Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Jurnalis Dianiaya Brutal oleh Pelaku Bisnis Ilegal Tramadol di Jakarta Timur

By On Februari 26, 2025



Jakarta, 26 Februari 2025 – Team liputan khusus GMOCT mendapatkan informasi dari media online Bentengmerdeka yang tergabung di GMOCT terkait dengan Seorang jurnalis menjadi korban penganiayaan brutal oleh pelaku bisnis ilegal Tramadol di Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Rabu malam pukul 23.30 WIB. Korban, yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya, diserang dengan stik golf dan parang, mengakibatkan luka-luka serius. Ponsel korban juga dihancurkan pelaku.
 
Insiden ini mengungkap fakta mengerikan tentang kekerasan yang terus meningkat terhadap pekerja pers di Indonesia. Penganiayaan yang dilakukan dengan sadis ini bukan hanya tindakan kriminal biasa, tetapi juga upaya sistematis untuk membungkam kebebasan pers dan menghalangi investigasi jurnalistik terhadap kejahatan terorganisir.
 
Luka Menganga, Ponsel Hancur
 
Keterangan saksi mata menyebutkan bahwa pelaku, yang diduga terlibat dalam bisnis ilegal Tramadol, mengamuk tanpa ampun setelah korban mencoba mengkonfirmasi informasi terkait aktivitas ilegal mereka. Korban mengalami luka-luka serius akibat sabetan parang dan pukulan stik golf. Ponselnya, yang berisi bukti-bukti penting, dihancurkan pelaku hingga tak dapat diperbaiki lagi. Korban saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan kondisinya masih belum stabil.
 
Pelanggaran Berat UU Pers
 
Tindakan brutal ini merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara tegas menyatakan bahwa siapa pun yang menghalangi kerja wartawan dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.
 
Tuntutan Keadilan dan Aksi Tegas Aparat
 
Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dan kebebasan pers di Indonesia. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan terhadap jurnalis akan menciptakan preseden buruk dan mengancam keselamatan para jurnalis lainnya. Kami mendesak aparat kepolisian untuk segera menangkap dan mengadili pelaku sesuai hukum yang berlaku. Kebebasan pers merupakan pilar demokrasi, dan kekerasan terhadap jurnalis merupakan serangan terhadap demokrasi itu sendiri. Keadilan harus ditegakkan, dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wartawan adalah garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada publik, dan mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dalam menjalankan tugasnya. Ketidaktegasan dalam menangani kasus ini akan menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers di Indonesia.


#No Viral No Justice 

Team/Red (Bentengmerdeka)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor:

Jadi Pemateri Retret, Ketua KPK Minta Kepala Daerah Belajar dari Pendahulu

By On Februari 26, 2025

Ketua KPK, Setyo Budiyanto. 

MAGELANG, BM.Online – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengingatkan para Kepala Daerah untuk belajar dari para pendahulu mereka terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Setyo saat hendak menyampaikan materi dalam acara Retret atau orientasi Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa, 25 Februari 2025.

“Yang paling utama saya yakin juga para Kepala Daerah kan sudah banyak belajar dari pengalaman para Kepala Daerah yang sebelumnya,” ujar Setyo.

Dia juga menyebut, Retreat adalah kegiatan positif untuk Kepala Daerah mempelajari tentang komunikasi dan kepemimpinan.

Selain itu, kata dia, pihaknya akan memanfaatkan waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Retreat ini untuk memberikan materi pencegahan korupsi.

“Tentu saya sampaikan manfaatkan sebaik-baiknya tentang penguatan institusi (terkait pencegahan korupsi),” ujarnya.

Hingga saat ini, kata Setyo, belum ada Kepala Daerah yang datang langsung ke KPK untuk berkomunikasi dan meminta dilakukan pengawasan. Kemungkinan hal tersebut belum terjadi karena para Kepala Daerah baru dilantik pada 20 Februari 2025 dan langsung mengikuti Retreat di Akademi Militer Magelang.

“Sampai dengan saat ini belum, kan para Kepala Daerah baru dilantik Kamis lalu, kemudian setelah itu baru berangkat ke sini, jadi kesempatan itu tidak ada,” pungkasnya. (*/red)

Hari Kelima Retret, Gubernur Andra Soni Dibekali Materi oleh 12 Menteri, Termasuk Ketua KPK

By On Februari 26, 2025


SERANG, BM.Online – Memasuki hari kelima orientasi Kepala Daerah atau Retret di Akmil Magelang, pada Selasa, 25 Februari 2025, 12 Menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri. Gubernur Banten Andra Soni mengaku antusias mengikutinya.

Berdasarkan susunan acara yang diterima, pada sesi pertama, pukul 07.30-10.30 WIB, paparan diawali oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kemudian materi dilanjutkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

Pada pukul 10.30-12.30, paparan materi disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid.

Sesi selanjutnya pukul 13.30-15.30, materi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan Rosan Perkasa Roeslani.

Selanjutnya, pukul 15.45-17.45 WIB, paparan materi disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. 

Sesi terakhir akan diisi oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Gubernur Banten, Andra Soni yang antusias mengikuti Retret sejak hari pertama ini mengaku banyak mendapatkan manfaat dari materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri.

“Materi-materi ini menjadi bekal yang berharga bagi saya dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Banten ke depannya,” kata Andra Soni.

