LSM TIKAM Soroti Dugaan Manipulasi Data PKBM di Kota Serang

LSM TIKAM Soroti Dugaan Manipulasi Data PKBM di Kota Serang

By Admin On Maret 07, 2026

KOTA SERANG,– Ketua LSM Transparansi Kajian Masyarakat (TIKAM), Danny Pratama, menyoroti adanya dugaan manipulasi data pada sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada di Kota Serang. Dugaan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Danny Pratama menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah informasi dari masyarakat terkait indikasi ketidaksesuaian data peserta didik dan aktivitas pembelajaran di beberapa PKBM. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh.

“Kami meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang agar turun tangan secara serius untuk melakukan audit terhadap beberapa PKBM yang diduga memiliki data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Danny Pratama.

Menurutnya, pengawasan terhadap lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM sangat penting dilakukan guna memastikan program pendidikan berjalan sesuai aturan serta tidak merugikan negara.

Selain itu, Danny juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang agar tidak hanya fokus melakukan pengawasan pada sekolah negeri, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terhadap lembaga pendidikan nonformal yang ada di masyarakat.

“Kami berharap Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi PKBM yang ada. Jangan hanya melakukan pengawasan di sekolah negeri saja, tetapi PKBM juga harus menjadi perhatian agar tidak terjadi penyimpangan data maupun program,” tegasnya.

LSM TIKAM menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap berbagai kebijakan pendidikan di Kota Serang sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat demi terciptanya tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Danny juga berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret jika ditemukan adanya pelanggaran atau manipulasi data, sehingga program pendidikan kesetaraan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Komunikasi saja,jawaban singkat yang tidak jelas ketika saya mencoba komunikasi terkait salah satu PKBM melalui pesan WhatsApp dengan Kepala Dinas Pendiikan Kota Serang Ahmad Nuri,ujar Danny

Dugaan Pemaksaan Pembayaran Rp12 Juta oleh Pegawai PLN Artha Gading Disorot LPK-RI dan GMOCT

Dugaan Pemaksaan Pembayaran Rp12 Juta oleh Pegawai PLN Artha Gading Disorot LPK-RI dan GMOCT

By Redaksi On Maret 04, 2026

Jakarta Utara, 4 Maret 2026 Dugaan praktik pelayanan yang dinilai merugikan masyarakat di kantor PLN Artha Gading menuai sorotan dari berbagai pihak. Seorang warga bernama Ibu Lia, yang tinggal di Sunter Agung RT 07 RW 07, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, mengaku diminta membayar tagihan listrik sebesar Rp12.209.261 setelah adanya pemeriksaan meteran listrik di rumahnya.

Kasus ini kemudian mendapat perhatian dari Ketua II DPP LPK-RI, Agung Sulistio. Selain menjabat di LPK-RI, Agung juga merupakan Ketua Umum Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) serta Pimpinan Redaksi media online kabarsbi.com.

Menurut keterangan Ibu Lia, permasalahan bermula ketika petugas PLN melakukan pemeriksaan terhadap meteran listrik di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menyatakan adanya kekurangan pencatatan pemakaian listrik yang kemudian dihitung sebagai selisih tagihan selama beberapa bulan.

Namun, Ibu Lia menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun pencurian listrik.

“Saya setiap bulan selalu membayar listrik dengan tertib dan tidak pernah menunggak. Kalau memang ada kerusakan mesin atau meteran listrik, seharusnya itu menjadi tanggung jawab pihak PLN. Kenapa justru saya yang diminta membayar sampai lebih dari Rp12 juta?” ujar Ibu Lia.

Ia juga mengaku heran dengan tudingan tersebut, karena setiap bulan selalu ada petugas yang datang mencatat angka meteran listrik di rumahnya.

“Setiap bulan juga ada orang PLN yang datang mencatat meteran listrik di rumah saya. Jadi saya bingung kenapa sekarang malah saya yang seolah-olah ditekan harus membayar sampai Rp12 juta. Padahal suami saya hanya bekerja sebagai buruh bangunan, kadang ada kerjaan, kadang juga tidak,” tambahnya.

