengingatkan perihal batas waktu, peraturan, dan muatan yang harus dipatuhi dalam pembahasan LKPj Pemprov Banten.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus I, Muhammad Faizal berharap tim penyusun LKPj dan Pemprov Banten dapat menggali kembali lebih dalam atas apa yang sudah menjadi catatan dan masukan dari para narasumber.

“Saya harap teman-teman penyusun LKPj TA 2024 ini dapat menggali kembali lebih detail masukan dari para narasumber dan bukan tentang nilainya yang besar tetapi bagaimana outcome-nya dapat bermanfaat untuk masyarakat Banten,” ucapnya. (ADV)

Perkuat Hubungan Digital dan Perdagangan, Estonia - Indonesia CEO Business Forum Siap Dorong Inovasi dan Pertumbuhan Bilateral

By On April 15, 2025

Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna. 

JAKARTA, BM.Online – Estonia - Indonesia CEO Business Forum yang diselenggarakan bersama oleh Kamar Dagang dan Industri Estonia (Kaubandus-Tööstuskoda/KTK) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan menjadi wadah strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral, mendorong kolaborasi berbasis inovasi, dan menjajaki peluang bisnis antara kedua negara.

Forum ini akan digelar pada 22 April 2025 di Jakarta dan akan mempertemukan pejabat pemerintah, eksekutif bisnis terkemuka, serta para pakar inovasi dari Estonia dan Indonesia.

Delegasi Estonia akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna; didampingi Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan ASEAN, H.E. Priit Turk; dan Konsul Kehormatan Estonia untuk wilayah DKI Jakarta, Princess Adriana Sri Lestari; serta Konsul Kehormatan Estonia untuk wilayah Bali dan Jawa Timur, Bharat Ghansham Advani.

Beberapa tokoh penting dari delegasi bisnis Estonia yang akan hadir, di antaranya CEO Cybernetica, Oliver Väärtnõu; Co-founder & CEO 5.0 ROBOTICS, Carlo Lustrissimi; Export Sales Manager Dipperfox, Vallo Visnapuu; Export Business Development Director di AS A. Le Coq, Lauri Ottis; CEO Miltton CIO World, Lehari Kaustel; dan Chairman Fiesta Reisid OÜ yang juga menjabat sebagai Konsul Kehormatan Indonesia untuk Estonia, Heldur Allese.

Delegasi bisnis ini mewakili beragam sektor, mulai dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK), otomasi industri, kehutanan dan pertanian, teknologi industri makanan dan minuman, hingga layanan perjalanan.

• Cybernetica AS dikenal dengan solusi keamanan siber dan tata kelola digital untuk sektor publik.

• 5.0 ROBOTICS OÜ fokus pada teknologi manufaktur canggih untuk pelaku usaha kecil dan menengah.

• Dipperfox memproduksi mesin pencabut tunggul pohon yang ramah lingkungan untuk kegiatan kehutanan.

• AS A. Le Coq merupakan produsen berbagai jenis minuman untuk pasar lokal ataupun internasional.

• Miltton CIO World adalah agensi komunikasi yang mengelola acara kelas dunia.

• Fiesta Reisid OÜ telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun sebagai operator tur dan menawarkan layanan perjalanan lengkap, mulai dari paket wisata hingga tur sesuai permintaan.

Tujuan kehadiran mereka di Indonesia adalah untuk membangun kerja sama strategis sesuai dengan karakteristik pasar lokal.

• Cybernetica AS mencari distributor lokal untuk memperkuat proyek sektor publik.

• 5.0 ROBOTICS OÜ ingin mendorong budaya manufaktur digital lewat inisiatif edukasi dan kolaborasi dengan industri otomotif dan pertahanan.

• Dipperfox mencari mitra penjualan untuk produk mesin pencabut tunggulnya.

• AS A. Le Coq ingin menjalin kerja sama dengan distributor yang memahami dinamika pasar lokal.

• Miltton CIO World tertarik bekerja sama untuk menggelar acara seperti kompetisi robotik terbesar di dunia, Robotex, serta konferensi seputar digitalisasi dan AI.

• Fiesta Reisid OÜ ingin memahami industri pariwisata Indonesia guna memberikan layanan terbaik bagi wisatawan.

Menjelang forum, Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna menyampaikan pentingnya forum ini secara strategis.

“Estonia-Indonesia CEO Business Forum ini dirancang sebagai jembatan antara sektor swasta kedua negara. Forum ini mempertemukan para pengambil keputusan dan visioner yang percaya pada nilai inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi lintas negara,” ujarnya.

Dengan fokus pada transformasi digital, keberlanjutan, dan perdagangan bilateral, acara ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan hubungan Estonia–Indonesia melalui dialog yang terstruktur dan berorientasi pada aksi.

Fokus utama forum ini antara lain transformasi digital, keamanan siber, teknologi hijau, teknologi bersih, kemaritiman, dan makanan & minuman.