Apalagi, kata Andra, materi kaitan dengan penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini menjadi fokusnya, lantaran bagian terpenting dari visi-misinya.

“Sebagaimana kita ketahui, tidak ada daerah yang maju, tanpa pemerintahan yang bersih. Komitmen ini akan menjadi basis kepemimpinan saya, apalagi masuk ke dalam Asta Cita Presiden Prabowo yang ketujuh,” tegasnya. (*/red)

PDI-P Sebut Megawati Tak Melarang Kadernya Ikut Retret

By On Februari 26, 2025


JAKARTA, BM.Online – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyebutkan, bahwa instruksi bagi Kepala Daerah dari partainya untuk menunda ikut Retreat di Magelang, bukan respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Demikian seperti dikatakan Juru Bicara (Jubir) PDI-P, Ahmad Basarah kepada wartawan saat konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Selasa malam, 25 Februari 2025.

Menurut Ahmad Basarah, partainya memang menganggap kasus hukum yang menjerat Hasto bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan partai.

“Dalam pandangan hukum dan politik DPP PDI-P, masalah yang dihadapi Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto adalah masalah yang menimpa PDI-P. Karena jabatan yang melekat dalam diri beliau sebagai Sekjen partai, tentu penahanan ini menjadi masalah serius bagi kami,” ujarnya.

Basarah menegaskan, penundaan keikutsertaan Kepala Daerah dalam Retreat bukan diputuskan karena persoalan tersebut. Menurutnya, DPP PDI-P belum mendapatkan informasi lengkap mengenai kegiatan retreat yang diselenggarakan.

Hal ini pun menjadi salah satu pertimbangan partai dalam memberikan instruksi kepada kepala daerahnya.

“Kami mohon maaf sebesar-besarnya, tetapi sampai dengan menjelang kegiatan retreat, DPP PDI-P sebagai induk organisasi para Kepala Daerah dari PDI-P belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan yang dimaksud,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kepala Daerah yang berasal dari PDI-P merupakan bagian dari pilar eksekutif partai.

Oleh karena itu, kata dia, keputusan terkait keikutsertaan mereka dalam program semacam ini perlu didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh mengenai tujuan dan manfaatnya.

Basarah juga mengatakan, hanya beberapa hari sebelum rencana pelaksanaan Retreat, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri telah mengumpulkan Kepala Daerah terpilih dalam sebuah forum internal.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 18 Februari 2025 itu, Megawati memberikan pembekalan kepada para Kepala Daerah terkait tugas dan tanggung jawab mereka setelah dilantik.

“Bagaimana setelah beliau-beliau itu dilantik oleh Presiden dapat menunaikan janji-janji partai kepada rakyat melalui jabatan kepala daerah yang mereka emban. Itu kita lakukan dalam kegiatan pengkaderan atau kegiatan tertutup yang dilakukan oleh Megawati,” kata Basarah.

Diketahui sebelumnya, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK pada Kamis, 20 Februari 2025.

Hasto diketahui berstatus tersangka dalam kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.

Menyusul penahanan itu, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh Kepala Daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti Retreat Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah (Jateng) , selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI-P untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti Retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis, 20 Februari 2025.

Megawati juga meminta kepada seluruh Kepala Daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” sambungnya.

Meski begitu, sejumlah kader PDI-P diketahui tetap mengikuti Retreat di Magelang sejak dimulai pada 21 Februari 2025. Beberapa Kepala Daerah yang sebelumnya menunda keikutsertaannya pun akhirnya memutuskan hadir dalam Retreat di Magelang. (*/red)

137 Calon Paskibraka Kabupaten Serang 2025 Jalani Tes Akhir Seleksi Kepribadian

By On Februari 26, 2025


SERANG, BM.Online – Sebanyak 137 siswa dan siswi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Serang Tahun 2025 telah memulai tes akhir, yaitu seleksi kepribadian yang terdiri dari dua komponen, yakni wawancara dan minat bakat, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Rabu, 26 Februari 2025.

Pada tahap tes kepribadian ini, sistem gugur diterapkan bagi para peserta, dan hanya 10 peserta yang akan dipilih untuk dikirim ke tingkat Provinsi Banten sebagai utusan dari Kabupaten Serang. Sisanya akan diumumkan setelah diumumkannya hasil seleksi tingkat provinsi.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Ekososbud, dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Serang, Anton Hermawanto, disela-sela proses seleksi.

“Hari ini adalah seleksi terakhir. Dalam komponennya, wawancara dan bakat, serta penulusuran media sosial, peserta harus bijak dalam menggunakan media sosial,” ujarnya.

Setelah proses seleksi kepribadian selesai, akan diumumkan 10 peserta yang akan dikirim ke tingkat Provinsi Banten sebagai utusan Kabupaten Serang.

“Sisanya, kita menunggu hasil seleksi tingkat provinsi. Apakah dari 10 peserta lolos semua, atau ada yang tidak lolos, baru kita umumkan sisanya,” ujar Anton.

Untuk tes akhir seleksi kepribadian, sebanyak 137 peserta telah menyiapkan bakat masing-masing.

“Jadi, nanti akan terlihat prestasinya apa saja. Nanti kedepannya, bisa membanggakan Kabupaten Serang,” harapnya.