Berdasarkan dokumen perhitungan yang diterima pelanggan, pihak PLN menyebut terjadi kerusakan pada meteran listrik yang menyebabkan pencatatan pemakaian tidak sesuai selama sekitar sembilan bulan. Dari data tersebut disebutkan bahwa rata-rata pemakaian listrik sebelumnya mencapai sekitar 1005 kWh per bulan, sementara yang tercatat hanya sekitar 792 kWh selama periode tersebut. Selisih pemakaian tersebut kemudian dihitung sebagai kekurangan tagihan dengan total nilai lebih dari Rp12 juta.

Menanggapi hal itu, Agung Sulistio menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak masyarakat sebagai konsumen layanan publik.

“Jika benar kerusakan terjadi pada alat ukur milik penyedia layanan, maka tidak bisa serta-merta dibebankan kepada pelanggan tanpa proses klarifikasi yang transparan, objektif, dan adil,” tegas Agung.

Sebagai Ketua II DPP LPK-RI, Agung menegaskan bahwa perlindungan terhadap pelanggan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta perlakuan yang jujur dan tidak diskriminatif dalam pelayanan barang maupun jasa.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penyedia tenaga listrik memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Sebagai organisasi perlindungan konsumen sekaligus dari unsur media, kami menilai perlu ada penjelasan terbuka dari pihak PLN Artha Gading terkait mekanisme perhitungan tersebut. Jangan sampai masyarakat merasa ditekan atau dirugikan akibat persoalan teknis yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyedia layanan,” tambah Agung yang juga menjabat Ketua Umum GMOCT serta Pimpinan Redaksi kabarsbi.com.

Ia juga mendesak pihak PLN untuk melakukan evaluasi terhadap prosedur pelayanan kepada pelanggan, khususnya terkait pemeriksaan meteran listrik dan mekanisme penetapan tagihan susulan.

“Kasus seperti ini harus diselesaikan secara adil dan transparan. Masyarakat yang sudah menjalankan kewajibannya membayar listrik setiap bulan tidak boleh dirugikan oleh sistem atau kesalahan teknis yang tidak mereka lakukan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN Artha Gading belum memberikan keterangan resmi terkait laporan yang disampaikan oleh warga tersebut.

Bulan Sucui Ramadan Kini Telah Dinodai Oleh Penjual Obat Daftar G "36 Butir Bukti Laporan Informasi" Kapolsek dan Kanit Reskrim Saling Lempar

Bulan Sucui Ramadan Kini Telah Dinodai Oleh Penjual Obat Daftar G "36 Butir Bukti Laporan Informasi" Kapolsek dan Kanit Reskrim Saling Lempar

By Redaksi On Maret 04, 2026

Garut, BM.Online - Bulan suci ramadhan, Seluruh umat islam melaksanakan ibadah puasa Rukun Islam yang ke empat (4). Namun, dibulan yang penuh berkah dan  ampunan ini telah di nodai oleh penjual obat daftar G Jenis tramadol dan hexymer tepatnya di Jalan Raya Leles No.89, Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut - Jawa Barat. Pada Rabu 3 Maret 2026 

Dibenarkan oleh salah satu warga, Sebut saja Bunga (Nama Samaran) saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tempat tersebut memang Benar menjual obat  jenis xymer dan tramadol tanpa resep dari dokter.

"Saya tau kokasi tersebut jadi tempat eksekusi  peredaran obat daftar G karna setiap hari nya terlihat jelas banyak anak anak dan para remaja usia dibawah umur konsumsi langsung di lokasi. Kata warga yang rumahnya tak jauh dari lokasi 

Ssecara tersembunyi awak media mendatangi tempat tersebut. Ternya benar awak media membeli empat obat Eximer isi 8x4=32 butir seharga Rp.40.000,  empat (4) Butir obat Tramadol seharga Rp.20.000, benar saja tanpa membawa resep dokter bisa mendapatkan obat tersebut.

Kapolsek Lekes AKP Wawan. S.H, melaui Pesan WhatsAppnya  Saat dikonfirmasi merespon dan akan segera ditindak lanjuti, Namun beliau sedang banyak Kegiatan. "Trimakasih informasinya, Langsung ke kanit reskrim, Saya sedang ada giatan Ramadan. Kata Kapolsek Leles saat dikonfirmasi, Sabtu 28/2/2026

Warga berharap pihak kepolisian, khususnya Polsek Padalarang segera bertindak tegas atas keberadaan tempat yang menjual obat terlarang jenis tramadol dan exhymer. 

“Bapak saya mohon di sampaikan kepada aparat kepolisian, khusus Kapolsek Leles, Kapolres Garut untuk segera bertindak tegas dibulan yang penuh berkah dan ampunan ini" ujar salah seorang warga. Kami sebagai masyarakat merasa risau dan takut atas bebas nya penjualan obat obatan yang ada di wilayah kami,” tambahnya.

Hingga berita diterbitkan, Kapolsek Leles mengarahkan pada Kanit Reskrim. Namun, Kanit Reskrim Polsek Leles saat dikonfirmasi bungkam (Diam Membisu).

 

Sesuai dengan pasal 435 Undang-undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Selain itu polisi juga mensangkakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.

Polsek Leles Sibuk Pencitraan Tanam Jagung, Tanpa Sadar Penjual Obat Terlarang di Wilkumnya Terkesan Kebal Hukum

Polsek Leles Sibuk Pencitraan Tanam Jagung, Tanpa Sadar Penjual Obat Terlarang di Wilkumnya Terkesan Kebal Hukum

By Redaksi On Maret 04, 2026

Garut, BM. Online -- Bulan suci ramadhan, Seluruh umat islam melaksanakan ibadah puasa Rukun Islam yang ke empat (4). Namun, dibulan yang penuh berkah dan ampunan ini telah di nodai oleh penjual obat daftar G Jenis tramadol dan hexymer tepatnya di Jalan Raya Leles No.89, Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut - Jawa Barat. Pada Rabu 3 Maret 2026 

Dibenarkan oleh salah satu warga, Sebut saja Bunga (Nama Samaran) saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tempat tersebut memang Benar menjual obat jenis xymer dan tramadol tanpa resep dari dokter.

"Saya tau kokasi tersebut jadi tempat eksekusi peredaran obat daftar G karna setiap hari nya terlihat jelas banyak anak anak dan para remaja usia dibawah umur konsumsi langsung di lokasi. Kata warga yang rumahnya tak jauh dari lokasi 

Ssecara tersembunyi awak media mendatangi tempat tersebut. Ternya benar awak media membeli empat obat Eximer isi 8x4=32 butir seharga Rp.40.000, empat (4) Butir obat Tramadol seharga Rp.20.000, benar saja tanpa membawa resep dokter bisa mendapatkan obat tersebut.

Kapolsek Lekes AKP Wawan. S.H, melaui Pesan WhatsAppnya Saat dikonfirmasi merespon dan akan segera ditindak lanjuti, Namun beliau sedang banyak Kegiatan. "Trimakasih informasinya, Langsung ke kanit reskrim, Saya sedang ada giatan Ramadan. Kata Kapolsek Leles saat dikonfirmasi, Sabtu 28/2/2026

Warga berharap pihak kepolisian, khususnya Polsek Padalarang segera bertindak tegas atas keberadaan tempat yang menjual obat terlarang jenis tramadol dan exhymer. 

“Bapak saya mohon di sampaikan kepada aparat kepolisian, khusus Kapolsek Leles, Kapolres Garut untuk segera bertindak tegas dibulan yang penuh berkah dan ampunan ini" ujar salah seorang warga. Kami sebagai masyarakat merasa risau dan takut atas bebas nya penjualan obat obatan yang ada di wilayah kami,” tambahnya.

Hingga berita diterbitkan, Kapolsek Leles mengarahkan pada Kanit Reskrim. Namun, Kanit Reskrim Polsek Leles saat dikonfirmasi bungkam (Diam Membisu).

 

Sesuai dengan pasal 435 Undang-undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Selain itu polisi juga mensangkakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.

Oknum Kanit Reskrim Diduga Langgar Pasal 180 dan Perkap No.2 Tahun 2022 Tentang Waskat

Oknum Kanit Reskrim Diduga Langgar Pasal 180 dan Perkap No.2 Tahun 2022 Tentang Waskat

By Redaksi On Maret 04, 2026

Garut, BM.Online -- Dugaan pelanggaran prosedur penanganan laporan informasi peredaran obat daftar G terjadi di wilayah hukum (Wilkum) Polsek Leles Tepatnya : di Jalan Raya Leles No.89, Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Serta di kawasan Jalan Asparagus, Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Kedua lokasi tersebut diketahui menjual obat-obatan daftar G jenis Tramadol dan Hexymer.

Kapolsek Leles mengungkapkan Laporan informasi dari rekan media sudah ditindak lanjuti oleh Kanit Reskrim. "Kanit rekrim dan anggota Piket sudah saya arahkan, Agar menindak lanjuti laporan informasi adanya lokasi penjualan obat daftar G di wilayah hukum Polsek Leles apa sudah dikonfirmasi. Kata Kapolsek Leles Melalui pesan WhatsAppnya, Selasa 02 Maret 2026 

Menurut informasi yang dihimpun dari seorang pembeli, Tramadol dijual seharga Rp 50.000 1 lempeng isi 10 butir dan 5 butir obat Eximer di jual seharga Rp. 10.000, Penjaga toko mengakui penjualan obat-obatan daftar G tersebut, dengan omset harian mencapai Rp.4 jt.

Upaya memberikan informasi dan konfirmasi dari awak media keada Kanit Reskrim Polsek Leles melalui pesan WhatsApp, Pada Selasa 3/3/26, sayangnya tidak mendapatkan respon Sikap Kanit yang memilih bungkam.

Sikap oknum Kanit Polsek Leles ini diduga melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) No. 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) di lingkungan Polri dan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur hak masyarakat untuk melaporkan tindak pidana.

 

Peredaran obat daftar G tanpa resep dokter sangat berbahaya, dengan efek samping berupa kecanduan berat, kerusakan otak, serangan jantung, hingga kematian. Hal ini juga berdampak buruk pada generasi muda. Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2008 mengancam produsen dan pengedar obat yang tidak memenuhi standar dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar..(Red/Tim)

Dibalik Tirai Rombongan Tarik Kabel Optic Tanpa Izin Disetop Warga

Dibalik Tirai Rombongan Tarik Kabel Optic Tanpa Izin Disetop Warga

By Redaksi On Maret 02, 2026

Serang, BM.Online - emasangan kabel jaringan telkomunikasi di Desa Kampung Baru Dan Desa Pamarayan yang menurut keterangan dari PT Iforte, diduga tanpa menempuh prosedur, saat pelaksanaan, dengan alasan kejar target.

Di waktu hari libur dan tanpa berkoordinasi dengan lingkungan Desa RT/RW setempat, sekitar 6 orang pekerja tanpa pelindung alat kerja K3, menarik kabel dan rencana menanam 6 tiang, namun saat pekerjaan sedang berlanjut, warga Desa kampung baru yang mengetahui pelaksanaan diduga tanpa izin terlebih dahulu itu, di setop, namun setelah di setop, rombongan pekerja beralih ke jalur masuk desa pamarayan, diduga curi-curi waktu dan situasi yang di kira aman.

Dari kepala rombongan, inisial HS menyampaikan, bahwa penarikan kabel ini hanya untuk menyambungkan jaringan dari tower ke tower (perawatan), yang berjarak sekitar 2 km, terkait tiang hanya akan di pasang 6 tiang saja akses menuju tower, selebihnya kami gunakan tiang yang sudah ada, terang HS.

Disisi lain Kades pamarayan Anis Puat yang tidak tau adanya kegiatan itu, dan ketika mengetahui adanya aktivitas pemasangan kabel di wilayahnya tanpa soan terlebih dahulu, ia meminta agar pekerjaan di lakukan peneguran daripada salah bila perlu hentikan sementara sebelum berkordinasi demi ketertiban di lingkungannya.(red/tim)

Mafia Solar Subsidi di Nganjuk Diduga Dibekingi Oknum Anggota Aktif, Ada Apa dengan APH?

Mafia Solar Subsidi di Nganjuk Diduga Dibekingi Oknum Anggota Aktif, Ada Apa dengan APH?

By Redaksi On Maret 01, 2026

 

Nganjuk – Sebuah gudang berlokasi di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, diduga menjadi sarana penimbunan solar bersubsidi. Aktivitas ilegal yang terkait dengan seorang pengusaha berinisial L ini masih menunggu pendalaman dan konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum.

 

Pantauan di lapangan menunjukkan gudang tersebut dilengkapi tangki berkapasitas sekitar 8 kiloliter (KL) milik PT Lautan Dewa Energi (PT LDE), yang diduga digunakan untuk menampung dan mendistribusikan solar. Keberadaan fasilitas penyimpanan BBM dalam jumlah besar ini memunculkan dugaan kuat adanya aktivitas penimbunan di luar mekanisme resmi penyaluran BBM bersubsidi.

 

Sejumlah warga yang ditemui mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik gudang tersebut. Keterangan ini masih bersifat sepihak dan belum dapat dijadikan kesimpulan akhir sebelum adanya penyelidikan resmi dari pihak berwenang.

 

Rawan Kebakaran dan Ledakan

 

Keberadaan gudang yang diduga menyimpan solar subsidi menimbulkan kekhawatiran serius karena berlokasi di tengah permukiman padat penduduk. Warga khawatir fasilitas tanpa standar keselamatan yang jelas berpotensi menyebabkan kebakaran atau ledakan.

 

“Kami takut kalau sampai terjadi kebakaran, rumah-rumah di sekitar sini bisa ikut terbakar. Gudang seperti ini seharusnya tidak ada di dekat permukiman,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, gudang tersebut diduga menjadi lokasi pemindahan solar subsidi antar SPBU serta pembelian solar subsidi tanpa izin resmi. Jika terbukti, praktik ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan distribusi BBM bersubsidi.

 

Diduga Dibekingi Oknum Anggota Aktif

 

Aktivitas ilegal di gudang tersebut disinyalir dibekingi oknum anggota aktif, sehingga membuatnya seolah tak tersentuh hukum. Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dapat dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023), dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda Rp 60 miliar.

 

Desakan Tindakan Tegas Aparat

 

Masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak tegas, transparan, dan profesional dalam mengusut kasus ini. Penutupan gudang, penyitaan barang bukti, serta penelusuran alur distribusi BBM dinilai penting untuk mencegah kerugian negara dan memastikan BBM bersubsidi sampai kepada masyarakat yang berhak.

 

Hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berkepentingan belum dapat terkonfirmasi.

 

!Sumber Redaksi : Bentengmerdeka.online)

Diduga Bocor Informasi, Penindakan Penjual Obat di Wilkum Polsek Leles Dinilai Tidak Efektif

Diduga Bocor Informasi, Penindakan Penjual Obat di Wilkum Polsek Leles Dinilai Tidak Efektif

By Admin On Februari 28, 2026

Garut – Meski penindakan kerap dilakukan aparat penegak hukum terhadap peredaran obat keras golongan G di wilayah Leles, Kabupaten Garut. namun, aktivitas tersebut diduga terus berlangsung tanpa hambatan berarti, hal ini memunculkan pertanyaan serius soal efektivitas dan integritas penegakan hukum di lapangan.

Menurut Informasi dari Kapolsek Lelas dua lokasi tersebut sudah ditindak. Namun, ke dua lokasi tersebut kembali ramai didatangi pembeli, diduga kuat terkait dengan adanya "uang koordinasi" demikian, kebenaran informasi ini masih belum terkonfirmasi dan menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.

Diketahui, Omzet penjualan mesing mesing mencapai Jutaan rupiah, yang menunjukkan tingginya permintaan di kawasan tersebut, penjual obat daftar G di Jalan Raya Leles No.89, Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Omset perhari menjapai Rp.5jt. Serta Penjual obar daftar G di Jalan Asparagus, Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Mencapai Rp.4Jt.

Hasilnya menenggangkan, Penjaga warung yang ditemui di Lokasi secara terang-terangan mengaku adanya “uang koordinasi” kepada oknum aparat penegak hukum, khususnya Polsek Leles, Polres Garut.

Menanggapi kondisi tersebut, Akivis Jawa Barat Teguh menduga adanya indikasi kuat kerjasama, setiap kali aparat hendak melakukan penindakan. Menurutnya, pola yang terjadi bukan lagi kebetulan, melainkan berulang dan sistematis.

"Setiap kali Kanit Reskrim datang selalu kosong. Namun anehnya, satu hari kemudian aktivitas penjualan obat keras kembali berjalan normal, seolah tidak pernah ada penindakan. Ini pola berulang yang patut diduga sebagai kebocoran informasi,” tegas Teguh Senin (2/3/26)

Teguh menilai kondisi ini sangat berbahaya karena tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Terlebih, peredaran obat keras ilegal berdampak langsung terhadap generasi muda dan keamanan lingkungan.

“Jika aparat hanya datang tanpa hasil, masyarakat akan menilai penegakan hukum sebatas formalitas. Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan masyarakat, bukan sekadar pelanggaran ringan,” ujarnya.

Ia pun mendesak Kapolres Garut untuk tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum aparat yang diduga bermain mata dengan jaringan pengedar obat keras.

“Harus ada audit internal, Jika ditemukan oknum yang menyalahgunakan kewenangan, tindak tegas tanpa kompromi. Jangan biarkan satu atau dua oknum merusak Marwah institusi,” kata Teguh 

Lebih lanjut, Teguh menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh bersifat reaktif, seremonial, atau sekadar merespons laporan sesaat. Menurutnya, dibutuhkan langkah berkelanjutan, pengawasan ketat, dan transparansi agar praktik peredaran obat keras ilegal benar-benar bisa diputus.

“Penindakan harus konsisten dan berkelanjutan. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan penjual obat keras. Jika dibiarkan, ini sama saja memberi ruang tumbuh bagi kejahatan,” pungkasnya.

Teguh berharap aparat penegak hukum dapat segera membuktikan komitmen nyata di lapangan, demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Garut, khususnya di wilayah Hukum Polsek Leles.

(Red/Tim)

Terkesan Lamban," Enam Bulan Perkara Dugaan Cabul Di Polres Serang Jalan Merayap, Keluarga Korban Berharap Unit PPA Segera Tangkap Pelaku.

Terkesan Lamban," Enam Bulan Perkara Dugaan Cabul Di Polres Serang Jalan Merayap, Keluarga Korban Berharap Unit PPA Segera Tangkap Pelaku.

By Redaksi On Februari 27, 2026

Serang, BM.Omline - penanganan kasus dugaan pencabulan di polres serang menimbulkan ketidak puasan bagi pihak pelapor atasnama Rohibin warga Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pasalnya" setelah melaporkan kasus dugaan pencabulan yang di alami anaknya atas nama samaran Putri gadis di bawah umur yang masih berstatus pelajar SMP, dengan nomor laporan pengaduan (LAPDU) 348/1X/2025 di Satreskrim Polres Serang/Polda Banten pada hari jum,at tanggal 26 September 2025, namun hingga saat ini pebruari 2026 laporannya belum membuahkan hasil.

Hal tersebut menimbulkan prasangka buruk terhadap pelayanan PPA polres serang dan minimnya kepercayaan atas nama masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang di nilainya sangat lamban dalam penanganan kasus ini, hingga pihak korban merasa curiga adanya oknum yang bermain.

Kecurigaan tersebut muncul setelah pihak korban menahan rasa sabar selama enam bulan semenjak laporan, menunggu hasil proses hukum dan berharap pihak unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) polres serang bertindak cepat, namun apa yang di harapkannya itu seakan tidak ada kepastian.

Keluhan korban tercurah kepada awak media, agus selaku saksi sekaligus paman dari korban menyampaikan," saya selaku saksi keluarga korban saya sangat mengharapkan kepada unit PPA agar pelaku segera di tangkap, ini kasus sudah 6 bulan jangan di bikin keluarga korban ada kecurigaan, diduga pelaku menyuap oknum.

Menurut pihak korban, kemarin pada tanggal 18 pebruari 2026 kami mendapat SP2HP, dalam surat tersebut menyatakan bahwa telah di lakukan penyelidikan di temukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana, selanjutnya akan di lakukan penyidikan, dan akan segera menyelesaikannya dengan cepat, terang agus.

Jelang beberapa hari kemudian setelah ada surat SP2HP, saya tanya pihak PPA, katanya pak Denpurnama sudah menyuruh pelaku ke rumah korban, kami mengira pihak diduga pelaku mau ada upaya minta musyawarah, walaupun itu bukan harapan kami tetap kami tunggu, namun nyatanya tidak ada," Kemarin saya tanya lagi, pak Denpurnama alasannya ada kekurangan, mau meriksa pisikolog, saya bingung dengan penanganan kasus ini, di tambah lagi kasus serupa yang baru-baru ini sama menimpa anak saya, kalau kasua yang lama berlarut-larut begini, saya khawatir kasus yang baru ini berlarut-larut juga, keluh agus.