Salah satu momen penting dalam forum ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan KTK, yang menandai komitmen bersama untuk mendorong perdagangan, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi teknologi. MoU ini mencakup beberapa tujuan utama:

• Peningkatan Promosi Bisnis dan Fasilitasi Perdagangan

• Pertukaran Informasi Ekonomi dan Intelijen Pasar

• Delegasi Bisnis Bersama, Pameran, dan Kegiatan Jejaring

• Pedoman Investasi dan Dukungan Regulasi

• Pencocokan Mitra Usaha antara Perusahaan Estonia dan Indonesia

MoU ini dilandasi oleh keinginan kuat kedua negara untuk mempererat hubungan bisnis dan menunjukkan antusiasme yang semakin besar untuk menjelajahi peluang pasar baru.

Meski hubungan ekonomi Estonia–Indonesia masih dalam tahap awal, kesepakatan ini menunjukkan langkah strategis untuk memperdalam kolaborasi dan mempercepat pertumbuhan perdagangan serta investasi bilateral.

Hasil yang diharapkan dari forum ini antara lain kolaborasi di bidang infrastruktur digital, pengembangan layanan digital bersama, beasiswa, dan program peningkatan kapasitas yang sejalan dengan target digitalisasi ASEAN.

Forum ini juga diprediksi akan memengaruhi arah kebijakan ekonomi dan perdagangan bilateral ke depan.

MoU ini menekankan prinsip saling percaya dan tanggung jawab bersama. Semua tindak lanjut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan komitmen untuk berdiskusi dan menyelesaikan setiap permasalahan secara kolektif. Hal ini menjamin adanya kerja sama berkelanjutan pasca forum berlangsung.

Dengan semangat pertumbuhan bersama lewat inovasi, pertukaran pengetahuan, dan pembangunan berkelanjutan, Forum Bisnis CEO Estonia–Indonesia menjadi langkah penting untuk mewujudkan kerja sama nyata yang membawa manfaat jangka panjang bagi kedua negara di berbagai sektor.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai transformasi digital Estonia, kunjungi:

● e-Estonia - We have built a digital society & we can show you how

● Trade with Estonia — Northern Europe’s hub for knowledge & digital business

Tentang Estonia

Republik Estonia adalah negara di Eropa Utara yang merayakan hari kemerdekaannya setiap tanggal 24 Februari, memperingati deklarasi kemerdekaannya pada tahun 1918.

Selama lebih dari 20 tahun, Estonia telah menjadi anggota NATO sejak 29 Maret 2004 dan Uni Eropa sejak 1 Mei 2004, menunjukkan komitmennya dalam kerja sama global, keamanan, dan integrasi ekonomi. (*/red)

Beroperasi 4 Tahun, Polsek Jatiuwung Gerebek Home Industry Miras Ciu, 1 Pelaku Diamankan

By On April 15, 2025




TANGERANG -- Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya melalui Polsek Jatiuwung menggerebek home industry minuman keras (miras) jenis Ciu di Perumahan Pondok Makmur, Jalan Bahagia, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten. Jum'at (11/4) siang WIB.

Polisi menyita barang bukti berupa satu set peralatan pembuatan Ciu dari pipa paralon dan 10 drum untuk proses fermentasi. Lalu 3 (tiga) galon berisi Ciu  beserta 200 botol Ciu ukuran 200ml siap untuk diedarkan.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan penindakan dipimpin langsung oleh Kapolsek Jatiuwung, Kompol Rabiin beserta jajarannya dengan melibatkan ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat. 
Pengungkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa terdapat salah satu rumah di tengah permukiman padat penduduk yang digunakan untuk memproduksi miras jenis ciu.

"Dari penggerebekan tersebut, petugas menemukan sebanyak 200 botol Ciu ukuran 200ml, siap untuk diedarkan. Tiga galon berisi Ciu. Peralatan memasak dan pengolahan (fermentasi) seperti drum dan paralon yang ditemukan di kamar, dapur dan ruangan atas rumah berlantai dua ini," kata Zain dalam keterangannya kepada wartawan. Senin (14/4/2025).

Kepada polisi, pelaku berinisial CH alias Alvin (43) mengakui telah menjalankan bisnis haram tersebut sejak 4 tahun lalu, tepatnya tahun 2022 hingga April 2025. Dalam satu bulan pelaku menyebutkan dapat menghasilkan 100 botol Ciu ukuran 200ml.

"Peredaran miras jenis ciu ini di Tangerang Raya, yakni Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupeten Tangerang. Bila dikalkulasi (omzet home industry Ciu ini) telah mencapai puluhan juta rupiah," jelas Zain.

Operasional Industri rumahan miras ciu ini, tambah Kapolres, tergolong besar. Oleh sebab itu, Zain bersyukur produksi miras di tempat tersebut dapet dihentikan polisi. Sehingga kesehatan dan pengaruh negatif dari miras yang memabukkan terhadap masyarakat dapat terselamatkan.

"Sebab kriminalitas sebagian besar karena para pelakunya di bawah pengaruh minuman keras. Dan Kami (Polri) akan terus berkomitmen memberantas peredaran miras, termasuk home industry miras lainnya apabila ada," tandas Zain. 