Anton menargetkan pada tahun ketiga, Kabupaten Serang kembali mewakili Provinsi Banten sebagai utusan Kabupaten Serang terpilih sebagai Calon Paskibraka tingkat Nasional Tahun 2025.

“Target tahun ketiga adalah sepasang putra dan putri untuk tingkat nasional. Tapi minimal, satu bisa lolos tingkat nasional karena ada potensi ketika melihat hasil tes. Insya Allah, ada,” tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 611 pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) sederajat dari 29 Kecamatan telah mengikuti seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Serang Tahun 2025.

Tahap pertama, ratusan pelajar tersebut telah mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan atau TKW di Lapangan Tenis Indoor Setda Kabupaten Serang pada Rabu, 19 Februari 2025. (*/red)

Colek AHY dan Gibran, Prabowo: Sekarang Dampingan, Nanti Bisa Bersaing Ini

By On Februari 26, 2025

Prabowo Subianto saat berpidato di Kongres Partai Demokrat. 

JAKARTA, BM.Online – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika ada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak tertutup kemungkinan ada 'Presiden AHY'.

Hal tersebut dikatakan Prabowo saat menyinggung potensi Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka bersaing.

“Sekarang Mas AHY sekarang (usia) berapa? 45 ya? 46? Plus 25, ya baru 69, siapa tahu. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu,” kata Prabowo dalam pidatonya di Kongres VI Demokrat di Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025.

“Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini,” kata Prabowo kepada AHY dan Gibran yang disambut riuh para kader.

Gibran salah satu tokoh yang turut hadir dalam acara Kongres VI Partai Demokrat. Gibran dan AHY duduk berdampingan dalam acara tersebut.

“Nggak apa-apa, bersaing itu baik, siapa nomor 1 ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan?,” ujarnya.

Prabowo juga mengungkit Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pernah mengalahkannya dua kali dalam Pilpres. Namun, kata dia, Jokowi mengajaknya bergabung.

“Pak Jokowi ngalahin saya, saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak ada wartawan Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu, ngalahin saya dua kali, iya kan,” ujarnya.

“Aku dikalahkan tapi beliau ngajak saya masuk, masuk juga gue, eh sori masuk juga saya, maaf, Pak SBY ini,” candanya. (*/red)

Kasus Ronald Tannur, Penahanan Eks Ketua PN Surabaya Diperpanjang 40 Hari

By On Februari 25, 2025


JAKARTA, BM.Online – Kejaksaan Agung (Kejagung) memperpanjang masa penahanan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rudi Suparmono, yang terjerat kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara Gregorius Ronald Tannur. 

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pemeriksaan terhadap Rudi hingga kini masih terus dilakukan. Penyidik memperpanjang masa penahanan Rudi yang ditangkap pada 14 Januari 2025.

“Kalau tidak salah, yang bersangkutan kan ditahan sejak 14 Januari 2025 untuk 20 hari, berarti habis awal Februari,” kata Harli kepada wartawan, Senin, 24 Februari 2025.

“Dari Februari sampai sekarang ya diperpanjanglah 40 hari. Alasannya penyidikannya belum selesai,” imbuhnya.

Kejagung sebelumnya telah menetapkan Rudi Suparmoni sebagai tersangka. Rudi diduga berperan memilih majelis hakim atas permintaan pengacara Ronald Tannur Lisa Rahmat. Lisa menghubungi mantan pejabat MA Zarof Ricar (ZR) untuk dipertemukan dengan Rudi selaku Ketua PN Surabaya pada Maret 2024.

“Tersangka LR meminta kepada ZR agar diperkenalkan kepada RS yang saat itu menjabat sebagai kepala PN Surabaya. Bermaksud untuk memilih hakim yang akan menyidangkan Ronald Tannur,” ujar Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar dalam konferensi pers di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Januari 2025.

Zarof kemudian menghubungi Rudi dan menyampaikan bahwa Lisa meminta bertemu. Pertemuan antara Lisa dan Rudi dilakukan di ruang kerja Ketua PN Surabaya.

“Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024 tersangka ZR, dalam perkaratan sendiri, menghubungi RS melalui pesan WhatsApp yang berisi tersangka ZR menyampaikan bahwa tersangka LR akan menemui RS di PN Surabaya, dan pada hari yang sama, tersangka LR datang ke PN Surabaya untuk bertemu dengan RS dan diterima oleh RS di ruang kerjanya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Lisa meminta dan memastikan majelis hakim yang akan menyidangkan kasus Ronald Tannur.

Rudi menjawab, hakim yang dipilih adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Pertemuan lanjutan antara Lisa dan Rudi pun digelar. Lisa meminta agar Erintuah Damanik ditetapkan sebagai ketua majelis hakim.

Rudi lalu bertemu dengan Erintuah dan membicarakan soal ketua majelis hakim. Rudi menyampaikan bahwa Erintuah-lah yang akan menjadi ketua majelis hakim.

Surat penetapan susunan majelis hakim keluar pada 5 Maret 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Surabaya atas nama Rudi, yang saat itu menjadi Ketua PN Surbaya.

“Padahal pelimpahan perkara dilakukan sejak 22 Februari 2024. Artinya, sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan, 12 hari kemudian baru ada penunjukan majelis hakim yang tangani Ronald Tannur,” ujarnya. (*/red)

Pantau Kebijakan Efesiensi, Wagub Dimyati Sidak Kantor BKD dan Dindikbud

By On Februari 25, 2025


SERANG, BM.Online – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, A Dimyati Natakusumah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Senin, 24 Februari 2025.

“Pertama kita melakukan sidak. Kemudian kita menanyakan terkait program dan efisiensi yang ada di Dindikbud,” ujar Dimyati.

Dimyati juga meminta Dindikbud Provinsi Banten untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada sekolah-sekolah agar tidak melakukan study tour keluar Provinsi Banten.

“Kami berharap semua Kepala Sekolah jangan (study tour-red) keluar kota apalagi dengan kondisi cuaca saat ini. Study tour sekolah itu cukup di wilayah Banten saja,” katanya.

Dimyati juga mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang tetap menggelar study tour keluar Provinsi Banten.

“Sanksinya akan kita evaluasi,” imbuhnya.

Dimyati berharap sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Banten bisa melakukan study tour di wilayah Provinsi Banten. 

“Kalau di dalam Banten bisa, misalnya dari Tangerang ke Pandeglang, itu boleh. Namun yang penting di dalam daerah,” jelasnya.

Sementara saat sidak ke BKD Provinsi Banten, Dinyati meninjau terkait asesmen talenta (manajemen talenta-red) yang beberapa waktu lalu dilaunching. Dia ingin memastikan tidak ada suap menyuap untuk menjadi pejabat di era Andra Soni - Dimyati.

“Ke BKD kami ingin melihat asesmen talenta, bagaimana cara rekrutmen ASN untuk menghindari suap menyuap. Jangan sampai tiba-tiba menjadi pejabat, karena adanya like and dislike, itu tidak boleh, dasarnya adalah talenta,” pungkasnya. (*/red)

Kasus Pagar Laut Tangerang, Kades Kohod Resmi Ditahan Bareskrim

By On Februari 25, 2025


JAKARTA, BM.Online – Bareskrim Polri resmi melakukan penahanan terhadap empat tersangka kasus pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

Kempat tersangka tersebut, di antaranya Kepala Desa (Kades) Kohod, Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, dan dua penerima kuasa dokumen palsu berinisial SP dan CE.

“Kepada empat tersangka itu kita putuskan mulai malam ini kita lakukan penahanan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan, Senin, 24 Februari 2025.

Menurut Djuhandani, penahanan dilakukan setelah Penyidik Direktorat Tidak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memanggil keempat tersangka dan melakukan gelar internal.

“Sesuai dengan pemanggilan kami kepada empat tersangka, para tersangka menghadiri yaitu sekitar jam 11 sampe jam 12 hadir dan didampingi pengacara. Mulai jam 12 sampe jam setengah 9 ini kami maraton lakukan riksa,” ujarnya.

“Dalam proses riksa tetap kita berikan hak-hak mereka. Kemudian setelah itu kami penyidik melaksanakan gelar internal kemudian kepada empat tersangka itu kita putuskan mulai malam ini kita lakukan penahanan,” pungkasnya. (*/red)

Wabup Intan Ajak Sekolah Negeri Tiru Program Inklusif di Dauroh Fair 2025

By On Februari 25, 2025


TANGERANG, BM.Online – SD - SMP Islam Terpadu Dauroh di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, menggelar Dauroh Fair 2025 bertepatan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-13.

Dauroh Fair 2025 melibatkan siswa, orang tua, serta masyarakat setempat dan dikemas dengan berbagai acara menarik dan bermanfaat.

Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan rasa bangga dan kagum terhadap acara yang digelar pihak sekolah SD-SMP Dauroh Curug.

“Hari ini selain acara silaturahmi dengan anak murid dan orang tua, kita juga ada jalan sehat untuk menjaga kebugaran tubuh. Luar biasa, saya sangat terkesan,” kata Intan di lokasi.

Ia mengatakan, acara ini menjadi momen penting untuk memperkenalkan konsep inklusif yang diterapkan oleh sekolah tersebut. Dengan harapan juga dapat diterapkan oleh sekolah-sekolah negeri yang ada di Kabupaten Tangerang.

“SD-SMP Dauroh sangat istimewa karena mereka mengimplementasikan program inklusi, menerima lebih dari 30 anak berkebutuhan khusus. Ini patut dicontoh oleh sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Dia berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan dengan tertib seluruh rangkaian kegiatan yang diharapkan bukan hanya sebagai ajang sikahturahmi tapi juga bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan sekolah.

“Kepada para peserta, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan jalan sehat, semoga kegiatan ini membawa manfaat, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan menjadi ajang silaturahmi yang penuh keberkahan,” ucapnya.

Kegiatan utama dalam acara ini adalah Jalan Sehat, yang dimulai dari SD-SMP Dauroh menuju Paramount dan kembali lagi ke sekolah. Dengan jarak tempuh sekitar 35 kilometer, para peserta dapat menikmati kegiatan fisik yang menyehatkan sambil menjalin kebersamaan.

Kepala Sekolah SMP Dauroh, Herman Maulana mengungkapkan, selain jalan sehat, acara tersebut juga menyajikan Market Day, dimana siswa-siswi berkesempatan untuk belajar transaksi jual beli dengan menjual berbagai produk, termasuk hasil karya mereka. Salah satu acara yang sangat dinantikan adalah Bazar Amal, yang dikelola oleh orang tua dan komite sekolah. 

Menurutnya, dalam bazar ini, wali murid dan siswa menyumbangkan barang-barang bekas yang masih layak pakai untuk dijual dengan harga terjangkau, menyambut datangnya bulan Ramadan. Semua hasil penjualan dari bazar amal ini akan disalurkan kepada yang membutuhkan, termasuk dalam bentuk santunan anak yatim yang diserahkan sebagai bantuan sosial.

“Dauroh Fair 2025 ini adalah bagian dari perayaan milad ke-13 SDIT-SMPIT Dauro yang bekerja sama dengan komite sekolah. Kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan siswa, serta membantu mereka belajar berinteraksi dengan masyarakat melalui transaksi jual beli,” ungkap Kepala Sekolah SMP Dauroh, Herman Maulana. 

Secara keseluruhan, Dauroh Fair 2025 bukan hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa dan masyarakat sekitar. Dengan berbagai kegiatan positif yang melibatkan keluarga dan lingkungan, sekolah ini terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan penuh kepedulian sosial. (*/red)

Ini Sejumlah Ruas Tol Baru yang Dibuka untuk Mudik Lebaran 2025

By On Februari 25, 2025


JAKARTA, BM.Online – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sudah mempersiapkan tol fungsional sepanjang 58,42 km pada masa mudik Lebaran 2025. Tujuannya untuk memastikan perjalanan lebih cepat dan aman.

“Tol fungsional seperti kemarin (Nataru), tetapi ada tambahan sekitar 58 Km karena ada beberapa ruas tol yang kita kebut untuk membantu mengurai kemacetan saat Mudik Lebaran,” kata Menteri PU, Dody Hanggodo, dikutip dari akun Instagram Bina Marga (@pupr_binamarga), Kamis, 20 Februari 2025.

Berikut sejumlah ruas tol sepanjang 58,42 Km yang berfungsi pada masa mudik Lebaran 2025:

Tol Sigli - Banda Aceh 1:

(Padang Tiji - Seulimeum) 24,67 km

Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi – Prapat:

Sebagaian Seksi 4 (Sinaksak - Pematang Siantar) 12,37 km

Tol Jakarta Cikampek II Selatan:

Paket 3 (Sukabungah - Sadang, segmen Kutanegara - Sadang) 8,5 km

Tol Probolinggo – Banyuwangi:

Paket 1 (Gending Kraksaan) 12,88 km.

Selain itu, ada pula ruas tol sepanjang 74,35 km yang direncanakan beroperasi pada kuartal I 2025:

Tol Binjai – Langsa:

Seksi 3 (Tanjung Pura- Pangkalan Brandan) 19 km

Tol Pekanbaru-Padang:

Seksi Sicincin-Padang 36,60 km

Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo:

Paket 1.2 (Klaten Purwotani, Segmen Klaten-Prambanan) 8,6 km

Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi – Prapat:

Sebagaian Seksi 2 (Kuala Tanjung - Indrapura) 10,15 km.


(*/red)

GMOCT: Institut Teknologi Harapan Bangsa (ITHB): Membentuk Generasi Masa Depan yang Berkompeten dan Berkarakter

By On Februari 25, 2025

 


BM.Online //Bandung, Jawa Barat - Di tengah banyaknya pilihan institusi pendidikan tinggi, Institut Teknologi Harapan Bangsa (ITHB) hadir sebagai jawaban bagi para calon mahasiswa yang mencari lebih dari sekadar gelar. ITHB menawarkan kombinasi unik antara pendidikan berkualitas, pengembangan karir yang terarah, dan pembentukan karakter holistik, menjadikannya pilihan ideal untuk meraih masa depan gemilang. Hal ini disampaikan oleh Dr. Ir. Samuel Tarigan, MBA., Rektor ITHB, kepada Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI) pada hari Senin, 24 Februari 2025 di Kampus Harapan Bangsa Jalan Dipatiukur 80-84 Bandung, Jawa Barat, dalam kegiatan audiensi dan ramah tamah.

 

GMOCT, Gabungan Media Online dan Cetak Ternama, mengapresiasi sambutan hangat dari pihak ITHB dan informasi yang disampaikan oleh para narasumber yang berkompeten di bidangnya.

 

ITHB: Lebih dari Sekadar Kampus

 

ITHB memahami bahwa kesuksesan di era global tidak hanya ditentukan oleh hard skill, tetapi juga soft skill dan pemahaman akan tujuan hidup. Berikut adalah beberapa keunggulan yang menjadikan ITHB berbeda:

 

Career Resource Center (CRC) yang Komprehensif:

ITHB memiliki Career Resource Center (CRC) yang didedikasikan untuk menjadi mitra setia mahasiswa dan alumni dalam merancang dan mengembangkan karir. CRC menawarkan berbagai program seperti:

 

- Mitra Perencana Karier: Membantu mahasiswa menentukan dan membuka jalur karir yang sesuai minat dan bakat.

 

- Mitra Pengembangan Karier: Membekali mahasiswa dengan keterampilan menulis resume berstandar internasional dan mempersiapkan wawancara kerja.

 

- Mitra Peningkatan Karier: Membuka peluang karir global melalui program sertifikasi profesi internasional dan pendampingan studi pascasarjana.

 

- Program Pelatihan Praktis: CRC menyediakan beragam pelatihan keterampilan praktis, mulai dari keterampilan komputer, sertifikasi profesional TI internasional, keterampilan komunikasi, kepemimpinan, kewirausahaan, hingga motivasi berprestasi.

 

- Hubungan Industri yang Kuat: CRC secara rutin menggelar forum industri, rekrutmen kampus, dan menerbitkan resume book untuk menghubungkan mahasiswa dan alumni dengan perusahaan-perusahaan terkemuka.

 

Pendidikan Holistik:

ITHB tidak hanya fokus pada pengembangan kompetensi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengenalan panggilan hidup mahasiswa. Kampus ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kesuksesan karir, keluarga, dan kehidupan yang bermakna secara spiritual.

 

Pengembangan Spiritualitas:

ITHB menyediakan berbagai kegiatan kerohanian seperti Morning Power, Student Fellowship, Care Group, Outreach, mata kuliah agama Kristen, dan konseling. Kegiatan ini dirancang untuk membantu mahasiswa memperdalam hubungan dengan Tuhan dan mengamalkan iman dalam kehidupan sehari-hari.

 

Pilihan Program Studi yang Relevan dengan Masa Depan:

ITHB menawarkan beragam program studi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan industri di masa depan, dengan prospek karir yang cerah:

 

- Bidang Teknik:

 

 

- Informatika: Membekali mahasiswa dengan keahlian dalam pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan teknologi informasi terkini.

 

- Sistem Informasi: Fokus pada pengelolaan dan pengembangan sistem informasi untuk mendukung kebutuhan bisnis dan organisasi.

 

- Teknik Industri: Mempelajari optimasi sistem produksi dan operasi dalam industri manufaktur dan jasa.

 

- Bidang Desain:

 

 

- Desain Komunikasi Visual: Mencetak desainer visual yang kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pesan melalui media visual.

 

- Bidang Bisnis:

 

 

- Akuntansi: Menghasilkan akuntan profesional yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan.

 

- Online Business: Program studi yang dirancang untuk menghasilkan pelaku bisnis online yang sukses di era digital.

 

- Manajemen: Membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen untuk memimpin dan mengelola organisasi secara efektif.

 

Mitra Harapan Bangsa: Jaringan yang Mendukung Kesuksesan Anda:

ITHB menjalin kerjasama dengan berbagai mitra industri dan institusi pendidikan, yang memberikan keuntungan bagi mahasiswa dalam bentuk kesempatan magang, rekrutmen, dan pengembangan jaringan profesional.

 

Informasi Kontak dan Pembayaran:

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, pendaftaran, biaya kuliah, dan informasi lainnya, Anda dapat mengunjungi situs web resmi ITHB di https://www.ithb.ac.id/.

 

Bergabunglah dengan ITHB, Raih Masa Depan Gemilang!

 

Institut Teknologi Harapan Bangsa adalah pilihan tepat bagi Anda yang menginginkan pendidikan berkualitas, pengembangan karir yang komprehensif, dan pembentukan karakter yang holistik. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari komunitas ITHB dan meraih masa depan yang penuh harapan!

 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut silakan menghubungi nomor Whatsapps Sintarayani Damanik di +62 838-7190-3028.

 

Sumber: Carlla Paulina Waworuntu, S.Th.


Team/Red(Reportasejabar)


GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Muncul Lagu Sindiran Soal Monopoli Website Desa di Kabupaten Serang, Nama Menteri Yandri Disebut-sebut

By On Februari 24, 2025




SERANG – BM.Online // Sebuah lagu berisi sindiran soal dugaan monopoli proyek website desa di Kabupaten Serang viral di media sosial. 

Lirik lagu ini menyinggung dugaan bisnis terselubung di balik proyek tersebut dan ketidak transparan dalam pengelolaannya.

Lagu yang dinyanyikan dengan nada sindiran ini menyebutkan bahwa proyek yang seharusnya bertujuan untuk digitalisasi desa justru diduga menjadi ajang transaksi bisnis yang menguntungkan pihak tertentu.

*Berikut potongan lirik lagu pertama yang viral di media sosial*

"Di ruang rapat mereka bicara, soal kemajuan desa dan masa depan kita...

Tapi kata ada rencana, bisnis terselubung yang kena...

Tanda tangan dipaksa di atas meja, bilangnya katanya demi desa...

Tapi ada yang beda, tiga puluh juta sudah terbang, tapi login pun masih hilang...



Reff:

Ratusan juta, oh siapa yang untung?

Bukan rakyat, bukan desa, hanya mereka yang licik di kursi tinggi...

Kemendes Yandri, turun dong!

Kami rakyat Kabupaten Serang menanti bapak untuk bertindak...

Lirik lain juga menyebutkan adanya dugaan pungutan besar yang harus dibayar desa untuk mendapatkan akses website mereka.

"Lima puluh lima juta harus dibayar, kalau tidak aksesnya dikunci rapat...

Ini proyek atau jerat? Janji digital tapi penuh sekat..."

Lagu ini juga menyoroti bahwa program digitalisasi yang diklaim pemerintah lebih banyak diwarnai oleh transaksi bisnis dibandingkan upaya nyata untuk membangun desa.



"Mereka bilang demo modernisasi, tapi yang ada hanya transaksi...