Sementara dari pihak PPA setiap di konfirmasi awak media, sampai saat ini belum dapat memberikan penjelasan, diduga enggan berkomentar terkait kasus ini.(Red/Samu)

Dibalik Garis Policeline Warung Bos Rizal Menyimpan Ribuan Butir Obat Daftar G, Kapolsek Leles Jangan Tutup Mata

Dibalik Garis Policeline Warung Bos Rizal Menyimpan Ribuan Butir Obat Daftar G, Kapolsek Leles Jangan Tutup Mata

By Redaksi On Februari 26, 2026

Garut, BM.Online –Meski penindakan kerap dilakukan aparat penegak hukum terhadap peredaran obat keras golongan G di Jl. Asparagus, Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat namun aktivitas tersebut diduga terus berlangsung tanpa hambatan berarti, hal ini memunculkan pertanyaan serius soal efektivitas dan integritas penegakan hukum di lapangan.

Menurut informasi yang beredar, garis Policeline sudah tida lagi dipasang dan penjual obat daftar G kembali berjualan, diduga kuat terkait dengan adanya "uang kordinasi" demikian, kebenaran informasi ini masih belum terkonfirmasi dan menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.

Diketahui, Omzet penjualan disebut mencapai Rp5 juta per hari, yang menunjukkan tingginya permintaan di kawasan tersebut dan hasilnya menengangkan, Beberapa penjaga warung yang ditemui di lapangan secara terang-terangan mengaku adanya “uang koordinasi” kepada oknum aparat penegak hukum, khususnya Polsek Leles.

 

Menanggapi kondisi tersebut, Aktivis Jawa Barat menduga adanya indikasi kuat kerjasama, setiap kali aparat hendak melakukan penindakan. Menurutnya, pola yang terjadi bukan lagi kebetulan, melainkan berulang dan sistematis.

Hasilnya menengangkan, penjaga warung yang ditemui di lapangan secara terang-terangan mengaku adanya “uang koordinasi” kepada oknum aparat penegak hukum, khususnya Polsek Leles.

Menanggapi kondisi tersebut, Aktifis Pemburu Ilegal Muhamad Danil menduga adanya indikasi kuat kebocoran informasi setiap kali aparat hendak melakukan penindakan. Menurutnya, pola yang terjadi bukan lagi kebetulan, melainkan berulang dan sistematis.

“Setiap kali aparat datang, lokasi selalu kosong. Namun anehnya, satau hari kemudian aktivitas penjualan obat keras kembali berjalan normal, seolah tidak pernah ada penindakan. Ini pola berulang yang patut diduga sebagai kebocoran informasi,” tegas Ahmad Kamis (26/2/26).

Danil menilai kondisi ini sangat berbahaya karena tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Terlebih, peredaran obat keras ilegal berdampak langsung terhadap generasi muda dan keamanan lingkungan.

“Jika aparat hanya datang tanpa hasil, masyarakat akan menilai penegakan hukum sebatas formalitas. Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan masyarakat, bukan sekadar pelanggaran ringan,” ujarnya.

Ia pun mendesak Kapolsek Leles untuk tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum aparat yang diduga bermain mata dengan jaringan pengedar obat keras.

“Harus ada audit internal, Jika ditemukan oknum yang menyalahgunakan kewenangan, tindak tegas tanpa kompromi. Jangan biarkan satu atau dua oknum merusak marwah institusi,” kata Daniel 

Lebih lanjut, Danil menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh bersifat reaktif, seremonial, atau sekadar merespons laporan sesaat. Menurutnya, dibutuhkan langkah berkelanjutan, pengawasan ketat, dan transparansi agar praktik peredaran obat keras ilegal benar-benar bisa diputus.

“Penindakan harus konsisten dan berkelanjutan. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan penjual obat keras. Jika dibiarkan, ini sama saja memberi ruang tumbuh bagi kejahatan,” pungkasnya.

Danil berharap aparat penegak hukum dapat segera membuktikan komitmen nyata di lapangan, demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Kota Bandung, khususnya di wilayah Hukum Polsek Leles. (Red)