Akibat perbuatannya, pelaku dapat dijerat perkara industri minuman keras tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 undang undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau pasal 106 Undang undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.(*)

(Humas Polres Metro Tangerang Kota)

Ayah Tiri Bejad" Siswa Kelas 2 SMP Menjadi Korban Pelecehan Oleh Ayah Tirinya

By On April 15, 2025



Tangerang, BM.Online - Seorang remaja putri berusia sekitar 16 tahun warga Kampung Keboncau, Desa Cikareo, Kecamatan Solar, Kabupaten Tanggerang diduga telah menjadi korban kasus pelecehan seksual. Mirisnya, terduga pelaku tindakan tak senonoh itu ialah ayah tiri korban sendiri.

Informasi yang berhasil dihimpun, korban kasus pelecehan itu Mawar (Nama Samaran) yang masih duduk di kelas 2 SMP. Korban diduga mendapat perlakuan bejat dari ayah tirinya, Doni (40). D sendiri diketahui menikahi ibu korban sekitar 3 tahunan.

Kasus tersebut mulai terkuak saat korban menelpon ayah kandungnya agar di jemput dari rumah ibunya beberapa waktu lalu. Melalui telpon watshapp sa

korban bercerita jika ia tidak mau lagi tinggal bersama ibunya.

Korban juga sempat mengaku bahwa pelaku sering sudah membuka celananya sekitar jam 06;00 wib  

 sempat melancarkan aksinya sudah beberapa kali. Korban juga bercerita jika pernah diancam oleh pelaku.

Awal mulanya pelaku tidak mau mengaku. Namun setelah didesak, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. 

Diperoleh informasi pula bahwa pelaku Bernama Doni, Warga Cisoka, Kabupaten Tanggerang Banten

Plt Kepala Bapenda Banten Tegaskan Pelayanan Pajak Harus Bebas Pungli

By On April 14, 2025


SERANG, BM.Online – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi menegaskan komitmennya untuk membersihkan praktik pungutan liar (pungli) dalam layanan perpajakan di lingkungan Bapenda.

Pernyataan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan publik sekaligus mendukung visi Gubernur Banten dalam meningkatkan pendapatan daerah.

“Pungli itu menghancurkan kepercayaan publik. Bertentangan dengan visi Gubernur meningkatkan pendapatan. Tidak ada toleransi terhadap praktik pungli,” tegasnya.

Deden menekankan bahwa layanan pajak harus diselenggarakan secara profesional, transparan, dan ramah terhadap wajib pajak.

Menurutnya, kemudahan layanan menjadi kunci agar masyarakat tidak segan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Pelayanan pajak harus mudah dan bebas pungli,” pungkasnya.

Deden juga menyampaikan, masyarakat yang berniat berkontribusi melalui pembayaran pajak semestinya mendapatkan layanan yang efisien dan bersih.

Hal itu, kata dia, adalah bentuk penghormatan terhadap kontribusi wajib pajak sekaligus cerminan integritas institusi publik.

“Harga mati publik harus dilayani dengan baik. Wajib pajak ingin memberi kontribusi, harus mendapat layanan mudah,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam pembenahan layanan publik di sektor pendapatan daerah, sekaligus sebagai pernyataan tegas bahwa reformasi birokrasi di Provinsi Banten sedang berjalan ke arah yang lebih bersih dan akuntabel. (*/red)

Plt Bapenda Banten: Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Harus Bebas Pungli

By On April 14, 2025


SERANG, BM.Online – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi menegaskan bahwa pelaksanaan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor harus sepenuhnya terbebas dari praktik pungutan liar (pungli).

Penegasan itu disampaikan seiring dengan komitmen Gubernur Banten, Andra Soni, yang menginginkan agar layanan perpajakan berlangsung secara transparan dan berpihak kepada masyarakat.

“Jadi apa-apa yang menjadi laporan masyarakat, betul atau tidak betul, karena itu merupakan sebuah komitmen yang dilaksanakan oleh Pak Andra Soni agar pelaksanaan penghapusan denda pajak ini betul-betul dirasakan masyarakat dan bebas dugaan pungli yang terjadi di lapangan,” ujar Deden.

Menurut Deden, praktik pungli sangat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ia menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi oknum yang mencoba menyalahgunakan momentum ini.

“Pungli itu menghancurkan kepercayaan publik. Bertentangan dengan visi Gubernur meningkatkan pendapatan. Tidak ada toleransi terhadap praktik pungli,” tegasnya.

Deden juga menekankan pentingnya pelayanan perpajakan yang mudah diakses dan berintegritas, sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi para wajib pajak.

“Pelayanan pajak harus mudah dan bebas pungli. Harga mati, publik harus dilayani dengan baik. Wajib pajak ingin memberi kontribusi, harus mendapat layanan mudah,” ucapnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, pihak Kepolisian juga akan dilibatkan.

“Dari pihak Kepolisian akan menurunkan paminal, apa-apa yang menjadi laporan masyarakat itu akan segera ditindaklanjuti,” tutupnya.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong kepercayaan publik serta memperkuat komitmen Bapenda Banten dalam memberikan layanan yang bersih dan profesional. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *