 |
| Pemandangan Pelabuhan Rizhao di Rizhao, Provinsi Shandong, Tiongkok Timur, 23 April 2024. |
BEIJING, BM.Online – Dibangun setelah Tiongkok menerapkan reformasi dan kebijakan pintu terbuka, Pelabuhan Rizhao di Provinsi Shandong, Tiongkok Timur, kini menjadi pusat aktivitas pemindahan muatan di tengah laut (transshipment) untuk komoditas energi dan bahan baku dalam jumlah banyak.
Lewat inovasi teknologi, pelabuhan ini telah berkembang menjadi pelabuhan modern, serta memfasilitasi New Eurasian Land Bridge, serta pusat penting dalam Belt and Road Initiative.
Pelabuhan Rizhao, bersama Pelabuhan Qingdao, Yantai, dan Bohai Bay, mendirikan Shandong Port Group Co., Ltd. lima tahun lalu. Pada tahun lalu, volume kargo total yang diproses empat pelabuhan tersebut menembus 1,7 miliar ton, menempati peringkat pertama dunia.
Sebagai salah satu rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Shandong pada Rabu-Jumat lalu, Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC), Xi mendatangi pelabuhan tersebut. Xi mengapresiasi pencapaian Pelabuhan Rizhao dan mendorong pemerintah provinsi agar membangun platform tingkat tinggi untuk aktivitas pertukaran serta kerja sama internasional.
“Reformasi adalah motor penggerak pembangunan,” papar Xi, Kamis lalu, ketika memimpin simposium di pusat pemerintahan Shandong, Jinan, yang diikuti perwakilan sektor bisnis dan pendidikan.
Agar reformasi semakin meluas pada seluruh aspek, semua pihak harus mengutamakan target-target umum, yakni meningkatkan dan mengembangkan sistem sosialis dengan karakteristik Tiongkok, serta memodernisasi sistem tata kelola dan kapasitas pemerintah Tiongkok, seperti ditekankan Xi.
Memperluas Reformasi yang Mengutamakan Modernisasi Tiongkok
Kunjungan kerja ke Shandong merupakan aktivitas kerja pertama Xi sejak Biro Politik Komite Sentral CPC menggelar rapat pada 30 April lalu. Di rapat ini, sidang pleno ketiga Komite Sentral CPC ke-20 telah dijadwalkan di Beijing pada Juli mendatang. Sidang ini akan membahas sejumlah isu seputar langkah-langkah untuk memperluas reformasi dan meningkatkan modernisasi Tiongkok.
Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi sistem ekonomi Tiongkok berjalan dengan gencar. Bahkan, reformasi sistem politik dan kebudayaan terus berkembang dan mengalami inovasi.
Di sisi lain, reformasi sistem peradaban lingkungan hidup pun telah dipercepat, sedangkan, reformasi pertahanan nasional dan militer berhasil membuat pencapaian bersejarah.
Sejalan dengan reformasi yang terus digencarkan, pembangunan sistem dan kemampuan tata kelola pemerintahan nasional semakin mengemuka. Tiongkok telah menggelar sekitar 40 rapat Central Leading Group for Comprehensively Deepening Reform dan 30 rapat Central Commission for Comprehensively Deepening Reform yang meningkatkan desain reformasi pada level teratas.
Mulai dari implementasi Undang-Undang Investasi Asing dan membangun kawasan uji coba perdagangan bebas hingga menggelar ajang pameran berskala besar, serta mempercepat pembangunan Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan, Tiongkok bekerja keras memperluas reformasi dan kebijakan pintu terbuka tingkat tinggi. Maka, Tiongkok menghadirkan momentum positif dalam pembangunan dunia dan memberikan manfaat nyata bagi semua orang di dunia.
Di simposium yang berlangsung Kamis lalu, Xi menyampaikan, Tiongkok akan mengambil langkah untuk menyingkirkan hambatan ideologis dan kelembagaan yang merintangi modernisasi, serta kian gencar mengatasi tantangan kelembagaan dan isu struktural yang berlarut-larut.
Reformasi sistem ekonomi harus memenuhi kebutuhan yang realistis, serta mengatasi isu yang paling mendesak, serta mengembangkan inovasi teoretis dan kelembagaan ketika menjawab tantangan praktis, seperti dijelaskan Xi.
Kehidupan yang Lebih Baik Bagi Rakyat
Xi telah menekankan, reformasi harus menitikberatkan hal-hal yang sangat dibutuhkan dan diharapkan rakyat. Tujuannya, menurut Xi, agar keinginan rakyat semakin terpenuhi.
Dengan mengutamakan upaya untuk mengatasi kendala praktis yang paling berdampak pada kehidupan rakyat, Tiongkok terus menerapkan reformasi penting dan membangun sistem yang terkait dengan mata pencaharian rakyat. Lewat upaya ini, hasil reformasi bermanfaat bagi semua rakyat tanpa pandang bulu, serta meningkatkan pembangunan rakyat secara menyeluruh.
Undang-Undang Hukum Perdata, setelah dinantikan selama puluhan tahun, akhirnya direalisasikan, serta disahkan pada 2020 demi menghargai dan melindungi kebebasan, martabat, kepentingan, serta hak individual.
Sejak Kongres Nasional CPC ke-18, Tiongkok telah membangun lebih dari 59 juta unit perumahan rakyat yang terjangkau dan telah direnovasi, serta membantu lebih dari 140 juta rakyat pindah ke rumah baru.
“Aspirasi rakyat Tiongkok untuk menjalani kehidupan yang lebih baik adalah target yang terus diupayakan semua pihak. Reformasi yang terus digencarkan dan peningkatan pembangunan memiliki sebuah target utama, yakni meningkatkan mata pencaharian rakyat,” ujar Xi.
Menekankan pentingnya perencanaan dan implementasi reformasi berdasarkan kepentingan rakyat yang fundamental dalam jangka panjang, Xi mendorong upaya untuk mengidentifikasi bidang-bidang penting dalam reformasi, serta membuat terobosan dengan menjawab isu-isu mendesak dan memenuhi aspirasi rakyat, termasuk seputar lapangan kerja, peningkatan penghasilan, pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, layanan pemerintah, layanan pengasuhan anak, layanan lansia, keamanan pribadi, dan keamanan properti.
Sumber: PRNewswire