Bukan membangun tapi menghisap, bukan kemajuan hanya cara memperkaya..."

*Lagu Sindiran Lainnya Beredar*

Selain lagu pertama, ada lagu lain yang juga beredar luas di media sosial. Lagu ini menyoroti peran inspektorat dalam kasus ini dan bagaimana tanda tangan kepala desa menjadi permasalahan utama.



Ada satu mulai pusing, inspektorat mulai pening...

Tanda tangan beredar luas, kok bisa yah? Aneh di kertas..."



Reff:

"Katanya gak dapat duit, tapi di desa disuruh ikut...

Website desa sembilan puluh juta, intervensi kok jadi nyata..."

Lagu ini juga mempertanyakan transparansi harga yang ditawarkan dalam proyek tersebut:

"Dibilang murah tapi kok mahal?

Makin dipaksa makin tak halal...

Pihak ketiga ikut tertawa, siapa untung coba tebak saja..."

Sementara itu, masyarakat dan mahasiswa terus mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam proyek website desa ini.

"Rakyat nonton geleng kepala, tanda tangan kok bisa salah...

Jangan sampai desa merugi, siapa tanggung jawab nanti?"

Hingga kini, virallnya lagu sindiran ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial, sementara masyarakat menunggu tanggapan dari pihak berwenang.

Sebelumnya, kasus dugaan adanya korupsi dan praktek monopoli vendor pembuatan website desa se-Kabupaten Serang, ternyata bermula dari adanya Surat Penawaran yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang.

Surat dengan perihal Penawaran Pembuatan Website Desa tersebut bernomor 005/190/DPMD/2023, tertanggal 10 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Kepala DPMD Kabupaten Serang, Haryadi.

Dalam surat tersebut, DPMD meminta kepada para Camat Se-Kabupaten Serang agar menyampaikan kepada kepala desa yang belum memiliki website, agar dibuatkan website desa melalui kerja sama dengan vendor dari PT Wahana Semesta Multimedia.

Disebutkan, pembuatan website desa bertujuan untuk digitalisasi pelayanan dan bentuk keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. 

"Sebagai tindak lanjut kerja sama pembuatan, pengembangan tahun 2021 dan 2022 serta maintenance website, bagi desa yang belum memiliki website desa, PT Wahana Semesta Multimedia menawarkan untuk pembuatan, pengembangan jaringan serta maintenance website desa Tahun 2023," tulis isi surat tersebut.

"Sehubungan dengan hal tersebut di mohon kepada Camat untuk menyampaikan kepada para Kepala Desa sebagaimana penawaran dari PT Wahana Semester Multimedia terlampir," lanjut bunyi surat.

Surat DPMD tersebut juga melampirkan surat dari PT Wahana Semesta Multimedia bernomor 0005/DIR/WSMB/A/2023, tertanggal 30 Januari 2023, dengan perihal Fasilitasi Terkait Penganggaran Webset desa Tahun 2023.

Surat yang ditandatangani oleh Direktur PT Wahana Semesta Multimedia, Mashudi, yang meminta fasilitasi anggaran website desa itu ditujukkan kepada Kepala DPMD Kabupaten Serang, Haryadi.

"Sehubungan dengan kerjasama pembuatan dan pengembangan jaringan (Website Desa) pada tahun 2021 dan 2022, dengan ini kami menyampaikan permohonan fasilitasi ke desa terkait penganggaran pembuatan, pengembangan serta maintenance webset desa tahun 2023," tulis surat yang ditandatangani Mashudi.

Dalam lampiran surat PT Wahana Semesta Multimedia, dituangkan rincian anggaran biaya (RAB) program website desa yang nilainya lebih dari Rp 97 Juta. 

Program pembuatan dan pengembangan website desa ini dilakukan dalam dua tahap plus ditambah maintenance dan sewa hosting. Yaitu tahap pertama menelan biaya Rp 37.055.000, sedangkan tahap dua senilai Rp 55.000.000. Sedangkan biaya maintenance dan hosting Rp 5 Juta per tahun.

Harga atau RAB website desa yang hampir mencapai Rp 100 juta itu, nantinya dibayarkan oleh masing-masing desa kepada PT Wahana Semesta Multimedia.

Masih dalam lampiran, PT Wahana Semesta Multimedia juga menyertakan nama-nama desa yang sudah mengikuti tahap 1 pembuatan webset Desa pada tahun 2021 sebanyak 99 desa, kemudian di tahun 2022 sebanyak 51 desa.

Lalu desa yang sudah mengikuti tahap 2 pengembangan webdesa tahun 2022 sebanyak 47 desa. Dari data tersebut, disebutkan ada sebanyak 176 desa yang belum mengikuti program pembuatan website desa.

*Dugaan Korupsi*

Aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) Serang Fitra menyoroti program website desa tersebut, yang menduga ada kongkalikong antara pejabat DPMD Kabupaten Serang dengan PT Wahana Semesta Multimedia.

Menurut Fitra, setiap desa di Kabupaten Serang mendapatkan arahan atau dipaksa mengalokasikan anggaran hingga mencapai sebesar Rp 97 juta untuk program website desa sejak tahun 2021 hingga 2024.

"Sebagaimana bukti surat DPMD dan dari perusahaan PT Wahana Semesta Multimedia yang kita ketahui, total anggaran yang harus dikeluarkan selama dua tahun mencapai Rp92 juta per desa. Belum lagi untuk maintenance harganya tambah lagi Rp 5 juta, dan itu dibayarkan oleh dana desa," ungkap Fitra.

Namun, meski anggaran sebesar itu sudah dikucurkan, program website desa ini dinilai tidak berjalan optimal dan tidak memberikan manfaat nyata bagi pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

"Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang yang mempromosikan hanya satu vendor perusahaan yaitu PT Wahana Semesta Multimedia, jelas ini mencurigakan," ujar Fitra.

Selain dugaan penyimpangan anggaran, Fitra juga menemukan bahwa banyak website desa tersebut tidak berfungsi untuk pelayanan publik.

"Harganya sebesar itu, tidak ada pendampingan teknis, sehingga perangkat desa kesulitan dalam mengelola website," tegasnya.

Fitra juga mengungkap data dari total 326 desa di Kabupaten Serang, hanya 39 desa atau 11,7 persen yang memiliki sistem informasi desa yang aktif. Ketiadaan evaluasi program ini menyebabkan pemborosan anggaran tanpa manfaat nyata bagi desa-desa.

Lebih jauh, Fitra menduga PT Wahana Semesta Multimedia yang menjadi vendor pembuatan website desa ini bukanlah perusahaan yang profesional dan tidak memiliki kualifikasi di bidang Teknologi Internet.

Diketahui juga, Inspektorat Kabupaten Serang disebut telah menyelidiki program ini sejak 2022-2023, tetapi hingga kini belum ada hasil temuan yang diumumkan kepada publik.

"Kami juga menduga adanya kongkalikong antara Inspektorat dengan pejabat DPMD dan pihak terkait lainnya untuk menutupi kasus ini," pungkasnya.

Keterlibatan Mendes Yandri Terbukti, MK Batalkan Kemenangan Zakiya – Najib dan Perintahkan PSU

By On Februari 24, 2025


SERANG, BM.Online – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024, dimana sebelumnya KPU Kabupaten Serang menetapkan pasangan calon nomor urut 1, Ratu Rahcmatu Zakiya - Najib Hamas sebagai pemenang. 

MK meminta KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam 60 hari sejak putusan dibacakan.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat ada keterlibatan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto dalam kapasitasnya selaku pejabat negara. Yandri sendiri adalah suami dari Ratu Rachmatu Zakiya.

“Pelanggaran itu menyebabkan keberpihakan Kepala Desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di Kecamatan di Kabupaten Serang,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pembacaan putusannya, Senin, 24 Februari 2025.

Atas dasar itu, Majelis Hakim Konstitusi meyakini telah terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih.

MK pun membatalkan PKPU Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilkada Serang 2024.

MK juga meminta KPU Kabupaten Serang menggelar Pemungutan Suara Ulang dengan tenggat waktu paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan.

PSU ini, kata Majlis Hakim MK, akan dilakukan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada pemungutan suara 27 November 2024 lalu.

Pelaksanaan PSU wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu melaporkan kembali hasilnya ke MK.

“Dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak keputusan a quo diucapkan,” tambah Suhartoyo.

Keputusan ini sekaligus membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilkada Serang.

MK juga meminta KPU segera berkoordinasi dan melakukan supervisi untuk memastikan PSU berjalan sesuai aturan.

Selain itu, MK menugaskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang untuk mengawasi jalannya PSU guna memastikan prosesnya berjalan transparan dan adil. (*/red)

Setuju dengan SBY, Sekjen Golkar Sarmuji: Kepentingan Negara Mesti Didahulukan dari Partai

By On Februari 24, 2025

Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. 

JAKARTA, BM.Online – Sekertaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji setuju dengan pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta kadernya harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai.

Menurut Sarmuji, kepentingan negara harus didahulukan daripada kepentingan partai. Loyalitas terhadap partai, kata dia, tidak berlaku lagi setelah menyatakan loyal kepada negara.

“Loyalitas kepada negara dimulai maka loyalitas ke partai berakhir. Setidaknya kepentingan negara mesti didahulukan dibandingkan kepentingan partai,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu, 23 Februari 2025.

Sarmuji menyebut, partai dapat mengalami pasang surut, namun negara harus tetap tegak. Untuk itu, dia mendukung pernyataan SBY.

“Partai bisa pasang dan surut bahkan bubar, tetapi negara mesti tegak berdiri,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, SBY mengatakan, kader Partai Demokrat harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai. Hal itu disampaikan SBY kepada 38 Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

SBY awalnya menceritakan ruangan tempat para kader partai berkumpul memiliki sejarah penting awal berdirinya Partai Demokrat.

SBY kemudian meminta kader Partai Demokrat mendahulukan perjuangan untuk negara dan rakyat, sebelum kepentingan partai.

“Karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita, yang utama tentunya untuk negara dan rakyat dan perjuangan besar lainnya, baru untuk partai. Jangan dibalik, negara dulu baru partai, country (negara) over party (partai),” ujar SBY.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) Anton Sukartono Suratto, dan sejumlah kader lainnya dalam pertemuan di Cikeas.

Rombongan kader Partai Demokrat tersebut kemudian berkumpul di salah satu ruangan dan mendengarkan sambutan dari SBY. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *